Beranda blog Halaman 542

Pasar Aman 2025, Pasar ACC Ampenan Wakili NTB di Tingkat Nasional

0
Pasar ACC Ampenan Kota Mataram mewakili NTB mengikuti Lomba Pasar Aman 2025. (ekbisntb.com/ist)

Pasar ACC Ampenan Kota Mataram berhasil menembus lima besar nominator Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 untuk regional tengah. Prestasi ini diraih setelah melewati seleksi administrasi oleh Tim Penilai Pusat yang terdiri dari unsur Badan POM, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan.

Sebagai bagian dari proses penjurian lanjutan, Kepala Pasar ACC Ampenan mengikuti seleksi wawancara daring yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram.

Wawancara ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, serta perwakilan OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Ketua Paguyuban Pasar ACC.

Pasar ACC dinilai unggul karena berbagai inovasi dalam menjamin keamanan pangan, antara lain: SOPAN (Sosialisasi Pangan Aman). Tensi Pangan (Tembok Edukasi Pangan). Pantas (Pangan Aman dan Terjamin Sehat). Dor To Dor Paman (Dor to Dor Pangan Aman). SAKTI (Sampah Kardus Terkelola Indah)

Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen pasar dalam menjaga keamanan pangan yang menyentuh langsung komunitas pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Mataram serta kemitraan dengan Bank NTB Syariah turut memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pasar.

Wawancara berlangsung selama satu jam, diawali dengan penayangan video kondisi pasar yang menampilkan zonasi produk, sarana kebersihan, pojok pengujian pangan, dan lokasi pelaksanaan inovasi. Dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala Pasar yang memaparkan implementasi program keamanan pangan, hasil pemantauan dan pengujian pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hingga partisipasi komunitas dalam menjaga kualitas pangan di pasar.

Dalam sesi wawancara, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menyampaikan komitmen penuh Pemkot Mataram dalam mendukung program pasar aman.

“Sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, pasar tradisional sangat strategis karena berbagai makanan tersedia di sana. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen memastikan keamanan produk yang dijual dan kenyamanan pasar bagi konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyampaikan harapannya agar Pasar ACC Ampenan dapat meraih juara pertama tingkat nasional.

“Tahun lalu, Pasar Dasan Agung meraih juara tiga tingkat nasional. Semoga keberhasilan ini bisa direplikasi di pasar-pasar lain di Kota Mataram,” pungkasnya.(bul)

Dimonitor KPK, Wajib Pajak Nakal di Lobar Belum Bayar Piutang Pajak

0
WP nakal dipasangkan plang tunggakan pajak dan belum bayar tunggakan utang pajak hingga kini. (ekbisntb.com/dok)

Sejumlah Wajib Pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) dipasangkan plang oleh Pemkab bersama KPK tahun 2024 lalu hingga saat ini masih bergeming. Mereka ogah bayar tunggakan pajak sesuai dengan aturan Pemkab. Tunggakan pajaknya pun kian membengkak tahun ini hingga miliaran rupiah.

Kepala Bapenda Lobar H Mohamad Adnan mengatakan bahwa terkait hasil tindakan pemasangan plang bersama KPK di lokasi usaha para WP nakal yang dilaksanakan tahun 2024 lalu, sejauh ini belum ada tindaklanjut berupa setoran utang pajak ke Pemkab. Padahal sudah ada surat pernyataan dari para WP. “Sudah buat surat pernyataan, seperti rumah makan, ada batasnya sampai bulan April untuk bayar tapi belum ada bayaran,” katanya pekan kemarin.

Kemudian lapangan Golf di Golong Kecamatan Narmada, dari informasi pihak pengelola masih menunggu hasil jual tanahnya di Sekotong untuk membayar tunggakan utang PBB.

Pihaknya pun akan memanggil para WP untuk meminta melunasi utang pajak sesuai surat pernyataannya. Dimana pada bulan April seharusnya mereka sanggup melunasi.

Jumlah piutang pajak para WP ini pun bertambah, karena selain tunggakan yang belum dibayar. Ditambah lagi untuk pajak tahun ini. Tentu dengan tindakan WP ini menandakan mereka tidak taat kepada kewajibannya. “Padahal ini juga kan atensi KPK,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga akan memasang plang bagi WP yang tidak bayar PBB sudah lama. Pihaknya sudah  memanggil mereka beberapa kali, namun belum ada iktikad baik. “Nanti kita pasang plang,”tegasnya lagi.

WP ini ada di beberapa daerah, seperti Senggigi dan Sekotong. Kebanyakan berada di di kawasan wisata. (her)

Astra Honda Perkuat Kompetensi Instruktur Safety Riding Lewat AHSRIC 2025

0
Instruktur dan advisor Astra diuji keterampilan berkendaranya dan kemampuannya dalam mengedukasi keselamatan berkendara yang efektif untuk peningkatan kesadaran atas prediksi bahaya di jalan raya. (ekbisntb.com/ist)

PT Astra Honda Motor (AHM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan instruktur dan advisor keselamatan berkendara yang tidak hanya cakap mengendarai, tapi juga piawai dalam mengedukasi. Melalui gelaran The 16th Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2025, para agen perubahan di jalan raya ini mengadu kompetensi dan keterampilan untuk menjadi tutor yang mumpuni guna mewujudkan budaya keselamatan berkendara yang aman, nyaman dan dapat memberikan kesenangan di masyarakat.

Berlangsung di fasilitas safety riding sepeda motor Honda terbesar di Asia Tenggara yakni Astra Honda Motor Safety Riding Park (AHMSRP) di Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, para instruktur diuji keterampilan berkendaranya dan kemampuannya dalam mengedukasi keselamatan berkendara yang efektif untuk peningkatan kesadaran atas prediksi bahaya di jalan raya. Acara ini berlangsung mulai 15-18 Juni 2025.

Kompetisi ini terbagi menjadi 9 kategori yaitu Instruktur Kelas Big Bike, Instruktur Kelas Sport, Instruktur Kelas Skutik, Advisor Dealer, Advisor Komunitas Kelas Sport, Advisor Komunitas Kelas Skutik, Grup Instruktur Main Dealer Honda, Grup Safety Riding Center Main Dealer Honda, dan Safety Riding Innovation.

Sebelum mencapai level nasional, para peserta AHSRIC 2025 telah melewati seleksi regional yang melibatkan 120 instruktur safety riding, 2.690 advisor safety riding dari dealer Honda, dan 916 advisor dari komunitas Honda di seluruh Indonesia. Dari tahap regional ini, terpilihlah 197 peserta untuk bersaing di kompetisi nasional yang terdiri dari 18 instruktur kelas big bike, 53 instruktur kelas sport, 14 instruktur kelas skutik, kemudian 28 peserta dealer advisor, community advisor sport 56 peserta, dan community advisor AT 28 peserta.

Selain itu, para peserta juga akan bertanding dalam kategori grup instruktur grup main dealer dan grup instruktur Safety Riding Center.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, menegaskan kompetisi AHSRIC merupakan bentuk komitmen besar AHM dalam meningkatkan kemampuan instruktur safety riding Honda. Kehadiran line up sepeda motor Honda yang semakin beragam menjadi tantangan tersendiri dalam mengkampanyekan budaya keselamatan berkendara yang efektif dan menyenangkan.

“Kami ingin terus berperan aktif dalam menciptakan budaya berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga upaya mengalibrasi kompetensi para instruktur safety riding Honda di seluruh Indonesia pun hadir melalui AHSRIC yang dilakukan secara reguler sejak tahun 2009. Keterlibatan Advisor Dealer dan komunitas yang turut kami uji dalam ajang ini pun memperteguh semangat kami membentuk ekosistem yang kuat pada dunia keselamatan berkendara,” ujar Andy.

Terpisah dikatakan oleh Jeffry Mei Gamastra Runawang Kepala Wilayah Astra Motor NTB, tahun ini perwakilan dari NTB mengirim 7 orang yang akan menguji kompetensi dan meng-upgrade skill mereka di berbagai kelas.

“Harapannya dalam ajang ini para instruktur Astra Motor NTB mampu memberikan performa terbaiknya untuk nantinya disalurkan ke masyarakat NTB saat edukasi di berbagai tempat. Uji kompetensi ini juga akan terus kami konsenkan untuk menjadi salah satu value sosial kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara aman dan nyaman,” tutup Jeffry. (bul)

Bupati Lotim Bertekad Akhiri Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin didampingi Sekda H. M.. Juaini Taofik saat mengunjungi IPA SPAM Pantai Selatan beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menegaskan komitmen kuat Pemkab Lotim untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang telah lama melanda wilayah bagian selatan kabupaten, khususnya Kecamatan Keruak dan Jerowaru.

Komitmen ini disampaikan Bupati Lotim terkait kinerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang dinilai belum beroperasi secara maksimal hingga saat ini.

“Kami bertekad agar warga Lotim bagian selatan segera mendapatkan akses air bersih yang layak. SPAM Pantai Selatan adalah solusi utama, dan kami fokus untuk memaksimalkannya,” tegas H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim  beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, beberapa faktor menyebabkan SPAM belum beroperasi optimal. “Jaringan distribusi dan sambungan rumah ke pelanggan belum terpasang seluruhnya. Selain itu, masih ditemukan kebocoran pada jaringan yang ada. Ini semua sedang dalam proses perbaikan,” jelasnya.

Haerul Warisin meyakini bahwa setelah seluruh sambungan rumah terpasang dan kebocoran diperbaiki, SPAM Pantai Selatan dapat berfungsi secara penuh, mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga di Keruak, Jerowaru, dan bahkan mampu menjangkau wilayah Keruak bagian Utara.

Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur air bersih, Bupati mengaku telah melakukan komunikasi dengan para pengusaha, terutama di sektor pariwisata. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Kami berharap dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih di selatan, terutama untuk warga dan pengembangan sektor vital seperti pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. PAD yang baik tentu akan memudahkan pembangunan daerah secara lebih luas,” papar Haerul Warisin.

Bupati menekankan pentingnya penyelesaian yang tuntas terhadap semua permasalahan teknis yang menghambat SPAM. Ia berharap upaya ini segera membuahkan hasil, sehingga krisis air bersih di Lotim Selatan dapat segera teratasi dan menjadi kenangan.

Mesin yang mengubah air keruh menjadi air bersih ini diketahui sudah diresmikan Bupati Lotim beberapa waktu lalu di Kotaraja Kecamatan Sikur. Adapun total nilai Proyek SPAM Pantai Selatan , termasuk dalamnya Instalasi SPAM Kotaraja ni merupakan bantuan pusat senilai Rp 121 miliar.

Kapasitas IPA SPAM Pantai Selatan saat ini tersedia 100 liter per detik. Jumlah yang tersedia baru 50 liter perdetik. Bupati pastikan sudah ada cadangan sumber air yang siap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan IPA yang kurang.

Air yang diolah oleh IPA SPAM ini dipastikan sudah siap konsumsi. Terlihat dari hasil olahannya sangat bersih dan sangat layak konsumsi. SPAM Pantai Selatan mengambil air dari Sungai Tibu Krodet dengan debit sebesar 50 liter per detik, hanya seperenam persen dari total debit air yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan air masyarakat dan irigasi pertanian tidak terganggu. (rus)

Dampak Efisiensi Anggaran, MICE di Hotel Kawasan Senggigi Menurun 25 Persen

0
Ketut M Jaya Kusuma (ekbisntb.com/ist)

Kebijakan efesensi anggaran oleh Pemerintah Pusat hingga pembatasan rapat-rapat di hotel berdampak terhadap pengurangan MICE hingga 25 persen. Hal ini pun perlu disikapi serius oleh pemerintah. Tidak saja melakukan efisiensi dan pembatasan, namun juga perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha industri hotel tetap eksis.

Di antaranya pemerintah perlu melakukan intervensi persoalan tarif pesawat, promosi, penataan destinasi, memperkuat aksesibilitas baik darat maupun laut.

Ketua Senggigi Hotel Association (SHA), Ketut M Jaya Kusuma, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi dan pembatasan kegiatan di hotel tentu berdampak terhadap pengurangan MICE hingga pendapatan hotel itu sendiri. “Pengurangan (MICE) pasti ada. Bisa berdampak sekitar 25 persen, tapi itu bisa disubstitusi kalau sektor leisure market lancar,” katanya, Sabtu 22 Juni 2025.

Dari sisi tingkat hunian, secara umum hotel di Senggigi mencapai 60 persen untuk kuartal 1, mulai dari Januari hingga April. Khusus Hotel Holiday Resort rata-rata tingkat hunian 82 persen. Bahkan pada Juli dan Agustus, bookingan saat ini sudah mencapai 78 persen. “Saya pikir di bulan Juli dan Agustus nanti di angka 90 persen,” sebut General Manager Hotel Holiday Resort ini.

Menurutnya, ini khusus Senggigi. Berbeda kalau Mataram karena sangat identik dengan MICE sebagai market utamanya.

Sejauh ini info dari para hotel GM di kawasan Senggigi masih belum ke arah merumahkan karyawannya. Mungkin karena Senggigi sebagai destinasi wisata tidak hanya mengandalkan MICE dari pemerintah. “Kami mendukung efisiensi yang terukur dan akurat. Kami justru ingin sektor Leisure Market yang diperkuat,” harapnya.

Upaya memperkuat itu, ia mendorong langkah nyata dari pemerintah. Seperti kebijakan dalam tarif penerbangan perlu adanya support dari pemerintah, sehingga harga terjangkau. Upaya promosi destinasi dari pemerintah tetap dianggarkan dan dilakukan, sehingga destinasi di Lombok dan NTB ini semakin dikenal. Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat aksesibilitas baik yang lewat udara maupun laut.

“Sekarang mayoritas tamu-tamu kami melalui laut dari Bali. Pelabuhan Senggigi sudah dalam perencanaan revitalisasi mudah-mudahan berjalan dengan lancar,”ujarnya.

Pihaknya juga mendorong penataan destinasi, dimana sejauh ini destinasi masih terlihat kumuh. Sejalan itu, pelaku industri juga mesti melakukan berbagai upaya mensiasati kebijakan efisiensi anggaran ini.

Point ini yang perlu dipertimbangkan kata dia untuk memaksimalkan leisure market. “Goverment jangan omon-omon saja, sementara Industri juga jangan mengeluh saja. Ini butuh upaya bersama,” imbuhnya.

Menurutnya, industri pariwisata itu simple. Yang penting, intinya mau dan serius dikerjakan. Apakah perlu mendorong memperbanyak event khusus di Senggigi? Menurutnya sangat perlu.  Namun sebelum itu, herus menuntaskan dulu pokok-pokok permasalahannya yang ada, seperti, dermaga, destinasi yang kumuh dan  sampah.

“Pemda sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Ini pemerintahan baru kita kasih waktu untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya,” tutupnya. (her)

Diefisiensi, Belanja Kegiatan OPD di Hotel

0
Tamu yang berkunjung ke hotel di kawasan Senggigi. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kegiatan OPD di hotel. (ekbisntb.com/her)

Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah salah satunya pada item belanja kegiatan di hotel berpengaruh terhadap tingkat pendapatan hotel. Imbasnya pun kemungkinan besar pada setoran pajak ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu bahan kajian Pemkab Lobar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menghitung penyesuaian Pajak Hotel dan Restoran atau PHR.

Sebagai gambaran pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar tahun lalu melampui target PAD. Namun target ini masih stagnan tahun ini, bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu, khususnya pada PHR. Karena itu, pihak Bapenda pun akan mengkaji untuk usulan kenaikan target PAD dengan mengacu pada realisasi tahun lalu dan salah satunya tingkat hunian hotel beberapa bulan terakhir.

Kepala Bapenda Lobar H. Muhamad Adnan mengatakan, efisiensi anggaran belanja kegiatan di hotel tentu berpengaruh pada pelaku usaha dan Pemkab Lobar. Seperti halnya di daerah lain, menyesuaikan (menurunkan) target PADnya pada sektor itu. “Makanya tentu berpengaruh. Karena itu kami melihat okupansi (hunian hotel) beberapa bulan terakhir sebagai dasar kita (menyesuaikan target PAD). Berapa rata-rata okupansinya hotel ini dalam beberapa bulan ini,” kata Adnan, belum lama ini.

Dikatakan, kalau okupansi tidak signifikan tentu hal ini masuk sebagai dasar penghitungan dalam memasang target pada APBD perubahan. Kalaupun tahun 2024 capaiannya maksimal, namun tentu perlu melihat tingkat hunian tahun ini. Termasuk dampak dari pengurangan kegiatan di hotel. “Itu kami hitung,”imbuhnya.

Terkait dampak kurang signifikan efisiensi anggaran terhadap penurunan okupansi hotel di Senggigi, ia berharap demikian agar pendapatan daerah tidak terdampak signifikan.

Lebih lanjut dikatakan terkait penentuan target PAD sektor PHR tahun lalu yang berlaku tahun 2025 ini, sebelum melihat realisasi per Desember 2024. Penetapan target itu dilakukan sekitar Agustus. “Makanya di perubahan ini (APBD perubahan) nanti kita godok lagi untuk disesuaikan (naikkan),”ujar Adnan.

Pihaknya menggodok target PAD mengacu realisasi tahun lalu, tingkat okupansi hotel empat bulan terakhir, mulai Januari, Februari Maret hingga April.

Beberapa item ini akan dihitung ulang, sehingga berapa target pada APBD perubahan nanti diajukan ke dewan dari hasil kajian tersebut. Mengacu capaian tahun lalu dari pajak hotel mencapai 30 miliar dari target Rp24 miliar. Artinya melampaui target hingga Rp6 miliar.

Sementara kalau dibanding target tahun ini pada angka Rp26 miliar. Kemudian pajak restoran mencapai Rp22 miliar. Diakui, target tahun ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu. “Ya (lebih rendah) dibanding tahun lalu, karena itu tadi menentukan target itu lebih awal pada Agustus, belum tahu realisasi hingga Desember,”kata Adnan.

Lebih-lebih pada Agustus nanti akan terjadi high season, sehingga itu masuk hitungan dalam penyediaan target. Kemudian ada event-event internasional, seperti MotoGP. Itupun akan mulai ramai selama tiga hari dengan kisaran okupansi 80-90 persen. “Itu selama tiga hari, lumayan,” imbuhnya. Pihaknya dalam memasang target seusai potensi, tidak muluk-muluk.

Data jumlah vila, hotel dan jenis penginapan lainnya di Lombok Barat, Bapenda mencatat sebanyak 251. Terdiri dari bintang lima sebanyak 6, bintang empat 8, bintang tiga sebanyak 10, bintang dua sebanyak 4, bintang satu sebanyak 3, hotel melati tiga sebanyak 5, hotel melati dua sebanyak 5 dan hotel melati satu sebanyak 17. Jumlah bungalow, vila dan homestay sebanyak 193 unit. “251 ini sudah kami tarik pajaknya,” jelasnya. (her)

Dukung Pembangunan di Kawasan Tanjung Aan, Wabup Loteng Ingatkan ITDC Perkuat Koordinasi

0
Kondisi Pantai Tanjung A'an Desa Sengkol. Di kawasan ini akan dibangun hotel bintang lima. ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika pun sudah mulai proses pengosongan dan penataan lahan. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendukung dan menyambut baik rencana Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengembangkan di kawasan Tanjung Aan dan sekitarnya. Dengan begitu diharapkan kawasan tersebut bisa semakin berkembang. Selain itu, bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pemerintah daerah secara lebih luas lagi.

“Pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung 100 persen apapun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh ITDC di kawasan The Mandalika, termasuk di kawasan Tanjung Aan. Dan, kita siap memberikan pelayanan terkait perizinan sebaik mungkin,” tegas Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Ekbis NTB, saat ditemui di sela-sela kegiatan jalan sehat bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah, Sabtu 21 Juni 2025.

Pun demikian Nursiah mengingatkan kepada ITDC agar memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah. Karena meski pembangunan dilakukan di kawasan The Mandalika yang memang menjadi kewenangan pihak ITDC, tetap ada kewenangan pemerintah daerah di situ, sehingga ketika ada persoalan yang berkaitan dengan warga yang terjadi di lapangan, maka pemerintah daerah harus dihadir.

Ia mengakui di setiap proses pembangunan, pasti ada dinamikanya. Terlebih jika kemudian pembangunan tersebut menyentuh langsung dengan masyarakat. Maka penting koordinasi dan komunikasi dibangun oleh ITDC maupun kontraktor yang nantinya akan melakukan aktivitas pembangunan di tempat tersebut. Agar setiap dinamika yang terjadi bisa dicarikan solusi atau alternatif penyelesaiannya.

Supaya proses pembangunan bisa tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat, karena pembangunan, semua bermuara kepada kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi hal yang sebaliknya, pembangunan justru merugikan masyarakat. “Pembangunan jalan, tanpa mengabaikan persoalan sosial yang ada,” tandas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Terkait beberapa keluhan dari warga yang beraktivitas di area Tanjung Aan, Nursiah mengatakan pihaknya segara akan turun untuk berdiskusi dengan warga. Menyerap persoalan, tantangan dan hambatan yang dihadapi warga. Untuk nantinya akan disambungkan dengan pihak terkait, dalam hal ini ITDC guna mencarikan solusi terbaik.

Lebih lanjut mantan Sekda Loteng ini menambahkan, kepada ITDC pihaknya juga mengingatkan ketika membangun di kawasan Tanjung Aan nantinya agar benar-benar memperhatikan keaslian dan kelestarian yang ada. Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru mengganggu atau merusak kelestarian kawasan. “Tadi pesannya Pak Menteri HAM, pertahankan kelestarian kawasan ketika membangun,” pungkasnya.

Bantah Isu Penjualan Pantai

Sebelumnya pasca rencana pembangunan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan, muncul isu ITDC bakal menjual Pantai Tanjung Aan kepada pengembangan. Sehingga nantinya Pantai Tanjung Aan kabarnya akan ditutup dan menjadi area private. Isu tersebut langsung dibantah pihak ITDC dan mengatakan isu tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Dalam keterangan resminya, Sabtu kemarin, PGS. General Manager The Mandalika Wahyu M. Nugroho menegaskan pantai adalah ruang publik yang dilindungi negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Tidak terkecuali Pantai Tanjung Aan, sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset negara berupa pantai tersebut.

Ia menegaskan, rencana pengembangan yang akan dilakukan ITDC yakni pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama legal seperti LUDA (Land Utilization Development Agreement) dan sewa jangka panjang di atas lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik negara yang dikelola ITDC sesuai dengan mandat PP No. 50 Tahun 2008.

Dengan kata lain, pemanfaatan lahan oleh investor bukan bentuk privatisasi. Bahwa nantinya publik tetap dapat akses ke pantai, karena itu memang ruang publik yang bebas diakses oleh siapapun. Kendati di situ ada bangunan hotel atau fasilitas pariwisata lainnya.

“Bisa dilihat di kawasan The Nusa Dua, Bali, masyarakat tetap bebas mengakses pantai meskipun berada di dalam kawasan hotel internasional,” ujarnya.

Wahyu mengatakan, penataan yang dilakukan ITDC termasuk di kawasan pantai bertujuan untuk  menyediakan lahan siap bangun. Sesuai dengan tata ruang dan mendukung pengembangan kawasan wisata yang legal, tertib dan berstandar internasional. Pihaknya pun memastikan setiap pembangunan di kawasan The Mandalika dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan tetap menjaga akses publik, pelibatan masyarakat serta pelestarian nilai lokal dan lingkungan. (kir)

Tertibkan Aset Telantar,  DPRD Dorong Pemda Ajukan Permohonan ke Kementerian

0
Raden Nyakradi (ekbisntb.com/ari)

Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Pemda KLU untuk lebih agresif dalam menindaklanjuti keberadaan tanah terlantar yang dikuasai investor. Selain menaikkan pajak berlipat, Pemda dipandang perlu untuk mengambil langkah maju dengan memohonkan status telantar hingga penguasaan atas aset menjadi jelas.

Anggota Komisi I DPRD KLU, Raden Nyakradi, Minggu (22/6) menyarankan agar Pemda KLU mulai menata langkah – langkah penertiban aset telantar yang sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut dia, Pemda tidak mesti hanya mengenakan pajak berlipat sebagai konsekuensi, melainkan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menetapkan status telantar atau tidak telantar.

“Tidak mesti pajak dikenakan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau tanah sengaja ditelantarkan sampai 30 tahunan, HGU dikelola tidak sesuai peruntukan awal, maka Pemda harus mohonkan ke Kementerian ATR/Agraria sebagai tanah telantar untuk selanjutnya aset tersebut dapat dikuasai oleh daerah,” ungkap Nyakradi.

Ia mencontohkan, salah satu aset yang dikuasai oleh PT. Asano di Dusun Telaga Maluku, Desa Rempek atau daerah lainnya di Kecamatan Pemenang dan Tanjung, dapat dimohonkan. Pasalnya, tanah telantar tersebut berada di lokasi strategis dan memungkinkan pengembangan ekonomi dari sektor pariwisata dan pertanian (umum).

Menurut Politisi Fraksi Golkar ini, berdasarkan UU Agraria, tanah memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Maka untuk mendorong mobilisasi dan kesejahteraan rakyat di Lombok Utara, pihaknya meminta agar Pemda mulai mengambil langkah aktif.

“Yang harus segera dilakukan oleh pimpinan daerah adalah menjalankan proses sesuai regulasi untuk mendapatkan status tanah-tanah tersebut dinyatakan dari kementerian ATR Agraria, dibuktikan oleh dokumen Pusat yang menyatakan tanah terlantar,” pintanya.

Ia juga meminta agar Pemda melakukan pendampingan masyarakat untuk reclaiming lahan atau akupansi lahan, sehingga tanah tersebut dapat dikelola dan bermanfaat kehidupan bagi rakyat.

Penting pula kata dia, agar ke depan, Pemda – eksekutif dan legislatif menyusun Raperda tentang pengelolaan tanah-tanah yang belum atau tidak tergarap agar dapat dikelola oleh masyarakat atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ini merujuk pada kebijakan Bupati di Kalimantan Tengah, Palangkaraya atau Kalsel di Banjarmasin dan Banjarbaru,” paparnya.

Ia menambahkan, Pemda agar lebih tegas mengawasi proses izin yang dilakukan investor. Mengingat saat ini, akses izin sebagian besar ada di pemerintah pusat.

Setiap permohonan investasi yang disetujui, agar diawasi pelaksanaannya di lapangan. Jika Pemda menemukan tidak akativitas investasi, maka Pemda dapat menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Ketegasan pemimpin atau penguasa untuk bersikap tegas ketika di hadapan investor sangat dibutuhkan. Penguasa TDK boleh takluk oleh pengusaha.  Menaikkan pajak itu jurus lama. Jangan sampai sumber daya agraria yang terbatas di Lombok Utara ini dikuasai oleh segelintir orang, tetapi tidak difungsikan secara optimal,” tandasnya. (ari)

Pelaku Kafe Tuak Ilegal di Jagaraga Didorong Beralih Usaha dan Urus Izin

0
Camat Kuripan Iskandar bersama tim Satpol PP turun patroli ke kafe tuak ilegal yang ditutup di Desa Jagaraga belum lama ini. (ekbisntb.com/ist)

USAI ditutup Satpol PP beberapa waktu lalu, pelaku kafe tuak ilegal di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat (Lobar) tak punya pilihan lain, selain berusaha yang legal seusai aturan Pemkab Lobar. Pelaku kafe pun mulai beralih usaha dan mengurus izin untuk rumah makan atau lesehan.

Camat Kuripan Iskandar S.Sos., menerangkan pasca penutupan kafe ilegal di Desa Jagaraga pihaknya terus mem-backup pihak Pemkab Lobar dalam hal ini Satpol PP untuk melaksanakan patroli ke kafe tuak ilegal. Sambil dilakukan evaluasi terhadap tindakan pasca penutupan. Dari hasil monitoring pihaknya bersama Forkompimcam belum ada yang berani terang-terangan beroperasi.

“Alhamdulillah ada salah satu kafe yang beralih usaha dari kafe ilegal menjual tuak dan minuman beralkohol Ilegal ke usaha lainnya dan sedang mengurus izin ke Pemkab Lobar.

Sesuai dengan instruksi wakil bupati bahwa semua kafe warung untuk mengurus izin ke warung atau kafe yang tidak menjual minuman beralkohol dan hiburan yang dilarang Perda. Sejauh ini dari 13 kafe ilegal yang ditutup, baru satu yang mengurus izin ke usaha lainnya.

Pihaknya juga mendorong pelaku kafe ilegal yang lain untuk mengalihkan usahanya dan mengurus izin ke Pemkab Lobar. Di mana pihaknya sudah mensosialisasikan kepada pelaku usaha, sesuai surat edaran dari Wabup Hj. Nurul Adha.

Terkait rencana Pemkab Lobar membahas langkah penanganan kafe ilegal, menyusul sanksi tindak pidana ringan belum membuahkan hasil, pihaknya selalu soal mendukung Satpol PP menindaklanjuti koordinasi sesuai perintah bupati. “Intinya kami selaku camat bersama Forkompimcam selalu siap terdepan membantu Pemkab bersama pemdes,” tegasnya.

Bahkan lanjut dia, tindakan penutupan kafe tuak ilegal itu atas dasar aspirasi masyarakat berdasarkan hasil Musdesus Desa. Mereka sepakat menutup, tidak ada toleransi. Sebab aktivitas kafe ilegal ini telah mengganggu kamtibmas di wilayah itu. Belum lagi dampak adanya HIV/Adis, dan dugaan mempekerjakan anak di bawah umur dan Satpol PP telah melakukan penutupan kafe tuak ilegal ini.

Ia berharap tindakan penutupan kafe ilegal juga dilakukan di daerah-daerah lain, sesuai instruksi Wabup. Kalau itu dilakukan, kamtibmas di Lobar akan aman. Selain itu, jangan sampai timbul kecemburuan sosial di kalangan pelaku usaha kafe. (her)

Diduga Timbun Elpiji 3 Kg, Aparat Harus Tindak Tegas Oknum Pengusaha

0
Made Slamet (ekbisntb.com/ist)

ANGGOTA wakil rakyat DPRD Provinsi NTB, Made Slamet angkat bicara mendengar keluhan masyarakat terkait dengan esulitan untuk mendapatkan elpiji 3 Kg. Jikapun ada yang dijual, masyarakat harus membelinya dengan harga yang lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dikatakan Made Slamet bahwa gas elpiji 3 Kg merupakan salah satu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera merespons situasi tersebut.

“Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji 3 Kg ini pelurus jadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena gas elpiji ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat bawah. Bagaimana mereka mau makan kalau tidak punya gas untuk mereka masak,” ujar Made Slamet pada Minggu (22/6).

politisi PDI-P itu menyebut, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit. Karena itu pihaknya merasa prihatin mendengar informasi masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg. Sebab di tengah kesulitan ekonomi tersebut, mereka kembali ditambah beban hidupnya.

“Pemerintah daerah tidak boleh diam dengan persoalan ini. Masyarakat kita sedang menghadapi kesulitan, jangan lagi ditambah kesulitannya dengan gas elpiji yang langka dan harganya mahal,” tegasnya.

Karena itu pihaknya mendorong pemerintah daerah melalui OPD terkait agar segera turun untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran penyebab kelangkaan tersebut.

“Pemerintah harus segera memberikan respons cepat, cari tahu permasalahannya, apakah benar langka atau ada permainan pengusaha yang sengaja menimbun. Karena dari pusat kita tidak mendengar ada permasalahan terkait stok gas elpiji 3 Kg ini,” ujarnya.

Dari informasi yang diserap, pihak Pertamina mengklaim SPPBE sudah mendistribusikan elpiji 3 kg seperti biasa. Ada dugaan kelangkaan elpiji 3 kg tersebut terjadi akibat ditimbun untuk keperluan tertentu, misalnya omprongan tembakau, maka pemerintah agar menggandeng aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tersebut. Jika benar ditemukan ada penimbunan, ia meminta agar aparat menindaknya dengan tegas.

“Gas elpiji 3 Kg ini kan gas subsidi dari pemerintah untuk masyarakat bawah. Tidak bisa digunakan untuk usaha. Kalau ada seperti itu, kita minta aparat menindak tegas pengusaha-pengusaha yang nakal dan menyulitkan masyarakat ini,” pungkasnya. (ndi)