Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 533

Pedagang Mutiara Lombok dan China Bekerjasama Ciptakan Iklim Bisnis Mutiara yang Positif

By
ekbisntb.com
-
0
Pengurus dan anggota Asosiasi Pedagang dan Pengerajin Mutiara Lombok bersama pedagang mutiara asal China foto bersama usai bersepakat menjalin kemitraan di Hotel Montana pada Selasa 29 Oktober 2024 (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Pedagang dan Pengerajin Mutiara Lombok membangun kemitraan dengan sejumlah pebisnis mutiara asal China. Sejumlah pengurus dan anggota Asosiasi bertemu dengan para pebisnis asal Cina di Hotel Montana, Senggigi, Lombok Barat pada Selasa 29 Oktober 2024.

Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pebisnis mutiara asal China yang berbisnis secara legal di Lombok.

Ketua Asosiasi Pedagang dan Pengerajin Mutiara Lombok H. Fauzi mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terutama menyangkut kerjasama antara pebisnis mutiara.

“Pertemuan berlangsung hangat dan lancar. Mereka para pebisnis mutiara asal China sangat mengapresiasi adanya pertemuan tersebut,” ujar Fauzi kepada wartawan di Senggigi, Lombok Barat.

Pihak Asosiasi menyerap beragam aspirasi pedagang mutiara asal China ini terutama menyangkut pola kemitraan untuk kelancaran bisnis mutiara di Lombok. Menurut Fauzi, pada dasarnya baik pedagang mutiara Lombok maupun pedagang mutiara asal China mengingkan adanya iklim bisnis yang harmonis.

“Kedua pihak bersepakat untuk membangun kemitraan strategis dalam menjalankan bisnis mutiara sehingga mutiara Lombok terus mendunia,” paparnya.

Beberapa hal yang menjadi kesepakatan adalah pihak Asosiasi akan memberikan kemudahan dan menjamin keamanan serta kenyamanan WNA China dalam berbisnis selama tidak melanggar aturan hukum . Seluruh pedagang mutiara asal China wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengantongi surat legalitas resmi.

Bersedia untuk didata sebagai mitra asosiasi pedagang dan pengerajin mutiara Lombok. Selanjutnya, pedagang mutiara China juga harus membangun kemitraan dengan warga lokal terutama para pedagang mutiara Lombok. Membayar iuran resmi organisasi yang penggunaannya untuk kepentingan bersama yang nominalnya ditentukan oleh para pedagang China.

“Kami akan membuatkan mereka kartu mitra Asosiasi Pedagang dan Pengerajin Mutiara Lombok sehingga kedepannya akan tertata dengan baik,” ungkap Edy Selaku Wakil Ketua Assosiasi.

Para pedagang mutiara asal China ini juga bersedia didata baik nama perusahaannya, alamat tempat berusaha, serta nomor Hand Phonenya. Edy optimistis pola kemitraan ini akan berjalan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Ketua Assosiasi Fauzi, keberadaan pebisnis asal China ini berdampak positif terhadap penjualan mutiara Lombok. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir sejak Maret 2024 jumlah pembeli mutiara asal China semakin banyak. Hal ini dinilai dapat berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian NTB sekaligus mendongkrak kunjungan wisata NTB.

Pihaknya berencana akan membangun komunikasi dengaan berbagai pihak terutama lembaga negara baik Imigrasi, pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota di NTB. Dengan harapan tata kelola bisnis mutiara di Lombok berjalan dengan baik.

Artinya, ke depannya iklim investasi semakin tumbuh positif dan berdampak terhadap berbagai sektor. Fauzi menegaskan, mutiara Lombok merupakan yang terbaik di dunia dan banyak diminati tamu mancanegara tidak terkecuali warga China. Pedagang mutiara asal negeri tirai bambu di Pulau Lombok mengapresiasi pertemuan tersebut.

Menurutnya pertemuan itu menjadi ruang komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pebisnis mutiara asal China dengan pebisnis mutiara Lombok.
Pedagang China ini bersedia menjalin kemitraan sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pihak terutama para pedagang mutiara Lombok. Pihaknya berharap agar keberadaan mereka memberikan dampak positif bagi bisnis mutiara di Lombok.

“Kami akan bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik. Kami berharap kerjasama kemitraan ini berjalan lancar,”ungkapnya.

Hal senada dikatakan Mr. Martin yang membawahi 10 galeri mutiara di Senggigi. Menurutnya perlu ada komunikasi lebih intens antara sesama pebisnis mutiara. Terlebih pembeli mutiara asal China sangat antusias dan meminati mutiara Lombok.

Sementara Mr.Reo mengatakan sejatinya tidak ada persoalan dalam menjalankan bisnis mutiara di Lombok. Lagipula, selama ini bisnis yang dijalaninya berjalan lancar. Tentu salah satu kuncinya adalah komunikasi dan Legalitas.

Dia berharap pertemuan seperti itu berlangsung intens sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi di kemudian hari. Salah Satu Perwakilan dari pedagang China Ibu Yeni sangat mengapresiasi pertemuan Ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan saling mengenal antar pedagang.(ris)

KMI EXPO 2024, Mahasiswa Unram Raih Juara 1 di Kategori Usaha Makanan dan Minuman

By
ekbisntb.com
-
0
Tim mahasiswa Unram yang berhasil meraih Juara 1 dalam kategori usaha makanan dan minuman pada ajang KMI EXPO 2024 yang diadakan di Universitas Halu Oleo pada 23-25 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim mahasiswa Universitas Mataram (Unram) yang terdiri dari Adina Edian Putri, Abu Rizal Kholid, dan Nur Habiiburrahman, berhasil meraih Juara 1 dalam kategori usaha makanan dan minuman pada ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) EXPO 2024 yang diadakan di Universitas Halu Oleo pada 23-25 Oktober 2024.

Tim ini unggul berkat inovasi produk kuliner khas Lombok, Sate Tanjung siap makan, yang dikemas praktis dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Produk tersebut menjadi daya tarik utama juri dan berhasil membawa nama Unram ke podium juara nasional.

Usaha yang dinamai “Santara Food” ini dirintis Adina bersama anggota timnya, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2023 melalui pendanaan Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (P2MW). Di tahun 2024, pendanaan lanjutan dari P2MW memungkinkan bisnis mereka berkembang lebih jauh. Hingga saat ini, Sate Tanjung siap makan milik Santara Food telah terjual lebih dari 1.500 pcs, dipasarkan melalui toko oleh-oleh dan platform e-commerce.

“Motivasi awal ikut P2MW adalah karena saya memiliki banyak sekali ide bisnis, namun terkendala dana untuk merealisasikannya. Itulah mengapa saya mencari program pendanaan agar bisnis saya terwujud,” jelas Adina yang berperan sebagai ketua tim.

Produk Sate Tanjung yang dikembangkan Adina dan tim memiliki keunggulan yang menarik perhatian pasar dan juri KMI EXPO. “Produk kami tanpa bahan pengawet, praktis dibawa bepergian, bisa tahan 30 hari dan rasanya dijamin lezat,” ungkap mahasiswi Program Studi Manajemen semester 7 ini.

Di balik keberhasilannya, Adina dan timnya juga menghadapi tantangan, khususnya dalam hal sterilisasi produk. “Saat ini, kami belum memiliki alat sterilisasi sendiri, sehingga prosesnya dilakukan di Laboratorium Fatepa Unram,” kata Adina.

Untungnya, dukungan dari pihak universitas sangat signifikan. Unram tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga fasilitas melalui Inkubator Bisnis dan Inovasi (Kubinov), tempat Adina dan timnya terdaftar sebagai tenant.

Selama kompetisi di KMI EXPO 2024, pengalaman yang diperoleh Adina dan tim sangat berkesan. “Dukungan dari Universitas Mataram membuat kegiatan kami di sana berjalan lancar dan aman. Menurut saya salah satu faktor penentu kemenangan kami adalah kelengkapan administrasi usaha. Saat ini kami sudah mendirikan PT dengan nama PT. Sate Nusantara Food,” jelasnya.

Ke depan, Adina dan tim berencana untuk menambah variasi produk dengan meluncurkan “Sate Ayam Taliwang” pada tahun 2025, yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan uji masa simpan. (ron)

 

124 Wisman Kembali Kunjungi Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Nampak penumpang kapal pesiar Le Jacques Cartier saat turun dari kapal sebelum diajak ke sejumlah destinasi wisata.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Sebanyak 124 wisatawan mancanegara (Wisman) yang merupakan penumpang kapal pesiar Le Jacques Cartier kembali melakukan kunjungan di Sumbawa setelah sebelumnya sebanyak 132 Wisman dengan kapal yang sama.

“Ini merupakan kunjungan ketiga kali Wisman ke Sumbawa, pertama 98 orang di pantai Goa, 132 orang di pelabuhan Badas dan hari ini (kemarn, red) sebanyak 124 orang, ” Kata kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Dr. Dedy Heriwibowo kepada Ekbis NTB, Selasa 29 Oktober 2024.

Banyaknya kunjungan Wisman ke Sumbawa tersebut lanjut Doktor Dedi, mengindikasikan sektor pariwisata semakin menggeliat. Hanya saja untuk tingkat okupansi hotel pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut.

“Kita sangat bersyukur angka kunjungan wisatawan ke Sumbawa terus meningkat, tetapi untuk tingkat okupansi hotel kami harus lakukan pendataan lebih lanjut,” ujarnya.

Disebutkanya, kapal pesiar yang membawa mengangkut 124 orang tersebut berasal dari berbagai Negara, seperti Australia, Selandia Baru, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Para wisman ini tertarik datang ke Sumbawa karena menyaksikan secara langsung budaya masyarakat.

“Jadi, setelah mereka turun dari kapal kita langsung mengajak mereka ke desa wisata Pemulung untuk menyaksikan Karapan Kerbau yang merupakan atraksi unik satu satunya di Indonesia,” ujarnya.

Seraya menambahkan, ” Sebelum ini juga kita sudah Sail to Indonesia di Pantai Gelora yang juga dihadiri oleh puluhan yatcher mancanegara. Ini menandakan pariwisata kita terus menggeliat dan semakin menarik bagi dunia,” tambahnya.

Doktor Dedy turut mengajak semua pihak untuk sama-sama bekorlabori membagun sektor pariwisata. Dirinya juga mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian alam, mengingat distinasi wisata di Kabupaten Sumbawa berbasis alam.

“Dua ikon utama kita Mata Jitu dan Hiu Paus harus kita betul-betul serius menjaganya. Kalau tidak ini bisa hilang kita juga yang rugi,” pungkasnya. (ils)

Tak Capai Target PAD, Sejumlah Kepala OPD Lobar Terancam Digeser

By
ekbisntb.com
-
0
Para Kepala OPD lingkup Pemkab Lobar mengikuti rapat dengan DPRD Lobar, Selasa 29 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil mencapai 81,62 persen atau Rp331,77 miliar lebih dari target Rp406 miliar lebih. Beberapa OPD masih merah capaiannya alias rendah. Bahkan ada yang belum mencapai 50 persen hingga akhir tahun ini. Sejumlah kepala OPD terbaru pun harus dievaluasi.

Penjabat Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan dengan capaian tersebut pihaknya optimis bisa melampaui realisasi target tahun lalu.  Bagi OPD yang tak mencapai target tentu menjadi bahan evaluasi pimpinan. Sebab dalam penentuan target PAD sesuai kertas kerja OPD masing-masing. “Kalau tidak mencapai itu maka siap-siap dievaluasi. Evaluasi yang dimaksud banyak, bisa saja dimutasi. Karena kan Pak PJ bupati belum mendapatkan izin untuk mutasi,” tegas Fauzan, kemarin.

Terhadap OPD perlu diberlakukan reward and punishment. Sebab sudah ada pakta integritas dan perjanjian kinerja, sehingga diterapkan sanksi dan reward.  Namun hal ini kembali pada penilaian pimpinan. Diakui beberapa potensi yang diatensi seperti parkir yang diduga bocor. Hal ini kata dia harus diperbaiki ke depannya. Ini masuk dalam item evaluasi kinerja. “Kalau ada bocor nanti diperbaiki,’’ ujarnya.

Kepala Bapenda Lobar HM. Adnan mengaku melihat realisasi PAD ini, pihaknya optimis bisa mencapai target sampai akhir tahun ini. Kalau dilihat realiasasi masing-masing OPD yang terendah, di antaranya Dinas Perhubungan 27 persen lebih, Dinas PU 42 persen lebih, Disperindag 50 persen lebih. Kemudian Distan 52 persen lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan 64 persen lebih. Sedangkan OPD yang tinggi realisasinya  DLH 81 persen lebih dan Bapenda 80 persen lebih. Untuk Bapenda, dari target Rp141,9 miliar lebih, direalisasikan mencapai Rp113,6 miliar lebih. (her)

APBD 2025, Target Pajak Mengalami Peningkatan

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menaikkan target pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belaja (APBD) tahun 2025, mencapai Rp585 miliar. Hal ini juga berdampak pada peningkatan target pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Selasa 29 Oktober 2024 menerangkan, kenaikan target pendapatan asli daerah secara otomatis berpengaruh terhadap peningkatan target pajak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Sejumlah sektor pajak yang potensi adalah rumah makan atau restauran serta pajak hotel. Pajak restauran dipastikan naik seiring bertambahnya jumlah usaha tersebut di Kota Mataram. “Pasti dong akan naik juga target pajak,” terang Amrin.

Target pendapatan asli daerah dari pajak tahun 2024 pada APBD perubahan mencapai Rp187 miliar. Dengan rincian pajak hotel Rp30 miliar, pajak restoran Rp41 miliar, pajak hiburan Rp6 miliar, pajak parkir Rp2 miliar, pajak air bawah tanah Rp2 miliar, pajak bumi dan bangunan Rp30 miliar, pajak bea perolehan hak atas tanah Rp27 miliar, pajak reklame Rp5 miliar, pajak penerangan jalan umum Rp44 miliar.

Amrin tidak menyebutkan detail jumlah kenaikan target pajak di tahun 2025, karena masih dibahas dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS). “Belum tahu angka pastinya karena masih mau dimasukan dalam KUA-PPAS,” kilahnya.

Pola dilakukan untuk mengintensifkan pendapatan dari pajak dengan menetapkan potensi baru objek pajak. Sementara, pemantauan juga dilakukan pada hotel dengan memperhatikan kalender acara baik skala provinsi, nasional, dan internasional. Hal ini menjadi patokan untuk berhitung sehingga meningkatkan pendapatan.

Amrin menyebutkan, tantangan dalam optimalisasi pajak daerah berkaitan dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Sebab, dari infrastruktur perpajakan, regulasi, dan lainnya sudah lengkap. “Tantangan organisasi kedepannnya karena akan dilebur sehingga tersisa dua bidang saja,” jelasnya.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebenarnya bukan pelimpahan, melainkan opsional saja. Artinya, kabupaten/kota memiliki tanggungjawab membantu sosialisasi, pendataan,dan penagihan. Pihaknya sedang msngkonsep dan pemantapan terhadap sumber pendapatan daerah tersebut. (cem)

Gelar Uji Petik, Capaian Retribusi Parkir Mencapai Rp7,6 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir di Jalan Pejanggik, Cakranegara mengatur kendaraan pada, Selasa 29 Oktober 2024. Dinas Perhubungan Kota Mataram melakukan uji petik di 14 titik parkir untuk mengetahui potensi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Capaian retribusi parkir mencapai Rp7,6 miliar. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram terus memaksimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Salah satunya menggelar uji petik untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Realisasi retribusi parkir mencapai Rp7,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin dikonfirmasi pada, Selasa 29 Oktober 2024 mengatakan,pelaksanaan uji petik dilakukan di 14 titik lokasi parkir di Kota Mataram. Uji petik melibatkan akademisi dari Universitas Mataram untuk mengetahui potensi pendapatan yang rill dari satu titik parkir. Saat ini, beberapa tempat parkir terlihat ramai dan sepi. Sepinya titik parkir ini apakah dipengaruhi pergeseran pelanggan atau daya beli masyarakat yang turun. “Kami melibatkan pihak ketiga untuk mengecek kepastian titik parkir ini sepi atau ramai,” terang Zulkarwin.

Secara detail tidak disebutkan 14 lokasi mana saja yang menjadi lokasi titik uji petugas tersebut. Mantan Camat Selaparang mengakui, sepinya pelanggan di titik parkir memicu beberapa juru parkir meminta penurunan penetapan target. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa menyetujui permohonan tersebut tanpa melihat secara detail kajian dari akademisi. “Pantauan dari korlap memang begitu tetapi belum berani kita setujui sebelum melihat hasil uji petik,” ujarnya.

Zulkarwin menyebutkan, pendapatan asli daerah dari retribusi parkir mencapai Rp7,6 miliar dari target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, mencapai Rp15,5 miliar. Ia menegaskan, tujuan dari uji petik diharapkan memberikan kepastian bahwa potensi pendapatan daerah di satu lokasi parkir bisa diketahui secara pasti berdasarkan perhitungan. Artinya, jukir tidak ansih meminta penetapan dikurangi padahal pelanggan ramai. “Mudah-mudan bisa mencapai target,” harapnya.

Menurutnya, tata kelola parkir ini telah dilakukan mulai dari penertiban juru parkir, pembayaran non tunai guna menghindari kebocoran, optimalisasi koordinator lapangan dan lain sebagainya. Pelayanan parkir dinilai sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pihaknya tidak hanya memprioritaskan pengenaan tarif melainkan kualitas pelayanan ini harus ditingkatkan. “Saya sudah minta kepada Pak Kepala UPT Perparkiran supaya pelayanan ini dimaksimalkan dan ditingkatkan,” demikian kata dia. (cem)

Retribusi Parkir dan Pasar Diduga Rawan Pungli

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Baiq Nelly Kusumawati. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Mataram, terus memantau aktifitas juru parkir dan juru pungut di pasar tradisional. Pasalnya, retribusi parkir dan pasar diduga rawan terjadinya pungutan liar (pungli).

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati menegaskan, retribusi parkir dan retribusi pasari tetap menjadi atensi karena dua area ini diduga rawan terjadinya pungutan liar. Pihaknya rutin mensosialisasikan dan mengingatkan juru parkir maupun juru pungut di pasar agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Tetap menjadi atensi itu parkir dan retribusi pasar,” kata Nelly.

Tim saber pungli sambung Nelly, fokus pada pencegahan bukan penindakan. Walaupun peluang atau indikasi pungutan liar sangat marak tetapi fungsi pencegahan diprioritaskan. Berbagai modus pungli telah teridentifikasi, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta mengawasi secara ketat juru parkir dan juru pungut di pasar.

Menurutnya, pencegahan terhadap praktik pungli terutama retribusi parkir dengan meminta jukir menggunakan seragam, tanda pengenal serta tertib membawa quick response code atau pembayaran secara digital. Pembayaran secara digital ini diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram. “Sebenarnya kalau sudah disiplin menggunakan seragam dan lain sebagainya. Insya Allah, tidak akan terjadi pungli,” pungkasnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram mengakui, eksistensi dari tim saber pungli tahun ini tidak terlihat. Kondisi ini dipicu karena kesibukan aparat kepolisian mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga anggota kepolisian yang masuk pokja intelegen, pencegahan, dan penindakan fokus mengawal pelaksanaan tahapan pilkada.

Namun demikian, masing-masing pokja memiliki jadwal kerja untuk turun memantau dan menghimpun data di lapangan untuk memastikan tidak terjadi pungli. “Kita sudah punya jadwal kerja tetapi tetap tidak bisa all out seperti dulu karena terjanggal dan fokus pengamanan pilkada,” jawabnya.

Tetapi pihaknya pokja intelegen tetap jalan menghimpun data maupun laporan dari masyarakat serta rutin melakukan evaluasi terhadap data atau laporan yang masuk.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, pihaknya berupaya semakimalkan mungkin pelayanan menggunakan non tunai untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi tunai dan pengunjung ditawarkan QR code mengurangi kontak tunai agar tidak terjadi kebocoran. “Kami sambut baik tim saber pungli konsen mengawasi jukir,” katanya.

Dishub kata Zulkarwin, siap berkolaborasi dengan Tim Saber Pungli Kota Mataram untuk memberikan data jukir yang tidak mau menyetor pendapatan asli daerah ke kas daerah. Data penungak retribusi parkir telah diserahkan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. “Kami bersedia menyerahkan data sesuai yang dibutuhkan tim saber pungli,” demikian kata dia. (cem)

1,4 Juta Warga NTB Telah Jalani Skrining Mata, Hampir 10 Ribu Alami Gejala Katarak

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur NTB Hassanudin bersama Kadis Kesehatan NTB saat melihat aktivitas operasi katarak di RS Mata NTB (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Secara nasional, angka kebutaan di NTB mencapai 4 persen setelah Jawa Timur dengan angka 4,2 persen. Sebagian besar kasus kebutaan ini disebabkan oleh katarak sehingga masih sangat perlu mendapat perhatian khusus

Berdasarkan data Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) dan Rumah Sakit Mata periode 2024, terhitung hingga 28 Oktober 2028, sebanyak 1.471.019 masyarakat NTB telah menjalani skrining katarak. Hasil skrining menunjukkan sebanyak 0,7 persennya atau setara 9.859 orang dicurigai mengalami katarak.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr.dr H.Lalu Hamzi Fikri mengatakan, skrining katarak akan terus dilakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit dan mitra. Sementara untuk yang telah terdeteksi mengalami gejala katarak diberikan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun hingga saat ini, jumlah pasien yang telah dioperasi katarak pada 2024 sebanyak 4.450, sisanya menunggu giliran operasi.

“Jumlah yang telah dioperasi ini merupakan kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan FHF (Fred Hollows Foundation), SCTV, Bank NTB Syariah, Lentera dan Ashar, serta operasi rutin yang dilakukan melalui pelayanan BPJS maupun Umum,” kata Fikri kepada Ekbis NTB, Selasa 29 Oktober 2024.

Pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu, Pj Gubernur NTB Hassanudin melihat secara langsung aktivitas operasi katarak di Rumah Sakit Mata NTB. Ia mengaku melihat dari dekat proses operasi katarak yang ditangani para dokter dan tenaga medis profesional. Ia pun sempat berdialog dengan sejumlah warga yang yang akan, sedang dan selesai menjalani operasi mata.

“Saya ikut bahagia, melihat senyum para orang tua yang kembali merekah karena bisa melihat lagi dengan sempurna. Tetap semangat dalam bekerja dan berikan layanan terbaik bagi masyarakat. Habis Gelap Terbitlah Terang,” katanya.

Dalam artikel yang termuat di laman dinkes.ntbprov.go.id disebutkan bahwa sebaran proporsi kebutaan menurut provinsi di Indonesia (Riskesdas 2007) menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki urutan ke tujuh dengan tingkat kebutaan 1,1 %, dan menurut hasil Survey Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) yang dilaksanakan pada tahun 2014 di 10  Kabupaten/Kota se NTB menunjukkan angka kebutaan sebesar 4 persen, angka ini diatas rata-rata tingkat kebutaan Nasional 1,5 persen.

Program penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Provinsi NTB dimulai seiring berdirinya UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2000. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan termasuk pembenahan-pembenahan dalam operasional kegiatan pelayanan, bentuk pelayanan yang telah diberikan adalah pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung.

Penyebab kebutaan di Provinsi NTB sebesar 4 persen masih didominasi karena Katarak (hasil RAAB survey tahun 2014 terdapat 78 persen). Angka kebutaan yang tinggi tersebut bukan lagi merupakan masalah medis atau masalah kesehatan masyarakat semata, melainkan telah menjadi  masalah sosial,  yang juga berkaitan dengan pengetahuan masyarakat, keterbatasan sarana dan sumber daya kesehatan serta lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang perlu ditangani secara  komperhensif baik secara  lintas program, lintas sektoral, serta melibatkan  masyarakat luas.(ris)

Jalankan Instruksi Pj Gubernur, Dinas Sosial NTB Gencarkan Distribusi Air Bersih ke Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur NTB Hassanudin saat Sidak ke Gudang Dinas Sosial NTB(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial Provinsi NTB terus mengoptimalkan kegiatan distribusi air bersih di musim kemarau ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih Pj Gubernur NTB Dr. H. Hassanudin telah menginstruksikan kepada Dinas Sosial untuk tanggap dan cepat melayani dan memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

Pj Gubernur NTB datang melakukan sidak ke Dinas Sosial NTB pada Selasa 29 Oktober 2024 untuk memastikan barang persediaan atau logistik kebencanaan yang ada di gudang Dinas Sosial telah siap didistribusikan saat dibutuhkan.

Pj Gubernur ditemani Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H Ahsanul Khalik melihat kondisi kantor dengan memeriksa beberapa bagian ruangan. Ia memeriksa logistik kebencanaan yang ada di dalam gudang sambil menitip pesan agar semua staf merawat area kantor dengan baik, begitu juga dengan sarana prasarana yang ada.

Terkait logistik bencana dan permasalahan air bersih bagi warga terdampak kekeringan, Hassanudin meminta Dinas Sosial mengatur dengan baik logistik yang ada, agar saat terjadi bencana, perangkat daerah telah siap siaga dengan segala kebutuhan masyarakat.

“Untuk penanganan kekeringan ini, saya minta agar tanggap dan cepat melayani dan memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan,” ujar Pj Gubernur.

Proses distribusi air bersih ke Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Lombok Tengah(ekbisntb.com/ris)

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj Gubernur yang telah mengunjungi Dinas Sosial dan memberikan instruksi serta semangat kepada semua pegawai dalam melayani masyarakat.

“Saya mewakili karyawan karyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas Sidak atau kunjungan Bapak Pj. Gubernur, yang tentunya hal ini menjadi pendorong semangat kami di Dinas Sosial NTB untuk bekerja lebih baik dan tetap Melayani Dengan Hati,” ujar Aka.

Distribusikan 520 Liter di Bulan Oktober

Terkait dengan penyaluran air bersih, khusus di bulan Oktober ini, Dinas Sosial NTB telah mendistribusikan sebanyak 520 liter dengan menyasar 4.554 KK atau 13.813 jiwa yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Jika dirinci, pendistribusian air bersih ke wilayah Lombok Timur di Desa Puncak Jeringo dan Mekar Sari Kecamatan Suela. Kemudian didistribusikan ke Desa Lenek dan Lenek Daye Kecamatan Lenek. Desa Swangi Kecamatan Sakra dan Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur. Desa Sekaroh dan Wakan Kecamatan Jerowaru juga tak luput menjadi sasaran pendistribusian air bersih karena daerah tersebut terbilang langganan kekeringan.

Untuk wilayah Lombok Tengah, distribusi air bersih dilakukan ke Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Desa Ungga, Kabul Kecamatan Praya Barat, Desa Serage dan Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur, Desa Dadap Kecamatan Pujut, dan Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat.

Sementara distribusi air bersih di Kabupaten Lombok Barat Desa Senggigi dan Kerandangan Kecamatan Batu Layar. Setiap titik pengantaran diberikan air dengan volume yang bervariasi, tergantung jumlah warga yang membutuhkan, mulai dari 10 ribu, 20 ribu hingga 30 ribu liter air bersih.

Aka mengatakan pihaknya secara rutin melakukan kegiatan distribusi air bersih dengan tujuan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Distribusi dilakukan ke wilayah yang terdampak bencana kekeringan di tahun 2024 ini.

Ia menilai, distribusi air bersih merupakan kegiatan penting yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Nanti permintaan masyarakat itu akan sampai pada awal Februari 2025. Meskipun musim hujan sudah turun, tetap dilakukan distribusi, karena meski hujan turun belum tentu sudah ada air,” katanya.(ris)

Seluruh Daerah Darurat Kekeringan

By
ekbisntb.com
-
0
H.Ahmadi (ekbisntb.com/dok)

Kekeringan di NTB semakin meluas sebagai dampak dari memuncaknya musim kemarau tahun ini. Jika sebelumnya hanya Kota Mataram yang tak terdampak kekeringan, kini ibu kota Provinsi NTB tersebut dinyatakan terdampak kekeringan. Sehingga praktis 10 kabupaten/kota di NTB sudah menetapkan siaga darurat dan tanggap darurat kekeringan.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB jumlah warga yang terdampak kekeringan tahun 2024 ini sebanyak 140.079 KK dan 517.433 jiwa. Itu merupakan data per tanggal 20 September 2024.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan, dari hasil monitoring di Provinsi NTB hingga September kemarin terdapat potensi terdampak bencana kekeringan sementara di 73 kecamatan, 276 desa.

Menurutnya, dalam empat tahun terakhir, sembilan kabupaten/kota di NTB rutin terdampak kekeringan, kecuali di Kota Mataram. Namun di tahun ini, Kota Mataram telah memiliki SK walikota terkait status keadaan darurat.  Jika dilihat lebih terperinci, jumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan fluktuatif setiap tahun. Begitu pula dengan jumlah KK dan jiwa yang terdampak jumlahnya berbeda-beda tiap tahun.

Tahun 2023 kemarin sebanyak 331 desa terdampak kekeringan, tahun 2022 sebanyak 296 desa terdampak kekeringan dan di tahun 2021 lalu sebanyak 298 desa yang terdampak. Namun yang cukup banyak desa mengalami kekeringan di tahun 2020 yaitu sebanyak 370 desa.

“Kekeringan menjadi salah satu dari beberapa potensi bencana di NTB seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, karhutla dan lainnya,” kata Ahmadi , Selasa 29 Oktober 2024.

Untuk menanggulangi kasus kekeringan di wilayah NTB pihak BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota di NTB bersama stakeholder terus melakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Khusus dari BPBD Provinsi NTB, direncanakan akan terdistribusi sebanyak 700 tangki air ke masyarakat yang terdampak kekeringan.

Untuk diketahui, di periode 1 Januari hingga 20 September 2024, bencana di NTB sebanyak 82 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling banyak terjadi yaitu banjir/banjir bandang sebanyak 26 kejadian, kemudian cuaca ekstrem/angin puting beliung 28 kajdian, tanah longsor sebanyak tujuh kajadian, gempa bumi dua kejadian, kekeringan sembilan kejadian di kabupaten/kota terdampak, kebakaran hutan dan lahan enam kejadian, serta banjir rob empat kejadian.

Pada Selasa 29 Oktober 2024 kemarin, Pj Gubernur NTB Hasanudin melakukan sidak ke kantor (BPBD) Provinsi NTB. Pada kesempatan ini Pj. Gubernur melihat kondisi kantor dengan memeriksa bagian ruangan yang ada di Kantor BPBB. Selain memeriksa ruangan, Pj. Gubernur juga memeriksa beberapa peralatan terkait kesiapsiagaan dalam menangani bencana seperti kendaraaan-kendaraan dan logistik yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga berpesan agar selalu memperhatikan kebersihan kantor dan merawat peralatan-peralatan untuk menangani bencana yang tersedia di Kantor BPBD Provinsi NTB agar ketika terjadi bencana, BPBD selalu siap siaga dalam menangani bencana tersebut.(ris)

1...532533534...802Page 533 of 802

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami