Beranda blog Halaman 63

Minim Anggaran, Perawatan Wisata Alam Giong Siu Andalkan Swadaya Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Minim Anggaran, Perawatan Wisata Alam Giong Siu Andalkan Swadaya Masyarakat
FLYING FOX - Seorang pengunjung naik tangga untuk bermain flying fox di Wisata Alam Giong Siu di Lingkungan Babakan Kebon, Keluarga Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kamis (17/9/2026). Minim anggaran, perawatan Wisata Alam Giong Siu andalkan swadaya masyarakat. (SEKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pariwisata Kota Mataram mengungkapkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat pengembangan dan perawatan fasilitas di Wisata Alam Giong Siu, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, belum dapat dilakukan secara optimal.

Untuk menjaga keberlangsungan fasilitas sekaligus mendukung aktivitas wisata, pengelola kini mengandalkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra, mengatakan dukungan anggaran untuk penambahan fasilitas di Giong Siu terakhir dialokasikan pada 2025. Saat itu, pemerintah membangun sejumlah fasilitas penunjang, di antaranya tempat parkir dan kanopi.

Namun, memasuki 2026, tidak terdapat anggaran khusus untuk pembenahan maupun penambahan fasilitas di kawasan wisata tersebut. Kondisi itu tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

“Tahun ini karena efisiensi, jadi belum ada. Mau tidak mau harus membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat,” ujar Cahya, Kamis (17/9).

Ia menyebutkan, salah satu bentuk keterlibatan tersebut dilakukan melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Masyarakat bersama Pokdarwis setempat secara swadaya ikut membangun dan menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung.

Beberapa fasilitas yang dibangun secara swadaya di antaranya permainan flying fox serta kolam bola untuk anak-anak. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat menambah pilihan aktivitas bagi pengunjung yang datang ke Giong Siu.

“Pokdarwis itu bagian dari masyarakat. Mindset kita bahwa tidak semua harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Cahya menilai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak harus mengambil seluruh peran dalam penyediaan fasilitas maupun pengelolaan kawasan wisata.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah sepenuhnya melepas pengelolaan Giong Siu kepada masyarakat. Dinas Pariwisata tetap memiliki peran melalui pemberian stimulan serta pembinaan terhadap Pokdarwis.

Pembinaan tersebut mencakup aspek manajemen pengelolaan wisata, perawatan fasilitas, promosi hingga upaya meningkatkan daya tarik destinasi. Dengan pola tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berbagi peran dalam menjaga keberlangsungan Giong Siu sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Mataram.

“Jadi, swadaya itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat,” ujar Cahya.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran, Giong Siu juga menghadapi persoalan lain, yakni jumlah kunjungan yang dinilai belum seramai sejumlah destinasi wisata perkotaan lainnya. Namun, Cahya mengatakan kondisi tersebut perlu dilihat dari karakter dan segmen wisata yang ditawarkan Giong Siu.

Menurutnya, Giong Siu memiliki karakter berbeda dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Jika sejumlah ruang publik lebih banyak dikunjungi masyarakat untuk aktivitas rekreasi dan berkumpul, Giong Siu lebih diarahkan sebagai lokasi camping ground dengan suasana alam yang relatif tenang.

Mantan Camat Sekarbela itu menyebut karakter tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok pengunjung tertentu. Tidak semua wisatawan datang untuk mencari keramaian. Sebagian pengunjung justru memilih destinasi yang menawarkan suasana lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

“Giong Siu tidak seramai RTH Pagutan. Justru ada pengunjung yang menyukai suasana tenang dan hening. Jadi, kalau mau ramai, ya ke Taman Udayana,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram masih membuka peluang adanya dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangan Giong Siu. Cahya menyebut perbaikan fasilitas di kawasan tersebut berpeluang mendapatkan intervensi melalui Program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan pengembangan potensi masyarakat dan tema tematik di bidang pariwisata. Dengan adanya dukungan tersebut, sejumlah kebutuhan pengembangan fasilitas di Giong Siu diharapkan dapat kembali ditangani secara bertahap. (pan)

Pengajuan Modal hingga Pendapatan Keluarga Disebut Bisa Ubah Desil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengajuan Modal hingga Pendapatan Keluarga Disebut Bisa Ubah Desil
Muzakkir Walad (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengungkapkan perubahan status desil masyarakat dapat terjadi karena adanya anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) yang memiliki pendapatan tinggi atau aktivitas transaksi tertentu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perubahan desil penerima manfaat yang terdeteksi melalui sistem.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan perubahan desil dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap aktivitas transaksi masyarakat. Data tersebut kemudian dapat memengaruhi status desil secara otomatis, termasuk perubahan dari desil 4 menjadi desil 6 hingga 10.

