Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 54

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Mataram Terus Menyusut, Tersisa 1.178 Hektare

0
Alih Fungsi Lahan Pertanian di Mataram Terus Menyusut, Tersisa 1.178 Hektare
Lahan pertanian di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya pada (29/1/2026). Kini lahan pertanian di Kota Mataram terus menyusut karena alih fungsi. (Suara NTB/pan)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat alih fungsi lahan pertanian di wilayah perkotaan terus terjadi dari tahun ke tahun. Dari total luas baku sawah (LBS) yang semula mencapai 1.485 hektare, kini tersisa hanya 1.178 hektare per Januari 2026.

Menyusutnya lahan pertanian tersebut dipicu oleh pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Mataram. Sejumlah lahan sawah beralih fungsi menjadi berbagai fasilitas umum, mulai dari pembangunan jalan, drainase, perkantoran, sekolah, hingga kawasan perumahan.

Berdasarkan data Distan Kota Mataram, pada tahun 2024 luas baku sawah tercatat masih 1.485 hektare. Memasuki tahun 2025, luas tersebut berkurang 103 hektare menjadi 1.382 hektare. Selanjutnya, hingga Januari 2026, kembali terjadi penyusutan signifikan hingga tersisa 1.178 hektare atau berkurang sekitar 204 hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Johari, menyebutkan bahwa laju alih fungsi lahan pada tahun 2025 tergolong lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya pembangunan infrastruktur dan bangunan yang telah mengantongi izin resmi.

“Pengurangan lahan ini terjadi karena sudah ada proses perizinan yang diterbitkan oleh dinas terkait. Setiap izin tentu melalui kajian, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan pengurusan izin pengalihan fungsi lahan pertanian bukan berada di Dinas Pertanian, melainkan melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.

“Kalau sudah keluar PBG, kami tidak bisa melarang. Artinya, dinas teknis terkait sudah melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi pembangunan,” jelasnya.

Meski demikian, Johari menegaskan bahwa penyusutan lahan pertanian tidak serta-merta berdampak negatif terhadap produksi padi di Kota Mataram. Justru, pada tahun 2025 produksi padi mengalami peningkatan.

Berdasarkan catatan Distan, produksi padi pada tahun 2024 mencapai 23.078 ton, kemudian meningkat menjadi 24.411 ton pada tahun 2025 atau naik sebesar 1.333 ton dengan capaian sekitar 105,78 persen.

Peningkatan produksi tersebut, kata Johari, tidak terlepas dari peran aktif tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang secara rutin melakukan pemantauan serta penanganan terhadap serangan OPT.

“Serangan hama seperti penggerek batang dan wereng yang sering muncul di musim hujan bisa segera ditangani. Tim POPT turun langsung memberikan obat-obatan, sehingga tidak mengganggu produksi,” ungkapnya.

Namun demikian, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas jagung. Produktivitas jagung di Kota Mataram mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari produksi 1.141 ton pada tahun 2024, turun tajam menjadi hanya sekitar 36,37 ton pada periode 2025.

Johari menyebut, salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah perubahan pola tanam petani yang kini lebih memilih menanam padi dibandingkan jagung. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan air yang lebih terjamin serta risiko gagal panen yang dinilai lebih kecil pada tanaman padi. “Petani melihat menanam padi lebih aman, air tersedia dan risikonya lebih minim dibanding jagung,” pungkasnya. (pan)

Sewa 76 Mobil Listrik, Pemprov NTB Anggarkan Rp14 Miliar

0
Sewa 76 Mobil Listrik, Pemprov NTB Anggarkan Rp14 Miliar
Kendaraan dinas NTB. Mulai awal Februari, pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB akan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov NTB akan mulai menggunakan mobil Listrik mulai awal Februari 2026 mendatang.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim menyatakan, pengadaan kendaraan Listrik tersebut sudah berproses di sistem. Diharapkan, sebagai tahap awal, 76 mobil listrik senilai Rp14 miliar akan disewa dalam setahun.

“Di sistem sudah kelihatan. Ya mudah-mudahan di awal bulan sudah bisa beralih,” ujarnya, Kamis, 29 Januari 2026.

Ia membeberkan, sejak peralihan penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, dipastikan sudah tidak ada lagi penggunaan mobil konvensional di lingkungan Pemprov NTB.

Sementara, untuk operasional eselon III, masih dicarikan skema lain. Bahkan, bisa juga menggunakan kendaraan listrik. Pasalnya, sebagian eselon III selaku administrator banyak yang bekerja dalam kantor.

“Dalam rangka mendukung tugas fokok dan fungsi, bisa juga menggunakan mobil listrik. Untuk ke lapangan, dan sebagainya. Kalau hanya di kantor kan ngapain pakai lain,” jelasnya.

Khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seringkali turun lapangan tidak hanya difasilitasi kendaraan listrik. Mereka masih bisa menggunakan mobil konvensional.

Menyinggung soal nasib kendaraan yang tidak lagi digunakan, Mantan Kepala Biro Organisasi itu memastikan masih dalam pembahasan. Sementara, menyoal inventarisasi aset di Pulau Lombok yang dimulai sejak pertengahan tahun lalu sudah tuntas. Sementara di Pulau Sumbawa masih dalam proses.

Adapun hasil inventarisasi aset ini ditemukan adanya temuan. Misalnya beberapa aset belum memiliki sertifikat. “Sudah ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti. Aset yang belum ada sertifikat segera diurus,” ungkapnya.

Diakuinya, berdasarkan hitung-hitungan BKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa, Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.

Menurut Nursalim, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan itu, BKAD melakukan inventaris aset baik aset bergerak maupun aset bangunan. pihaknya sudah mendapatkan hasil dari inventarisasi tersebut, dan sudah diserahkan kepada Gubernur.

Dari hasil itu, Pemprov NTB akan melakukan penertiban, aset bergerak ini akan dinilai terlebih dulu kelayakannya. Kemudian, menunggu arahan gubernur apakah akan dilelang atau sebagainya.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah 7 tahun biar perolehannya itu tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (era)

NTB dan NTT Tegaskan Siap Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

0
NTB dan NTT Tegaskan Siap Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Bali I Wayan Koster pada Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, Rabu, 28 Januari 2026. (Suara NTB/Biro Umum dan Adpim Setda NTB)

Manggarai Barat (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan kesiapan bersama menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Peneguhan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, bertepatan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, Rabu, 28 Januari 2026.

Surat pernyataan kesiapan itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelenggarakan PON XXII 2028 secara efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional, dengan penguatan sinergi antarpemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat perangkat daerah dari masing-masing provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menegaskan dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap penyelenggaraan PON XXII 2028 di NTB dan NTT.

Usai penandatanganan kerja sama regional, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggelar pertemuan informal dengan Plh. Sekda, para asisten, serta kepala perangkat daerah yang mendampingi di NTT. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret kesiapan NTB, termasuk perencanaan teknis, penguatan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor.

Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menyampaikan optimismenya atas proses penetapan resmi tuan rumah. “Dengan ditandatanganinya surat kesiapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028, besok dokumen ini langsung kami bawa ke Jakarta. Insya Allah, Surat Keputusan penetapan NTB–NTT sebagai tuan rumah akan terbit dalam dua hingga tiga hari ke depan, karena komunikasi langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah dilakukan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, kepastian tersebut menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyukseskan PON XXII 2028.

“Kami pastikan PON XXII 2028 digelar di NTB dan NTT. Harapan kami, seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan saling menguatkan agar penyelenggaraan PON berjalan sukses dan memberi dampak positif bagi daerah,” tegasnya. (r/ham)

Bapenda NTB Bidik Pendapatan hingga Rp7 Triliun, Genjot Semua Sumber Pajak dan Retribusi

0
H. Lalu Herman Mahaputra (suarantb.com/era)

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB bidik pendapatan mencapai Rp7 triliun pada tahun 2026. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari target APBD, yang hanya mencapai Rp6,1 triliun. Optimisme Bapenda NTB mendapatkan Rp7 triliun di tahun ini diikuti dengan upaya optimalisasi seluruh potensi pajak dan retribusi di daerah.

Kepala Bapenda NTB, H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, angka Rp7 triliun bisa didapatkan apabila seluruh potensi retribusi dan pajak dapat tergarap maksimal. Di awal tahun ini, pihaknya akan mencoba memaksimalkan potensi Gelanggang Olah Raga (GOR) 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.

Menurutnya, selama ini bangunan tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal, untuk itu, pihaknya akan mencoba inovasi baru dengan membuka ruang investasi bagi pihak ketiga.

“Kalau kita berikan ke pihak ketiga, di GOR itu nanti bisa dijadikan tempat olah raga, Padel, Soccer, bisa juga nanti ada restoran, gymnastik,” ujarnya, Rabu, 28 Januari 2026.

Menurutnya, dengan beralihnya kewenangan pengelolaan GOR Turida ke pihak ketiga, Pemprov NTB tidak perlu melakukan pemeliharaan. Seluruhnya ditanggung oleh pihak ketiga selaku investor. Selebihnya, Pemprov hanya menunggu retribusi dari hasil sewa bangunan olah raga tersebut.

Selain GOR Turida, Pemprov juga berencana memaksimalkan rumah sakit hewan yang berlokasi di Banyumulek. Selama ini, rumah sakit tersebut belum dioptimalkan secara maksimal, sehingga pendapatan daerah dari BLUD itu hanya mencapai Rp1 miliar per tahunnya.

Adanya pengelolaan yang lebih baik dan masif, Kepala Bapenda yang akrab disapa dr. Jack itu optimis rumah sakit itu bisa menghasilkan hingga Rp16 miliar per tahun.

“Fasilitas daripada laboratoriumnya. Sehingga yang kemarin mereka hanya mendapatkan Rp1 miliar, jadi bisa menghasilkan Rp15-16 miliar per tahun,” katanya.

Mantan Direktur RSUD Provinsi NTB itu mengaku, pihaknya juga mendorong pembangunan pabrik pakan ternak di lokasi tersebut. “Karena di situ juga ada inseminasi untuk sapi,” ucapnya.

Tidak hanya GOR dan rumah sakit hewan, Bapenda NTB juga akan memaksimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan dua pelabuhan di Lombok Utara, yaitu Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik.

Adapun alasan retribusi masih belum tergarap maksimal karena keterbatasan data yang valid, seperti kepemilikan alat berat, pemanfaatan air permukaan, hingga data kendaraan bermotor. “Jadi awalnya kita validasi data dulu, baru kita akan bisa melangkah ke strategi itu,” bebernya.

Dia melanjutkan, data kendaraan bermotor di NTB juga perlu direvisi. Hal ini karena banyak kendaraan yang sudah tidak aktif, namun masih tercatat dalam sistem. Ia menekankan proyeksi pendapatan harus berbasis data aktif dan valid agar perhitungan potensi daerah lebih realistis.

“Jadi kita tidak bisa proyeksikan, jadi proyeksi itu berdasarkan data. Semua kita berdasarkan data, baru kita bisa proyeksikan berapa sebenarnya,” lanjutnya.

Ia memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi akan dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pihak hingga tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi retribusi dari sektor pelabuhan, air permukaan, hingga investasi energi seperti mikrohidro di sejumlah bendungan.

“Makanya kita dorong juga seperti misalnya Bendungan Pengga, kemudian Meninting, kemudian Batujai. Dorong saja investor untuk berinvestasi di sana,” pungkasnya. (era)

Valentino Rossi Jajal Sirkuit Mandalika

0

Praya (Suara NTB) – Legenda MotoGP Valentino Rossi benar-benar hadir di Sirkuit Mandalika dalam rangkaian kegiatan Pertamina Enduro VR46 Riders Academy yang berlangsung pada 27–29 Januari 2026.

Kehadiran Rossi merupakan bagian dari dukungannya terhadap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, khususnya dalam agenda pembinaan dan pengembangan pembalap muda, termasuk keterlibatan para riders muda Indonesia dalam program akademi tersebut.

Untuk pertama kalinya, legenda MotoGP, Valentino Rossi, mengunjungi sirkuit Mandalika pada 27 Januari 2026. Momen ini memiliki makna tersendiri, mengingat Mandalika kini menjadi salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia yang masuk kalender balap dunia dan menarik perhatian figur-figur besar motorsport internasional.

Puncak perhatian publik terjadi saat Rossi turun langsung ke lintasan dalam sesi track day, Kamis (29/1/2026). Meski telah pensiun dari ajang MotoGP, pembalap berjuluk The Doctor tersebut tetap menunjukkan kelasnya sebagai raja di dunia balap.

Rossi pun menyampaikan kesan positifnya terhadap karakter Sirkuit Mandalika setelah menjajal langsung lintasan.

“Sirkuit Mandalika adalah trek yang sangat cepat dan mengalir. Banyak tikungan kanan, aspalnya sangat bagus, cengkeramannya kuat, dan tidak bergelombang. Ini benar-benar sirkuit yang menyenangkan untuk dikendarai,” ujar Rossi.

Partisipasi Rossi di lintasan juga memberi nilai tambah bagi para pembalap VR46 Riders Academy yang tengah berlatih. Kehadirannya menjadi simbol kuat dukungan terhadap generasi muda, sekaligus menegaskan filosofi akademi yang menempatkan pengalaman dan keteladanan sebagai bagian penting dari proses pembinaan.

Priandhi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), selaku perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola Sirkuit Mandalika menegaskan kehadiran Valentino Rossi sebagai momentum penting bagi Mandalika dan dunia motorsport Indonesia.
“Kehadiran Valentino Rossi bersama VR46 Riders Academy di Mandalika merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa sirkuit ini mendapat pengakuan dari ikon balap dunia. Meski hadir untuk mendukung tim, kehadiran legenda MotoGP ini tetap memberi dampak besar bagi citra Sirkuit Mandalika di mata internasional,” ujar Priandhi Satria.

Kehadiran Valentino Rossi di Sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi momen bersejarah dalam kunjungan perdananya, tetapi juga mempertegas posisi Mandalika sebagai panggung penting dalam ekosistem motorsport global serta pusat pengembangan talenta balap masa depan.(bul)

PLN UIP Nusra Ambil Bagian Strategis dalam Penandatanganan MoU KR-BNN

0
PLN UIP Nusra Ambil Bagian Strategis dalam Penandatanganan MoU KR-BNN

Labuan Bajo (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mengambil bagian strategis dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Regional Bali-Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR-BNN) yang digelar di kawasan ITDC Golo Mori, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 28 Januari 2026.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi momen penting penguatan kolaborasi lintas provinsi di kawasan Sunda Kecil untuk mendorong pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa para gubernur dari Bali, NTB, dan NTT telah menyepakati lima sektor prioritas yang menjadi fokus utama dalam kerja sama regional tersebut.

“Kelima sektor itu meliputi perhubungan, pariwisata, energi, perdagangan, serta integrasi perencanaan pembangunan. Seluruh sektor ini akan saling bersinergi untuk mendorong kemajuan tiga provinsi,” ujar Melki Laka Lena.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta baik dari dalam maupun luar negeri, agar kerja sama regional ini dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dari sisi energi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sinergi dan konektivitas antardaerah menjadi elemen kunci dalam mendukung pengembangan sektor-sektor potensial di kawasan Bali-NTB-NTT.

“Konektivitas menjadi salah satu faktor dalam komitmen kerja sama lima sektor potensial ini, khususnya di sektor energi,” ungkap Iqbal.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan kekuatan utama sekaligus penggerak perekonomian daerah yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas provinsi.

“Kami bersama Gubernur NTB dan NTT bersepakat bahwa pengembangan sektor pariwisata maupun sektor lainnya harus dilakukan secara bersama-sama. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut adalah pengembangan paket wisata bahari yang menghubungkan Bali, NTB, hingga NTT,” jelas Koster.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyatakan bahwa kerja sama regional KR-BNN sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung pembangunan kawasan Bali-Nusa Tenggara sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis energi bersih dan berkelanjutan.

“PLN memandang kerja sama tiga provinsi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pemanfaatan EBT seperti panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air, kami berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal, rendah emisi, dan mendukung pengembangan pariwisata hijau,” ujar Rizki.

Sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) “Hijau” 2025, komitmen tersebut diwujudkan melalui progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, PLTP Atadei, dan PLTP Mataloko sebagai bagian dari penguatan bauran energi bersih di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Ke depan, PT PLN (Persero) UIP Nusra juga merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Rote, Pulau Sumba, dan Pulau Alor, serta terus melakukan pemetaan potensi EBT lainnya sebagai langkah nyata mendukung swasembada energi dan pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan di kawasan Bali-Nusa Tenggara.(bul)

BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur

0
BPK Awali Pemeriksaan Keuangan di Lombok Timur
BPK RI Perwakilan NTB saat melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemda Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berjalan baik. Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan resmi yang akan berlangsung selama 45 hari ke depan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Didit Taufan Pradipta menyampaikan, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara langsung menerima tim BPK di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Edwin memastikan komitmen penuh Pemda untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

“Pemda akan mengawal langsung proses ini. Kami telah menunjuk PIC (person in charge) untuk mempermudah koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan tim BPK,’’ ujar Didit.

Ia mengaku terbantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan awal yang terperinci dari BPK. Didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektur Daerah,

Wabup menegaskan bahwa komitmen ini bukan semata untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konkret kepada masyarakat melalui tata kelola keuangan yang akuntabel.

Mengenai tindak lanjut rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya, Wabup mengakui masih ada kendala yang dihadapi. Namun, ia menyatakan optimisme bahwa semua rekomendasi dapat dituntaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Entry meeting ini merupakan bagian penting dalam proses akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pemeriksaan kali ini akan memfokuskan pada beberapa bidang, antara lain piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kehadiran BPK diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan penguatan bagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Lombok Timur. (rus)

Stok CBP Masih Aman, Enam Desa di Lobar Usulkan Bantuan Pangan bagi Nelayan Terdampak Cuaca Ekstrem

0
Pemkab Lobar salurkan bantuan kepada nelayan terdampak cuaca ekstrem. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (suarantb.com) – Enam desa di Lombok Barat (Lobar) mengajukan permohonan untuk bantuan pangan bagi nelayan yang terdampak cuaca ekstrem. Dari enam desa, satu desa yakni Taman Ayu sudah disalurkan bantuan berupa beras kepada para nelayan.

“Usulan yang sudah masuk baru enam desa, tiga di Wilayah Utara (Batulayar), Taman Ayu dan dua desa di wilayah Sekotong,” sebut Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan H Afgan Kusumanegara, Rabu (28/1/2026).

Tiga desa di wilayah Utara terdiri dari Senteluk, Meninting dan Batulayar barat. Sedangkan dari Sekotong, di antaranya Sekotong Barat dan Pesisir Mas.

Sementara itu, para nelayan di Desa Taman Ayu rata-rata terdampak cuaca ekstrem, menyebabkan mereka tak bisa melaut dalam jangka waktu dua minggu bahkan ada yang lebih. Sehingga melalui desa mengusulkan bantuan pangan. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka selama tidak bisa melaut.

“Bantuan dari kami berupa beras, satu jiwa itu 400 gram kali jumlah kepala kali sekian hari, sesuai dengan kemampuan candangan beras daerah,”imbuhnya.

Sedangkan dari OPD lain lanjut dia dalam bentuk bantuan lainnya. Sejauh ini, cadangan beras pemerintah Lobar masih aman. “Masih ada 67 ton, insyaallah cukup,” imbuhnya. Tahun ini beras ditambah dengan pengadaan mencapai 1 ton pada APBD Murni.

Dengan intensitas cuaca ekstrem ini, diestimasi mencukupi. Namun pihaknya memperhitungkan kedepan, tidak saja bagi nelayan terdampak cuaca ekstrem, tetapi ada warga yang sawahnya terkena puso sehingga ini harus dicadangkan juga. “Sehingga tidak mesti semuanya (jiwa) mendapatkan bantuan, tapi kita lihat kemampuan cadangan kita juga,” ujarnya.

Sebab selain nelayan, pihaknya juga membantu warga terdampak bencana. Pihaknya masuk penanganan pascabencana. Ketika ada usulan dari desa, lalu diverifikasi. Selajutnya Bupati memeriahkannya untuk menyalurkan bantuan. (her)

Sumbawa Butuh 1.000 RST untuk Masyarakat Miskin

0
Rusmayadi(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membutuhkan sebanyak 1.000 unit Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang tersebar di seluruh kecamatan. Rumah ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berada dalam kategori desil 1 dan 2 Kemiskinan ekstrem.

“Dara 1000 unit merupakan hasil pendataan awal dan masih akan berproses bisa jadi bertambah, sementara yang sudah kita usulkan baru 150 unit,” kata Kepala Bappeda melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Rusmayadi, kepada Suara NTB, Rabu (28/1/2026).

Ia melanjutkan, konsep RST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2. Sementara, untuk tahap pertama sejumlah 150 unit RST diperuntukkan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem di perkotaan.

“150 unit RST yang kita usulkan beberapa bulan lalu masih dikaji di Kemensos dengan harapan bisa disetujui dan kami akan kembali mengusulkan lebih lanjut,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kuota RST yang ditetapkan pemerintah di seluruh Indonesia sebanyak 1500 unit. Sementara, Kabupaten Sumbawa baru mengusulkan 150 unit. Pemerintah pun tetap berupaya melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan jika masih ada peluang untuk menambah usulan RST.

“Kami tetap melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan lainnya, karena jumlah kebutuhan kita masih sangat besar untuk RST terutama di wilayah kantong kemiskinan,” tambahnya.

Ia menambahkan, 150 unit tersebut hanya dari Kecamatan Sumbawa saja dengan harapan bisa menjadi pilot project untuk kecamatan yang lainnya. Hal tersebut menjadi atensi pihaknya karena hasil pendataan masih banyak rumah tidak layak huni di dalam kota.

“Kta sengaja usulkan di dalam kota dulu karena tidak elok di dalam kota masih ditemukan rumah kumuh di tahap pertama. Jika sukses, kami akan melanjutkan untuk penanganan di kecamatan lainnya,” tukasnya. (ils)

128 Lokasi di Sumbawa Siap Dibangun KDMP

0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKmindag) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga saat baru 128 titik lokasi yang siap untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari target 165 lokasi.

“Pada prinsipnya mereka siap membangun gerai, cuman masalah di lapangan saat ini lahannya masih belum tersedia karena baru 128 titik yang siap,” kata Kadis KUKMindag, E.S.Adi Nusantara kepada Suara NTB, Rabu (28/1/2026).

Adi melanjutkan, kendala utama pengelola KDMP yakni kesulitan untuk mendapatkan lahan sebagai lokasi pembangunan gerai dan kantor. Apalagi untuk lahan sifatnya tidak hibah melainkan sistem sewa aset baik di tingkat desa maupun kabupaten.

“Berdasarkan inpres nomor 17 sudah jelas, TNI yang akan melakukan pengawasan, PT Agrinas yang membangun gerai itu yang bersumber dari Danantara dan desa yang menyiapkan lokasi dengan pola sewa,” ujarnya.

Berdasarkan data dari 128 titik lokasi pembangunan gerai yang baru realisasi pembangunannya sekitar 30 persen. Masing-masing titik lokasi KDMP progres pembangunannya mulai dari 17.29-18.09 persen.

“Yang paling rendah untuk realisasi penyiapan lahannya yakni desa Lenangguar dari target 4 desa yang seharusnya dibangun gerai KDMP yang sudah masuk pendataan baru 1 desa,” ucapnya.

Pemerintah pun menargetkan untuk pembangunan terhadap gerai dan kantor pengelola tersebut paling lambat di akhir Januari tahun 2026. Realisasi gerai tersebut minimal terbangun di lima KPM model yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing kabupaten/ kota.

“Semua KDMP akan dapet sih, cuman untuk percepatan di tahap pertama hanya 50 KDMP model dan masing-masing Kabupaten kota mendapatkan jatah 5 gerai dan kantor pengelola,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, pemerintah juga akan melakukan pelatihan terhadap 330 pengurus KDMP se-Kabupaten Sumbawa. Pelatihan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2025 lalu.

“Pelatihan ini masing-masing KDMP mengutus dua orang ketua kopdes dan bendahara terkait tata kelola dan masa keuangan. Kegiatan itu akan kita laksanakan di pertengahan bulan November,” tukasnya. (ils)