Beranda blog Halaman 592

68 Pembalap GT World Challenge Asia Siap Berlaga di Sirkuit Mandalika

0
Ajang GT World Challenge Asia 2025 di The Mandalika.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit yang terletak di kawasan The Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan mencetak sejarah akhir pekan ini dengan menjadi tuan rumah putaran GT World Challenge Asia 2025 yang digelar pada tanggal 9–11 Mei 2025. Untuk pertama kalinya balap roda empat internasional GT3 digelar di Indonesia, dengan jumlah partisipasi luar biasa sebanyak 34 mobil dari berbagai negara menjadi momen bersejarah di Circuit kebanggaan kita ini.

Indonesia kini tercatat sebagai negara keenam yang menjadi tuan rumah kejuaraan GT3 terbesar dan paling kompetitif di Asia tersebut, sementara Pertamina Mandalika International Circuit menjadi sirkuit ke-12 yang menyelenggarakan seri GT World Challenge Asia. Keunikan dan daya tarik The Mandalika menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya antusiasme peserta. Sepanjang sejarah penyelenggaraan kejuaraan ini, jumlah peserta melebihi 34 mobil hanya pernah terjadi sekali, yakni saat GT World Challenge Asia digabung dengan Japan Cup di Fuji pada tahun 2023.

Empat pembalap Indonesia turut ambil bagian di antara 68 pembalap yang berlaga pada ajang GT World Challenge Asia 2025 di The Mandalika. Mereka adalah juara bertahan kelas Am David Tjiptobiantoro, Setiawan Santoso, Anderson Tanoto, dan Andrea Anatra, yang akan membawa nama bangsa Indonesia di kancah balap mobil internasional.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyampaikan bahwa The Mandalika kini bukan hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat sport tourism yang semakin diperhitungkan.

“Ini membuktikan bahwa The Mandalika telah siap menjadi bagian kalender balap mobil internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sport tourism,” ujarnya.

Selain menyuguhkan balapan utama GT World Challenge Asia, ajang ini juga akan diramaikan oleh berbagai balapan pendukung (supporting race) yang tak kalah seru, seperti Subaru BRZ Super Series, Agya One Make Race, dan Time Attack yang dikemas dalam satu rangkaian Mandalika Festival of Speed (MFoS) Round 1 yang akan menambah keseruan akhir pekan balap di The Mandalika.
Tiket tersedia mulai dari Rp 50.000 dan dapat dibeli di Circuit Store (Red Gate) hingga 8 Mei, atau langsung di loket tiket Green Gate selama acara berlangsung.(bul)

Bank Indonesia : NTB Harus Fokus Garap Sektor Pertanian

0
Berry A Harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini merilis data pertumbuhan ekonomi daerah pada awal tahun 2025 yang menunjukkan kontraksi, karena kontribusi sektor pertambangan yang fluktuatif.

Kendati ekonomi NTB tumbuh kontraksi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap menyatakan tetap optimis, ekonomi daerah ini akan tetap tumbuh.

Mengapa? Menurut Berry, didampingi Deputynya, Ignatius Adhi Nugroho dalam diskusi ekonomi dengan media di Mataram, Rabu, 7 Mei 2025 disampaikan, meskipun terjadi kontraksi secara keseluruhan, sektor pertanian di NTB menunjukkan resiliensi dan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

“Menurut pandangan Bank Indonesia, saat ini pertanian itu masih tumbuh dengan baik, bahkan mungkin dengan cuaca yang sangat mendukung. Kita perkirakan pertanian itu bisa tumbuh di atas lima persen tahun ini. Lima persen ini termasuk pertumbuhan tinggi dan cukup bagus,” ujar Berry.

Berry menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi NTB pada awal tahun ini lebih disebabkan oleh fluktuasi kinerja sektor pertambangan yang memiliki bobot signifikan dalam struktur perekonomian daerah. Namun, ia menyoroti bahwa data konsumsi rumah tangga justru menunjukkan tren positif.

“Tapi kalau dibuka lebih dalam, ternyata pengeluaran konsumsi rumah tangga di NTB itu masih tetap baik, bahkan lebih baik daripada nasional. Jadi, sumber uang masyarakat itu ditopang sektor pertanian tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BI NTB menekankan betapa luasnya dampak positif sektor pertanian terhadap perekonomian daerah karena melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB secara berkelanjutan.

Berry mengatakan, Gubernur NTB yang baru, Lalu Muh Iqbal dan Indah Damayanti Putri juga memiliki visi pemerintah daerah saat ini sudah sangat tepat dan sejalan dengan upaya Bank Indonesia, yaitu mendorong sektor pertanian secara komprehensif di NTB.

Baikp pertanian tanaman pangan, pertanian perkebunan, pertanian hortikultura, peternakan, dan perikanan. Semuanya harus didorong supaya produktivitas tinggi. Ia menambahkan bahwa visi kepala daerah untuk memajukan sektor-sektor unggulan ini sudah jelas dan tinggal diimplementasikan secara efektif.

Untuk mendorong sektor pertanian, Berry menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas yang saat ini masih relatif rendah. Ia mencontohkan hasil produksi padi NTB yang rata-rata masih sekitar 6 ton per hektar dan memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga 9 ton per hektar dengan penggunaan bibit unggul.

Selain tanaman pangan, Berry juga melihat potensi besar dalam pengembangan subsektor lainnya, seperti rumput laut. Ia mencontohkan keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah mampu membangun pabrik pengolahan rumput laut dan bahkan melakukan ekspor.

“Jadi sebenarnya peluangnya itu sangat tinggi karena kita berangkat dari prioritas yang masih relatif rendah. Kalau kemudian misalnya ada rumput laut itu kan masuk juga dari sisi antara perikanan-perikanan sih, dunia kayaknya ya? Nah itu juga bisa didorong,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Berry menekankan pentingnya penggunaan bibit yang lebih baik, seperti yang telah dilakukan di NTT dengan bibit unggul. Selain itu, hilirisasi produk pertanian dan perikanan di NTB juga menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah.

“Jadi, sebenarnya kita fokus saja pada sektor pertanian, mana yang bisa dihilirisasi, lakukan saja di NTB supaya nilai tambahnya besar,” pungkasnya.

Dengan fokus dan pengembangan yang tepat pada sektor pertanian secara luas, diharapkan perekonomian NTB dapat kembali tumbuh positif dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.(bul)
Berry A Harahap(ekbis)

BTN Dukung Pembiayaan Rumah Bagi Karyawan Industri Media

0
Peluncuran program rumah untuk karyawan industri media(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dalam keterangan diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Mei 2025.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Acara peluncuran itu dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan jajaran direksi BTN.

Turut hadir dalam peresmian, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang, Direktur Utama Vistaland Group Alexander Tirta, dan para asosiasi pengembang perumahan lainnya.

Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, dinilai dekat dengan berbagai fasilitas umum yang merupakan lokasi favorit masyarakat, yakni sekolah, minimarket, klinik kesehatan dan jalan tol.

Lebih lanjut, BTN secara aktif ikut serta dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja untuk membangun rumah terjangkau yang berkualitas, baik dari segi fasad rumah, pencahayaan maupun sirkulasi udara dan kawasan sekitarnya.

Sebagai bank yang memiliki positioning kuat di bisnis perumahan, khususnya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR Subsidi selama periode 2015 hingga 2025.

Menurut Hirwandi, hal itu menunjukkan komitmen BTN untuk membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada 2045.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Turut memberikan sambutan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

“Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara,” ujar Maruarar. (ant)

Rupiah Diprediksi Melemah Seiring Rencana Pertemuan AS-China di Swiss

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra memprediksi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS melemah dipengaruhi rencana pertemuan Amerika Serikat (AS) dengan China di Swiss.

“Rencana pertemuan AS dan China untuk menegosiasikan tarif di Swiss memberikan sentimen positif ke pasar keuangan. Sayangnya, ini juga mendorong penguatan dolar AS yang sebelumnya terpuruk karena ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi AS yang melambat karena kebijakan tarif,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Melansir Xinhua, dilaporkan bahwa akan ada pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng selama kunjung ke Swiss dari 9-12 Mei 2025.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan, pihaknya bersedia untuk terlibat dalam dialog tentang tarif dan isu-isu terkait dengan mempertimbangkan ekspektasi global, kepentingan nasional, serta seruan dari industri dan konsumen Amerika.

China menegaskan posisi siap melakukan perang tarif hingga akhir jika dipaksa. Di sisi lain, pintu untuk perundingan dengan AS tetap terbuka.

Dalam arti, setiap negosiasi diminta harus berdasarkan rasa saling menghormati, kesetaraan dan manfaat timbal balik.

Apabila pihak AS ingin menyelesaikan melalui dialog, lanjutnya maka harus menyelesaikan dampak negatif dari tarif dan menghormati aturan perdagangan internasional yang berbasiskan nilai keadilan dan fairness, serta suara-suara rasional dari semua sektor.

AS juga diperingatkan agar tak menggunakan dialog sebagai kedok pemaksaan atau pemerasan, dan menekankan bahwa China takkan mencapai kesepakatan apapun bila mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan fairness.

Meninjau sentimen lain, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebut sedang konsolidasi menghadapi pengumuman hasil rapat kebijakan moneter AS dinihari nanti.

“Kenaikan tarif bisa memicu The Fed memberikan pandangan yang lebih ke arah pengetatan moneter dibandingkan pelonggaran. Ini juga memicu penguatan dolar AS,” ucap Aris.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, potensi pelemahan rupiah ke arah Rp16.550 per dolar AS dengan support di sekitar Rp16.400 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta melemah sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.461 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.449 per dolar AS. (ant)

Kemenkeu Pastikan Sederhanakan Proses Restitusi dan Pemeriksaan Pajak

0
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Keuangan memastikan akan menyederhanakan proses restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) hingga pemeriksaan pajak sebagai salah satu langkah deregulasi yang tengah dikejar pemerintah.

Deregulasi merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat perekonomian domestik, baik dari sisi internal maupun eksternal.

“Tujuan utama kami menderegulasi hambatan non-tarif bukan semata tekanan dari Amerika Serikat tetapi karena kebutuhan internal untuk meningkatkan efisiensi ekonomi,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu.

Terkait deregulasi di bidang perpajakan, Anggito mengaku terus berkomunikasi secara intensif dengan wajib pajak. “Terutama untuk mempercepat proses penghapusan kredit pajak serta mempercepat pemeriksaan pajak,” tambahnya.

Tak hanya pajak, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal lain seperti penghapusan bea masuk untuk barang-barang tertentu serta deregulasi di sektor perdagangan serta kepabeanan dan cukai.

Anggito menggarisbawahi strategi terkait kebijakan nontarif perlu dioptimalkan, termasuk yang terkait dengan impor untuk mengurangi defisit perdagangan yang saat ini telah melampaui 80 miliar dolar AS.

“Kami sedang mencari cara untuk menyeimbangkan defisit ini. Ada beberapa cara, termasuk impor dan menarik investasi AS ke Indonesia. Cara lain juga termasuk pendanaan bersama,” ujar Anggito.

Langkah deregulasi fiskal juga pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada awal April lalu, Sri Mulyani berjanji untuk menyederhanakan regulasi di lingkup fiskal sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi ekonomi di tengah turbulensi global.

“Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi deregulasi, debirokratisasi, dan menyederhanakan regulasi,” katanya.

Komitmen itu merupakan buah hasil arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tim ekonomi Kabinet Merah Putih.

Prabowo meminta pejabat ekonomi di jajarannya untuk bersinergi melakukan langkah deregulasi untuk memperbaiki dan menyederhanakan aturan birokrasi pada lingkungan berusaha. Hal itu bertujuan untuk meringankan beban usaha akibat guncangan global.

Menkeu mengatakan APBN akan terus dikelola untuk menjadi lincah dan fleksibel, namun tetap prudent dan berkelanjutan. (ant)

Emas Antam pada Rabu Melonjak Lagi, Kini Jadi Rp1,956 Juta per gram

0
Harga Emas(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Rabu 7 Mei 2025 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp25.000, setelah kemarin turut meroket Rp26.000 sehingga harga emas kini menjadi Rp1.956.000 dari semula Rp1.931.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.805.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.028.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.956.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.852.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.753.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.555.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.055.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.512.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.945.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp189.812.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp474.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp948.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.896.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Gapasdap Lembar Desak Pemerintah Revisi Tarif Angkutan Penyeberangan Akibat Lonjakan Biaya Operasional

0
Foto bersama Ketua Gapasdap Cabang Lembar(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar menyoroti kondisi bisnis angkutan penyeberangan yang kian tertekan akibat kenaikan biaya operasional signifikan tanpa adanya penyesuaian tarif yang memadai.

Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Firman Dandy, mengungkapkan bahwa kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 2025 sebesar 6% dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang kini mencapai Rp16.500 semakin memberatkan beban operasional para pengusaha.

“Kenaikan UMR dan menguatnya Dolar AS sangat berdampak pada biaya perawatan kapal, suku cadang, pengedokan, serta pemenuhan standar keselamatan yang sebagian besar komponennya masih bergantung pada mata uang asing,” ujar Firman, Rabu 7 Mei 2025.

Firman Dandy menjelaskan bahwa kajian bersama antara Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Gapasdap, dan pemangku kepentingan lainnya pada tahun 2019 menunjukkan adanya selisih tarif penyeberangan dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar 31,8%. Dengan kondisi kurs Dolar AS pada 2019 yang masih berada di angka Rp13.900, kenaikan biaya operasional selama enam tahun terakhir dipastikan telah memperlebar defisit tersebut secara signifikan.

Lebih lanjut, Firman Dandy menyoroti rendahnya tingkat utilisasi kapal yang hanya beroperasi rata-rata 40% dalam sebulan akibat keterbatasan jumlah dermaga. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi finansial operator. Meskipun demikian, operator tetap berkewajiban untuk memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menyikapi kondisi ini, Gapasdap Cabang Lembar mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi tarif angkutan penyeberangan guna menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sambil menunggu proses revisi tarif, Firman Dandy juga mengusulkan sejumlah insentif yang dapat diberikan pemerintah untuk meringankan beban operasional, seperti pengurangan biaya pelabuhan, pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan bunga bank.

“Tanpa adanya kebijakan penyesuaian tarif atau pemberian insentif, kami khawatir para operator akan semakin kesulitan untuk memenuhi standar operasi dan keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas layanan dan keselamatan para pengguna jasa angkutan penyeberangan,” pungkas Firman.

Gapasdap berharap pemerintah dapat segera merespons kondisi sulit yang dihadapi para pengusaha angkutan penyeberangan demi menjaga kelancaran konektivitas dan perekonomian di berbagai wilayah Indonesia.(bul)

AMI Entertainment Siap Kembangkan Talenta Muda NTB

0
Abdurrahman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Di tengah geliat industri kreatif yang mulai bertumbuh di Nusa Tenggara Barat, hadir sosok visioner bernama Abdurrahman, SE., MM, yang dengan semangat inovatifnya mendirikan sebuah wadah kreatif yang ia beri nama Balleywood Lombok Indonesia.

Terinspirasi dari Hollywood di Amerika dan Bollywood di India, Abdurrahman, atau Rama ia biasa dipanggil, menyulap istilah “Bale” yang dalam bahasa Sasak berarti rumah, menjadi simbol harapan bagi para seniman muda NTB untuk berkembang di panggung nasional maupun internasional.

Melalui PT Balleywood Lombok Indonesia, ia meluncurkan unit usaha hiburan yang dinamis dan progresif bernama AMI Entertainment, sebuah CV yang kini membawahi tiga divisi utama: AMI School Academy, AMI Music Company, dan AMI Health and Care. Masing-masing lini dibangun untuk menjawab kebutuhan industri seni, musik, hiburan, hingga pengembangan diri dan kesehatan.

Abdurrahman tidak hanya bicara konsep, tapi telah menapakkan langkah konkret melalui sejumlah kegiatan yang telah digelar oleh AMI Entertainment. Salah satunya adalah ajang pemilihan Miss and Mr. NTB edisi pertama yang sukses dilaksanakan pada Januari 2025 lalu. Dari ajang ini, AMI berhasil menjaring 10 talenta muda berbakat yang akan dikirim sebagai wakil NTB dalam berbagai ajang tingkat nasional.

Beberapa nama yang disiapkan untuk berlaga di pentas nasional antara lain: Miss Beauty NTB: dijadwalkan mengikuti ajang nasional di Palembang pada Juni mendatang, Mr. NTB yang meraih gelar Mr. Friendship: akan berlaga di Bogor, juga pada bulan Juni. dan Miss Cultural NTB: wakil NTB di ajang Putri Kebudayaan Indonesia yang rencananya digelar antara Agustus hingga September di Jakarta.

“Anak-anak ini kami bina dari awal. Mereka adalah duta kreatif NTB yang membawa semangat seni dan budaya ke level yang lebih tinggi,” ujar Rama.

AMI Entertainment bukan sekadar wadah kompetisi. Lewat AMI School Academy, Abdurrahman membuka ruang edukasi yang mencakup pelatihan model, catwalk, tari, hingga kesenian lainnya. Fokus utama dari divisi ini adalah mencetak generasi muda NTB yang percaya diri, profesional, dan siap bersaing.

Tak berhenti sampai di situ, sejumlah ajang baru pun sudah dirancang dan siap digelar. Di antaranya: Mr. Teen NTB 2025, Miss Teenager NTB 2025, Putri Muslimah Nusantara NTB dan Putra Putri Kebudayaan Nusantara NTB.

Untuk kategori Miss Teenager, AMI Entertainment mengutamakan kandidat dengan standar tinggi, baik dari segi fisik maupun bakat. Salah satu kriteria utama adalah tinggi badan minimal 175 cm untuk putra dan kriteria proporsional untuk putri. Abdurrahman menegaskan bahwa pemilihan akan dilakukan secara selektif dan menyasar para pelajar SMA/SMK di NTB.

“Saya sudah turun langsung ke sekolah-sekolah. Banyak sekali anak-anak kita yang punya potensi. Dan untuk Miss Teenager, kita memang mencari yang tidak berhijab agar seimbang dengan ajang Putri Muslimah yang dikhususkan bagi yang berhijab,” jelasnya.

AMI bahkan telah bersiap mengirim surat resmi ke sejumlah SMA dan SMK, guna menjaring peserta dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Respon dari pihak sekolah pun sangat positif, beberapa bahkan sudah mulai mengirimkan nama-nama siswa terbaik mereka.

Satu ajang yang cukup menyita perhatian adalah Putri Muslimah Nusantara NTB, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di wilayah ini. Tidak hanya unik dalam konsep, ajang ini juga menjanjikan hadiah umrah bagi pemenang, sebuah terobosan baru dalam dunia kontes kecantikan berbasis nilai religius.

“Selama ini belum ada pemilihan seperti ini yang hadiahnya langsung umrah, bukan DP, tapi langsung berangkat. Ini bentuk apresiasi kami kepada perempuan muslimah NTB,” tegas Rama.

Ajang ini akan mencapai puncaknya pada 15 Juni 2025, dengan sekitar 20 peserta yang sudah mendaftar dan menanti tahap wawancara serta seleksi offline. Setelah seleksi, para finalis akan menjalani sesi pemotretan profesional sebelum diumumkan secara resmi di media milik AMI Entertainment.

Dalam lanskap hiburan yang terus berkembang, AMI Entertainment tampil sebagai jembatan yang menghubungkan seni lokal dengan standar industri nasional. Tidak hanya mendorong estetika dan performa, AMI juga menanamkan nilai etika, kepribadian, dan kompetensi profesional kepada setiap peserta.

Melalui AMI Music Company, para talenta yang berbakat di bidang musik juga mendapatkan panggung untuk menyalurkan karya. Sedangkan AMI Health and Care difokuskan untuk membina kebugaran dan perawatan kesehatan para peserta, menciptakan individu yang tidak hanya tampil menarik, tapi juga sehat dan siap menghadapi tantangan industri hiburan.

Abdurrahman menyebut konsep Baliwood Lombok Indonesia bukan sekadar nama, tapi juga brand image yang ingin ia bangun untuk menjadikan NTB sebagai kiblat baru seni dan hiburan nasional. Dengan menciptakan ekosistem yang profesional dan terstruktur, ia berharap para seniman muda NTB tidak perlu merantau jauh untuk mewujudkan mimpi mereka.

“Di Amerika, ada Hollywood. Di India, ada Bollywood. Di Lombok, kita punya Balleywood. Ini rumah para seniman muda NTB,” ujarnya penuh semangat.

Rama yakin bahwa dengan komitmen yang kuat dan dukungan berbagai pihak, NTB akan menjadi lumbung talenta yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.(bul)

Dua Pangeran Johor akan Turun Balapan di GT World Challenge Asia 2025 di Sirkuit Mandalika

0
Pangeran Johor, Malaysia(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang perhelatan GT World Challenge Asia 2025, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menunjukkan komitmen tinggi dalam menyambut tamu kehormatan dengan menjemput langsung Pangeran Johor, Malaysia, yang akan berpartisipasi sebagai pembalap di ajang bergengsi tersebut.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, bersama Wakil Direktur Samsul Purba dan Chairman GT World Challenge Asia 2025 Rully Habibie, menyambut kedatangan Sang Pangeran di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok.

GT World Challenge Asia 2025 menjadi salah satu ajang motorsport paling dinantikan tahun ini. Dengan kehadiran pembalap dari berbagai negara, termasuk figur bangsawan seperti Pangeran Johor, Mandalika semakin teguh menempatkan diri sebagai destinasi utama olahraga otomotif dunia.

Pangeran Johor, Prince Jefri Ibrahim dan Prince Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dunia otomotif dan telah mengikuti berbagai kejuaraan balap tingkat regional maupun internasional. Partisipasinya di Mandalika menambah prestise dan atmosfer kompetitif dalam ajang GT World Challenge Asia 2025.

Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA, perusahaan yang ditunjuk oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola Pertamina Mandalika International Circuit, menyatakan, keikutsertaan tokoh penting dari negara tetangga memberikan nilai tambah secara strategis.

“Bukan hanya dari sisi olahraga, ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama ekonomi, pariwisata, dan budaya antara Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.

Dengan kombinasi antara kompetisi balap kelas dunia dan kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh, GT World Challenge Asia 2025 di Mandalika diyakini akan menjadi salah satu perhelatan motorsport paling berkesan dalam sejarah Indonesia.

“keikutsertaan Pangeran Johor secara langsung dalam balapan memperlihatkan bahwa GT World Challenge Asia di Mandalika memiliki daya tarik global yang kuat,” tutup Priandhi Satria.(bul)

Miliaran Potensi PAD Vila di Lobar Diduga Bocor

0
Bangunan vila di atas Bukit Senggigi yang menjadi daya tarik investor. Banyak pula pembangunan vila yang belum mengantongi izin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Miliaran rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Lombok Barat (Lobar), khusus di kawasan Senggigi, Kecamatan Batulayar diduga bocor. Pasalnya, dari 174 izin vila yang tercatat baru 70 yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Belum lagi data ini belum padu dengan data Desa (kecamatan). Di mana data desa, sebanyak 193 bangunan vila dan lainnya.

Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha didampingi Sekda H. Ilham kembali mengumpulkan semua OPD terkait di Kantor Camat Batulayar untuk Rapat Koordinasi Penertiban Keberadaan Vila di wilayah Batulayar, Selasa 6 Mei 2025.

Wabup Lobar mengatakan bahwa rapat ini untuk sinkronisasi dan validasi data desa dan Kecamatan Batulayar dengan Pemda terdiri dari OPD terkait seperti Bapenda, DPMPTSP, Dinas PUTR, Dispar, DLH, Satpol PP dan Disperkim. Dari data yang sudah ada, semuanya bangunan vila dan homestay sebanyak 174. “Semuanya ada 174, dari 174 ini yang belum memiliki NPWPD sebanyak 70, sedangkan sisanya (104) belum punya NPWPD,” katanya.

Vila yang belum memiliki NPWPD ini akan dikroscek lagi oleh Bapenda, karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, permohonan izin tidak melewati daerah, melainkan langsung ke pusat. Karena perizinan OSS ini langsung ke pusat, pihak pengusaha yang mengurus sendiri ke pusat.

‘’Pusat yang menerbitkan, jadi walaupun mereka belum punya izin di daerah, tapi sudah punya izin dari pusat, ini yang membuat kesulitan,” jelasnya.

Menurutnya, UU ini ada sisi menguntungkan daerah dan juga tidak menguntungkan daerah. Salah satunya OSS ini bisa saja di pusat sudah berizin namun di daerah belum ada. “Sehingga di sini kita kesulitan,” ujarnya.

Sebab dari temuan Bapenda, ada 24 vila sudah ada izin OSS, tapi keberadaannya bukan di wilayah Lobar tetapi ada di Kabupaten Lombok Utara. Untuk memvalidasi data bangunan vila ini, pemkab pun akan membentuk tim terpadu.

Pihaknya pun meminta tim khususnya Bapenda agar segera mengeluarkan NPWPD terhadap 104 vila ini. Sebab  potensi yang seharusnya diperoleh daerah besar.  Wabup menegaskan,  langkah ini dilakukan sebagai upaya Pemkab meningkatkan PAD. Sehingga hasil dari PAD itu nanti dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lobar H Mohamad Adnan menyebutkan Potensi PAD dari vila yang belum memiliki NPWPD diperkirakan menyentuh angka milaran. Potensi ini belum bisa ditagih karena belum ada NPWPD.  Pihaknya pun akan melakukan upaya menertibkan NPWPD tersebut. Namun dari pengecekan timnya, dari vila ini ada yang yang izinnya privat. Akan tetapi ada juga dari vila privat itu, disewakan melalui sistem online, sehingga sulit dideteksi pihaknya.

Sementara dari data desa yang dihimpun kecamatan, jumlah vila ini berbeda dengan yang dimiliki OPD. Terdapat 193 unit vila di wilayah Batulayar, dimana tersebar di tujuh desa. Dari 193 vila ini, 52 unit sudah memiliki NPWPD sedangkan sisanya lebih banyak belum punya NPWPD. Jumlah vila yang belum memiliki NPWPD mencapai 141 unit.

Kepala Desa Senggigi Mastur mengatakan bahwa di desanya ada terdata 36 unit vila. Namun ada yang belum terdata sebanyak 10 unit vila.   Bahkan dari 36 vila itu yang lebih banyak belum memiliki NPWPD, di mana 22 vila belum memiliki NPWPD dan 14 vila sudah punya NPWPD. Pihaknya pun siap membantu Pemkab Lobar dalam hal upaya penertiban bangunan vila ini agar memberikan kontribusi ke daerah. “Semua kades mendukung, karena dengan pajak naik maka DBH desa naik,”imbuhnya.

Diakuinya, sebab selama ini melalui OSS itu tidak bisa dideteksi, karena OSS ini diterbitkan pusat, sehingga, desa kesulitan mendeteksi. “Kami tidak tahu izin yang diterbitkan karena OSS ini,”katanya. Akibatnya tentu daerah dan desa dirugikan karena tidak bisa memungut pajak.

Sementara itu, Kepala Desa Batulayar Barat Marjuni mengaku belum tahu terkait vila yang belum memiliki NPWPD sebab belum ada tembusan dari Pemkab. “Kita baru tahu pada rapat ini,”imbuhnya.

Di desanya sendiri, setelah dicek OPD dari 109 vila di desanya terdapat 22 vila yang sudah memiliki NPWPD sedangkan 87 vila belum punya NPWPD. (her)