“Ini hasil PPATK. Transaksi apa pun, khusus bagi penerima manfaat, itu langsung terkonfirmasi,” ujar Muzakkir, Kamis (17/9).

Muzakkir mencontohkan, masyarakat yang mengajukan pinjaman modal ke bank untuk mengembangkan usaha, seperti pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang asongan, dapat mengalami perubahan status desil.

Karena itu, ketika terjadi perubahan desil, masyarakat diminta memastikan kondisi anggota keluarga yang tercantum dalam satu KK. Menurut Muzakkir, perubahan tersebut bisa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang mengajukan pinjaman atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan setara upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Perlu ditanyakan kepada anggota keluarga, apakah ada yang mengajukan pinjaman atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan UMP/UMK. Itu menjadi salah satu variabel yang menyebabkan perubahan desil,” katanya.

Mantan Camat Ampenan tersebut menegaskan bahwa perubahan desil bukan terjadi tanpa sebab, melainkan terdapat variabel atau kondisi tertentu yang menjadi pemicunya.

Di sisi lain, Muzakkir mengakui masih terdapat masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan kondisi ekonomi menengah ke atas, tetapi tercatat dalam desil 4 atau bahkan di bawahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi akibat kesalahan teknis dalam pendataan pendapatan masyarakat di lapangan. Karena itu, diperlukan verifikasi ulang untuk memastikan data desil sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.

“Kalau ada kesalahan teknis dalam pendataan pendapatan di lapangan, perlu dilakukan verifikasi ulang agar desil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya. (pan)

Sasar PKL Beromzet di Atas Rp1 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
(EKBIS NTB/ist) IGB Hari Sudana Putra
(EKBIS NTB/ist) IGB Hari Sudana Putra

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, S.E., mengapresiasi usulan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram untuk menaikkan target pajak restoran menjadi Rp50 miliar. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya menyasar restoran konvensional, tetapi juga memperhatikan potensi pajak dari pedagang kaki lima (PKL) yang bergerak di sektor kuliner.

Menurut Gus Arik, sapaan akrab politisi Partai Demokrat ini, sektor kuliner di Kota Mataram memiliki potensi pendapatan yang masih dapat digali untuk meningkatkan penerimaan daerah. Karena itu, pemerintah perlu memperluas perhatian terhadap pelaku usaha kuliner, termasuk PKL dengan omzet yang dinilai cukup besar.

“Saya mengapresiasi usulan kenaikan pajak restoran yang disampaikan BKD. Namun, perlu diingat, bukan hanya restoran konvensional yang perlu diperhatikan dan digenjot pajaknya, tetapi juga PKL yang tersebar di Kota Mataram,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (17/9).

Dia menilai, masih terdapat pedagang kuliner dengan omzet di atas Rp1 juta yang selama ini hanya dikenai retribusi. Padahal, menurutnya, potensi usaha tersebut perlu dikaji lebih jauh sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Gus Arik berharap Pemkot Mataram dapat menyusun regulasi yang mengatur pemungutan pajak terhadap pengusaha kuliner sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai kriteria usaha, mekanisme pemungutan, serta kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Ia mengungkapkan, gagasan tersebut salah satunya muncul setelah dirinya melihat praktik pengelolaan pajak kuliner di Kabupaten Tabanan, Bali, saat mengikuti kegiatan studi komparasi.

Berdasarkan pengamatannya, pemerintah Kabupaten Tabanan menerapkan pengenaan pajak sebesar 10 persen terhadap pedagang kuliner. Praktik tersebut, menurutnya, dapat menjadi bahan kajian bagi Pemkot Mataram dalam menggali potensi penerimaan daerah.

Meski demikian, ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut sebelum kebijakan serupa diterapkan di Kota Mataram, termasuk memperhatikan ketentuan perpajakan dan kondisi pelaku usaha kecil.

“Masih banyak potensi yang mesti digali. Potensi pajak kuliner ini bukan kecil, tapi masih bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini berharap optimalisasi pajak dilakukan secara menyeluruh, sehingga peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada restoran besar, tetapi juga mempertimbangkan potensi usaha kuliner lainnya di Kota Mataram. (fit)

PLN Dorong Pengembangan Panas Bumi Berjalan Seiring dengan Penerimaan Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mendorong pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak hanya berorientasi pada kesiapan teknis, tetapi juga memperkuat penerimaan sosial melalui pelibatan masyarakat sejak tahap awal dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Jumat (4/9). Forum dihadiri Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Priatin Hadi Wijaya, Chairperson PYC Filda Citra Yusgiantoro, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, akademisi, pakar, serta pemangku kepentingan lainnya.

Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam melihat pengembangan panas bumi secara lebih menyeluruh.

“Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi,” ujar Filda.

Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fachrudin, menyampaikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 merencanakan pengembangan 132 proyek pembangkit dengan total kapasitas 2.182 megawatt (MW) di Nusa Tenggara. Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan. Khusus di Flores, pengembangan PLTP direncanakan mencapai 162 MW.

“Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan,” ujar Avianda.

Menurut Avianda, pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei menunjukkan setiap wilayah memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda. Isu yang dihadapi mulai dari pengadaan tanah, penggunaan sumber air, kebutuhan perbaikan infrastruktur, hingga adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi tersebut membuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyampaikan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW), dengan kapasitas terpasang sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen dari total potensi. Di kawasan Nusa Tenggara, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW.

Priatin juga menyampaikan pengembangan panas bumi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial dan resistensi masyarakat.

Pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi dan diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi.

Forum turut menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan panas bumi.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan pembangunan infrastruktur energi bersih harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Manurung.(r)

PLN UIP Nusra Renovasi Jalur Trekking Ekowisata Mangrove Desa Padak Guar, Dorong Potensi Wisata di Sekitar Pembangkit

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melanjutkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pengembangan ekowisata mangrove di Desa Padak Guar, kawasan Ring 1 PLTU Lombok FTP-2 Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sebelumnya melakukan penanaman 3.000 bibit mangrove, program tersebut kini dilanjutkan dengan renovasi jalur trekking yang progres pengerjaannya telah mencapai 90 persen.

Renovasi jalur trekking dilakukan untuk memperbaiki akses sekaligus menata kawasan agar lebih nyaman dan aman bagi masyarakat maupun pengunjung. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas wisata dan edukasi lingkungan di kawasan mangrove Padak Guar.

Pengembangan ekowisata ini menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan manfaat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program TJSL dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pembangunan.

Kepala Dusun Padak Guar, Riyan Pebriansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN dalam penataan kawasan mangrove. Menurutnya, renovasi jalur trekking menjadi salah satu langkah penting untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut.

“Perbaikan jalur trekking ini membuat kawasan mangrove menjadi lebih tertata dan mudah diakses. Kami berharap ke depannya semakin banyak masyarakat yang datang dan kawasan ini bisa berkembang menjadi tempat wisata yang memberikan manfaat bagi warga,” ujar Riyan.

Selain memiliki potensi sebagai kawasan wisata dan edukasi lingkungan, keberadaan mangrove juga memberikan manfaat ekologis bagi wilayah pesisir, antara lain membantu melindungi kawasan dari gelombang serta menjadi habitat bagi berbagai biota.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan pengembangan kawasan mangrove Padak Guar merupakan bagian dari pelaksanaan TJSL yang diarahkan untuk memberikan manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang pemberdayaan masyarakat.

“Renovasi jalur trekking menjadi salah satu langkah untuk mendukung keberlanjutan program sekaligus mengembangkan potensi ekowisata di Padak Guar. Kami berharap penataan kawasan ini tidak hanya memperkuat fungsi lingkungan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dari kegiatan wisata yang tumbuh di kawasan tersebut,” ujar Manurung.

PT PLN (Persero) UIP Nusra akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, Pokdarwis, serta pihak terkait dalam pengembangan kawasan tersebut. Penataan kawasan mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi lingkungan sekaligus membuka ruang bagi kegiatan edukasi, wisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Padak Guar.(bul)

PLN Uji Kesiapan Tanggap Darurat melalui Simulasi Gempa di Proyek PLTP Ulumbu

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2 melaksanakan simulasi tanggap darurat gempa bumi di Site Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 berkapasitas 20 MW. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kesiapan personel sekaligus memastikan prosedur keselamatan dan evakuasi dapat diterapkan secara tepat ketika terjadi kondisi darurat.

Simulasi menitikberatkan pada respons personel ketika terjadi gempa, mulai dari tindakan perlindungan diri, penghentian aktivitas kerja secara aman, hingga proses evakuasi. Materi juga mencakup prosedur keselamatan bagi operator alat berat, termasuk penghentian operasi dan mengamankan posisi alat serta memperhatikan potensi longsor maupun jatuhan material.

Team Leader Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan UPP Nusra 2, Didik Agus Sudarwanto, menjelaskan simulasi dilakukan untuk memastikan setiap personel memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.

“Setiap personel harus mengetahui apa yang harus dilakukan, ke mana harus melakukan evakuasi, serta bagaimana bertindak tanpa menimbulkan risiko tambahan. Simulasi ini menjadi sarana untuk melatih respons tersebut sekaligus mengevaluasi kesiapan kita di lapangan,” kata Didik.

Selain evakuasi, simulasi turut memberikan pemahaman mengenai pertolongan awal dan tindakan setelah gempa berhenti, termasuk mewaspadai gempa susulan serta memeriksa potensi bahaya lanjutan seperti gangguan kelistrikan maupun titik api.

Manager UPP Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, mengatakan kesiapan menghadapi kondisi darurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Pekerjaan di lapangan memiliki potensi risiko yang harus diantisipasi sejak awal. Melalui simulasi ini, kami menguji kesiapan personel dan prosedur agar ketika kondisi darurat terjadi, setiap orang memahami perannya dan dapat merespons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Avianda.

General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan keselamatan menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Prosedur keselamatan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus dipahami dan mampu dijalankan oleh setiap personel. Simulasi seperti ini penting untuk terus membangun kesiapsiagaan dan budaya K3 yang kuat di lingkungan proyek,” ujar RDW.

Melalui simulasi tanggap darurat tersebut, PLN UIP Nusra terus memperkuat penerapan budaya K3 serta kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman dan terkendali.(bul)

PLN UIP Nusra Salurkan Bantuan Sarana Air Bersih untuk Warga di Sekitar PLTP Mataloko

Penulis
ekbisntb.com
-
0

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan sarana air bersih kepada masyarakat di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 September 2026.

Pada tahap awal, PLN UIP Nusra menyalurkan 1,2 kilometer pipa HDPE sebagai bagian dari rencana penyediaan jaringan perpipaan sepanjang 7,5 kilometer yang akan diberikan dan disambungkan secara bertahap. Selain jaringan perpipaan, PLN juga merencanakan pembangunan tiga bak penampungan air untuk mendukung distribusi serta membantu menjaga ketersediaan dan debit air bagi masyarakat.
Bantuan sarana air bersih tersebut disalurkan sebagai respons atas kebutuhan dan permohonan masyarakat di sekitar PLTP Mataloko. Dukungan diberikan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi jaringan air di masing-masing wilayah.

Salah seorang warga Desa Tiwotoda, Yohanes Kaju, mengatakan bantuan sarana air bersih dari PLN sangat dibutuhkan masyarakat, terutama karena masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan air bersih akibat kondisi geografis dan jarak yang cukup jauh.

“Selama ini kami, masyarakat Tiwotoda, memang sangat membutuhkan sarana air bersih. Bantuan dari PLN UIP Nusra ini sangat membantu,” ujar Yohanes.

Kepala Teknik Panas Bumi WKP Mataloko, Adrys Silaban, mengatakan penyaluran pipa sepanjang 1,2 kilometer tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan jaringan air bersih yang direncanakan dilakukan secara bertahap.

“Pada tahap awal ini kami menyalurkan 1,2 kilometer pipa HDPE. Secara keseluruhan direncanakan jaringan sepanjang 7,5 kilometer yang akan diberikan dan disambungkan secara bertahap, serta pembangunan tiga bak penampungan untuk mendukung distribusi dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat,” kata Adrys.

Adrys menambahkan, pelaksanaan setiap tahapan akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan sehingga jaringan yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian PLN dalam menjalankan program TJSL di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Melalui program TJSL, PLN berupaya memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah kerja kami. Dukungan terhadap sarana air bersih ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus memperkuat kolaborasi antara PLN dengan masyarakat sekitar,” ujar Manurung.

Manurung menambahkan, PLN akan terus mendorong program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan.

“Kami berharap sarana yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.

Melalui pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penampungan yang dilakukan secara bertahap tersebut, PLN UIP Nusra berharap akses masyarakat terhadap air bersih semakin baik serta dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga di sekitar PLTP Mataloko.(bul)

UTM Perkuat Kompetensi TKA dan Sekolah Aman di SMK Darul Qur’an Bengkel

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Universitas Teknologi Mataram (UTM) mendorong peningkatan kompetensi akademik dan budaya sekolah aman di SMK Darul Qur’an Bengkel, Lombok Barat. Melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Pemula (PMP) Tahun Pendanaan 2026, UTM mengintegrasikan penguatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berbasis Moodle dengan edukasi anti-bullying, literasi hukum UU ITE, serta penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Program bertajuk “Penguatan Kompetensi TKA Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Berbasis Moodle Terintegrasi Edukasi Anti-Bullying dan Literasi Hukum UU ITE di SMK Darul Qur’an Bengkel Lombok Barat” tersebut menyasar guru Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagai peserta utama, selain 41 siswa kelas XII. Guru mendapatkan pendampingan terkait materi TKA, strategi pembelajaran, serta pemanfaatan Moodle untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pembelajaran TKA Berbasis Moodle


Moodle dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran digital yang memuat materi TKA, modul, video pembelajaran, latihan soal, kuis, hingga evaluasi. Platform tersebut memungkinkan guru dan siswa mengakses bahan pembelajaran melalui perangkat yang telah dimiliki, terutama telepon seluler.

Selain mendukung pembelajaran siswa, Moodle diharapkan dapat membantu guru mengelola materi dan memantau aktivitas belajar. Kemampuan peserta juga diukur melalui pre-test dan post-test sebagai bagian dari evaluasi program.

Di luar penguatan akademik, Tim PKM UTM memberikan edukasi anti-bullying dan literasi hukum UU ITE. Siswa dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, dampaknya, serta penggunaan teknologi dan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Perkuat TPPK Sekolah

Program juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SMK Darul Qur’an Bengkel. TPPK mendapatkan penguatan mengenai pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, serta perlindungan dan pendampingan korban. Penguatan tersebut didukung dengan SK Kepala Sekolah dan SOP TPPK.

Kepala SMK Darul Qur’an Bengkel, Zulfikri, menyambut baik program tersebut. “Program PKM yang dilakukan oleh tim PKM sangat membantu guru dalam kegiatan PBM dan juga sangat membantu dalam memperkuat Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SMK Darul Qur’an Bengkel,” ujarnya.

Tim PKM UTM terdiri dari Pathul Indriana, M.Pd. sebagai ketua, Lalu Wirajayadi, M.Pd. dan Baiq Ishariyati Wika Utary, M.H. sebagai anggota, serta melibatkan dua mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Dua mahasiswa tersebut turut mendukung pengembangan dan pendampingan teknologi Moodle dengan konversi kegiatan sebesar 6 SKS.

Program ini mendapat dukungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ketua PKM, Pathul Indriana, mengatakan kegiatan dirancang agar manfaatnya tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Penguatan kapasitas guru, pemanfaatan Moodle, dan pengembangan TPPK diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh pihak sekolah.

Melalui kolaborasi tersebut, UTM dan SMK Darul Qur’an Bengkel berupaya membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya mendukung kesiapan siswa menghadapi TKA, tetapi juga mendorong pembelajaran berbasis teknologi serta budaya sekolah yang aman dan bebas dari bullying dan kekerasan.(r)

Ritual “Betabeq” Digelar di Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ritual “Betabeq” Digelar di Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP 2026

Lombok Tengah (ekbisntb.com) – Tradisi masyarakat Sasak, Betabeq, digelar di Sirkuit Mandalika, Rabu, 16 September 2026, sebagai bagian dari persiapan menyambut MotoGP 2026. Ritual ini menjadi momentum untuk memohon izin dan doa restu sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat menjelang balapan MotoGP pada 9–11 Oktober 2026.

Kegiatan yang diinisiasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) ini dihadiri sekitar 200 undangan. Mereka terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Lombok Tengah, TNI-Polri, DPRD, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat hingga fasilitas kesehatan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Betabeq merupakan tradisi Sasak yang mengandung nilai penghormatan terhadap bumi dan air sekaligus permohonan izin serta restu kepada alam dan lingkungan tempat kegiatan berlangsung.

Menurutnya, tradisi tersebut relevan untuk terus dihidupkan dalam setiap kegiatan besar di kawasan The Mandalika, termasuk MotoGP. Selain menjaga nilai budaya, Betabeq juga menjadi pengingat bahwa masyarakat memiliki peran sebagai tuan rumah.

“Tradisi ini perlu terus dihidupkan, khususnya dalam setiap kegiatan besar yang digelar di kawasan The Mandalika. Selain menjaga nilai budaya, Betabeq juga mengandung pesan mengenai peran masyarakat sebagai tuan rumah untuk bersama-sama menjaga setiap kegiatan agar berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujar Iqbal.

Ia menilai kehadiran ajang balap motor internasional di NTB juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karakter masyarakat dan kekayaan budaya daerah kepada dunia.

Sementara itu, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka mengatakan kesiapan MotoGP tidak hanya menyangkut sirkuit dan operasional penyelenggaraan. Dukungan masyarakat sebagai tuan rumah juga menjadi bagian penting.

Menurutnya, Betabeq juga mempertemukan standar penyelenggaraan event internasional dengan identitas lokal masyarakat NTB.

“Ketika dunia datang ke NTB, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan bukan hanya kualitas penyelenggaraan event, tetapi juga keramahan, kebersamaan, dan kekayaan budaya daerah,” ujarnya.

ITDC menjadikan kegiatan Betabeq sebagai bagian dari tiga pendekatan, yakni Inform, Engage, dan Prepare. Inform dilakukan melalui sosialisasi penyelenggaraan MotoGP kepada para pemangku kepentingan. Engage diwujudkan dengan memperkuat kolaborasi lintas pihak melalui pendekatan budaya, sedangkan Prepare diarahkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.

Keterlibatan tersebut mencakup 20 kepala desa se-Kecamatan Pujut, 12 camat se-Lombok Tengah serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat.

Rangkaian kegiatan Betabeq diisi dengan tembang Duking Kune, doa bersama, prosesi Motong Seong, potong tumpeng dan ramah tamah.(bul)

Lewat Program Desa Berdaya, Forum KSSK NTB Genjot Literasi Keuangan dan Potensi Ekspor Porang

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Timur (Ekbis NTB) — Guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa, Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi mereka dalam mendukung Program Desa Berdaya. Dukungan ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang diselenggarakan di Kantor Bupati Lombok Timur pada 16 September 2026.

Berdasarkan dokumen rilis resmi berjudul “23 – Forum KSSK NTB 2026, Sinergi Dalam Mendukung Program Desa Berdaya.pdf”, Forum KSSK NTB yang turun tangan dalam agenda ini terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II.

Bupati Lombok Timur, Dr. H. Haerul Warisin, M.Si., dalam sambutannya menyoroti potensi besar sumber daya alam daerahnya, terutama di sektor pertanian. Ia mencontohkan komoditas porang yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekspor. Bupati menekankan pentingnya mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap ekspor, yang juga akan didukung oleh Bea Cukai dalam hal percepatan proses perizinan.

Dukungan senada datang dari Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain. Ia menekankan bahwa pemahaman masyarakat tentang potensi dan peluang ekonomi melalui Program Desa Berdaya sangat krusial untuk mendorong warga mengembangkan usaha mereka.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menambahkan bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas desa. Menurutnya, peningkatan pemahaman terkait layanan keuangan formal, transaksi digital, dan akses pembiayaan adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif serta berkelanjutan.

Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, rangkaian edukasi diberikan secara terpadu dengan materi dari berbagai instansi yang saling melengkapi:

  • Bank Indonesia (BI) NTB: Memberikan edukasi terkait penguatan literasi sistem pembayaran, seperti penggunaan RTGS, SKNBI, BI-FAST, QRIS Cross Border, serta Kartu Kredit Indonesia (KKI).
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Memperkuat pemahaman warga terkait inklusi keuangan dan memberikan peringatan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi bodong dan pinjaman daring (pinjol) ilegal.
  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb): Memperkenalkan alternatif pembiayaan bagi UMKM melalui program UMi (Ultra Mikro) dan UMi Pro (Ultra Mikro Produktif).
  • Bea Cukai: Memberikan panduan mengenai kelengkapan dokumen dan proses pelayanan kepabeanan untuk mendukung UMKM yang ingin memperluas pasarnya ke luar negeri (ekspor).
  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan agar bisnis dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.
  • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Menjelaskan pentingnya menabung, pengelolaan keuangan, dan penjaminan simpanan masyarakat.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Forum KSSK NTB berharap literasi ekonomi masyarakat akan semakin meningkat dan membuka akses yang lebih luas terhadap sistem pembayaran hingga peluang ekspor. Langkah ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak agar desa semakin mandiri, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi. (r/fan)

1...626364...1,067Halaman 63 dari 1,067