Beranda blog Halaman 541

PLN NTB Sosialisasikan Layanan Pascabayar melalui Program “Aman dan Nyaman” di CFD Udayana

0
PLN UIW NTB memperkenalkan program “Aman dan Nyaman” dalam kegiatan CFD di Jalan Udayana(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN UIW NTB) memperkenalkan program “Aman dan Nyaman” dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram, Minggu pagi, 22 Juni 2025. Melalui program ini, PLN menyosialisasikan kemudahan migrasi dari layanan prabayar ke pascabayar untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengelola tagihan listrik.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menjelaskan bahwa layanan pascabayar ditawarkan sebagai opsi praktis bagi pelanggan yang ingin sistem pembayaran listrik bulanan yang lebih terencana. “Layanan prabayar dan pascabayar sama-sama dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam program ini, kami ingin mengedukasi bahwa pascabayar adalah alternatif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan,” ujar Heny di sela-sela kegiatan.

Proses migrasi dari prabayar ke pascabayar disebutnya sangat mudah. Pelanggan cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile, dan petugas PLN akan segera menindaklanjuti.

Selain promosi layanan pascabayar, PLN juga menghadirkan edukasi penggunaan kompor induksi sebagai bagian dari gaya hidup electrifying lifestyle. Kampanye ini mendorong pemanfaatan energi listrik yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Booth PLN yang hadir di lokasi CFD ramai dikunjungi warga. Selain berkonsultasi soal kelistrikan, pengunjung juga diberi kesempatan mencoba aplikasi PLN Mobile dan memahami fitur-fiturnya secara langsung.

Marino (45), warga Mataram, mengaku terbantu dengan sosialisasi tersebut.

 “Saya sudah lama ingin tahu soal pascabayar. Ternyata mudah dan bisa langsung dibantu. Acara seperti ini sangat membantu pelanggan yang ingin praktis dan tidak repot isi token,” ujarnya.

PLN menegaskan bahwa kehadiran mereka di ruang publik seperti CFD merupakan bagian dari pendekatan langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap berbagai layanan kelistrikan yang tersedia. “Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi agar pelanggan dapat memilih layanan listrik yang sesuai kebutuhannya. Semua layanan kami kembangkan dengan prinsip pelayanan terbaik,” tutup Heny. (bul)

Pekerja di Mataram Tunggu BSU,  Disnaker Minta Bersabar, Masih Diproses Pusat

0
Rudi Suryawan (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) –  Hingga akhir Juni 2025, ribuan pekerja di Kota Mataram yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mulai merasa cemas. Pasalnya, bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan itu belum juga masuk ke rekening mereka, meskipun notifikasi kelolosan sudah diterima melalui situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebut pencairan masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat.

Salah seorang pekerja asal Mataram, Sri Wahyuni, mengaku sempat berharap dana BSU akan cair dua minggu lalu. Namun hingga pekan ini, belum ada tanda-tanda pencairan.

“Nungguin sih saya, soalnya lumayankan. Saya pikir bakal cair dari dua minggu lalu, karena kan infonya bakal cair mulai tanggal 7 Juni, tapi sampai minggu kemarin, dan minggu ini belum ada hilalnya,” katanya

Sri menambahkan, meski nominal bantuan tidak besar, keberadaannya sangat berarti untuk menutup kebutuhan menjelang akhir bulan. “Harapannya bisa segera cair, minimal bulan ini. Meski cuma Rp 600 ribu untuk dua bulan, jumlah segitu lumayan buat menutup kebutuhan di akhir bulan,” ucapnya.

Sementara itu, Adita Sulastri, pekerja lainnya, menyatakan bahwa ia memilih bersabar meskipun sudah dinyatakan lolos sebagai penerima. “Tunggu aja lah saya kapan cairnya, kan bantuan gratis dari pemerintah jadi sabar aja nunggu. Tinggal tunggu notif masuk,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para pekerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa proses pencairan BSU saat ini masih dalam tahap verifikasi di tingkat pusat. Ia memastikan bahwa data para pekerja sudah masuk dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, tinggal menunggu validasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Dari kementerian bilang tunggu saja,” kata Rudi, saat dikonfirmasi di Mataram, Senin, 23 Juni 2025. Diketahui, terdapat sekitar 30 ribu pekerja di Kota Mataram yang masuk dalam daftar calon penerima BSU 2025. Mereka merupakan pekerja swasta maupun pegawai non-ASN yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan tidak sedang menerima program bantuan sosial (Bansos) lainnya.

“Pokoknya begitu selesai informasi dari kementerian tenaga kerja, ke kemenko, baru nanti pencairan dan finalisasi. Kita tunggu saja,” jelas Rudi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program BSU tahun ini. Bantuan ini ditargetkan menyasar sekitar 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.(hir)

Kemlu Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Timur Tengah Pasca Serangan AS ke Iran

0
Ilustrasi perang iran-israel(ekbisntb.com/suaramerdekasolo)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan terus memantau secara ketat perkembangan eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Dalam keterangannya, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa seluruh Perwakilan RI di kawasan tersebut telah diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan dampak konflik terhadap WNI di wilayah terdampak.

“Situasi keamanan yang berkembang cepat ini menjadi perhatian serius kami. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif melalui perwakilan-perwakilan RI di Timur Tengah,” ujar Judha Nugraha.

Kemlu RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. WNI juga diminta menghindari lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara yang tengah berkonflik serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak.

Untuk keperluan perlindungan dan pendataan, WNI yang berdomisili di kawasan Timur Tengah juga diimbau untuk melakukan lapor diri secara daring melalui laman resmi www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data pribadi mereka selalu terbarui.

Bagi WNI yang tengah merencanakan perjalanan udara melalui kawasan Timur Tengah, Kemlu mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi gangguan penerbangan akibat penutupan wilayah udara di beberapa negara. WNI diimbau untuk selalu memeriksa status penerbangan langsung kepada pihak maskapai.

“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kami minta masyarakat Indonesia untuk terus memantau kondisi, membatasi mobilitas, dan menghindari area rawan. Keselamatan dan keamanan adalah prioritas,” tambah Judha.

Dalam keadaan darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau mengontak Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI melalui layanan WhatsApp di nomor +62 812-9007-0027. Alternatif lainnya, WNI dapat memanfaatkan tombol darurat yang tersedia di aplikasi Safe Travel Kemlu.

Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di luar negeri, khususnya di kawasan konflik. Kemlu juga mengajak keluarga WNI di tanah air untuk tetap tenang namun sigap, dan menjaga komunikasi secara berkala dengan kerabat yang berada di luar negeri.(bul)

Wisatawan Brasil yang Jatuh di Rinjani Terdeteksi, Tim SAR Masih Terkendala Medan Ekstrem

0
Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi seorang pendaki Rinjani asal Brasil yang jatuh di sekirar Danau Segara Anak, namun tim terkendala cuaca ekstrem (ekbisntb.com/Humas Tim Sar)

Lombok (ekbisntb.com)-Tim SAR gabungan telah menemukan keberadaan wisatawan perempuan berkebangsaan Brasil, JDSP (27 tahun), yang dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, korban ditemukan pada hari Senin 23 Juni 2025 pukul 07.05 Wita, kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuhnya.

“Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi drone thermal,” kata Hariyadi dalam keterangannya, Senin 23 Juni 2025 malam.

Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras melakukan evakuasi terhadap JDSP yang jatuh ke kedalaman ratusan meter tersebut. Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025, saat korban sedang mendaki menuju puncak Gunung Rinjani.

“Kami terkendala medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian,” tambahnya.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani, porter, dan unsur terkait.

Sebelumnya, Kepala Balai TNGR Yarman dalam keterangan resminya mengatakan, kedalaman lereng yang menjadi lokasi tempat jatuhnya korban diperkirakan mencapai 150–200 meter. Teriakan minta tolong dari korban menjadi titik awal koordinasi cepat antar pihak.(ris)

Pupuk Indonesia Jawab Kekhawatiran Petani Soal Potensi Kenaikan Harga Pupuk Karena Perang

0
Stok pupuk(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meluasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel dikhawatirkan berimbas pada sektor pertanian global, termasuk Indonesia. Kekhawatiran utama datang dari potensi lonjakan harga pupuk, terutama urea, yang menjadi salah satu komoditas vital dalam sektor pertanian. Petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyuarakan kecemasan mereka terhadap kemungkinan kenaikan harga, baik pupuk bersubsidi maupun non-subsidi.

Kondisi ini tidak lepas dari peran Iran sebagai salah satu produsen urea terbesar di dunia. Jika konflik berkepanjangan mengganggu produksi dan ekspor pupuk dari negara tersebut, maka harga pupuk di pasar global bisa meroket seperti halnya yang terjadi saat pecahnya perang Rusia-Ukraina beberapa tahun lalu.

Namun demikian, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa hingga saat ini stok pupuk, baik bersubsidi maupun komersial, di wilayah NTB masih dalam kondisi aman dan tersedia hingga Beberapa bulan ke depan.

“Sampai saat ini belum ada perubahan harga untuk Pupuk Subsidi, karena belum ada revisi peraturan dari Kementerian Perdagangan. Harga pupuk subsidi masih sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujar Nursan Arif AE PT. Pupuk Indonesia Wilayah NTB, Senin 23 Juni 2025.

AE Pupuk Indonesia juga menyatakan, meskipun kondisi geopolitik global tengah memanas, belum ada dampak signifikan terhadap distribusi maupun harga pupuk di dalam negeri. Untuk pupuk komersial pun sementara ini belum mengalami kenaikan harga, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terdampak jika eskalasi konflik terus berlanjut.

“Kalau pupuk komersil memang bisa terpengaruh, tapi saat ini masih stabil. Kita akan terus pantau perkembangan di tingkat global dan tetap pastikan stok tersedia untuk petani,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kelompok sasaran ini mencakup petani dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi, Dan Singkong).

Selain itu, penerima pupuk subsidi harus memiliki lahan maksimal 2 hektare dan tergabung dalam kelompok tani. Pupuk Indonesia mengimbau petani tidak perlu panik membeli pupuk dalam jumlah besar secara mendadak.

“Distribusi akan tetap kami jaga dan stok masih tersedia. Untuk wilayah NTB, saat ini stok pupuk subsidi Urea 36.246 ton dan NPK : 21.269 Ton,” tutup Nursan.

Dengan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan kepastian harga dari pemerintah, petani diharapkan tetap dapat berproduksi dengan tenang meski ancaman krisis global tengah membayangi.(bul)

Konflik di Timteng Berpotensi Picu Guncangan Besar Pasar Energi Global

0
Data Pasar Energi Global(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu guncangan besar pada pasar energi global.

“Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, punya potensi memicu guncangan besar pada pasar energi global,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, ancaman terbesar dari konflik ini terhadap ekonomi Indonesia berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia.

Indonesia disebut bukan lagi eksportir minyak bersih, sehingga setiap kenaikan harga minyak mentah secara langsung berdampak pada biaya impor dan tekanan terhadap neraca perdagangan.

Dampak lanjutan yang paling cepat terasa adalah pada nilai tukar (kurs) rupiah.

Ketika harga minyak naik dan ketidakpastian global meningkat, lanjutnya, investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dialihkan ke berbagai aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat (AS) atau emas. Hal ini berakibat pada pelemahan kurs rupiah.

“Kita sudah melihat pola ini berulang kali dalam krisis global sebelumnya, ketegangan geopolitik langsung memicu volatilitas pasar mata uang,” ungkap Yusuf.

Pelemahan rupiah kemudian dianggap akan membawa implikasi fiskal yang cukup serius, terutama terhadap beban subsidi pemerintah.

Saat harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, kata dia, maka harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) otomatis melonjak.

Padahal, apabila pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi tetap seperti pertalite dan solar, selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam bentuk tambahan subsidi energi.

“Artinya, ruang fiskal menjadi semakin sempit, dan ini bisa mengganggu prioritas anggaran lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan,” ucapnya.

Situasi ini juga dinilai membawa nuansa deja vu terhadap dampak ekonomi yang terjadi di awal perang Rusia-Ukraina.

Kala itu, eskalasi konflik menyebabkan lonjakan tajam harga komoditas, ketidakpastian pasar keuangan, hingga tekanan berat terhadap subsidi energi nasional.

“Meskipun magnitudo konflik Iran-Israel saat ini belum sebesar invasi Rusia ke Ukraina, bukan berarti dampaknya bisa diremehkan. Justru karena sifat konflik ini berpotensi meluas di kawasan yang menjadi poros energi dunia, antisipasi harus tetap dilakukan secara serius,” kata Yusuf.

Mengutip Anadolu Agency, harga minyak mentah melonjak 11 persen selama seminggu terakhir yang berakhir pada 19 Juni, karena ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran mencapai titik tertinggi baru.

Hal ini memicu kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan dan perdagangan di Timur Tengah.

Harga spot minyak mentah Brent sebagai patokan global naik dari level penutupan 69,65 dolar AS per barel pada 12 Juni, sehari sebelum Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, menjadi 77,32 dolar AS per barel pada 19 Juni. West Texas Intermediate (WTI) juga naik 11 persen selama periode yang sama.

Meskipun mengalami kenaikan baru-baru ini, harga minyak Brent tetap di bawah rata-rata tahun 2024 sebesar 80 dolar AS per barel. (ant)

Harga Emas Antam pada Senin Tetap Stabil di Angka Rp1,942 Juta/gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (23/6) tetap dibanderol dengan harga Rp1.942.000 per gram atau harga jual yang sama sejak 21 Juni 2025.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di Rp1.786.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin
– Harga emas 0,5 gram: Rp1.021.000.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.942.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.824.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.711.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.485.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.915.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.162.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.265.000
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp188.412.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp470.765.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp941.320.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.882.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

Wamen PKP: Kopdes Merah Putih Dilibatkan dalam Renovasi 2 Juta Rumah

0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan koperasi desa (kopdes) merah putih akan dilibatkan dalam program renovasi dua juta rumah di daerah-daerah yang ditargetkan rampung Desember 2025.

Fahri, yang ditemui di Jakarta, Senin, menjelaskan keterlibatan koperasi dalam program tersebut yakni sebagai upaya memperkuat peran kopdes merah putih, dengan cara menyuplai bahan bangunan.

“Kami ingin mengaktifkan koperasi desa merah putih untuk ikut serta dalam penyediaan bahan bangunan untuk renovasi rumah ini,” kata dia.

Disampaikan dia, dalam anggaran renovasi rumah sebesar Rp43,6 triliun ini, masing-masing rumah mendapatkan bantuan perbaikan Rp21,8 juta dengan rincian alokasi pembiayaan yakni Rp1,8 juta digunakan oleh pemerintah untuk aspek pelatihan dan administrasi, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah, dan Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan.

Artinya, kopdes merah putih dalam program ini mendapatkan alokasi dana Rp17,5 juta per unit.

“Saya udah bicara sama Pak Ferry (Wakil Menteri Koperasi), beliau lagi menyiapkan sistemnya, kita nanti mau presentasikan bagaimana teknisnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi, seperti penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI dan Polri.

Sebelumnya, Kementerian PKP berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun ditingkatkan menjadi 2 juta unit.

“Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius,” ujarnya. (ant)

Perang Iran-Israel Ancam Harga Pupuk, APTI NTB Desak Pemerintah Gunakan Dana DBHCHT untuk Bantu Petani

0
Ilustrasi Perang Iran vs Israel(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel mulai menimbulkan kekhawatiran di sektor pertanian Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminuddin, mengingatkan bahwa jika konflik tersebut berlarut-larut, harga pupuk—terutama yang berbahan impor seperti urea dan TSP—berpotensi melonjak tinggi. Sementara itu, saat ini petani sedang berada dalam masa tanam dan sangat membutuhkan pasokan pupuk dalam jumlah besar.

“Bahan baku urea dan TSP itu sebagian besar diimpor. Kalau perang terus berlanjut, distribusinya terganggu, harganya pasti mahal. Ini akan sangat menghambat petani untuk berproduksi,” ujar Sahminuddin, Senin 23 Juni 2025.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa semakin menyulitkan petani, khususnya petani tembakau yang kini tengah memasuki fase tanam. Terlebih lagi, sistem pembiayaan dari perusahaan mitra yang biasanya membantu menyediakan pupuk secara kredit kepada petani kini semakin ketat.

“Dulu, berapa pun pupuk yang diminta petani tembakau akan dipenuhi oleh perusahaan. Tapi sekarang, jumlahnya dibatasi. Kalau pupuk dari perusahaan kurang, otomatis petani harus beli sendiri, dan itu pupuk komersil yang harganya sangat tinggi,” ungkapnya.

Sahminuddin pun menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang jumlahnya terus meningkat, namun dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada petani tembakau. Untuk NTB, dana DBHCHT tahun ini disebutnya mencapai hampir Rp650 miliar.

“APTI meminta agar dana DBHCHT dimanfaatkan dengan benar untuk petani. Harusnya untuk mendukung kebutuhan pupuk dan pembiayaan produksi. Tapi sekarang penggunaannya diubah-ubah oleh pemerintah. Ada yang dialihkan untuk kesehatan, bansos, dan lain-lain. Ini jelas menyalahi peruntukannya,” tegasnya.

Menurutnya, dana DBHCHT idealnya diarahkan kepada dua kelompok utama: petani tembakau dan industri rokok. Perlu ada transparansi dan keberpihakan yang tegas terhadap sektor hulu agar petani tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga input produksi yang semakin tinggi.

“Kita sedang bicara soal ketahanan pangan dan swasembada nasional. Tapi di lapangan, petani justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pupuk. Pemerintah seharusnya mengantisipasi ini dari sekarang, jangan sampai nanti ketika harga pupuk melonjak, baru sibuk mencari solusi,” tambahnya.

Sahminuddin juga mengingatkan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan petani dan menyusun langkah konkret agar mereka tidak kembali menjadi korban dari situasi global yang tidak mereka ciptakan.

“Pemerintah ini mungkin perlu diingatkan, barangkali tidak kepikiran sampai ke situ. Tapi kalau tidak diantisipasi dari sekarang, swasembada pangan dan keberlanjutan pertanian bisa terganggu,” pungkasnya.

APTI berharap agar pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merespons kekhawatiran ini, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi pupuk di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.(bul)

Menunggu Realisasi, Setelah Mendagri Perbolehkan MICE di Hotel

0
Hotel Lombok Raya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengizinkan pemerintah daerah melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan, khususnya yang bergerak di sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), termasuk di Kota Mataram.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa, menyambut baik izin yang diberikan Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, sejak diumumkan dalam Musrenbang Provinsi NTB beberapa waktu lalu, pelaku usaha hotel berharap segera ada realisasi dalam bentuk kegiatan konkret yang dianggarkan melalui APBD perubahan.

“Kita tunggu realisasinya. Semoga segera dianggarkan di APBD perubahan ini,” ujarnya, Senin 23 Juni 2025.

Meski sudah diperbolehkan, hingga saat ini Adiyasa mengaku belum melihat ada banyak kegiatan rapat yang digelar di hotel oleh dinas-dinas pemerintahan. Kalaupun ada, hanya kegiatan skala kecil seperti rapat setengah hari.

AHM memperkirakan, dengan dilonggarkannya kebijakan ini serta momentum libur sekolah, tingkat okupansi kamar hotel di Mataram bisa meningkat signifikan. Ia menargetkan okupansi dapat menembus angka 70 persen pada Juli mendatang, terutama dengan adanya ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) dan musim liburan keluarga.

“Kalau bisa Juli ini tembus 70 persen karena ada Fornas dan libur sekolah,” tambahnya.

Namun demikian, Adiyasa menyoroti ketentuan yang mewajibkan kegiatan rapat pemerintah difokuskan pada hotel dan restoran yang dinilai mengalami kesulitan. Ia mempertanyakan definisi “kesulitan” yang dimaksud, sebab hampir semua hotel MICE kini dalam kondisi terpukul akibat larangan berkepanjangan sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

“Harus dijelaskan dulu definisi hotel yang mengalami kesulitan. Karena faktanya, semua hotel MICE sekarang sedang ‘semaput’. Tapi tetap, kita di industri menyambut baik kebijakan ini. Tinggal kita harap implementasi di masing-masing pemda bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Senada, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, juga mengapresiasi kebijakan ini. Ia menyebut keputusan Mendagri menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor perhotelan di NTB, meskipun hingga kini belum ada realisasi anggaran yang jelas.

“Sudah sangat bagus, walaupun belum ada realisasi secara nyata. Implementasinya tetap butuh waktu dan kerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.

Wolini menambahkan, pemerintah dinilai cukup responsif terhadap kondisi industri hotel, terutama yang mengandalkan kegiatan MICE. Ia berharap realisasi kegiatan pemerintah di hotel tidak terlalu lama tertunda, karena dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan usaha, termasuk sektor ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan cepat realisasinya. Kalau kelamaan, dampaknya besar, bisa juga berimbas ke tenaga kerja,” pungkasnya.(bul)