Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 592

Data BPS, Oknum Travel Agent Diduga Ikut Naikkan Harga Kamar Hotel

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, pengusaha perhotelan melalui Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) berkomitmen untuk tak menaikkan harga kamar hotel di luar ketentuan pada momentum MotoGP 2024 ini. Artinya kenaikan harga kamar mempedomani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tarif akomodasi.

Namun yang perlu diwaspadai yaitu oknum travel agent yang menaikkan harga di luar ketentuan regulasi. Sehingga Pemprov NTB perlu merevisi Pergub tersebut agar ikut mengatur travel agent, sehingga usaha perjalanan wisata ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan kenaikan harga kamar yang sesuai regulasi.

“Karena pada saat MotoGP tahun pertama lalu, travel agent menaikkan harga kamar itu sampai tiga kali lipat. Yang harga Rp1 juta atau Rp750 ribu menjadi lebih dari Rp3 juta. Ini adalah travel agent,”kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik di kantornya beberapa waktu lalu.

Wahyudin mengatakan, pihaknya mengharapkan angka kunjungan ke NTB semakin meningkat dari waktu ke waktu, terlebih saat event besar seperti MotoGP. Namun jika harga kamar hotel terlampau tinggi saat event, penonton dari luar daerah bisa saja menginap di Bali dan datang ke Mandalika saat menonton balapan saja. Usai event, mereka kembali lagi ke Bali dan berbelanja di pulau Dewata.

“Kalau mereka melihat tarif hotelnya yang cukup besar ya, orang akan nginap di Bali dan datang ke sini akan nonton saja. Yang nerima banyak itu di Bali. Pada tahun yang lalu kita survei ya modelnya seperti itu,” kata wahyudin.

Ia mengatakan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) bulan Juli 2024 sesuai dengan data yang dimilikinya meningkat, baik hotel berbintang maupun non bintang. TPK hotel berbintag yaitu di angka 48,65 persen, sementara TPK hotel non Bintang 33,96 persen. Diharapkan TPK yang tinggi ini terus berlanjut hingga September dan Oktober, mengingat saat ini masih dalam suasana hight seasons.

Terkait dengan rata-rata lama menginap, di hotel berbintang masih kurang dari 2 hari atau 1,99 hari di bulan Juli. Sementara rata-rata lama menginap hotel non bintang di bulan Juli hanya 1,69 hari.

“Kita sangat berharap tamu-tamu kita, baik yang menginap di hotel berbintang maupun non bintang bisa lama-lama di NTB, tak hanya satu dua hari, namun lebih lama. Sehingga banyak uang yang beredar di kita yang tentunya akan menumbuhkan UMKM di NTB,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Harus Tegas

Sekretaris  Mandalika Hotel Association (MHA) Rata Wijaya meminta pemerintah daerah harus tegas menyikapi kondisi ini. Karena regulasi sudah ada, yakni Pergub Nomor 9 Tahun 2022 dan tinggal dikawal dan dipastikan dipatuhi. Jangan sampai peraturan yang dibuat hanya sebatas angin lalu saja.

“Kita juga menunggu ketegasan dari pemerintah daerah ketika ada yang menjual seperti itu. Apakah akan ditarik izinnya atau diberikan sanksi tertuliskah. Inikan ndak ada. Makanya kekuatan hukumnya kita pertanyakan,” terang Rata Wijaya.

MHA tidak bisa membendung pengusaha hotel menaikkan tarif, karena masing-masing pengelola hotel memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Karenanya, pihaknya mengembalikan kepada pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk memberikan sanksi tegas jika menemukan adanya fakta pelanggaran atas ketentuan yang ada.

“Karena sifatnya anggota inikan bebas aktif ya. Kita (MHA) juga organisasi non profit yang tidak mengikat pada anggota. Lagi-lagi ini adalah ranahnya dari pemerintah karena yang menerbitkan aturan bukan dari MHA,” jelasnya.

Lebih lanjut Rata mengatakan kalau kemudian yang dipersoalkan harga kamar hotel di lingkar kawasan The Mandalika yang terlalu mahal dan menerapkan kebijakan minimal booking serta minimal long stay, sebenarnya masih batas wajar. Karena pengusaha hotel di lingkar kawasan The Mandalika pasar yang dikejar ialah grup dari rider dan kru MotoGP, bukan penonton umum.

Kalau penonton bisa dipastikan sulit menginap selama seminggu. Apalagi dengan kebutuhan banyak kamar, sehingga pihaknya mengimbau bagi penonton atau wisatawan untuk menginap di luar kawasan The Mandalika. Supaya tidak terkena imbas kebijakan pengelolan hotel tersebut. Dan, memang hotel-hotel di kawasan The Mandalika dikhususkan bagi para kru dan pembalap MotoGP.

“Penonton jangan memaksakan diri harus menginap di kawasan Mandalika saat ajang MotoGP. Sementara banyak kamar hotel lainnya di Mataram, Senggigi maupun di Gili,” imbuhnya.

Sebagai pengelola yang ada hotel di kawasan The Mandalika, MHA mempunyai beban moral untuk mengakomodir kru dan rider MotoGP.

