Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 602

TPID Sumut Tertarik dengan Konsep Pengendalian Inflasi NTB

0
TPID Sumatera Utara berkunjung ke NTB untuk belajar sukses mengendalikan inflasi pada 28 - 29 Agustus 2024 (Ekbis NTB/ist)

KEBERHASILAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat meraih tiga penghargaan nasional pada bulan Juni lalu mengundang perhatian dari berbagai daerah, termasuk TPID Sumatera Utara (Sumut).

Pada tanggal 28 – 29 Agustus 2024, TPID Sumatera Utara berkunjung ke NTB untuk belajar sukses mengendalikan inflasi. Sebanyak 31 Peserta TPID Sumatera Utara yang di terdiri dari Wahyu Yuwana (Deputi kepala Perwakilan BI Sumut), Mukrobin (Asisten Direktur), Muqorobin (Kepala Perwakilan BI Siantar), H. Khorium Rijal, ST., M.AP (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang), Ir. Nasrullah (Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Tebing Tinggi), dan Elhidayat Berutu (Asisten II Administrasi Pembangunan dan Umum Kabupaten Pakpak Bharat).

Mereka  juga melaksanakan site visit ke UMKM Mawar Tenun, salah satu UMKM Binaan Bank Indonesia, Klaster Champion Orong Balak Kabupaten Lombok Timur yang disambut langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Juani Taofik, M.AP.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Provinsi NTB dalam mengaga laju inflasi daerah.

Dijelaskan bahwa KPwBI NTB bersama TPID melakukan inisiasi integrasi ekosistem pengendalian inflasi dengan melibatkan klaster pangan binaan yang telah menerapkan budidaya pertanian organik & digital farming dalam hal ini Klaster Padi Sapurata dan bekerja sama dengan offtaker swasta di NTB (Koperasi Mutiara Amanah).

Offtaker dapat melakukan penyerapan komoditas gabah dan/atau beras baik dari klaster secara langsung, maupun dari mitra penggilingan (RMU).

“BI NTB juga secara aktif dan konsisten memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan berbagai program inovasi. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan sehingga dapat mewujudkan inflasi Provinsi NTB yang terkendali pada rentang sasaran 2,5 persn+1 persen” ujar Berry Arifsyah Harahap.

Peningkatan produktivitas masih menjadi kunci terjaganya ketersediaan pasokan di tengah tantangan kondisi cuaca, alih fungsi lahan, dan tingginya permintaan dari luar daerah. Sebagai langkah strategis, telah dilakukan penguatan produksi cabai melalui Pondok Pesantren Thohir Yasin, inovasi bawang merah pada Klaster Binaan Pamali di Bima, serta penggunaan bibit padi varietas unggul gamagora 7 pada Kelompok Tani Remaja Tani.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti turut memaparkan peran pemerintah Provinsi dengan dikeluarkannya aturan terkait pengaturan Gabah Keluar dari Provinsi NTB, dilanjutkan dengan paparan oleh TPID Kabupaten Lombok Barat perihal succsess story dalam melalukan kolaborasi SITEBEL, Ten Ten Tani dan E Kaki.

Paparan penutup oleh TPID Kota Mataram yang menceritakan succsess story program Amalkan KUkuhkan Hasil Asri Teratur Indah dan NYAman (AKU HATINYA) PKK Plus dan rencana optimalisasi Warung Pantasi Mentaraman dalam menjaga kestabilan harga.

Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2024 inflasi NTB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5±1 persen. Tren penurunan harga minyak global pasca puncak tertingginya di tahun 2022 mendorong penurunan tekanan pada kelompok Administered Price (AP). Kondisi cuaca yang lebih stabil, penambahan alokasi pupuk subsidi, dan beroperasinya bendungan baru mendukung produksi tanaman pangan dan terkendalinya kelompok Volatile Food (VF).(bul)

Polres Lobar dan Astra Motor NTB Bersinergi Edukasi “Safety Riding” di SMPN 1 Lembar

0
Polres Lobar dan Astra Motor NTB bersinergi dalam mengedukasi “Safety Riding” di SMPN 1 Lembar (Ekbis NTB/ist)

POLRES Lombok Barat (Lobar) bersama Astra Motor NTB mengadakan kegiatan edukasi Safety Riding di SMPN 1 Lembar pada Kamis 5 september 2024 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa-siswi tentang pentingnya keselamatan berkendara dan etika berlalu lintas.

Pada kesempatan ini, Kanit Kamsel Polres Lombok Barat, Aipda Lalu Farady Rahadian, memberikan materi tentang etika berlalu lintas, dengan penekanan pada tata cara yang benar saat berada di jalan raya. Lalu Faradi menyampaikan pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak dini agar dapat mencegah kecelakaan di jalan.

“Sebagai generasi muda, siswa-siswi harus memahami pentingnya etika berkendara untuk keselamatan bersama,” ujarnya.

Sementara Satria Wiman Jaya, Safety Riding Instruktur dari Astra Motor NTB, turut memberikan materi yang berfokus pada persiapan aman berkendara bagi para siswa yang diantar orang tua atau kerabat tanpa harus membawa motor sendiri ke sekolah. Dalam materinya, Satria menekankan pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar nasional Indonesia (SNI), jaket, sarung tangan, celana panjang  dan sepatu saat berkendara, bahkan ketika hanya sebagai penumpang.

“Yang perlu kita sadari adalah penumpang dan pengendara memiliki risiko yang sama saat terjadi kecelakaan. Jadi yuk gunakan perlengkapan berkendara yang baik” ujar Satria di akhir

Kepala Sekolah SMPN 1 Lembar, Darsiah, S.Pd., M.Pd., mengucapkan terima kasih kepada Polres Lombok Barat dan Astra Motor NTB atas edukasi yang sangat bermanfaat bagi para siswa.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang keselamatan berkendara, sehingga mereka dapat lebih peduli dan bijaksana di jalan raya,” ujar Darsiah.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa-siswi SMPN 1 Lembar yang terlihat sangat aktif dalam sesi tanya jawab. Diharapkan edukasi ini dapat memberikan dampak positif bagi keselamatan lalu lintas di masa depan.(bul)

Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Gelar Khitanan Massal

0
Kegiatan khitanan massal yang di Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok pada Minggu 8 september 2024 kemarin.(Ekbis NTB/ris)

HARIAN Suara NTB dan Radio Global FM Lombok kembali menggelar acara sunatan atau khitanan massal pada Minggu 8 september 2024 kemarin. Kegiatan yang digelar di Kantor Suara NTB Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara Mataram tersebut berlangsung dengan lancar.

Ketua Panitia Kegiatan Zainudin Syafari mengatakan, khitanan massal ini digelar di momentum perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal 1446 hijriah. Ini bagian dari kegiatan sosial untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kantor.

 “Ini kegiatan yang rutin kami lakukan setiap tahun saat memasuki bulan maulid. Ini bagian dari bakti sosial kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kantor,” ujar Zainudin Syafari.

Menurutnya, khitan massal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan, agar anak-anak tersebut dapat mempraktikkan ajaran agama dengan lebih baik.

“Ini ajaran agama yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan sampai generasi sekarang,” tambahnya.

Ia mengatakan, jumlah anak yang dikhitan pada kegiatan kali ini sebanyak 14 orang anak yang berasal dari tiga lingkungan bertetangga yaitu Karang Kemong, Karang Jangkong, dan Gubug Panaraga, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Selain mendapatkan pelayanan khitan secara gratis, para peserta juga menerima paket bingkisan berisi obat-obatan, vitamin dan dana sosial. Keluarga dan masyarakat yang hadir tampak antusias dan bersyukur atas terselenggaranya program ini, yang sangat membantu meringankan beban ekonomi mereka.

 “Selain khitanan massal, kami tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang lainnya untuk menjaga kebersamaan. Kami ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat,” ujarnya.(ris)

APPI : Hati-hati, KTP Dipinjam untuk Pembelian Kendaraan

0
Iwan Hermawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyalahgunaan KTP orang lain juga menyasar ke pembiayaan kendaraan. Kasus pembelian kendaraan yang dibiayai oleh finance secara kuantitatif terus mengalami peningkatan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Iwan Hermawan mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir berkembang modus jual beli Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memuluskan kredit kendaraan yang dibiayai oleh finance. Praktik ini tidak saja mengakibatkan kerugian bagi finance, termasuk kerugian bagi pemilik KTP.

“Ada pihak yang terindikasi membeli/meminjam KTP orang lain, harganya variatif, dari harga Rp2,5 juta, sampai Rp3,5 juta. KTP yang dibeli ini yang digunakan ke finance untuk pembelian kendaraan,” terangnya.

Menurutnya, hampir semua anggota APPI menemukan kasus yang sama, dimana para debitur yang memperoleh pembiayaan kendaraan ternyata menggunakan KTP orang lain.

“Sekarang semakin banyak orang/oknum/organisasi yang menyuruh orang ambil kredit kendaraan bermotor dengan DP (uang muka) + fee pemilik KTP ditanggung oleh mereka. Fee peminjaman KTP berkisar 2,5 juta sampai dengan 3,5jt bisa dikatakan diatas UMR/K.Dari tahun 2021 sampai pertengahan 2024 angka terlapor dan tersangka terus meningkat dari tahun ke tahun(Data Polda NTB),” tambahnya.

Iwan mengatakan, masih banyak masyarakat belum tahu, jika KTPnya dipinjam oleh orang lain untuk ambil kredit atau yang kebanyakan masyarakat tahu hanya atas nama saja, ternyata hal itu bisa dikenakan tindak pidana. Sesuai pasal 35 undang-undang jaminan fidusia dengan sanki maksimal 4 tahun tahanan atau denda Rp100 juta.

”jadi banyak resiko-resiko yang kita hadapi. Kalau di Lombok ini kan dikenal dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), nah ada juga sekarang di APPI itu tindak pidana perdagangan KTP,” kata Iwan sembari berseloroh.

Iwan menegaskan, ulah oknum ini dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pemilik KTP terhadap resiko yang diakibatkan jika kredit tersebut macet. Apalagi dengan harga yang cukup menggiurkan, masyarakat mudah percaya untuk menjadikan KTPnya sebagai jaminan pembiayaan. Padahal, sebagian besar debitur yang menggunakan cara tersebut ujungnya akan masuk dalam daftar Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet.

“Satu bulan awal setoran kredit kendaraan, biasanya lancar. Nah setelah setoran memasuki bulan kedua, mulai bermasalah. Disinilah pemilik KTP baru mengetahui, dan berdalih kendaraannya sudah pindah tangahlah, dan sebagainya,” terangnya.

Jika dikalkulasikan sekitar 1 sampai 3 persen dari total penjualan setiap finance menemukan kasus yang sama setiap bulannya. Jumlah ini semakin bertambah seiring dengan tingginya permintaan masyarakat akan pembiayaan kepemilikan kendaraan sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi daerah.

”resikonya kan jelas, kalau nanti macet si korban ini akan masuk dalam daftar merah System Layanan Informasi Konsumen (SLIK) di OJK. Nah, bagi pelaku ini pidana sesuai dengan undang-undang fidusia pasal 35 dan 36 dengan hukuman yang sudah jelas disebutkan disitu,” tegas Iwan.

Sementara itu untuk meminimalisir kasus ini terjadi, APPI melakukan kerjasama dengan kepolisian daerah NTB untuk mengungkap motif dari para pelaku. Selian itu kepolisian juga berhasil menangkap pelaku melalui kerjasama dengan korban. Bahkan, selama 2023, APPI bersama Kepolisian melakukan proses hukum kepada 16 pelaku di pulau lombok.

”kita kasian kepada korban yang dimanfaatkan ketidaktahuannya oleh oknum-oknum ini. Ya untuk mengantisipasi ini kami sudah sampaikan ke OJK, dan kami akan perbanyak sosialisasi, menggandeng muspika, pemerintah daerah dan banyak pihak agar jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tutup Iwan.(bul)

MGPA Yakin Sirkuit Mandalika Lolos Homologasi FIM

0
Persiapan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menggelar MotoGP (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Persiapan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk menggelar MotoGP di Pertamina Mandalika Internatioal Cicuit mencakup dua aspek utama, yaitu persiapan balapan (Race) dan non-balapan (Non-Race).

Persiapan non-balapan mencakup elemen-elemen seperti parkir, infrastruktur, lokasi acara pendukung, serta hubungan dengan penyewa tenant. Sementara itu, persiapan balapan mencakup segala aspek terkait lintasan, seperti pengecatan, kebersihan, kelistrikan, videotron, tribun, dan elemen lainnya.

“Persiapan balapan adalah yang paling krusial. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal, bahkan mengancam kelangsungan balapan meskipun elemen lain sudah siap,” kata Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria Seperti halnya, pembersihan lintasan, tidak boleh ada kotoran yang dapat mengakibatkan aspal menjadi lincin atau hal lain yang dapat membahayakan pembalap. Begitu pula dengan area kerbs (pinggir lintasan) yang harus dicat dengan warna tertentu dengan jelas agar pembalap bisa melihatnya saat memacu kendaraannya di lintasan.

Selain itu, sistem penerangan, kamera CCTV, dan semua peralatan harus berfungsi dengan sempurna. Semua ini akan diuji saat proses homologasi oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), di mana Sirkuit Mandalika harus memperoleh Grade A agar dapat menjadi tuan rumah MotoGP.

“Meski ini tantangan besar, kami yakin Sirkuit Mandalika akan lolos homologasi FIM. Oleh karena itu, saya selalu memantau langsung setiap detail persiapan, mulai dari sumber daya manusia, alat, bahan, hingga aspek teknis pengerjaan. Marshal yang sudah biasa bekerja di Mandalika Circuit sangat mampu mengerjakan berbagai hal, malah ada beberapa oekerjaan yang tadinya dikerjakan pihak asing malah sekarang 100% dikerjakan Marshal yang semuanya asli NTB. Kami sangat senang dan bangga bahwa mereka mampu mengambil alih berbagai pekerjaan ini,” pungkas Priandhi.(bul)

Sukses Kendalikan Inflasi, TPID Sumut Belajar ke NTB

0
Kunjungan TPID Sumatera ke NTB (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat meraih tiga penghargaan nasional pada bulan Juni lalu mengundang perhatian dari berbagai daerah, termasuk TPID Sumatera Utara yang turut belajar ke NTB.

Pada tanggal 28 29 Agustus 2024, TPID Sumatera berkunjung ke NTB untuk belajar sukses mengendalikan inflasi. 31 Peserta TPID Sumatera yang di terdiri dari Wahyu Yuwana (Deputi kepala Perwakilan BI Sumut), Mukrobin (Asisten Direktur), Muqorobin (Kepala Perwakilan BI Siantar), H. Khorium Rijal, ST., M.AP (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang), Ir. Nasrullah (Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Tebing Tinggi), dan Elhidayat Berutu (Asisten II Administrasi Pembangunan dan Umum Kabupaten Pakpak Bharat) juga melaksanakan site visit ke UMKM Mawar Tenun, salah satu UMKM Binaan Bank Indonesia, Klaster Champion Orong Balak Kabupaten Lombok Timur yang disambut langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Juani Taofik, M.AP.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Provinsi NTB dalam mengaga laju inflasi daerah. Dijelaskan bahwa KPwBI NTB bersama TPID melakukan inisiasi integrasi ekosistem pengendalian inflasi dengan melibatkan klaster pangan binaan yang telah menerapkan budidaya pertanian organik & digital farming dalam hal ini Klaster Padi Sapurata dan bekerja sama dengan offtaker swasta di NTB (Koperasi Mutiara Amanah). Offtaker dapat melakukan penyerapan komoditas gabah dan/atau beras baik dari klaster secara langsung, maupun dari mitra penggilingan (RMU).

“BI NTB juga secara aktif dan konsisten memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan berbagai program inovasi. Hal ini menjadi langkah konkrit dalam menjaga ketahanan pangan sehingga dapat mewujudkan inflasi Provinsi NTB yang terkendali pada rentang sasaran 2,5%+1%” ujar Berry Arifsyah Harahap.

Peningkatan produktivitas masih menjadi kunci terjaganya ketersediaan pasokan di tengah tantangan kondisi cuaca, alih fungsi lahan, dan tingginya permintaan dari luar daerah. Sebagai langkah strategis, telah dilakukan penguatan produksi cabai melalui Pondok Pesantren Thohir Yasin, inovasi bawang merah pada Klaster Binaan Pamali di Bima, serta penggunaan bibit padi varietas unggul gamagora 7 pada Kelompok Tani Remaja Tani.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti turut memaparkan peran pemerintah Provinsi dengan dikeluarkannya aturan terkait pengaturan Gabah Keluar dari Provinsi NTB, dilanjutkan dengan paparan oleh TPID Kabupaten Lombok Barat perihal succsess story dalam melalukan kolaborasi SITEBEL, Ten Ten Tani dan E Kaki, dan paparan penutup oleh TPID Kota Mataram yang menceritakan succsess story program Amalkan KUkuhkan Hasil Asri Teratur Indah dan NYAman (AKU HATINYA) PKK Plus dan rencana optimalisasi Warung Pantasi Mentaraman dalam menjaga kestabilan harga.

Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2024 inflasi NTB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5±1%. Tren penurunan harga minyak global pasca puncak tertingginya di tahun 2022 mendorong penurunan tekanan pada kelompok Administered Price (AP). Kondisi cuaca yang lebih stabil, penambahan alokasi pupuk subsidi, dan beroperasinya bendungan baru mendukung produksi tanaman pangan dan terkendalinya kelompok Volatile Food (VF).

Lintasan Sirkuit Mandalika Dicuci Bersih, Sebelum Pembalap MotoGP Berlaga

0
Kendaraan Road Sweeper(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Jelang balapan MotoGP Mandalika 2024, lintasan Pertamina Mandalika International Circuit mulai dibersihkan, setidaknya ada tiga kendaraan road sweeper yang diterjunkan.

Pembersihan lintasan Sirkuit Mandalika ini sudah dilakukan sejak Rabu, 4 September 2024, ditargetkan tuntas sebelum dilakukan homologasi oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM).

Direktur utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menjelaskan, pembersihan lintasan ini rutin dilakukan sebelum dan sesudah dipakai balapan, terutama menjelang penyelenggaraan MotoGP.

“Kita menerjunkan tiga unit kendaraan untuk membersihkan lintasan sirkuit, dua diantaranya kita datangkan langsung dari Surabaya, satunya lagi merupakan kendaraan hasil modifikasian sendiri,” jelas Priandhi, Jumat, 6 September 2024.

Priandhi menjelaskan, tiga kendaraan Road Sweeper ini memilki fungsi yang berbeda-beda. Kendaraan pertama memiliki fungsi untuk menyemprotkan dan menyikat lintasan.

Kendaraan kedua, berfungsi untuk menyikat dan menyedot kotoran yang berhasil disikat oleh kendaraan pertama.

Kendaraan ketiga memeliki lobang air bertekanan tinggi, berfungsi untuk menyemprotkan air untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang lolos dari mobil pertama dan kedua.

“Ini menjadi salah satu syarat untuk lolosnya homologasi oleh FIM, agar diterima oleh Dorna untuk penyelenggaraan MotoGP,” kata Priandhi.

“Diperkirakan, FIM akan melakukan Homologasi minggu depan, atara hari Rabu atau hari Kamis, untuk itu sebelum hari itu, pembersihan lintasan sudah beres,” tambahnya.

Dijelaskan, saat Homologasi dilakukan, FIM akan memeriksa semua sisi lintasan, hingga sisi yang tekecil.

Permukaan sirkuit dan run off akan menjadi poin utama pemeriksaan yang dilakukan oleh FIM saat dilakukan homologasi.

“Kalau permukaan lintasan licin kerana ada butiran pasir, kotor, masih ada bekas ceceran oli setelah dibersihkan, itu tidak akan diterima oleh Dorna dan dapat menggalakan penyelenggaraan MotoGP disetiap sirkuit yang akan dipakai, termasuk Sirkuit Mandalika ini,” imbuhnya.

Untuk itu, sebelum dilakukan Homologasi, lintasan dibersihkan secara maksimal, agar tidak ada lagi kotoran yang menempel dilintasan.

“Selama beberapa hari ini kita akan melakukan pembersihan berulang-ulang kali hingga lintasan sirkuit benar-benar bersih, sehingga bisa lolos homologasi oleh FIM, dan MotoGP dapat berlangsung di Sirkuit Mandalika,” pungkansya.(bul)

Jelang Maulid, Harga Bahan Pokok Masih Stabil

0
Seorang pedagang sayur di Pasar Pade Angen mengatur barang dagangannya pada, Jumat 6 September 2024. Harga kebutuhan pokok menjelang perayaan maulid Nabi Muhammad SAW relatif stabil. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga kebutuhan bahan pokok dan penting (bapokting) menjelang perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, relatif stabil. Stok barang dipastikan aman, meskipun beras dan telur banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada Jumat 6 September 2024 menjelaskan, kebutuhan beras mengalami peningkatan menjelang perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini terlihat saat menggelar pasar rakyat. Jatah 1 ton diberikan Badan Urusan Logistik (Bulog) Mataram, tidak cukup sehingga diminta penambahan menjadi 1,5 ton. “Jatah satu ton cepat sekali habis saat pasar rakyat,” terang Nida.

Selain beras sebut Nida, kebutuhan lain banyak dibeli adalah telur, gula, dan minyak goreng. Ia bersyukur harga barang pokok masih landai padahal di saat kebutuhan meningkat pasti terjadi kenaikan harga.

Harga cabai rawit Rp25.000 per kilogram. Tomat Rp2.000-Rp3.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih. “Kita bersyukurnya harga masih landai walaupun kebutuhan meningkat,” ujarnya.

Pasca digelar pasar rakyat akan dilakukan survei terhadap kondisi harga barang pokok di pasar tradisional. Pihaknya menggelar lebih awal untuk persiapan masyarakat memenuhi kebutuhan maulid, sehingga perlu diantisipasi untuk menghindari warga berbondong-bondong membeli barang pokok. “Kita hanya mengantisipasi sebelum momen warga mengumpuli bahan. Saat dicari ternyata barang-barang habis di semua retail modern dan pasar,” ujarnya.

Nida mengingatkan warga berbelanja sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Tujuannya agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga barang pokok di pasar.

Di satu sisi, pihaknya telah menghitung transaksi di pasar rakyat mencapai Rp40 juta – Rp50 juta di satu kelurahan. “Rata-rata hasil transaksi di satu kelurahan mencapai Rp40juta-Rp50juta,” demikian sebutnya. (cem)

Royalti Mataram Mall Masih Belum Layak

0
Abd Rachman(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menilai royalti yang dibayarkan oleh pihak Mataram, belum layak. Kalau Pemkot Mataram ingin meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari keberadaan Mataram Mall, maka Pemkot Mataram harus berpikir ulang terhadap nilai royalti atau kerjasama yang dibuat sebelumnya.

‘’Kenapa tidak, Pemkot saja yang membuat mall di situ,’’ katanya kepada Ekbis NTB di Mataram, kemarin. Dengan adanya MPP (Mall Pelayanan Publik) yang mengelola lokasi itu, tentu akan lebih baik untuk meningkatkan PAD dari Mataram Mall. ‘’Coba kita bayangkan kalau Rp350 juta per tahun, dibagi 12 terus rata-rata dibagi 12 kalau secara hitung-hitungan bisnis, kecil sekali,’’ ungkapnya.

Menurut Rachman, nilai Rp350 juta per tahun bisa didapatkan dari retribusi parkir di sana. oleh karena itu, apabila kontrak kerjasama dengan pihak ketiga selesai, Dewan mendorong Pemkot Mataram agar mengelola sendiri. ‘’Kan banyaklah sumberdaya-sumberdaya di Pemkot yang mumpuni untuk mengelola Mall. Bisa dari Dinas Perdagangan maupun dinas lainnnya,’’ sebut dia.

Kalaupun tidak dikelola sendiri, lanjut anggota dewan tiga periode ini, Pemkot Mataram disarankan untuk melakukan lelang pengelolaan Mataram Mall secara terbuka. ‘’Siapa yang sanggup dengan nilai yang besar, itulah yang diberikan tanggungjawab,’’ imbuhnya.

Rachman menegaskan, Pemkot Mataram tidak boleh larut dengan alasan pihak ketiga yang menyetor royalti kecil dengan alasan kalah saing dengan mall milik swasta. Menurut dia, dalam dunia bisnis, masyarakat atau konsumen akan memilih mana yang terbaik bagi mereka.

Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha bagaimana meningkatkan kreativitas, agar produk mereka lebih menarik konsumen. Apalagi Mataram Mall berada di kawasan bisnis Cakranegara. ‘’Dan itu pintu masuk ke Cakranegara,’’ sebutnya.

Pemkot Mataram, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini dapat mengajak para pelaku usaha yang tidak sanggup membeli lahan, untuk menggunakan Mataram Mall sebagai lokasi usaha mereka. ‘’Yang tentunya masing-masing itu harus kreatif. Bagaimana menarik konsumen belanja di tempat mereka, atau mengunjungi Mataram Mall. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan di Mall itu kan bisa kita buat semacam sport center indoor dan lain sebagainya,’’ pungkasnya.

Rachman memberi gambaran sewa toko untuk kawasan Cakranegara berkisar antara Rp50-100 juta per tahun. ‘’Apalagi ini satu mall. Ada berapa toko di sana. Ya tinggal dikalkulasikan saja. Ya tentunya pemerintah di sini tidak sama. Bisa lebih rendah sedikit kan. Jangan terlalu rendah. Karena kami menilai nilai royalti untuk bangunan sekelas mall, itu sangat rendah saat ini,’’ pungkasnya. (fit)

Tingkatkan Pelayanan dan Pendapatan Daerah, Museum Diusulkan Jadi BLUD

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri Provinsi NTB ingin meningkatkan pelayanan dengan melakukan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rencana menjadikan museum sebagai BLUD, ujar Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam, SH., M.H., merupakan sistem yang disarankan oleh undang-undang agar lembaga yang melakukan pelayanan publik itu lebih fleksibel dalam menjalankan sistem pengelolaan layanan yang diberikan.

“BLUD itu kan salah satu sistem yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kita berharap dengan BLUD, museum bisa lebih untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk memberikan keuntungan, ujarnya, Jumat 6 September 2024.

Adanya keuntungan yang diperoleh, tambahnya, pihak pengelola museum bisa memberikan layanan yang lebih baik dan prima kepada masyarakat. “Misalnya kita bekerja sama dengan pihak pihak tertentu untuk membangun satu ruangan mini bioskop. Itu bisa kita kembangkan. Itu hal-hal yang kita sedang tahap persiapan secara regulasi, secara administrasi,” terangnya.

Diakuinya, beberapa waktu lalu, Museum Negeri NTB mengundang pihak Biro Ekonomi Setda NTB dan BPKAD untuk menjelaskan sistem penerapan BLUD. Bahkan, pihaknya sudah membentuk timnya diketuai oleh Kasi Pengkajian dan Perawatan. Nanti hasil kajian tim akan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

Pihaknya menargetkan tahun 2025 BLUD sudah bisa beroperasi. Namun semua itu tergantung dari hasil tim yang melakukan kajian dan penilaian kesiapan, regulasi, SDM dan pengelolaan keuangan. “Kalau belum memenuhi syarat kita perbaiki lagi. Kalau memenuhi syarat, kita siap untuk operasi. Kalau melihat potensi, di museum itu memenuhi target untuk menerapkan BLUD,” ujarnya meyakinkan.

Menurutnya dengan perubahan status BLUD, nanti akan ada peningkatan pendapatan yang signifikan dari museum. Tahun 2022 pendapatan Museum Negeri NTB sekitar 79 persen, namun saat BLUD diterapkan tahun 2025 nanti, pendapatan ditargetkan bisa 158 persen.

“Tahun ini September retribusi dari kunjungan itu sudah di angka 140 persen. Nah, kemungkinan akhir tahun bisa 150 persen,” ujarnya.

“Nanti ada layanan layanan yang bisa kita gunakan misalnya layanan perawatan keris atau benda bersejarah dari logam, itu bisa kita terapkan tarifnya. Terus retribusi tempat praktik bisa dikembangkan,” tambahnya.

Seperti sekarang ini, ujarnya, pihaknya menjalin kerja sama dengan SMKN 5 Mataram untuk galeri. Ke depannya bisa memberikan keuntungan, apalagi ada penyesuaian tarif, setelah BLUD diterapkan.

“Misalnya tarif dinaikkan secara signifikan, tapi dengan nilai wajar. Misalnya sekarang tiket masih Rp2.000. Banyak yang mengatakan itu sudah cukup murah dan ketika melakukan perbaikan karena faktor inflasi dan ekonomi, menjadi Rp5.000, otomatis pendapatan naik menjadi 3-5 kali lipat,” terangnya. (ham)