Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama di tengah pesatnya digitalisasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia mengatakan, potensi ekraf di NTB cukup besar. Namun, selama ini sektor tersebut dinilai belum terlihat secara kuat dalam program pembangunan daerah.
“Ekonomi kreatif saat ini menjadi the new engine of economic growth, salah satu mesin pertumbuhan yang sangat berkembang di era digitalisasi,” katanya, Jumat, 18 September 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya berperan sebagai pelaksana program. Pemprov NTB perlu hadir sebagai fasilitator, regulator sekaligus akselerator bagi pelaku ekraf.
Hal itu dilakukan dengan memperbanyak ruang peningkatan kapasitas dan mendengarkan langsung kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif. Sebab, kata dia, pelaku dan pegiat ekraf yang paling mengetahui potensi, kendala maupun kebutuhan pengembangan usaha mereka.
“Yang tahu apa yang menjadi target, kendala dan harapan itu adalah para pelaku dan pegiat ekonomi kreatif sendiri. Karena itu, kita harus banyak mendengar dari mereka,” katanya.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi pelaku ekraf. Hingga saat ini, Disparekraf NTB telah melaksanakan lima angkatan pelatihan dengan materi yang banyak diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital.
Materi yang diberikan antara lain pembuatan dan penjualan produk digital, microlearning, pengembangan bisnis creative agency, hingga keterampilan yang berkaitan dengan profesi clipper.
Antusiasme terhadap program ini juga disebut cukup tinggi. Bahkan, pelaku dari berbagai subsektor ekraf mulai menyampaikan keinginan agar mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Baru lima angkatan. Insya Allah tahun ini kita akan lakukan sampai 10 angkatan dengan tema yang berbeda-beda,” jelas Ahmad Aulia.
Ia mengatakan, penguatan ekraf menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Terlebih, perkembangan teknologi membuat pemasaran dan penciptaan produk kreatif tidak lagi terbatas pada pasar lokal.
“Harapannya masyarakat bisa melihat bahwa peluang atau potensi ekonomi kreatif di era saat ini memang sangat terbuka lebar dan bisa dimanfaatkan,” katanya.
Pemprov NTB, lanjutnya, akan terus mencari bentuk intervensi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi pelaku ekraf. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat berlanjut menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan dan membuka lapangan kerja.
Informasi mengenai pelatihan dan program ekraf tersebut juga disampaikan melalui kanal media sosial Disparekraf NTB. Masyarakat yang berminat tidak harus datang langsung ke kantor untuk memperoleh informasi mengenai program yang tersedia. (bul)
Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Kecamatan Cakranegara mengonfirmasi adanya penurunan tingkat kunjungan ke sejumlah hotel melati di wilayahnya. Kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian pengelola hotel untuk mengubah fungsi bangunannya menjadi rumah kos.
Keberadaan hotel melati di Kota Mataram kian terdesak. Persaingan dengan hunian kos modern yang menawarkan konsep sewa harian, harga relatif terjangkau, serta fasilitas lebih lengkap dinilai menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat hunian hotel kelas menengah ke bawah.
Camat Cakranegara, Irfan Syafindra Soeratie mengatakan, informasi mengenai alih fungsi hotel melati menjadi hunian kos cukup banyak. Perubahan tersebut diduga berkaitan dengan tingkat hunian hotel yang terus menurun.
“Informasi yang kami himpun, tingkat kunjungan hotel-hotel melati ini memang sudah jauh berkurang,” ujarnya, Jumat (18/9).
Menurut Irfan, perubahan perilaku pasar dan menjamurnya hunian kos modern turut memberikan tekanan terhadap pengelola hotel konvensional kelas bawah. Kos-kosan elite yang menawarkan tarif harian dengan fasilitas lebih lengkap dan bangunan yang relatif baru dinilai mampu menarik minat konsumen.
“Mereka kalah bersaing dengan keberadaan kos yang harganya justru lebih murah kalau harian, tetapi fasilitasnya lebih lengkap dan baru,” ungkapnya.
Irfan menjelaskan, proses perubahan izin operasional dari hotel menjadi rumah kos dilakukan melalui mekanisme teknis di tingkat pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan kelurahan meningkatkan pemantauan terhadap bangunan yang telah beralih fungsi.
Menurutnya, perubahan fungsi bangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah permukiman warga. Karena itu, pendataan dan pemantauan terhadap eks hotel yang kini menjadi rumah kos mulai diperketat.
Pihaknya menginstruksikan seluruh lurah dan kepala lingkungan (kaling) di wilayah Cakranegara untuk mendata kembali bangunan eks hotel yang kini beroperasi sebagai rumah kos. Pendataan dilakukan untuk memetakan aktivitas dan keberadaan para penghuni.
“Keberadaan hotel maupun kos-kosan ini harus teridentifikasi dan terdata dengan baik. Ini penting untuk mengantisipasi potensi kegiatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat,” katanya.
Irfan menyebut sejumlah potensi gangguan yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari indikasi tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kejahatan seperti pencurian.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan, dan Penyuluhan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Achmad Amrin mengatakan, alih fungsi hotel melati menjadi rumah kos terjadi karena pengusaha penginapan kelas menengah ke bawah semakin sulit bertahan di tengah tingginya biaya operasional dan rendahnya tingkat keterisian kamar.
“Sementara ini yang resmi mengajukan surat pemberitahuan ada empat hotel melati yang beralih menjadi kos-kosan,” sebutnya. (pan)
Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyiapkan 23 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk penanganan bencana. Pengadaan beras tersebut dianggarkan sekitar Rp200 juta melalui APBD Perubahan 2026.
Kepala DKP Kota Mataram Sudirman mengatakan, pengadaan beras cadangan bencana tersebut saat ini mulai diproses. Dari total 23 ton, sebanyak 3 ton dialokasikan melalui APBD murni 2026, sedangkan 20 ton lainnya mendapat tambahan melalui APBD Perubahan 2026.
“Sudah mulai kita memproses pengadaan beras untuk cadangan bencana,” ujar Sudirman, Jumat (18/9).
Menurut Sudirman, penambahan alokasi pada APBD Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko bencana pada periode akhir hingga awal tahun. Karena itu, pengadaan beras cadangan diperbesar untuk memastikan ketersediaan stok saat dibutuhkan.
“Beras cadangan bencana yang kami siapkan saat ini juga bisa digunakan hingga tahun 2027,” katanya.
Dalam proses pengadaannya, DKP menggunakan mekanisme pengadaan langsung (PL) tanpa tender. Beras tersebut akan dikemas dalam ukuran 10 kilogram untuk memudahkan proses penyaluran kepada masyarakat terdampak bencana. Setelah pengadaan selesai, seluruh stok akan ditempatkan di gudang secara sekaligus.
Sudirman menargetkan pengadaan 23 ton beras cadangan bencana tersebut tuntas pada akhir Oktober 2026.
Untuk menjaga kualitas beras selama disimpan, DKP juga telah menyiapkan anggaran pemeliharaan. Selain itu, petugas penjaga gudang disiagakan untuk memastikan kondisi dan mutu beras tetap terjaga hingga saatnya didistribusikan.
Di sisi lain, bantuan beras cadangan bencana tidak dapat disalurkan secara langsung tanpa adanya usulan dari pemerintah kecamatan maupun kelurahan. Usulan tersebut menjadi dasar bagi DKP untuk mengajukan surat keputusan (SK) kepala daerah terkait penyaluran bantuan.
“Kalau ada usulan, usulan itulah yang menjadi dasar DKP untuk pengajuan surat keputusan (SK) kepala daerah,” jelasnya.
Karena itu, ketika terjadi bencana di tengah masyarakat, pemerintah kelurahan dan kecamatan diminta segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Data tersebut menjadi acuan dalam pengusulan bantuan.
Sudirman menekankan, semakin cepat data warga terdampak disampaikan, semakin cepat pula proses pengajuan dan pendistribusian bantuan beras dapat dilakukan. (pan)
SAMBUTAN - Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna penetapan APBD-P tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD NTB. (Suara NTB/ist)
Mataram (EKBIS NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026 resmi ditetapkan oleh DPRD bersama Pemeritah Provinsi NTB dalam rapat paripurna DPRD NTB pada Jumat (18/9). APBD-P 2026 ditetapkan tersebut tercatat mengalami defisit sebesar Rp369,617 miliar lebih.
Dalam laporan pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB melalui juru bicara, H Didi Sumardi menyampaikan bahwa Pendapatan daerah dalam APBD-P tahun anggaran 2026 tercantum sebesar Rp5,683 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,053 triliun lebih. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp.369,617 miliar lebih yang ditutup melalui pembiayaan.
Adapun penggunaan silpa direncanakan sebesar Rp.431,016 miliar lebih, sementara pembayaran pokok pinjaman dianggarkan sebesar 61,399 miliar rupiah lebih. Banggar juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang sampai 15 september 2026 baru mencapai 66,53 persen.
“Informasi ini penting, namun badan anggaran tetap perlu memastikan bahwa sisa target pendapatan, sumber pembiayaan, dan kewajiban daerah dapat dipenuhi sampai akhir tahun tanpa mengganggu pelayanan publik,” ucap Didik.
Dalam kesempatan itu Didik menyampaikan dalam rangka membenahi tata kelola keuangan yang baik. Banggar mendorongan tidak hanya dengan penguatan SPI dan mitigasi risiko untuk mencegah penyimpangan, dan menjaga agar belanja daerah tetap efisien, efektif, serta memastikan setiap program dan kegiatan menghasilkan manfaat nyata bagi kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu Banggar juga berharap mitigasi resiko dibangun secara sistemik dengan memperkuat sop dan ekosistem perencanaan oleh TAPD dan/atau Bappeda beserta bagian perencanaan diseluruh perangkat daerah serta memperkuat inspektorat sebagai apip dan pola pembinaan melekat oleh kepala perangkat daerah kepada seluruh aparat yang dipimpinnya,” kata Didik.
Lebih lanjut disampaikan paikan Didik bahwa Banggar DPRD NTB memberikan delapan pokok perhatian untuk penyempurnaan terkait APBD-P tahun anggaran 2026. Pertama, terkait pendapatan daerah dan transfer, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran proyeksi pendapatan sampai akhir tahun untuk setiap jenis PAD, transfer, dan DBH kurang salur.
Kedua, terkait Silpa, pinjaman PT. SMI dan bagi hasil kepada kabupaten/kota, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun rekonsiliasi menyeluruh atas seluruh sumber pembiayaan dan kewajiban tersebut.
Ketiga, dari sisi belanja, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penajaman terhadap seluruh tambahan anggaran berdasarkan prinsip kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, manfaat, dan kemampuan penyelesaian sampai akhir tahun.
Keempat, terkait bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi penerima sebelum anggaran ditetapkan dan dilaksanakan. “Untuk hibah, pemerintah daerah harus menyampaikan daftar penerima beserta dasar pemberian dan tujuan penggunaannya,” katanya.
Kelima, terkait pekerjaan fisik, prasarana pertanian, dan pemerataan infrastruktur, badan anggaran merekomendasikan agar setiap kegiatan harus memiliki lokasi yang pasti, desain atau spesifikasi yang memadai, jadwal pelaksanaan, sumber pembiayaan, target penyelesaian, dan indikator manfaat.
“Pemerintah daerah perlu menyusun pemetaan distribusi kegiatan antar wilayah, termasuk kawasan timur NTV, untuk memastikan perubahan anggaran tidak memperlebar kesenjangan pelayanan,” tegasnya.
Keenam, terkait pendidikan dan kesehatan, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penilaian dampak perubahan anggaran terhadap pemenuhan pelayanan dasar sebelum perubahan anggaran ditetapkan.
Ketujuh, terkait konsistensi dokumen, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi final terhadap seluruh angka yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan pengambilan keputusan. perbedaan angka pendapatan antarversi dokumen harus diselesaikan melalui satu sumber data resmi.
Kedelapan, terkait pengawasan dan keberlanjutan anggaran, badan anggaran merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap seluruh konsekuensi anggaran yang timbul setelah perubahan APBD baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Kesembilan, dalam rangka memastikan tercapainya target pendapatan yang telah disepakati dan mengingat waktu yang tersedia relatif singkat. Maka badan anggaran merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan digitalisasi pendataan aset secara terintegrasi, disertai penertiban legalitas. “Sehingga aset daerah yang belum produktif dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah secara terukur dan berkelanjutan,” pungksnya. (ndi)
PENYALURAN bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras untuk alokasi Juli–September 2026 di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, telah rampung. Dari total 240 penerima bantuan pangan (PBP) yang terdata, seluruh bantuan disebut telah disalurkan meski terdapat sejumlah penerima yang tidak ditemukan di alamat yang tercatat.
Untuk mengantisipasi bantuan tidak tersalurkan, pemerintah kelurahan mengambil langkah dengan menyiapkan penerima pengganti. Penggantian dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan serta arahan dari pihak Bulog.
Berdasarkan data Bulog, Kelurahan Monjok Timur mendapatkan alokasi bantuan CPP untuk 240 penerima. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Lurah Monjok Timur, Sumanto, mengatakan penyaluran bantuan di wilayahnya telah selesai. Menurutnya, seluruh bantuan yang menjadi alokasi kelurahan telah tersalurkan.
“Di kelurahan kami semua sudah tersalurkan,” ujar Sumanto, Jumat (18/9).
Meski demikian, Sumanto mengakui proses penyaluran tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Pihak kelurahan menemukan sejumlah nama penerima yang tidak dapat ditemui ketika bantuan hendak disalurkan.
Ia menyebut kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena penerima telah pindah domisili. Untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tersalurkan, kelurahan kemudian berkoordinasi dan mengambil langkah penggantian penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam menentukan penerima pengganti, pemerintah kelurahan tidak serta-merta menunjuk warga lain. Calon penerima harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, salah satunya masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
Selain berpedoman pada data desil pemerintah, pihak kelurahan juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penerima pengganti benar-benar memenuhi kriteria dan bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
“Pengganti itu persyaratannya harus masyarakat yang kategori desil 1 sampai 4,” jelas Sumanto.
Ia mengatakan mekanisme tersebut penting dilakukan karena data penerima yang telah ditetapkan perlu disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, ketika terdapat penerima yang tidak lagi ditemukan, bantuan tetap dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Terkait jumlah penerima yang tidak ditemukan, Sumanto tidak menyebutkan angka secara rinci. Ia hanya memastikan jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan total 240 penerima bantuan yang tercatat di wilayah Kelurahan Monjok Timur.
Dengan selesainya penyaluran, Sumanto berharap bantuan CPP tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Bantuan beras sebanyak 30 kilogram diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi musim kemarau yang sedang berlangsung. (pan)
Pameran otomotif interaktif Toyota Space Lombok resmi menyapa masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Epicentrum Mall pada 18–20 September 2026.
Mataram (Ekbis NTB) — Pameran otomotif interaktif Toyota Space Lombok resmi menyapa masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Epicentrum Mall pada 18–20 September 2026. Kehadiran pameran ini memberikan kesempatan berharga bagi masyarakat luas untuk mengenal lebih dalam serta merasakan langsung inovasi teknologi elektrifikasi andalan Toyota. Salah satu model yang menjadi bintang utama dan sorotan di acara ini adalah Veloz Hybrid EV, yakni kendaraan elektrifikasi Toyota untuk segmen Low MPV yang baru saja sukses menyabet penghargaan prestisius Car of The Year 2026.
Tidak sekadar menampilkan jajaran produk kendaraannya, Toyota Space Lombok juga mengajak seluruh pengunjung untuk lebih memahami mekanisme cara kerja teknologi Hybrid Toyota. Edukasi ini dikemas menarik melalui beragam aktivitas interaktif dan unit display yang informatif. Bagi yang penasaran dengan performanya, pengunjung juga dipersilakan untuk membuktikan langsung pengalaman berkendara melalui sesi Test Drive Veloz Hybrid EV selama ajang ini berlangsung.
Pamerkan Beragam Kendaraan Elektrifikasi dan Lini Gazoo Racing (GR)
Toyota Space Lombok menghadirkan deretan line-up kendaraan dari berbagai segmen unggulan Toyota. Lini yang dihadirkan membentang mulai dari pilihan kendaraan keluarga berteknologi Hybrid EV, kendaraan elektrifikasi masa depan berbasis baterai penuh (BEV), hingga jajaran kendaraan performa tinggi Gazoo Racing (GR).
Deretan unit yang ditampilkan untuk memanjakan mata pengunjung selama Toyota Space Lombok mencakup Yaris Cross Hybrid, Veloz Hybrid, Innova Zenix Hybrid, Alphard Hybrid, Veloz Hybrid Cut Body, Hilux BEV, hingga GR Yaris.
Kehadiran Veloz Hybrid Cut Body menjadi salah satu pusat perhatian dan daya tarik tersendiri. Unit khusus ini memberikan ruang bagi pengunjung untuk melihat secara detail dan langsung konstruksi komponen serta teknologi hybrid yang bekerja memacu kendaraan dari dalam.
Sementara itu, dipajangnya unit Hilux BEV menjadi bukti nyata komitmen perluasan dan pengembangan teknologi elektrifikasi Toyota yang kini semakin mantap merambah segmen kendaraan komersial.
Di sudut performa, Toyota Space Lombok turut menampilkan lini ikonik GR Yaris sebagai representasi dari darah balap Toyota Gazoo Racing.
Kehadiran seluruh rangkaian unit tersebut memberikan gambaran utuh mengenai visi pendekatan elektrifikasi Toyota, yang kini siap hadir mengisi segala segmen kendaraan guna menjawab berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat.
Praktis: Hybrid Toyota Beroperasi Tanpa Perlu Charger Eksternal
Salah satu keraguan atau pertanyaan yang kerap menghampiri benak masyarakat adalah mengenai pengisian daya. Banyak yang bertanya apakah mobil hybrid wajib dicolokkan ke charger seperti layaknya kendaraan murni listrik berbaterai (Battery Electric Vehicle/BEV). Pada kendaraan Toyota Hybrid EV, pengguna sama sekali tidak perlu repot melakukan pengisian daya melalui charger eksternal.
Teknologi cerdas Hybrid Toyota menggabungkan kekuatan mesin bensin konvensional dan motor listrik modern secara harmonis. Keduanya dirancang agar mampu bekerja secara bergantian maupun berkolaborasi selaras menyesuaikan dengan kondisi berkendara di jalan.
Sistem pada mobil akan secara pintar dan otomatis mengatur distribusi aliran sumber tenaga ini. Alhasil, sang pengemudi sama sekali tidak perlu pusing menentukan kapan harus mematikan mesin bensin atau menghidupkan motor listrik.
Saat kecepatan rendah atau kondisi yang memadai, motor listrik secara senyap dapat bertugas sendiri membantu menggerakkan roda kendaraan.
Sebaliknya, pada saat mobil menuntut tenaga akselerasi yang jauh lebih besar, mesin bensin akan otomatis aktif dan bekerja sama meramu tenaga dengan motor listrik demi mengoptimalkan daya sesuai kebutuhan.
Inovasi cerdas lainnya adalah baterai hybrid tersebut secara simultan akan mendapatkan kembali energinya setiap kali kendaraan melaju. Pengisian energi mandiri ini terjadi salah satunya melalui fitur regenerative braking. Ini adalah sebuah mekanisme canggih yang memanfaatkan energi buangan pada saat deselerasi maupun pengereman, untuk diubah kembali membantu mengisi ulang sel-sel baterai.
Dengan implementasi sistem self-charging tersebut, kendaran hybrid menjelma menjadi sangat praktis. Mobil ini bisa dipakai sehari-hari laiknya kendaraan konvensional, tanpa pernah memaksa pengendara mengubah kebiasaan menyetirnya atau sibuk berburu fasilitas titik stasiun pengisian daya eksternal di jalan.
Evelyn Cornelia, GM Toyota Krida dan Beny Hendra BM Toyota Krida, memperkenalkan teknologi hybrid pada Toyota New Veloz Hybrid EV
Veloz Hybrid EV: Wujud Sempurna Mobil Keluarga Masa Depan
Pusat perhatian utama dalam pergelaran Toyota Space Lombok ini tiada lain adalah Veloz Hybrid EV. Ini merupakan sebuah kendaraan keluarga dengan kapasitas tujuh penumpang (7-seater) pembawa revolusi elektrifikasi Toyota di ceruk segmen kendaraan terpopuler di Indonesia, Low MPV.
Veloz Hybrid EV dipacu oleh jantung pacu andal seri 2NR-VEX berkapasitas 1.500 cc yang telah berpadu sempurna dengan sistem Toyota Series-Parallel Hybrid. Melalui integrasi canggih tersebut, pengaturan tenaga antara mesin bensin mekanis dan motor elektris dapat terjalin secara sinergis dan sepenuhnya berjalan otomatis. Perpaduan inilah yang pada akhirnya mampu menghasilkan karakter tarikan berkendara yang ekstra halus, kedap suara, sigap melesat (responsif), dan pastinya teramat efisien, khususnya saat dipaksa menembus kemacetan stop-and-go di perkotaan.
Dalam uji coba independen yang pernah dihelat oleh sebuah media otomotif nasional, angka konsumsi bahan bakar Veloz Hybrid EV sukses memukau publik dengan capaian rekor hingga 28,9 km/liter. Meski demikian, pihak diler menegaskan bahwa raihan efisiensi aktual akan selalu berfluktuasi menyesuaikan medan jalan, tabiat berkendara sang pengemudi, total beban muatan di dalam kabin, suhu cuaca, serta beraneka variabel eksternal pengiring lainnya.
Tawarkan Sensasi Berkendara yang Berbeda
Satu pesan penting yang ditawarkan teknologi hibrida ini bukanlah sekadar berhemat bahan bakar belaka. Keikutsertaan motor listrik turut merombak total sensasi berkendaranya, utamanya saat mobil baru saja hendak berakselerasi dari kondisi berhenti statis, yang mana lonjakan tenaganya dapat direspons instan dan gesit.
Sistem hibrida ini bekerja bagai otak tersembunyi yang setiap detik melakukan analisis kalkulasi kapan harus mengeksploitasi mesin bensin, kapan harus memeras motor listrik, dan kapan harus menyatukan kemampuan keduanya secara langsung mengikuti laju permintaan mobil di atas aspal. Pengemudi sama sekali tak diwajibkan untuk mengutak-atik penyetelan teknis hibridanya. Hal tersebut merupakan perwujudan esensi filosofi elektrifikasi Toyota; yakni menyajikan kendaraan inovatif yang mutlak sanggup difungsikan secara praktis menemani rutinitas harian warga.
Untuk menguji langsung keandalan karakter dinamis yang dijanjikan tersebut, masyarakat NTB dapat mendaftarkan diri secara khusus pada fasilitas Test Drive Veloz Hybrid EV di pelataran Toyota Space Lombok.
Teruji Tangguh Melintasi Jarak Ekstrem 7.700 Kilometer Lintas Nusantara
Pembuktian keandalan sebuah produk adalah keharusan, dan Veloz Hybrid EV telah menjawabnya dengan lantang melalui kampanye ekspedisi “Veloz Hybrid EV Lintas Nusa”. Mobil ini sengaja diuji siksa mengarungi beraneka kontur dan wilayah kebanggaan Indonesia.
Dimulai tepat dari garis start sirkuit kebanggaan NTB, Sirkuit Mandalika, dan berujung di ujung barat tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara.
Rute ini memaksa Veloz Hybrid EV menempuh akumulasi jarak tidak main-main, lebih dari 7.700 kilometer.
Perjalanan akbar ini memakan waktu konstan 47 hari.
Ekspedisi tersebut melahap empat pulau besar, melewati rute 14 provinsi berbeda, hingga menyambangi 45 kota di Tanah Air.
Menghadapi lintasan dengan lanskap jalanan hancur maupun mulus, terjebak stagnasi kepadatan lalu lintas tengah kota, hingga menyiksa mesin mendaki jalur antarkota lintas pegunungan.
Ekspedisi ekstrem pembuktian diri ini diselenggarakan guna mempertegas standar global kendaraan Toyota yang mencakup tiga elemen sakral: Quality, Durability, & Reliability (QDR).
Perjalanan paripurna ini juga meyakinkan konsumen bahwa kendaraan berlabel hibrida sangat mumpuni dipakai pelesiran jarak teramat jauh menghajar segala kondisi jalan ekstrem di Indonesia.
Sukses Mendulang Gelar Ganda Car of The Year 2026 dan Menyentuh 17.700 Pemesanan
Tingginya popularitas Veloz Hybrid EV di mata publik sejalan dengan legitimasinya sebagai kendaraan nomor satu setelah menggondol trofi Car of The Year 2026 dari dua perhelatan otomotif tahunan terbesar tingkat nasional; Otomotif Award 2026 dan panggung Indonesian Automotive Awards 2026.
Metode penjurian yang begitu rumit dan holistik dari masing-masing penyelenggara terbukti sanggup dilewati Veloz Hybrid EV.
Penilaian yang dilampaui meliputi tes parameter performa, pengujian efisiensi ekstrem, uji inovasi kekinian, penilaian estetika desain, bedah kualitas kenyamanan, evaluasi fatalitas keselamatan, dan uji fungsional kepraktisan.
Bukan hanya pujian juri, pangsa pasar juga langsung merespons dengan hujan transaksi.
Cerminan fenomena ini nyata terlihat dari ledakan akumulasi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).
Tercatat volume SPK dari para pelanggannya luar biasa tinggi, nyaris menembus lebih dari 17.700 unit sejak pertama buka keran inden di periode bulan November 2025 hingga menapaki awal mula bulan Agustus 2026.
Dari Simulasi Balap, Promosi Heboh, hingga Konsultasi Trade-In
Toyota Space Lombok digarap bukan semata sebagai panggung presentasi kehebatan teknologi otomotif. Namun, seluruh pengunjung diizinkan mengeksplorasi setiap inci detail interior mobil, mengajak diskusi para spesialis elektrifikasi dari Toyota yang bersiaga, hingga mencoba melarikan mobil Veloz Hybrid EV pada area lintasan test drive.
Ajang interaktif ini dirancang mengutamakan kebahagiaan para pengunjung. Selain dapat mencicipi suguhan hiburan pemacu adrenalin Racing Simulator, masyarakat dimanjakan dengan Free Coffee, hiburan Face Painting khusus keluarga, gelaran Workshop sarat ilmu, serta taburan serangkaian promosi transaksi spesial yang hanya ada di momen pameran ini.
Pengunjung yang meyakinkan diri mengambil unit dan membubuhkan tanda tangan SPK seketika di lokasi pameran berhak merebut kado-kado eksklusif yang memikat dari pengundian hadiah. Hadiah yang diperebutkan terdiri dari:
Ponsel cerdas mutakhir iPhone 17.
Jam tangan sporty premium Garmin Forerunner.
Perabotan eksklusif Smeg Kettle dan Coffee Machine.
Parfum berkelas edisi Velixir.
Kaos fashionable kolaborasi Uniqlo T-Shirt dan aneka ragam jenis voucher bernilai lainnya (semua tentunya mematuhi syarat serta aturan yang ditetapkan pada program ini).
Tak ketinggalan, ada kabar gembira pula buat warga yang kepingin memperbarui mobil tuanya. Toyota Space Lombok menyiagakan stan layanan trade-in alias sarana fasilitas untuk tukar tambah kendaraan. Layanan spesial ini ditangani tenaga terlatih untuk menerawang dan menghitung penaksiran harga rasional bagi mobil lawas Anda, sekaligus memberi masukan panduan spesifik pilihan upgrade mobil Toyota teranyar demi melengkapi gaya hidup maupun penunjang pekerjaan.
Hadirnya inovasi pergelaran pamungkas bertajuk Toyota Space Lombok sejatinya mendambakan tercapainya pemahaman masyarakat NTB secara langsung, tatap muka mengenai teknologi elektrifikasi revolusioner ciptaan para ahli di Jepang. Agar akhirnya wawasan publik menjadi tercerahkan perihal status hybrid yang notabene adalah sebuah jawaban terpraktis menghadapi keruwetan tuntutan transportasi era kekinian. (r/fan)
Lombok Barat (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui penyelenggaraan Pelatihan UMKM Binaan yang dilangsungkan di Kantor Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada Jumat, 18 September 2026. Mengusung tema besar “Bersama Mengembangkan Potensi Lokal, Menuju UMKM Naik Kelas”, kegiatan ini merupakan langkah strategis Astra Motor dalam merealisasikan program Desa Sejahtera Astra melalui pilar kewirausahaan.
Agenda pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk memperkuat kapasitas puluhan pelaku usaha lokal. Materi utama yang ditekankan meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, strategi pengembangan usaha, hingga perluasan networking dan kolaborasi. Sebagai bentuk nyata dukungan Astra Motor NTB untuk UMKM, pelatihan ini menggandeng UMKM mandiri “Bale Kita” sebagai narasumber guna membagikan pengalaman, memberikan motivasi, serta mengedukasi peserta mengenai inovasi kemasan dan branding produk agar lebih bernilai jual di pasaran. Seluruh rangkaian ini selaras dengan visi utama kegiatan, yakni “UMKM Kuat Masyarakat Sejahtera”.
Admin Finance Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menjelaskan bahwa Desa Bengkaung merupakan wilayah pertama di mana main dealer Astra Motor NTB menginisiasi langsung pembentukan Desa Sejahtera Astra, sebuah inisiatif yang biasanya diturunkan langsung dari Astra International Pusat. Bengkaung dipilih karena rekam jejak keberhasilan pendampingan UMKM madu trigona yang telah berjalan sejak 2020. Program pemberdayaan ini mensyaratkan integrasi empat pilar utama: kewirausahaan, kesehatan (yang sebelumnya telah menyasar kader Posyandu), lingkungan, dan pendidikan.
Kepala Desa Bengkaung, H. Faizul Bayani, M.Pd, menyambut baik dan menyebut program ini sebagai momentum krusial bagi perekonomian warganya. Selain madu trigona, Desa Bengkaung memiliki lokus industri penggerak ekonomi lainnya, seperti sentra pembuatan arang batok kelapa yang menjadi penyuplai utama rumah makan lesehan di Lombok, produksi tusuk sate di Dusun Seraya, dan pembuatan gula aren di wilayah dataran tinggi desa.
Intervensi dan dukungan dari Astra Motor dinilai sangat membantu, mengingat kondisi Dana Desa saat ini mengalami pemotongan hingga 70 persen, sehingga membatasi kemampuan desa dalam memberikan suntikan dana bagi UMKM. Di luar pilar kewirausahaan, Astra juga telah memberikan bantuan bernilai lebih dari Rp 100 juta untuk tahap pertama. Bantuan ini menyentuh infrastruktur vital seperti perbaikan saluran pipa air PAM Desa yang macet, serta peningkatan fasilitas pendidikan taman kanak-kanak berupa media bermain, bangku, renovasi tembok, dan gapura. Keberlanjutan program pilar lingkungan dan pendidikan ini rencananya akan diresmikan lebih lanjut pada 25 September mendatang. (fan)
Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memastikan kesiapan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok FTP-2 di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, terus dikawal menjelang tahapan Commercial Operation Date (COD). Pengawalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat Sistem Kelistrikan Lombok, terlebih menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang.
General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, meninjau langsung PLTU Lombok FTP-2 untuk memastikan rangkaian commissioning berjalan sesuai tahapan. Dalam kunjungan tersebut, RDW meminta pemaparan dari Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1 bersama kontraktor PT Rekayasa Industri (Rekind) mengenai perkembangan commissioning, kesiapan sistem pembangkit, serta tahapan pengujian yang harus diselesaikan menuju COD.
Manager UPP Nusra 1, Lutfi Mustakim, menjelaskan bahwa PLTU Lombok FTP-2 Unit 1 berkapasitas 50 MW sebelumnya telah berhasil melaksanakan first synchronization pada 17 Juli 2026. Setelah pencapaian tersebut, proyek memasuki rangkaian commissioning lanjutan menuju COD.
“Setelah first synchronization, kami bersama Rekind dan vendor terus mengawal setiap rangkaian commissioning. Saat ini fokus kami adalah memastikan seluruh pengujian berjalan sesuai prosedur dan memenuhi parameter teknis yang dipersyaratkan sebelum unit dapat melangkah ke tahapan berikutnya,” jelas Lutfi.
Salah satu tahapan yang tengah diakselerasi adalah penyelesaian commissioning Coal Mill Hot Test. Percepatan dilakukan melalui sinergi PLN, kontraktor, dan vendor dengan mengintensifkan monitoring progres, pengujian, serta penyelesaian pekerjaan di lapangan untuk memastikan kesiapan sistem coal mill secara menyeluruh.
Menurut Lutfi, penyelesaian tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian commissioning menuju COD. Setelahnya, sejumlah pengujian lanjutan terus dikawal untuk memastikan unit memenuhi parameter teknis, keselamatan, dan keandalan sebelum memasuki operasi komersial.
General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan bahwa fase commissioning harus dikawal secara disiplin dengan tetap mengutamakan kualitas, keselamatan, dan keandalan pembangkit.
“Seluruh tahapan harus kita kawal dengan disiplin. Kami ingin memastikan setiap pengujian dilakukan sesuai standar, karena yang kita kejar bukan hanya penyelesaian proyek, tetapi pembangkit yang aman dan andal ketika masuk ke sistem. Momentum ini juga bertepatan dengan persiapan MotoGP Mandalika 2026, sehingga penguatan infrastruktur pembangkitan menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan Sistem Lombok,” ujar RDW.
RDW menambahkan, percepatan kesiapan PLTU Lombok FTP-2 merupakan bagian dari langkah strategis PLN dalam memperkuat sistem kelistrikan Lombok. Kehadiran pembangkit tersebut nantinya tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan kelistrikan pada momentum tertentu, tetapi juga menopang pertumbuhan kebutuhan listrik dan pembangunan NTB dalam jangka panjang.
“Event internasional seperti MotoGP membutuhkan dukungan sistem kelistrikan yang andal. Namun lebih dari itu, infrastruktur yang kita bangun hari ini harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi NTB. Karena itu, kualitas dan keandalan tetap menjadi prioritas sampai proyek ini benar-benar siap beroperasi,” tutup RDW.(bul)
(EKBIS NTB/hir)
REVITALISASI - Aktivitas perdagangan di area belakang Terminal Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima pada, Kamis (17/9). Revitalisasi Pasar Tente perlu kajian secara mendalam.
Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima masih perlu melakukan kajian mendalam untuk pembangunan Pasar Modern Tente. Pasalnya, revitalisasi ini diharapkan tidak menimbulkan persoalan sosial bagi pedagang maupun masyarakat di sekitar kawasan pasar. Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M Si., mengatakan, kajian diperlukan untuk melihat berbagai dampak apabila Pasar Tente dikembangkan menjadi pasar modern, termasuk terhadap sekitar 660 pedagang yang saat ini menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, kajian tidak cukup hanya melihat kebutuhan pembangunan fisik pasar,melainkan perlu menghitung dampaknya terhadap pedagang, masyarakat sekitar, serta pelaku usaha yang berpotensi terdampak perubahan kawasan.
“Kita sudah meminta ke Bappeda untuk melaksanakan kajian lebih dalam, berkaitan bagaimana dampak sosial, ekonomi terhadap pedagang, kemudian masyarakat sekitar, pelaku-pelaku usaha yang terdampak ketika terminal dipindahkan dan pasar dibangun,” ujarnya saat dikonformasi Suara NTB pada, Kamis (17/9).
Salah satu persoalan yang harus dipikirkan sejak awal adalah keberadaan pedagang selama proses pembangunan. Jika pembangunan berlangsung dalam waktu lama, pemerintah harus menyiapkan tempat relokasi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan. Persoalan tersebut dinilai tidak sederhana,karena pengalaman pembangunan Pasar Sila bahwa relokasi pedagang menjadi salah satu masalah yang cukup sulit ditangani.
“Karena waktunya lama itu, makanya butuh tempat relokasi itu. Karena kita susah juga dulu waktu pengalaman Pasar Sila kaitan relokasi itu,” katanya. Pada pembangunan Pasar Sila, lokasi yang disiapkan untuk pedagang disebut tidak mampu menampung seluruh pedagang. Sebagian kemudian mencari tempat sendiri di sekitar kawasan sehingga menimbulkan persoalan baru, termasuk protes karena pemerintah dinilai belum menyediakan tempat relokasi yang memadai.
Selain relokasi, kondisi kawasan sekitar Pasar Tente juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan. Jalan yang berada di sekitar pasar tidak hanya digunakan untuk aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi akses menuju permukiman warga.
Kondisi tersebut membuat pengaturan akses menjadi persoalan tersendiri apabila kawasan pasar nantinya dikembangkan dengan konsep baru. “Kalau misalnya akses jalan itu masih dipakai untuk permukiman, agak susah mengaturnya nanti. Beda ketika dalam satu hamparan lahan itu memang khusus untuk akses pasar,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, rencana pembangunan juga harus menyesuaikan mekanisme pengusulan anggaran pemerintah pusat. Juraidin menjelaskan, pembangunan pasar dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp10 miliar dapat diusulkan melalui Kementerian Perdagangan. Sementara pembangunan dengan nilai di atas Rp10 miliar harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau misalnya Pasar Tente itu jadi, yang pasti kan di atas Rp10 miliar. Artinya proposal itu kita harus sampaikan ke Kementerian PU,” katanya. (hir)
Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemkab Sumbawa menargetkan penanganan program listrik desa (lisdes) di lima desa yakni Desa Mungkin, Tangkampulit, Bao Desa, Baturotok, dan Tepal tuntas dalam dua bulan. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut di awal tahun 2027.
“Dalam dua bulan kedepan sudah harus tuntas dan layanan listrik bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentu pemerintah siap membantu PLN dalam mensukseskan dalam mobilisasi sejumlah peralatan yang dibutuhkan,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada Suara NTB, Kamis (17/9).
Dikatakan, tugas pemerintah saat ini yakni memastikan mobilisasi alat dan sarana yang dibutuhkan berjalan lancar,termasuk memastikan mobilisasi tiang dengan berat sekitar 1 ton ke lokasi pemasangan. Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan leading sektor untuk memfasilitasi distribusi material tersebut.
Disinggung terkait aktifitas masyarakat sebelum adanya listrik desa tersebut, Suharmaji menyebutkan selama ini masyarakat di lima desa memanfaatkan tenaga surya di masing-masing rumah. Selain itu, sebagian warga juga menggunakan mesin diesel. Oleh karena itu, program listrik masuk desa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Lima desa kita targetkan nyala di awal tahun 2027. Kami di pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan untuk membawa material ke lokasi pemasangan tiang,” tambahnya.
Pemerintah juga akan kembali mengusulkan beberapa wilayah yang belum terlayani jaringan listrik untuk diintervensi melalui program listrik masuk desa (Lisdes) yang dicanangkan PLN. Salah satunya Desa Matemega yang berada di Kecamatan Alas.
Berdasarkan data sekitar 500 kepala keluarga (KK) tinggal di Desa Matemega yang hingga saat ini belum merasakan listrik. Selama ini fasilitas penerangan di desa menggunakan genset serta mengandalkan listrik dari panel surya.
“Komunikasi awal dengan pihak PLN mereka akan mencoba merencanakan di tahun 2027. Kami juga akan segera bersurat secara resmi ke PLT agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya. (ils)
