Beranda blog Halaman 532

Kemenhub: Penetapan Tarif Ojol 8-15 Persen Masih Kajian Mendalam

0
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan rencana penyesuaian tarif ojek online sebesar 8-15 persen masih dalam tahap kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara komprehensif dan berimbang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final, karena proses regulasinya masih panjang dan membutuhkan kehati-hatian tinggi dari pemerintah.

“Mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8-15 persen, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum berupa keputusan final, prosesnya masih banyak, masih panjang,” kata Aan ditemui di Jakarta, Rabu.

Menurut Aan, penentuan tarif tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup berbagai aspek yang memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Kajian yang dilakukan juga mencakup struktur pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi, serta usulan pembatasan potongan maksimal sebesar 10 persen yang menjadi tuntutan para mitra.

Untuk menjamin objektivitas data, Aan menyebutkan kajian diserahkan kepada lembaga independen, bukan lembaga internal, agar hasilnya dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi lapangan secara nyata.

Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan dikonsultasikan kepada pakar, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan seperti aplikator, mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga konsumen.

Kemenhub juga menegaskan proses penyusunan regulasi bukanlah lambat, melainkan dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap jutaan pelaku usaha dan pengguna layanan digital.

Aan memastikan keputusan akhir akan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak, termasuk kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlangsungan usaha kecil menengah di sektor digital transportasi.

Kemenhub menekankan pendekatan multipemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tarif ojol, demi menghasilkan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku di industri transportasi daring.

“Jadi, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan multistakeholder, ini sangat penting. Untuk memastikan bahwa regulasi ini dihasilkan tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak saja atau satu kelompok saja, tapi memberikan keadilan untuk semua,” kata Aan. (ant)

Mendes PDT: Kopdes Merah Putih dapat Dikembangkan Sesuai Potensi Desa

0
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, Bersama Pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih(ekbisntb.com/ant)

Serang (ekbisntb.com) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa masing-masing.

“Koperasi Desa Merah Putih boleh dikembangkan sesuai dengan potensi desanya masing-masing sebagai usaha dari koperasi, tapi yang wajib nya juga harus tetap dijalankan,” kata Yandri saat kegiatan penyerahan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang, Banten, Rabu.

Menurut dia, apapun yang menghasilkan uang maka diperbolehkan untuk dijalankan di Koperasi Desa. Sehingga Koperasi Desa ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Ia juga mengatakan bahwa masing-masing Koperasi Desa mulai bulan ini sudah bisa mengambil modal pinjaman dengan bunga rendah karena ada subsidi dari pemerintah.

“Bank Emok dan tengkulak akan dipangkas oleh Koperasi Desa sehingga hal ini perlu dipastikan oleh seluruh pengurus koperasi agar ini benar-benar bisa dijalankan,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang telah membentuk dan merampungkan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

“Jadi kami optimis kemiskinan di Kabupaten Serang yang terjadi di desa-desa itu akan kita urai dan sesuai dengan Asta Cita kedua bapak presiden yakni pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan itu akan tercapai,” katanya.

Ia berharap desa-desa di Kabupaten Serang dapat menjadi pelaku utama mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk. (ant)

Perkuat Pariwisata NTB, Bluebird Kampanyekan Kebersihan Sampah di Gunung Rinjani

0
Kegiatan kebersihan sampah di Gunung Rinjani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi jargon bagi PT Blue Bird Tbk, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan transportasi nasional ini menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada akhir Juni 2025 ini ditandai dengan penyerahan bantuan alat kebersihan secara simbolis kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Program ini menjadi bagian dari pilar keberlanjutan perusahaan yang menekankan pentingnya pelestarian alam sebagai bagian integral dari operasional bisnisnya.

Wakil Direktur Utama Blue Bird, Sigit Djokosoetono, meluangkan kesempatan dan memimpin langsung ekspedisi ke Gunung Rinjani bersama tim internal Bluebird dan internal anak usahanya, Lombok Taksi. Mereka melakukan pendakian menyusuri jalur menuju Pelawangan, Puncak Rinjani, hingga Danau Segara Anak, sembari melakukan aksi pungut sampah di sepanjang jalur pendakian.

“Kami tidak hanya merangkai kata tentang keberlanjutan, tetapi juga membawanya ke puncak-puncak tertinggi, termasuk Rinjani, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kecintaan terhadap alam,” ujar Sigit Djokosoetono.

Ia menegaskan, program ini merupakan refleksi nyata dari visi keberlanjutan perusahaan yang terangkum dalam Bluebird Sustainability Vision. Visi ini berdiri di atas tiga pilar utama yaitu BlueSky (perlindungan lingkungan), BlueLife (kepedulian sosial), dan BlueCorps (tata kelola perusahaan yang baik). Ketiganya merupakan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang membimbing arah langkah perusahaan menuju keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Sigit, mobilitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, Bluebird menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pelestarian lingkungan.

“Aksi ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga membawa misi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bisa dijalankan hingga ke puncak tertinggi,” imbuhnya.

Ia juga berharap, kegiatan ini bisa menginspirasi berbagai pihak, baik korporasi maupun individu, untuk terlibat aktif menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata alam, khususnya Gunung Rinjani yang merupakan salah satu ikon pariwisata dan konservasi Indonesia.

Pihak Balai TNGR menyambut baik inisiatif Bluebird tersebut. Aksi kolektif semacam ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kesadaran publik akan pentingnya menjaga kebersihan dan ekosistem pegunungan, yang kini menghadapi ancaman dari sampah sisa pendakian.

Kegiatan ini bukan yang pertama dilakukan Bluebird dalam upaya menjaga lingkungan. Sebelumnya, perusahaan juga aktif dalam kampanye pengurangan emisi kendaraan, pengelolaan limbah, serta pelibatan masyarakat dalam program pelestarian alam di berbagai wilayah operasionalnya.

Dengan aksi bersih Rinjani ini, Bluebird menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar bagian dari strategi pemasaran, tetapi telah menjadi “denyut nadi” dalam setiap langkahnya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.(bul)

Pemerintah Catat Defisit Rp197 Triliun di Semester I 2025

0
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) -Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp197 triliun hingga semester I 2025.

Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025. “Namun kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun, atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

Bendahara Negara itu menuturkan, belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah membiayai belanjanya di luar pembayaran bunga utang.

Adapun Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun akan mencapai 2,78 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp662 triliun.

Rupiah Menguat

Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia yang surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2025.

“Neraca Perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 61 bulan berturut turut sejak Mei 2020,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/7).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus Neraca Perdagangan disumbang oleh komoditas non migas, yakni lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Surplus komoditas non migas mencapai 5,83 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

Sentimen lainnya berasal dari kekhawatiran investor terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Amerika Serikat (AS) yang baru. RUU tersebut berpotensi meningkatkan defisit fiskal 3,8 triliun dolar AS.

Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang.

RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amandemen yang panjang di hari-hari mendatang.

Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

“Investor khawatir bahwa pemotongan pajak yang agresif, yang dipasangkan dengan pengurangan belanja pemerintah, dapat mengikis disiplin fiskal dan memicu inflasi jangka panjang,” ujar Ibrahim.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.238 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.192 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.231 per dolar AS. (ant)

Warga Mataram Pertimbangkan Ojol Lokal Imbas Kenaikan Tarif

0
MANGKAL - Sejumlah ojol yang sedang mangkal di depan Mie Gacoan, Selasa, 1 Juli 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) -Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen memicu respons beragam dari masyarakat di Kota Mataram. Sebagian warga menyebut akan mulai melirik alternatif transportasi lain, termasuk ojol lokal yang dinilai lebih terjangkau.

Salah seorang warga Lingkungan Seganteng, Rini Hartatik, mengaku terkejut ketika mengetahui rencana kenaikan tarif ojol tersebut. Ia mempertimbangkan untuk menggunakan layanan transportasi lokal yang tidak tergabung dalam aplikasi besar.

“Kalau tarif naik segitu, ya pasti kita mikir ulang. Kadang cuma mau ke Pasar Kebon Roek, tapi ongkosnya bisa sama kayak beli lauk. Kalau memang fix naik, saya bakal pakai ojol lokal aja,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 1 Juli 2025.

Menurutnya, masyarakat memahami bahwa ada tuntutan dari para pengemudi untuk menaikkan tarif, terutama pasca aksi protes yang digelar beberapa waktu lalu. Namun, ia menekankan bahwa konsumen tetap akan mencari opsi yang lebih hemat.

Nada serupa disampaikan oleh salah seorang warga Pagesangan, Novianti. Ia khawatir kenaikan tarif ojol akan berdampak pada harga-harga lain, terutama layanan pesan antar makanan.

“Kalau tarif naik, otomatis semua juga ikut naik. Biaya kirim makin mahal, harga makanan juga udah pada naik. Bisa-bisa lebih murah beli langsung ke warung daripada pesan lewat aplikasi,” ungkapnya.

Ia berharap jika tarif benar-benar dinaikkan, maka kualitas pelayanan dari penyedia ojol juga harus meningkat. “Konsumen sekarang makin kritis. Kalau bayar lebih, ya layak dapat pelayanan lebih baik juga,” tambahnya.

Sejumlah ojek online (ojol) lokal yang beroperasi di wilayah Mataram antara lain Fast Courier, Onma Indonesia, Marjek, Lojek, M-Jek, dan Zendo.

Di sisi lain, para mitra pengemudi ojol menyambut rencana ini dengan penuh harap, meski diiringi rasa waswas. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pengemudi ojol di wilayah Mataram, Adi Setiawan.

“Sebagai driver saya tentu senang kalau tarif naik. Artinya penghasilan bisa ikut naik. Tapi ya jujur saja, saya juga khawatir nanti malah pelanggan berkurang,” ungkapnya saat ditemui di depan Fore, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia menambahkan, selama ini banyak pelanggan yang mengandalkan tarif promo atau potongan ongkos kirim dari aplikasi. Bila tarif naik tanpa dibarengi insentif, bisa jadi banyak pelanggan yang beralih ke ojol konvensional atau malah kembali menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya cuma berharap, pihak aplikasi juga bantu edukasi ke konsumen, kenapa tarif harus naik. Biar nggak salah paham. Kita juga nggak mau kehilangan pelanggan,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan tengah memfinalisasi rencana penyesuaian tarif ojol. Kenaikan tarif akan disesuaikan berdasarkan zona wilayah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022.

Dalam beleid tersebut, NTB masuk dalam Zona III bersama Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk zona ini, tarif batas bawah yang berlaku sebesar Rp 2.100 per kilometer, dan batas atas Rp 2.600 per kilometer. Biaya minimal perjalanan dipatok antara Rp 10.500 hingga Rp 13.000. Dengan rencana kenaikan 8-15 persen, maka tarif baru diperkirakan berkisar antara Rp 11.340 hingga Rp 14.950 per perjalanan.

Pemerintah menilai, penyesuaian tarif ini penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kelayakan pendapatan pengemudi. Namun di lapangan, dinamika antara kebutuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat masih terus menjadi tantangan tersendiri.(hir)

AHM Luncurkan New CRF250 Series Siap Taklukkan Medan Indonesia

0
New CRF250 Series(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) -PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan dua motor terbaru di segmen Adventure Tourer, yakni New CRF250 RALLY dan New CRF250L. Kedua model hadir dengan pembaruan pada desain dan fitur, termasuk sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS), guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara di berbagai medan.

Fitur ABS kini disematkan pada roda depan dan belakang kedua model. Khusus untuk roda belakang, sistem ABS dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui tombol switch, sesuai dengan preferensi berkendara masing-masing pengguna. Penyematan teknologi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan lebih saat melintasi jalur menantang, baik di jalan raya maupun jalur off-road.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan bahwa peluncuran model terbaru ini ditujukan bagi para penggemar motor petualang di Indonesia. “Kami menghadirkan sentuhan fitur dan desain terbaru pada New CRF250 RALLY dan New CRF250L bagi para pecinta motor petualang yang menyukai kebebasan dalam berkendara. Inovasi ini dapat menjawab kebutuhan mereka yang menggemari segmen Adventure Tourer,” ujarnya.

New CRF250 Series kini juga dilengkapi tampilan kombinasi warna dan grafis (stripe) terbaru yang lebih modern. Selain itu, terdapat sejumlah fitur penunjang kenyamanan seperti hand guards, under cover untuk perlindungan mesin, serta lampu depan dan lampu sein berteknologi LED yang meningkatkan visibilitas saat berkendara malam hari.

Pada sisi suspensi, AHM membekali kedua model dengan Inverted Front Fork Showa berukuran 43 mm di bagian depan dan suspensi belakang Showa Pro-Link. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan optimal saat melibas berbagai medan, termasuk saat menjelajah alam bebas.

Dari sisi informasi berkendara, panel meter full digital di kedua model mampu menyajikan data yang lengkap dan mudah dibaca.

New CRF250 RALLY tersedia dalam warna Extreme Red dengan harga Rp96.539.000, sedangkan New CRF250L juga hadir dalam varian warna yang sama dengan banderol harga Rp86.717.000. Harga tersebut berlaku untuk on the road (OTR) wilayah DKI Jakarta. (bul)

Permintaan BBM RON Tinggi di NTB Meningkat, Konsumen Beralih ke Pertamax Turbo

0
SPBU Modular di area Sirkuit Mandalika. SPBU penyedia BBM dengan oktan tinggi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) —Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan angka oktan tinggi (Research Octane Number/RON) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren peningkatan. Perubahan ini terutama ditandai oleh meningkatnya penggunaan Pertamax Turbo (RON 98), menggantikan Pertamax (RON 92).

Sales Branch Manager Area NTB PT Pertamina Patra Niaga, Tomi Wisnu Ramadhan, mengatakan bahwa perubahan perilaku konsumen mulai terlihat setelah penyesuaian harga BBM pada awal tahun.

“Awalnya sempat terjadi peningkatan signifikan pada penggunaan Turbo. Banyak konsumen yang beralih dari Pertamax ke Turbo, bukan ke Pertalite seperti yang diduga sebelumnya,” ujar Tomi saat ditemui di Sirkuit Mandalika, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia menjelaskan, konsumen yang memilih Pertamax Turbo umumnya adalah pemilik kendaraan premium, seperti mobil Eropa dan anggota komunitas otomotif yang mengutamakan performa mesin.

“Biasanya, yang menggunakan Turbo adalah pemilik kendaraan dari komunitas atau pemilik mobil-mobil Eropa yang memang membutuhkan BBM dengan RON lebih tinggi,” jelasnya.

Meski permintaannya meningkat, volume konsumsi Pertamax Turbo di NTB masih tergolong kecil. Rata-rata konsumsi harian belum mencapai 1 kiloliter.

Saat ini, distribusi Pertamax Turbo di NTB masih terbatas di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa, BBM dengan RON tinggi belum tersedia karena keterbatasan supply point.

“Saat ini supply point kita memang belum tersedia di wilayah Sumbawa. Jadi, distribusi baru bisa dilakukan di Pulau Lombok,” tambah Tomi.

Dari sekitar 67 SPBU reguler di NTB, sekitar 30 hingga 40 di antaranya sudah menyediakan Pertamax Turbo. Sebagian besar berada di Kota Mataram dan wilayah sekitarnya yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pengguna kendaraan dengan spesifikasi tinggi.

Menurut Tomi, ketersediaan Pertamax Turbo di SPBU sangat bergantung pada potensi pasar. “Kalau di daerah dengan permintaan rendah, mungkin belum masuk hitungan investasi pengusaha karena perlu tambahan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat NTB terhadap pentingnya penggunaan BBM berkualitas tinggi demi menjaga performa kendaraan, seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya jumlah kendaraan premium. (bul)

Ekspor NTB Anjlok 92 Persen, Tembaga Jadi Penyebab Utama

0
Ilusttrasi ekspor (ekbisntb.com/homcare24.id)

Lombok (ekbisntb.com) -Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat penurunan tajam nilai ekspor daerah ini pada periode Januari hingga Mei 2025. Total ekspor hanya mencapai 110,73 juta dolar AS, anjlok 92,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, Selasa, 1 Juli 2025, menjelaskan bahwa penurunan signifikan ini terutama disebabkan oleh anjloknya ekspor komoditas utama NTB, yakni tembaga.

“Ekspor bulan Mei 2025 saja hanya mencapai 54,32 juta dolar AS, atau turun 89,20 persen dibandingkan Mei tahun lalu,” ungkap Wahyudin.

Meski menurun, ekspor NTB pada Mei 2025 masih didominasi oleh komoditas tembaga dengan nilai 51,64 juta dolar AS atau 95,08 persen dari total ekspor. Komoditas lain yang berkontribusi adalah perhiasan/permata (1,82 juta dolar AS atau 3,36 persen), serta ikan dan udang, garam-belerang-kapur, dan mesin-mesin mekanik, masing-masing dengan kontribusi di bawah 2 persen.

Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor NTB dengan pangsa pasar sebesar 51,67 persen, diikuti Korea Selatan (15,47 persen), Taiwan (14,47 persen), Vietnam (10,37 persen), Thailand (1,77 persen), dan negara lainnya (6,26 persen).

Tak hanya ekspor, nilai impor NTB juga mengalami penurunan pada periode yang sama. Total nilai impor tercatat sebesar 128,88 juta dolar AS, turun 79,01 persen dibandingkan Januari–Mei 2024. Pada bulan Mei 2025, nilai impor sebesar 33,40 juta dolar AS, merosot 66,23 persen dibandingkan Mei tahun lalu.

Komoditas impor terbesar pada Mei 2025 meliputi mesin-mesin/pesawat mekanik (13,65 juta dolar AS atau 40,88 persen), karet dan produk karet (11,27 juta dolar AS atau 33,75 persen), serta peralatan listrik, produk kimia, dan perangkat optik.

Sementara itu, negara asal impor terbesar adalah Jerman (32,54 persen), disusul Jepang (29,13 persen), Australia (23,83 persen), Tiongkok (7,16 persen), Singapura (3,97 persen), dan negara lainnya (3,38 persen).

Wahyudin menilai, kondisi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi komoditas unggulan NTB agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor.

“Ketergantungan pada satu komoditas utama seperti tembaga membuat kita sangat rentan terhadap fluktuasi global. Perlu ada langkah strategis untuk mendorong ekspor sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif,” katanya.

Penurunan ekspor dan impor ini turut berdampak pada neraca perdagangan luar negeri NTB yang selama ini selalu mencatatkan surplus, terutama karena ekspor tembaga. Tahun ini, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan pelemahan signifikan. (bul)

Tarik Retribusi Tidak Sesuai Aturan, Jukir Nakal akan Ditertibkan

0
Seorang jukir di Pasar Cakranegara mengatur kendaraan pada, Senin (30/6) kemarin. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta jukir menarik retribusi parkir tidak sesuai aturan minta ditertibkan. Pasalnya, Pemkot Mataram belum menaikan tarif parkir. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) -Pemerintah Kota Mataram belum menaikan tarif retribusi parkir. Faktanya, juru parkir mulai menarik retribusi tidak sesuai aturan. Tindakan jukir nakal ini minta ditertibkan, supaya tidak meresahkan masyarakat.

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menegaskan, kebijakan menaikan tarif retribusi parkir belum diterapkan dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 menjadi Rp3.000 untuk kendaraan roda empat. Adapun juru parkir yang menarik tarif retribusi tidak sesuai ketentuan diminta ditertibkan. “Saya akan minta Dishub untuk menertibkan,” tegasnya dikonfirmasi pada, Selasa (1/7).

Dinas Perhubungan sebutnya, telah melakukan penertiban jukir nakal, memberikan seragam sebagai identitas, termasuk menambah koordinator lapangan untuk mengawasi jukir. Tetapi yang menjadi catatan soal parkir, terutama berkaitan dengan belum penuhi target dari tahun ke tahun.

Padahal, parkir sebenarnya satu sektor primadona yang bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun demikian, ia terus memompa semangat Dinas Perhubungan untuk mencari solusi efektif dan mencari kreatifitas untuk terus dimaksimalkan. “Yang dikelola ini masih parkir yang sudah umum, tetapi banyak sekali ruang publik dibuka memiliki potensi besar dikelola,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin mengatakan, koordinator lapanganan sebenarnya intens turun ke lapangan mengawasi aktifitas juru parkir di Kota Mataram. Persoalan ini masih saja muncul dan jukir memanfaatkan kesempatan.

Permintaan dari Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana kata dia, akan ditindaklanjuti dengan memperketat pengawasan. “Siap kita intensifkan dan perketat pengawasan,” terangnya.

Mantan Camat Selaparang mengakui, tantangan dihadapi pengelolaan parkir yakni, juru parkir masih belum sadar kewajibannya. Sebagian sebar jukir adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang konsep parkir adalah memberdayakan masyarakat untuk menarik retribusi. Konsep ini belum sepenuhnya disadari, sehingga jukir masih terbiasa menganggap uang hasil parkir bisa digunakan dulu tanpa menyetor ke kas daerah dengan alasan kebutuhan. (cem)

Pemprov dan TNGR Evaluasi Pengelolaan Pendakian Gunung Rinjani

0
Jalur treking ke Gunung Rinjani yang disebut masih belum memenuhi standar keselamatan pendaki. (ekbisntb.com/tngr)

Lombok(ekbisntb.com) -Pemprov NTB dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap manajemen pendakian Gunung Rinjani. Evaluasi ini meliputi aspek asuransi, lisensi pemandu wisata, fasilitas pendakian, hingga prosedur keselamatan. Bahkan, belum lama ini dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan juga TNGR mengenai upaya perbaikan terhadap manajemen pendakian ke Gunung Rinjani.

 “Beberapa hal menjadi atensi serius kami, terutama terkait klaim asuransi yang prosesnya terlalu lama. Di Gunung Rinjani ada kasus klaim asuransi yang baru cair setelah enam bulan. Padahal di lapangan banyak relawan dan tim rescue lokal yang aktif membantu, tetapi mereka kelelahan karena dukungan jaminan tidak segera turun,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., usai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kantor Gubernur NTB, Selasa (1/7).

Ia menambahkan, persoalan lain yang juga krusial adalah soal legalitas pemandu wisata (guide) dan tracking organizer (TO). Saat ini terdapat sekitar 600 guide yang beroperasi, namun hanya 300 yang mengantongi sertifikat resmi.

“Artinya 50 persen dari mereka tidak punya sertifikat. Ini menjadi sangat riskan. Jika ada insiden, pasti dipertanyakan legalitasnya. Maka ini akan kami dorong untuk segera ditertibkan,” tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB tersebut.

Menurutnya, sertifikasi menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan harus difasilitasi lebih maksimal. Pemprov NTB siap berkolaborasi untuk mendukung pelatihan dan pembekalan terhadap para pelaku wisata.

 Faozal juga menyoroti belum adanya safety briefing yang terstandarisasi bagi pendaki sebelum memulai perjalanan. “Tidak semua orang tahu kondisi medan Rinjani. Briefing keselamatan wajib diberikan, ini menjadi bagian dari SOP yang perlu dievaluasi,” ujarnya.

Soal kuota pendakian, peralatan keselamatan, dan keberadaan rambu-rambu juga masuk dalam daftar evaluasi. Pemprov NTB berharap ke depan tidak ada lagi kasus pendaki yang tersesat akibat minimnya penanda jalur.

“Kemarin kita sudah mulai langkah awal penataan manajemen trekking di Taman Nasional Gunung Rinjani. Semua aspek sedang kami telaah bersama TNGR,” jelas Faozal.

Hal senada disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ir. Ahmadi SP-1. Diakuinya, persoalan pendakian ke Gunung Rinjani masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi. Hal ini penting dilakukan untuk perbaikan pendakian ke Gunung Rinjani di masa mendatang.

Menurutnya, jalur atau trek pendakian masih harus diperbaiki. Begitu juga dari sisi standar keselamatan para pendaki harus dilakukan, sehingga tidak ada lagi kasus pendaki yang meninggal, karena tidak mendapatkan pertolongan segera. (ham)