Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 617

Program Pompanisasi Jalan, Realisasi Produksi Padi di NTB Hampir 1,2 Juta Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Tufieq Hidayat (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Program pompanisasi yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) telah sampai di Provinsi NTB secara bertahap. Sejauh ini sebanyak 856 unit pompa telah didistribusikan ke NTB dari sekitar 6000 unit mesin pompa yang diusulkan ke Kementan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, dari 859 unit pompa yang sudah terealisasi tersebut, sebanyak 567 unit pompa yang sudah dimanfaatkan oleh petani. Namun demikian, ada banyak pompa eksisting yang ada di tangan petani yang membantu kebutuhan penyediaan air bagi petani.

Hadirnya bantuan pompa dari Kementan tersebut telah membantu petani mendistribusikan air dari bendungan, embung atau sungai menuju sawah-sawah garapan. Dari target produksi padi di Provinsi NTB tahun 2024 ini sebanyak 1,4 juta ton gabah kering giling, sampai saat ini realisasinya hampir mencapai 1,2 juta ton. Sehingga ia optimis target tersebut bisa terpenuhi hingga akhir tahun.

“Jika dikonversikan ke beras, kita sudah surplus. Contoh tahun kemarin, itu kan 1,54 juta ton gabah kering giling. Kebutuhan beras kita sekitar 520 ribu ton beras setahun, sementara kita berproduksi hampir 1 juta ton beras, kita sudah surplus,” kata Muhammad Taufieq Hidayat kepada wartawan, Selasa 27 Agustus 2024 kemarin.

Ia mengatakan, dari 567 unit pompa yang sudah dimanfaatkan oleh petani di NTB, hampir 10 ribu hektare sawah sudah bisa ditanami padi. Sebagian dari sawah-sawah tersebut mendapatkan air dari distribusi pompa bantuan pemerintah.

“Hasilnya hampir 10 ribuan hektare yang sudah ditanam. Jadi luas tambah tanam (LTT) kita dengan adanya air ini 10 ribu hektare dari yang dulunya tak bisa ditanam. Ini baru dari droping pompa sekitar 859 unit,”katanya.

Pemprov NTB juga kata Taufieq mendapatkan program cetak sewah baru dengan slot sekitar 17 ribu hektare. Bantuan anggaran tambahan untuk mencetak 17 ribu hektare sawah baru ini merupakan salah satu upaya Kementan untuk meningkatkan produksi padi nasional. Apalagi NTB merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

Saat ini serapan kabupaten/kota terhadap program cetak sawah baru ini baru sekitar 3600 hektare. Artinya masih banyak kuota yang belum diserap oleh kabupaten/kota, sehingga peluangnya masih terbuka lebar.(ris)

Sumbawa Usulkan 20.490 hektar untuk Cetak Sawah Baru

By
ekbisntb.com
-
0
Sukiman(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, mengusulkan sedikitnya sekitar 20. 490 hektare lahan yang tersebar di beberapa kecamatan diperuntukkan program cetak sawah baru di tahun 2025 mendatang.

“Kita sudah usulkan kemarin untuk 20. 490 hektare dan informasi terakhir ada tambahan dan saat ini kita masih menunggu informasi terbaru dari Kementerian terkait,” kata Kadistan Sumbawa melalui Kabid Prasarana pertanian, Sukiman, kepada Ekbis NTB, Selasa 27 Agustus 2024.

Dia pun merincikan, di Kecamatan Alas Barat ada 29 hektar, Batulanteh 216 hektar, Buer 105 hektar, Empang 1.578 hektar, Labangka 678 hektar. Di Labuhan Badas 2. 574 hektar, Lape 372 hektar, Lopok 1. 281 hektar, Lunyuk 304 hektar.

Selain itu, Kecamatan Maronge 226 hektar, Moyo Utara 673 hektar, Moyo Hilir 628 hektar, Moyo Hulu 451 hektar. Plampang 1. 552 hektar, Rhee 206 hektar, Sumbawa 860 hektar, Tarano 91 hektar, Unter Iwes 887 hektar dab Utan 1. 986 hektar.

“Jadi, persyaratan utama untuk program cetak sawah baru harus dekat dengan sumber mata air, sementara wilayah yang kita usulkan ini rata-rata memiliki sumber air dengan jarak 5-10 kilometer,” jelasnya.

Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.

“Jadi, syarat utamanya harus memiliki air baik itu dari sumber mata air maupun dari bendungan dan nanti juga akan kita bantu dengan mesin pompa air,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, terhadap usulan tersebut tetap akan dilakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh tim teknis. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan apakah sesuai dengan syarat yang ditetapkan pemerintah atau tidak.

“Bisa saja jumlah yang kita usulkan tersebut berkurang dan bertambah sesuai dengan hasil pengecekan lapangan, tetapi kami berharap bisa disetujui,” ucapnya.

Dia pun menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.

“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

PAD Sektor Pajak Naik Menjadi Rp159 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah kendaraan roda dua parkir di depan Pasar Cakranegara, Selasa 27 Agustus 2024. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menaikkan target PAD dari sektor pajak mencapai Rp159 miliar di tahun 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki potensi paling besar mencapai Rp100 miliar. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan menaikkan target pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, juga berimplikasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi profit center. Salah satunya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menaikkan target pajak menjadi Rp159 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengakui, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram telah melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan asli daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Pihaknya telah melaporkan potensi serta realisasi capaian pajak meskipun pajak bumi dan bangunan masih diusahakan untuk memenuhi target diakhir jatuh tempo pada 31 September. “Kita kerahkan kemampuan dan tenaga untuk mengejar target,” terangnya ditemui pada Selasa 27 Agustus 2024.

Rencana target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, terjadi kenaikan menjadi Rp159 miliar atau mengalami kenaikan Rp10 miliar dari tahun 2024. Amrin menyebutkan, penerimaan pajak signifikan dari peralihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang sebelumnya dikelola oleh Pemprov NTB dialihkan ke kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Potensi pendapatan asli daerah disebutkan Amrin, mencapai Rp100 miliar, tetapi akan dianggarkan atau disamakan dengan transfer bagi hasil sekitar Rp60 miliar. “Kalau dulu modelnya transfer, tetapi sekarang langsung masuk kas daerah. Ini kita akan selesaikan berita acaranya,” jelasnya.

Sementara, potensi pajak daerah lain yang maksimalkan seperti tempat olahraga akan dikenakan pajak 10 persen atau sama seperti pajak hiburan. Akan tetapi, potensi pajak ini tidak besar walaupun ada penambahan lima persen dari target Rp6 miliar. Saat ini, tempat olahraga masih didata.

Amrin menegaskan, kenaikan Rp10 miliar tidak terlepas dari potensi penerimaan pajak hotel, restoran, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Optimalisasi dilakukan melalui langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya dan dinilai efektif meningkatkan pajak daerah. (cem)

BI: Digital Mindset Jadi Kunci dari Transformasi Digital pada UMKM

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Transaksi digital(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Anastuty Kusumowardhani mengatakan digital mindset menjadi kunci dari transformasi digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar go digital dan naik kelas.

“Yang paling penting untuk transformasi digital adalah digital mindset,” kata Anastuty dalam lokakarya Strategi Go-Digital UMKM Zaman Now, di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 malam.

Ia menuturkan teknologi akan terus berkembang. Untuk itu, pola pikir (mindset) UMKM harus terus beradaptasi dengan inovasi, mempelajari hal-hal yang baru dan memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada. Hal itu merupakan kunci utama keberhasilan UMKM untuk terus naik kelas.

Anastuty menuturkan ekonomi digital Indonesia diprediksi dapat tumbuh hingga mencapai 110 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025, utamanya didorong oleh e-Commerce.

Beberapa faktor yang memperkuat prediksi tersebut, antara lain adalah adanya percepatan akses internet, peningkatan penetrasi smartphone serta inisiatif pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung transformasi digital.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2024, penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen, namun belum seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses internet.

Ia berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dalam mendukung transformasi UMKM go digital, dan membantu para pelaku UMKM khususnya untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam melakukan transformasi digital yang semakin dinamis.

“Dengan demikian UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan lebih kuat dan kompetitif baik di pasar nasional maupun global,” ujarnya pula. (ant)

Kementerian PUPR Terus Laksanakan Pembangunan Hunian Layak bagi Publik

By
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan perumahan (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program pembangunan hunian layak untuk masyarakat di Indonesia.

“Kementerian PUPR telah menyalurkan APBN telah mendukung penyediaan hunian di Indonesia melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu.

Kementerian PUPR menyatakan siap melaksanakan program pembangunan perumahan untuk masyarakat di Indonesia. Hal itu terlihat dari pengalokasian APBN untuk mendukung penyediaan hunian layak di seluruh wilayah Indonesia.

Iwan mengatakan, sepanjang Tahun Anggaran 2015 hingga 2023 Direktorat Jenderal Perumahan telah merealisasikan anggaran senilai Rp 67,11 triliun, melalui program penyediaan rumah dengan beberapa kegiatan, meliputi Pembangunan Rumah Susun sejumlah 65.235 unit, Pembangunan Rumah Khusus sejumlah 37.516 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya sejumlah 1.432.278 unit serta Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sejumlah 220.665 unit.

Sedangkan dalam kegiatan Tahun Anggaran 2024, progres keuangan per 16 Agustus 2024 mencapai Rp 4,95 triliun, dengan proses pelaksanaan fisik, sebagai berikut Pembangunan Rumah Susun dengan realisasi 1.050 unit dari target 7.745 unit, Pembangunan Rumah Khusus dengan realisasi 447 unit dari target 2.705 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya sejumlah 18.578 unit dari target 83.039 unit serta Bantuan Pembangunan PSU sejumlah 12.613 unit dari target 19.650 unit.

Sementara itu Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama Tahun Anggaran 2015 – 2024 telah melakukan fasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan, dengan realisasi senilai Rp 146,21 triliun antara lain melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 1.119.063 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 30.422 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 805.511 unit serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 1.529.585 unit.

“Berdasarkan hasil pendataan pembangunan rumah yang diselenggarakan oleh berbagai pemangku kepentingan secara nasional, selama periode 2015 hingga 2023 telah mencapai jumlah 9.206.369 unit. Sedangkan dalam tahun 2024 hingga 31 Juli 2024 sebesar 617.622 unit. Sehingga total saat ini sebesar 9.823.991 unit,” kata Iwan.

Capaian pembangunan perumahan dengan jumlah yang cukup besar tersebut tidak lepas dari peran masyarakat, Pemerintah Daerah, pelaku pembangunan/pengembang, Kementerian/lembaga, maupun corporate social responsibility (CSR) yang senantiasa berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non MBR.

“Kementerian PUPR menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusinya dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan. Semoga ke depan program perumahan untuk berjalan dengan baik dan bersinergi dengan baik di lapangan,” kata Iwan. (ant)

Perjanjian Kerjasama PKB dan BBNKB, Pemkot Terima Potensi PAD Mencapai Rp100 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov NTB perihal pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pemkot Mataram diuntungkan dari peralihan pengelolaan pajak tersebut. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diserap mencapai Rp100 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Selasa 27 Agustus 2024 menjelaskan, peralihan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Peralihan ini selanjutnya diatur dalam perjanjian Kerjasama berdasarkan kewenangan antar Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB.

Selain itu, pajak lainnya juga diatur dalam perjanjian tersebut, termasuk hak dari Kota Mataram. “Di samping itu juga, mana yang menjadi Kerjasama kita dalam rangka peningkatan pajak ini diatur juga sarana-prasarana dan lain sebagainya,” terangnya.

Dari peralihan pengelolaan pajak kendaraan bermotor itu, Pemkot Mataram memiliki potensi pendapatan asli daerah mencapai Rp100 miliar lebih. Alwan menjelaskan, PAD yang diterima dari pajak kendaraan bermotor berupa dana perimbangan yang ditransfer ke kas daerah. Berbeda dengan tahun 2025 akan langsung masuk ke PAD Kota Mataram. “Mulai 5 Januari 2025 kita sudah mulai kok,” jelasnya.

Pasca peralihan ini sambungnya, Pemkot Mataram memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia serta pengelolaannya. Alwan menambahkan, perjanjian kerjasama yang diteken akan mengatur hak dan kewajiban antar pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Penggunaan dana itu sepenuhnya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram, sehingga pemanfaatannya bisa berbagai macam. Artinya, PAD diperoleh bisa digunakan untuk pembangunan, pembayaran tambahan penghasilan pegawai, dan lain sebagainya. “ Jadi PAD itu bisa saja untuk yang lain. Berbeda dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sudah memiliki aturan untuk penggunaannya,” demikian kata Alwan. (cem)

Tim Medis Siap Kawal MotoGP Mandalika 2024

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Herman Mahaputra (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim medis di Provinsi NTB sudah siap mengawal pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 yang akan berlangsung tanggal 27-29 September mendatang. Di gelaran MotoGP kali ini, tim medis NTB tak memiliki persiapan khusus karena sudah memiliki pengalaman di event tahun 2022 dan 2023 lalu.

Direktur Utama RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Herman Mahaputra M. Kes, MH mengatakan, sebanyak 120 tim medis, baik dokter spesialis, dokter dan perawat akan disiagakan selama berlangsungnya event. Mereka nantinya akan dibantu juga oleh tim medical yang telah lulus dalam pelatihan Motorsport Emergency Academy yang diadakan oleh RSUD Provinsi NTB.

“Kita sudah tetapkan kemarin seperti tahun sebelumnya ,jadi kita akan turunkan 120 tim medis. Di samping itu juga ada pelatihan Motorsport Emergency Academy yang berlangsung di RSUD Provinsi NTB yang diikuti oleh peserta dari NTB dan luar NTB untuk mendukung event-event yang ada di Mandalika,” kata dr. Jack, sapaan akrab Lalu Herman Mahaputra kepada wartawan, Selasa 27 Agustus 2024 kemarin.

Ia mengatakan, di Motorsport Emergency Academy kemarin diikuti oleh sekitar 70 peserta. Mereka dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan ketahanan fisik dalam melaksanakan Tindakan emergency pada saat event motorsport. Mereka akan melewati seleksi, jika dinyatakan lulus akan langsung bisa bergabung dalam tim NTB Med’X.

Dokter Jack mengatakan, sejumlah dokter spesialis disiagakan di Sirkuit Mandalika serta di RSUD Provinsi NTB selama berlangsungnya MotoGP. Seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter bedah saraf, dokter ortopedi, anastesi dan lainnya.

“Pada saat rapat kemarin, yang saya tekankan yaitu kesiapan masing-masing petugas untuk menjaga kesehatan. Karena nanti kan bisa heatstroke karena panas ya. Kalau waktunya istirahat ya harus istirahat,” katanya.

Terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat MotoGP tersebut, pihaknya dari RSUD Provinsi NTB sifatnya menunggu konfirmasi dari dokter kepresidenan. Biasanya tim dokter di daerah akan berkoordinasi dengan tim dokter kepresidenan untuk mendukung aspek kesehatan tamu VVIP.(ris)

Jadi Destinasi Unggulan, Pemda KLU Minta Pemprov Atensi Permasalahan Sampah di Gili Trawangan

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati KLU, Djohan Samsu(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djohan Samsu mengatakan permasalahan sampah di Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) yang ada di Lombok Utara membutuhkan penanganan serius.

Khusus di Gili Trawangan, volumenya belasan ton sampah setiap harinya. Sehingga kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di lokasi tersebut tidak bisa menampung seluruh sampah yang dihasilkan dan berdampak pada penumpukan sampah hingga 9 meter.

“Produksi sampah di tiga gili sangat besar. Apalagi di Gili Trawangan, sudah menumpuk hingga 9 meter, sangat banyak produksi. Satu hari berapa belas ton,” ujarnya.

Karena Gili Trawangan termasuk dalam destinasi wisata unggulan NTB, Djohan meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk memperhatikan permasalahan sampah di lokasi ini.

“Justru saya ingin dari provinsi ada perhatian khusus karena ketiga gili itu adalah daerah tujuan wisata utama di NTB, jadi perlu ada perhatian dari Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

Saat ini, untuk mengatasi penumpukan sampah di lokasi wisata tersebut, Pemda KLU mengangkut sampah dari Gili menuju daratan Lombok untuk sementara waktu.

Menurutnya, jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki oleh Pemda KLU belum mencukupi untuk menangani permasalahan sampah yang ada di Gili Tramena, begitupun dengan alokasi anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah ini dinilai cukup tinggi.

Sehingga untuk jangka panjangnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mengatasi sampah yang semakin menumpuk.

“Kita berikhtiar saat ini untuk bagaimana kita menangani sampah ini dan InsyaAllah kita kerja sama dengan pihak ketiga supaya bersih daerah itu. Memang tugas DLHK, tapi kan enggak memungkinkan dengan jumlah tenaga yang ada, jadi kita kerja sama dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Saat ini, sudah ada pihak ketiga yang ingin bekerja sama dengan Pemda KLU dalam upaya membasmi sampah yang ada di tiga Gili tersebut. Pihak ketiga ini dikatakan akan membangun tempat pengolahan sampah di sekitar lokasi Tramena.

“Ada yang tertarik tapi belum, nanti ada fasilitas yang dibangun disitu untuk kepentingan olahan sampah,” katanya.

Menurutnya, dengan Pemeirntah KLU bekerja sama dengan pihak ketiga, Pemda tidak terlalu ngos-ngosan memikirkan anggaran, karena sudah ada bantuan dari pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya, pihaknya sangat mengupayakan kerja sama ini, pun dibutuhkan juga atensi dari Pemerintah Provinsi mengingat kawasan ini juga menyumbang PAD bagi provinsi.

“Kita ingin kalau ada pihak ketiga yang bisa mengelola itu bagus, jadi nanti ada sharing anggaran,” pungkasnya. (era)

Tak Gubris Arahan KPK, Pemkab Lobar akan Tindak Tegas Pengusaha Bandel

By
ekbisntb.com
-
0
Tim Pemkab dan KPK yang memasang plang peringatan di perumahan dan penunggak pajak. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan ambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tak menggubris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun belum lama ini memasang plang peringatan di beberapa objek usaha dan perumahan yang ada di wilayah Lobar.

Langkah tegas tersebut akan dilakukan Pemkab setelah ada upaya pendekatan kepada mereka. Jika tidak kooperatif, maka bisa saja langkah penyegelan dilakukan Pemkab.

Penjabat Sekda Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan, kalau para pengusaha tidak ada itikad baik merespon KPK turun beberapa hari lalu, maka tentu Pemkab ada langkah tindaklanjut yang akan dilakukan. “Kita tindaklanjuti sesuai aturan dan arahan KPK, kalau tidak ada iktikad baik,” tegas Fauzan, Selasa, 27 Agustus 2024

Pemkab akan melakukan tindaklanjut sesuai arahan KPK, di mana lembaga Antirasuah tersebut mempersilakan Pemkab melakukan langkah pemasangan Plang dan segel secara mandiri. Apakah ada peringatan ke pengusaha tersebut? Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut soal mekanisme ini. Yang jelas, Pemkab akan tindaklanjuti sesuai arahan KPK. “Mau teguran atau bagaimana (segel), sesuai arahan KPK karena dikawal lembaga itu,” tukasnya.

Soal pengusaha yang tak gubris hasil KPK turun, menurutnya tak seharusnya mereka begitu. Pemkab pun tak akan melakukan pembiaran. Sehingga ia pun menegaskan, pengusaha harus berhati-hati terkait langkah apa yang diambil Pemkab nantinya sesuai tahapan-tahapan. “Jangan tak dihiraukan, tunggu saja langkah kami,” tegasnya. Diketahui pasca dipasangkan plang peringatan penunggak pajak oleh Pemkab bersama KPK, para pengusaha tak bergeming.

Sejumlah pengusaha yang dipasangkan Plang peringatan, belum juga mau membayar hutang pajak yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar. Pihak Pemkab masih menunggu iktikad baik dari para pengusaha tersebut untuk bayar pajak maupun tunggakannya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, H Muhammad Adnan mengatakan, bahwa setelah pemasangan plang peringatan penunggak pajak di dua lokasi usaha milik pengusaha di Lobar oleh pemkab dan KPK, belum ada tindaklanjut dari pihak perusahaan. “Belum dia (pengusaha) ke sini lagi,” kata Adnan, kemarin.

Dikatakan, pihak pelaku usaha rumah makan yang dipasangkan plang sedang melakukan pembahasan internal terkait bayaran cicilan per bulan. Di mana tunggakan pajak dan pokok mencapai 100 juta lebih, terhitung tahun lalu dan tahun ini. “Itu sama dendanya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengusaha yang mengelola golf di Narmada, sedang berada di luar negeri (Jepang). Alasan pengelola belum membayar, karena sepi pengunjung. Padahal ketika pemasangan plang bersama KPK, ada pengunjung yang sedang bermain golf. “Ada orang main golf saat dipasangkan plang itu,” imbuhnya. Sedangkan penginapan yang ada di lokasi memang tidak beroperasi.

Pihak pengelola belum membayar PBB, seharusnya itu dibayar karena itu wajib. Kendati lahan tidak ditempati, harus tetap dibayar. Sebab warga biasa saja tetap bayar pajak. Diketahui, tunggakan pajak di lapangan golf yang berada di Desa Golong kecamatan Narmada mencapai Rp1,4 miliar. Sedangkan tunggakan pajak di rumah makan Murah Meriah yang berlokasi di wilayah Labuapi mencapai Rp100 juta. Sehingga totalnya mencapai Rp1,5 Miliar. (her)

Menteri Bahlil Sebut Volume BBM Bersubsidi Disepakati Turun

By
ekbisntb.com
-
0
Pengisian BBM(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, tim Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat agar subsidinya tepat sasaran.

“Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” kata Bahlil.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Selain memberikan LPG, Kementerian ESDM juga berencana untuk membangun jaringan gas.

“Kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK (SKK Migas) dan Pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini,” katanya. (ant)

1...616617618...803Page 617 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami