Beranda blog Halaman 62

Ketua DPRD Lobar Setuju Penambahan Anggaran untuk Rehabilitasi Sosial

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ketua DPRD Lobar Setuju Penambahan Anggaran untuk Rehabilitasi Sosial
(EKBIS NTB/her) BERI KETERANGAN - Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi (tengah) didampingi Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali (kiri), dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Syamsuriansyah saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (17/9).


Giri Menang (EKBIS NTB) – Program penanganan rehabilitasi sosial korban kekerasan bagi anak, perempuan, hingga korban penyalahgunaan narkoba di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius kalangan DPRD Lobar. Sebab, selama ini Lobar belum memiliki pusat rehabilitasi sosial tersebut.


Dukungan itu ditunjukkan DPRD Lobar dengan menerima usulan penambahan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lobar untuk fasilitas dan sarana pemulihan mental kelompok rentan tersebut. Anggaran sekitar Rp600 juta disetujui di APBD Perubahan untuk penambahan itu.


Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, mengaku penambahan anggaran Dinsos untuk rehabilitasi sosial itu sudah dibahas pihaknya dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pimpinan Komisi DPRD Lobar, Kamis (17/9).


“Tadi ada beberapa pimpinan komisi menyampaikan bahwa beberapa OPD membutuhkan anggaran. Terutama yang ada di Dinsos, anggaran terkait rehabilitasi sosial,” terang Ivan yang didampingi Ketua Komisi IV, Muhali dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah kepada awak media.


Politisi Golkar yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) itu memastikan komitmen DPRD mendukung segala program pemda yang langsung menyentuh kepada masyarakat.“Intinya nanti kita akan memperjuangkan. Selama itu kepentingan untuk masyarakat,” tegasnya.
Usulan penambahan anggaran Dinsos untuk rehabilitasi itu mencapai sekitar Rp638 juta.


Pihaknya menilai besaran anggaran itu akan bisa direalisasikan, terlebih masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah mencapai ratusan miliar. “Insyaallah bisa (menggunakan SiLPA). Intinya kepentingan untuk masyarakat kita selalu utamakan,” ucap Ketua DPD II Golkar tersebut.


Selama ini penanganan rehabilitasi sosial para korban kekerasan kelompok rentan itu hanya mengandalkan bantuan. Bahkan petugas sosial terkendala operasional atau kendaraan untuk menjemput korban kekerasan. Terkait itu, ketua dewan pun tak memungkirinya.


Dikatakan, Lobar masih minim menganggarkan kebutuhan rehabilitasi sosial itu. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan itu demi masyarakat. “Makanya nanti kita akan melakukan pembahasan internal Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kita selalu memperjuangkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita yang ada di daerah kabupaten,” ucapnya.


Proses pembahasan APBD Perubahan terus dikebut eksekutif dan legislatif. Lembaga pemerintahan daerah itu ingin memastikan semua program untuk rakyat bisa terealisasi. MBS mengaku pekan ini pembahasan internal Banggar dan TAPD akan dilangsungkan.

Pihaknya mengapresiasi seluruh kepala OPD yang tidak berwakil dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan itu, hingga proses berjalan lancar.
“Minggu ini selesai ya. Mohon doanya teman-teman juga supaya ini lancar dan insyaallah minggu depan pengesahan,” pungkasnya. (her)

Persiapan MotoGP Mandalika Dimatangkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
(EKBIS NTB/kir) RAPAT - Rapat koordinasi lengkap persiapan MotoGP di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Kamis (17/9). Dipimpin langsung Gubernur NTB, dan diikuti jajaran InJourney, ITDC, MGPA, Pemkab Loteng, dan unsur pendukung lainnya.
(EKBIS NTB/kir) RAPAT - Rapat koordinasi lengkap persiapan MotoGP di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Kamis (17/9). Dipimpin langsung Gubernur NTB, dan diikuti jajaran InJourney, ITDC, MGPA, Pemkab Loteng, dan unsur pendukung lainnya.


Praya (EKBIS NTB) – Target tinggi telah dicanangkan pada gelaran MotoGP Mandalika tahun 2026 ini. Mulai dari peningkatan jumlah penonton lebih dari 145 ribu orang hingga dampak perputaran ekonomi yang dihasilkan diharapkan bisa di atas Rp 5
triliun. Berbagai persiapan pendukung pun terus dilakukan untuk bisa mewujudkan target tersebut. Sekaligus memastikan gelaran MotoGP Mandalika tahun ini bisa menjadi gelaran tersukses dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya.


