Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 53

PT. Tekad Berangkatkan 100 Pekerja ke Malaysia dan Bagikan Bantuan Sosial untuk Masyarakat

0

Lombok Barat (ekbisntb.com)-

Perusahaan pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang bebasis di Desa Lelede, Banyumulek Kabupaten Lombok Barat, PT Tekad Jaya Abadi kembali memberangkatkan sebanyak 100 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia Barat.

Pelepasan Calon PMI ini dilakukan Jumat sore, 30 Januari 2026. Pelepasan calon PMI kali ini juga spesial, CEO Ketengah Perwira Sdn Bhd, Mazlan Bin Salleh bersama rombongan datang langsung dari Malaysia untuk mengikuti pelepasan dan pemberian santunan kepada anak yatim-piatu, kaum duafa, dan orang tua jompo, sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat Lombok.

Owner PT Tekad Jaya Abadi, H. Muhammadon, dalam kesempatan ini melakukan penyambutan hangat kepada para tamu dari Ketengah Perwira Sdn Bhd, unsur Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Barat, dan stakeholder terkait yang hadir.

H. Madon mengatakan,  kegiatan  ini merupakan agenda rutin yang telah dijalankan perusahaannya sejak tahun 2006. Selain menyalurkan tenaga kerja secara legal ke luar negeri, pihaknya juga berupaya menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

“Kegiatan hari ini merupakan penyerahan santunan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yatim. Bersamaan dengan itu, kami juga memberangkatkan sebanyak 100 pekerja migran ke Malaysia,” ujar Mantan Ketua APJATI NTB ini.

Ia menjelaskan, seluruh pekerja ditempatkan di sektor perkebunan di Malaysia Barat. Hingga awal tahun 2026 ini, PT Tekad Jaya Abadi telah memberangkatkan sekitar 500 Calon PMI dari NTB untuk bekerja di Malaysia.

“Sejak dibukanya kembali penempatan tenaga kerja ke Malaysia, kami sudah memberangkatkan 500 orang,” katanya.

Ia menegaskan, peluang kerja ke Malaysia masih terbuka lebar, khususnya melalui jalur resmi. Proses pendaftaran pun dilakukan tanpa pungutan biaya, sesuai ketentuan pemerintah.

“Ini gratis, tidak ada biaya. Ada sekitar 10 jenis pekerjaan yang memang tidak boleh dipungut biaya, seperti pemetik buah, pengangkut buah, sopir, pemanen, hingga pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Calon PMI, lanjut Muhammadon, cukup datang dan mendaftar secara mandiri melalui sistem resmi yang terhubung dengan Dinas Tenaga Kerja. Proses hingga keberangkatan umumnya memakan waktu sekitar dua bulan.

Dari sisi penghasilan, gaji PMI di Malaysia cukup kompetitif. Upah awal berkisar 1.500 ringgit dan dapat meningkat hingga 1.700 ringgit sesuai Upah Minimum Regional (UMR) setempat, atau setara sekitar Rp6 jutaan per bulan.

Ini tentunya menjadi peluang besar bagi masyarakat NTB, yang ingin bekerja ke Malaysia, melalui PT. Tekad Jaya Abadi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menyampaikan apresiasi atas peran PT Tekad Jaya Abadi dalam menyiapkan dan memberangkatkan PMI secara prosedural, sekaligus menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pelepasan PMI yang dirangkaikan dengan santunan sosial memiliki makna strategis dalam mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”, di mana pembangunan daerah bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

“Pekerja Migran Indonesia adalah aset daerah dan bangsa, sekaligus duta NTB di kancah internasional. Mereka tidak hanya membawa harapan keluarga, tetapi juga membawa nama baik daerah dan negara,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, berkomitmen memastikan setiap CPMI berangkat secara legal, aman, terlatih, bermartabat, dan terlindungi. Ia juga berpesan kepada para PMI agar menjunjung tinggi disiplin, etos kerja, profesionalisme, serta mematuhi hukum dan kontrak kerja di negara penempatan.

