Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 625

Wamentan Siap Putus Rantai Pasok Pangan Panjang dari Petani ke Pasar

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang pedagang cabai di Pasar Mandalila menunggu pembeli baru-baru ini. Harga cabai rawit merah turun jadi Rp65.310 Perkilogram (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono berkomitmen siap memutus rantai pasok pangan yang panjang dari petani ke pasar, sehingga memastikan distribusi yang lebih efisien dan harga yang lebih stabil untuk konsumen.

“Tentu saja dalam bidang saya di Kementerian Pertanian, kami ingin memotong rantai distribusi yang panjang dari produsen itu adalah petani, itu adalah domain saya selaku Wakil Menteri (Pertanian) ke dalam pasar,” kata Sudaryono, saat kunjungan kerja ke Pasar Minggu, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, memutus rantai distribusi yang panjang akan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pergerakan stok di pasar dan mengidentifikasi kebutuhan antarkota.

Dia menjelaskan bahwa pasar induk, yang seringkali berasal dari berbagai daerah seperti Ponorogo, adalah salah satu fokus utama untuk memasok sejumlah komoditas pangan.

Sudaryono menambahkan bahwa pemantauan yang efektif akan membantu menentukan daerah mana yang mengalami kekurangan barang dan dari mana harus mengirim pasokan.

“Jika ada harga tinggi di suatu daerah, kita harus memahami dari mana barang harus dikirim,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, kelangkaan barang tidak selalu disebabkan oleh ketidaktersediaan, melainkan ketidakseimbangan distribusi. Dia mencontohkan bahwa barang mungkin langka di satu tempat sementara berlimpah di tempat lain.

“Memastikan keseimbangan distribusi yang baik sangat penting. Dengan adanya teknologi seperti satelit dan internet, kita dapat memantau pergerakan barang secara real-time dan membuat keputusan yang lebih tepat,” kata Sudaryono.

Wamentan menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada distribusi pangan. Upaya ini termasuk memastikan bahwa produksi yang ada dapat didistribusikan dengan baik dan harga tetap stabil di pasaran.

Dia juga menyoroti pentingnya dorongan pada divisi hilir Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan sistem distribusi pangan.

“Kami terus mendorong agar setiap divisi dapat berkontribusi pada sistem distribusi yang lebih efisien dan efektif,” katanya pula.

Ia mengungkapkan bahwa stabilitas harga pangan adalah salah satu prioritas utama kementerian.

“Kami berusaha untuk menghindari gejolak harga yang dapat mempengaruhi masyarakat, dengan memastikan pasokan yang seimbang dan distribusi yang efisien,” ujarnya lagi.

Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, Kementerian Pertanian berharap dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan di seluruh Indonesia.

“Kami ingin agar setiap tahap distribusi berjalan lancar dan tidak ada penumpukan yang tidak perlu,” kata Sudaryono.

Wamentan juga menggarisbawahi perlunya kerja sama antara petani, pasar, dan pemerintah untuk mencapai tujuan ini.

“Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pasokan pangan sampai ke konsumen dengan harga yang wajar dan stabil,” katanya pula.

Dengan langkah itu, dia berharap rantai pasok pangan yang panjang dapat dipersingkat, mengurangi biaya distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta konsumen.

Kementerian Pertanian akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah ini untuk memastikan hasil yang maksimal bagi semua pihak terkait. (ant)

Indonesia Ajukan Energi Bersih, Transportasi, dan Efisiensi untuk NZE

By
ekbisntb.com
-
0
Airlangga Hartarto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan sistem energi bersih yang terintegrasi, sektor transportasi, dan efisiensi energi untuk semua sektor menjadi tiga inisiatif strategis dalam rangka mewujudkan emisi nol bersih atau net zero emission (NZE).

“Kami mengajukan tiga inisiatif strategis yang dapat menjadi fokus untuk menggerakkan transisi kita menuju emisi nol bersih,” ujar Airlangga ketika membuka Asia Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting di Jakarta, Rabu.

Inisiatif pertama adalah mengembangkan sistem energi bersih terintegrasi. Langkah itu dapat ditempuh dengan meningkatkan konektivitas power grid atau jaringan listrik regional.

Melalui peningkatan konektivitas tersebut, Airlangga meyakini ketahanan dan fleksibilitas dari sistem energi bersih dapat meningkat.

“Dalam waktu yang sama, kami juga akan berinvestasi pada teknologi baru, seperti hidrogen, amonia, guna memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah di kawasan kami,” ucap dia.