‘’Berbagai perbaikan terus dilakukan. Baik itu dari sisi teknis kesiapan Sirkuit Internasional Mandalika yang akan menjadi venue gelaran hingga fasilitas penunjang di Kawasan The Mandalika dan sekitarnya. Termasuk aspek konektivitas, keamananan serta inklusivitas penyelenggaraan ajang balap dunia itu sendiri,’’ ungkap Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal kepada awak media usai rapat koordinasi lengkap persiapan MotoGP di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Kamis (17/9).


Ia mengatakan, dari sisi kesiapan sirkuit sendiri saat ini terus dikebut. Penambahan dan pembenahan fasilitas penunjang sirkuit juga dilakukan. Semua itu untuk memastikan Sirkuit Internasional Mandalika benar-benar siap menjadi venue penyelenggaraan ajang MotoGP tahun ini.


Dari aspek konektivitas, pihaknya juga sudah mendorong pihak maskapai untuk memastikan kesiapan penerbangan jauh lebih awal. Dengan memberikan kepastian soal extra flight supaya jauh lebih awal para penonton MotoGP bisa mempersiapkan rencana perjalanannya. ‘’Jangan sampai ada penonton yang sudah memiliki tiket nonton MotoGP Mandalika, tidak jadi menonton karena tiket pesawat tidak tersedia,’’ ujarnya.


Diakuinya, banyak kasus penonton MotoGP tidak jadi menonton, karena tidak kebagian tiket pesawat. Hal ini yang terus dibenahi, sehingga maskapai diminta memastikan kesiapan penerbangan jauh lebih awal. ‘’Hasilnya, sampai saat ini sudah ada 66 extra flight yang diajukan oleh sejumlah maskapai,” terangnya.


Termasuk juga harga tiket pesawat pihaknya berharap tetap pada ambang harga yang wajar. Bahkan, bila perlu ada diskon khusus yang diberikan bagi penumpang yang mau menonton MotoGP Mandalika. Sehingga penonton dari luar NTB pada khusus lebih semangat untuk datang dan menonton MotoGP Mandalika tahun ini.


Selain transporatasi udara, aksesibilitas moda transpotasi darat juga turut ditingkatkan. Salah satu caranya yang dengan menambah shuttle bus yang melayani para penonton MotoGP Mandalika. “Semua persoalan-persoalan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya perlahan kita urai. Mungkin belum sempurna, tapi yang jelas penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini harus lebih baik lagi,” imbuhnya.

Tidak kalah penting soal inklusifitas ajang MotoGP Mandalika itu sendiri, sekarang jauh lebih baik. Hal itu bisa dilihatnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraa MotoGP Mandalika. Marshall sekaraang sudah 100 persen masyarakat lokal. Begitu juga volunteer semuanya adalah putra-putri NTB. Artinya, MotoGP Mandalika sekarang ini adalah milik NTB.


“Untuk itu dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan. Agar bagaimana MotoGP Mandalika bisa berlangsung sukses. Karena ini eventnya masyarakat NTB,” tandasnya.


Di tempat yang sama Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan optisme yang tinggi kalau ajang MotoGP Mandalika tahun ini akan berlangsung lebih sukses. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak dalam mendukung perhelatan akbar tersebut menjadi kuncinya. Berbagai persoalan yang muncul saat penyelenggaraan sebelumnya saat ini sudah mulai diurai.


“Dengan berbagai perbaikan dan pembenahan yang dilakukan saat ini, kita yakin dan optimis ajang MotoGP Mandalika tahun ini akan bisa lebih baik. Dan, tentunya bisa memberikan impact yang lebih besar pula,” imbuhnya. (kir)

Hidupkan Tradisi Lokal, ITDC Gelar Tradisi ‘’Betabeq’’ Jelang MotoGP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hidupkan Tradisi LokalITDC Gelar Tradisi ‘’Betabeq’’ Jelang MotoGP
BETABEQ - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Ananda Mikola dan jajaran menghadiri acara Betabeq di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Rabu (16/9/2026) malam. (EKBIS NTB/ist)


Praya (EKBIS NTB) – Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, prosesi betabeq kembali digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Rabu (16/9/2026) malam. Bagi masyarakat Sasak, betabeq merupakan ungkapan permohonan izin, restu, dan doa keselamatan sebelum sebuah hajat besar dimula.


Di Mandalika, tradisi ini menjadi pesan bahwa perhelatan internasional tetap berakar pada budaya, penghormatan kepada masyarakat, dan harmoni dengan lingkungan tempat kegiatan berlangsung
Tradisi yang diselenggarakan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tersebut berlangsung di Gedung VIP Deluxe Lantai 2 Pertamina Mandalika International Circuit.

Hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Ananda Mikola, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, jajaran ITDC, penyelenggara MotoGP, serta masyarakat lingkar Mandalika.


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan betabeq mengandung nilai penghormatan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para leluhur. Tradisi itu sekaligus menjadi bentuk penerimaan terhadap tamu serta permohonan agar hajat yang dilaksanakan diberikan kelancaran dan keselamatan.


“Betabeq pada hakikatnya adalah permohonan izin, restu dan doa keselamatan sebelum kita melaksanakan sebuah hajat besar. Di dalamnya ada penghormatan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para leluhur, sekaligus pesan persaudaraan dan penerimaan terhadap siapa pun yang datang,” ujar Miq Iqbal – sapaan akrabnya.


Menurut Miq Iqbal, nilai tersebut penting dihadirkan dalam penyelenggaraan event besar di Mandalika. Ketika kawasan ini menjadi panggung internasional, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari perkembangan yang berlangsung, bukan sekadar penonton.
“Mandalika bukan lagi semata-mata milik pemerintah pusat ataupun milik pihak tertentu. Sesungguhnya Mandalika adalah milik kita bersama,” tegasnya.


Rasa memiliki itu, kata Gubernur, perlu diwujudkan melalui keterlibatan nyata masyarakat. Ia mencontohkan sekitar 2.500 marshal dalam penyelenggaraan event di Mandalika akan diisi masyarakat NTB, khususnya warga sekitar kawasan. Ruang partisipasi juga terus diberikan kepada UMKM lokal dalam berbagai event.


“Ini adalah bentuk nyata dari upaya mengedepankan peran masyarakat lokal. Mandalika harus semakin inklusif. Harapan kita, masyarakat benar-benar merasa bahwa kawasan ini adalah milik mereka,” katanya.
Gubernur juga mengajak masyarakat mendukung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keramahan, dan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan event internasional tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggara, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai tuan rumah.


Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Ananda Mikola menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan penyelenggaraan berjalan baik dan memberikan pengalaman positif bagi peserta maupun pengunjung dari berbagai negara.
“Kami sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak, terutama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah kami persiapkan,” ujar Ananda.


Sementara itu, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengapresiasi pelaksanaan betabeq sebagai bagian dari pelestarian budaya di kawasan Mandalika. Menurutnya, kekuatan destinasi pariwisata tidak hanya terletak pada alam dan fasilitas, tetapi juga pada budaya dan karakter masyarakatnya.


Berbagai event di Mandalika juga membuka ruang ekonomi bagi UMKM, perdagangan, jasa, transportasi, dan sektor pariwisata. Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga suasana yang aman, tertib, ramah, dan kondusif selama event berlangsung.
“Mari kita bersama-sama menjaga, melestarikan dan mengembangkan tradisi ini untuk kepentingan masyarakat serta generasi yang akan datang,” ujarnya.


Betabeq memberi makna tersendiri ketika Mandalika menyambut dunia. Di tengah deru mesin dan sorotan panggung internasional, masyarakat Sasak mengawali hajat besar dengan doa dan restu, sebuah penegasan bahwa Mandalika boleh mendunia, tetapi tetap berpijak pada budaya, menghormati alam, dan memberi ruang bagi masyarakat yang menjadi tuan rumah. (kir)


Arab Saudi dan Houthi Berkonflik, Ribuan Warga NTB Terdeteksi Berada di Arab Saudi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Arab Saudi dan Houthi BerkonflikRibuan Warga NTB Terdeteksi Berada di Arab Saudi
H. Aidy Furqan (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Konflik yang terjadi antara kelompok Houthi, Yaman dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memanas sejak awal September lalu. Bahkan, kelompok penguasa Yaman Houthi sempat memberi ancaman untuk menyerang Mekkah, kota suci bagi umat Islam. Adanya konflik ini dinilai belum terlalu mendesak, sebab hingga kini Pemerintah Indonesia belum meminta untuk melakukan pengamanan terhadap WNI yang ada di Arab Saudi.


Di NTB, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, terdeteksi sekitar 1.249 Warga Negara Indonesia (WNI) NTB yang bekerja di Arab Saudi.


Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, menyebut data warga NTB itu telah disesuaikan berdasarkan nama dan alamat dengan penempatan migran di Arab Saudi.


“Penempatan PMI Kawasan Timur Tengah khusus Negara Saudi Arabia Periode 1 Januari 2026-16 September 2026 update by name dan address sebanyak 1.249,” ujarnya, Kamis, 17 September 2026.