Sejauh ini baik itu dari pihak Dorna, kru maupun rider MotoGP tidak mempersoalkan harga tarif kamar yang mahal tersebut. Karena sebenarnya tarif yang dipasang masih di bawah budget mereka. Soal penyiapan kamar dan akomodasi lainnya juga sudah diatur oleh agensi tersendiri dan tidak dibebankan kepada MGPA ataupun ITDC. (ris/kir)

Menghambat Promosi Pariwisata

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

TINGGINYA tarif kamar hotel memperjelas perhelatan MotoGP Mandalika 2024 dianggap menjadi penghambat untuk mempromosikan pariwisata NTB.

Sebagaimana dikemukakan Ketua Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, di satu sisi, BPPD harus melakukan promosi pariwisata, terlebih pada momentum MotoGP 2024. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar yang dapat menghambat promosi pariwisata NTB.

“Ini dilematis, karena kami ingin perjuangkan pariwisata di NTB ini naik, sementara ada problem-problem seperti ini yang harus kita selesaikan,” ujarnya belum lama ini.

Karena itu, BPPD menurut Sahlan sangat setuju pemerintah daerah menerapkan pajak progresif kepada hotel-hotel yang menaikkan tarif melebihi ketentuan normal.

“Badan Promosi sangat setuju pajak progresif diterapkan agar bisa menstabilkan harga kamar hotel, karena bagaimana pun juga konsumen ingin berwisata dengan biaya terjangkau,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan Badan Promosi Pariwisata pernah meminta pelaku perhotelan untuk menjual kamar dengan harga stabil sesuai dengan Pergub di momen MotoGP ini. Respons dari pihak hotel mengatakan sebagian besar hotel sudah full, jadi tidak bisa diturunkan.  “Mau turunkan bagaimana, kami sudah full,” ungkapnya, menurukan jawaban salah satu hotel.

Meski demikian, pihaknya akan tetap gencar melakukan promosi pariwisata NTB, khususnya promosi MotoGP dengan meyakinkan kepada calon wisatawan bahwa NTB menjual harga kamar hotel secara wajar.

“Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, kita lakukan upaya bagaimana agar promosi bahwa ini adalah harga yang wajar. Tugas kita tetap melakukan promosi dengan harga yang ada, baik itu tiket pesawat, hotel, akomodasi,” demikian Sahlan. (bul)

Mahalnya Tarif Kamar Hotel dan Ancaman Minimnya Penonton MotoGP

By
ekbisntb.com
-
0
Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/dok) dan Firos Nurkalam (ekbisntb.com/ist)

Event MotoGP tinggal hitungan hari. Penginapan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mahalnya tarif kamar hotel jelang MotoGP menjadi kesempatan emas bagi pengelola atau pihak tertentu dalam menarik keuntungan. Namun, apa yang dilakukan ini akan membuat penonton yang maniak dengan balapan motor ini akan memilih menonton ke Sepang Malaysia. Apalagi jarak waktu penyelenggaraan hanya sebulan di Sirkuit Mandalika.

PENGINAPAN merupakan salah satu elemen penting yang harus siap. Penginapan yang berupa hotel, homestay, losmen hingga rumah-rumah warga. Begitu juga saat event berskala internasional, seperti halnya MotoGP di Sirkuit Mandalika, Jumat 27 September 2024 hingga Minggu 29 September 2024 mendatang.

Sejumlah tamu sedang mengurus administrasi untuk menginap di salah satu hotel di Senggigi. (ekbisntb.com/ist)

Namun, masalah penginapan ini masih jadi permasalahan, terutama masalah tarif kamar yang cukup “memberatkan” calon konsumen. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap minat penonton dari luar daerah untuk datang.

Selain itu, mahalnya tarif tiket pesawat juga akan membuat penonton yang selama ini maniak dengan MotoGP lebih memilih menonton dari layar kaca. Atau setidaknya memilih menunda menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika dengan memilih menonton MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Inilah yang harus dipikirkan oleh semua stakeholder agar memikirkan dampak jika terlalu tinggi menaikkan harga kamar hotel. Adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi harus dijadikan patokan dalam menerapkan harga kamar hotel mesti dijadikan acuan.

Pergub ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat event internasional. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi zonasi tarif usaha jasa akomodasi, Batas atas tarif usaha jasa akomodasi. Penyelenggaraan usaha jasa akomodasi serta pembinaan dan pengawasan.

Penetapan zonasi tarif usaha jasa akomodasi sesuai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah(KSPD) Provinsi NTB. Penetapan batas atas tarif jasa usaha akomodasi pada event internasional dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan event internasional dan  zonasi sesuai dengan KSPD Provinsi NTB.

Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi utama kegiatan paling tinggi 3 kali dari tarif normal. Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi sub utama kegiatan paling tinggi 2 kali dari tarif normal. Batas atas tarif usaha jasa akomodasi pada lokasi penyangga kegiatan paling tinggi 1 kali dari tarif normal. Terhadap pihak yang melanggar Pergub ini, pemerintah harus memberikan sanksi.

Bagi manajemen hotel tidak ingin disalahkan dengan persoalan yang terjadi sekarang ini.  Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan hotel sebagai ‘’kambing hitam’’ jelang MotoGP Mandalika 2024.

“Jangan sampai gara-gara penjualan tiket MotoGP rendah, kemudian hotel jadi kambing hitam, karena harga hotel tinggi, jadinya penonton MotoGP berkurang. Jangan sampai seperti itu,” ujar Wolini.

ITDC selaku BUMN pengelola KEK Mandalika memiliki hotel, yaitu Pullman. Menurut Wolini, seharusnya tarif hotel Pullman juga harus dicek dan dijadikan percontohan. Walaupun secara peraturan gubernur, kenaikan tarif hotel diperbolehkan sampai 3 kali lipat dari harga normal untuk ring I (Lombok Tengah), dua kali kenaikan untuk ring II (Mataram dan Lobar), dan satu kali kenaikan untuk daerah ring III (Lombok Utara).

Wolini menambahkan, setiap kali perhetalan MotoGP, harga kamar hotel selalu menjadi perdebatan. Padahal Pergub Nomor 9 Tahun 2022, sudah berjalan tiga kali penyelenggaraan MotoGP di tahun 2024 ini.

“Sudah sampai tiga kali (tiga tahun) penyelenggaraan MotoGP, kenapa masih saja ribut soal tarif hotel. Kalau sudah tahu persoalannya, kenapa tidak ditangani, bila perlu amputasi yang menjadi sumber penyakitnya,” tegasnya.

Sebagaimana ketentuan dalam Pergub, kenaikan tarif hotel saat MotoGP menurutnya sah-sah saja. Sepanjang, kenaikannya masih berada pada batas yang ditentukan. Wolini juga tidak menampikkan, jika ada oknum-oknum hotel yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga setinggi-tingginya, harusnya ditertibkan.

“Tapi dalam Pergub ini hanya mengatur soal batas kenaikan tarif hotel saat MotoGP. Tidak diatur soal sanksi bagi yang melanggarnya,” katanya.

Menurutnya, persoalan ini harus dibedah jauh-jauh hari sebelum digelarnya balapan supaya tidak menjadi persoalan terus menerus saat event.  “Saya setiap ada pertemuan selalu sampaikan ini, cuma tidak digubris. Sekarang setelah ada kamar hotel tinggi, dibilang aji mumpung dan lain sebagainya. Padahal, ini persoalan dari tahun ke tahun, tapi tidak juga selesai sampai tahun ketiga ini. tidak ada persoalan lain kayaknya,” tambahnya.

Karena itu, dari sebelum-sebelumnya, PHRI juga meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) No 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi juga mengatur sanksi, dan menertibkan siapa saja pihak-pihak (broker) yang terlibat dalam menaikkan tarif hotel saat MotoGP di Mandalika.

Begitu juga pengusaha hotel di kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) menaati aturan terkait batas bawah dan batas atas harga kamar selama perhelatan MotoGP nanti. Mereka tidak memanfaatkan situasi dengan menjual kamar dengan harga tak wajar. Hal ini diharapkan tidak sebatas bagi pelaku hotel, namun semua pihak dan sarana transportasi. termasuk tiket pesawat diatensi pemerintah agar tidak mahal.

Director of Sales Aruna Senggigi Resort and Convention Firos Nurkalam menerangkan,  harga kamar yang dijual Hotel Aruna sesuai zona 3. “Dari tahun ke tahun Aruna Senggigi selalu menaati peraturan dan kesepakatan mengenai harga. Kami berharap juga untuk pihak-pihak lain tidak hanya dari jasa penginapan saja namun juga dari semua pihak dapat bekerja sama agar gelaran event MotoGP ini bisa berjalan lancar dan animo wisatawan terus naik,” katanya, Minggu 22 September 2024.

Pihaknya berharap agar penegakan aturan batas bawah dan batas atas, tidak hanya terbatas pada harga penginapan saja namun juga sarana transportasi (tiket pesawat dan lain-lain) dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk hotel, lanjutnya, mengenai harga sudah diatur juga oleh Topotels Hotels dan Resorts sebagai operator Aruna Senggigi. Pihaknya mensinkronkan antara harga yang diterapkan oleh hotel operator dan harga yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

Langkah ini perlu dilakukan agar gelaran event di NTB pastinya membawa dampak bagi NTB juga. Ia tak ingin terjadi pengunjung lebih memilih menginap di Bali dibanding Lombok karena persoalan harga kamar dan tiket ini. “Sangat disayangkan apabila tamu justru malah menginap di Bali,” tukasnya.

Hal senada disampaikan General Manager Holiday Resort I Ketut M Jaya Kusuma. Pihaknya  memberlakukan harga kamar sesuai dengan zona 3. Dijelaskannya, ambang batas kenaikan harga hotel diatur sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Untuk zona ring 1 dapat menaikkan harga tiga kali lipat, ring dua bisa naik dua kali lipat. Sedangkan ring tiga seperti wilayah Senggigi hanya dapat menaikkan 1 kali lipat dari harga normal. “Kami patokkan harga normal itu dari publish rack rate masing-masing hotel,” jelasnya.

Menurut Ketua Senggigi Hotels Association (SHA) ini, kenaikan harga kamar hotel pasti akan selalu ada. Namun angka kenaikan harga tetap mengikuti Pergub atau imbauan pemerintah.“Saya pikir wajar ketika demand tinggi,” kata Ketut.

Lain halnya dengan General Manager Lombok Astoria Hotel Saeno Kunto, jika pihaknya berupaya menjaga agar tamu -tamu yang menginap di zona 2, seperti hotel yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat tidak berat terhadap biaya penginapan selama menonton MotoGP.

Diakuinya, dalam menjual kamar hotel tidak melibatkan pihak ketiga (broker). Pihaknya juga berusaha memberikan pelayanan maksimal terkait masalah harga kamar hotel. Dalam hal ini, pihak manajemen hotel langsung berkomunikasi dengan pihak pemesan (business to costumer), sehingga bisa menghindari adanya penerapan harga yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

“Jadi kami direct selling. Jadi kami, business to costumer (B to C) Tidak ada business to business (B to B). Kami menghindari jualan seperti itu, kenapa? Dari tahun ke tahun tidak pernah jualan B to B, tapi langsung B to C. Kalau business to business khawatir timbul lonjakan harga yang luar biasa, sehingga itu bisa menjadi atensi penggemar MotoGP,” terangnya.

Disinggung terkait tingkat pesanan kamar hotel jelang MotoGP, diakuinya hingga saat ini sudah 80 persen. Sementara 20 persen kamar hotel yang masih belum di-booking masih menunggu konfirmasi dari salah satu BUMN di Jakarta untuk menginap saat event MotoGP berlangsung. (bul/her/ham)

Kadispar NTB Siap Carikan Kamar Hotel Penonton MotoGP

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaludin (ekbisntb.com/era)

KEPALA Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaludin, S.Sos., M.T mengatakan pihaknya bersama  Dispar Kabupaten/Kota siap mencarikan kamar hotel bagi penonton MotoGP yang merasa kesulitan mencari kamar hotel dengan harga normal.

Menurutnya, masih banyak tersedia kamar hotel di kawasan ring 2, dan 3, yaitu Mataram, Senggigi dan KLU. Harga kamar hotel cenderung normal, yaitu menaikkan harga sesuai Pergub yaitu dua dan satu kali lipat.

Ia mengaku bahwa pihaknya telah menanyakan para GM hotel terkait dengan isu kenaikan harga kamar ini. Didapatkan bahwa harga kamar hotel di kawasan Mataram dan Senggigi banyak yang tidak menaikkan harga kamar hotel.

“Ayo siapa yang bingung cari kamar hotel, kami bantu. Dinas Pariwisata siap membantu penonton yang tidak dapat kamar hotel di Mataram,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 22 September 2024.

Menurutnya, upaya bantuan ini sebagai bentuk antisipasi agar Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tidak dikambinghitamkan terkait permasalahan harga kamar hotel. “Intinya kalau mau nonton sehari, dua hari, tiga hari, di Mataram aja nginapnya. Jangan di Mandalika, itu kan tempat pembalap,” katanya.

Diketahui, sampai dengan hari ini, okupansi kamar hotel di Mataram masih 60 persen. Artinya,masih banyak kamar hotel yang tersedia di Kota Mataram.

Jamal membenarkan bahwa di kawasan Mandalika, kamar hotel memang sudah tidak tersedia karena sudah di-booking jauh-jauh hari oleh para riders dan pihak Dorna. Sehingga, ia mengimbau kepada seluruh penonton MotoGP untuk menginap di Mataram, dan Senggigi.

“Yang berbintang maupun non bintang di Mandalika sudah penuh. Kalau mau yang murah-murah ada homestay,” lanjutnya.

Adapun diketahui bahwa Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk Satgas untuk antisipasi tingginya kamar hotel. Namun, sampai saat ini, belum ditemukan aduan terkait tingginya harga kamar hotel ini. Sehingga, menurutnya harga kamar hotel menjelang MotoGP ini masih normal, kecuali di kawasan Mandalika yang memang sudah penuh.  (era)

“Anti-ribut” Tarif Penginapan MotoGP, GHA KLU Sarankan MGPA Jual Bundling Tiket

By
ekbisntb.com
-
0
 Lalu Kusnawan (ekbisntb.com/dok)

GELARAN Moto GP yang menjadi kalender tahunan di Indonesia – khususnya di NTB, semestinya dapat berjalan tanpa polemik. Terlebih, yang “diributkan” selalu terkait tiket penginapan yang belakangan terkesan diframing menjadi penyebab tak maksimalnya tiket penjualan MotoGP.

Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kabupaten Lombok Utara, Lalu Kusnawan, Minggu 22 September 2024 menegaskan, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara utama event MotoGP sedianya bisa merangkul seluruh elemen pengusaha untuk suksesi kalender event internasional tersebut. Misalnya, mengubah pendekatan pemasaran dengan menggabungkan beberapa layanan menjadi satu unit produk, sehingga penjualan ke konsumen bisa lebih hemat dibandingkan dengan menjual secara terpisah.

“Harusnya begitu, kenapa tidak bundling, tiket pesawat, transportasi kendaraan, tiket MotoGP plus penginapan, termasuk mungkin libur ke Gili” kata Kusnawan kepada Ekbis NTB, akhir pekan kemarin.

Hanya saja, usul tersebut menurut dia, bergantung pada MGPA. Bundling bukan tidak mungkin dilakukan kendati di sisi lain, travel agent merasa ruang geraknya merasa dipersempit.

Kusnawan menyadari, banyak elemen yang terlibat di lingkar MGPA. Supporting tidak hanya dari hotel, tetapi juga agen perjalanan dan restoran. Penyamaan persepsi tersebut sangat bisa disatukan oleh pemerintah. Namun menjadi tidak fair, jika hanya satu elemen yang terus menjadi sorotan.

“Sekarang MGPA selalu soroti harga kamar, itu terus diframing. Satu sisi dia tidak mau disalahkan, kenapa tiket sedikit terjual karena anggapan tarif hotel mahal.  Tapi pertanyaannya, kenapa tidak dari awal kita diajak oleh MGPA,  apalagi ini event tahunan dan tahun ini yang ketiga. Idealnya cukup sekali penyelenggaraan menjadi pelajaran untuk selanjutnya dibenahi,” sambung Kus.

Tak Ansih Pergub, Tapi Hukum Pasar

Event internasional sekelas Moto GP merupakan tontonan eksklusif bagi pecinta si kuda besi. Terlebih tidak semua negara menjadi lokasi penyelenggara. Hadirnya di Sirkuit Mandalika, tentunya menjadi magnet tersendiri bagi seluruh elemen usaha, baik penerbangan, perhotelan, restoran, transportasi darat, laut, hingga usaha kecil yang dikelola masyarakat.

Ibarat sebuah usaha perdagangan, transaksi yang terjadi pada momen tersebut kerap mengacu pada hukum pasar. Namun di sisi lain, Pemprov NTB pada tahun 2022 lalu, sejatinya telah mengatur batas maksimum kenaikan harga khususnya kamar hotel. Jasa akomodasi dibolehkan naik dengan format 3x lipat, 2x lipat dan 1x lipat untuk klasifikasi wilayah ring 1, ring 2 dan ring 3.

“Untuk Tim dan Pembalap, tentu link langsung ke pihak hotel terdekat. Tidak bisa juga dipunish, dengan mengecek satu dua hotel, dipastikan semua mahal. Kita searching di area kita, homestay tarif Rp 500 ribu, masih banyak yang kosong,” jelasnya.

Ia menyambung, sebagai tontonan untuk kalangan menengah ke atas, sebenarnya aspek penginapan sudah clear. Konsumen hanya tinggal memilih opsi untuk mencapai Mandalika, apakah melalui jalur udara, laut ataukah darat.

Sebaliknya, iya meminta agar Pemerintah dan MGPA juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha kalangan perhotelan. Manejemen cenderung menaikkan sisi suplai mengikuti naiknya permintaan.

“Bisnis hotel bukan bicara Yayasan Sosial. Supplier naik harga karena demand bertambah. Penyebabnya banyak, yang biasanya butuh sayur 1 kilo jadi 5 kilo umpama, atau tenaga kerja yang tadi 1 orang, tambah jadi 2 orang, karena yang kita layani juga banyak,” tegasnya.

 Ratusan ribu penonton yang hadir saat event Moto GP berlangsung tak melulu menjadi magnet okupansi pariwisata bagi kabupaten penyokong seperti Lombok Utara. Gelaran yang dilakukan pada bulan September dan Oktober, bertepatan dengan high season khususnya di Tiga Gili. Bahkan, jika dibandingkan dengan kenaikan harga okupansi di ring 1 dan ring 2, tiga Gili yang berada di ring 3, sudah lebih dulu menyesuaikan tarif sesuai dengan permintaan pasar. “Gili tidak usah disebut, September sudah high season. Kalau Moto GP dampak kecil, boleh dibilang tidak ada,” ungkapnya.

Kus menegaskan, mulai bulan Agustus, manajemen perhotelan di 3 Gili sudah secara otomatis memasang tarif lebih tinggi dari harga normal. Kenaikan ini pun didaari oleh banyak variabel, seperti permintaan akan logistik (konsumsi), tenaga kerja, dan kebutuhan operasional lainnya.  “Jadi, kalaupun Pergub direvisi untuk tahun depan, jangan hanya jasa penginapan saja yang dikontrol, akomodasi lain juga agar diawasi,” tandasnya. (ari)

Bank NTB Syariah Gelontorkan Rp5 Miliar untuk Kontingen NTB pada PON XXI Aceh-Sumut

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Pusat Bank NTB Syariah(ekbisntb.com/bul)

Medan (ekbisntb.com) – Sukses Kontingen NTB mendulang 16 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tidak lepas dari kiprah Bank NTB Syariah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi NTB ini menggelontorkan Rp5 miliar dukungan anggaran untuk untuk persiapan, dari pra PON, hingga PON.

Secara keseluruhan, Kontingen NTB berhasil memboyong 16 Medali Emas, 17 Medali Perak, dan 20 Medali Perunggu. Pencapaian medali emas ini menjadi rekor tertinggi pencapaian Kontingen NTB pada PON selama ini.

Bank NTB Syariah tidak hanya memberikan dukungan materil, Direksi Bank NTB Syariah juga turut langsung ke arena PON di Medan, Sumatera Utara mendampingi Pj. Gubernur NTB, Dr. Hassanudin beserta rombongan Pemprov NTB untuk menyemangati kontingen NTB.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo turut menyampaikan selamat atas pencapaian Kontingen NTB saat penutupan resmi PON Aceh-Sumut Jumat malam, 20 September 2024, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

Kukuh menyampaikan, sebagai bagian dari pemerintah daerah, Bank NTB Syariah berkewajiban juga berkontribusi mendukung kontingen PON NTB. Untuk mengikuti PON XXI Aceh-Sumut, Bank NTB Syariah memberikan kontribusi berupa penyediaan dana pelaksanaan.

Dana sebesar Rp5 miliar dialokasikan untuk mendukung persiapan sebelum mengikuti PON, hingga PON. Untuk Pra PON, Bank NTB Syariah mendukung konsumsi selama pelaksanaan Pelatihan Daerah (Pelatda).

Penyediaan dana juga dialokasikan untuk pemberangkatan kontingen, perlengkapan kontingen, dan kebutuhan lainnya. Proses penyediaan dana, menurutnya dilakukan secara bertahap. Tergantung kepada peruntukannya.

“Dan kami tidak memberikan dana dalam bentuk tunai. Kami membayarkan kepada vendor-vendor yang telah ditunjuk. Misalnya untuk konsumsi, kami bayarkan kepada cateringnya yang telah ditunjuk. Begitu juga transportasi, kami bayarkan kepada maskapai. Begitu juga perlengkapan, kami bayarkkan kepada toko yang menyediakan perlengkapannya,” jelas Kukuh.

Ditegaskannya kembali, mengapa Bank NTB Syariah sangat mendukung dalam PON 2024 ini? Bank NTB Syariah menurutnya tetap berkontribusi ke daerah, selain memberikan dividen (keuntungan) secara bisnis kepada daerah, bank daerah ini juga ingin tetap berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang notabenenya dapat membawa nama baik daerah, dan bangsa.

“Karena dengan keberhasilan kontingen NTB dalam PON 2024 ini, otomatis akan membawa nama baik NTB dari sisi olahraga, selain dapat berdampak kepada sektor pariwisata NTB,” tambahnya.

Harapannya, kedepan tidak hanya Zohri, Ziggi, dan lainnya yang terus mengharumkan nama daerah. Tetapi atlet-atlet lainnya, juga akan memperkuat nama NTB di kancah nasional dan internasional. Jika pembinaan atlet akan terus dilakukan secara serius dan konsisten, Kukuh meyakini, akan banyak lagi atlet-atlet NTB yang akan bermunculan hingga pentas dunia.

Bank NTB Syariah juga saat ini membina cabang olahraga voli. Lima atlet binaannya juga turun memperkuat tim voli pasir NTB yang menjadi salah satu penyumbang medali emas PON XXI. Tahun 2028, NTB akan menjadi tuan rumah PON XXII. Karena itu, NTB juga harus Bersiap-siap lebih awal mempersiapkannya.(bul)

Dualisme Kadin Indonesia, NTB Solid Dukung Anindya Bakrie

By
ekbisntb.com
-
0
Dari paling kanan bawah, H. Faurani, Ketua Kadin NTB, Anindya Bakrie, Ketua Kadin terpilih, dan H.L.Akram Wirahady, paling kiri beserta pengurus Kadin NTB saat Munaslub Kadin Indonesia yang menghasilkan kesepakatan menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Indonesia Periode 2024-2029 (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Induk organisasi pengusaha Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa tantangan dualisme kepemimpinan.

Kadin periode 2021-2026 yang dipimpin Arsjad Rasjid dimisioner melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Sabtu 14 September 2024.

Lebih dari 50 persen pemilik hak suara dalam Munaslub secara aklamasi menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin 2024, hingga 2029. Meskipun Kadin kubu Arsjad tetap mempertahankan diri sebagai Kadin yang sah dan tengah menempuh jalur hukum.

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pengurus Kadin di Indonesia meminta Ketua Kadin Arsjad untuk mengundurkan diri setelah ditunjuk menjadi ketua tim Pemenangan Ganjar – Mahfud pada Pilpres 2024. Desakan mundur tidak digubris, sehingga memicu digelarnya Munaslub.

Lantas dimana posisi Kadin NTB?
H.L.Akram Wirahady, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin NTB menegaskan, sangat solid mendukung dan mengakui Ketua Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie. Menurutnya, proses Munaslub Kadin sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.

L. Akram mengatakan, Kadin NTB adalah salah satu inisiator Munaslub dan mendukung Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin.

“Bahkan kami menempatkan tim berbulan – bulan di Jakarta untuk membantu semua proses Munaslub,” katanya.

Saat dilakukan Munaslub, dari 35 Kadin di Indonesia yang berhak memberikan suara, 28 daerah, ditambah anggota dewan kehormatan yang terdiri dari asosiasi pengusaha lainnya sepakat menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua Kadin. Artinya, diatas 60 persen suara menginginkan penggantian Ketua Kadin dan menyepakati Anindya Bakrie sebagai ketua baru.

Lalu Akram menyebut kembali sejarah bagaimana pada pemilihan Kadin sebelumnya antara Arsjad dan Anindya Bakrie.

“Bahkan pada saat pemilihan Ketua Kadin sebelumnya lebih parah situasinya. Para Ketua Kadin dipanggil oleh aparat untuk dimintai keterangan. Dan saat itu kemudian, kami akhirnya legowo Arsjad dipilih jadi ketua. Nah sekarang, ada Munaslub Arsjad harus legowo juga. Sudah secara aklamasi mendukung Anindya Bakrie,” tambahnya.