Inisiatif kedua adalah transformasi sektor transportasi dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Airlangga juga mengatakan komitmen dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi sektor transportasi, baik di kawasan pedesaan hingga perkotaan.

“Ketiga, mempromosikan efisiensi energi lintas sektor,” kata dia.

Ia menargetkan terjadinya penurunan signifikan dalam konsumsi energi, dengan salah satu fokusnya tertuju pada aktivitas industri.

Menurut Airlangga, inisiatif tersebut akan mencakup penetapan standar emisi, pemberian insentif untuk peningkatan, dan pengembangan inovasi dalam teknologi hemat energi.

“Inisiatif ini merupakan pendekatan kami untuk melakukan dekarbonisasi, mengimbangi climate goals dalam pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan energi,” tuturnya.

Menurut Airlangga, ketiga inisiatif tersebut merepresentasikan aspek-aspek di mana para negara anggota AZEC dapat berkolaborasi dan saling berbagi inovasi.

“Untuk mewujudkan ambisi dekarbonisasi kita,” kata Airlangga.

AZEC merupakan bagian dari inisiatif pengurangan emisi yang pertama kali diinisiasi oleh Perdana Menteri Jepang pada COP 26 di Glasgow dan diluncurkan secara resmi pada KTT G20 di Bali, 14 November 2022, oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Negara-negara anggota AZEC meliputi Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina Kamboja, Laos, Brunei, dan Australia.(ant)

Kontrak Pra FS Proyek Bypass Lembar – Kayangan Telan Anggaran Rp1,2 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Lies Nurkomalasari. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB teken kontrak pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan proyek jalan Bypass Lembar – Kayangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Fra FS ini akan segera dikirim ke Kementrian PUPR untuk segera dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan jalan port to port ini.

Pra FS yang telah teken kontrak 7 Agustus 2024 ini menelan anggaran senilai Rp1,2 miliar. Pembuatan Pra FS oleh Provinsi NTB dilakukan agar pemerintah pusat memiliki gambaran pembangunan Bypass Lembar – Kayangan.

“Kecil anggaran, jadi kita harus Pra FS dulu, baru perencanaan, baru dibawa ke pusat,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, MT, Rabu, 21 Agustus 2024.

Mantan Plt Kadis PUPR ini mengatakan pihaknya telah melakukan Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana tahap awal pra FS ini. Setelah PCM, akan dilakukan rapat dengan mengundang pihak Kementrian PUPR untuk mengetahui gambaran umum pembangunan.

Hal senada disampaikan oleh Plt Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Muhammad, bahwa Pra FS ini memuat tentang data primer dan data sekunder pembangunan port to port.

Data primer berupa survey terkait dengan lalu lintas, dan geologi untuk mengetahui koridor pembangunan jalan Bypass. Data sekunder berisi tentang pengkajian peta jalan, dan data lalu lintas yang ada di provinsi ini.

Untuk pengkajian pra FS oleh Kementrian PUPR ini akan dilakukan selama empat bulan. Artinya bulan Desember telah keluar hasil pra FS dan akan dijadikan sebagai data sekunder oleh Kementrian agar tidak perlu melakukan pengkajian ulang pada pelaksanaan FS.

Adapun Kementrian PUPR disebutkan telah mengetahui bagaimana koridor pembangunan jalan Bypass ini, yang mana dalam rencana umum PUPR sudah ada rencana umum jaringan jalan termasuk di dalamnya ada pembangunan port to port Lembar – Kayangan.

Dinas PUPR NTB berharap bisa memberikan alternatif koridor untuk pembangunan port to port ini. Menurut Muhammad, koridor tersebut akan seperti jalan Bypass Aria Raden Mohammad Ruslan Tjakraningrat yang dari Tugu Metro sampai GMS.

“Disitu jalur lambatnya ada, jadi alur lalu lintasnya benar-benar tidak terganggu, ketentuan Bypass kan seperti itu,” lanjutnya.

Meski demikian, untuk lebih memudahkan pembangunan Bypass, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan koridor alternatif oleh Dinas PUPR.

“Kita coba mengkaji kira-kira ada koridor alternatif engga dari kita. Bisa engga kita mengambil koridor Bypass yang sudah ada,” sambungnya.

Berdasarkan rencana umum Kementrian PUPR, panjang jarak dari pelabuhan Lembar menuju pelabuahan Kayangan mencapai 84 KM. Namun, dari peta tata ruang jarak antara Lembar – Kayangan hanya 70 KM.