Adanya konflik antar negara Timur Tengah ini, sambungnya sejauh ini belum terlalu berdampak bagi NTB. Bahkan, aktivitas ibadah umrah di tanah suci Mekkah itu juga masih berlangsung. “Nah, infonya kan aman-aman saja ini,” lanjut Aidy menanggapi video terkini dari salah satu pendamping umrah asal Mataram.


Seorang pendamping jemaah umrah, Lalu Sahid, dari Safina Travel Haji dan Umrah di NTB mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memang sempat mengirimkan peringatan melalui telepon seluler yang terhubung dengan jaringan di Arab Saudi.


Namun, menurutnya situasi tersebut hanya berlangsung singkat. Setelah peringatan, kondisi kembali normal dan kegiatan jemaah umrah tetap berjalan. Hal serupa disampaikan Lalu Wahidin, salah seorang jemaah yang saat ini berada di Madinah. Ia mengatakan kondisi di Madinah masih aman dan terkendali.


“Situasi di Madinah masih aman terkendali. Kegiatan ibadah masih berlangsung aman,” ucapnya.
Kendati berangsur aman, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, Zamroni, mengatakan pihaknya juga masih memantau perkembangan situasi di Arab Saudi. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir memang terdapat peringatan keamanan yang diterima melalui telepon seluler di sejumlah wilayah Arab Saudi.


Namun, sejauh ini kondisi tersebut belum berdampak terhadap penerbangan maupun jadwal perjalanan jemaah umrah. “Penerbangan masih normal,” katanya.


Ia mengatakan pihak penyelenggara perjalanan umrah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah. Belum ada informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Kementerian Luar Negeri terkait perubahan jadwal pemberangkatan jemaah.

“Belum ada informasi resmi. Jadi proses pemberangkatan masih tetap berjalan normal seperti biasa,” tambahnya.
Walau demikian, ia mengaku tetap memantau perkembangan keamanan, termasuk kondisi penerbangan. Jika situasi nantinya berdampak terhadap penerbangan sipil, keputusan mengenai operasional bandara akan menjadi kewenangan otoritas penerbangan Arab Saudi. “Kalau memang membahayakan penerbangan sipil, pasti akan ada pengumuman resmi,” pungkasnya. (era)

Wajib Pajak Jangan Dipersulit

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wajib Pajak Jangan Dipersulit
Abul Chair (EKBIS NTB/ist)

PEMERINTAH Provinsi NTB memperkuat sinergi tiga pilar Tim Pembina Samsat untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sinergi antara Bapenda, Ditlantas Polda NTB dan PT Jasa Raharja itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTB Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah NTB Abul Chair di Mataram, Kamis (17/9).

Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan program WhatsApp Blast sebagai kanal komunikasi baru dengan wajib pajak.

Sekda NTB menegaskan optimalisasi Samsat tidak semata-mata berorientasi pada penagihan pajak, tetapi juga memastikan masyarakat yang mau memenuhi kewajiban mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit.

“Jadi bukan hanya menagih itu kewajibannya, tapi juga memastikan bahwa orang yang mau taat jangan kemudian dipersulit. Sudah mau taat, tapi ternyata masih banyak prosedur dan lain sebagainya,” tegasnya.

Menurutnya tiga pilar Samsat harus bekerja dalam satu kesatuan. Ia mengibaratkan sinergi Bapenda, Ditlantas dan Jasa Raharja seperti tiga kaki tripod yang harus saling menyesuaikan agar mampu menopang pelayanan secara optimal.

“Tiga kaki ini tripodnya harus disesuaikan, kadangkala dibutuhkan satu kaki lebih panjang karena mungkin datarannya tidak sama. Kadang Bapenda memang harus lebih giat, tapi kadang pula memang satu kakinya Pak Polisi juga, jadi sama-sama menyesuaikan supaya tidak goyang,” ujarnya.

Sekda juga mengapresiasi capaian penerimaan pajak kendaraan di NTB. Berdasarkan laporan rakor, hingga akhir Agustus 2026 penerimaan PKB telah mencapai 62,2 persen, sementara BBNKB mencapai sekitar 79 persen dari target.

Meski demikian, ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat pihak berpuas diri. Masih terdapat pekerjaan besar, mulai dari meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat sinkronisasi data, memperluas digitalisasi pelayanan, hingga memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

“Kalau pelayanan makin mudah tentu kepatuhan juga makin naik. Kalau kepatuhan naik maka penerimaan naik. Kalau penerimaan naik, pembangunan daerah insyaallah juga selalu kuat,” katanya.

Sekda mendorong hasil rakor tidak berhenti pada kesimpulan normatif seperti perlunya meningkatkan koordinasi. Rakor harus menghasilkan langkah yang konkret, terukur dan memiliki pembagian tugas yang jelas.

“Kita ingin semuanya lebih jelas, siapa melakukan apa, bagaimana, kapan selesai, dan apa hasil yang kemudian bisa dicapai,” tegas Abul Chair.

Sementara Plt. Kepala Bapenda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan berbagai inovasi pelayanan seperti Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Desa dan e-Samsat telah memberikan kemudahan akses. Namun transformasi layanan masih perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat membayar pajak sesuai kebutuhan.

“Kita sebagai pelayan, tugas utama adalah memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk melaksanakan kewajibannya, jadi membayar pajak ini kewajibannya,” ungkapnya.

Bapenda NTB juga tengah mendorong perluasan kanal pembayaran melalui berbagai layanan digital dan jaringan layanan masyarakat, termasuk pemanfaatan jaringan ritel modern untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang jauh dari kantor Samsat.

Selain penguatan kanal pembayaran, Nelly menekankan pentingnya integrasi data antara Bapenda, kepolisian dan Jasa Raharja untuk mendukung peningkatan kepatuhan, penertiban kendaraan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rakor tersebut juga dibahas masih besarnya jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Karena itu Tim Pembina Samsat didorong menyusun strategi bersama melalui operasi gabungan, sosialisasi, penguatan layanan digital dan optimalisasi penanganan kendaraan yang menunggak.

“Kami berharap ada langkah konkret untuk kita bersama merumuskan langkah terkait dengan peningkatan PAD, termasuk operasi gabungan, sosialisasi terkait pajak, serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya. (ham)

Wabup KLU Ingatkan Pentingnya Keselamatan Transportasi Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup KLU Ingatkan Pentingnya Keselamatan Transportasi Masyarakat
(EKBIS NTB/ist) INGATKAN - Wabup KLU, Kusmalahadi Syamsuri mengingatkan Dishub KLU untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi masyarakat pada peringatan Harhubnas, Kamis (17/9).

Tanjung (EKBIS NTB) – Demografi Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terdiri dari perbukitan darat dan pulau kecil, menuntut adanya kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan transportasi masyarakat. OPD teknis pun diminta tetap optimal mengawal sistem pelayanan transportasi baik darat dan laut di KLU.


Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., saat menghadiri Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55, di halaman Kantor Dishub KLU, Kamis (17/9/2026). Kusmalahadi mengatakan, sektor perhubungan di Kabupaten Lombok Utara memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar.


Sebaran kawasan yang dihuni masyarakat tidak hanya berupa daratan, tetapi juga pulau kecil tiga Gili. Mobilitas masyarakat di wilayah tersebut menuntut kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk menghadirkan konektivitas dan keselamatan transportasi yang penting bagi masyarakat.


Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, serta wilayah yang terus berkembang, Wabup menegaskan kebutuhan terhadap konduktivitas dan transportasi yang baik akan terus meningkat. Oleh karena itu, Dishub KLU harus mampu hadir sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


“Khususnya Dishub KLU, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat keselamatan transportasi, meningkatkan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi, serta memperkuat kordinasi dengan berbagai pihak,” ungkap Wabup.


Kusmalahadi menyampaikan, peringatan Harhubnas bukan sekadar kegiatan seremonial. Namun, menjadi kesempatan bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk merefleksi kualitas pelayanan sektot Perhubungan. Pemda khususnya OPD teknis, agar semakin menguatkan komitmen dalam membangun sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, terjangkau, berkelanjutan dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.


Wabup menyatakan, tantangan pembangunan transportasi termasuk di Lombok Utara akan semakin kompleks. Pesatnya perkembangan teknologi, modernisasi kendaraan, peningkatan mobilitas masyarakat, serta tingginya tuntutan pelayanan publik menjadi dinamika yang harus dihadapi.


Di sisi lain, ujar dia, kebutuhan akan transportasi yang ramah lingkungan menuntut Pemda untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Oleh sebab itu, Wabup mengajak seluruh jajaran Dishub KLU untuk terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan setiap harinya.


Kesempatan tersebut, Wabup juga mengapresiasi seluruh insan Perhubungan yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi. Pelayanan transportasi yang baik tidak lepas dari kerja disiplin dan profesional yang ditunjukkan oleh jajaran Dishub. (ari)

Pendapatan Iuran Rp119 Miliar, Pengeluaran BPJS Kesehatan Lotim Capai Rp319 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendapatan Iuran Rp119 Miliar, Pengeluaran BPJS Kesehatan Lotim Capai Rp319 Miliar
(EKBIS NTB/rus) Budi Hatmoko

Selong (EKBIS NTB) – Pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong, Lombok Timur (Lotim) yang dihitung dari pembayaran iuran dibanding pengeluaran atas bayar klaim pelayanan kesehatan tak seimbang. BPJS Kesehatan Cabang Selong telah membayarkan klaim layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) khusus di Lotim saja mencapai Rp319,6 miliar selama periode Januari hingga 31 Agustus 2026.


Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Selong, Dr. Budi Hatmoko, mengatakan besarnya pembayaran klaim tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lombok Timur.
Besarnya pembayaran klaim tersebut jauh dibandingkan dengan akumulasi iuran yang terkumpul. Hingga periode yang sama, total pembayaran iuran dari seluruh segmen peserta tercatat sekitar Rp119 miliar.


Dari jumlah tersebut, kontribusi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencapai sekitar Rp96 miliar.
Dengan demikian, terdapat perbedaan cukup besar antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim layanan kesehatan. Rasio klaim di Lombok Timur bahkan mencapai sekitar 267 persen.


Menurut Budi, secara ideal rasio klaim berada di sekitar 100 persen. Namun, kondisi di Lombok Timur menunjukkan pemanfaatan layanan kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan kontribusi iuran yang diterima.


“Semestinya tidak boleh dari 100 persen. Kondisinya seperti itu. Ini ada kontribusi negara, sehingga hitung-hitungan itu tidak bisa hanya melihat iuran,” jelasnya.


Tingginya pembayaran klaim tersebut juga dipengaruhi jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di Lombok Timur terdapat sembilan rumah sakit, 65 puskesmas, serta 25 fasilitas kesehatan penunjang.


Sebagai pembanding, pembayaran klaim di Lombok Tengah selama periode yang sama disebut berada di kisaran Rp186 miliar. Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan jumlah penduduk dan karakteristik layanan kesehatan di masing-masing daerah.


Salah satu fasilitas kesehatan dengan pembayaran klaim terbesar di Lombok Timur adalah RSUD dr. R. Soedjono Selong. Pembayaran klaim dari rumah sakit tersebut disebut mencapai sekitar Rp11 miliar per bulan.


Angka itu belum termasuk biaya layanan peserta yang harus mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar daerah.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan Cabang Selong telah membayarkan klaim kepada seluruh fasilitas kesehatan di Lombok Timur sekitar Rp467,6 miliar.


Pembayaran tersebut mencakup layanan pada sembilan rumah sakit, 65 puskesmas, dan 25 fasilitas kesehatan penunjang.
Untuk 2026, BPJS Kesehatan memprediksi total pembayaran klaim hingga akhir Desember dapat mencapai sekitar Rp820 miliar apabila tren pemanfaatan layanan kesehatan terus berlangsung.


Proyeksi tersebut berpotensi meningkat pada tahun berikutnya seiring pengembangan layanan kesehatan di RSUD dr. R. Soedjono Selong, termasuk rencana pemasangan layanan ring jantung yang memungkinkan lebih banyak tindakan medis dilakukan di daerah.


Di sisi lain, ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim menjadi perhatian dalam keberlangsungan program JKN.
Budi menyebut kondisi tersebut masih ditopang oleh skema pembiayaan dan bantuan pemerintah. Sementara itu, berdasarkan perhitungan aktuaria, tekanan terhadap pembiayaan diperkirakan kembali meningkat pada 2027. Salah satu konsekuensi yang dapat muncul adalah kebutuhan untuk melakukan penyesuaian besaran iuran.


Idealnya, besaran iuran JKN dikaji secara berkala, termasuk setiap dua tahun. Namun, penyesuaian iuran menjadi isu sensitif karena berpotensi menimbulkan keberatan dari masyarakat.


Sementara itu, tarif pelayanan kesehatan telah mengalami pengaturan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023. Namun, dari sisi iuran peserta, belum terdapat penyesuaian sejak perubahan terakhir pada 2018.


Untuk peserta kelas III, pemerintah juga masih memberikan subsidi iuran sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan kepesertaan JKN. (rus)

Dua Bulan Lebih Hari Tanpa Hujan Sejumlah Wilayah di Lombok Barat Dilanda Kekeringan Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dua Bulan Lebih Hari Tanpa Hujan Sejumlah Wilayah di Lombok Barat Dilanda Kekeringan Ekstrem
(EKBIS NTB/her) KRISIS AIR – Tim BPBD Lombok Barat menyalurkan air kepada warga Lombok Barat yang mengalami krisis air.

