Wednesday, April 8, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 536

Pembayaran Bagi Hasil Laba Bersih PT AMNT akan Diterima November

0
Eva Dewiyani (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB sejauh ini belum menerima bagi hasil laba bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun buku 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral dan Batubara. Pemprov NTB sebelumnya memprediksi paling lambat dana bagi hasil tersebut akan diterima tanggal 22 Oktober 2024.

Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP mengatakan, PT AMNT telah mengirim surat ke Pemprov NTB perihal perpanjangan waktu transfer dana bagi hasil atas laba bersih tersebut sampai dengan minggu pertama bulan November 2024. PT AMNT beralasan, pihaknya masih menelaah kembali kembali perhitungan keuangannya.

“Sampai saat ini belum, sebagaimana surat dari PT AMNT minta waktu sampai minggu pertama bulan November. Karena sedang menelaah kembali perhitungan keuangan mereka,” kata Eva Dewiyani kepada Ekbis NTB, Rabu 23 Okotber 2024.

Sebelumnya, pada Kamis 17 Oktober 2024, Pemprov NTB menggelar rapat tindaklanjut hasil rapat rekonsiliasi Tim Perhitungan Besaran Pendapatan Daerah dari IUPK Pemprov NTB dengan PT AMNT.  Dalam pertemuan tersebut dilakukan rekonsiliasi hasil perhitungan besaran keuntungan bersih bagian Pemda kabupaten/kota se-Provinsi NTB periode tahun 2023. Serta dilakukan Penandatanganan berita acara hasil penghitungan besaran keuntungan bersih bagian pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTB tahun 2023.

Bappenda Provinsi  NTB sudah memberi surat pemberitahuan secara resmi ke perusahaan tambang tersebut dalam rangka melakukan penagihan. Dalam surat itu, Pemprov memberikan batas waktu 14 hari kepada PT AMNT untuk melakukan transfer dana bagi hasil.

Adapun jumlah dana bagi hasil atas keuntungan bersih PT AMNT tahun 2023 yang diperoleh Pemprov NTB yaitu sekitar Rp114 miliar lebih. Angka tersebut merupakan 1,5 persen dari keuntungan bersih PT AMNT tahun 2023. Sementara kabupaten/kota selain Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil masing-masing memperoleh Rp14 miliar.

“Saat rekonsiliasi tanggal 7 Oktober dengan PT AMNT, kita sudah sekaligus memastikan angka yang diterima oleh kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota itu sekitar Rp14 miliar untuk masing-masing. Kalau KSB lain bagiannya 2,5 persen. Kalau kabupaten/kota yang lain itu 2 persen bagi 9 daerah, sementara pemprov sekitar Rp114 miliar, namun nati kita lihat kurs dolar karena bergerak terus ini” kata Eva Dewiyani.

Untuk diketahui, pembagian dana bagi hasil ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral dan Batubara. Pasal 129 ayat (1) menyebutkan Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5 persen. Pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 persen. Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2 persen.(ris)

Tanda Cinta Bang Zul pada UMKM, Kenakan Produk Lokal Saat Debat Perdana Pilgub NTB 2024

0
Bang Zul mengenakan rompi produk UMKM saat debat perdana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Calon Gubernur NTB nomor urut 02, Dr. H. Zulkieflimansyah mencuri perhatian dengan outfit rompi yang ia pakai saat debat perdana, Rabu 23 Oktober 2024.

Rompi yang didesain khusus UMKM Lokal, menyesuaikan dengan gaya Bang Zul yang penuh kesederhanaan tapi berkarakter. Bang Zul memang cinta pada produk lokal. Apalagi saat menjabat sebagai Gubernur NTB periode 2018-2024, Bang Zul mencetuskan program bela beli produk lokal.

Hj. Niken Zulkieflimansyah mengaku terlibat langsung menyiapkan outfit suaminya untuk menghadapi debat.

“Seperti biasa, Bang Zul suka menggunakan pakaian yang santai dan casual, pada debat kali ini, Bapak minta pakai rompi tenun NTB,” kata Bunda Niken, Kamis malam, 24 Oktober 2024.

Keseharian Bang Zul memang lekat dengan vest atau rompi tenun dalam beberapa kegiatan indoor maupun lapangan.

Hanya saja, warna dan motif tenunnya yang berbeda beda dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Ini adalah bentuk support penuh kami kepada UMKM lokal,” ujar Ketua Dekranasda NTB 2018 – 2023 ini.

Bunda Niken sendiri mengenal Bang Zul dengan style-nya yang sporty casual, tidak terlalu mau terlalu rumit.

Ketua DPP PKS tersebut hanya ingin kostum dengan karakter yang simple dan nyaman.

“Seleranya sederhana karena aktivitas beliau yang sangat padat dan mobilitas beliau sangat tinggi,” ujarnya.

“Dan rompi tenun ini sangat sesuai dengan karakter beliau dan beliau sendiri juga memang selalu peka mendukung produk produk lokal dari UMKM lainnya juga,” sambungnya.

Untuk diketahui, vest yang dipakai Bang Zul bermotif Kemang Langit. Sebuah motif geometris yang menggambarkan bentuk bunga.

Makna dari motif utama adalah kewaspadaan, kelincahan, kerja keras dan kejujuran. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam menghadapi atau menyikapi segala sesuatu dan untuk melakukan itu perlu kesabaran, kerja keras dan kejujuran agar rakyat percaya dan melindungi pemimpin. (bul)

Bapenda Dinilai Tak Jeli Tarik Pajak Parkir di Pelabuhan Lembar

0
Pelabuhan Lembar yang belum ditarik pajak parkirnya oleh Pemkab Lobar. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Dua Pelabuhan besar di Lembar Lombok Barat (Lobar) yakni Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry belum memberikan kontribusi berupa pajak parkir ke daerah. Padahal dalam Perda Pemkab Lobar, Pemda bisa menarik pajak dari usaha parkir di wilayah Lobar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun disorot lantaran tak jeli melihat potensi ini.

Wakil Ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan, potensi parkir di dua pelabuhan itu belum ditarik pajaknya oleh pemkab. “Ini tugas kita mengambil hak kita, karena pajak itu diatur undang-undang,” kata Politisi PKS ini, Kamis, 24 Oktober 2024.

Terkait aturan main parkir itu sendiri, tertuang dalam Perda. Di mana siapapun yang menjalankan usaha entah itu basah usaha, maka harus menyetor pajak ke Pemda. “Karena mereka menjalankan usaha,” ujarnya.

Seharusnya Pemda ini segera melakukan langkah menarik pajak tersebut. Sebab kalau melihat di daerah lain, pajaknya disetor ke daerah. Di sinilah kepandaian dari pemda mencari celah. Karena hal ini diatur dalam Perda, seperti halnya ritel modern Pemda menerima pajak parkir atau semacamnya. “Ada aturannya itu,” imbuhnya.

Diakuinya, ada perdebatan terkait adanya UU Ciptaker dan UU HKPD, parkir itu mau ditiadakan. Namun ia berkeyakinan, keberadaan pelabuhan itu tidak berkontribusi ke daerah. “Masak kita dapat sampahnya dari pelabuhan ini,” tanyanya.

Pemkab Lobar disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menarik potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir di dua pelabuhan, yakni pelabuhan ASDP dan Pelindo. Menyusul adanya aktivitas parkir di dua pelabuhan tersebut, sehingga perlu memberikan kontribusi ke Pemkab setempat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan menyatakan, kaitan dengan potensi parkir ini, BPK menyarankan agar Pemkab berkoordinasi dengan pelabuhan Pelindo dan ASDP. “BPK sarankan kita berkoordinasi dan komunikasi dengan Pelindo dan ASDP, karena di sana ada potensi pajak parkir,” jelasnya.

Pihaknya pun sudah menindaklanjuti arahan BPK tersebut dengan memanggil pihak pengelola pelabuhan tersebut. Pihaknya meminta penjelasan soal peluang potensi parkir tersebut.

Pemkab juga diminta bersurat ke ASDP dan Pelindo. Dalam waktu dekat pihaknya segera bersurat. Karena itu menjadi dasar pihak Pelabuhan yang ada di Lembar akan melaporkan ke Pusat soal ini. “Kita sudah panggil, dan bersurat terkait itu, mudahan ada peluang (potensi PAD parkir),” ujarnya. (her)

Sembalun Darurat Sampah, Perlu Ada Solusi Cepat

0
Sampah yang menumpuk di Sembalun. Perlu ada TPA khusus dalam mengolah sampah yang dihasilkan di Lotim bagian utara ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wilayah Kecamatan Sembalun saat ini sedang dihadapkan pada masalah sampah. Terbilang masalah sampah ini sudah cukup darurat, karena belum ada solusi penanganan masalah sampah tersebut. Warga tidak tahu kemana harus membuang sampah.

Mertawi, salah satu tokoh masyarakat Sembalun menyatakan diperlukan solusi segera untuk menangani masalah sampah. Sembalun yang diibaratkan sebuah mangkuk dikhawatirkan akan makin kumuh, karena masalah sampah.

Tokoh Sembalun ini mengajak untuk mengajak untuk bersama seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sampah. “Kita perlu solusi yang komprehensif,” ucapnya saat dimintai tanggapan soal penanganan sampah, Kamis 24 Oktober 2024.

Ia mengajak masyarakat ikut aktif terlibat dalam memerangi sampah. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Diketahui beberapa waktu lalu, warga Sembalun Lawang khususnya pernah melakukan aksi protes dengan membuang sampah di halaman kantor desa.

Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 lalu digelar pertemuan di kantor Camat Sembalun dengan menghadirkan tokoh masyarakat, kepala desa dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lotim.

Pejabat (Pj) Kepala Desa Sembalun Lawang, Misbah, menyampaikan adanya aksi warganya membuang sampah di halaman kantor desa sebagai bentuk protes dan desakan agar ada solusi masalah sampah.

Pemdes Sembalun Lawang telah melakukan beberapa solusi penanganan. Antara lain, Sembalun perlu ada lahan khusus untuk pembuangan sampah. Tapi sampai saat ini belum ada tempat ditemukan sebagai lokasi Tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya mencari lahan kosong ini katanya dilakukan sejak 2019 lalu.

Kepala Desa Sembalun, Harmini mengutarakan hal yang sama. Sembalun juga kesulitan menangani masalah sampah. Destinasi wisata yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Sembalun saat ini telah dihadapkan pada masalah sampah yang cukup besar. Pemdes Sembalun juga berusaha mencari lokasi TPA. Tapi tak kunjung bisa ditemukan lokasi yang tepat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lotim, H. Supardi, mengakui bahwa permasalahan sampah di Sembalun merupakan tantangan yang kompleks.

Pihaknya telah berupaya memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya adalah dengan menyediakan tempat pembuangan sementara dan mengatur jadwal pengangkutan sampah.

Sementara itu, Camat Sembalun, H. Misri, mengaku telah berusaha untuk mencarikan solusi terbaik untuk menangani masalah sampah. Ia berharap segera hadir solusi terbaik untuk mengatasi masalah sampah. (rus)

Eksplorasi Pengalaman Budaya, Museum NTB Gelar Lomba Mading Tingkat SMA

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam pose bersama dengan pemenang lomba mading antarpelajar, Kamis 24 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri NTB menggelar kegiatan Pekan Ekspresi Siswa Lomba Majalah Dinding (Mading) antar pelajar se-Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Samalas Museum NTB, Kamis 24 Oktober 2024.

Kegiatan yang bertajuk ” Dig It, Create It, Share It” diikuti oleh 80 siswa dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah NTB. Para peserta diminta untuk membuat mading yang menggambarkan keindahan dan keajaiban NTB dalam segi budaya dan sejarah.

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H., M.H., menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya pihaknya untuk meningkatkan pengalaman siswa dalam menggali informasi sejarah, menciptakan karya mereka, dan membagikan kepada dunia melalui mading.

“Kita menginginkan agar generasi muda khususnya anak-anak SMA itu memiliki memori tentang keindahan Nusa Tenggara Barat, sehingga memori keindahan itu mereka bisa tuangkan kreativitas berupa kreasi majalah dinding,” ujarnya.

Saat ini Museum mempunyai rencana strategis yaitu ‘’Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’’ sehingga lomba mading ini diharapkan dapat membentuk generasi muda sebagai agen untuk pelestarian dan perlindungan budaya dan sejarah.

“Kita berharap agar siswa-siswi ini bisa menjadi agen untuk pelestarian dan perlindungan. Karena di dalam mading mereka, itu menampilkan objek-objek kekayaan budaya NTB, baik kekayaan tak benda maupun benda,” pungkasnya.
Salah satu peserta, Mutia Ananda Azzahra, siswa SMA Negeri 1 Gerung, mengaku senang dapat mengikuti lomba ini. “Kami sangat senang bisa belajar banyak bagaimna cara berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan ide-ide tentang kebudayaan di sekitar kita,” ujarnya.

Lomba mading ini juga mendapat apresiasi yang tinggi dari para guru. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di masa depan untuk mendorong anak-anak agar semakin kreatif dan menghargai sejarah daerah. (ham)

Tingkat Okupansi Hotel di Mandalika Mencapai 70 Persen

0
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menyatakan secara keseluruhan rata-rata tingkat okupansi hotel di Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama triwulan III 2024 mencapai 70,73 persen.

“Hal ini mencerminkan daya tarik dan potensi pertumbuhan kawasan yang terus berkembang,” kata Direktur Utama ITDC Ari Respati melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis.

Selain itu, tingkat hunian di The Mandalika, Lombok Tengah, NTB selama Triwulan III 2024 juga menunjukkan hasil yang positif, didorong oleh strategi efektif dalam memanfaatkan momentum agenda seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024.

Kemudian Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC), Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) dan Cinema on The Beach.

“Kegiatan ini menjadi pembeda yang kuat bagi kawasan, menarik kunjungan wisatawan domestik dan internasional,” katanya.

Ia mengatakan, hotel-hotel utama di kawasan ini, seperti Pullman, Raja, Montana, Novotel dan JM, mencatat tingkat hunian yang bervariasi. Bahkan, Montana dan Novotel berhasil mencapai okupansi lebih dari 90 persen pada Agustus 2024.

“Ini mengindikasikan tingginya minat wisatawan yang berkunjung di Mandalika,” katanya.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di masing-masing kawasan yang kami kelola adalah hasil dari penerapan strategi jangka panjang ITDC dalam menciptakan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan memiliki daya saing tinggi.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pariwisata yang ada dengan meningkatkan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan diversifikasi produk wisata, sehingga kawasan kami dapat terus bersaing di pasar global,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady mengatakan, kegiatan di Sirkuit Mandalika itu tidak hanya ajang MotoGP Indonesia, namun digelar event Asia Road Racing Championship (ARRC), Mandalika Racing Series (MRS) dan ajang balap mobil.

“Ke depan kami berharap pihak ITDC tetap menggelar kegiatan di Sirkuit Mandalika yang dapat mengundang wisatawan untuk datang,” katanya.

Ia mengatakan, target kunjungan wisatawan di NTB pada 2024 ini mencapai 2,5 juta wisatawan dan telah terealisasi sebanyak dua juta lebih wisatawan yang telah datang ke NTB hingga September 2024.

“Untuk target kunjungan wisatawan di 2023 telah tercapai yakni dua juta wisatawan,” katanya. (ant)

Emas Antam Kamis Turun Rp6.000 Jadi Rp1,515 juta per Gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis mengalami penurunan Rp6.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.515.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis 24 Oktober 2024 turut turun ke angka Rp1.365.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

-Harga emas 0,5 gram: Rp807.500

– Harga emas 1 gram: Rp1.515.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.970.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.430.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.350.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.645.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.487.000

– Harga emas 50 gram: Rp72.895.000

– Harga emas 100 gram: Rp145.712.000

– Harga emas 250 gram: Rp364.015.000

– Harga emas 500 gram: Rp727.820.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.455.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri PKP: Bank Tanah Menjadi Kunci Utama Program 3 Juta Rumah

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan adanya Bank Tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Rakyat.

“Bank Tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, dirinya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.

Menurut Maruarar, Bank Tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

“Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank Tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” kata Maruarar.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan Program Pembangunan Rumah untuk Rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong royong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, peraturan yang dibuat nanti diharapkan bisa menggabungkan semua pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk lokasi Pembangunan rumah masyarakat.

Dirinya juga menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah. (ant)

Mentan: Benih Unggul dan Pertanian Modern Penting untuk Swasembada

0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern sebagai langkah utama dalam mencapai swasembada pangan.

“Dengan pertanian modern, produktivitas bisa dua kali lipat dan biaya produksi dapat ditekan. Panen secara tradisional butuh 25 orang. Dengan combine harvester, satu orang bisa mengerjakan cuman 4 jam,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pertanian modern mampu menggandakan produktivitas serta menekan biaya produksi. Hal itu merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan hasil panen secara efisien.

Amran menjelaskan bahwa transformasi pertanian dari metode tradisional ke modern menjadi kunci keberhasilan dalam mencetak sawah baru, yang berdampak positif terhadap peningkatan produksi padi nasional. Teknologi seperti mekanisasi pertanian memungkinkan penghematan waktu dan tenaga dalam proses panen.

Selain itu, penggunaan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi lahan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Misalnya, penggunaan benih padi yang tahan terhadap air asin atau kondisi rawa, disesuaikan dengan tantangan lingkungan setempat untuk memastikan hasil yang optimal.

“Kita pendekatannya sesuai permintaan alam. Pakai bibit bagus yang menyesuaikan dengan lahan. Misal, padi biosalin yang tahan pada kondisi air asin, tahan kondisi rawa,” ujar Mentan.

Selain aspek teknologi, Mentan juga menekankan peran sumber daya manusia, terutama generasi milenial, dalam mewujudkan swasembada pangan.

Amran melihat bonus demografi sebagai potensi besar bagi pertanian Indonesia, jika sektor ini dikelola dengan menguntungkan.

“Generasi milenial yang harus ambil peran di sektor pertanian. Cara membuat mereka terlibat di pertanian yaitu buat sektor pertanian menguntungkan. Kalau dia untung, dia produksi,” ujarnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian akan menginisiasi regulasi yang mendukung pertanian modern. Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor.

Selain regulasi, kolaborasi dengan pihak lain, termasuk sektor swasta, menjadi elemen vital. Hal ini untuk memastikan petani mendapatkan akses terhadap teknologi dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Mentan menyatakan bahwa tanpa kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, upaya swasembada pangan akan sulit tercapai. Ini menandakan bahwa pertanian bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan tugas bersama untuk kesejahteraan bangsa.

“Selanjutnya perlu regulasi. Kita tidak boleh egoisme sektoral, kalau perlu kita satu komando. Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa kolaborasi dengan sektor lain,” kata Mentan. (ant)

Belanja APBN Meningkatkan Penjualan Produk Lokal di NTB Mall

0
Belanja APBN Meningkatkan Penjualan Produk Lokal di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja APBN melalui satuan-satuan kerja lembaga dan kementerian yang ada di NTB cukup membantu peningkatan penjualan produk-produk lokal UMKM di NTB Mall. Belanja APBN ini bahkan membantu pencapaian penjualan produk NTB Mall setara dengan penjualan selama tahun 2023 lalu.

Sebagaimana dikemukakan, Kepala UPTD BP3UD (Pengelola NTB Mall), Lalu Afghan Muharor, ST., M.Ak di Mataram, Kamis, 24 Oktober 2024 mengatakan, kolaborasi pemasaran para stakeholder, seperti Kantor Ditjen Perbendaharaan (DJPB) di NTB dan Bank Indonesia cukup membantu promosi dan penjualan produk-produk UMKM yang ada di NTB Mall.

Lalu Afghan mengatakan, komitmen DJPB untuk mendorong seluruh Satker yang ada di NTB, jumlahnya 400an Satker untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di NTB Mall.

“Melalui kerjasama dengan DJPB, seluruh Satker NTB diarahkan belanjanya di NTB Mall melalui Digipay. TNI – Polri juga belanjanya di sini. Jadi, belanja-belanja di NTB Mall tidak hanya mengandalkan belanja dari pemerintah daerah dan tamu-tamu pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebagai informasi, konsep Digipay yang mengintegrasikan tiga aktivitas atau transaksi. Diantaranya, pembelian barang, pembayaran, perpajakan dan pelaporan dalam satu ekosistem. Selain itu, proses bisnis dan mekanisme Digipay yang mendigitalisasi proses pengadaan barang atau jasa, pembayaran transkasi dan perpajakan. Kemudian, alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tetapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital.

NTB Mall sebagai wadah pemasaran berbagai produk lokal NTB. Saat ini terdapat 400 lebih UMKM yang ditampung, dengan jumlah produk lebih dari 5.000 jenis. Terdiri dari produk olahan makanan, feysen, hingga kriya yang diproduksi UMKM lokal.

Selain DJPB dan satker, Lalu Afghan menyebut dukungan Bank Indonesia sangat membantu promosi, hingga pemasaran produk-produk NTB Mall.

“Tidak saja belanja di NTB Mall kalau ada kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Di luaran, Bank Indonesia NTB juga intens mempromosikan produk-produk NTB,” tambahnya.

Lalu Afghan juga menyampaikan, penjualan produk UMKM NTB Mall hingga Oktober 2024 ini sudah setara dengan penjualan selama tahun 2024 lalu.(bul)