Beranda blog Halaman 55

Butuh 140 Pendamping Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Butuh 140 Pendamping Desa Berdaya
H. Lalu Hamdi (Suara NTB/era)

PENDAFTAR pendamping program Desa Berdaya Pemprov NTB tembus 1.255 orang. Dari jumlah itu, yang memenuhi persyaratan sekitar 744 orang, 511 lainnya dinilai tidak memenuhi persyaratan. Dari 744 orang tersebut, Pemprov NTB membutuhkan sekitar 140 pendamping.

Alasan mereka tidak lolos administrasi dikarenakan beberapa berkas tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya tidak mengirim surat pernyataan, surat kesehatan. Ada juga yang tidak mengirim riwayat pekerjaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ir. Lalu Hamdi, mengatakan saat ini proses penjaringan pendamping desa masih pada tahap evaluasi pada tiga indikator yang dinilai oleh para penguji, seperti hasil wawancara, tes tulis, dan uji domisili.

“Jadi ketiga ini dikasih bobot. Itu yang sedang kita coba rekap sekarang,” ujarnya, Selasa 22 September 2026.

Menurutnya, para penguji menginginkan peserta memiliki pemahaman terkait dengan kebijakan Pemprov NTB. Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, serta rencana dan solusi untuk mengatasi kemiskinan terstruktur itu.

“Bagaimana dia bisa meningkatkan atau memotivasi masyarakat. Supaya bisa dia menjadi orang yang dinamis, orang yang optimis, menjadi produktif,” katanya.

Ia melanjutkan, dari 140 orang yang lolos menjadi pendamping Desa Berdaya akan dipetakan ke sembilan kabupaten/kota. Seperti Kabupaten Lombok Barat 21 orang, Lombok Tengah 26 orang, Lombok Timur 45 orang, Lombok Utara 26 orang. Selanjutnya ada Kota Mataram 9 orang, Sumbawa 8 orang, Dompu 2 orang, Bima 2 orang, dan Kota Bima 1 orang.

Adapun pengumuman hasil seleksi pendamping desa, sambungnya kemungkinan besar di akhir bulan ini. Namun, mereka tidak langsung turun ke lapangan. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan (diklat). “Dilatih dulu, kita diklatkan dulu. Baru langsung turun ke lapangan,” ucapnya.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB itu menjelaskan, 140 pendamping desa akan melakukan pendampingan di dari 37 desa yang tercatat miskin ekstrem. Dari 37 desa itu, mereka akan mendampingi sekitar 800 Kepala Keluarga (KK).

Masing-masing pendamping desa rencananya akan mendampingi sekitar 50 KK. Mereka akan melakukan asesmen terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran atau peserta program, menyusun rencana intervensi individu rumah tangga berdasarkan kebutuhan dasar dan potensi lokal.

Menghubungkan peserta program dengan berbagai program bantuan sosial dan akses layanan dasar, mendampingi peserta program dalam memilih, merencanakan, dan mengembangkan usaha atau program peningkatan mata pencaharian lainnya. Selanjutnya memfasilitasi penguatan kapasitas peserta program melalui pelatihan keterampilan hidup.

Terakhir melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan rumah tangga menuju status graduasi; dan melaporkan capaian dan hambatan dalam proses pendampingan kepada koordinator di tingkat desa atau kecamatan.

37 desa yang menjadi sasaran program Desa Berdaya tahap dua yaitu, Desa Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, Desa Sekotong Timur, Desa Labuan Tereng, Desa Kuripan Utara. Selanjutnya ada Desa Labulia, Desa Sengkol, Desa Tanak Awu, Desa Bonder, Desa Batujai, Desa Pandan Indah, Desa Sukadana, Desa Lando, Desa Tetebatu Selatan, Desa Masbagik Selatan, Desa Danger, Desa Pringgabaya, Desa Seruni Mumbul, Desa Kembang Kerang Daya, Desa Labuhan Pandan, Desa Jerowaru.

Kemudian  Desa Pukat, Desa Jorok, Desa Karang Dima, Desa Sebotok, Desa Baka Jaya, Desa Rite, Desa Sesait, Desa Anyar, Desa Pemenang Timur, Desa Pemenang Barat, Desa Menggala, Kelurahan Banjar, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Babakan, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Jatibaru Timur. (era)

Wali Kota Jambi Studi Tiru Pengembangan Pariwisata ke Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wali Kota Jambi Studi Tiru Pengembangan Pariwisata ke Lombok Timur
TERIMA KUNJUNGAN - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (tiga dari kiri) menerima kunjungan Wali Kota Jambi, H. Maulana, Selasa (22/9/2026).(Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin atau akrab disapa H. Iron menerima kunjungan Wali Kota Jambi, H. Maulana beserta jajaran di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Selasa (22/9). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda audiensi sekaligus studi tiru terkait inovasi dan pengembangan pariwisata unggulan di Lotim.

Bupati Lombok Timur didampingi Sekretaris Daerah, Asisten II, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, Wali Kota Jambi hadir bersama Ketua TP-PKK Kota Jambi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Jambi.

Bupati Iron menyampaikan bahwa kunjungan Pemerintah Kota Jambi menjadi kehormatan bagi Pemerintah dan masyarakat Lotim. Ia menilai pertemuan tersebut bukan sekadar agenda kerja antardaerah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun jejaring, serta saling bertukar pengalaman dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.

Bupati juga mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur belum dapat menyamai pencapaian Kota Jambi yang memiliki potensi wilayah perkotaan lebih besar. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dipilihnya Lombok Timur sebagai lokasi kunjungan kerja Pemerintah Kota Jambi.

Dalam pengelolaan pariwisata, Haerul menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani dan tegas dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Menurutnya, tanpa keberanian mengambil langkah nyata, peluang pengembangan pariwisata dapat terlewatkan.

Untuk itu, Pemkab Lotim terus melakukan konsolidasi dan mengumpulkan para pelaku usaha pariwisata guna menyamakan persepsi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata, khususnya usaha penginapan serta makanan dan minuman. Pada 2021, pendapatan dari sektor tersebut tercatat sekitar Rp5,185 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp13 miliar pada 2024.

Sementara pada tahun berjalan, realisasi pendapatan telah mencapai Rp10 miliar dan diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun.

Di sisi lain, Bupati menilai modernisasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengembangan pariwisata, tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui digitalisasi. Menurutnya, interaksi langsung dan sentuhan pelayanan secara fisik tetap memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun wisatawan.

Sementara itu, Wali Kota Jambi H. Maulana mengapresiasi kekayaan potensi wisata Lombok Timur yang dinilainya sangat lengkap, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan.

Menurut Maulana, keberagaman potensi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Jambi memilih Lombok Timur sebagai lokasi studi tiru. Terlebih, pihaknya melihat adanya pertumbuhan PAD Lombok Timur dari sektor pariwisata yang cukup signifikan.

Dengan posisi strategis Kota Jambi di tengah Pulau Sumatra yang ke depan akan semakin terhubung melalui Jalan Tol Trans-Sumatra, Maulana menilai pengalaman Lombok Timur dalam memberdayakan masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran.

Ia menyoroti pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas yang memanfaatkan potensi budaya, alam, dan agrowisata. Salah satunya kawasan pertanian bawang putih dan peternakan di lereng Rinjani yang dikembangkan dan dikemas sebagai daya tarik wisata unggulan.

Selama berada di Lombok Timur, rombongan Pemerintah Kota Jambi dijadwalkan meninjau langsung kawasan agrowisata perkebunan bawang putih di Sembalun. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari pola pengembangan agrowisata yang melibatkan potensi dan masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia secara resmi menyerahkan surat undangan kepada Bupati Lombok Timur beserta jajaran untuk menghadiri Puncak Peringatan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional di Kota Jambi pada November 2026 mendatang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Lombok Timur juga diundang untuk berkunjung ke Museum Digital Kota Jambi yang baru saja diresmikan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur. Rangkaian kunjungan ditutup dengan penyerahan plakat dan cenderamata antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kota Jambi. (rus)

LPS Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Desa Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0
LPS Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Desa Adat Sade
BANTUAN - Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin (kanan) dan perwakilan LPS Wilayah II menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran Sade, Lombok Tengah.(Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) –Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Kantor Perwakilan LPS II menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap warga yang tengah menjalani proses pemulihan pascakebakaran.

Bantuan disalurkan melalui MIM Foundation sebagai Mitra Pelaksana pada Kamis, 17 September 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk simpati dan kepedulian LPS terhadap masyarakat Desa Adat Sade yang terdampak musibah.

“Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudari kita di Desa Adat Sade. Kita semua tahu bahwa Desa Sade bukan sekadar pemukiman, melainkan warisan budaya bernilai tinggi yang menjadi kebanggaan kita bersama,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di kawasan adat.

“Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui program LPS Peduli: Bakti Bagi Negeri memberikan bantuan berupa 125 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak, serta 20 Alat Pemadam Api Ringan (APAR),” lanjutnya.

Menurut Bambang, keberadaan APAR diharapkan dapat menjadi salah satu langkah mitigasi awal dalam menghadapi risiko kebakaran sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga kawasan adat.

“Penyerahan APAR ini kami harapkan dapat menjadi langkah mitigasi awal dan kesiapsiagaan kita bersama dalam menjaga serta memelihara kawasan adat ini dari risiko serupa di masa mendatang,” katanya.

Bambang menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tentu tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran. Namun, LPS berharap kehadirannya dapat memberikan dukungan moral sekaligus membantu meringankan beban warga.

“Bantuan ini tentu tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami, namun kami berharap kehadiran LPS di sini dapat memberikan dorongan semangat dan sedikit meringankan beban Bapak, Ibu, dan warga Desa Adat Sade. Semoga proses pemulihan dan rekonstruksi rumah adat dapat berjalan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin, menyampaikan apresiasi kepada LPS yang telah mempercayakan MIM Foundation sebagai mitra dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat Desa Adat Sade.

Menurut Romi, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan dukungan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam masa pemulihan setelah musibah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada LPS yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat Desa Adat Sade. Melalui MIM Foundation, kami berupaya memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada warga yang terdampak dan benar-benar membutuhkan,” tandasnya. (bul)

Retribusi Pasar Tradisional Capai 60 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Retribusi Pasar Tradisional Capai 60 Persen
PEDAGANG DAGING - Aktivitas sejumlah pedagang daging di Pasar Kebon Roek Ampenan pada Selasa (22/9/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Perdagangan Kota Mataram, mencatat realisasi penerimaan retribusi pasar tradisional hingga pertengahan September 2026 mencapai Rp4,95 miliar. Angka tersebut setara dengan 60 persen dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp8,25 miliar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H. Irwan Harimansyah mengatakan capaian tersebut tergolong positif jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihaknya, penerimaan retribusi pasar bahkan belum pernah mencapai 50 persen pada semester pertama tahun berjalan.

Menurut Irwan, capaian hingga pertengahan September tersebut memberikan peluang bagi penerimaan retribusi pasar untuk meningkat hingga akhir tahun.

“Realisasi penerimaan retribusi pasar pada akhir tahun berpotensi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Irwan.

Dinas Perdagangan Kota Mataram menargetkan realisasi penerimaan retribusi pasar hingga akhir 2026 mencapai Rp6,6 miliar atau sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,25 miliar.

Sementara itu, Irwan memastikan target retribusi pasar dalam APBD Perubahan 2026 tidak mengalami perubahan.

Ia mengatakan capaian positif penerimaan retribusi pasar tahun ini tidak terlepas dari upaya pembinaan terhadap juru pungut, salah satunya melalui kebijakan rotasi juru pungut setiap bulan.

“Jika juru pungut terlalu lama, mereka merasa nyaman. Namun, kalau dirotasi, indikasi kebocoran bisa terdeteksi,” ujarnya.

Karena itu, Irwan meminta kepala pasar melakukan rotasi terhadap seluruh juru pungut yang bertugas di 19 pasar tradisional di Kota Mataram, minimal satu kali dalam sebulan.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak awal 2026. Selain sebagai bagian dari pembinaan, rotasi juga menjadi langkah pengawasan sekaligus peringatan terakhir bagi juru pungut yang membandel atau mencoba menyalahi aturan.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram mengungkapkan adanya juru pungut yang dinilai menjadi salah satu penyebab tersendatnya penerimaan retribusi pasar. Salah satu contohnya terjadi pada satu blok di sebuah pasar, dengan tarif retribusi Rp2.000 per pedagang dan target penerimaan mencapai Rp400 ribu.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi kebocoran penerimaan hingga 30 persen.

Menurut Irwan, apabila kondisi tersebut terus berlangsung setiap hari dan dalam jangka waktu panjang, potensi kebocoran penerimaan dapat menjadi sangat besar.

Karena itu, kebijakan rotasi juru pungut dinilai sejauh ini cukup efektif dalam menekan potensi kebocoran retribusi pasar. Pemerintah Kota Mataram berharap langkah tersebut dapat mendukung pencapaian target realisasi penerimaan sebesar 80 persen hingga akhir tahun. (pan)

ITDC Uji Kesiapan Sistem Proteksi Kebakaran Sirkuit Jelang MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
ITDC Uji Kesiapan Sistem Proteksi Kebakaran Sirkuit Jelang MotoGP 2026


Mataram (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengujian sistem proteksi kebakaran di Sirkuit Mandalika.
Pengujian dilakukan untuk memantapkan kesiapan sarana dan prasarana keselamatan sirkuit, terutama menjelang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka, mengatakan, pengujian sistem proteksi kebakaran merupakan bagian dari upaya ITDC memastikan kesiapan Sirkuit Mandalika tidak hanya dari sisi penyelenggaraan event, tetapi juga aspek keselamatan.

Sirkuit Mandalika memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi sepanjang tahun. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 132 event dalam kalender kegiatan sirkuit, terdiri dari 89 event motorsport dan 43 event non-motorsport, dengan total pemanfaatan mencapai 244 hari aktivitas.
“Tingginya intensitas aktivitas tersebut membuat kesiapan sarana dan prasarana keselamatan menjadi penting untuk memberikan perlindungan bagi pengunjung, peserta event, pekerja, dan seluruh pihak yang beraktivitas di sirkuit,” kata dia.

Troy menambahkan, apalagi dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan MotoGP 2026 yang akan menghadirkan aktivitas dan mobilitas dalam skala besar.
“Pengujian bersama Damkartan Lombok Tengah ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan sistem pendukung keselamatan dapat bekerja ketika dibutuhkan.” Katanya.

Pengujian dilakukan pada sistem pompa dan jaringan hydrant yang telah diperbarui. Hasil pengujian menunjukkan semburan air hydrant mampu mencapai 20–25 meter secara vertikal dan 35–45 meter secara horizontal, didukung flexible hose sepanjang 30 meter untuk memberikan fleksibilitas jangkauan bagi petugas dalam melakukan penanganan kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran tersebut didukung sumber air utama berkapasitas 300 m³ serta tiga lapis sistem pompa yang bekerja sesuai kebutuhan. Sistem juga memiliki pompa cadangan yang dapat tetap mendukung suplai air apabila terjadi gangguan sumber listrik. Selain itu, tersedia mekanisme pengendalian tekanan untuk melindungi jaringan serta koneksi yang memungkinkan unit pemadam kebakaran memberikan suplai air dan tekanan tambahan apabila dibutuhkan. Sistem berlapis tersebut memberikan dukungan tambahan dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, H. Supardan, S.Sos., M.Si., menjelaskan, berdasarkan hasil survei tim Damkartan Lombok Tengah, sistem proteksi kebakaran di Sirkuit Mandalika berfungsi dengan baik dan siap digunakan.(bul)

Perhatikan Tata Ruang, PLN Siapkan Penyesuaian Tapak Tower SUTT 70 kV Waingapu–Shrimp Farming

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur melakukan koordinasi terkait rencana penyesuaian sejumlah tapak tower pada pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV GI Waingapu–Shrimp Farming. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan aspek tata ruang dalam proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan rencana tapak SUTT 70 kV GI Waingapu–Shrimp Farming berdasarkan Peta Analisis Penatagunaan Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Hasil analisis mengidentifikasi 10 titik rencana tapak tower berada pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota dan 14 titik berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

PLN selanjutnya menyiapkan penyesuaian rencana tapak tower dan melakukan pemeriksaan terhadap alternatif lokasi baru bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang.

Manager Perizinan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bobby Robson Sitorus, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan aspek tata ruang telah diperhatikan sejak tahap perencanaan.

“PLN menindaklanjuti hasil analisis Kantor Pertanahan dengan menyiapkan alternatif tapak tower. Kami berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang disiapkan sesuai dengan tata ruang sehingga proses KKPR dan tahapan pembangunan selanjutnya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Bobby.

Dari sisi perencanaan, Sugeng Santoso, Senior Manager Perencanaan PT PLN (Persero) UIP Nusra, menjelaskan bahwa penyesuaian tapak juga dikaji dengan mempertimbangkan aspek teknis dan nilai investasi proyek. Setiap alternatif lokasi perlu diperhitungkan agar perubahan yang dilakukan tetap memenuhi kebutuhan teknis jaringan sekaligus menjaga efisiensi pembangunan.

“Setiap alternatif perpindahan tapak kami kaji dari sisi teknis, termasuk pengaruhnya terhadap jalur transmisi dan nilai investasi. Penyesuaian harus tetap memenuhi kebutuhan teknis sekaligus memastikan investasi pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien,” jelas Sugeng.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Kuntoro Hadi Saputra, menyambut baik inisiatif PLN dalam melakukan koordinasi dan penyesuaian terhadap rencana tapak tower. Menurutnya, kesesuaian tata ruang merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam proses pengurusan KKPR.

“Kami menyambut baik inisiatif PLN untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tapak tower yang teridentifikasi berada pada kawasan RTH maupun LP2B. Dalam proses pengurusan KKPR, kesesuaian tata ruang harus diperhatikan sehingga pemeriksaan terhadap alternatif lokasi menjadi bagian penting sebelum proses dilanjutkan,” ujar Kuntoro.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus dipersiapkan melalui perencanaan yang matang, baik dari aspek teknis, tata ruang, pertanahan maupun investasi.

“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum sehingga harus direncanakan dengan baik sejak awal. Setiap aspek perlu diperhitungkan secara matang agar infrastruktur yang dibangun sesuai ketentuan, efektif dari sisi investasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Manurung.

Ia mengapresiasi koordinasi antara PLN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dalam memastikan rencana pembangunan SUTT 70 kV GI Waingapu–Shrimp Farming dapat melalui tahapan perencanaan, perizinan, dan pertanahan dengan baik.(bul)

Peluang Baru Bank NTB Syariah: Bidik KUR Perumahan di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peluang Baru Bank NTB Syariah: Bidik KUR Perumahan di NTB


Mataram (Ekbis NTB)- Bank NTB Syariah terus memperkuat peran dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan perumahan di NTB.
Upaya ini salah satunya dilakukan melalui koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arif Aladin, S.E., M.M., serta jajaran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, Senin, 21 September 2026.


Pertemuan membahas optimalisasi penyaluran pembiayaan perumahan di NTB, termasuk evaluasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta peluang keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan (KPP).


Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, manajemen melihat sektor pembiayaan perumahan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di NTB. Karena itu, koordinasi bersama Kementerian PKP dan BP Tapera menjadi momentum bagi Bank NTB Syariah untuk mengoptimalkan peluang tersebut.


“Setelah dipercaya menyalurkan KUR UMKM dan KUR PMI yang saat ini sudah berjalan, kami juga sedang mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR Perumahan,” ujar Agus.


Menurut Agus, peluang semakin terbuka dengan adanya alokasi 11.061 unit rumah untuk Provinsi NTB yang menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi ruang bagi Bank NTB Syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para pengembang di daerah.

“Kami akan menindaklanjuti peluang ini bersama Kementerian PKP, BP Tapera, dan para pengembang di NTB,” lanjutnya.


Dalam pertemuan tersebut, Bank NTB Syariah juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP yang telah dilakukan sejak 2018. Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh target penyaluran sebanyak 300 unit, dengan realisasi yang masih perlu terus ditingkatkan. Untuk mengejar target tersebut, Bank NTB Syariah akan memperkuat kerja sama dengan para pengembang serta memperluas pipeline pembiayaan perumahan.


Selain FLPP, Bank NTB Syariah melihat KUR Perumahan sebagai peluang baru dalam memperluas pembiayaan di sektor perumahan. Skema tersebut dapat mendukung pembiayaan pada sisi penyedia maupun permintaan, termasuk pengembang, kontraktor perumahan, pedagang bahan bangunan, serta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berbasis rumah.


Agus menambahkan, keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan saat ini sedang diproses. Bank akan menindaklanjuti pengajuan tersebut sekaligus mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar dapat mengambil peran dalam penyaluran program tersebut di NTB.

“KUR Perumahan ini menjadi salah satu peluang yang sedang kami proses. Kami berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat ikut mengambil bagian dalam skema ini, sehingga pembiayaan tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ungkap Agus.

Dalam koordinasi tersebut, Kementerian PKP dan BP Tapera juga menyampaikan sejumlah kemudahan dalam skema FLPP, termasuk opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun. Bank NTB Syariah didorong untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat NTB terhadap skema pembiayaan dengan tenor tersebut. Selain itu, terdapat alokasi kuota 11.061 unit rumah untuk NTB yang dapat disalurkan melalui bank penyalur.(bul)

Hilirisasi Ayam Masih Tahap Studi Kelayakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hilirisasi Ayam Masih Tahap Studi Kelayakan
TINJAU - Tim PT Berdikari meninjau lokasi proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Desa Madawau dan Tolonggeru, Kecamatan Madapangga beberapa waktu lalu.(Suara NTB/ist)

Bima (EKBIS NTB) –Program Hilirisasi Ayam Terpadu (HAT) di Kabupaten Bima,belum masuk tahap pembangunan. Pemerintah daerah masih menyiapkan dokumen serta menunggu studi kelayakan rampung dikerjakan oleh PT Berdikari.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima H. Zainal Arifin, ST., MT., mengatakan proses penyiapan dokumen serta studi kelayakan menjadi tahapan lanjutan setelah Kecamatan Madapangga ditetapkan sebagai lokasi yang paling memenuhi persyaratan biosecurity peternakan.

“Lagi persiapan dokumen pertanahan dan lain-lain. Feasibility study sedang dikerjakan,” kata Zainal saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/9).

Ia belum memastikan pembangunan fisik hilirasasi ayam dimulai,tetapi pemerintah daerah berharap persiapan awal sudah dapat bergerak menjelang akhir tahun.

Menurut dia, penyelesaian studi kelayakan menjadi bagian penting sebelum program tersebut masuk ke tahapan berikutnya. Kajian itu dilakukan PT Berdikari setelah sebelumnya pemerintah daerah menyepakati pengembangan HAT di Kabupaten Bima melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Kesepakatan itu menjadi tahap awal kerja sama pembangunan HAT yang merupakan bagian dari program prioritas nasional melalui Kementerian Pertanian. “Sebelum penetapan lokasi, Pemkab Bima menyiapkan enam lokasi untuk dinilai,” katanya.

Tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Tim Aset BPKAD serta Disnakertrans Kabupaten Bima melakukan survei lahan milik pemerintah di sejumlah wilayah, antara lain Tambora, Madapangga, Bolo, Woha dan Wera.

Dari lokasi yang diusulkan tersebut, Madapangga kemudian dipilih berdasarkan hasil kajian konsultan PT Berdikari. Lokasi itu dinilai paling memenuhi persyaratan biosecurity untuk pengembangan peternakan unggas terpadu.

“Konsultan PT. Berdikari menunjuk lokasi di Kecamatan Madapangga yang dipandang paling memenuhi syarat biosecurity peternakan,” kata Bupati Bima,Ady Mahyudi.

Rencana HAT secara umum mencakup pengembangan rantai usaha unggas secara terintegrasi, mulai dari pabrik pakan, pusat indukan ayam (Parent Stock), mesin tetas atau Day Old Chick (DOC), pusat budidaya hingga rumah potong. (hir)

Peserta Sail To Indonesia Diajak Menikmati Keindahan Alam dan Wisata Bahari

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peserta Sail To Indonesia Diajak Menikmati Keindahan Alam dan Wisata Bahari
SAIL TO SUMBAWA - Dua wisatawan peserta Sail To Sumbawa mencoba salah satu kesenian daerah "Karaci" dari Kecamatan Lape di Pantai Seliper Ate, Kecamatan Labuhan Badas. (SuaraNTB/ils)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Pemkab Sumbawa kembali menggelar kegiatan opening ceremony yang menandakan dimulainya kegiatan Sail To Sumbawa yang digelar di Pantai Seliper Ate, Kecamatan Labuhan Badas, Senin (21/9).

Kegiatan tahunan tersebut menghadirkan peserta dari sejumlah negara diantaranya Prancis, New Zealand, USA, dan Australia. Para peserta Sail akan diajak berpetualang ke sejumlah destinasi wisata unggulan daerah yang sudah disiapkan pemerintah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Sail to Sumbawa ini sebagai bentuk upaya mempromosikan pariwisata. Bagi kami Sail to Indonesia bukan sekadar kapal singgah tetapi kesempatan memperkenalkan wajah Sumbawa ke dunia,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot.

Pelaksanaan Sail To Sumbawa sekitar 15 kapal yang singgah dengan membawa sekitar 45–50 wisatawan. Pemerintah juga menyiapkan beberapa destinasi wisata unggulan untuk dikunjungi yakni menyaksikan hiu paus di Teluk Saleh, menikmati barapan kebo, menikmati alam, dan merasakan budaya Sumbawa.

“Kami ingin laut bukan hanya menjadi tempat kapal lewat, tetapi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi biru,pariwisata bahari, perikanan, kelautan, umkm, hingga ekonomi kreatif,” ucapnya.

Bupati berterima kasih kepada Ketua Yacht Rally Organizer Raymond T Lesmana yang sudah memilih dan mampir di Sumbawa. Pihaknya berharap kehadiran para yatcher ini mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah wisatawan.

Ia berharap kegiatan berskala internasional juga memberikan dampak positif terutama Sumbawa akan lebih dikenal di seluruh dunia melalui ulasan para yatcher di majalah pariwisata maritim maupun di dinding media sosial para yatcher yang saat ini berada di Sumbawa.

“Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengenalkan destinasi wisata yang kita miliki kepada dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan event tersebut,” terangnya.

Pengembangan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) juga terus didorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkelas dunia. Pemerintah pusat juga melihat samota memiliki peluang sebagai magnet investasi baru di Indonesia Timur. Potensi pariwisata, ekonomi biru, ekonomi hijau, agro-maritim, industri kreatif dan konektivitas logistik.

“Dari laut ada ekonomi biru, dari darat ada pertanian dan agrobisnis, dari bawah tanah ada sumber daya mineral. Di tengah semuanya ada masyarakat sumbawa yang harus menjadi penerima manfaat,” tambahnya.

Teluk Saleh sebut Bupati,menyimpan kekayaan yang luar biasa. Data pemantauan terbaru mencatat 174 individu hiu paus telah teridentifikasi di Teluk Saleh. Ini menunjukkan bahwa Teluk Saleh bukan sekadar tempat hiu paus singgah, tetapi merupakan habitat penting bagi mereka, termasuk bagi hiu paus muda.

Kekayaan Sumbawa bukan hanya pada alam, tetapi juga pada tradisi dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah pun akan terus mendorong setiap kecamatan untuk mengangkat potensi dan keunikan wilayahnya melalui festival.

Raymond T. Lesmana, perwakilan dari International Yacht Rally Organizer, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas kesiapan tuan rumah dalam menyambut peserta.

“Sail ini sudah kami gelar sejak tahun 2017, dari 43 kabupaten dan 7 kota yang kami singgahi, Labuhan Jambu ini yang paling cepat dalam menyiapkan infrastruktur baharinya. Ini bukan sekadar lokasi singgah, tapi menjadi hub wisata bahari mulai dari memancing, surfing, hingga snorkeling,” ujarnya.

Sementara itu salah satu peserta asal United State Of America (USA), Mrs. Nancy yang mewakili rekannya turut membagikan pengalamannya selama berada di Sumbawa. Ia mengaku sangat terkesan dengan keramahan masyarakat lokal.

“Saya sangat menikmati pengalaman ini. Di sini saya diterima dengan hangat, diajak berinteraksi, berfoto, bahkan berenang bersama hiu paus dalam waktu cukup lama. Pengalaman ini hanya saya rasakan di Indonesia, terutama di Sumbawa,” tutupnya. (ils/*)

Tinggi Angka Pengangguran Terbuka di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tinggi Angka Pengangguran Terbuka di Sumbawa
Dedi Heriwibowo. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Pemkab Sumbawa mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 2,3 persen dari total jumlah penduduk 536,6 ribu jiwa atau sekitar 12.111 orang. Data itu bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. “Memang TPT kita masih cukup tinggi di tahun 2025 di angka 2,3 persen. Meski demikian angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun 2024 lalu yang berada di angka 2,6 persen,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, Senin (21/9).

Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini sudah menyiapkan strategi khusus untuk menurunkan angka pengangguran. Salah satunya dengan menyiapkan stimulus,sehingga sektor usaha bisa terus bergerak dan berkembang di Kabupaten Sumbawa. Menurut dia, perputaran ekonomi akan membuka lapangan kerja terutama di sektor pertanian.

“Sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi dalam upaya penurunan angka pengangguran dan itu harus terus kita jaga. Kami juga akan terus mendorong sektor lainnya untuk terus berperan,” ucapnya.

Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,3 persen juga menjadi peluang bagi pemerintah untuk terus menurunkan angka pengangguran. Hal ini juga menjadi salah satu indikator terus bertumbuhnya angka angkatan kerja dan menekan jumlah pengangguran.

Penyiapan sumber daya manusia (SDM) dari pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) juga terus dilakukan pemerintah,sehingga kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan bisa disiapkan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam menekan angka pengangguran.

“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan perbankan untuk bisa memberikan modal usaha. Permodalan ini dianggap sangat penting melalui KUR dalam upaya menumbuhkan sektor usaha baru,” jelasnya.

Diakuinya, tingginya TPT ini terjadi karena penyiapan tenaga kerja yang masih sangat terbatas terutama kapasitas ruang kelas, anggaran, sarana penunjang yang dimiliki daerah. Bahkan untuk pelaksanaan diklat juga sangat terbatas seperti diklat alat berat, pelatihan perbaikan AC residensial, dan pengelasan.

“Kuota kita hanya 16 orang per satu kelas.Artinya, kita hanya mampu menciptakan tenaga terampil sebanyak 48 orang untuk sektor tersebut,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan terus membuka pelatihan dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal. Koordinasi dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja juga terus dilakukan dengan harapan mereka bisa membuka kebutuhan tenaga kerja untuk dipersiapkan lebih lanjut oleh daerah. (ils)

1...545556...1,067Halaman 55 dari 1,067