Giri Menang (EKBIS NTB) Sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar) dilanda kekeringan ekstrem akibat sebulan hingga dua bulan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH). Pemkab Lobar pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, dengan memaksimalkan penyaluran atau droping air kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah kekeringan.


Melalui rilis resmi rangkuman iklim Dasarian I September 2026 Provinsi NTB, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I NTB Putrantijo, SP.,M.Si., menyampaikan, hampir semua wilayah Lombok Barat mengalami HTH. Sebarannya di delapan kecamatan masing-masing Kecamatan Gerung, terdapat dua desa. Gunungsari, satu desa. Kediri, dua desa. Labuapi, satu desa. Lembar, satu desa. Lingsar, Narmada, dan Sekotong masing-masing satu desa.


Jika dilihat HTH ini, berada pada rentang Sangat Panjang (31-60 hari) hingga Kekeringan Ekstrem (>60 hari). Bahkan, dari 10 daerah yang masuk HTH, empat di antaranya kategori kekeringan ekstrem yakni Sekotong, Lembar, Gerung, dan Labuapi.


“Berdasarkan monitoring HTH Berturut–turut Provinsi NTB secara umum berada pada rentang Sangat Panjang (31-60 hari) hingga Kekeringan Ekstrem (>60 hari). HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Bolo (Kab. Bima) sepanjang 115 hari termasuk dalam kategori Kekeringan Ekstrem,” katanya, Kamis (17/9/2026).


Saat ini seluruh wilayah NTB sudah memasuki periode musim kemarau. Sebanyak 27 Zona Musim (ZOM), telah terkonfirmasi memasuki periode Musim Kemarau sejak Dasarian I Juni 2026. Curah hujan di wilayah NTB pada dasarian I September 2026 berada pada kategori Rendah (0–10 mm/dasarian). Sifat hujan pada dasarian I September 2026 di wilayah NTB berada pada kategori Bawah Normal (BN) hingga Atas Normal (AN).


Pada Dasarian II September 2026 (11–20 September), potensi hujan di sebagian besar wilayah NTB sangat rendah, dengan peluang <10 persen. Peluang hujan >20 mm/dasarian sebesar 10–40% diprediksi terjadi di sebagian wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Sumbawa.

Peringatan Dini Kekeringan
Beberapa daerah memasuki level siaga, khususnya di Lobar terdiri dari Kecamatan Gerung, Gunung Sari, Kediri, Lingsar. Level Awas di Kecamatan Sekotong, Labuapi, dan Lembar. Dengan kondisi Dasarian I September 2026, seluruh wilayah di NTB saat ini telah resmi berada pada periode musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino. Untuk itu, pihak BMKG pun mengimbau dengan meluasnya wilayah yang masuk dalam Level Siaga hingga Awas akibat Hari Tanpa Hujan yang kian memanjang. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan air secara bijak guna mengantisipasi krisis air bersih.


Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk sangat waspada terhadap potensi kebakaran hutan, lahan, maupun pemukiman dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan tetap perhatikan informasi BMKG guna mengantisipasi dampak bencana maupun kerugian dalam perencanaan kegiatan.


Sementara itu, Kepala Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kekeringan di Lombok Barat, meluas ke enam kecamatan, terdiri atas 17 desa atau 63 dusun. Pemkab pun merespons kebencanaan itu dengan menetapkan status tanggap darurat.


Pemkab kini bisa menggunakan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan kekeringan setelah kenaikan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Berdasarkan prakiraan cuaca, puncak kekeringan diprediksi terjadi pada September hingga Oktober. Namun, kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama hingga November. (her)

Di Mataram, Pembayaran dengan QRIS Dimanfaatkan Usaha Modern hingga Pedagang Sabit

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Di Mataram, Pembayaran dengan QRIS Dimanfaatkan Usaha Modern hingga Pedagang Sabit
(EKBIS NTB/bul) PEMBAYARAN QRIS - Salah satu usaha penjualan perkakas sederhana, menawarkan kemudahan pembayaran dengan QRIS, tanpa harus menggunakan uang tunai.

Mataram (EKBIS NTB) – Teknologi pembayaran digital kini tidak hanya digunakan pelaku usaha di pusat perbelanjaan. Pedagang perkakas besi skala usaha mikro di kawasan Ampenan, Mataram, pun telah menyediakan QRIS sebagai alternatif pembayaran bagi pelanggannya.


Seorang pembeli hendak membeli sebilah sabit seharga Rp30 ribu dari seorang pedagang perkakas besi di kawasan Ampenan, tepatnya di sekitar Pasar Ampenan, Kamis, 17 September 2026. Setelah memilih barang, pembeli baru menyadari tidak membawa uang tunai karena dompet tertinggal.


Saat pembeli hendak mengambil uang ke ATM, pedagang justru menawarkan solusi yang tidak disangka.
“Bayar pakai QRIS saja, Pak,” kata pedagang perkakas sederhana di ujung gang depan Pasar ACC Ampenan itu.


Pedagang kemudian menunjukkan kode QRIS yang tersimpan di telepon selulernya. Pembayaran Rp30 ribu pun dilakukan secara digital tanpa pembeli harus meninggalkan lokasi untuk mencari uang tunai.


Pedagang yang merupakan pengrajin perkakas besi asal Babakan, Kota Mataram, itu mengaku telah menggunakan QRIS lebih dari setahun. Menurutnya, penggunaan QRIS memberikan kemudahan sekaligus pilihan pembayaran kepada pelanggan.


Bagi pelaku UMKM seperti dirinya, kemudahan tersebut cukup berarti karena tidak semua pelanggan membawa uang tunai saat berbelanja.
Penggunaan QRIS juga dirasakan membantu ketika menerima pesanan dalam jumlah besar. Ia mengaku pernah menerima pesanan berbagai perkakas dengan nilai mencapai sekitar Rp6 juta dari salah satu lembaga negara yang disebutnya PLN.


Untuk transaksi bernilai besar, pembayaran secara digital dinilai lebih praktis dan mengurangi kebutuhan untuk menerima serta menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak.


Usaha yang digelutinya memproduksi dan menjual berbagai perkakas berbahan besi, seperti sabit, cangkul, sekop, pisau dan perkakas sederhana lainnya. Produk ini masih memiliki pasar karena digunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan rumah tangga maupun pekerjaan.


Pengalaman pedagang kecil ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital semakin menjangkau pelaku UMKM, termasuk usaha tradisional yang berjualan dari tempat sederhana.


QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia menjadi salah satu pilihan pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa uang tunai. Bagi pedagang, teknologi ini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan kepada pelanggan sekaligus mendukung transaksi usaha. (bul)

Target Pajak Hiburan Kota Mataram Diproyeksikan Naik Menjadi Rp8 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Target Pajak Hiburan Kota Mataram Diproyeksikan Naik Menjadi Rp8 Miliar
Achmad Amrin (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram memproyeksikan kenaikan target penerimaan pajak hiburan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. Target awal sebesar Rp7 miliar berpeluang dinaikkan menjadi Rp8 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, mengatakan kenaikan target tersebut masih dalam pembahasan bersama DPRD Kota Mataram. Target murni yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp7 miliar, sehingga pihaknya mengusulkan kenaikan menjadi Rp8 miliar.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD,” ujarnya, Kamis (16/9).

Amrin menyebutkan, sumber utama penerimaan pajak hiburan berasal dari tempat hiburan permanen, seperti area permainan anak dan bioskop yang berada di pusat perbelanjaan. Selain itu, pertumbuhan usaha di bidang olahraga juga membuka potensi penerimaan baru.

Menurutnya, sejumlah usaha olahraga terus bermunculan, mulai dari lapangan bulu tangkis, mini soccer, pusat kebugaran (gym), hingga sanggar senam dan zumba. Usaha biliar, spa, serta berbagai wahana hiburan anak juga turut menjadi sumber penerimaan pajak.

Sementara itu, konser musik menjadi salah satu sumber penerimaan yang sifatnya insidental. Besaran pajak yang diterima bergantung pada nilai tiket yang dijual, dengan tarif pajak sebesar 10 persen.

Untuk meningkatkan penerimaan, BKD Kota Mataram juga telah melakukan pemilahan transaksi pada usaha yang memiliki lebih dari satu jenis layanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Amrin mencontohkan usaha kafe atau hotel yang menyediakan fasilitas biliar maupun menjual minuman beralkohol. Transaksi dari masing-masing layanan tersebut harus dihitung dan dicatat secara terpisah sesuai dengan objek pajaknya.

“Harus kita pilah dan pisahkan. Misalnya usaha kafe yang ada biliarnya, itu terdaftar dua jenis pajak. Begitu juga minol di hotel atau restoran, tidak boleh berlindung pada pajak hotel/restoran saja, tetapi harus dikenakan tarifnya sendiri. Memang kita harus jeli memilahnya,” tegas Amrin.

BKD Kota Mataram berharap pemilahan objek pajak dan penataan pembukuan wajib pajak dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus mencegah potensi pajak yang tidak tertagih. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. (pan)

1...616263...1,067Halaman 62 dari 1,067