Beranda blog Halaman 624

Hiu Paus Jadi Primadona Wisatawan Saat Berada di Sumbawa

0
Penumpang kapal pesiar Le Jacques Cartier saat turun dari kapal sebelum diajak ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa, beberapa waktu lalu.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, memastikan akan terus mengembangkan sektor wisata hiu paus yang berada di desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano sebagai destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan.

“Destinasi wisata hiu paus menjadi primadona, bahkan dalam sehari ada ratusan wisatawan yang mengunjungi destinasi unggulan itu. Peluang itu menjadi nilai tambah untuk kita lakukan pengembangan lebih lanjut,” Kata kepala Dinas Parpora, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada Ekbis NTB, Jumat 11 April 2025.

Doktor Deddy melanjutkan, bahkan dari tahun ke tahun cenderung adanya kenaikan angka kunjungan wisatawan di destinasi tersebut. Bahkan kapal pesiar yang datang ke Sumbawa berencana akan mengunjungi juga destinasi wisata hiu paus tidak hanya sebatas di desa wisata Pamulung saja.

“Rencana paket wisata tersebut sudah ada, tetapi yang menjadi kendala kita saat ini di penyediaan infrastruktur penunjang karena tidak mungkin lego jangkar di tengah laut,” sebutnya.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk terus mengembangkan sektor tersebut. Apalagi rata-rata wisatawan yang menggunakan kapal pesiar memiliki keterbatasan waktu berlabuh.

“Biasanya kapal pesiar yang berlabuh di satu kota waktunya hanya hitungan jam dan kami tengah berusaha mencari solusi agar paket wisata tersebut bisa terealisasi,” ujarnya.

Selain pengembangan destinasi lanjutnya, pemerintah juga saat ini tengah berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem dan kelestarian hiu paus. Selain itu, masalah keselamatan baik itu bagi wisatawan maupun hiu paus itu sendiri serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Banyaknya kunjungan wisatawan akhir-akhir ini tentu sangat mengangggu ekosistem hiu paus bahkan banyak hiu paus yang luka-luka sehingga kami akan menyiapkan pola khusus agar masalah ini bisa ditekan,” sebutnya.

Sementara dari segi ekonomi ke masyarakat setempat, pemerintah nantinya akan membuat lapak bagi para pelaku UMKM termasuk juga memperluas area parkir. Hal itu dilakukan supaya geliat ekonomi masyarakat turut merasakan dampak dari keberadaan hiu paus.

“Kami akan terus mendorong agar masyarakat bisa hidup secara berdampingan dengan hiu paus sehingga akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dari segi ekonomi,” tukasnya. (ils)

Genjot PAD, Distan Lobar Maksimalkan RPH

0
Tim Dinas Pertanian Lobar dipimpin Kepala Distan Damayanti Widyaningrum turun membersihkan RPH di Kediri untuk optimalisasi PAD dan NKV, Jumat 11 April 2025. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber yang ada. Salah satunya dengan mengoptimalkan semua Rumah Potong Hewan (RPH).  Lebih-lebih target yang dibebankan naik dua kali lipat. Selain untuk menggenjot PAD pembenahan RPH ini sebagai bagian penyiapan pengajuan Nomor Kontrol  Veteriner (NKV).

Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum dikonfirmasi saat turun membersihkan RPH di Kediri bersama jajarannya, Jumat 11 April 2025 menyampaikan bahwa pihaknya telah bergerak ke empat RPH milik daerah yang tersebar di Lembar, Gunungsari, Lingsar dan Gunungsari. “Kita turun untuk bersih-bersih, pertama menyiapkan Hari Raya Qurban dan dalam rangka optimalisasi PAD,” katanya.

Untuk optimalisasi PAD ini, perlu RPH sebagai sumber penyumbang harus bersih, sehingga lebih banyak pemotongan dilakukan di RPH tersebut. Dari empat RPH yang ada, RPH di Kediri salah satu yang belum terlalu optimal. RPH ini sebenarnya banyak peminat, hanya saja sekarang menurun hanya satu ekor sehari, bahkan tidak ada sama sekali. Itu disebabkan salah satunya tukang jagalnya meninggal. Di samping ada faktor-faktor lainnya.

“Padahal dulu bisa mencapai 4-5 ekor per hari bahkan pembeli tidak saja dari Lobar namun dari Loteng juga beli kemari,”imbuhnya.

Bahkan di RPH ini satu-satunya yang memotong kerbau, sehingga warga bergama Hindu membeli daging di sini. Karena itulah, pihaknya berupaya memaksimalkan RPH ini. Langkah lain yang dilakukan mengoptimalkan RPH, pihaknya akan mengumpulkan semua jagal yang bersertifikat untuk berkomunikasi agar mereka mau memotong di RPH tersebut.

Selain itu, pembenahan RPH ini juga dalam upaya melengkapi syarat mendapatkan NKV. Sebab ketentuannya, RPH harus memiliki NKV. RPH swasta di Lobar juga menjadi perhatian pihaknya, di mana jumlahnya empat titik. Dari RPH ini sendiri, target PAD yang ditetapkan mencapai Rp80 juta lebih, dinaikkan menjadi Rp100 juta.

Sumber PAD lain di Distan, untuk tahun ini target PAD Distan dinaikkan dua kali lipat dari tahun lalu mencapai Rp510 juta menjadi Rp1.050.000.000. Ia pun optimis  target itu bisa tercapai, sebab melihat capian tahun lalu 92,2 persen. Sebenarnya bisa mencapai 100 persen, namun dikurangi biaya operasional. Di samping itu, pihaknya akan mengelola 12-15 hektar lahan untuk menghasilkan PAD. “insyaallah bisa tercapai,” imbuhnya. Sektor sumber PAD yang digarap juga adalah hasil penjualan bibit di Balai Benih Utama, perkebunan dan penghasilan lain-lain yang sah. (her)

Masih Jauh dari Target, Bulog Gencarkan Penyerapan Beras saat Panen Raya

0
Petani di Montong Gading sedang panen. Meski demikian, serapan Bulog terhadap gabah petani masih jauh dari target. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi capaian penyerapan beras yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur (Lotim) masih jauh dari target. Memasuki musim panen raya ini, realisasi serapan baru mencapai 25 persen atau 10 ribu ton lebih Gabah Kering Panen (GKP) atau 8.414 ton setara beras. Bulog Lotim terus gencarkan penyerapan dengan melibatkan TNI dan 28 mitranya.

Pimpinan Cabang Bulog Lotim, Supermansyah kepada media Jumat 11 April 2025 menyebutkan target serapan tahun 2025 ini 75 ribu ton GKP atau 34 ribu ton setara beras. Dikurangi dengan realisasi sampai saat ini, masih ada sisa 25.586 ton yang terus digencarkan untuk bisa diserap, utamanya saat panen raya sekarang.

Bulog terus melakukan sosialisasi ke tengah petani untuk mempercepat capaian serapan. Harga pembelian Bulog Rp 6.500 per kilogram (Kg) di pinggir jalan.

Realisasi serapan Bulog Cabang Lotim ini disebut terbesar kedua setelah Kantor Wilayah bersama dengan 28 mitra Bulog Cabang Lotim ini optimis bisa mencapai realisasi seluruh target.

Dibandingkan dengan tahun lalu, diakui realisasi target hanya 40 persen. Diyakini, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang berlaku saat ini, capaian realisasi target tahun ini jauh akan lebih besar. Terlihat dari capaian serapan saat ini saja sudah melampaui capaian realisasi satu tahun selama kurun waktu 2024 lalu.

“Kita terus ngebut pengadaan,  sekarang ini capaian bisa 800-1000 ton per hari,” tuturnya. Bahkan pernah satu hari sarapan tembus 1.040 ton per hari realisasi.

Para pengepul banyak juga menjual ke Bulog. “Pengepul mainnya di sawah, saat padi masih berdiri sedangkan kita yang sudah panen dan berada di pinggir jalan,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan sampai bulan April 2026 ini, ditarget panen raya di atas lahan seluas 36 ribu ha se Kabupaten Lotim.

Realisasi panen baru mencapai 34 persen atau sekitar aru 15 ribu ha dikalikan rata-rata produksi per hektare 5-7 ton, maka terdapat  Artinya, terdapat 105 ribu ton panen. Sisanya, sebagian besar lahan pertanian masih  belum panen. Diyakinkan, target serapan Bulog akan bisa tercapai.

Estimasi Dinas Pertanian Lotim, di atas lahan 36 ribu ha tersebut akan bisa produksi 252 ribu ton. Sementara, Bulog hanya menyerap 75 ribu ton GKP atau hanya 34 ribu ton setara beras.

Saat panen raya, sekarang ini harga sangat stabil setelah adanya kebijakan pemerintah menetapkan HPP yang cukup mahal. Hal ini sangat disyukuri karena tidak sampai anjlok harganya saat panen raya.

Pengepul tidak terlalu banyak bermain. Di tengah sawah, pengepul ini membeli Rp 5,6-5,8 ribu per kilogramnya, yakni saat padi  di tengah sawah dalam posisi berdiri. Sehingga bisnis pengepul ini pun lancar karena sekarang sama sama menguntungkan. Keuntungan pengepul menjual ke Bulog Rp 6,5 ribu. Pengepul diyakini sudah mendapatkan margin keuntungan. (rus)

Terkendala Panen, Petani Lobar Keluhkan Gabah Tumbuh

0
Padi milik petani di wilayah Gerung dan Kuripan ini rebah dan tumbuh di sawah akibat kesulitan panen. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani di beberapa tempat di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan gabah atau padi mereka tumbuh di areal sawah, lantaran  kesulitan panen padi di sawah mereka. Panen terkendala minimnya keberadaan buruh tani hingga mesin otomatis panen padi combine. Hal ini berdampak pada waktu panen yang terlambat.

Seperti di Gerung dan Kuripan, padi petani tumbuh di sawah, sebelum dipanen. Hal ini pun mempengaruhi kualitas dari padi atau gabah yang dipanen. Sahdan, petani di Gerung mengatakan jika kondisi panen padi menyusut, otomatis petani yang dirugikan, karena harga penjualan berkurang. Tak hanya itu, masa tanam untuk tanaman lain pasca-panen padi juga mengalami keterlambatan. Ini bisa merugikan petani.

Kondisi saat ini, buruh tani yang biasanya memanen padi sudah mulai berkurang. Sebagian besar panen padi di Lobar dilakukan oleh pekerja yang mengemudikan mesin combine atau alat pemanen padi secara otomatis. Hanya saja, keberadaan mesin ini juga sangat terbatas.

Sapoan, Ketua Kelompok Tani Bina Makmur, Desa Rumak, Kecamatan Kediri mengaku bahkan harus memesan atau menyewa mesin combine ini dari Lombok Timur. “Karena yang punya alat ini di Lombok Barat sangat terbatas dan rata-rata jalan (beroperasi) semua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widianingrum mengakui jika keberadaan mesin combine yang dimiliki kelompok tani di Lobar sangat terbatas. “Kami rencananya akan mengusulkan ke pusat agar kelompok tani yang ada di Lobar mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian,” ucapnya.

Petani Lobar saat ini disebutnya antusias memperluas areal tanam padi. Yang tadinya IP100 kini meningkat 100 persen menjadi 200. Namun saat panen, justru terkendala combine. Total alat combine yang dimiliki kelompok tani di Lobar saat ini menurutnya ada sekitar 20 unit yang tersebar di semua wilayah.

“Dulu sebenarnya banyak alat combine, cuma mungkin sudah banyak yang rusak. Sementara jumlah kelompok tani kita di Lobar ada 2.082 kelompok dengan luas baku sawah kita 14.520 hektare. Yang kami jadikan LP2B adalah 12.331 hektare,” ungkapnya.

Kendati demikian, Damayanti bersyukur tahun ini hasil panen padi di Lobar sebagian meningkat signifikan. Rata-rata panen di beberapa wilayah seperti Kediri mencapai 7,2 ton per hektare. Namun diakui, ada beberapa panen yang terganggu akibat tanaman padi rebah atau jatuh dampak hujan angin yang terjadi beberapa waktu lalu. (her)

Mandalika Racing Series 2025 Kembali Digelar, Pebalap Astra Honda Siap Pertahankan Dominasi

0
Pebalap binaan PT AHM siap menunjukkan performa terbaiknya untuk mempertahankan dominasi, khususnya di kelas National Supersport 600cc.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ajang balap Mandalika Racing Series (MRS) 2025 kembali digelar akhir pekan ini di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) siap menunjukkan performa terbaiknya untuk mempertahankan dominasi, khususnya di kelas National Supersport 600cc.

Empat pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) yang akan turun di kelas bergengsi ini adalah M. Adenanta Putra, Herjun Atna Firdaus, Fadillah Arbi Aditama, dan Rheza Danica Ahrens. Mereka akan mengendarai Honda CBR600RR, motor yang telah terbukti kompetitif di berbagai kejuaraan balap nasional.

Pada musim sebelumnya, AHRT sukses mendominasi kelas 600cc dan menempatkan M. Adenanta Putra sebagai juara umum. Tahun ini, ia kembali bertekad mempertahankan gelarnya.

“Saya sangat termotivasi untuk tampil maksimal di Mandalika Racing Series 2025. Selain mempertahankan gelar, saya juga ingin memperkuat jam terbang di sirkuit kebanggaan Indonesia ini sebagai persiapan menghadapi ARRC Mandalika,” ujar Adenanta.

Sementara itu, Fadillah Arbi Aditama yang telah berpengalaman di ajang internasional menilai MRS 2025 sebagai ajang penting untuk meningkatkan kemampuannya di kelas 600cc.

“Balapan di MRS 2025 adalah tantangan baru bagi saya. Saya ingin terus berkembang dan memberikan performa terbaik di setiap kesempatan,” ungkap Arbi.

Namun, satu pebalap AHRT, Davino Britani, dipastikan absen pada seri perdana karena tengah menjalani balapan di ajang Asia Talent Cup di Qatar.

General Manager Marketing Planning & Analysis AHM, Andy Wijaya, menjelaskan bahwa keikutsertaan para pebalap AHRT di MRS 2025 merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan untuk mencetak pebalap Indonesia yang mampu bersaing di level internasional.

“Kami terus memberikan dukungan terbaik agar para pebalap muda binaan kami dapat berkembang dan berprestasi. Ajang MRS 2025 menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka menuju kompetisi yang lebih tinggi,” tegas Andy.

Seri perdana Kejurnas MRS kelas National Supersport 600cc akan berlangsung pada 12–13 April 2025 dengan dua balapan. Race pertama digelar Sabtu 12 April 2025 pukul 14.10 Wita, dan race kedua pada Minggu 13 April 2025 pukul 14.05 Wita. (bul)

Dewan Dorong Transportasi Publik dan Ekonomi Kreatif Jadi Prioritas Pembangunan

0
Rapat kerja DPRD Kota Mataram dengan Pemkot Mataram membahas rancangan awal RPJMD Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya dalam membenahi transportasi publik serta mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari visi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Plt Kepala bappeda Kota Mataram, H. M. Ramdani saat rapat kerja dengan DPRD Kota Mataram pada Jumat 11 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu sorotan utama adalah penyediaan angkutan gratis bagi pelajar sebagai langkah awal merevitalisasi sistem transportasi umum. Program ini masuk dalam skema prioritas keempat dari inisiatif pembangunan Harum jilid 2.

“Transportasi publik yang memadai adalah syarat mutlak kota layak huni. Namun, tantangannya besar karena memerlukan investasi sarana dan prasarana yang signifikan serta subsidi dari pemerintah,” ujar Dani.

Dia mencontohkan Kota Solo sebagai rujukan sukses yang sudah melakukan studi banding, di mana keberhasilan transportasi publik didukung penuh oleh dana dari APBN. Dani mengatakan, bahwa kebijakan nasional, termasuk terkait inflasi dan ekspor-impor, tetap menjadi acuan utama. Meski produk industri Mataram belum masuk skala ekspor, arah pembangunan akan menyesuaikan dinamika nasional dan global.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Bahwa meskipun Mataram pernah memiliki dua bus besar dan halte di berbagai titik, upaya tersebut gagal dimaksimalkan akibat minimnya sosialisasi serta kurangnya integrasi trayek. Halte-halte yang dibangun melalui program nasional bahkan sempat dibongkar karena tidak berfungsi optimal.

“Ke depan, diperlukan terobosan kebijakan, integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta sinergi dengan kawasan hinterland agar jaringan transportasi dapat menjangkau wilayah sekitar Pulau Lombok,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menekankan pentingnya upaya konkret mem-breakdown visi kota sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif. Tantangan muncul karena secara geografis, Mataram tidak memiliki banyak destinasi wisata alam, namun sektor ekonomi kreatif dinilai menjanjikan.

“Kita harus mendorong potensi lokal seperti industri gerabah, tenun, dan kopi-kopian hasil kreativitas anak muda. Ini perlu dibarengi dengan regulasi dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan UMKM,” jelas Gus Arik, sapaan politisi Patai Demokrat ini.

Anggota dewan tiga periode ini juga menyoroti hilangnya sejumlah aset vital seperti pelabuhan, bandara, dan sekolah tinggi pariwisata yang kini berada di wilayah Lombok Tengah, serta potensi Praya menjadi ibu kota provinsi baru jika mendapatkan dukungan politik yang kuat. (fit)

Harga Emas Naik, Minat Investasi Masyarakat NTB di BSI Meningkat

0
Konter layanan emas di BSI Mataram semakin ramai seiring makin berkilaunya harga emas(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Minat masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) terus mengalami peningkatan. Lonjakan harga emas yang signifikan serta kemudahan layanan digital melalui aplikasi BYOND menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.

Pada Jumat, 11 April 2025, harga emas tercatat melonjak menjadi Rp1.889.000 per gram, naik sebesar Rp43.000 dari hari sebelumnya. Kenaikan harga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan emas sebagai salah satu pilihan investasi utama.

Area Manager BSI Area Denpasar, Tito Indratno, menyampaikan bahwa tren positif ini tercermin dari meningkatnya portofolio investasi emas di BSI, khususnya di wilayah NTB. Ia menyebut, pertumbuhan ini juga didorong oleh layanan digital yang memudahkan nasabah untuk membeli dan menabung emas melalui aplikasi BYOND.

“Sejak ditunjuk pemerintah sebagai bank bullion emas, portofolio emas BSI terus menunjukkan pertumbuhan. Dukungan digitalisasi lewat aplikasi BYOND membuat proses pemesanan emas semakin mudah dan cepat,” ujarnya.

Tito menambahkan, peningkatan portofolio emas juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah tabungan e-mas dan pembiayaan cicilan emas. Hingga April 2025, outstanding pembiayaan cicilan emas BSI di NTB mencapai Rp152 miliar. Sementara itu, nilai gadai emas telah menyentuh angka Rp313 miliar.

“Kami menargetkan portofolio emas ini akan terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengamankan aset serta mendiversifikasi instrumen investasinya,” tambah Tito.

Pantauan di beberapa kantor cabang BSI di Kota Mataram menunjukkan tingginya aktivitas transaksi emas, baik secara langsung maupun melalui aplikasi BYOND. Nasabah memanfaatkan kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja, termasuk untuk fitur gadai emas.

“Jika nasabah membutuhkan dana cepat, mereka dapat mengakses layanan gadai emas melalui BYOND. Prosesnya cepat, taksiran lebih tinggi, dan biayanya lebih terjangkau,” jelas Tito.

Dengan diperolehnya izin resmi dari regulator untuk menjalankan usaha bullion emas, BSI berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem bisnis emas yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis digital. (bul)

Disperinkop Segera Bentuk Koperasi Merah Putih

0
H. M. Ramadhani(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperikop) Kota Mataram, segera membentuk koperasi merah putih. Pembentukan koperasi ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pada poin 18 bahwa bupati/wali kota diminta berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi desa/kelurahan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta menyelaraskan dan mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan. Kabupaten/kota juga diminta menyediakan anggaran, sosialisasi, serta melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan. “Informasi terkait arahan dari Kementerian Koperasi untuk membentuk koperasi merah putih,” jelasnya.

Kebijakan pemerintah pusat ini sebenarnya basisnya koperasi unit desa (KUD). KUD kata Dhani, berjaya pada jaman orde baru. Fungsi yang dijalankan melayani pendistribusian pupuk, pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, eksistensi KUD tergerus atau kurang efektif karena dijalankan oleh fungsi koperasi simpan pinjam.

Di era kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto, justru ingin merevitalisasi KUD. Pihaknya mulai menginventarisasi kepengurusan dan kinerja KUD di Kota Mataram. Pasalnya, tiga KUD masih bertahan meskipun kepengurusan mereka perlu perbaharui. “Di Kota Mataram ada tiga KUD. Diantaranya, KUD Mataram dan KUD Eka Arsa. Kalau yang satunya saya lupa,” sebutnya.

Dhani menjelaskan, pemerintah pusat mendorong pembentukan 80.000 koperasi merah putih ini, dalam rangkan sinkronisasi program makan gizi gratis. Oleh karena, koperasi ini direvitalisasi agar mendukung program pemerintah pusat dari aspek penyiapan sembako, daging, telur,beras, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga tidak lepas tangan dalam pembentukan koperasi merah putih. Artinya, anggaran disiapkan untuk pembentukan di masing-masing kabupaten/kota. “Ada anggaran stimulan diberikan untuk mendukung pembentukan koperasi merah putih,” ujarnya.

Namun demikian kata dia, pihaknya harus mengevaluasi kepengurusan KUD yang sudah ada sebelumnya. Jangan sampai anggaran telah digelontorkan pemerintah, tetapi kesulitan mengelola anggaran karena keterbatasan sumber daya manusia dan lain sebagainya. “Nanti ada pendampingan dari sarjana muda untuk mengontrol koperasi,” demikian kata dia. (cem)

Cabai Rawit dan Emas Picu Inflasi di Mataram

0
Seorang pedagang sayuran di Pasar Kebon Roek menunggu barang dagangannya belum lama ini. Cabai rawit dan emas menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Mataram. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Inflasi di Kota Mataram di bulan Maret mencapai 1,50 persen. Pemicu adalah tingginya harga cabai rawit dan emas. Pengendalian harga terutama barang pokok melalui operasi pasar.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri dikonfirmasi pada, Jumat 11 April 2025 menjelaskan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram, pada bulan Maret pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year sebesar 1,50 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,32 pada Maret 2024 menjadi 107,92 pada Maret 2025. Sedangkan untuk mount to mount mengalami inflasi dengan tingkat sebesar 2,31 persen dan tingkat inflasi year to day sebesar 0,86 persen.

Menurutnya, inflasi Kota Mataram year on year masih dalam range aman yaitu 2,5 plus minus 1. “Artinya, tidak melebihi 3,5 atau tidak di bawah 1,5,” jelasnya.

Ia menambahkan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,72 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,30 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,22 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,63 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,30 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,71 persen.

Ditambahkan, sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai rawit, bawang merah, sewa rumah, kopi bubuk.

minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), udang basah, sepeda motor, dan ikan tongkol atau ikan ambu-ambu. “Cabai rawit dan emas menjadi penyumbang inflasi di Kota Mataram,” sebutnya.

Sedangkan 10 komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif listrik, beras, tomat, angkutan udara, daging ayam ras, telepon seluler, shampo, telur ayam ras, tahu mentah, dan tempe.

Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: tarif listrik, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, emas perhiasan, kelapa, minyak goreng, kopi bubuk, pisang, dan angkutan laut.

Sedangkan 10 komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: angkutan udara, cabai merah, wortel, telepon seluler, kacang panjang, melon, buncis, kentang, biskuit, dan ikan kakap merah.

Safitri menambahkan, pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,98 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,19 persen; kelompok transportasi sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen.

Sedangkan pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,46 persen.

Menurutnya, Pemkot Mataram tetap berupaya mengendalikan inflasi dengan menggelar sidak pasar terkait stok barang pokok, mengadakan pasar rakyat, dan kolaborasi operasi pasar keliling. (cem)

Anggaran BPPD NTB 2025 “Dihold”, Program Promosi Wisata Terancam Mandek

0
Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025. Pasalnya, anggaran sebesar Rp800 juta yang telah dirancang untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata daerah dikabarkan di-hold atau belum dapat dicairkan.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh menyatakan bahwa penahanan anggaran tersebut berpotensi menghambat berbagai program strategis yang telah dirancang bersama Dinas Pariwisata NTB.

“Anggaran itu sejatinya untuk mendukung promosi destinasi unggulan NTB, baik di level nasional maupun internasional. Jika di-hold, maka banyak program yang tidak bisa jalan,” ujar Sahlan, Jumat, 11 April 2025.

Ia menambahkan bahwa tanpa dukungan anggaran, promosi pariwisata NTB akan kehilangan daya saing. Berbagai kegiatan penting seperti pameran pariwisata, pembuatan konten digital, hingga kolaborasi dengan travel agent dan influencer akan sulit direalisasikan.

Sahlan juga mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja BPPD, sebagaimana tertuang dalam Key Performance Indicator (KPI) 2024–2028, akan sulit dicapai tanpa anggaran operasional.

“Kami menyusun KPI telah disesuaiakan dengan Visi dan Misi bapak Gubernur serta RPJMD menjadi acuan agar sejalan dengan target bapak Gunernur NTB. Selama ini kami dianggap sebagai pemikir, bukan pekerja. Padahal kita sudah susun rencana dan strategi yang matang. Kalau tidak ada dukungan anggaran, bagaimana bisa kerja lapangan,” imbuhnya.

Penahanan anggaran ini juga berdampak pada pelaku industri pariwisata di NTB. UMKM, pelaku wisata, hingga komunitas kreatif yang selama ini bersinergi dengan BPPD terancam kehilangan dukungan promosi.

Harapan untuk Pemprov NTB, BPPD berharap Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan kejelasan terkait status anggaran tersebut. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi percepatan kebangkitan pariwisata NTB pasca-pandemi dan MotoGP. Tapi butuh dukungan konkret,” pungkas Sahlan. (bul)