Beranda blog Halaman 616

Indonesia Jadi Negara Awal yang Diterima AS untuk Negosiasi Tarif

0
Airlangga Hartarto (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia menjadi salah satu negara, yang diterima lebih awal oleh Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump.

“Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington, DC, AS, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Selain Indonesia, terdapat beberapa negara, yang juga sudah berbicara dengan Amerika Serikat, yakni Vietnam, Jepang, dan Italia.

Airlangga menyampaikan delegasi Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi, salah satunya dengan melakukan pertemuan daring dengan Secretary of Commerce Amerika Serikat Howard Lutnick.

Amerika Serikat dan Indonesia sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam 60 hari ke depan.

Airlangga mengatakan AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut, sehingga dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian juga mengungkap sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS, seperti yang sudah tercantum dalam surat resmi bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, minyak mentah, dan gasoline.

“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean, soya bean milk, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ucapnya.

Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, khususnya terkait perizinan dan insentif.

Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral kritis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk hortikultura dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga mendorong agar investasi dilakukan secara business to business.

“Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” kata Airlangga. (ant)

Gubernur NTB: Masyarakat Tidak Perlu Risau dengan Perang Tarif Impor

0
H. Lalu Muhammad Iqbal(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta masyarakat untuk tidak usah risau dengan dinamika ekonomi global yang mencuat saat ini terutama perang tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat kepada semua negara.

“Tidak usah pesimis, kita harus tetap optimistis karena di balik setiap krisis pasti ada peluang,” ujarnya di Mataram, Jumat.

Iqbal mengatakan, sebagian besar komoditas ekspor Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan produk makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional.

Menurutnya, walau dunia sedang dilanda kesusahan akibat kebijakan perang tarif impor, kebutuhan makanan tidak akan pernah berkurang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok komoditas ekspor Nusa Tenggara Barat yang umum dikirim ke Amerika Serikat merupakan hasil bumi berupa udang kaki putih beku tanpa kepala dan ekor, udang yang diolah atau diawetkan, serta vanili organik.

Pada Februari 2025, total nilai ekspor komoditas non tambang Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 7,28 juta dolar AS.

Nilai ekspor paling besar adalah ikan dan udang sekitar 2,81 juta dolar AS atau setara 39,59 persen. Produk yang dijual ke luar negeri berupa udang kaki putih dan lobster batu yang dikirim ke Amerika Serikat, Chili hingga Taiwan.

Selanjutnya, kelompok komoditas yang diekspor adalah perhiasan dan permata senilai 1,84 juta dolar AS atau setara 25,24 persen dari total nilai ekspor.

Produk yang dijual meliputi mutiara budidaya yang belum diolah dengan negara tujuan adalah Hongkong, Jepang, maupun Tiongkok.

Adapun nilai ekspor daging dan ikan olahan tercatat senilai 1,52 juta dolar AS atau setara 20,89 persen yang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Riko, dan Singapura.

Nusa Tenggara Barat juga mengekspor komoditas buah-buahan berupa kacang mete menilai 662.655 dolar AS atau setara 9,10 persen ke Vietnam. Kemudian, ekspor batu apung mencatatkan nilai 244.759 dolar AS atau setara 3,36 persen ke Tiongkok Vietnam, dan Korea Selatan.

Komoditas biji-bijian berminyak berupa rumput laut juga mencatatkan nilai ekspor senilai 176.760 dolar AS atau setara 2,43 persen ke Tiongkok, Vietnam, dan Singapura. Sedangkan, gabungan komoditas non tambang lainnya tercatat hanya senilai 28.231 dolar AS ke sejumlah negara. (ant)

Harga Emas Antam pada hari Jumat Turun Jadi Rp1,965 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat 18 April 2025, mengalami penurunan sebesar Rp10.000, dari angka awal Rp1.975.000 menjadi Rp1.965.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) batang emas juga turun menjadi Rp1.814.000 per gram.

Transaksi harga jual yang dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No.34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali batangan emas ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback . Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada hari Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.032.500.

– ⁠Harga emas 1 gram : Rp1.965.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.870.000.

– ⁠Harga emas 3 gram : Rp5.780.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.600.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.145.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.737.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp95.395.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp190.712.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp476.515.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp952.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.905.600.000.

Potongan harga pajak beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

OJK NTB Dorong Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS

0
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Direksi BPR/BPRS(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan dan penguatan industri jasa keuangan di NTB, termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka pendalaman pasar dan peningkatan layanan keuangan masyarakat.

Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Direksi BPR/BPRS yang dirangkai dengan acara Halal Bihalal Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD PERBARINDO) NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis, 16 April 2025 menyampaikan bahwa Visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027, mendorong BPR/BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat di daerah.

“BPR/BPRS dapat berkembang melalui dukungan empat aspek, yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi sistem, penguatan peran di wilayah melalui pembiayaan UMK dan edukasi keuangan, serta penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan,” kata Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memaparkan bahwa penguatan BPR/BPRS merupakan pengejawantahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang juga memperkuat kewajiban pelaku industri keuangan untuk melindungi nasabah melalui mekanisme pengaduan yang jelas, informasi produk yang transparan, dan edukasi keuangan.

Ketua DPD PERBARINDO NTB Usman menyampaikan apresiasi atas komitmen OJK dalam pengembangan dan penguatan BPR/BPRS di NTB.

“Sinergi bersama OJK akan memperkuat peran BPR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB,” kata Usman.

Pada posisi Januari 2025, perbankan di NTB menunjukkan perkembangan positif. Tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit masing-masing sebesar 12,00 persen (y-o-y), 9,24 persen (y-o-y), dan 10,42 persen (y-o-y). Adapun besaran masing-masing komponen sebesar Rp84,065 triliun, Rp49,497 triliun, dan Rp72,314 triliun.

Ke depan, OJK bersama BPR/BPRS akan terus berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi masyarakat di NTB.(bul)

OJK NTB dan Pemkab Loteng Bersinergi Menguatkan BUMD dan Pengembangan Ekonomi Daerah

0
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri di Kantor Bupati Lombok Tengah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri di Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin, 14 April 2025.

Rudi menyampaikan bahwa OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah.

“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan. BUMD dengan kecukupan modal yang baik akan mampu memperkuat infrastruktur yang ditunjang SDM berkualitas, sehingga dapat melayani kebutuhan konsumen dan masyarakat,” kata Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memaparkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk program perluasan akses keuangan masyarakat di Lombok Tengah, antara lain melalui kolaborasi proaktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.

“Kami mendorong implementasi program tematik TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) diantaranya program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), yang akan membuka cakrawala para peserta didik dalam mengakses layanan keuangan formal, membangun kebiasaan menabung sejak dini, dan ke depan akan semakin adaptif memanfaatkan produk keuangan legal sesuai kebutuhan,” kata Rudi.

Berdasarkan kelompok umur, kelompok pelajar 15-17 tahun yang masuk dalam SNLIK merupakan bagian segmen masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di bawah tingkat nasional, sebesar 51,70 persen dan 57,96 persen. Untuk itu kelompok tersebut menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan, termasuk diantaranya program KEJAR.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penguatan BUMD sektor keuangan serta berkomitmen untuk turut menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Selain itu Lalu juga mendukung implementasi program KEJAR di wilayah Lombok Tengah.

“Bentuk dukungan apa yang diperlukan, kami akan koordinasikan,” kata bupati.

Lebih lanjut, Pathul Bahri menjabarkan potensi komoditas unggulan yaitu pertanian padi, yang diapresiasi melalui penghargaan Kabupaten Penyangga Pangan Nasional.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, produksi beras Lombok Tengah mengalami surplus sebanyak 90.762 ton dibanding kebutuhan untuk periode Mei 2025.

Pada 2024, TPAKD Lombok Tengah berhasil menjadikan Desa Lantan sebagai percontohan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di NTB, melalui pembukaan rekening Simpanan Pelajar SD-SMP SATAP Lantan. Selain itu akses keuangan dihadirkan melalui aktivasi BUMDes sebagai Agen Laku Pandai yang melayani transaksi keuangan pedagang pasar, serta merealisasikan Galeri Investasi Digital di Kantor Desa Lantan.

Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus bersinergi dalam mendukung komoditas serta sektor unggulan Lombok Tengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.(bul)

Gubernur NTB Janji Carikan Solusi Persoalan Jagung

0
Gubernur NTB Dr H Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendapat keluhan dari masyarakat agribisnis jagung (MAJ) soal jagung.

“Saya janji mencarikan solusi untuk persoalan jagung yang disampaikan teman-teman (MAJ),” katanya, Kamis, 17 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kata Iqbal, MSJ menyampaikan situasi petani jagung, dalam waktu dekat akan mengalami panen raya, produksinya lebih besar daripada produksi pada periode yang sama tahun 2024 lalu.

“Lebih dari 1 juta ton produksi kita tahun ini,” bebernya.

Dijelaskan, kemampuan Bulog menyerap di NTB sekitar 78 ribu ton dengan harga pokok penjualan (HPP) Rp 5.500/Kg. Sedangkan dari swasta kesulitan membeli dengan HPP.

“Karena mahalnya ongkos transport dan kesediaan pabrik pakan membeli dibawah harga tersebut di Pulau Jawa,” ucapnya.

Gubernur optimis, dapat segera menemukan solusi untuk para petani jagung. Ia pun telah berbicara dengan sejumlah pihak.

“Doakan segera ada solusi. Di awal ini memang banyak masalah yang harus diselesaikan,” pintanya.(r)

Gubernur NTB Akan Bentuk Holding BUMD

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Baray, Lalu Muhamad Iqbal berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. BUMD yang akan dibentuk ini nantinya akan menjadi BUMD utama Pemprov NTB bersama dengan Bank NTB Syariah.

“Di akhir masa jabatan saya nanti hanya ada dua holding company. NTB Syariah itu akan jadi holding company untuk sektor keuangan, dan NTB Kapital untuk no keuangan,” ujarnya.

NTB Kapital yang rencananya dibentuk mulai tahun ini akan fokus kepada bisnis investasi. Sehingga, Iqbal mengaku tidak perlu membangun pengetahuan sendiri, tetapi memanfaatkan pengetahuan investor yang akan berinvestasi di NTB Kapital.

Sebelum membangun NTB Kapital, BUMD NTB yang kurang sehat seperti PT Gerbang NTB Emas akan dipulihkan terlebih dahulu. Setelahnya, BUMD yang sudah ada seperti PT GNE, PT BPR, dan PT Jamkrida akan bergabung dengan dua BUMD induk, yaitu Bank NTB Syariah dan NTB Kapital.

“Danantara dia mengakomodasi dana yang sudah jalan. Kalau ini kan baru,” katanya.

Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengaku, rencana pembangunan BUMD baru ini sebab pihaknya tidak ingin melakukan penyertaan modal tambahan yang diminta oleh hampir seluruh BUMD milik NTB.

“Daripada kita melakukan penyertaan modal tambahan, mending kita bikin saja satu perusahaan baru,” ucapnya.

NTB Kapital, lanjut Iqbal nantinya akan dikelola oleh orang-orang profesional. Sehingga BUMD ini mampu meningkatkan profit daerah.

Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mulai memetakan beberapa BUMD yang akan berada di bawah Bank NTB syariah dan NTB Kapital. Seperti PT BPR rencananya akan diubah menjadi BPR Syariah untuk bisa berada di bawah naungan Bank NTB Syariah.

“Kan tidak boleh mengintegrasikan syariah dan non syariah. Sehingga nanti diintegrasikan ke sana jadi anak perusahaan,” jelaskan.

Bank NTB Syariah dan BPR nantinya akan berbagi peran. Untuk kegiatan mikro dan ultra mikro akan menjadi bagian BPR. Sementara kegiatan makro menjadi bagian Bank NTB Syariah. “Jadi beda segmen nanti,” pungkasnya. (era)

Gubernur Iqbal Dorong Objek Wisata Hiu Paus sebagai Tujuan Wisata Kelas Dunia

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan sambutan pada Finalisasi Penyusunan Dokumen Awal Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh di Aston Inn, Kamis, 17 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tidak semua daerah atau negara di dunia memiliki objek wisata hiu paus. NTB bersama dengan Provinsi Papua di Teluk Cenderawasih memiliki objek wisata yang langka, yakni objek wisata hiu paus.

Objek wisata hiu paus yang berada di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa ini mesti dikelola dengan maksimal. “Bahkan, harus menjadi objek wisata kelas dunia,” ungkap Gubernur NTB Dr. Hm Lalu Muhamad Iqbal saat membuka kegiatan Finalisasi Penyusunan Dokumen Awal Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh di Aston Inn, Kamis, 17 April 2025.

Selain itu, ungkapnya, sebagai objek wisata yang langka, pengelolaannya harus dilakukan dengan serius dan mampu menghasilkan pendapatan asli bagi daerah dan masyarakat di sekitarnya.

Tidak hanya itu, jika di objek wisata lain memiliki tarif masuk yang murah, Gubernur Iqbal menyarankan tarif masuk ke kawasan objek wisata hiu paus lebih mahal. Dalam hal ini pengelola diminta tidak takut menerapkan tarif mahal. Apalagi jika objek wisata hiu paus ini dikunjungi oleh wisatawan yang berduit.

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini mencontohkan objek wisata balon udara di Turki yang selalu ramai. Bahkan, para pengunjung dari Turki dan mancanegara rela antre beberapa hari untuk naik balon udara ini, meski harus membayar per orang sebesar Rp 4 juta.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar pengelolaan hiu paus di Teluk Saleh ini harus memberikan profit yang besar. Namun, pengelolaan dan penataan objek wisata hiu paus harus serius dilakukan. Bahkan jika perlu di kawasan konservasi ada museum khusus. Termasuk penginapan yang dibangun harus berstandar internasional dan dijual dengan harga kompetitif.

“Dalam mendesain ke depannya, jangan takut menjual mahal Teluk Saleh karena barang ini langka. Jangan sampai barang langka dijual murah – Kita ingin quality tourism,” katanya.

Meski demikian, seluruh kebijakan pengembangan Teluk Saleh harus berlandaskan perspektif ekologis.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan pembangunan kawasan tersebut, termasuk sektor pariwisata, pembangunan desa, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Menurutnya sudah saatnya menyusun sebuah kebijakan yang mempertemukan perspektif pariwisata, perspektif pembangunan desa, perspektif pembangunan infrastruktur, dengan perspektif pembangunan ekologi.

“Dan ini yang saya harapkan. Jadi apapun nanti kebijakan, kebijakan perikanan, kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan pembangunan pariwisata yang terkait dengan Teluk Saleh, harus dengan perspektif ekologis,” harapnya.

Gubernur juga mengimbau agar keuntungan ekonomi dari wisata Teluk Saleh dimanfaatkan untuk mendukung upaya konservasi Hiu Paus, sekaligus mencegah munculnya dampak negatif berupa limbah ekologis (ecological waste).

“Ketika kita mendapatkan keuntungan finansial satu rupiah dari biota ini, maka satu rupiah harus kita investasikan juga untuk memastikan biota ini lestari,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, ST., M.Si., menegaskan komitmen pihaknya yang mendukung harapan Gubernur dalam menjadikan kawasan Teluk Saleh sebagai objek wisata berkelas dunia. Bahkan kegiatan Finalisasi Penyusunan Dokumen Awal Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh di Aston Inn ini merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya mengembangkan kawasan tersebut.

Focal Species Conservation Senior Manager dari Yayasan Konservasi Indonesia (KI) Iqbal Herwata mengatakan kehidupan harmonis antara manusia dengan hiu paus terjadi di Teluk Saleh. Menurutnya dari hasil penelitian yang dilakukan jumlah hiu paus di Teluk Saleh yang terdata sebanyak 110 individu.

Diakuinya, jika melakukan pelacakan satelit dari 24 individu, sekitar 70% hiu paus diam di Teluk Saleh selama bertahun-tahun. “Sehingga keberadaan hiu paus di Teluk Saleh sepanjang tahun. Artinya sangat terbuka luas untuk menjadi hub untuk pengembangan pariwisata dan destinasi kelas dunia, karena hiu pausnya kan bisa ditemukan kapan saja,” terangnya.

Keberadaan hiu paus berpotensi besar untuk pengembangan pariwisata yang berbeda dengan lainnya di Teluk Saleh. Sementara dari sisi ukurannya, populasi di pos kan terbesar kedua di Indonesia setelah Teluk Cenderawasih. “Di Teluk Cenderawasih besar sekali dibandingkan Teluk Saleh yang ukurannya relatif jauh lebih kecil,” terangnya.

Menurutnya jika di tempat lain hiu paus muncul pada musim tertentu, tapi di Teluk Saleh dan Teluk Cenderawasih kemungkinan hiu paus muncul setiap saat cukup besar. Apalagi banyak hiu paus yang tetap berada di kawasan Teluk Saleh. (ham)

Pengusaha Perempuan Khawatirkan Dampak Perang Dagang dan Rencana Pembukaan Keran Impor

0
Indah Purwanti(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus menuai sorotan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), kebijakan ini diprediksi membawa dampak signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Founder Lombok Womenpreneur Club (LWC), Indah Purwanti mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait potensi penurunan daya beli dan perlambatan ekonomi yang akan dirasakan UMKM NTB.

“Secara makro, dampak yang sudah terlihat adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ini kemudian berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ke Amerika,” ungkapnya.

Meskipun sebagian besar UMKM di NTB tidak melakukan ekspor langsung ke Amerika, kebijakan tarif impor ini tetap memberikan efek domino.

“Dari 123 ribu UMKM di NTB, hanya sebagian kecil yang melakukan ekspor ke Amerika, seperti vanili. Namun, kebijakan ini bersifat global, mempengaruhi hubungan dagang dengan banyak negara, termasuk Indonesia,” jelasnya.

Penurunan nilai tukar rupiah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penjualan produk-produk UMKM. Selain itu, wacana pembukaan keran impor oleh pemerintahan mendatang juga menjadi tantangan besar bagi UMKM lokal.

“UMKM NTB harus meningkatkan daya saing produk mereka. Mereka harus mampu bersaing dengan produk-produk impor, terutama di sektor fashion dan makanan kemasan, yang banyak ditemukan di platform seperti TikTok,” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, UMKM NTB disarankan untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi produk. “Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, efisiensi menjadi kunci. Banyak usaha kuliner yang menawarkan terlalu banyak varian menu, sehingga biaya bahan baku membengkak. Mereka perlu fokus pada produk yang paling laris dan mengurangi produk yang kurang diminati,” jelasnya.

Diversifikasi produk juga penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat produk yang tidak terjual. “Produk yang kurang diminati sebaiknya dihentikan sementara waktu. Ini akan membantu meningkatkan omzet dan mengurangi biaya operasional,” tambahnya.

Bagi UMKM yang secara langsung melakukan ekspor ke Amerika, kebijakan tarif impor Trump menjadi pukulan telak.

“Mereka perlu mencari negara tujuan ekspor baru, namun ini membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada UMKM yang terdampak langsung.

“Pemerintah Provinsi NTB, terutama Dinas Perdagangan, dapat memberikan subsidi ekspor, seperti subsidi ongkos kirim. Saya tahu dulu ada program tersebut, tapi saya tidak tahu apakah masih berjalan,” jelasnya.

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM mencari pasar ekspor baru dan menjaga keberlangsungan usaha mereka. “UMKM yang terlibat dalam ekspor langsung membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Mereka membutuhkan subsidi atau bantuan untuk mencari negara tujuan ekspor baru,” tegasnya.

Secara keseluruhan, Founder Lombok Womenpreneur Club menilai kebijakan tarif impor Trump tidak memberikan dampak positif bagi UMKM NTB.

“Saya hanya melihat ego di balik kebijakan ini. UMKM kita harus berjuang lebih keras untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” pungkasnya.(bul)

Kantor Grab di Mataram Didemo dan Disegel

0
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan Grab Car menggelar aksi demonstrasi dan penyegelan kantor Grab NTB di Jalan Selaparang, Kota Mataram(ekbisntb.com.bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan Grab Car menggelar aksi demonstrasi dan penyegelan kantor Grab NTB di Jalan Selaparang, Kota Mataram, pada Kamis, 17 April 2025. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap implementasi program “paket hemat” yang dinilai secara signifikan menggerogoti pendapatan mereka.

Tidak hanya melakukan aksi di depan kantor Grab, para pengemudi dari berbagai penjuru NTB juga melakukan aksi “mati aplikasi massal”. Langkah drastis ini melumpuhkan layanan transportasi online di seluruh provinsi, menyebabkan kekacauan dan keresahan di tengah masyarakat yang sehari-hari mengandalkan kemudahan platform tersebut.

Suasana di depan kantor Grab NTB tampak tegang namun tertib. Para pengemudi yang didominasi jaket dan atribut khas masing-masing platform, menyampaikan orasi. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan dan kritik pedas terhadap kebijakan Grab terbentang di sepanjang jalan.

Danimar, seorang pengemudi online yang menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut, menyampaikan aspirasi rekan-rekannya dengan suara lantang. Ia menuntut agar regulator memberikan sanksi tegas kepada Grab atas dugaan pelanggaran regulasi.

“Kami meminta ketegasan regulator untuk menindak aplikator yang tidak patuh. Potongan biaya aplikasi yang kami alami saat ini jauh melebihi batas maksimal 10 persen yang seharusnya berlaku,” tegas Danimar.

Lebih lanjut, Danimar mendesak penghapusan skema bisnis aplikasi yang dianggap melanggar ketentuan tarif, seperti program “slot hemat” dan “all kilometer hemat”. Menurutnya, skema-skema ini secara sistematis mengurangi pendapatan para pengemudi.

“Skema-skema ini tidak transparan dan sangat merugikan kami. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan jika setiap order dipotong dengan alasan yang tidak jelas?” keluhnya.

Isu overload atau kelebihan jumlah pengemudi di NTB juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Danimar mendesak agar pendaftaran pengemudi online baru di NTB dihentikan sementara waktu.

“Jumlah penumpang di NTB ini terbatas, sementara jumlah driver terus bertambah. Ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan pendapatan kami semakin menurun,” paparnya.

Tuntutan terakhir yang disuarakan oleh para pengemudi adalah peningkatan tarif dasar transportasi online di NTB. Mereka menilai tarif saat ini tidak lagi relevan dengan biaya operasional yang terus meningkat.

“Tarif dasar yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai. Kami butuh penyesuaian agar kami bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga,” tegas Danimar.

Sebagai bentuk kekecewaan mendalam, para pengemudi melakukan penyegelan kantor Grab NTB. Mereka memberikan ultimatum bahwa segel tersebut tidak akan dibuka sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, turut hadir dalam aksi demonstrasi untuk memberikan dukungan moril dan advokasi kepada para pengemudi online. Ia menegaskan bahwa isu tarif dasar merupakan persoalan paling mendasar yang harus segera diselesaikan.

“Tarif dasar ini akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan para pengemudi. Jika tarif dasarnya layak, maka aspek-aspek lain seperti potongan aplikasi dan skema promo yang merugikan bisa diminimalisir dampaknya,” jelas Lalu Wira Sakti.

Ia mengakui bahwa persoalan overload pengemudi juga menjadi perhatian, namun untuk saat ini, fokus utama adalah pada penyesuaian tarif dasar dan penghapusan skema “paket hemat” yang dianggap sangat merugikan.

“Kami memahami kekhawatiran terkait overload, dan itu juga perlu dicarikan solusi. Namun, yang paling krusial saat ini adalah tarif dasar, harga promo yang tidak jelas, dan program ‘slot hemat’ yang secara langsung memotong pendapatan driver,” tegasnya.

Lalu Wira Sakti membeberkan data perbandingan tarif dan potongan aplikasi yang dialami para pengemudi online di NTB. Menurutnya, tarif dasar untuk jarak pendek seharusnya berada di kisaran Rp 10.400 sesuai regulasi, dengan potongan aplikasi maksimal 15 persen. Namun, kenyataannya, para pengemudi di NTB mengalami potongan hingga 30 bahkan 40 persen.

“Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada ketidakadilan yang sangat besar di sini,” ujarnya.

Ia memberikan contoh konkret kerugian yang dialami pengemudi akibat program “paket hemat”. Order penjemputan di wilayah Lembar yang sebelumnya bisa menghasilkan Rp 90.000 bagi pengemudi dari tarif Rp 130.000, kini hanya menghasilkan Rp 60.000 setelah adanya “paket hemat”.

“Ini penurunan pendapatan yang sangat signifikan dan tidak bisa diterima,” tegasnya.

Selain masalah tarif dan “paket hemat”, SPN NTB juga menyoroti praktik “maaf kilometer” yang dianggap merugikan pengemudi Grab Car. Menurut pengakuan para pengemudi, seringkali jarak tempuh yang tertera di aplikasi lebih pendek dari jarak tempuh sebenarnya, dan selisihnya tidak dibayarkan.

“Misalnya, jarak normal 25 kilometer, tapi di aplikasi hanya tertera 22 kilometer. Ke mana selisih 3 kilometer itu? Ini adalah bentuk ketidaktransparanan yang harus dihentikan,” tuntut Lalu Wira Sakti.

Oleh karena itu, para pengemudi menuntut transparansi penuh dari pihak manajemen Grab terkait alokasi dana potongan aplikasi. Mereka berhak mengetahui ke mana saja sebagian besar pendapatan mereka dialirkan.

Kebijakan “paket hemat” yang hanya berlaku di NTB juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengemudi. Mereka menduga kebijakan ini diterapkan secara sepihak dan tidak konsisten. “Kenapa kebijakan ini tidak berlaku di daerah lain seperti Senggigi? Ada apa ini?” tanya salah seorang pengemudi dengan nada curiga.

Para pengemudi menegaskan bahwa implementasi “paket hemat” sejak 14 April lalu telah memberikan dampak buruk yang nyata terhadap kondisi finansial mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan kebijakan ini mengancam mata pencaharian mereka.

Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung cukup lama tersebut, tidak terlihat perwakilan dari pihak manajemen Grab NTB yang menemui para pengemudi untuk berdialog.(bul)