Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 63

Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Sigap Salurkan Bantuan Bencana di Lombok Barat dan Mataram

0

Mataram (ekbisntb.com)– Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Ampenan bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi tanggap darurat ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional, menyusul terjadinya banjir, abrasi, serta gelombang laut besar yang mengganggu aktivitas dan merusak permukiman warga.

Pada 20 Januari 2026, banjir melanda Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang yang menyebabkan debit air meningkat dan memasuki rumah warga sejak dini hari. Desa Cendi Manik merupakan bagian dari wilayah operasional distribusi LPG Sekotong, sehingga menjadi perhatian IT Ampenan untuk hadir dan berperan aktif, khususnya dalam kondisi darurat.

Sebagai bentuk respons cepat, Pertamina Patra Niaga IT Ampenan menyalurkan 100 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Dusun Madak Belek I dan Dusun Madak Belek II. Bantuan tersebut disalurkan pada 22 Januari 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan awal pascabencana.

Selain merespon banjir di Lombok Barat, pada tanggal 23 Januari 2026 PT Pertamina Patra Niaga IT Ampenan juga menyalurkan bantuan kebencanaan kepada warga terdampak abrasi dan gelombang laut besar di wilayah pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bencana tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang disertai gelombang laut ekstrem dengan ketinggian mencapai ±20 meter, yang mengakibatkan kerusakan serius pada permukiman warga.

Tercatat sekitar 25 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 18 rumah mengalami kerusakan, bahkan sebagian hancur. Dampak terparah terjadi di Lingkungan Bugis, sementara Lingkungan Pondok Prasi dan Bintaro Jaya terdampak banjir rob yang masuk ke rumah warga. Menyikapi kondisi darurat tersebut, BPBD setempat mendirikan posko tenda sementara dan dapur umum yang didukung oleh Kementerian Sosial.

Penyaluran bantuan berupa puluhan paket sembako, tabung Bright Gas 5,5 kg, 300 geobag serta 10 unit sekop, yang diserahkan langsung oleh Supervisor I HSSE & Fleet Safety Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Vrisco Harjanto kepada Lurah Bintaro dengan didampingi oleh Ibu Hj. Sinta Agathia Soedjoko Iqbal, istri Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Vrisco Harjanto menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kami turut prihatin atas musibah bencana yang dialami warga Desa Cendi Manik dan warga di pesisir Kelurahan Bintaro. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat. Pertamina berkomitmen untuk selalu hadir dan responsif terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayah operasional kami,” ujar Vrisco.

Haji Ahmad Ramli selaku BPD Desa Cendi Manik, turut menyampaikan bahwa bantuan dari Pertamina sangat membantu masyarakat terdampak banjir dan cuaca ekstrem.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga sinergi dan kepedulian seperti ini terus terjalin ke depannya,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, yang menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh Pertamina.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang telah hadir dan memberikan bantuan kepada warga kami. Kami berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dapat terus terjalin dengan baik, karena dampak bencana ini perlu ditangani secara bersama-sama,” ungkap Rudy.

Secara terpisah, Ahad Rahedi, selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menegaskan bahwa Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat.

“Melalui berbagai aksi tanggap bencana ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memperkuat sinergi dan hubungan baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Pertamina hadir tidak hanya sebagai penyedia energi nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tutup Ahad.(bul)

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Signifikan Dukung Pembangunan Daerah, Setor PBBKB Rp4,3 Triliun

0

Surabaya (ekbisntb.com)- Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen aktif dalam mendorong peningkatan ekonomi pemerintah. Salah satu kontribusi nyata tersebut yakni melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sepanjang tahun 2025, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatatkan setoran PBBKB di wilayah Jatimbalinus dengan total mencapai Rp4,3 Triliun.

PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, dipungut oleh pemerintah provinsi saat penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Penerimaannya digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana lalu lintas, sehingga aktivitas transportasi lebih lancar dan aman.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di daerah. “Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus. Kami berkomitmen untuk terus memastikan pasokan BBM yang aman dan andal, karena setiap energi yang kami salurkan tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga turut serta mendorong pembangunan di daerah,” jelas Ahad.

Secara rinci, Ahad Rahedi menyampaikan setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2025 berada pada Provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp3,1 triliun, kemudian disusul oleh Provinsi Bali sebesar Rp629 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp329 miliar, dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp252 miliar.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Regional Jatimbalinus yang telah memilih menggunakan BBM berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina. Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada pendapatan daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh,” tutup Ahad.(bul)

Dianggarkan Rp85 Miliar dari PNBP, Pembangunan Pelabuhan Kilo Dikerjakan Tahun 2026

0
Dianggarkan Rp85 Miliar dari PNBP, Pembangunan Pelabuhan Kilo Dikerjakan Tahun 2026
Kepala UPP Kelas III Calabai Kabupaten Dompu, Prayitno saat menemui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi di ruang kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Senin (26/1).

Dompu (suarantb.com) – Kementerian Perhubungan RI telah mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo Kabupaten Dompu sebesar Rp91 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pembangunan fasilitas darat dan laut direncanakan tuntas pada 31 Desember 2026.

Proses tender pun telah dilakukan sejak Desember 2025. Diperkirakan bulan Januari 2026, sudah ada pemenang dengan nilai penawaran Rp85 Miliar. Penandatanganan kontrak pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo masih menunggu dokumen lingkungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai salah satu syarat dimulainya pembangunan pelabuhan.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Kabupaten Dompu, Prayitno, SH saat menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, Senin (26/1/2026).

“Titik terang dari rencana pembangunan Pelabuhan Laut Kilo sudah ada. Kita sedang menunggu Dokumen KKPRL dari KKP. Berkas dan dokumennya sudah kita ajukan. Kalau sudah ada (KKPRL), kita tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang tendernya,” ungkap Prayitno, SH.

Pelabuhan Kilo merupakan salah satu proyek strategis bagi Kabupaten Dompu. Ia akan menjadi simpul penting dalam pengembangan ekonomi dalam mendukung sektor kelautan, perikanan, pertanian, logistik dan jasa.

Posisi Pelabuhan Kilo yang dekat dengan jalur transportasi laut nasional, lebih dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah pusat pertumbuhan nasional untuk Indonesia bagian timur, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu. Apalagi posisi pelabuhan jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi baru Dompu maupun Kota Dompu. Sehingga menjadikan Pelabuhan Kilo sangat strategis.

Perjuangan menghadirkan pelabuhan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ini, tidak hanya dari pemerintah daerah melalui penyiapan lahan seluas 30 ha. Lahan inipun dihibahkan ke Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Februari 2020 lalu. Tapi juga Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor UPP Kelas III Calabai dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah pelabuhan.

“Perjuangan Panjang ini semoga sukses hingga semua rangkaian pembangunan Pelabuhan nanti dan memberi manfaat yang maksimal bagi pengembangan wilayah Kabupaten Dompu kedepan,” harap Prayitno.

Karenanya, Prayitno akan segera melapor ke bupati setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan pemenang tender. Termasuk meminta dukungan, agar Pelabuhan Kilo yang dibangun pemerintah ini bisa segera dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, sehingga bisa segera dioperasionalkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi yang didampingi Sekretarisnya, Yasser menyampaikan apresiasinya atas informasi kemajuan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Rencana ini sudah lama dinanti oleh masyarakat Kabupaten Dompu, karena diyakini akan memberi manfaat besar bagi pembangunan Kabupaten Dompu ke depan.

“Informasi ini yang ditunggu-tunggu. Apalagi di tahun 2025 lalu, rencana pembangunannya terkena refocusing dan gagal dilaksanakan. Tapi tahun ini justru langsung dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran untuk fasilitas darat dan lautnya. Ini luar biasa,” kata Fakhrurrazi.

Kemajuan rencana pembangunan pelabuhan ini, pasti akan direspon pemerintah daerah. Sesuai kesepakatan, ada beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Termasuk membuat akses jalan lain yang menghubungkan Pelabuhan Kilo dengan Kota Dompu melalui Simpang Soriutu–Tanju–Mbuju Kilo.

“Tahun 2023–2024, pemerintah sudah membuka akses jalan dari Simpang Soriutu – Tanju. Tinggal ada satu jembatan di antara Desa Tanju Kecamatan Manggelewa dengan Taropo Kecamatan Kilo. Kalau sudah ada jembatan, akses jalannya bisa nyambung,” ungkapnya.

Ruas jalan yang ada saat ini, dikatakan H. Fakhrurrazi, tidak bisa digunakan untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Kilo. Akses jalan yang curam dan berkelok, tidak memungkinkan untuk kendaraan bertonase besar. “Pemda sudah menyiapkan akses jalan alternatifnya,” ungkapnya. (ula)

Sumbawa Kaji Rencana Tata Kelola Penataan Kawasan Samota

0
Sumbawa Kaji Rencana Tata Kelola Penataan Kawasan Samota
Lalu Suharmaji Kertawijaya (suarantb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan tengah merencanakan penyusunan tata kelola penataan kawasan Samota untuk mencegah potensi konflik kepentingan antar daerah.

“Saat ini kita sedang kaji untuk pengelolaan tersebut dan nanti akan kita arahkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota,” kata Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, Senin (26/1/2026).

Prakajian pengembangan kawasan Samota sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baprida) Sumbawa. Kajian ini menjadi landasan utama dalam pembagian peran dan kewenangan masing-masing pihak, agar pengelolaan kawasan berjalan sinergis dan tidak menimbulkan konflik.

“Dalam prakajian itu nanti akan terlihat dengan jelas keterlibatan stakeholder. Pemerintah Provinsi sudah pasti masuk, Kabupaten Sumbawa dan Dompu karena Samota ini melibatkan dua kabupaten,” ucapnya.

Suharmaji menjelaskan, secara garis pantai, wilayah Teluk Saleh berada di Sumbawa, karena ada 16 desa masuk di kawasan tersebut. Sementara di Kabupaten Dompu, kawasan yang terlibat meliputi wilayah Calabai hingga Tambora.

“Karena melibatkan lintas daerah, Pemerintah Provinsi NTB diproyeksikan menjadi pihak yang memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan kawasan,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, komunikasi lebih lanjut dengan Kabupaten Dompu juga terus dilakukan untuk mensukseskan program tersebut. Bahkan Bupati Dompu, Bambang Firdaus memberikan apresiasi terkait rencana pengembangan KEK Samota, karena dinilai dapat memberikan manfaat bersama bagi kedua daerah.

“Justru dengan pengaturan yang jelas, konflik kepentingan bisa kita eliminasi sejak awal. Sehingga apa yang kita hajatkan untuk pertumbuhan ekonomi baru bisa terealisasi,” tambahnya.

Pengembangan KEK Samota dinilai memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata dan kelautan. Teluk Saleh dikenal sebagai habitat hiu paus, ekosistem langka di Indonesia yang hanya terdapat di Teluk Cenderawasih dan Teluk Saleh.

“Substansi utama prakajian adalah memperjelas siapa berbuat apa dan bagaimana mekanismenya. Sehingga pengelolaan Teluk Saleh tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menjamin kepastian tata kelola kawasan,” timpalnya.

Suharmaji mengakui, sebenarnya usulan KEK Samota ini telah muncul sejak lama, bahkan lebih awal dibandingkan KEK Mandalika. Namun, saat itu Kabupaten Sumbawa belum siap memenuhi persyaratan utama, termasuk penyediaan lahan sekitar 500 hektare.

“Sekarang kita belajar dari pengalaman itu. Semua ketentuan dan SOP pembentukan KEK akan kita bahas bersama Provinsi, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu,” tukasnya. (ils)

Ternak Puyuh dan Ayam Petelur, Cara Baru NTB Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

0
Ternak Puyuh dan Ayam Petelur, Cara Baru NTB Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem
Muh Riadi di kandang percontohan ternak puyuh petelur di Desa Beriri Jarak, Kabupaten Lombok Timur. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan terobosan program beternak puyuh petelur dan ayam petelur dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Terutama di desa-desa yang ditetapkan sebagai desa berdaya sebagai program unggulan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev, program beternak puyuh petelur dan ayam petelur ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengelurakan masyarakat dari miskin ekstrem.

Muhammad Riadi pada Senin, 26 Januari 2026 ini mengatakan, dari dua program ini, yang sudah langsung action adalah program beternak puyuh yang memang dikonsep sejak tahun 2024, kemudian dianggarkan tahun 2025 akhir, dan dieksekusi.

Yaitu Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sebagai percontohan.

Riadi menjelaskan, pada kelompok ini, Pemprov NTB memberikan bantuan puyuh. Terdapat sebanyak 3.990 ekor dengan produksi harian rata-rata 35 tray telur. Dengan harga telur puyuh saat pencatatan sebesar Rp31.000 per tray, pendapatan kotor harian tercatat mencapai Rp1.085.000. Setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp800.000 per hari, kelompok memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp285.000 per hari atau setara Rp8.550.000 per bulan.

“Pendapatan bersih ini dibagi kepada anggota kelompok melalui skema kemitraan yang sudah disepakati bersama,” jelas Riadi.

Ia menerangkan, setiap tiga bulan sekali, dari keuntungan beternak kelompok, satu anggota kelompok akan mendapatkan 1.000 ekor puyuh siap produksi. Dengan pola tersebut, dalam kurun waktu 20 bulan, seluruh anggota kelompok dipastikan telah memiliki masing-masing 1.000 ekor puyuh produktif.

“Kalau sudah bisa mandiri beternak puyuh petelur, itu artinya, ia sudah keluar dari miskin ekstrem karena sudah bisa punya penghasilan,” jelas Riadi.

Riadi menambahkan, puncak produksi puyuh terjadi pada usia delapan bulan dengan potensi produksi mencapai 40 tray per hari. Pada fase ini, pendapatan kotor harian dapat meningkat menjadi Rp1.240.000, dengan keuntungan bersih sekitar Rp440.000 per hari. Dengan sistem pembagian hasil, setiap anggota kelompok diproyeksikan memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp110.000 per hari.

“Pola kemitraan ini kami rancang agar pendapatan peternak meningkat secara berkelanjutan dan benar-benar menjadi jalan keluar dari jerat kemiskinan,” tegasnya.

Nantinya, kelompok-kelompok peternak puyuh di masing-masing desa berdaya ini, oleh Pemprov NTB akan diberikan 4.000 ekor puyuh siap produksi untuk dikembangkan bersama.

Sementara itu, untuk program ayam petelur (layer), juga akan menyasar langsung rumah tangga miskin ekstrem. Setiap kepala keluarga akan diberikan 100 ekor ayam petelur tanpa kandang permanen, yang dapat dipelihara di sekitar rumah menggunakan ember atau sarana sederhana. Masyarakat hanya bertugas memberi pakan dan menjaga kebersihan, sementara telur akan dikelola oleh induk semang atau mitra usaha.

“Setiap hari ayam diberi pakan dan telurnya diambil. Masyarakat miskin fokus merawat ternak. Untuk hasilnya, nanti ada mitra yang akan kita libatkan. Dan kita juga akan melibatkan dokter hewan untuk mendampingi untuk memastikan Kesehatan lingkungan dan ternaknya,” ujar Riadi.

Program ini menargetkan pendapatan tambahan masyarakat miskin ekstrem sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Jika usaha berjalan baik dan berkembang, pemerintah akan menghubungkan peternak dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha dapat diperluas dan lebih mandiri.

Lebih lanjut, produksi telur puyuh dan telur ayam ini diarahkan menjadi salah satu varian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memiliki pasar yang jelas dan

“Konsepnya cepat menghasilkan, karena telur kebutuhannya harian dan harganya relatif stabil. Ini langkah strategis agar masyarakat miskin ekstrem bisa segera bangkit,” pungkas Riadi. (bul)

NTB Bidik Pajak Kendaraan Luar Daerah

0
NTB Bidik Pajak Kendaraan Luar Daerah
Lalu Herman Mahaputra

Mataram (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membidik potensi pajak kendaraan bermotor berpelat luar daerah yang beroperasi dan beraktivitas cukup lama di wilayah NTB. Langkah ini dipandang sebagai salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah tanpa menambah beban baru bagi masyarakat lokal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Dr. Lalu Herman Mahaputra, mengatakan kebijakan ini akan diawali dengan pendekatan persuasif dan pendataan secara menyeluruh, sebelum penerapan sanksi administratif. Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi pemilik kendaraan luar daerah untuk menyesuaikan status kendaraannya.

“Kami berikan waktu tiga bulan. Dalam masa itu kami lakukan pendataan, edukasi, dan penyampaian surat kepada pemilik kendaraan, khususnya perusahaan-perusahaan,” ujar Mantan Direktur RSUP NTB ini di Mataram, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, fokus awal penertiban adalah kendaraan milik badan usaha yang digunakan secara menetap dan menghasilkan keuntungan di NTB. Kendaraan semacam ini dinilai sudah semestinya menggunakan pelat nomor domisili NTB, sehingga pajaknya juga masuk ke kas daerah.

“Kalau kendaraan itu dipakai untuk berbisnis dan menghasilkan profit di NTB, maka seharusnya pelatnya juga NTB. Itu prinsip keadilannya,” tegasnya.

Salah satu yang disebut adalah kendaraan-kendaraan yang diperasikan di kawasan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Dimana, jumlah kendaraan berpelat luar daerah yang digunakan terindikasi cukup banyak. Sehingga, Dr. Jack menegaskan, akan melakukan koordinasi dengan perusahaannya.

Sementara untuk kendaraan perorangan, Bapenda masih mengedepankan edukasi. Jack menjelaskan, penindakan tidak bisa disamaratakan karena ada kendaraan yang sifat penggunaannya hanya sementara atau terkait tugas instansi tertentu.

“Kalau sifatnya hanya sementara, seminggu dua minggu lalu kembali, tentu tidak kita arahkan. Tapi kalau digunakan jangka panjang dan menetap, akan kita dorong untuk ganti pelat domisili,” jelasnya.

Ia mengakui, penertiban kendaraan luar daerah, khususnya milik instansi vertikal dan lembaga, bukan perkara mudah. Namun demikian, Bapenda NTB tetap akan menempuh jalur administratif melalui surat resmi untuk meminta klarifikasi dan data kendaraan.

“Kita akan bersurat, minta data kendaraan mereka. Dari situ nanti kita pilah mana yang menetap dan mana yang hanya mobilitas sementara,” katanya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Bapenda NTB juga akan melakukan operasi gabungan bersama kepolisian lalu lintas dan instansi terkait setelah masa tiga bulan berakhir, terhitung mulai Januari hingga Maret 2026.

“Setelah tiga bulan, kalau masih ada yang tidak menyesuaikan, baru kita beri peringatan lanjutan sampai ke sanksi,” ujar Jack.

Upaya penataan kendaraan luar daerah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan keadilan fiskal, di mana aktivitas ekonomi yang berlangsung di NTB dapat memberi kontribusi langsung bagi pembangunan daerah. (bul)

Program MBG Bikin Pasar Telur NTB Lebih Stabil, Peternak Kian Optimistis Berinvestasi

0
Program MBG Bikin Pasar Telur NTB Lebih Stabil, Peternak Kian Optimistis Berinvestasi
Ervin Tanaka di kandang ternak unggas miliknya. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak nyata bagi peternak unggas lokal, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Salah satu manfaat paling dirasakan adalah stabilnya penyerapan telur di pasar, yang berimbas langsung pada kestabilan harga dan meningkatnya optimisme peternak untuk mengembangkan usaha.

Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka di Mataram, Senin, 26 Januari 2026 mengatakan, sejak program MBG dijalankan oleh pemerintah, gejolak pasar telur yang sebelumnya kerap terjadi kini mulai berkurang. Permintaan yang konsisten membuat serapan produksi peternak menjadi lebih terjamin.

“Kalau manfaat MBG ke peternak lokal jelas dirasakan. Penyerapan telur sekarang jauh lebih stabil, tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya,” ujar Ervin.

Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan telur untuk kebutuhan MBG secara tidak langsung memperkuat pasar lokal. Meski sebagian besar peternak belum berhubungan langsung dengan pengelola MBG, suplai tetap terserap melalui pihak ketiga atau mitra yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan peternak.

“Umumnya peternak lokal menyalurkan telur lewat mitra. Karena kalau langsung biasanya ada tempo pembayaran, sementara lewat pihak ketiga pembayarannya lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Ervin, mitra-mitra tersebut kini menambah volume pengambilan telur karena juga menyuplai kebutuhan MBG. Jika sebelumnya pengambilan berkisar sekitar 100 tray setiap tiga hari, kini jumlahnya mengalami peningkatan.

Dari sisi harga, Ervin menegaskan kondisi juga relatif stabil. Saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp52.000 per tray untuk ukuran sedang. Harga tersebut tidak mengalami lonjakan meskipun permintaan meningkat.

“Harganya cenderung stabil. Tidak serta-merta naik terus karena memang sudah ada pengaturan pemerintah terkait harga acuan,” katanya.

Dari sisi produksi, Ervin menyebutkan total produksi telur dari seluruh anggota peternak unggas lokal NTB dibawah Petarung saat ini mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu butir per hari. Produksi tersebut masih terserap sepenuhnya oleh pasar lokal.

“Yang jelas, produksi kita terserap dan stabil,” tegasnya.

Ia menambahkan, jumlah anggota peternak unggas lokal NTB saat ini berkisar 46 hingga 50 peternak, tersebar di berbagai wilayah di NTB. Sejak akhir tahun lalu, tren penambahan populasi ternak mulai terlihat, seiring meningkatnya keyakinan peternak terhadap prospek usaha telur.

“Sejak akhir tahun kemarin sudah terasa. Banyak peternak mulai menambah populasi, bahkan muncul peternak-peternak baru,” ungkap Ervin.

Dampak positif MBG ini juga mendorong peternak untuk lebih berani berinvestasi. Peternak yang memiliki modal mulai memperluas kandang dan menambah jumlah ternak demi meningkatkan produksi.

“Manfaat MBG ini benar-benar disyukuri peternak. Kami jadi lebih optimistis untuk mengembangkan usaha ke depan,” pungkas Ervin. (bul)

Tertibkan PKL di Eks Bandara Selaparang

0
Diana Wahyuningrum (suarantb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, melakukan imbauan sekaligus pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Adisucipto, kawasan eks Bandara Selaparang. Para pedagang diminta untuk selalu menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di masing-masing lapak serta tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, terkait pengelolaan kebersihan, pemilahan sampah, serta larangan parkir di badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Rembiga, Diana Wahyuningrum, mengatakan kegiatan imbauan dan penertiban dilakukan bersama Kasi Trantib Kecamatan Selaparang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Satpol PP Kota Mataram. Penertiban dilaksanakan sebanyak dua kali dalam sepekan terakhir menyusul adanya laporan masyarakat.

“Kami turun langsung ke lokasi sebanyak dua kali untuk melakukan pengawasan, karena ada laporan dari masyarakat terkait kemacetan dan kondisi lingkungan yang kotor,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Menurut Diana, berdasarkan laporan warga, aktivitas PKL di kawasan tersebut kerap menyisakan sampah berserakan setelah jam jualan, sekaligus memicu kemacetan akibat parkir kendaraan pembeli yang tidak tertib. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang.

Selain memberikan imbauan, pihak kelurahan juga melakukan pendataan identitas para pedagang dan juru parkir, serta membagikan kantong plastik kepada PKL guna memastikan kebersihan lingkungan tetap terjaga.

“Jumlah PKL yang kami data sekitar 30 orang. Namun, saat pendataan tidak semuanya hadir, sehingga kami minta mereka yang belum terdata untuk datang ke kantor lurah,” jelasnya.

Pemerintah Kelurahan Rembiga juga menegaskan agar para pedagang mengarahkan pembeli untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu Jalan Adisucipto demi menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Terkait lokasi parkir, pihak kelurahan telah mengarahkan penggunaan area pintu masuk eks Bandara Selaparang sebagai lokasi parkir sementara. Area tersebut dinilai lebih aman dan tidak mengganggu pengguna jalan.

“Kami sudah menyediakan lokasi parkir, tetapi terkadang pembeli masih memarkir kendaraan tepat di depan lapak,” ungkap Diana.

Untuk memastikan penertiban berjalan optimal dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat, kelurahan telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Apabila imbauan yang telah disampaikan tidak diindahkan, pemerintah kelurahan akan memberikan sanksi tegas berupa larangan membuka lapak.

“Penertiban ini dilakukan demi kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban bersama,” pungkasnya. (pan)

Pemkot Mataram Fasilitasi ASN Tukar Elpiji 3 Kilogram ke Non-Subsidi

0
Pemkot Mataram Fasilitasi ASN Tukar Elpiji 3 Kilogram ke Non-Subsidi
Sejumlah ASN Kota Mataram mengantre untuk menukar tabung gas elpiji 3 kilogram subsidi menjadi non subsidi atau Bright Gas 5,5 kilogram, di Lapangan Taman Sangkareang pada Senin (26/1/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) untuk menukarkan elpiji subsidi 3 kilogram dengan elpiji non subsidi Bright Gas 5,5 kilogram. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi elpiji lebih tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan PT Pertamina membuka layanan penukaran elpiji di Lapangan Taman Sangkareang, Senin (26/1/2026), mulai pukul 07.00 Wita hingga 11.30 Wita.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan kegiatan penukaran elpiji ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait larangan ASN menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi kepada ASN agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 kilogram,” ujarnya, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, dalam skema penukaran yang difasilitasi, ASN dapat menukarkan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram lengkap dengan isi, dengan menambah biaya sebesar Rp50.000.
Sementara itu, bagi ASN yang hanya memiliki satu tabung elpiji 3 kilogram, penukaran ke Bright Gas 5,5 kilogram beserta isinya dapat dilakukan dengan tambahan biaya Rp200.000. Adapun ASN yang tidak memiliki tabung elpiji subsidi sama sekali, dapat langsung membeli tabung Bright Gas 5,5 kilogram beserta isinya dengan harga Rp375.000.

“Pertamina menyediakan beberapa alternatif skema penukaran maupun pembelian untuk mendukung ASN beralih menggunakan elpiji non subsidi,” jelas Nida.

Menurutnya, harga isi ulang Bright Gas 5,5 kilogram di tingkat agen saat ini sebesar Rp95.000. Dengan skema penukaran dua tabung elpiji 3 kilogram ditambah Rp50.000, ASN dinilai telah mendapatkan keringanan harga atau subsidi dari Pertamina.

Pada hari pertama pelaksanaan, jumlah ASN yang menukarkan tabung elpiji subsidi ke Bright Gas 5,5 kilogram tercatat sekitar 30 orang. Angka tersebut dinilai cukup baik mengingat program baru pertama kali dilaksanakan.

“Antusiasmenya cukup bagus. Masih banyak ASN yang ingin menukar, namun sebagian baru mengetahui adanya layanan hari ini dan belum membawa tabung gas,” ungkapnya.

Nida menegaskan, kebijakan larangan ASN menggunakan elpiji 3 kilogram ini bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan elpiji subsidi, melainkan semata-mata untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kebijakan ini murni untuk memastikan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, bukan karena elpiji langka,” pungkasnya. (pan)

Empat Agenda Pariwisata Lolos Kurasi

0
Empat Agenda Pariwisata Lolos Kurasi
Ahmad Nur Aulia. (Suara NTB/era)

DARI delapan agenda pariwisata yang diusulkan oleh Pemprov NTB untuk masuk Karisma Event Nusantara (KEN), hanya empat agenda yang lolos kurasi. Empat event tersebut yaitu Festival Rimpu Mantika di Kabupaten Bima, Alunan Desa Budaya Kabupaten Lombok Timur, Maulid Adat Bayan Lombok Utara dan Gili Festival Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia menyampaikan alasan tidak semua agenda yang diusulkan lolos KEN karena NTB bukan satu-satunya daerah yang mengusulkan masuk KEN.

“Masuk KEN itu ada prosesnya ada syarat dan tahapannya. Tentu ini menjadi salah satu catatan untuk kita bisa untuk mempersiapkan dengan baik untuk masuk ke KEN,” ujarnya, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, terpilihnya event ini karena berbagai syarat dan indikator yang harus terpenuhi. Tidak hanya tentang nilai budaya yang ada dalam event tersebut melainkan juga dampak-dampak lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat salah satunya ekonomi.

“Kita juga zoom kemarin untuk proses kurasinya. Ini juga jadi pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan lebih baik ke depannya. Indikatornya ini terus dikembangkan. Misalnya dampak ekonomi, dampak terhadap angka kunjungan dan pelibatan potensi budaya setempat,” katanya.

Tahun 2026 ini, event Perang Topat di Kabupaten Lombok Barat tidak masuk ke dalam bagian KEN. Event-event yang ada di daerah tidak harus masuk KEN, melainkan jika sudah bisa mandiri maka dinilai lebih baik. Karena KEN merupakan program yang memberikan stimulan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kegiatan yang menarik wisatawan ini tidak hanya KEN. Tapi KEN ini hanya memberikan kontribusi terhadap angka kunjungan,” katanya.

Adapun dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pelaksanaan KEN di setiap daerah yaitu sebesar Rp200 juta. “Ya segitu dukungan anggarannya,” katanya.

Adapun delapan event yang diusulkan masuk KEN 2026 yaitu Alunan Budaya Festival di Lombok Timur, Festival Sangian Api di Kabupaten Bima, Perang Topat di Lombok Barat, Gili Festival di Lombok Utara, Festival Rimpu Mantika di Kota Bima, Festival Lakey di Kabupaten Dompu, Festival Sukarare Begawe Jelo Nyensek di Lombok Tengah, dan Maulid Adat Bayan di Lombok Utara. (era)