Dalam rencana umum PUPR pembangunan jalan port to port ini akan dibangun flyover, yang mana per KM membutuhkan anggaran senilai Rp100 – 200 miliar.

“Kalau jalan tol misalnya modelnya yang flyover semua itu sekitar Rp100 sekian sampai Rp200 miliar per KM, itu untuk kontruksi saja, belum pembebasan lahannya,” jelasnya.

Pun jika tidak berbentuk flyover, pembangunan jalan Bypass Lembar – Kayangan ini akan tetap menelan anggaran belasan triliun mengingat jarak antara kedua pelabuhan yang cukup jauh. (era)

REI NTB : Soal PSU, Pengembang di Mataram Sudah Laksanakan Instruksi KPK

By
ekbisntb.com
-
0
H. Heri Susanto (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto memastikan para pengembang di Kota Mataram, dan NTB sudah melaksanakan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), khususnya ke Pemkot Mataram.

REI sudah melakukan pertemuan dengan KPK dan unsur terkait Pemkot Mataram, dengan Sekda Kota Mataram, Satpol PP, Perkim, Inspektorat. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut sejumlah pengembang yang belum menyerahkan PSU, dan dipasangi spanduk peringatan oleh KPK.

Cak Heri, panggilan akrab H. Heri Susanto di Mataram, Rabu, 21 Agustus 2024 menyampaikan, berdasarkan catatan KPK, terdapat 27 pengembang yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot Mataram.

“Soal PSU ini, tujuannya sama. Pemkot Mataram ingin pengembang segera menyerahkan PSU, KP juga sama seperti itu. Begitu juga developer, berharap bisa segera menyerahkan PSU-nya,” jelas Cak Heri.

Sebab, dengan menyerahkan PSU, secara otomatis pemeliharaan PSU di setiap kawasan perumahan akan langsung ditangani oleh Pemkot Mataram, atau Pemkab lainnya.

“Jadi tidak ada case yang mengatakan pengembang tidak mau menyerahkan PSU. Tidak mungkin itu. Kalau boleh saya katakana, hanya pengembang yang bodoh saja yang tidak mau menyerahkan PSUnya ke pemerintah. Karena penyerahan PSU ke pemerintah akan menguntungkan developer,” ujarnya.

Lanjut Cak Heri, seluruh pengembang ingin secepatnya menyerahkan PSU. Pengembang menurutnya memiliki persoalan yang sama. Salah satu contohnya, ada pengembang yang membangun perumahan di tahun 2008, menggunakan perusahaan tertentu. Namun dalam perjalanan, akte perusahaan hilang.

“Salah satu syarat menyerahkan PSU itu adalah ada akte perusahaan, ada IMB, ada gambar kerja, termasuk diminta terkait tanah makam. Sementara soal tanah makam ini kami belum mendapat arahan seperti apa Juknisnya (petunjuk teknis),” tambahnya.

Pada prinsipnya, kata Cak Heri, pengembang sebetulnya sangat siap menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. beberapa pengembang yang sudah memasukkan dokumen penyerahan PSU ke Perkim, ternyata, menurutnya, Perkim memiliki keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu untuk verifikasi.

“Jadi, perosenya setelah kita menyerahkan semua dokumen PSU, maka pihak Perkim akan memverifikasi ke lapangan. Setelah di verifikasi, baru dapat dipastikan, PSU diterima atau tidak. Nah sekarang, kami sudah serahkan empat dokumen PSU lengkap, ternyata, harus antre dulu,” tambahnya.

Karena itu, REI sudah mengusulkan ke KPK, bahwa dengan sangat siapnya sejumlah pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemkot, namun masih harus antre untuk tindak lanjutnya, maka diharpkan KPK juga mencabut spanduk-spanduk yang sudah di pasang di beberapa pengembang. Terutama untuk perumahan-perumahan yang baru beberapa tahun di bangun dan tengah berjalan.

“Karena spanduk KPK itu bisa mempengaruhi minat orang untuk membeli rumah tersebut. Ini berhubungan dengan bisnis langsung para pengembang. Kalau dengan spanduk KPK itu kemudian membuat bisnis pengembang macet, tentu banyak rantai ekonomi ikutannya yang akan macet,” demikian Cak Heri.

Untuk diketahui, PSU perumahan adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau. PSU perumahan dapat mencakup komponen-komponen Jalan dalam kawasan, Drainase, Air limbah, Persampahan, Air minum, Penerangan jalan umum, Ruang terbuka hijau, Sanitasi, Rumah ibadah, Jaringan listrik.(bul)

Sering Kabur, Jadi Catatan Negatif Pekerja NTB di Luar Negeri

By
ekbisntb.com
-
0
H.Muhammadon(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pekerja asal NTB yang bekerja di luar negeri mendapat catatan negative di negara-negara tujuan penempatan. Karena seringnya kabur setelah sampai di negara penempatan.

Hal ini dikemukakan Ketua APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Provinsi NTB, H. Muhammadon, Rabu, 21 Agustus 2024 di Mataram.

Menurutnya, bekerja di luar negeri cukup menjanjikan untuk mengurai persoalan pengangguran di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beberapa negara di Asia Tenggara yang menyediakan peluang cukup besar yaitu Malaysia, Taiwan, Hongkong, selain di Timur Tengah.

Hanya saja, menurut H. Madon, image pekerja Lombok, NTB yang masih menjadi persoalan. Nama daerah menjadi terciderai karena banyaknya pekerja yang kabur setelah sampai di negara tujuan penempatan.

“Ini yang banyak membuat agency dan PT-PT di Jakarta, Surabaya menjadi mikir-mikir untuk mengambil pekerja dari Lombok. Karena suka lari,” katanya.
Tidak saja nama pekerja Lombok yang rusak di Malaysia. Termasuk juga di negara Taiwan, perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja sangat mempertimbangkan pekerja asal Lombok. SDM kita perlu dibenahi,” jelasnya.

Dari NTB, lanjut H. Madon, para pekerja ini berangka secara prosedural (resmi). Namun beberapa bulan setelah mengenal medan, pekerja NTB banyak yang memilih kabur bekerja ke tempat lain dan menjadi pekerja berstatus illegal.

“Di Taiwan, gaji bersihnya Rp10 juta perbulan. Tapi setelah ada kenal dengan temannya, kolega, dan ikut berorganisasi di negara orang, langsung kabur dari majikan, cari pekerjaan dengan upah yang lebih baik katanya. Ini prilaku yang menjadi catatan pekerja kita di luar negeri,” tambahnya.

Karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk merubah karakter masyarakat yang ingin bekerja di luaar negeri. Di mulai dari keluarga, pemerintah desa,hingga ke level pemerintah provinsi. Agar mempersiapkan SDM-SDM yang baik sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

“Karena dampaknya kepada image kita di daerah. kita semua yang menerima konsekuensinya kalau sudah jelek nama daerah kita. Ini yang menjadi catatan untuk mengurai persoalan pengangguran kita,” demikian H. Madon.(bul)

Rupiah Turun Seiring Pasar Antisipasi Hasil RDG BI

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang(ekbisntb.com/investordaily)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu dibuka menurun seiring pasar mengantisipasi hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) hari ini.

Pada awal perdagangan Rabu pagi, Rupiah melemah 15 poin atau 0,10 persen menjadi Rp15.451 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.436 per dolar AS.

“Salah satu yang paling dinantikan pasar adalah pernyataan BI mengenai kebijakan ke depan. Bank sentral AS telah mengindikasikan akan menurunkan suku bunga pada September, dan BI diperkirakan akan melakukan hal yang sama,” kata analis Finex Brahmantya Himawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

BI telah menaikkan suku bunga sebesar 275 basis poin dari 3,5 persen pada Agustus 2022 menjadi 6,25 persen saat ini.

Ada harapan bahwa penurunan suku bunga akan meningkatkan pinjaman dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga akan berimplikasi pada penguatan rupiah terhadap dolar AS. BI juga akan menetapkan suku bunga dasar atau BI-Rate untuk periode yang berakhir Agustus 2024.

Dari sisi eksternal, dolar AS mencapai titik terendah dalam tujuh bulan karena tren penurunan imbal hasil Treasury AS dan spekulasi dovish yang kuat terhadap bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed.

Investor pasar mengawasi potensi pengungkapan mengenai penurunan suku bunga The Fed di masa depan, karena sentimen umum seputar pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang akan datang pada pertemuan Jackson Hole yang dimulai pada Kamis.

Menurut Brahmantya, kata-kata Jerome Powell di Simposium Jackson Hole akan menjadi penting karena akan memberi isyarat awal tentang besaran potensi pemangkasan suku bunga The Fed.

Meskipun kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September 2024 telah berkurang, pasar masih mengharapkan pelonggaran secara keseluruhan sebesar hampir 100 basis poin pada akhir 2024.

Ia menuturkan rupiah berpotensi diperdagangkan pada kisaran harga Rp15.550 per dolar AS sampai dengan Rp15.350 per dolar AS pada hari ini. (ant)

Pemerintah Sebut Ekonomi Kreatif Jadi Masa Depan Bangsa Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
Sandiaga Uno (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan sektor ekonomi kreatif menjadi masa depan Indonesia sehingga pelaku usaha terutama generasi muda diharapkan mampu berperan sebagai katalisator keberlangsungan ekonomi kreatif di tanah air.

Menparekraf dalam acara Creative Circle Connection yang berlangsung di Urban Forest Cipete Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp1,4 triliun, menempatkan Indonesia pada posisi tiga besar dunia negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar ke PDB.

“Kita mesti bangga di pidato tanggal 16 Agustus, Presiden untuk pertama kali menampilkan nilai tambah ekonomi kreatif pada pidato kenegaraannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Amerika Serikat berada di posisi pertama dengan Hollywood, disusul Korea Selatan dengan K-Pop dan K-Drama. Tidak menutup kemungkinan jika seluruh generasi muda membersamai pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, dalam beberapa tahun yang akan datang maka sektor ini akan melesat naik ke peringkat pertama.

“Karena ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan Indonesia,” katanya.

Dalam mendorong hal tersebut, konten-konten yang dihadirkan pada produk ekraf tentunya perlu mengutamakan keotentikan, relevansi, dan menjadi buah bibir (talkable) di kalangan masyarakat.

“Saya melihat bahwa content is king, tapi packaging is queen. Kalau konten ketemu kemasan akan menjadi sebuah kerajaan. Dan kunci menuju kerajaan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ucapnya.

Senada dengan Menparekraf Sandiaga, USS Network Sayed Muhammad berpandangan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia mulai berkembang pesat. Namun hal yang dapat membedakan antar suatu merek atau produk yang satu dengan lainnya terletak pada yang disebut konten.

“Karena konten itu yang menjadikan gambaran merek atau brand image ari suatu produk,” ujar Sayed.

Co-Founder Manual, Hadi Ismanto, mengungkapkan untuk menjadi pelaku kreatif memang perlu jeli dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan kualitas, otentik, dan yang tidak kalah penting adalah storytelling.

“Masyarakat ini sangat peduli dan sangat demanding mengenai kualitas. Bahwa ketika mereka mau ke kedai kopi, mau ke restoran, atau berbelanja jenama lokal mereka ingin tahu konteksnya, storytelling. Dan apa saja otentikasi yang dibawa sebagai sebuah jenama,” ujarnya. (ant)

Kementerian ESDM Siapkan Mandatori Biodiesel B40 Awal Januari 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Pengelolaan Biodiesel(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan kesiapan untuk menerapkan mandatori biodiesel B40 pada awal Januari 2025.

“Bioenergi akan menjadi prioritas juga, dan mungkin bukan hanya B50, kita lagi mempersiapkan B40 untuk mandatorinya. Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah di 1 Januari 2025,” kata Eniya seusai mengikuti rapat pimpinan (rapim) bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa.

Eniya mengungkapkan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait bioenergi yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program ini dengan bauran solar yang mencakup 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Dia menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman, dan logistik untuk kelancaran penerapan mandatori bioenergi yang ditargetkan persiapan selesai Desember 2024.

“Memang perlu banyak hal untuk mempersiapkan kaya pelabuhannya, pengirimannya, logistik. Industri harus mempersiapkan, investasi butuh modal juga,” ucapnya.

Selain fokus pada B40, pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan biodiesel B50. Eniya menyebutkan bahwa kajian teknis terkait performa mesin dengan penggunaan B50 sudah dilakukan.

Eniya menuturkan bahwa uji coba implementasi biodiesel B50 telah dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kalimantan Selatan.

Pemerintah kini sedang mempertimbangkan tidak hanya B50, tetapi juga kemungkinan untuk B60. Kajian teknis menjadi sangat penting untuk menentukan efektivitas dan performa bahan bakar tersebut dalam mesin kendaraan.

Kajian teknis itu adalah bagian dari persiapan untuk memastikan kelancaran transisi ke penggunaan biodiesel dengan kandungan yang lebih tinggi.

“Tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 aja, bisa juga ke B60. Nah ini perlu kajian memang, kajian teknis harus ada. Jadi kajian teknis performa di angine itu yang paling penting,” kaya Eniya.

Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkrit adalah dengan mempercepat implementasi biodiesel B40, yakni campuran solar dengan 40 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit pada tahun 2025.

Rencana ini sejalan dengan data realisasi kinerja subsektor EBTKE tahun 2024 yang menunjukkan perkembangan positif. Data terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan biodiesel pada kuartal kedua tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 6,2 juta kiloliter, atau sekitar 54,2 persen dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter.

Selain memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan konsumsi biodiesel juga berdampak positif pada perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, ujicoba berikutnya pada tahun 2024 ini akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40. (ant)

APBD Tahun 2025, PAD Kota Mataram Diproyeksi Capai Rp565 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua TAPD, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram, mengumpulkan sekaligus mengevaluasi organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, diproyeksikan pendapatan asli daerah mencapai Rp565 miliar.

Ketua TAPD, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan program pembangunan, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD baik itu berupa retribusi dan pajak dikumpulkan untuk menyesuaikan antara target dan realisasi, sehingga target pajak dan retribusinya realistis. “Setelah kita memasang target ini kemudian apa langkah-langkah berikutnya,” jelas Alwan dikonfirmasi usai memimpin rapat pada, Rabu 21 Agustus 2024.

Target pendapatan asli daerah pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp565 miliar. Alwan menyebutkan, target PAD meningkat drastis mencapai Rp100 miliar dari target tahun 2024.

Peningkatan ini bersumber pendapatan baru yang akan digali lagi, supaya dapat ditargetkan mulai saat ini.

Target baru dirincikan seperti pemanfaatan aset rumah dinas guru, kantin, gelanggang olahraga bulu tangkis di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya serta lapak pedagang kaki lima. Pemanfaatan aset pemerintah ini, ingin dilegalkan agar tidak menjadi persoalan hukum. “Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah optimal bisa ditarik,” harapnya.

Dijelaskan Sekda, meningkatnya PAD sampai Rp100 miliar lebih salah satunya bersumber dari pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.

Untuk mencapai target ini diakui, tidak mudah membalikan telapak tangan. Berbagai tantangan dan kendala pasti dialami oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan, kendala ini dibedah supaya target yang dicanangkan atau proyeksikan sesuai dengan kemampuan OPD. “Kita ingin menyehatkan APBD ini. Alhamdulillah, sekarang ini sudah sehat. Tinggal bagaimana dengan PAD,” jelasnya.

Pimpinan OPD yang tidak memenuhi target PAD akan dievaluasi. Komitmen ini sejak awal kata Alwan, disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian. TAPD diminta membuat telaahan untuk dikenakan sanksi. “Sanksinya tergantung Pak Wali langsung,” demikian kata dia.(cem)

Pindahkan Beras ke Lotim, Bulog Sumbawa Pastikan Stok Aman

By
ekbisntb.com
-
0
Zuhri Hanafi.(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, memastikan ketersediaan pangan khususnya beras di Sumbawa dan Sumbawa Barat aman meski telah dilakukan move ke Lombok Timur 3.000 ton.

“Stok kita masih aman hingga bulan Juni 2025 mendatang, meski kita lakukan move 3.000 ton,, karena stok kita sangat surplus,” Kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa Suara NTB, Selasa 20 agustus 2024

Zuhri melanjutkan, posisi saat ini untuk angka serapan gabah sudah mencapai angka 23.000 ton sementara untuk beras di angka 2.100 ton. Kondisi saat ini sangat surplus jika hanya untuk memenuhi ketersediaan pangan di Sumbawa dan KSB tentu jumlah tersebut sangat banyak.

“Jadi, dengan move 3.000 ton ke Lombok Timur tidak akan berpengaruh terhadap stok pangan kita khususnya beras, karena kondisinya memang surplus,” ucapnya.

Belum lagi pada bulan Maret 2025, Bulog akan kembali melakukan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama. Kondisi ini tentu akan menambah stok pangan di gudang Bulog, sehingga tidak akan habis jika hanya dikeluarkan 3.000 ton.

“Kita akan kembali melakukan penyerapan pada bulan Maret, sehingga stok pangan khususnya beras tetap terjaga dan menekan terjadinya inflasi,” tukasnya. (ils)

1...624625626...802Page 625 of 802

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami