Beranda blog Halaman 540

Pemerintah Berkomitmen Terhadap Pentingnya Kesehatan dan Asupan Gizi Masyarakat

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Lombok Tengah pada Rabu 18 Juni 2025. Acara diikuti oleh 300-an peserta yang antusias dengan kedatangan tim sosialisasi MBG.

Dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Anggota DPRD Lombok Tengah Nasarudin, dan Kades Penujak Daman Hudi.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG menyasar ke berbagai kelompok mulai dari anak usia sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ibu hamil dan menyusui, hingga balita. Karena masih berada di tahap awal program ini memerlukan waktu dan proses dalam penyiapan berbagai aspek pendukungnya,” ujar Muazzim Akbar.

Muazzim menegaskan bahawa pemerintah berkomitmen mengatur pemenuhan gizi seluruh warga negara, khususnya generasi penerus bangsa, agar tumbuh sehat dan cerdas. Setiap menu dalam program ini dirancang oleh ahli gizi di dapur SPPG, dengan variasi yang disesuaikan dengan pedoman gizi nasional dan karakteristik penerima manfaat.

“Program MBG menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul di tengah tantangan perkembangan teknologi yang semakin cepat.” tegas Muazzim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesempatan terbuka luas bagi masyarakat untuk bermitra dan bersinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program ini.

“Diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta penerima manfaat di Provinsi NTB. Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 penerima, dengan standar bangunan dan operasional sesuai ketentuan BGN. Setiap dapur juga menyerap sekitar 47–50 tenaga kerja, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, sebagai pemasok bahan pangan,” terangnya.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan mengenai skema kemitraan serta prosedur singkat dalam pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Program MBG terbuka bagi kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pihak swasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial,” ucap Muhammad Iwan.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain lahan minimal 600 m², bangunan dapur minimal 300 m², tenaga kerja sebanyak 47 orang yang dapat direkrut dari masyarakat sekitar, serta peralatan dan transportasi sesuai standar BGN.

Untuk menu makanan akan ditentukan oleh ahli gizi masing-masing dapur, mengacu pada pedoman gizi nasional. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa keberadaan dapur MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.

“Dapur MBG menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan melibatkan warga sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, perputaran uang di wilayah seperti Batulayar akan meningkat melalui aktivitas produksi dan distribusi kebutuhan dapur, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi masyarakat,” imbuh Iwan.

Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 89 juta orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA.(r)

Dibatasi Sampai Tanggal 28 Juni 2025, Pelaku Usaha di Tanjung A’an Diminta Bongkar Tempat Usahanya

0
Salah satu tempat usaha di tanjung aan yang minta dibongkar(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Desa Sengkol Kecamatan Pujut meminta warga atau pelaku usaha yang ada di kawasan Pantai Tanjung A’an untuk segera membongkar tempat usahanya, tanpa terkecuali. Paling lambat tanggal 28 Juni 2025 mendatang. Menyusul akan segera dimulainya rencana pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Sengkol Satria Wijaya saat ditemuai Ekbis NTB, di kantornya, Senin 23 Juni 2025 kemarin. Ia mengatakan kawasan Tanjung A’an sendiri masuk dalam kawasan The Mandalika yang dikelola Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Di mana ITDC sendiri sudah menjalin kesepakatan kerja sama dengan salah satu investor untuk membangun fasilitas pariwisata berupa hotel dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan tersebut.

Di satu sisi hampir seluruh dari bangunan atau tempat usaha yang ada di kawasan Pantai Tanjung A’an tidak memiliki izin. Sehingga tidak ada alasan bagi para pelaku usaha ditempat tersebut untuk bertahan. Terlebih area yang digunakan sebagai tempat membangun tempat usaha tersebut merupakan area pantai yang merupakan area publik.

“Jadi silahkan pelaku usaha yang memiliki usaha di kawasan Tanjung A,an untuk membongkar tempat usahanya. Paling lambat tanggal 28 Juni 2025 mendatang, sesuai isi surat peringatan yang kami layangkan sebelumnya,” terang Satria.

Dikatakannya pihaknya memberikan tenggat waktu selama 14 hari bagi para pelaku usaha di Tanjung A’an untuk membongkar tempat usahanya. Terhitung sejak pekan yang lalu. Dan, itu dirasakan sudah sangat cukup waktu untuk membongkar tempat usahanya.

Dalam hal ini pihaknya bukan tidak mau atau tidak peduli dengan nasib warga yang membuka usaha di Tanjung A’an. Terlebih banyak juga warga Desa Sengkol yang membuka usaha ditempat tersebut. Tetapi dasar untuk itu tidak ada. Karena bisa dipastikanya semua tempat usaha yang berdiri di Tanjung A’an tidak memiliki izin.

Terbukti sampai sejauh ini tidak pernah ada pajak atau restribusi yang masuk ke desa. “Kalau ada izin pasti ada pajak atau restribusi yang masuk ke desa. Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada yang masuk ke desa,” terangnya.

Ia menambahkan dulu antara ITDC dengan para pelaku usaha ditempat tersebut sudah ada kesepakatan. Bahwa para pelaku usaha bersedia untuk pindah atau membongkar tempat usahanya kalau pengembangan kawasan Tanjung A’an akan dimulai. Sehingga oleh ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika mengizinkan para pelaku usaha untuk membuka usaha di kawasan tersebut.

Secara tegas Satria mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pengembangan kawasan Tanjung A’an oleh ITDC. Sehingga kawasan tersebut bisa berkembang pesat dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. “Kami mendukung pengembangan kawasan Tanjung A’an bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi itu semua untuk kepentingan yang jauh lebih luas lagi. Lagi pula itu memang kawasan yang dikelola oleh ITDC,” tandasnya. (kir)

506 Hektar untuk Ekstensifikasi Tambak Garam Terus Dipersiapkan

0
Nampak salah satu lokasi sentra produksi garam yang berada di Desa Labuhan Kuris.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan penyiapan lahan untuk program ekstensifikasi pengembangan garam terus dilakukan pemerintah dalam mendukung program swasembada garam nasional.

“Saat kunjungan Dirjen kemarin ke Sumbawa sudah kita sampaikan untuk lahan potensial tersebut (506 hektare) kami juga terus berkoordinasi dengan KKP agar Sumbawa bisa diberikan program tersebut,” kata Kadislutkan, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Rahmat melanjutkan, berdasarkan hasil inventarisasi terhadap lahan tersebut saat ini ada 180 orang pemilik dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan di lokasi tersebut juga sudah ada infrastruktur jalan usaha tani tinggal dilakukan penataan lebih lanjut untuk memudahkan akses.

“Jalanya sudah ada seleber 3-5 meter dan saat ini jalan tersebut digunakan oleh petani untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, ” ujarnya.

Dayat melanjutkan selain luas lahan tersebut, pihaknya lokasi budidaya garam yang sudah terealisasi saat baru sekitar 119, 8 hektare. Sementara untuk total keseluruhan lahan potensial mencapai 443, 4 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.

“Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 118 hektare dengan potensi produksi mencapai 5. 363.00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024,” ujarnya.

Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah, ” tukasnya. (ils)

Sumbawa Usulkan Tambahan 1.500 Metrik Ton Gas Elpiji 3 Kilogram

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, kembali mengusulkan tambahan 1.500 metrik ton gas elpiji tiga kilogram untuk memenuhi kebutuhan akan gas yang saat ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat termasuk menambah kuota yang belum dipenuhi pemerintah.

“Kita sudah ajukan untuk tambahan kuota gas elpiji tiga kilogram dengan harapan bisa dipenuhi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan gas subsidi tersebut,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyebutkan, pengusulan tambahan kuota tersebut diharapkan bisa terealisasi yang diperuntukkan untuk setiap bulannya. Sehingga bisa mengurangi kesulitan masyarakat terhadap tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut.

“Sebenarnya usulan kita sebesar 15.000 metrik ton, namun yang baru bisa terpenuhi hanya 11.000 metrik ton sehingga kami berharap tambahan kuota tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah,” ucapnya.

Ia melanjutkan, jika tambahan kuot bisa disetujui pemerintah maka kebutuhan hanya 2.500 metrik ton. Padahal kebutuhan 15.000 metrik ton tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan termasuk juga bagi para pelaku UMKM.

“Sebenarnya kalau kita diberikan 15.000 metrik ton itu sudah sangat longgar dan tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat, tetapi kebutuhan kita belum juga dipenuhi oleh pertamina,” ucapnya.

Selain persoalan tersebut lanjutnya, tata niaga elpiji tiga kilogram ini juga dilepas secara bebas meski di tabung tersebut tercatat bantuan bagi masyarakat miskin. Bahkan keberadaan pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer dengan pola pengawasan yang dilakukan juga belum bisa maksimal.

“Di Sumbawa dengan delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan dan itu tidak mungkin bisa kita pantau semua karena tenaga yang kita miliki juga terbatas,” ucapnya.

Diakuinya, terhadap kebutuhan terhadap pemerintah terus melakukan kordinasi secara intensif ke pihak Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Elpiji tiga kilogram yang kerap dikeluhkan.

“Kita tetap berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota itu bisa segera dipenuhi sehingga keterbatasan Elpiji saat ini bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)

Perang Israel – Iran Dikhwatirkan Pengaruhi Kunjungan Wisman ke Lobar

0
Wisatawan mancanegara berkunjung ke kawasan Senggigi. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Perang yang terjadi antara Israel dan Iran dikhawatirkan berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia, terutama dari Timur Tengah dan Eropa. Menyusul sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.

Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kadispar Lobar Agus Gunawan mengatakan bahwa tentu ada imbasnya pada kunjungan wisatawan. “‘Cuma kan sekarang kita belum tahu (dampak ke kunjungan) perang Iran dan Israel ini, pasti ada dampak terhadap perjalanan,”kata dia, kemarin. Diakui belum terjadi dampak perang Iran dan Israel pada kunjungan di Lobar. Namun dikawatirkan dengan ancaman berbagai serangan antara kedua negara dikhwatirkan terdampak.

Sebab para wisatawan dari Timur Tengah berfikir ulang mau pergi berwisata ke luar negeri. Lobar sendiri termasuk daerah yang dikunjungi oleh wisatawan negara-negara Timur-Tengah dan Eropa. Syukurnya lanjut Agus, ada kebijakan Mendagri bahwa kegiatan pemerintah seperti Mice di hotel diperbolehkan. Sebelumnya, kegiatan Mice pemerintah di Hotel diefesiensi sehingga berdampak penurunan mice di Hotel Kawasan Senggigi.

“Itu (MICE) kemarin diefesiensi, tapi sekarang kebijakan Mendagri membolehkan,”kata dia. Diakui, dampak efesensi kegiatan MICE ini menurunkan pendapatan hotel. Sehingga kalau kebijakan ini tetap diberlakukan maka dikhwatirkan hotel pasti mengalami kolaps. (her)

DPRD NTB Minta ITDC Rangkul dan Bina UMKM Lokal di Tanjung Aan

0
Lalu Arif Rahman Hakim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Arif Rahman Hakim, meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk merangkul dan membina pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang beraktivitas di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan Lalu Arif menyusul rencana ITDC menggusur paksa ratusan lapak milik warga yang berada di sepanjang pantai tersebut. Ia menilai, UMKM lokal seharusnya diberi kesempatan untuk tetap berusaha, bukan justru disingkirkan.

“ITDC harus merangkul mereka, terutama warga lokal. Mereka butuh tempat untuk berusaha, tinggal dibina saja,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD NTB, Senin, 23 Juni 2025.

Menurut politisi Partai NasDem itu, lapak-lapak relokasi yang disiapkan ITDC di sekitar Masjid Nurul Bilad, Mandalika, dinilai kurang efektif karena harga sewanya terlalu tinggi. Selain itu, lokasi tersebut dianggap kurang strategis dibandingkan area pinggir pantai yang ramai pengunjung dan tidak membutuhkan biaya sewa.

“Solusinya adalah mencarikan lokasi khusus untuk UMKM kecil yang tidak mampu menyewa lapak resmi. ITDC perlu menyediakan tempat yang layak bagi mereka,” tambahnya.

Lalu Arif juga mendorong pemerintah daerah agar turut mengambil peran dalam menjembatani kepentingan masyarakat lokal dan ITDC, guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak semena-mena, termasuk dalam hal memilih lahan berjualan atau menaikkan harga secara sepihak. Ia menegaskan bahwa kawasan Pantai Tanjung Aan secara hukum merupakan milik ITDC. (ndi)

DPRD KSB Dorong Perusahaan MCU di Faskes Pemerintah

0
Badaruddin Duri(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Kalalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendorong agar perusahaan di daerah dalam melaksanakan medical check-up (MCU) bagi karyawannya memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Inisiasi ini dicetuskan oleh Badaruddin Duri. Wakil Ketua DPRD KSB itu menyarakan, fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah saat ini sudah sangat memadai menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh karyawan perusahaan tersebut. “RSUD Asy Syifa dan terbaru kita punya Labkesda (lab kesehatan daerah). Kedua fasikitas itu bisa menggelar MCU,” cetusnya.

Alasan DPRD mendorong seluruh perusahaan melaksnakan MCU di fasilitas kesehatan pemerintah bukan tanpa alasan. Duri mengungkap, dari pemberian layanan tersebut ada potensi pendapatan yang besar untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurut politisi Partai NasDem ini, ada puluhan ribu karyawan dari ratusan perusahaan yang beroperasi di KSB. Dan selama ini, untuk pengecekan kesehatan mereka perusahaan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan non pemerintah.

“MCU itu dilaksnakan 2 kali setahun terhadap karyawan. Belum lagi kalau ada rekrutmen. Dan kita sebagai daerah tambang ada puluhan ribu karyawan bekerja di situ. Jadi bayangkan berapa besar PAD yang bisa kita peroleh dari satu layanan kesehatan itu saja dalam setahun,” papar Duri.

Mengenai inisiasinya itu, Duri menyatakan, dari sisi pemerintah sudah sangat siap menyelenggarakannya. RSUD Asy Syifa KSB sebut dia, saat ini telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan sesuai kriteria yang ditetapkan perusahaan secara umum. “(RSUD) Asy Syifa itu lengkap, kemarin saja kan dipakai untuk pemeriksaan Caleg, Cakada sampai terbaru calon Sekda kok,” sebutnya.

Selanjutnya ia mengungkap hasil diskusinya dengan pihak dunia usaha. Duri menyebut, ada alasan terkait tarif yang membuat perusahaan belum mau memilih fasilitas pemerintah untuk pelaksanaan MCU. Namun menurutnya, hal itu bukan sebuah masalah karena dapat dikomunikasikan pada akhirnya.

“Memang terkait layanan MCU di RSUD Asy Syifa ada Perbup yang mengaturnya. Dan nilainya lebih tinggi dari layanan swasta. Tapi saya bilang ke rumah sakit apa itu bisa diturunkan menyesuaikan kemampuan perusahaan? Dan katanya bisa. Nah masalahnya selesai dong,” ujarnya.

Terakhir Duri menyampaikan, keuntungan lain dari pelaksanaan MCU karyawan perusahaan di fasilitas kesehatan pemerintah adalah mengenai ketenagakerjaan. Ia mengatakan, dari proses MCU itu, pemerintah akan dapat memperoleh data akurat terkait jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh perusahaan selama ini.

Terpisah Direktur RSUD Asy Syifa, Carlof menyatakan, kesiapannya bekerja sama dengan perusahaan dalam menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Menurut dia, fasilitas dan tenaga yang dimiliki rumah sakit saat ini sudah sangat mumpuni untuk memberikan layanan tersebut. “Kita ada layanannya kok dan itu jalan. Cuma memang belum ada pihak atau perusahaan menjalin kerja sama khusus dengan kami,” sebutnya.

Ia pun mendukung kemudian inisiasi DPRD KSB tersebut. Kata dia, RSUD Asy Syifa dapat menyiapkan layanan lebih prima jika diberi kepercayaan oleh perusahaan yang akan memanfaatkan jasa layanannya. “Kadang memang ada permintaan khusus dalam MCU oleh perusahaan dan itu tidak bisa kami laksanakan. Tapi kita bisa atasi dengan bekerja sama dengan pihak lain,” pungkasnya. (bug)

Pemprov NTB Diminta Fokus Tuntaskan Persoalan Jalan di Sumbawa

0
H. M. Berlian Rayes(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, mendesak pemerintah provinsi agar memperhatikan adanya pemerataan pembangunan di pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa dibandingkan rencana provinsi membangun tol di pulau Lombok.

“Kami tentu sangat mendorong percepatan pembangunan di NTB dengan catatan harus memperhatikan asas pemerataan dan keadilan di pulau Sumbawa khususnya infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan,” kata Berlian kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyebutkan, pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa termasuk daerah yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi NTB. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki pulau Sumbawa sangat besar jika pembangunan hanya difokuskan di pulau Lombok.

“Harusnya sumber daya alam yang kita miliki ke provinsi NTB harus juga diberikan ke daerah penghasil (pulau Sumbawa) salah satunya dari segi pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.

Berlian melanjutkan, asas pemerataan dan keadilan ini menjadi poin pokok yang harus menjadi pertimbangan provinsi di setiap pembangunan yang dilakukan. Apalagi NTB ini sebenarnya memiliki dua pulau yakni pulau Sumbawa dan Lombok yang juga harus menjadi perhatian.

“Jadi, kita ber-NTB ini tidak hanya fokus untuk menyelesaikan pembangunan di Pulau Lombok karena selama ini masih terkesan pembangunan itu masih terpusat di pulau Lombok saja,” ucapnya.

Konsep ber NTB ini lanjut Berlian harus menjadi dasar di tiap pembangunan yang dilakukan oleh provinsi. Apalagi ber NTB ini harusnya ada pemerataan di 10 kabupaten/kota yang ada di pulau Sumbawa tidak hanya di pulau Lombok.

“Pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota dan pulau Lombok harus disesuaikan tidak harus sama, tetapi minimal harus sesuai dengan porsi yang diberikan bagi pembangunan di NTB,” tambahnya.

Dirinya tidak menampik bahwa pembangunan yang dilakukan selama oleh pemerintah Provinsi terkesan hanya terkonsentrasi di pulau Lombok. Padahal di pulau Sumbawa juga sangat membutuhkan adanya perhatian provinsi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah.

“Masih banyak infrastruktur jalan kita yang butuh penanganan khusus dari pemerintah provinsi. Harapannya sebelum NTB mendunia selesaikan dulu persoalan yang ada di rumah sendiri (pulau Sumbawa),” tukasnya. (ils)

RUPS PDAM, Bupati Minta PDAM Lotim Target Pendapatan Rp 3 Miliar

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Lotim H. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri RUPS di PDAM Lotim, Senin 23 Juni 2025(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Umum Pimpinan Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lotim, Senin 23 Juni 2025.

Kepada jajaran direksi, Bupati Lotim meminta agar memiliki target pendapatan. Setidaknya katanya Rp 3 miliar dan separuhnya bisa diberikan sebagai dividen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Harus ada target tahun 2025,” tegas Bupati Lotim.

Berdasarkan laporan dari direksi PDAM saat ini terdapat Rp 10 miliar piutang PDAM Lotim. Dari jumlah itu sudah separuhnya bisa ditagih. Tersisa Rp 5 miliar yang kemungkinan besar kesulitan untuk ditagih. Terhadap fakta ini, Bupati Lotim mempersilakan untuk dilakukan pemutihan terhadap piutang yang tidak tertagih tersebut.

Seluruh jajaran PDAM diperintahkan Bupati bekerja pro rakyat dan bukan untuk diri sendiri diri. ‘’Pelihara PDAM dengan baik, karena kalau PDAM bangkrut, maka Anda juga akan bangkrut,” tegasnya.

Di awal, Bupati Lotim mengakui pernah memerintahkan pemutihan Rp 11 miliar piutang PDAM. Hal ini karena banyak kalangan ASN yang justru banyak berutang. Namun setelah menerima laporan, pemutihan bisa dilakukan setelah dilakukan penagihan terlebih dulu. Baru kemudian dilakukan langkah pemutihan. Bupati Lotim kemudian mempersilakan pemutihan demi keselamatan neraca keuangan PDAM.

Dari 32 ribu pelanggan PDAM, diketahui terhadap 3.862 pelanggan tidak aktif. Terhadap mereka yang tidak aktif ini diminta untuk diperiksa. Para Kepala Cabang PDAM seluruh Lotim diharapkan bisa bekerja dengan turun langsung mengecek fakta lapangan.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM, Sopyan Hakim menyampaikan sudah menyiapkan jauh hari agenda RUPS. PDAM katanya siap mewujudkan visi SMART di Lotim yang memenuhi syarat standar kesehatan dalam melayani pelanggan PDAM.

Diakuinya, dari sisi pendapatan dilihat sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 terus naik. Tahun 2022 pendapatan dalam penjualan air Rp 17,9 miliar. Tahun 2023 naik menjadi Rp 19,4 miliar. Tahun 2024 menjadi Rp 21,03 miliar.Pendapatan non air tahun 2022 Rp 845 juta, tahun 2023 Rp 894 juta, tahun 2024 meningkat menjadi Rp 915 juta. Pendapatan lain lain tahun 2022 Rp 126 juta, tahun 2023 Rp 61 juta dan Rp 87 juta tahun 2024.Diakumulasi tahun 2022 total pendapatan Rp 18,9 miliar. Tahun 2023, Rp 20,3 miliar. Tahun 2024 Rp 22 miliar.

Laporan laba rugi, pertama dari komponen biaya usaha pada tahun 2022 Rp 18,5 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 19,1 miliar dan tahun 2024 Rp 20,3 miliar.  Di luar usaha, tahun 2022 Rp 187 juta.  Tahun 2023 Rp 8,6 juta dan 2024 Rp 9,8  juta.

Laba sebelum pajak dicatat Rp 182 juta pada tahun 2022 meningkat tahun 3023 menjadi Rp 1,2 miliar dan tahun 2024 Rp 1,6 miliar. Diakumulasi tahun 2022 laba bersih Rp 153 juta, tahun 2023 meningkat menjadi Rp 944 juta dan tahun 2024 Rp 1,2 miliar laba bersih.

Jumlah penerimaan kas tahun 2022 Rp 21,9 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 20,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,6 miliar. Pengeluaran kas 2022, Rp  21 miliar, 2023 Rp 17,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,7 miliar saldo akhir kas tahun 2022  Rp 2,9 miliar . Tahun 2023 Rp 5,8 miliar dan Tahun 2024 Rp 5,7 miliar. Adapun aktiva Rp 69 miliar tahun 2024, tahun 2023 Rp 68,9 miliar dan tahun 2023 Rp 67 miliar. Sementara, detail total piutang PDAM Rp 10,566 miliar. Piutang rekening air yang masih bisa tertagih Rp 5,9 miliar dan jumlah yang belum bisa tertagih dan kemungkinan bisa terhapus Rp 5,47 miliar.

Sementara itu, jumlah pelanggan 32.898 pelangan dengan 29,036 yang aktif dan 3.862 tidak aktif. Penambahan pelanggan setahun hanya 48 SR tahun 2023. Dalam pengembangan pelanggan, diakui Plt Dirut tidak sesuai harapan. Tahun 2025 ini diharapkan akan ditingkatkan.

Tingkat kehilangan air PDAM Lotim 31,06 persen. Hal itu katanya karena ada beberapa item belum terpenuhi. Elevasi tinggi tak bisa dilayani 24 jam. Kerusakan jaringan sehingga perlu perbaikan jaringan. Banyak water meter rusak utamanya usia 5 tahun. Tingkat akurasi menurun. Banyak ditemukan sambungan gelap dilakukan oknum karyawan dan oknum warga. Terhadap oknum karyawan siap akan dipecat karena sudah teken pakta integritas.

Efisiensi penagihan rendah. Biaya operasional terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Tidak akurat pencatatan meter akibat tidak dilakukan pencatatan langsung. Kepada pembaca meter diindikasikan banyak hanya gunakan asumsi membaca. (rus)

Dislutkan NTB Dorong Pengembangan Pelabuhan Soroadu di Dompu

0
Karim Marasabessy(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengembangan Pelabuhan Soroadu di Kabupaten Dompu agar bisa meningkatkan jumlah tangkapan hasil perikanan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Karim Marasabessy mengatakan pengembangan pelabuhan dilakukan selama lima tahun ke depan.

“Tahun ini kami fokus studi kelayakan dan detail engineering design untuk mengembangkan Pelabuhan Soroadu,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Senin.

Pelabuhan Soroadu merupakan pelabuhan perikanan tangkap yang berada di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Pelabuhan perikanan yang dibangun sejak tahun 1994 itu memiliki luas total 11 hektare. Walau kini tidak lagi beroperasi, namun masyarakat masih memanfaatkan Pelabuhan Soroadu untuk aktivitas bongkar muat kapal ikan yang didominasi komoditas tuna dan cakalang.

Pelabuhan Soroadu berada di wilayah strategis Teluk Cempi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Keunggulan geografis membuat pelabuhan tersebut potensial untuk menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah besar.

Karim memaparkan pemerintah tidak hanya mengembangkan Pelabuhan Soroadu, tetapi beberapa pelabuhan perikanan lain yang terletak di Sape, Labuan Lombok, Tanjung Luar maupun yang ada Teluk Santong.

“Kami fokus mengembangkan pelabuhan untuk meningkatkan jumlah tangkapan hasil perikanan. Beberapa pelabuhan itu sudah ada (beroperasi), kami tinggal dorong efektivitas pengelolaan pelabuhan,” pungkas Karim.

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa serta 401 pulau-pulau kecil.

Potensi produksi perikanan tangkap di Nusa Tenggara Barat mencapai 185 ribu ton setiap tahun dengan hasil ikan berupa cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, udang, hingga ikan hias. (ant)