Selain pelepasan PMI, kegiatan santunan kepada anak yatim-piatu dan kaum duafa disebut sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak semata soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepedulian dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

“Inilah fondasi moral dalam mewujudkan NTB yang benar-benar makmur dan berkeadilan,” tutupnya.(bul)

Garuda Online Travel Fair 2026 Tawarkan Diskon Tiket Hingga 65 Persen

0

Mataram (ekbisntb.com)-Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menggandeng Bank Mandiri sebagai bank partner kembali menggelar Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) pertama di tahun 2026 dengan menghadirkan 140 ribu kursi untuk penerbangan domestik dan internasional diskon hingga 65%.
Ajang penjualan tiket harga terbaik berbasis digital ini dapat diakses oleh masyarakat mulai 29 Januari hingga 4 Februari 2026 untuk periode penerbangan sampai dengan 3 Februari 2027, melalui kanal penjualan di antaranya website, MobileApp Fly Garuda, aplikasi Livin’ SUKHA, dan sejumlah online travel agents domestik maupun internasional.
Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengungkapkan, memasuki penyelenggaraan ke-10-nya, GOTF kembali hadir bertepatan dalam peringatan HUT ke-77 Garuda Indonesia.
“Dengan membawa semangat “Melayani dengan Hati, Melaju untuk Negeri”, hadirnya online travel fair kali ini diharapkan dapat memaksimalkan kemudahan dalam perencanaan perjalanan yang membutuhkan aksesibilitas transportasi udara dengan harga terbaik khususnya dalam menyambut momentum libur Lebaran dan libur sekolah 2026 mendatang,”ujanya dalam keterangan resmi, Kamis 29 Januari 2026.
Selain penawaran harga tiket penerbangan, masyarakat juga berkesempatan untuk memanfaatkan nilai tambah lainnya seperti Welcome Bonus 1.000 miles bagi anggota yang baru mendaftar pada saat GOTF, serta diskon 30% Seat Selection untuk penerbangan domestik dan internasional.
SVP Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengungkapkan, kerjasama Bank Mandiri dengan Garuda Indonesia pada event GOTF ini mencerminkan sinergi strategis antara sektor perbankan dan penerbangan untuk memperkuat brand awareness, dan memudahkan jasa perjalanan sekaligus memperkaya pengalaman Nasabah serta mendorong transaksi non tunai.
Pada event GOTF 2026 Bank Mandiri memberikan berbagai promo untuk Nasabah pemegang kartu kredit dan kartu debit. Nasabah dapat menikmati penawaran berupa Diskon hingga Rp3,5 juta dengan Mandiri Kartu Kredit, Cashback hingga Rp500 ribu dengan Mandiri Debit, dan Cicilan hingga 12 bulan dengan Mandiri Kartu Kredit.
“Melalui GOTF 2026, Bank Mandiri mempertegas komitmen dalam mengakselerasi layanan finansial perjalanan sekaligus memperkuat sinergi dengan Garuda Indonesia. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata upaya kami menghadirkan pengalaman terbaik bagi Nasabah dan menjawab tingginya kebutuhan perjalanan baik domestik maupun internasional,” ungkap Agus.

Berikut ini adalah highlight rute penerbangan dengan harga spesial selama GOTF 2026 berlangsung dengan harga mulai dari:
Rute Domestik :

Jakarta-Sapporo pp Rp6,7 jutaan.(bul)

Jakarta-Ambon pp Rp5 jutaan.

Jakarta-Kupang pp Rp4,2 jutaan.

Jakarta-Lombok pp Rp2,6 jutaan.

Jakarta-Padang pp Rp2,8 jutaan.

Jakarta-Pangkalpinang pp Rp1,8 jutaan

Jakarta-Pontianak pp Rp2,4 jutaan
Rute Internasional :

Jakarta-Hong Kong pp Rp4,3 jutaan.

Jakarta-Kuala Lumpur pp Rp2,7 jutaan.

Jakarta-Seoul pp Rp5,8 jutaan.

Jakarta-Singapura pp 3 jutaan.

Jakarta-Sydney pp 7,5 jutaan.

Jakarta-Tokyo (Haneda) pp 5,9 jutaan.
Pada kesempatan ini, GOTF juga menghadirkan promo spesial untuk rute interline yang akan dioperasikan oleh maskapai rekanan Garuda Indonesia dengan harga mulai dari, yakni di antaranya:

Jakarta-Auckland pp Rp9,9 jutaan.

Jakarta-Barcelona pp Rp13,7 jutaan.

Jakarta-Busan pp Rp7,7 jutaan.

Jakarta-Mumbai pp Rp7,8 jutaan.

Jakarta-Osaka pp Rp10,2 jutaan.(bul)

Tangani Terminal Segenter, Pemkab Lobar Alokasikan Rp2 Miliar

0
Tangani Terminal Segenter, Pemkab Lobar Alokasikan Rp2 Miliar
Kondisi Terminal Segenter Lembar memperihatinkan ini menjadi prioritas ditangani tahun ini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menganggarkan Rp2 miliar pada APBD 2026 untuk merehabilitasi Terminal Segenter Kecamatan Lembar. Penanganan terminal yang kondisinya memperihatinkan ini, sebagai upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Muhammad Hendrayadi mengaku sudah menyerahkan masterplan pembangunan Terminal Segenter itu kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUPRPKP).

“DED (Detail Engineering Design) sudah selesai dan angkanya (anggaran) sudah ada di PUPRPKP,” terang Hendra saat dikonfirmasi di sela menghadiri pelantikan PPPK PW di Bencingah Agung Kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).

Anggaran itu diperuntukkan untuk pengerasan lahan parkir yang masih berupa tanah. Kemudian pembangunan selasar terminal berupa koridor yang menghubungkan berbagai area bangunan terminal serta pembuatan toilet. “Untuk pengerasannya berupa rabat atau hotmiks kita belum tahu teknisnya,” terangnya.

Langkah ini diambil pihaknya untuk menarik kembali potensi PAD sektor retribusi khusus itu. Lantaran selama ini terminal itu masih minim menyumbang PAD. “Kalau ini sudah jalan (Segenter) kita akan mulai menata parkir di sekitar pelabuhan,” ujar Hendra.

Target retribusi parkir tahun ini dipatok sebesar Rp3,4 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,8 miliar hingga Rp3 miliar.

Karena itu, Hendra mengaku pihaknya membidik potensi pajak parkir di wilayah sekitar Pelabuhan Lembar. Terlebih terdapat sejumlah titik penitipan kendaraan pribadi yang selama ini belum terdata secara resmi sebagai penyumbang retribusi maupun pajak daerah. “itu bukan parkir liar, melainkan lebih kepada titik-titik parkir yang belum terdaftar,” ucapnya.
Pihaknya ingin segera melegalkan lokasi-lokasi tersebut agar daerah mendapat hak pajak. Kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dijajal untuk pemungutan pajak parkir. “Di wilayah sekitar Lembar itu ada sekitar empat titik yang akan kami legalkan. Kami akan arahkan mereka untuk mengurus izin agar parkir-parkir privat tersebut bisa berkontribusi pada pajak daerah melalui kolaborasi dengan Bapenda,” jelas Hendrayadi.

Tak hanya sampai di situ, meminimalisir kebocoran dari sektor itu, Dishub berencana juga memasang sistem tapping box di area pelabuhan. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan kewajiban bagi pengelola kawasan dalam menyetorkan pajak daerah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Meski sempat terdapat perbedaan persepsi dengan pihak pengelola pelabuhan terkait teknis pemungutan, Hendrayadi menegaskan bahwa aturan pajak bersifat wajib dan mengikat.

Ia meyakini dengan regulasi yang kuat, target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. “Kalau pajak itu kewajiban, tinggal kita pasang tapping box saja selesai. Memang kemarin ada diskusi teknis, tapi intinya kalau sudah masuk dalam Perda, itu harus dijalankan tanpa perlu proses yang berbelit-belit,” tegasnya. (her)

Harga Sapi di Lotim Kerap Tidak Terkendali

0
Harga Sapi di Lotim Kerap Tidak Terkendali
Wabup Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat mengecek sapi di Lendang Nangka, Lombok Timur, beberapa waktu lalu. (suarantb.com/rus)

Selong (suarantb.com) – Harga sapi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kerap tidak terkendali. Fluktuasi harga sapi ini lebih sering merugikan peternak. Fakta ini terungkap saat Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang digelar di Desa Lendang Nangka Utara, Lotim, Rabu (28/1/2026).

Sekretaris Dinas (Sekdis) Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakesaan) Lotim, drh. Suryatman Wahyudi kepada Suara NTB menjelaskan, pihaknya terus mencoba datang ke kelompok-kelompok ternak guna menyikapi keluhan peternak.

Salah satunya mengenai fluktuasi harga sapi yang seringkali tidak terkendali dan merugikan peternak. Disnakkeswan Kabupaten Lotim berkomitmen mencoba untuk membantu para peternak agar lebih sejahtera. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat peternak, memang harga sapi yang tidak stabil akibat rantai pemasaran yang panjang, kondisi ini sering merugikan peternak.

Menanggapi hal tersebut, Suryatman Wahyudi menyampaikan sejumlah solusi konkret dari pihak dinas. Untuk masalah pemasaran, peternak disarankan menjual ternak langsung ke pasar hewan guna memotong mata rantai distribusi yang panjang, sehingga diharapkan harga lebih kompetitif dan menguntungkan.

Selanjutnya, peternak banyak juga mengeluhkan soal akses bantuan pemerintah yang dirasa masih minim diterima peternak. Hal ini karena belum terbentuknya kelompok ternak resmi, sehingga menyulitkan akses terhadap bantuan dan program pemerintah.

Mengenai kelembagaan, Disnakeswan mengharapkan peran aktif Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pembentukan kelompok ternak. Potensi lahan dan populasi di desa ini sangat memadai. Pembentukan kelompok dinilai krusial untuk memudahkan pendampingan dan akses bantuan.

Soal kebutuhan pembinaan berkelanjutan mengenai kesehatan ternak dan manajemen pemeliharaan yang baik. Wahyudi menyebut bahwa dinas telah memiliki program petugas desa binaan yang berfungsi sebagai penghubung dan pemberi pembinaan teknis antara dinas dengan peternak di tingkat desa.

“Kegiatan KIE ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendengar langsung dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan di lapangan. Sinergi antara dinas, pemerintah desa, dan peternak adalah kunci utama dalam mengembangkan potensi peternakan,” tegasnya.

Suryatman Wahyudi mengharapkan permasalahan klasik yang selama ini membelit peternak dapat segera menemui jalan keluar. Langkah ini juga dianggap sebagai momentum untuk memperkuat kelembagaan peternakan di Desa Lendang Nangka Utara menuju pengembangan yang lebih berkelanjutan dan mandiri. (rus)

Penyambungan SPAM Bintang Bano Ditarget Sebelum Ramadan

0
Penyambungan SPAM Bintang Bano Ditarget Sebelum Ramadan
Beny Ahmadi

Taliwang (suarantb.com) – Perusahaan Air Minum Daerah Bintang Bano Sumbawa Barat, menargetkan penyambungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bendungan Bintang Bano akan tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan.

Untuk upaya tersebut, saat ini Perumdam Bintang Bano pun terus berkoordinasi dengan berbagai otoritas yang membawahi fasilitas yang dibangun oleh pemerintah pusat tersebut. “Kelembagaannya beda-beda. Untuk transmisinya ada di BWS, pengelolaan dan jaringan distribusi utama (JDU) di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK). Kita juga harus koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi. Nah, itu yang sedang kami lakukan sekarang,” terang Direktur Perumdam Bintang Bano KSB, Beny Ahmadi, Kamis (29/1/2026).

Pada prinsipnya, pihaknya sudah sangat siap mengkoneksikan fasilitas SPAM Bintang Bano dengan jaringan yang tersedia saat ini. Hanya saja prosesnya perlu waktu mengingat banyak pihak terkait sebelum SPAM salah satu bendungan terbesar di KSB itu bisa dimanfaatkan. “Kita satu-satu koordinasinya,” ujarnya.

Meski masih berproses, Beny optimis dengan target penyambungan itu dapat selesai sebelum memasuki bulan puasa tahun ini. “Baru-baru ini kami bersama Komisi 3 DPRD sudah ketemu lagi dengan BWS dan prinsipnya sudah beres,” klaimnya.

SPAM Bendungan Bintang Bano yang akan dikoneksikan dengan layanan Perumdam Bintang Bano itu adalah fasilitas tahap pertama dari dua tahap yang direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun kapasitas produksi airnya mencapai 100 liter/detik dengan wilayah layanan pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Taliwang.

Dengan kapasitas sebesar itu, menurut Beny, perluasan layanan akan sangat terbantu. Saat ini, Perumdam Bintang Bano memiliki jumlah sambungan rumah sebanyak 16 ribu sambungan. “Eksisting kita sekarang 100 liter/detik dari Bintang Bano. Kalau ditambah 100 lagi tentu kami akan lebih leluasa lagi menambah SR,” paparnya.

Ia menuturkan, total potensi air bendungan Bintang Bano yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat mencapai 550 liter/detik. Dan dalam rencananya, 300 liter/detik akan dikelola Perumdam Bintang Bano.

“Nanti SPAM tahap 2 akan diarahkan ke Kecamatan Seteluk, Poto Tano dan sekitarnya. Kapasitasnya juga sama 100 liter/detik,” kata Beny.

Selanjutnya Beny menambahkan, potensi sumber air yang dapat dikelola Perumdam Bintang Bano cukup besar. Selain dari bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea ada potensi lainnya juga ada dari sumber bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene. “SPAM Tiu Suntuk nanti proyeksinya selain melayani Kecamatan Brang Ene dan sebagian wilayah Taliwang. Juga akan ditembuskan ke Jereweh sampai Kecamatan Maluk,” imbuhnya.

Sebelumnya Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah mendorong Perumdam Bintang Bano, agar segera mengkoneksikan SPAM bendungan Bintang Bano dengan jaringan layananya. Bagi Bupati, hal itu harus dilakukan dengan cepat agar manfaat dari bedungan Bintang Bano dapat dirasakan optimal oleh masyarakat.(bug)

PAD Ditargetkan Naik 10 Persen

0
PAD Ditargetkan Naik 10 Persen
M. Yakub (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pendapatan dari sektor pajak daerah naik sebesar 10 persen atau sekitar Rp91 miliar dari capaian tahun lalu di angka Rp81 miliar. Sebelas sektor pajak akan dioptimalkan. Salah satunya dengan pemuktahiran data wajib pajak. Tujuannya mempercepat capaian target dalam periode kepemimpinan kepala daerah hingga tahun 2030.

“Kita punya 11 sektor pajak yang akan terus kita maksimalkan. Kami juga tengah melakukan pemutakhiran data terhadap wajib pajak,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, M. Yakub, kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Ia melanjutkan, pemutakhiran data wajib pajak tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan apakah wajib pajak tersebut masih ada atau sudah meninggal dunia. Hal itu dilakukan untuk memudahkan proses penagihan.

“Kita perbaharui data dulu, ketika sudah final baru akan kita lakukan penagihan secara masif dengan tetap menggunakan SOP yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Tentu sebelum upaya penagihan dilakukan, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak. Bahkan pemerintah juga akan menyiapkan hadiah menarik jika wajib pajak patuh dalam membayar sebagai bentuk apresiasi.

“Kami tetap akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggugah para wajib pajak untuk segera membayar pajaknya. Sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ucapnya.

Selain sektor tersebut, pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan Bermotor (BBNKB). Sehingga pihaknya mendorong agar kendaraan dari plat dari luar daerah bisa melakukan mutasi ke plat Sumbawa.

“Kami bersama dengan Samsat, Jasa Raharja, dan Kepolisian untuk bisa mendorong masyarakat segera melakukan pemutakhiran data kendaraannya sehingga target pendapatan bisa meningkat,” tambahnya. (ils)

Dampak Cuaca Buruk, Pelabuhan Senggigi Masih Sistem Buka Tutup

0
Dampak Cuaca Buruk, Pelabuhan Senggigi Masih Sistem Buka Tutup
Pelayanan penyeberangan kapal cepat di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat. Pelabuhan Senggigi masih menggunakan sistem buka tutup akibat cuaca yang belum normal. (suarantb.com/dok)

Giri Menang (suarantb.com) – Pelayanan penyeberangan kapal cepat Pelabuhan Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) masih menggunakan sistem buka tutup. Hal ini karena dampak cuaca ekstrem melanda jalur perairan dari Bali-Bangsal KLU menuju Senggigi. Sistem pelayanan akan kondusif seperti sedia kala tergantung dari prakiraan cuaca normal dari BMKG.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, M. Hendrayadi mengatakan, sistem pelayananan penyeberangan kapal cepat dari dan menuju Senggigi untuk sementara masih memberlakukan sistem buka tutup. Otoritas Pelabuhan Senggigi ada di UPP Pemenang dan Syahbandar, sehingga dalam hal keselamatan kapal mereka punya kewenangan atau otoritas.

Sebelumnya, penutupan dilakukan sampai tanggal 26 Januari, dampak cuaca ekstrem. Ia menambahkan saat ini dengan dibangun Dermaga. Pelabuhan Senggigi saat ini bisa disandari kapal dengan kapasitas maksimum 500 GT. Kapal yang bisa sandar sebanyak tiga unit secara paralel dengan durasi bongkar muat maksimal 50 menit. Pihaknya akan melakukan penataan di ruang tunggu pelabuhan agar lebih representatif.

Sebelumnya, Kepala UPP Kelas II Pemenang KLU I Made Oka SH., MH., mengatakan adanya prakiraan cuaca dari BMKG, rata-rata ketinggian gelombang 2-4 meter. “Berdasarkan itulah kami tutup sementara pelayaran (kapal cepat) antara Lombok dan Bali, baik dari Nusa Penida, Serangan, Padangbai. Itu kita tutup,” katanya, Jumat (23/1/2026).

Pelayanan penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal dan Senggigi ditutup sejak beberapa hari terakhir. Penutupan sementara ini dilakukan sampai situasi cuaca normal kembali menurut perkiraan BMKG.

Penutupan ini, lanjut dia, karena ada imbauan dari Pusat. Namun terkadang di masing-masing wilayah berbeda situasinya. Terkadang di Maluku gelombangnya tinggi, tetapi kadang di Bali masih normal, sehingga bisa dilakukan penyeberangan. “Tapi acuan kita pada BMKG setempat, kita patuh pada surat edaran,” imbuhnya.

Penumpang yang tidak bisa menyeberang menggunakan kapal cepat pun beralih ke Pelabuhan Lembar dan udara. Dari data yang dimilikinya, jumlah trip dari Bali ke Bangsal sebanyak 25 perjalanan ketika kondisi normal. Jumlah penumpang tergantung kapasitas kapal atau besar kecil kapal, ada kapasitas di atas 150 orang dan 200 orang. “Kalau per bulan itu rata-rata 2.000-3.000 penumpang dari kapal cepat, tapi dengan situasi sekarang ini tentu menurun,” ungkapnya. (her)

Dunia Konstruksi “Mati Suri”

0
Dunia Konstruksi “Mati Suri”
H. Salman (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) – Dunia jasa konstruksi di daerah disebut tengah berada di titik nadir. Pelaku usaha kontraktor menilai sektor ini praktis “mati suri” akibat minimnya proyek, praktik ijon anggaran, hingga sistem tender yang dinilai hanya formalitas. Kondisi tersebut membuat banyak kontraktor terpaksa beralih profesi demi bertahan.

Hal ini disampaikan H. Salman, kontraktor senior, mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat. Dalam pernyataannya digambarkan realitas lapangan usaha konstruksi saat ini. Menurutnya, harapan pelaku usaha terhadap proyek pemerintah nyaris tidak ada.

“Dunia kontraktor ini sudah mati. Tidak ada harapan. Semua focus ke MBG (Makan Bergizi Gratis), yang lainnya efisiensi anggaran,” katanya, Kamis, 29 Januari 2026.

Ia menyebut, sekalipun ada paket pekerjaan, jumlahnya sangat kecil dan sebagian besar sudah “diijon” atau dikondisikan sejak awal. Akibatnya, ruang bagi kontraktor yang ingin bekerja secara profesional menjadi sangat sempit.

“Sekarang walaupun ada tender, itu hanya formalitas. Paket sudah diatur, siapa yang kerja, perusahaannya siapa, sudah jelas itu,” ujarnya.

H. Salman menilai, kondisi ini berdampak besar bukan hanya bagi kontraktor, tetapi juga konsultan perencana dan pengawas. Ia menyebut kualitas pekerjaan ikut tergerus karena persaingan tidak sehat dan pemangkasan nilai jasa secara ekstrem.

“Nilai perencanaan yang seharusnya puluhan juta, ada yang berani ambil jadi lima juta. Ini bukan soal murah, tapi kualitas yang dikorbankan,” tegasnya.

Menurut dia, konsultan akhirnya bekerja sekadar mengejar pembayaran, bukan mutu. Perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia, bukan dengan kebutuhan teknis bangunan. Hal ini dinilai berbahaya karena berdampak langsung pada kualitas dan keselamatan proyek.

Kondisi sulit ini juga berdampak pada tenaga kerja. Banyak perusahaan kontraktor tidak lagi memiliki karyawan tetap. Bahkan, H. Salmam menyebut, ada kontraktor yang kini tidak lagi memiliki kantor.

“Rata-rata sekarang tidak punya karyawan. Kantornya di bawah jok mobil atau jok motor,” ungkapnya.

Pengacara senior ini juga menilai, akar persoalan terbesar ada pada praktik politik ijon dan relasi tidak sehat antara oknum pejabat dan oknum pelaku usaha yang sudah “kongkalikong”. Menurutnya, wacana perbaikan sistem pengadaan kerap berhenti di tataran diskusi tanpa penyelesaian nyata.

Menghadapi kondisi ini, H. Salmam mengaku, banyak kontraktor yang tidak lagi menggantungkan hidup pada dunia konstruksi. Termasuk dirinya. Ia kini mengembangkan usaha di sektor lain, mulai dari pertanian, pembibitan bunga, hingga membuka toko bahan bangunan.

“Saya saja sudah tidak mau mengandalkan satu sektor sebagai kontraktor. Sudah terlalu berisiko. Lebih baik kembangkan usaha lain untuk tetap bertahan,” pungkasnya. (bul)

Emas Digital Makin Diincar di Tengah Ketegangan Global

0
Emas Digital Makin Diincar di Tengah Ketegangan Global
Azka, menunjukkan harga beli dan jual emas di laman aplikasi jual beli emas berbasis digital pada Kamis, 29 Januari 2026. (suarantb.com/bul)

Mataram (suarantb.com) – Harga emas belakangan makin naik tak wajar, bahkan pengusaha menyebut kenaikan harga logam mulai setahun terakhir adalah kenaikan harga “bar-bar”. Dipicu oleh ketegangan global yang membuat akhirnya banyak orang di dunia ini memilih investasi yang paling aman.

Fenomena berinvestasi emas ini juga terasa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adalah Azka, setiap pagi sebelum beraktivitas, tak langsung membuka media sosial. Jarinya justru lebih dulu mengetuk layar ponsel, membuka aplikasi tabungan emas, memantau grafik harga yang naik turun.

Dari kebiasaan sederhana itulah, warga Kota Mataram ini perlahan mengubah tabungan recehnya menjadi aset bernilai puluhan juta rupiah.
Azka mulai berinvestasi emas sejak awal 2025 lalu. Awalnya, bukan karena pemahaman ekonomi yang rumit, melainkan obrolan santai dengan teman.

“Teman saya bilang, emas ini kok harganya naik terus. Ini kok menarik,” katanya menceritakan ikhwal ia mulai berinvestasi kecil di emas digital.

Rasa penasaran itu mendorongnya mencoba. Dibanding menabung konvensional yang menurutnya nilainya cenderung stagnan, emas dinilai lebih aman. Azka juga menghindari membeli emas fisik dalam bentuk emas batangan, maupun perhiasan, karena khawatir risiko kehilangan dan kriminalitas bisa saja terjadi. Pilihan pun jatuh pada tabungan emas berbasis aplikasi.

Dengan modal awal Rp100 ribu, Azka mulai mencicil menabung emas di aplikasi. Sedikit demi sedikit, investasi ditambahnya menjadi ratusan ribu. Ia konsisten menambah saldo emasnya. Saat itu, harga emas masih sekitar Rp16.000 per 0,01 gram.

“Masih murah sekali kalau dibandingkan sekarang. Harga emas di aplikasi Rp31.500 per 0,01 gram. Dan jualnya Rp30.390 per 0,01 gram ,” ujarnya, per Kamis siang, 29 Januari 2026.

Seiring waktu, grafik di aplikasi menunjukkan tren positif. Dalam setahun terakhir, kenaikan nilai emas yang disimpannya melonjak hingga lebih dari 25,4 persen. Dari modal jutaan rupiah, kini nilai tabungan emas Azka telah bertumbuh menjadi puluhan juta rupiah.

Kunci utamanya, kata Azka, adalah disiplin memantau pergerakan harga. Ia mengamati fluktuasi harian dan mengaitkannya dengan kondisi global.

“Kalau masih ada isu perang sebagai isu global, biasanya kelihatan dampaknya ke harga emas. Karena umumnya ketidakpastian dunia, orang lebih cenderung ingin menganamnkan asetnya ke barang berharga yang nilainya tidak jatuh. Yaitu emas. Kalau nyimpan uang, bisa saja nilai mata uangnya akan turun. Tapi kalau nyimpan emas, harganya tidak akan pernah turun drastis,” jelasnya.

Strateginya sederhana namun konsisten. Saat harga melonjak tinggi, ia memilih menahan bahkan menjual sebagian. Ketika harga kembali turun, ia membeli lagi.

“Kalau turun dalam, itu justru momen paling enak untuk beli. Tapi tidak pernah sampai turun dalam harga emas,” tambahnya.

Menurutnya, emas unggul karena likuid. Kapan pun dibutuhkan, aset tersebut bisa dijual dengan cepat dan hasilnya langsung masuk rekening. Bahkan, emas digital juga bisa digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

Azka meyakini, selama ketidakpastian global masih terjadi, emas akan tetap menjadi pilihan investasi aman.

“Nilai uang bisa turun, barang elektronik pasti menyusut, tapi emas justru bisa bertahan bahkan naik. itu trend harga emas sejak zaman kenabian sampai sekarang. Selain itu, kalau investasi-investasi lain berpeluang kena pajak, kalau emas saat ini belum,” kelakarnya.

Bagi Azka, menabung emas bukan sekadar investasi, melainkan kebiasaan harian—membaca peluang dari grafik kecil di layar ponsel, yang perlahan membangun investasi lebih pasti. (bul)

Pemkot Mataram Bentuk Satgas Tata PKL, Siapkan SK Zonasi Lapak

0
Pemkot Mataram Bentuk Satgas Tata PKL, Siapkan SK Zonasi Lapak
Sejumlah lapak PKL berjejer di atas trotoar di Jalan Adi Sucipto dan Udayana yang dipotret beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) penataan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan Udayana dan sekitarnya. Selain itu, Pemkot juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi yang diizinkan untuk pembangunan lapak PKL.

Langkah tersebut diambil menyusul masih semrawutnya penataan PKL di sejumlah kawasan publik, yang berdampak pada kenyamanan, ketertiban, hingga penggunaan fasilitas umum.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Mataram, Ir. H. Miftahurrahman, mengatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kembali penataan PKL, pemerintah menyiapkan dua kebijakan utama, yakni penerbitan SK zonasi penataan PKL dan SK pembentukan Satgas penataan dan pengawasan.

“Tadi kami sudah membahas secara teknis bersama OPD terkait untuk menghadirkan kesepakatan dalam upaya penataan kembali PKL, khususnya di kawasan Udayana,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Satpol PP, serta camat dan lurah setempat.

Menurut Miftahurrahman, penerbitan dua SK tersebut bertujuan menciptakan penataan PKL yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Penataan tidak hanya mencakup lapak PKL, tetapi juga pengaturan parkir agar tidak mengganggu fasilitas umum, termasuk area lintasan lari atau jogging track di kawasan Udayana.

“Penataan ini supaya kawasan tidak terlihat semrawut dan fasilitas publik tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, Satgas penataan dan penertiban PKL sebenarnya telah ada sebelumnya. Namun, Pemkot berupaya merekonstruksi kembali agar Satgas tersebut bersifat lebih permanen dan memiliki kewenangan yang jelas.

“Nanti masing-masing OPD akan mengusulkan personel untuk tergabung dalam Satgas. Mereka akan standby di lokasi dan melakukan patroli pengawasan aktivitas PKL, yang dikoordinatori oleh Kasat Pol PP,” ungkap Miftah yang akrab disapa Miftah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dua SK yang dirancang tersebut masih bersifat draf dan belum diajukan secara resmi kepada pimpinan daerah. Hasil pembahasan ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. “Ini masih berupa hasil pembahasan internal. Selanjutnya akan kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (pan)