Beranda blog Halaman 537

Gapasdap: Tarif Transportasi Laut Berpotensi Naik Imbas Konflik Iran-Israel-AS

0
Khoiri Soetomo(ekbistntb.com/bul)

Lombok (ekbistntb.com) – Ketegangan geopolitik global, terutama konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dinilai berpotensi memicu kenaikan tarif transportasi laut di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo.

Menurut Khoiri, salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah jika Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat. Penutupan jalur penting pengiriman minyak dunia itu diperkirakan akan mendorong harga minyak mentah global melonjak hingga USD 100 per barel.

“Artinya, dengan naiknya harga minyak, tentu saja akan mempengaruhi semua sektor, karena biaya transportasi akan sangat tinggi,” ujar Khoiri saat peresmian Kantor Dharma Lautan Utama di Lembar, Lombok Barat.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar akan turut memicu kenaikan harga suku cadang dan komponen operasional lainnya. Akibatnya, beban biaya angkutan laut meningkat dan berpotensi mengganggu daya saing ekonomi nasional.

Menghadapi potensi krisis ini, Gapasdap meminta pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah antisipatif.

“Kami sangat berharap bahwa pemerintah Pak Prabowo bisa mengantisipasi,” tegas Khoiri.

Secara khusus, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang selama ini dianggap menghambat kelancaran sektor transportasi laut.

“Kami harapkan pemerintah mulai mengantisipasi dengan memberikan deregulasi yang tepat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Khoiri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kontinuitas layanan transportasi tetap terjaga.

“Kalau kondusif, maka kontinuitas pelayanannya akan tetap terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap bisa didukung,” ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa para pengusaha kapal kini mulai menghitung ulang biaya operasional sebagai langkah antisipatif atas fluktuasi harga minyak akibat konflik.

“Memang tidak ada pilihan lain. Dunia usaha harus siap, dan profesionalisme harus diutamakan agar layanan tetap berjalan,” pungkas Khoiri. (bul)

Atasi Kisruh Teluk Ekas, Bupati Lotim Bertemu dengan Bupati Loteng

0
Pertemuan antara Plh Sekda, Bupati Loteng, dan Bupati Lotim di Prime Park membahas kisruh Teluk Ekas, Rabu, 25 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Plh Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengadakan pertemuan khusus dengan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin dan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri untuk menangani kisruh di Teluk Ekas, Desa Ekas Buana, Jerowaru, Lombok Timur.

Pertemuan ini dilakukan di Hotel Prime Park, Rabu, 25 Juni 2025 malam.

Bupati Lombok Tengah mengatakan, persoalan di Teluk Ekas sudah diselesaikan. Menurutnya, tidak ada niat jahat di balik potongan video viral Bupati Lotim tersebut.

“Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya, kami berkeyakinan Bupati Lombok Timur memiliki tujuan yang baik,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.

Hal serupa disampaikan oleh Bupati Lombok Timur, ia mengatakan tidak ada lagi masalah yang dipersoalkan. Antara Bupati Lotim dan Loteng tidak ada ketegangan, semua baik-baik saja.

Sementara, untuk menangani persoalan teknis wilayah perairan Ekas, Haerul Warisin atau yang kerap disapa Iron ini mengaku akan ada pertemuan lanjutan antara Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur dan Dinas Pariwisata Lombok Tengah.

“Jadi Kadis Priwisata Lotim dan Loteng akan melakukan pertemuan pada Sabtu besok, karena kami sudah selesai ini, tidak ada apa-apa. Nanti akan ada pembahasan secara tekhnis disiru apa yang akan disepakati. Yang jelas semua aman, semua baik, tidak ada persoalan,” tegasnya.

Ia menekankan, Teluk Ekas merupakan milik bersama. Hanya saja, untuk menjaga keselamatan wisatawan, guide atau pemandu wisata asal Lombok Tengah tidak bisa lagi memarkirkan perahu di tengah laut.

“Teluk Ekas milik kita bersama. Untuk menjaga keselamatan, kalau mereka ada di tengah, pemandu atau mereka-mereka yang melakukan kegiatan surfing itu berbahaya,” tambahnya.

Contohnya saja, kasus meninggalnya pendaki di Gunung Rinjani, yang diintrogasi ujar Iron adalah Pemkab Lotim. Padahal, wilayah Rinjani masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

“Kami yang disalahkan, kami yang ditanya, kami yang diintrogasi, semua kami. Sehingga pada pertemuan nanti akan ada kesepakatan antara Kadispar Lotim dan Loteng,” pungkasnya. (era)

Musisi Korea Park Seung Hoon Berbagi Inspirasi Musik Tradisional dan K-Pop di Universitas Hamzanwadi

0
Musisi Korea berbagi inspirasi di Universitas Hamzanwadi, belum lama ini (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hamzanwadi sukses menyelenggarakan kuliah tamu internasional menghadirkan musisi dan produser ternama asal Korea Selatan, Park Seung Hoon. Kegiatan yang berlangsung dalam dua sesi (23 dan 30 Juni 2025) ini memberikan pengalaman langka bagi mahasiswa untuk menggali kekayaan musik Korea, mulai dari akar tradisional hingga fenomena global K-Pop.

Park Seung Hoon membawakan materi interaktif yang mengintegrasikan budaya, tradisi, dan inovasi. Pada sesi pertama, ia mengajak peserta menyelami evolusi musik Korea—mulai dari gugak (musik klasik) hingga gelombang K-Pop—beserta filosofi dan elemen musikal yang membentuk identitasnya.

Sesi kedua fokus pada eksplorasi kolaborasi budaya musik Korea dan Lombok. Park mendorong mahasiswa untuk bereksperimen menggabungkan alat musik seperti gayageum (kecapi tradisional Korea) dengan gendang beleq atau suling sasak khas Lombok, menciptakan dialog artistik yang inovatif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Hamzanwadi dalam memperluas wawasan global mahasiswa dan memperkuat diplomasi budaya melalui pendidikan seni. “Musik adalah bahasa universal. Kolaborasi budaya seperti ini memungkinkan kita saling belajar dan menciptakan harmoni baru yang kaya makna,” tegas Park Seung Hoon dalam paparannya.

Antusiasme tinggi ditunjukkan peserta, baik dari prodi Pendidikan Seni maupun masyarakat umum. Rektor Universitas Hamzanwadi dalam sambutannya menyatakan harapan agar kolaborasi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memicu mahasiswa untuk mengangkat potensi lokal ke panggung internasional. Acara ini juga dinilai mempererat hubungan kebudayaan Indonesia-Korea Selatan melalui jalur pendidikan dan seni.

Universitas berencana menjadikan kolaborasi serupa sebagai program rutin, sekaligus menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan institusi seni di Korea Selatan untuk pengembangan kurikulum berbasis pertukaran budaya. (rus)

Sektor Pariwisata Tertekan, PHRI NTB Khawatir Badai PHK Terjadi

0
Ni Ketut Wolini (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sektor pariwisata sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Barat tengah menghadapi tantangan serius. Perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat mulai terasa dampaknya, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor ini.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan efek domino yang luas, tidak hanya di NTB tetapi juga secara nasional.

“Sekarang siapa yang mau jalan-jalan? Dana tidak ada. Kondisinya sama, baik di sektor pariwisata maupun perdagangan,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.

Menurutnya, pariwisata merupakan barometer ekonomi daerah. Jika sektor ini melemah, maka sektor-sektor turunannya akan ikut terdampak, mulai dari pemandu wisata, agen perjalanan, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata.

“Kalau pariwisata lesu, semua akan kena imbasnya. Hotel pun memengaruhi banyak pihak, termasuk supplier bahan makanan seperti buah, sayur, dan daging. Kalau hotel tidak beroperasi maksimal, rantai pasok ikut terhenti,” jelasnya.

Kekhawatiran ini semakin kuat dengan adanya laporan PHK terhadap 100 pekerja sektor pariwisata di Bali. Bagi Wolini, ini adalah sinyal “lampu kuning” yang berpotensi berubah menjadi “lampu merah” jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.

“Kalau tidak cepat-cepat pemerintah hadir, PHK itu bisa terjadi juga di NTB. Ini kondisi nyata,” tegasnya.

Wolini menambahkan bahwa fenomena pelemahan sektor pariwisata ini tidak hanya terjadi di NTB atau Bali, tetapi merata di hampir seluruh daerah di Indonesia yang tengah berupaya melakukan efisiensi operasional akibat tekanan ekonomi.

“Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal. Sekarang saja kondisinya sudah tidak baik-baik saja,” pungkasnya.(bul)

Sambut Tahun Baru Islam, Pemprov NTB Gelar GPM

0
Kegiatan GPM di Lobar, Rabu, 25 Juni 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan NTB terus gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di halaman depan Pasar Seni Sesele, Lombok Barat, pada Rabu 25 Juni 2025.

Mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang PSDE dan Distribusi Pangan, Raisah, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan GPM ini telah digelar di beberapa lokasi, dan yang dilaksanakan kali ini merupakan yang ke-7.

Dijelaskan Kabid Raisah, GPM kali ini digelar dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun Baru Islam 1447 H.

“Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan jelang perayaan Tahun Baru Islam 1447 H,” ungkapnya.

Diharapkan, melalui kegiatan GPM ini, stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat terjamin dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Kabid Raisah menambahkan bahwa tujuan GPM adalah untuk menyediakan akses ekonomi yang lebih dekat bagi masyarakat dalam mendapatkan komoditas pangan murah, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari akses pasar.

Dalam pelaksanaannya, GPM melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan Bulog, Bank Indonesia, UMKM lokal binaan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta ID Food dan ritel modern seperti Niaga Supermarket, Ruby Supermarket, MGM Supermarket, Alfamart, Asosiasi Petarung, perwakilan Indo Lautan Makmur, dan lain sebagainya.

Salah seorang warga Sesele, Ibu Fatma, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas terselenggaranya kegiatan GPM yang menyediakan harga komoditas pangan di bawah harga pasar.

“Selain harganya murah, kualitasnya juga bagus. Beda dua ribuan dengan yang di pasar, lumayan untuk menghemat pengeluaran. Contohnya, saya di sini beli beras, telur, minyak, seperti masyarakat lainnya,” katanya. (era)

Mori Hanafi Desak Pemerintah Pusat Perkuat Fasilitas SAR di NTB

0
Proses evakuasi korban asal Brasil, Rabu, 25 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendorong pemerintah pusat untuk segera meningkatkan standar dan kelengkapan sarana evakuasi serta penyelamatan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama pasca-insiden tragis meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana (27), yang jatuh di jurang kedalaman 600 meter menuju puncak Rinjani di kawasan Cemara Nunggal pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu.

Mori menyatakan dirinya telah memantau langsung proses evakuasi korban. Berdasarkan pantauannya, adanya kekurangan fasilitas yang dimiliki Basarnas di wilayah NTB, termasuk minimnya ketersediaan alat evakuasi modern. Saat ini, secara nasional Indonesia hanya memiliki sekitar 10 helikopter SAR, dan NTB belum memiliki satu pun unit yang siap siaga secara permanen.

“Berangkat daripada itu, apa yang terjadi di rinjani adalah pembelajaran bahwa kejadian ini tidak akan terulang,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.

Ia mengatakan telah menghubungi Sekretaris Utama Basarnas di Jakarta untuk meminta agar NTB segera dipenuhi standar minimum alat-alat SAR, mulai dari drone canggih, tali evakuasi, hingga peralatan darurat lainnya.

Meski menyadari bahwa pengadaan helikopter memerlukan biaya besar dan konsekuensi perawatan serta personel yang kompleks, Mori menekankan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan.

“Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu, karena pengadaan helikopter bisa saja katakanlan 100 miliar tapi setelah itu kan perawatan, pemeliharaan, awaknya harus ada di sini, rumah awaknya, kan repot juga, kita belum kuat,” katanya.

Selain sarana fisik, Mori juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pemandu dan porter di kawasan Rinjani. Ia meminta agar Pemprov NTB bekerja sama dengan Basarnas untuk melatih masyarakat sekitar agar mampu memberikan pertolongan pertama saat insiden terjadi.

“Ini masyarakat sekitar yang menjadi gaet swakelola tentunya titik pesan saya agar Pemda dan Pemprov bisa memberdayakan masyarakat lokal, memberikan pengertian, pendidikan bahwa pentingnya pengamanan,” sambungnya.

Ketua Umum KONI NTB ini juga menyoroti polemik dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang seluruhnya disetor ke pusat dan tidak dialokasikan kembali untuk penguatan fasilitas daerah. Ia menyarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan lebih adil demi menjaga keamanan kawasan wisata strategis seperti Rinjani.

“Pusat mohon kebijakan lah untuk menjaga kawasan itu. Cuma kan mungkin sudah, tapi tidak memadai. Jadi kalau bisa saran saya ke Pemerintah Pusat agar semua keselamatan dan standar kepada pendaki dipenuhi, pasti biayanya ga kecil biayanya besar, tapi kan cuma sekali,” pungkasnya. (era)

Dorong Pariwisata NTB Mendunia, Pemprov NTB Perlu Selesaikan Masalah Dasar

0
Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini saat menjelaskan tentang pariwisata NTB mendunia, Rabu, 25 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) mendunia sebagaimana visi dalam RPJMD terus digaungkan oleh pemerintah daerah. Namun, di balik ambisi besar itu, masalah-masalah mendasar terkait kepariwisataan justru belum tuntas. Pelaku industri pariwisata menilai, jika masalah yang terjadi di lapangan tak segera diselesaikan, mimpi besar itu bisa mandek di tengah jalan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini. Dalam rapat kerja penyusunan program kerja PHRI NTB yang dihadiri oleh asosiasi perhotelan dan stakeholder pariwisata, salah satu masalah yang disorot adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah.

“Bagaimana sinkronisasi antara stakeholder dengan pemerintah. Harusnya perizinan dipermudah,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah sinkronisasi perizinan terkait pembangunan hotel bintang lima di kawasan pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). “Yang seperti itu perlu kita bahas bersama,” sambungnya.

Selain itu, konflik yang terjadi di Teluk Ekas, Lombok Timur juga harus terselesaikan. Ia menilai, masalah yang melibatkan dua kabupaten yaitu Lombok Timur dan Lombok Tengah ini mencerminkan buruknya komunikasi dan penanganan masalah di sektor pariwisata.

“Itulah masalah kecil itu ya kita harus selesaikan dulu baru kita bisa mendunia. Kalau itu masih ada riak-riak seperti itu bisa saja orang yang ditawarkan enggak datang. Nah harus duduk bareng. Artinya jangan saling salahkan lah. Kita sama-sama punya misi membangun bagaimana pariwisata di NTB ini untuk maju,” jelasnya.

Yang tak kalah menjadi persoalan, kondisi perhotelan saat ini sebab adanya efisiensi. Efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah menyebabkan lebih dari seribu pekerja berpeluang dirumahkan, mulai dari pegawai kontrak hingga tenaga kerja lepas atau casual.

“Sangat turun (okupansi) daripada yang sebelum efisiensi gitu. Sangat terburuk dan ini kalau terus seperti ini imbasnya akan ke tenaga kerja. Nah sekarang ini kan sudah banyak hotel yang merumahkan karyawan, terutama karyawan kontrak,” jelasnya.

Adapun dengan adanya pelonggaran kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah bisa kembali melakukan rapat di hotel, Wolini sangat menyambut hal ini. Namun, hingga kini belum ada bentuk nyata dari kebijakan kelonggaran tersebut.

“Bagus, cuman kan baru sebatas itu, belum ditindaklanjuti dengan anggaran. Kan kalau umpama, dibuka saja, dibolehkan, tapi kalau anggarannya tidak ada kan sama saja. Kan harus disertai dengan itu,” tuturnya.

Tak hanya itu, tingginya harga hotel juga masih menjadi persoalan. Untuk itu dalam program kerja PHRI tahun ini berupaya untuk menyepakati harga hotel bersama dengan pihak ketiga. “Mereka menaikan rate (harga) di situ. Itulah yang mau kita sikapi bersama,” pungkasnya.

Plh Kepala Dinas Pariwisata NTB, Chandra Aprinova mengatakan seluruh stakeholder di NTB, termasuk PHRI akan berupaya bagaimana memajukan pariwisata NTB ke depan sesuai dengan bidangnya, yaitu pelayanan hotel dan restoran.

Untuk mencapai visi pariwisata mendunia, PHRI wajib meningkatkan pelayanan, mulai dari digitalisasi pelayanan hotel, menjamin keamanan dan keselamatan tamu-tamu hotel dan restoran. “Itu cara kita memberikan pelayanan sehingga kualitas pariwisata kita mendunia,” ucapnya.

PHRI juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan PHRI terdekat seperti Bali dan NTT. Sehingga pergerakan wisatawan dari Bali dan NTT bisa masuk radar NTB sehingga kunjungan wisatawan ke daerah ini meningkat.

Terakhir, PHRI diminta untuk bersiap memberikan pelayanan terbaik pada saat event-event besar daerah. “Dalam waktu dekat ada Fornas dan pertemuan Pedanda, nah bagaimana di situ hotel menyiapkan diri mulai dari kebersihannya, kenyamanannya, kebersihannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan standar hotel yang layak dan berkeadilan,” pungkasnya. (era)

Dampak Perang Iran-Israel dan AS, BP3MI NTB: Belum Ada Laporan dari Keluarga PMI

0
Noerman Adhiguna (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, hingga kini belum berdampak langsung terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Noerman Adhiguna, memastikan belum ada laporan dari keluarga PMI terkait kondisi keluarganya yang bekerja di negara-negara yang terlibat konflik tersebut.

“Hingga saat ini belum ada satu pun laporan masuk ke kami dari keluarga PMI, baik yang bekerja di Iran, Qatar, maupun negara Timur Tengah lainnya yang tengah mengalami ketegangan geopolitik,” ujar Noerman, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah sejak lama memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Iran, sejak tahun 2015. Dengan demikian, jika saat ini masih ada WNI yang bekerja di kawasan konflik tersebut, besar kemungkinan mereka berangkat melalui jalur non-prosedural.

“Moratorium belum dicabut sampai sekarang. Kalau ada yang bekerja di negara-negara itu, kemungkinan mereka berangkat tidak lewat jalur resmi,” jelasnya.

Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk, BP3MI NTB tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Luar Negeri RI.

“Kami terus melakukan pemantauan, apalagi jika ada warga NTB yang terdampak secara langsung. Kalau ada kejadian darurat, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI pasti sudah menginformasikan,” katanya.

Menurut Noerman, salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah memastikan jalur komunikasi tetap terbuka antara keluarga PMI dan lembaga resmi. Hal ini penting untuk mendeteksi lebih dini jika muncul ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri.

BP3MI NTB mengimbau kepada masyarakat yang memiliki keluarga di luar negeri, terutama di kawasan rawan konflik, agar segera melapor jika mengalami kesulitan komunikasi atau mengetahui adanya potensi bahaya.

“Silakan laporkan ke kami jika ada hal yang mengkhawatirkan, agar kami bisa koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait,” pungkasnya.(bul)

KADIN: Peluang Emas, NTB Kekurangan Ratusan Dapur MBG

0
H. Faurani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kekurangan ratusan Dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis) untuk mendukung program makan siang gratis Presiden Prabowo.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB, H. Faurani, SE., MBA mengungkapkan, dari kebutuhan 400 dapur MBG di NTB, baru sekitar 100 dapur yang siap beroperasi.

“Target kami sendiri dari KADIN NTB awalnya adalah membentuk 50 dapur. Alhamdulillah saat ini sudah 32 dapur berjalan. Sebagian lainnya masih menunggu kesiapan SDM seperti kepala dapur atau Supervisor Gizi,” ujarnya, Rabu, 25 Juni 2025.

Faurani, yang juga menjabat sebagai Satgas Dapur MBG KADIN Indonesia ini menyebutkan bahwa dapur MBG sangat penting untuk menciptakan perputaran ekonomi lokal. Setiap dapur membutuhkan investasi sekitar Rp1,2 miliar dan dapat menyerap hingga 47 tenaga kerja lokal.

“Satu dapur bisa menggerakkan uang hingga Rp900 juta per bulan kalau sudah mulai jalan. Belum termasuk bahan baku dari petani dan UMKM sekitar. Ini sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Faurani menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG sangat fleksibel. Tidak harus membangun baru, pelaku usaha bisa menggunakan rumah kosong, kafe yang tutup, atau gudang tak terpakai. Biaya investasi pun bisa ditekan tergantung kondisi bangunan yang dimanfaatkan.

“Kalau pakai bangunan yang sudah ada, tentu lebih murah dari Rp1,2 miliar. Yang penting memenuhi standar kelayakan dapur,” katanya.

KADIN NTB siap mendampingi para pelaku usaha atau masyarakat yang ingin membuka dapur MBG, mulai dari proses perizinan, pembangunan, hingga operasional. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem dari Badan Gizi Nasional, dengan masa persiapan pembangunan yang relative singkat.

“Setelah pembangunan selesai, akan ada verifikasi dan pendampingan lanjutan. Bahkan, untuk tenaga dapur tidak harus koki profesional. Orang kampung yang pandai masak pun bisa, nanti ada pelatihan dan sertifikasi dari BGN, dan Kadin juga akan tetap mendampingi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pembekalan dari ahli gizi untuk mendukung operasional dapur MBG.

“Ini peluang yang luar biasa. Siapa pun yang tertarik, silakan. Kami siap mendampingi,” tambah Faurani.

Dengan target 400 dapur, peluang investasi di sektor ini masih sangat terbuka. KADIN NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melewatkan kesempatan ini.

“Sayang kalau dilewatkan. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga kontribusi untuk perbaikan gizi masyarakat. Ada 1,3 juta sasaran program MBG di NTB. Kita harus memenuhi kebutuhan dapur untuk mereka,” tegasnya.(bul)

Pendaki Brazil Ditemukan Meninggal Dunia di Jurang Rinjani

0
Tim SAR Gabungan terus melanjutkan evakuasi pendaki asal Brasil di Rinjani. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Operasi pencarian dan pertolongan terhadap JDSP (27), warga negara Brazil yang sebelumnya dilaporkan jatuh di Gunung Rinjani, berakhir dengan kabar duka.

Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa 24 Ju di kedalaman sekitar 600 meter.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi menerangkan, salah satu personil berhasil mencapai lokasi korban di jurang sekitar pukul 18.00 WITA di datum point.

“Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” terang Hariyadi.

Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personil lainnya, menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung di-wrapping (dibungkus) untuk persiapan evakuasi.

“Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di Last Known Position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat,segera menyiapkan sistem evakuasi,” tambahnya.

Tujuh orang personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

Keputusan untuk menunda evakuasi dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan visibilitas yang sangat terbatas. Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu 25 Juni 2025 dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP).

“Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun,” tambahnya.

Selanjutnya, dari Posko Sembalun, jenazah akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut.

Seluruh tim berharap proses evakuasi yang akan dilaksanakan pagi ini dapat berjalan lancar dan aman sesuai rencana.(bul)