Konsolidasi dengan sejumlah menteri bahkan sudah dilakukan oleh Ketua Kadin Anindya Bakrie, pasca penunjukannya sebagai ketua Kadin Indonesia. Secara hukum, penetapan Anindya Bakrie juga Tengah berproses di Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, Kadin Indonesia tengah mempersiapkan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) dan merancang struktur organisasi Kadin yang baru. Ketua Kadin NTB, H. Faurani yang dikenal sangat dekat dengan Anindya Bakrie juga disebut-sebut akan mengisi salah satu jabatan strategis di kepengurusan Kadin Indonesia yang baru.

“Kemungkinan H. Faurani akan ditarik jadi Wakil Ketua Kadin pusat. Yang mengisi ketua Kadin NTB nantinya tentu tergantung penunjukan, apakah Plt sampai periode kepengurusan selesai, atau dilakukan Musda luar biasa untuk menentukan kepengurusan yang baru, kita lihat saja nnti,” demikian Lalu Akram.(bul)

Jelang MotoGP Mandalika, Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Stok BBM Lima Kali Lipat

By
ekbisntb.com
-
0
pasokan energi selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perhelatan balap MotoGP akan kembali hadir di Pertamina Mandalika International Circuit pada 27-29 September 2024 mendatang.

Antisipasi antusiasme peningkatan penonton dan wisatawan, Pertamina Patra Niaga menambah stok BBM di wilayah Lomboh hingga lima kali lipat rata-rata konsumsi normal.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pihaknya menjamin pasokan energi selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 mendatang dalam keadaan aman.

“Semua sarana fasilitas di supply point tersebut dalam kondisi prima. Untuk kebutuhan BBM di Lombok akan disuplai dari Integrated Terminal Ampenan dengan total kapasitas terminalnya sebesar 40.034 kilo liter (kl). Kita jaga ketahanan stoknya hingga 5x lipat konsumsi normal untuk semua produk BBM,” tutur Heppy

Heppy melanjutkan , selain Integrated Terminal Ampenan, BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat juga disuplai dari Terminal BBM Bima dan Badas di Sumbawa.

“Bahkan kami juga menyiapkan Modular Pertashop di dalam sirkuit dengan Produk Pertamax Turbo yang dapat digunakan untuk operasional penyelenggara maupun operasional team MotoGP,” lanjutnya.

Tidak hanya BBM, Pertamina Patra Niaga juga menjamin stok Avtur dalam kondisi aman. Avtur di suplai dari 2 Terminal BBM Aviasi yaitu di Bandara International Lombok (BIL) dan Salahudin.

Terpisah Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti menambahkan dikarenakan terdapat tambahan penerbangan baik cargo maupun penumpang, Pertamina Patra Niaga akan memastikan suplai avtur pesawat terbang tercukupi dengan mempersiapkan penambahan stok untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi avtur selama perhelatan lomba balap motor tersebut berlangsung.

“Selama 10 hari dari 22 September – 1 Oktober 2024 permintaan avtur diproyeksi akan mengalami kenaikan lebih dari 76% atau sebesar 176 kl dari normal harian 100 kl, Sehingga kami lakukan antisipasi dengan menambah stok BBM sebesar 150%,” tutur Aji.

“Sedangkan untuk BBM transportasi darat, Pertamina akan melakukan build up stok BBM sebanyak 60% lebih di SPBU, dikarenakan terdapat proyeksi peningkatan konsumsi sebesar 26% persen atau sebesar 2.561 kl dari rata-rata normal harian sebesar 2.033 kl. Hal tersebut dilakukan karena jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih pada saat perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia nanti diprediksi akan meningkat. Terminal BBM Ampenan akan melakukan penambahan mobil tangki spot charter dan jam layanan operasional ditambah 2 jam lebih awal pada pukul 04.00 WITA,” tambah Aji.

Aji juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran secara nontunai untuk mempercepat antrian pengisian BBM.

Saat ini di Lombok terdapat jalur khusus pembayaran nontunai MyPertamina line untuk mempercepat pelayanan dan memangkas antrian.

“Untuk LPG sendiri diperkirakan terdapat kenaikan konsumsi sebesar 54,6% dari rata-rata konsumsi normal harian 443,1 MT. Untuk LPG juga kita lakukan penambahan stok sebesar 54,6% dari normal harian untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi di sektor kuliner,” tutup Aji.

Untuk mendukung kemeriahan event MotoGP di Mandalika, Pertamina memberikan promo menarik dengan pembelian tiket di aplikasi MyPertamina dengan Promo Hot Seat Ticket dengan Discount Up To 70%. Periode promo ini berlaku dari 19 sampai dengan 26 September 2024.(bul)

NTB Optimalkan Pengembangan Pariwisata dan Industri Pengolahan

By
ekbisntb.com
-
0
H.Iswandi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB telah menyusun arah pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun dengan menitikberatkan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata dan industri pengolahan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan NTB memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan.

“Ketika mentransformasi ekonomi menuju non tambang, maka pariwisata harus menjadi pilihan atau prioritas,” ujarnya dalam penyataan di Mataram, Jumat 20 September 2024.

Iswandi mengatakan, NTB pernah memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang sangat baik saat angka kunjungan wisatawan ke daerah itu mendekati angka 4 juta orang.

Pada 2019, jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB mencapai 3,70 juta orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 2,15 juta orang dan wisatawan nusantara mencapai 1,55 juta orang.

Adapun nilai kontribusi pariwisata saat itu berupa akomodasi dan makan-minum mencapai Rp2,68 triliun. Menurut Iswandi, NTB perlu melihat Bali di mana roda perekonomian Pulau Dewata itu digerakkan oleh sektor non tambang, yakni pariwisata.

Pada 2019, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai 16,82 juta orang dengan nilai kontribusi pariwisata terhadap ekonomi sebesar Rp58,69 triliun.

“Ketika NTB ingin meningkatkan kontribusi non tambang, maka NTB (juga) harus memacu industri pengolahan,” kata Iswandi. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa penguatan industri pengolahan berkorelasi dengan angka kemiskinan yang rendah, seperti yang terjadi di Jawa dan Sulawesi.

Bappeda NTB menyadari meski NTB memiliki pertumbuhan tambang yang tinggi, akan tetapi tingkat kemiskinan turun sangat lambat.

Pada 2023, kontribusi industri pengolahan di NTB tercatat hanya sebesar 3,86 persen. Jumlah itu kalah jauh dengan kontribusi industri pengolahan di Sulawesi Selatan yang mencapai 12,85 persen, sedangkan kontribusi industri pengolahan di Jawa Timur menembus angka 30,54 persen.

“Industri pengolahan dari sektor non tambang mempunyai potensi yang sangat strategis untuk mempercepat inklusifitas pertumbuhan ekonomi NTB di masa mendatang,” pungkas Iswandi.

Dalam 20 tahun ke depan target rasio pertumbuhan domestik regional bruto atau PDRB industri pengolahan Nusa Tenggara Barat adalah 7,66 persen pada tahun 2025, lalu naik satu kali lipat menjadi 14,44 persen pada tahun 2034, dan menjadi 21,27 persen pada tahun 2045 mendatang. (an)

Selain Berparade, Pembalap MotoGP akan Tanam Pohon di Area Sirkuit Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Area Sirkuit Mandalika yang direncanakan akan ditanami pohon oleh para pembalap MotoGP pada 26 September 2024 mendatang. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah kegiatan non race (selain balapan) bakal dilakoni para pembalap sebelum berlaga di ajang MotoGP seri Indonesia, 27-29 September 2024 mendatang. Selain akan berparade untuk menyapa masyarakat dan penggemar balap di Kota Mataram, para pembalap MotoGP juga akan melakukan aksi peduli lingkungan, berupa penanaman pohon di area Sirkuit Mandalika. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan dari para pembalap MotoGP dalam mewujudkan kawasan Sirkuit Mandalika sebagai kawasan hijau dan ramah lingkungan.

Hal itu selaras dengan semangat yang diusung Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dalam mengembangkan kawasan The Mandalika dengan mengedapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di mana saat ini ITDC tengah gencar melakukan penghijauan di kawasan The Mandalika, termasuk area Sirkuit Mandalika.

“Kita ingin kawasan The Mandalika, khususnya lagi kawasan Sirkuit Mandalika menjadi kawasan hijau. Untuk itu, kita ingin mengajak para pembalap MotoGP untuk berpartisipasi. Melalui aksi tanam pohon yang akan digelar pada tanggal 26 September 2024 mendatang,” ungkap Chairman MotoGP Indonesia 2024 Troy Reza Warokka, Kamis 19 September 2024.

Sebelumnya General Manager The Mandalika ITDC, Wahyu M. Nugroho mengatakan, untuk jenis serta jumlah pohon yang akan ditanam, saat ini sedang dalam proses dikurasi. Supaya pohon-pohon yang akan ditanam oleh para pembalap MotoGP tersebut bisa hidup dan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Di masing-masing pohon yang ditanam akan disiapkan papan nama sesuai nama pembalap MotoGP yang menanam pohon tersebut. “Kalau pohonnya hidup dan besar, bisa sebagai legacy bagi para pembalap MotoGP yang terlibat dalam aksi tanam pohon itu nantinya,” terangnya.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, saat ini pihaknya terus mendorong kawasan Sirkuit Mandalika khususnya sebagai kawasan hijau dan ramah lingkungan. Selain memperbanyak pohon, mulai ajang MotoGP tahun ini pihaknya mengeluarkan regulasi terkait pengurangi penggunaan sampah plastik, khususnya utamanya botol minuman plastik sekali pakai.

Kebijakan tersebut berlaku bagi semua pihak yang masuk ke area Sirkuit Mandalika. Termasuk para pelaku UKM yang terlibat di ajang MotoGP nantinya, juga sudah diingatkan untuk mengurangi penggunaan botol minuman plastik sekali pakai serta sampah plastik dalam produk yang dijualnya.

“Terakhir kita mendapat bantuan 10 unit sepeda motor listrik Honda dari Astra Motor. Ini juga salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan kawasan Sirkuit Mandalika yang hijau serta ramah lingkungan,” pungkas Wahyu. (kir)

1...591592593...812Page 592 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami