Mataram (EKBIS NTB) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTB meminta pemerintah tidak menambah beban dunia usaha melalui kebijakan pajak di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan. Pemerintah juga diminta memberi ruang lebih longgar terhadap belanja dan efisiensi anggaran agar perputaran ekonomi terjaga.
Dewan Pembina APINDO NTB, Ni Ketut Wolini, mengatakan kondisi dunia usaha saat ini belum sepenuhnya pulih. Tekanan ekonomi dirasakan setelah NTB menghadapi sejumlah persoalan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari gempa 2018, pandemi Covid-19 hingga kondisi ekonomi saat ini yang berdampak terhadap beratnya daya beli masyarakat.
“Kondisi sekarang memang tidak baik-baik saja. Daya beli menurun. Beberapa gerai dan pusat perbelanjaan juga ada yang mengurangi tenaga kerja, bahkan ada yang tutup,” kata Wolini, mengemukakan kondisi dunia usaha..
Menurutnya, penurunan daya beli menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan pelaku usaha. Kondisi ini kemudian berdampak pada kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.
Wolini mengatakan, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat menjadi salah satu yang paling cepat merasakan dampaknya. Sementara sebagian besar pelaku usaha di NTB merupakan UMKM dengan kemampuan permodalan dan daya tahan yang terbatas.
Karena itu, APINDO mendorong pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM, baik bagi usaha yang sudah berkembang maupun yang sedang berupaya bertahan.
“Dari APINDO berharap, berikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM, baik UMKM yang sudah berkembang maupun yang akan berkembang,” ujarnya.
Mantan Ketua APINDO NTB dua periode ini juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang berpotensi menambah beban pengusaha.
Menurutnya, kebijakan pajak perlu melihat kemampuan dunia usaha agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk mempertahankan kegiatan operasional dan tenaga kerja.
“Pajak diturunkan kalau bisa, Jangan sedikit-sedikit pengusaha yang menjadi korban untuk kenaikan pajak,” katanya, Rabu, 23 September 2026 di Mataram.
Ia menilai, tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi nasional, tetapi juga dipengaruhi situasi global dan geopolitik (perang). Dampaknya dapat dirasakan melalui berbagai sektor, termasuk pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi NTB.
Menurut Wolini, ketika kunjungan wisatawan meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi juga akan menjalar kepada pemasok kebutuhan hotel dan restoran, pedagang pasar hingga UMKM.
“Kalau wisatawan hadir di Lombok, pasti ada penginapan, restoran. Hotel dan restoran berkembang, supplier sayur, daging dan sebagainya juga berkembang. Mereka belanja dari UMKM dan pasar,” jelasnya.
Selain persoalan pajak, APINDO NTB juga meminta pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi belanja yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.
Wolini menilai efisiensi anggaran yang terlalu ketat berpotensi mengurangi perputaran uang di daerah. Jika belanja pemerintah menurun secara signifikan, efeknya dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi pemerintah dan masyarakat.
“Untuk efisiensi anggaran, segera dibuka, jangan ditutup sekali. Ini kalau tidak ada pergerakan uang, ekonomi di Lombok dan NTB akan susah,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila tekanan ekonomi berlanjut tanpa adanya kebijakan yang memberi ruang bagi dunia usaha, risiko pengurangan tenaga kerja akan semakin besar.
“Kalau terus ekonomi seperti ini, tidak bisa kita menghindari PHK,” ujarnya.
Wolini mengatakan tekanan terhadap dunia usaha juga tercermin dari jumlah anggota APINDO NTB. Saat ini jumlah anggota yang masih aktif berada di kisaran 500 perusahaan, turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 1.000 hingga sekitar 2.000 anggota.
Menurut Wolini, anggota APINDO yang masih bertahan saat ini banyak berasal dari sektor UMKM. Kondisi itu sekaligus menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan usaha kecil agar tetap mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi, khususnya di daerah.(bul)
Aktivitas wisatawan di kawasan ekowisata Gawah Bongak di Dusun Bongak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu, 19 September 2026. (Ekbis NTB/fan)
Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Di balik megahnya deru pembangunan kawasan pariwisata super prioritas Mandalika, tersimpan sebuah cerita tentang ketangguhan, kesadaran ekologis, dan inovasi ekonomi kerakyatan yang berdenyut di jantung Pulau Lombok. Tepatnya di Dusun Bongak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah perubahan besar tengah berlangsung. Dusun yang dahulu dikenal gersang dan tertinggal, kini menjelma menjadi teladan nasional dalam memadukan konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendidikan berbasis komunitas.
Cerita ini berpusat pada sebuah inisiatif lokal yang dimotori oleh pemuda setempat melalui Gawah Bonga Foundation, dengan tokoh penggeraknya, Burhanuddin. Bersama warga dusun yang menaungi 211 kepala keluarga atau sekitar 845 jiwa di atas lahan seluas 96 hektar, mereka membuktikan bahwa desa di tengah hutan pun mampu menembus batas geografis hingga melirik pasar benua biru, Eropa.
Dari Lahan Gersang Menuju Sabuk Hijau 96 Hektar
Bukan perkara mudah bagi masyarakat Dusun Bongak untuk berada di titik hari ini. Berdasarkan penuturan Burhanuddin dalam catatan dokumentasi lapangan, kondisi geografis Gawah (Hutan) Bongak pada masa lalu jauh dari kata subur. Wilayah ini sempat mengalami fase kekeringan dan kegersangan yang cukup parah.
Ironisnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai peternak kerbau dan kambing. Setiap harinya, para peternak harus merelakan waktu, tenaga, dan biaya hingga Rp50.000 per hari hanya untuk mencari rumput atau pakan ternak ke wilayah Mataram atau Lembar yang berjarak 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Di tengah lingkungan hutan tempat mereka tinggal, tidak banyak sumber pakan hijau yang bisa diandalkan untuk hewan ternak.
Menyadari ancaman ekologis yang kian nyata bagi generasi masa depan, para pemuda yang tergabung dalam yayasan bergerak cepat. Pada tahun 2021, mereka menginisiasi gerakan penanaman massal sebanyak 13.000 bibit pohon dari 10 jenis varietas berbeda. Mayoritas tanaman yang dipilih adalah Lamtoro, sebuah langkah strategis bermata dua: mengembalikan unsur hara tanah yang kritis sekaligus menyediakan cadangan pakan ternak yang melimpah bagi warga lokal.
Bagi Burhan dan warga Gawah Bongak, merawat lingkungan adalah harga mati. Mereka memegang prinsip kuat agar anak cucu mereka kelak tidak mewarisi tanah yang gersang dan tandus. Komitmen ekologis ini bahkan diintegrasikan secara langsung ke dalam lini bisnis yang mereka bangun: setiap satu botol produk yang terjual, disisihkan 10 persen dari keuntungannya untuk mendanai penanaman pohon baru. Pohon-pohon tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama: penghasil air, penghasil buah, dan penghasil pakan ternak.
Burhan menunjukkan beberapa produk olahan yang dihasilkan.
Transformasi Ekonomi: Minyak Kelapa Tradisional Menuju Virgin Coconut Oil (VCO)
Potensi alam Gawah Bongak sebenarnya bertumpu pada melimpahnya pohon kelapa di sekitar perkampungan. Dahulu, kaum ibu di dusun ini telah lama mengolah buah kelapa secara tradisional menjadi minyak goreng kelapa biasa. Namun, metode konvensional tersebut memiliki keterbatasan: proses yang memakan waktu lama (bisa berhari-hari), tenaga yang terkuras, kadar air yang tinggi, serta nilai jual yang relatif rendah di pasaran lokal.
Titik balik ekonomi dusun ini mulai bergulir ketika Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok hadir memberikan intervensi program Community Development. Melalui dukungan korporasi tersebut, Gawah Bongak mendapatkan suntikan teknologi mesin modern yang ramah lingkungan (zero emission), seperti mesin sentrifugal untuk memisahkan santan dan minyak secara cepat, serta alat pengurang kadar air untuk mendongkrak kualitas produk akhir.
Jika proses manual sebelumnya membutuhkan waktu hingga 24 jam penuh untuk satu siklus kecil, kehadiran mesin modern berteknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6,6 KWP dengan penyimpanan baterai 20 kWh ini mampu memangkas waktu produksi secara drastis—hanya dalam hitungan jam dengan efisiensi maksimal.
Aktivitas pembuatan produk turunan dari VCO di Gawah Bongak.
Dari sinilah lahir produk unggulan baru: Virgin Coconut Oil (VCO) atau yang oleh masyarakat lokal kerap disebut sebagai “minyak katak” (minyak murni). Tidak berhenti pada minyak mentah, kreativitas warga dan pemuda setempat berkembang pesat dengan menciptakan berbagai produk turunan bernilai ekonomis tinggi, antara lain:
VCO Murni untuk kesehatan, perawatan kulit, dan rambut.
Sabun natural berbahan dasar VCO.
Losion anti nyamuk alami.
Deodoran organik.
Surf wax (pelapis papan selancar) yang sangat dibutuhkan oleh para peselancar di kawasan wisata pantai.
Seluruh rangkaian proses produksi ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat—melibatkan kaum pemuda dalam manajemen dan operasional teknis, serta Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mengolah ampas sisa kelapa menjadi tepung bernilai gizi tinggi.
Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6,6 KWP dengan penyimpanan baterai 20 kWh dari Pertamina.
Menembus Pasar Eropa dan Jaringan Internasional
Perubahan mendasar tidak hanya terjadi pada aspek teknologi produksi, tetapi juga pada orientasi pasar. Jika produk minyak kelapa masa lalu hanya berputar di lingkup tetangga desa, kini komoditas Gawah Bongak sukses memikat hati para pelancong mancanegara, khususnya wisatawan asal Eropa.
Dusun Gawah Bongak yang terletak di kawasan penyangga pariwisata internasional Mandalika mendatangkan sekitar 800 hingga 1.000 wisatawan asing setiap tahunnya. Uniknya, para wisatawan ini tidak sekadar datang berlibur, melainkan berkunjung ke dusun untuk belajar, menjadi relawan, atau mengikuti kelas memasak dan ekowisata.
Bagi wisatawan Eropa, produk VCO dan aneka turunannya menjadi buah tangan wajib. Dalam sekali kunjungan, seorang wisatawan bahkan bisa memborong 10 hingga 15 botol sekaligus untuk dibawa ke negara asal mereka.
Jaringan internasional ini kian diperluas oleh Burhanuddin, yang juga merupakan lulusan Pendidikan Bahasa Prancis. Dengan kemampuan linguistik dan jejaring global yang ia bangun, dokumen legalitas dan pemasaran produk Gawah Bongak saat ini tengah dipersiapkan untuk menembus pasar Spanyol dan Prancis.
Menurut Burhanuddin, ketertarikan mitra dan investor asing terhadap produk Gawah Bongak bukan semata-mata karena kualitas fisik barangnya, melainkan karena filosofi di balik produk tersebut. Model bisnis sosial yang diusung—di mana setiap tetes produk yang dibeli bermakna penanaman satu pohon dan pemberdayaan masyarakat desa—membuat produk ini memiliki “jiwa” yang kuat di mata konsumen global.
Integrasi Pendidikan, Ekowisata, dan Perubahan Paradigma
Keberhasilan Gawah Bongak tidak bisa dilepaskan dari fondasi pendidikan yang telah diletakkan sejak dua dekade silam. Yayasan pendidikan di dusun ini dirintis sejak tahun 2004 oleh almarhum ayah Burhanuddin yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa, dan diresmikan pada tahun 2008.
Kini, buah dari pendidikan tersebut terlihat nyata: hampir 50 persen warga dusun berlatar belakang sarjana, menjadikan mereka motor penggerak perubahan pola pikir (mindset) di tengah masyarakat. Rasa rendah diri (inferiority complex) sebagai “orang desa yang tidak bisa apa-apa” telah terkikis habis. Warga dusun kini memiliki mimpi besar; para orang tua yang dulunya hanya bertani dan menggembala kini berani bermimpi dan berinvestasi agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga ke luar negeri.
Menariknya lagi, interaksi kultural terjadi secara organik di dusun ini. Berkat kerja sama dengan berbagai yayasan dan kampus luar negeri, Dusun Gawah Bongak rutin kedatangan mahasiswa magang atau relawan asal Eropa (seperti Prancis dan Belgia) yang tinggal selama belasan hari untuk mengajar bahasa Prancis, matematika, hingga kesenian kepada anak-anak dan warga setempat secara cuma-cuma. Tidak heran jika warga paruh baya di dusun ini fasih menyapa dengan ucapan “bonjour” di sela-sela aktivitas harian mereka.
Epilog: Ketika Desa Menginspirasi Dunia
Apa yang dibangun di Dusun Gawah Bongak, Desa Tumpak, adalah sebuah manifestasi nyata dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kolaborasi harmonis antara kesadaran ekologis, intervensi teknologi tepat guna dari dunia industri (seperti Pertamina), semangat kewirausahaan pemuda, serta keterbukaan terhadap jejaring global telah mengubah sebuah dusun terpencil menjadi mercusuar inspirasi.
Di tengah gempuran modernisasi pariwisata global, Gawah Bongak tetap berdiri kokoh mempertahankan identitasnya: merawat bumi lewat setiap pohon yang ditanam, menghidupkan ekonomi lewat tetesan murni Virgin Coconut Oil, dan mencerdaskan generasi masa depan melalui jembatan pendidikan internasional. Dusun ini telah membuktikan bahwa dari balik rimbunnya pohon kelapa di tanah Lombok, sebuah asa global dapat diwujudkan nyata dari desa. (fan)
Mataram (Ekbis NTB) — Sepeda motor menjadi salah satu sarana transportasi utama masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Mobilitas tinggi yang dipadukan dengan karakteristik jalan beragam—mulai dari kawasan perkotaan, jalur antar-kabupaten, destinasi wisata, hingga kontur jalan menanjak dan menurun—membuat keterampilan berkendara tidak cukup hanya sebatas mampu mengoperasikan kendaraan.
Menurut Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, keselamatan di jalan raya justru banyak ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan pengendara secara konsisten.
“Berkendara aman bukan hanya tentang bagaimana kita mengendalikan sepeda motor, tetapi juga bagaimana kita membaca kondisi jalan, mengambil keputusan, dan mengantisipasi potensi bahaya sebelum terjadi,” ujar Satria, Rabu (23/9).
Berikut adalah tujuh kebiasaan penting yang wajib diterapkan pengendara di NTB agar perjalanan lebih aman:
1. Jangan Hanya Melihat Jalan, Tapi Baca Potensi Bahayanya
Pengendara perlu membiasakan diri melihat jauh ke depan, bukan sekadar fokus pada kendaraan yang berada tepat di depannya. Kondisi seperti kendaraan yang keluar dari gang, pejalan kaki, persimpangan, jalan berlubang, hingga aktivitas warga di pinggir jalan harus masuk dalam radius pengamatan.
“Biasakan melihat kemungkinan yang akan terjadi, bukan hanya apa yang sedang terjadi. Dengan begitu, kita mempunyai waktu untuk melakukan antisipasi,” jelas Satria.
2. Beri Ruang Aman, Jangan Terlalu Dekat
Menjaga jarak aman sering kali dianggap sepele. Padahal, ruang tersebut adalah krusial bagi pengendara untuk melakukan pengereman darurat atau menghindari bahaya apabila kendaraan di depan bermanuver secara mendadak. Jangan memaksakan diri mengambil celah sempit di tengah kepadatan lalu lintas hanya demi sampai tujuan lebih cepat.
3. Waspada Ekstra di Persimpangan
Saat mendekati persimpangan, kurangi kecepatan lebih awal. Lokasi ini menuntut kewaspadaan tinggi. Sekalipun merasa memiliki hak jalan utama, pengendara tetap wajib mengantisipasi kendaraan dari arah lain.
“Prinsipnya bukan siapa yang paling berhak melintas, tetapi bagaimana kita memastikan semua pengguna jalan dapat melewati persimpangan dengan aman,” tegasnya.
4. Jangan Andalkan Rem Saja di Turunan Panjang
Karakteristik jalan di beberapa wilayah NTB didominasi tanjakan dan turunan panjang. Pada kondisi ini, pengendara wajib menyesuaikan kecepatan sejak awal. Satria mengingatkan agar pengendara tidak terus-menerus mengandalkan rem tangan/kaki karena berisiko blong akibat panas (fading). Manfaatkan engine brake untuk membantu mengontrol laju motor.
“Kecepatan sebaiknya dikendalikan sebelum memasuki turunan. Jangan menunggu motor sudah terlalu cepat baru melakukan pengereman,” imbaunya.
5. Jalan Sepi Bukan Berarti Bebas Risiko
Jalanan sepi sering kali memicu pengendara untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Padahal, semakin tinggi kecepatan, semakin pendek pula waktu reaksi saat bahaya mendadak muncul—seperti hewan menyeberang, kendaraan keluar dari rumah warga, atau jalan rusak. Sesuaikan selalu kecepatan dengan kemampuan pandangan mata.
6. Jadikan Perlengkapan Berkendara Sebagai Kebutuhan, Bukan Syarat Tilang
Helm berstandar, jaket, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu adalah perisai pelindung utama pengendara. Bangun kesadaran bahwa atribut ini adalah kebutuhan mutlak, bukan sekadar pelindung dari razia kepolisian.
“Jadikan sebagai bagian dari rutinitas setiap kali berkendara, termasuk untuk perjalanan jarak dekat,” pesan Satria.
7. Terapkan Prinsip 3A: Aman, Antisipatif, dan Adaptif
Satria mengajak masyarakat NTB membudayakan prinsip 3A:
Aman: Menggunakan perlengkapan berkendara dan memastikan kondisi motor prima.
Antisipatif: Membaca potensi bahaya sebelum mengambil keputusan.
Adaptif: Menyesuaikan kecepatan dan teknik berkendara dengan kondisi cuaca, volume lalu lintas, serta lingkungan sekitar.
Budaya keselamatan tidak bisa dibangun hanya lewat teori, melainkan dari kebiasaan harian di jalan raya.
“Setiap perjalanan memiliki kondisi yang berbeda. Tujuan utama berkendara bukan sekadar sampai lebih cepat, tetapi sampai ke tujuan dengan selamat,” tutupnya. (r/fan)
Taliwang (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memverifikasi faktual terhadap bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di 10 titik. Verifikasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, untuk memastikan kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana koperasi.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) KSB, Suryaman mengatakan tim verifikasi dijadwalkan mulai turun ke lapangan pada, Rabu (23/9) hari ini. Verifikasi dijadwalkan selama dua hari dengan menyasar lima titik bangunan koperasi setiap harinya. “Besok tim mulai jalan dan dijadwalkan berlangsung dua hari. Satu hari lima titik KDKMP,” katanya, Selasa (22/9).
Berdasarkan jadwal di hari pertama, verifikasi dilakukan terhadap KDKMP Seremong, Manemeng, Labuhan Lalar, Dasan Anyar, dan Telaga Bertong. Selanjutnya, tim akan mendatangi KDKMP Banjar, Batu Putih, Senayan, Poto Tano, dan Kokarlian.
Menurut Suryaman, verifikasi tidak hanya melihat keberadaan bangunan, tetapi juga memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Pemeriksaan dilakukan menggunakan lembar ceklist dan panduan yang telah disiapkan untuk proses verifikasi faktual.
“Yang akan diverifikasi itu bangunan dan sarana prasarananya. Ceklistnya misalnya foto bangunan, peralatan di dalamnya seperti AC, mebel, etalase dan lain-lain. Ada sekitar 70 item lebih yang harus dicek,” ungkap Suryaman.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemda KSB telah membentuk tim verifikasi yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Sekretaris Daerah KSB ditunjuk sebagai ketua tim verifikasi.
Suryaman menyebutkan, hasil verifikasi nantinya dituangkan dalam berita acara sebelum diunggah melalui sistem atau aplikasi yang disediakan Kementerian Koperasi. Semula Kemenkop menetapkan Selasa (22/9) sebagai batas akhir pelaporan hasil verifikasi faktual. Namun, batas waktu tersebut diperpanjang hingga Sabtu (26/9).
“Kita target 10 titik selesai di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat kita buat berita acara dan upload pada sistem yang disediakan Kemenkop,” ujarnya.
Mantan Kabag Prokopim Setda KSB ini mengungkap, KSB termasuk daerah di NTB yang telah membentuk tim verifikasi secara resmi. Berdasarkan informasi bahwa baru delapan kabupaten/kota di NTB, yang telah memiliki SK tim verifikasi. Sementara hasil verifikasi faktual yang telah diunggah di tingkat NTB tercatat sebanyak 26 titik, yang berasal dari Kabupaten Bima dan Kota Bima. “Insyallah KSB di hari Jumat nanti tuntas juga untuk 10 titik itu,” pungkasnya.(bug)
Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Pemkab Sumbawa tengah berikhtiar merealisasikan pembangunan dermaga wisata. Upaya itu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. “Salah satu yang saat ini didorong pemerintah yakni memperpanjang dermaga yang berada di Labuhan Jambu sekitar 30 meter dari lokasi eksisting saat ini. Hal itu kami lakukan agar kapal berukuran besar bisa sandar,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Selasa (22/9).
Selain dermaga Labuhan Jambu, pemerintah juga terus mendorong agar dermaga Pelabuhan Ai Bari bisa direalisasikan untuk pembangunannya. Hal itu dianggap sangat penting mengingat dermaga ini akan menghubungkan Sumbawa dengan Dermaga Calabai yang berada di Kabupaten Dompu.
Dikatakan, Dermaga Ai Bari sudah masuk dalam tahap perencanaan khusus pemerintah dan menjadi salah satu bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan harapan pembangunan dermaga segera direalisasikan.
“Studi kelayakan memang sudah pernah dilakukan lima tahun lalu, tetapi karena kondisi kawasan berkembang pesat, maka perlu kita lakukan review kembali sesuai kondisi terkini,” ujarnya.
Pemerintah daerah pada prinsipnya sudah menyiapkan lahan sekitar 3 hektare, karena proses pengadaan lahan untuk dermaga tersebut sudah dilakukan sejak lima tahun lalu,sehingga tinggal disempurnakan dengan penyusunan dokumen perencanaan.
Bupati menambahkan, dermaga ini diharapkan menjadi penghubung transportasi laut menuju Pulau Moyo, Calabai dan Dompu serta memudahkan wisatawan menuju lokasi hiu paus di Kecamatan Tarano. Pasalnya, Dermaga Ai Bari merupakan salah satu infrastruktur strategis.
“Dermaga ini bukan sekadar dermaga, tetapi akan menjadi penopang bagi transportasi, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehingga keberadaan dermaga ini kami anggap sangat penting,” tukasnya. (ils)
Dompu (EKBIS NTB) -Status pengelolaan Wisma Praja Kabupaten Dompu kembali berubah. Aset daerah yang sebelumnya diserahkan kepada Perusda Kapoda Rawi sebagai bagian dari penyertaan modal kini telah ditarik dan disiapkan untuk menjadi penyertaan modal bank daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., kepada Suara NTB, Selasa (22/9) menjelaskan, pengalihan aset tersebut berkaitan dengan rencana Pemda Dompu memenuhi penyertaan modal pada bank daerah.
“Wisma Praja sebelumnya diserahkan ke Perusda Kapoda Rawi sebagai bagian dari penyertaan modal. Sekarang sudah ditarik kembali dan akan diserahkan kepada Bank NTB Syariah sebagai penyertaan modal,” jelas Syahroni.
Menurutnya, Pemda Dompu berencana melakukan tukar guling Wisma Praja dengan kantor cabang bank daerah di Kabupaten Dompu. Sementara, selisih nilai aset dari proses tukar guling tersebut, akan diperhitungkan sebagai tambahan penyertaan modal kepada bank plat merah tersebut.
Namun, skema tukar guling dinilai cukup rumit. Karena itu, Pemda Dompu kemudian mengusulkan agar nilai Wisma Praja secara keseluruhan diperhitungkan sebagai penyertaan modal.
Usulan tersebut kemudian dibawa dalam rapat pemegang saham dan mendapat persetujuan. Selanjutnya, dilakukan penghitungan atau penilaian kembali terhadap nilai aset Wisma Praja untuk menentukan besaran penyertaan modal yang akan diberikan Pemda Dompu.
“Usulan Pemda Dompu yang dibawa ke rapat pemegang saham diterima, sehingga dilakukan penilaian ulang terhadap nilai aset Wisma Praja,” katanya.
Syahroni menjelaskan, perubahan skema penyertaan modal juga berdampak pada regulasi daerah. Pasalnya, Pemda Dompu sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal yang mencantumkan aset tersebut.
Karena itu, Perda penyertaan modal kepada bank daerah harus direvisi. Usulan perubahan perda tersebut, kini telah disampaikan kepada DPRD Dompu untuk dibahas bersama.
“Revisi perubahan perda penyertaan modal ke bank daerah sudah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum Wilayah NTB setelah proses pembahasan bersama Badan Legislasi DPRD Dompu. Setelah itu akan dibawa ke paripurna Dewan untuk mendapatkan persetujuan bersama,” jelasnya.
Di sisi lain, terbentuknya kepengurusan baru PT Pasaka Agri Dompu sebagai tindak lanjut perubahan badan hukum Perusda Kapoda Rawi Dompu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2023, Syahroni menegaskan bahwa Wisma Praja tidak lagi menjadi aset yang dikelola perusahaan daerah tersebut.
Dengan demikian, PT Pasaka Agri Dompu tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola Wisma Praja. Untuk sementara, pengelolaan aset tersebut berada di Bagian Umum Setda Dompu sebelum dilimpahkan ke bank daerah sebagai bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah. “Untuk saat ini, seharusnya Wisma Praja itu dikelola Bagian Umum sebelum dilimpahkan ke bank daerah sebagai penyertaan modal,” katanya. (ula)
KEBUN SEKOLAH - Sejumlah siswa SDN Inpres Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, merawat tanaman di kebun sekolah. Kebun sekolah menjadi sarana pembelajaran sekaligus upaya mengenalkan pangan sehat dan ketahanan pangan sejak dini.(Suara NTB/ist)
Bima (EKBIS NTB) –Sejumlah sekolah di Kabupaten Bima mulai mengenalkan ketahanan pangan kepada siswa melalui kebun sekolah. Salah satunya di SDN Inpres Sai, Kecamatan Soromandi. Siswa tidak hanya belajar menanam dan merawat sayuran, tetapi juga mengenal sumber pangan sehat yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekolah.
Kebun sekolah tersebut merupakan bagian dari Program Sekolah Aman yang didampingi YAPPIKA-Action Aid bersama Yayasan YISA Ambalawi. SDN Inpres Sai menjadi salah satu dari delapan sekolah dasar di Kabupaten Bima yang mendapat pendampingan program tersebut.
Kepala SDN Inpres Sai, Ahmad mengatakan, kegiatan berkebun memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung mengenai tanaman dan proses menghasilkan pangan. Kebun yang sebelumnya telah dipanen kini kembali ditanami sejumlah jenis sayuran.
“Program ini sangat bermanfaat bagi sekolah. Hasil panen ada yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa serta sebagian dibeli oleh masyarakat yang datang ke sekolah,” ujar Ahmad, Selasa (22/9).
Tanaman yang dikembangkan antara lain sawi, tomat, terong dan bayam. Menurut Ahmad, keberadaan kebun juga memberikan manfaat lain karena hasilnya dapat dimanfaatkan warga sekolah sekaligus menjadi sumber pemasukan dari sebagian hasil penjualan.
Sekolah berencana mempertahankan kebun tersebut meski pendampingan dari lembaga terkait nantinya berakhir. Ahmad mengatakan, keberlanjutan kebun akan didukung melalui anggaran sekolah dan hasil penjualan panen sebelumnya.
“Kami akan melanjutkan kebun sekolah karena memang dibutuhkan oleh warga sekolah, meskipun tanpa dukungan lagi dari lembaga,” katanya.
Sedangkan, Field Officer Program Sekolah Aman Kabupaten Bima, Hersan Hadi mengatakan, kebun sekolah merupakan salah satu kegiatan yang diarahkan untuk menjawab persoalan kesehatan dan gizi anak. Menurutnya, lingkungan sekolah tidak hanya harus aman secara fisik, tetapi juga mendukung kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik.
“Dalam kerangka tersebut, kebun sekolah menjadi salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan Sekolah Aman dari ancaman gizi buruk,” ujarnya
Melalui kegiatan tersebut, kata Hersan, siswa dapat menghubungkan pembelajaran di kelas dengan praktik langsung di lingkungan sekolah. Anak dikenalkan pada tanaman, pangan dan pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Menurutnya, kebun sekolah juga memiliki kaitan dengan isu ketahanan pangan yang semakin penting di tengah perubahan iklim, konflik geopolitik dan kenaikan harga pangan. Karena itu, pengetahuan mengenai pangan perlu dikenalkan sejak usia sekolah.
“Kondisi global saat ini salah satu tantangan terkait isu krisis pangan. Nah, kebun sekolah ini juga salah satunya sebagai bagian dari adaptasi atau respons kita terhadap isu global. Sekolah (siswa) juga harus aman dari kekurangan pangan,” katanya.
Hersan mengatakan, gagasan pengembangan kebun sekolah ini juga telah dipaparkan kepada Bappeda Litbang Kabupaten Bima untuk praktif tersebut dapat diterapkan secara merata di Sekolah yang ada di Kabupaten Bima. (hir)
DAMPINGI - Wabup KLU, Kusmalahadi Syamsuri (kanan) mendampingi Bupati KLU, H. Najmul Akhyar saat menandatangani kerja sama dengan PT PII, Selasa (22/9/2026).(Suara NTB/ist)
Tanjung (EKBIS NTB) -Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, opsi yang dianggap ideal adalah melalui pelibatan pihak swasta. Infrastruktur dibangun oleh modal swasta, selanjutnya pemerintah mengganti investasi tersebut dari dana yang bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Mekanisme tersebut mulai diterapkan pada kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ). Setelah sukses melakukan penandatangan kerja sama tahap awal dengan BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Pemda menargetkan untuk melakukan hal serupa pada proyek infrastruktur jalan di KLU.
Isyarat tersebut dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) KLU, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., saat mendampingi Bupati, melakukan penandatanganan kerjasama Fasilitas Pengembangan Proyek pada Proyek KPBU APJ di Kantor Bupati, Selasa (22/9/2026).
“Strategi berikutnya setelah proyek APJU (alat penerangan jalan umum), yakni menjajaki skema KPBU untuk preservasi jalan dengan opsi pendanaan dari pajak kendaraan,” ungkap Kusmalahadi.
Melalui skema ini, masyarakat dapat melihat dan menikmati fasilitas publik dalam volume dan kualitas optimal dari pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah.
Wabup mengakui, progres cepat pembangunan di sebuah daerah menuntut pendekatan efektif sebagai referensi sebuah kebijakan. Hal serupa juga berlaku bagi Lombok Utara yang mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membangun sarana dan prasarana publik.
Kusmalahadi juga mengajak seluruh jajaran untuk bersyukur atas dukungan penuh dari pemerintah pusat. Pada konteks KPBU APJ yang sedang berproses, dirinya membandingkan dukungan yang diterima Lombok Utara dengan studi tiru yang pernah dilakukan ke Madiun.
“Kita bersyukur tidak seperti Madiun. Kalau Madiun dulu (tahap pengembangan proyek) dengan biaya sendiri, tetapi kita, mendapatkan hal luar biasa. Seluruh pembiayaan sampai pelaksanaan transaksi dibiayai langsung oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20 miliar yang dibagi untuk tiga kabupaten/kota. Ini yang patut kita syukuri,” paparnya.
Kesempatan serupa ia juga mengingatkan agar seluruh proses yang telah diperjuangkan dengan susah payah dan biaya besar tidak mandek di tengah jalan. Proses awal KPBU diharapkan dapat diwujudkan ke tahap selanjutnya, hingga ke depannya difinalisasi dalam bentuk realisasi pelayanan PJU yang maksimal di 5 kecamatan.
“Pesan Pak Bupati sudah jelas, kita kompak, gak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri. Silakan kalau ada ide, selama tidak melanggar aturan undang-undang, silakan sampaikan, Proses ini tidak gampang sampai ke titik ini,” tegasnya. (ari)
Petugas pemadam kebakaran menguji coba sistem proteksi keamanan dan fasilitas penanganan kebakaran di Sirkuit Mandalika pekan kemarin. (Suara NTB/ist)
Praya (EKBIS NTB) -Kasus kebakaran menjadi salah satu yang menjadi atensi khusus InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) pada gelaran MotoGP Mandalika, untuk diantisipasi. Sistem proteksi kebakaran di area Sirkuit Internasional Mandalika yang akan menjadi venue balap MotoGP pun sudah dipersiapkan. Dan, saat ini sistem tersebut dipastikan dalam kondisi siap pakai.
Untuk memastikan sistem proteksi tersebut berfungsi dengan baik, uji coba pun sudah dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pekan kemarin.
Proses uji coba sendiri berlangsung dengan baik. Hal menandakan kalau sistem proteksi kebakaran yang disiapkan berfungsi sesuai yang diharapkan dan siap digunakan ketika dibutuhkan.
“Pengujian sistem proteksi kebakaran ini sudah dilakukan dan itu merupakan bagian dari upaya ITDC memastikan kesiapan Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya dari sisi penyelenggaraan event, tetapi juga aspek keselamatannya,” ungkap Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Warokka, dalam keterangannya, Selasa (22/9).
Dalam hal ini, tidak ada yang menginginkan peristiwa kebakaran terjadi. Tetapi upaya antisipasi tetap harus dilakukan. Baik dengan penguatan system proteksi kebakaran yang ada maupum sarana prasarana pendukungnya.
Mengingat, intensitas kegiatan di Sirkuit Internasional Mandalika tercatat cukup tinggi. Di mana hingga September 2026 ini, tercatat ada 132 event yang sudah digelar di Sirkuit Internasional Mandalika selama 244 hari. Terdiri dari 89 event motorsport dan 43 event non-motorsport.
“Tingginya intensitas aktivitas tersebut membuat kesiapan sarana dan prasarana keselamatan menjadi penting untuk memberikan perlindungan bagi pengunjung, peserta event, pekerja dan seluruh pihak yang beraktivitas di Sirkuit Internasional Mandalika. Dan, kesiapan infrastruktur keselamatan menjadi hal penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak,” tegas Troy.
Terlebih, dalam waktu dekat ini Sirkuit Internasional Mandalika bakal menjadi host ajang balap roda dua paling bergengsi yakni MotoGP yang akan menghadirkan aktivitas dan mobilitas dalam skala besar. Sehingga kesiapan system proteksi kebakaran menjadi bagian yang harus dipersiapkan dengan matang. Supaya system dipastikan bisa mendukung langkah pengamanan dan penyelamatan saat dibutugkan.
Sistem proteksi kebakaran yang ada di Sirkuit Internasional Mandalika lanjut Troy, sudah didukung dengan sumber air utama berkapasitas 300 meterkubik. Ditambah tiga lapis sistem pompa yang bisa bekerja sesuai kebutuhan. Sistem tersebut juga memiliki pompa cadangan yang dapat tetap mendukung suplai air apabila terjadi gangguan sumber listrik.
Didukung mekanisme pengendalian tekanan untuk melindungi jaringan serta koneksi yang memungkinkan unit pemadam kebakaran memberikan suplai air dan tekanan tambahan jika diperlukan. Sistem berlapis tersebut memberikan dukungan tambahan dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. “Dari hasil uji coba yang dilakukan pada sistem pompa dan jaringan hydrant yang telah diperbarui menunjukkan semburan air hydrant mampu mencapai 20–25 meter secara vertikal dan 35–45 meter secara horizontal. Didukung flexible hose sepanjang 30 meter untuk memberikan fleksibilitas jangkauan bagi petugas dalam melakukan penanganan kebakaran,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Damkarta Loteng H. Supardan, S.Sos., M.Si., mengapresiasi kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki Sirkuit Internasional Mandalika. Namun sebagai bagian dari penyempurnaan, pihaknya merekomendasikan penambahan rambu penunjuk arah menuju titik hydrant.
Tujuannya, semakin memudahkan identifikasi dan akses dalam kondisi darurat. “Sistem keselamatan harus dipastikan bekerja di semua aspek sebelum benar-benar dibutuhkan,” tandasnya. (kir)
Mataram (EKBIS NTB) –Opening Ceremony MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit akan dimeriahkan pertunjukan seni tari Nusantara. Tarian dari Papua, Maluku, Minahasa, Nusa Tenggara Timur (NTT), NTB, Sulawesi Selatan hingga Bali akan dikolaborasikan dalam satu pertunjukan.
Koreografer NTB Lalu Suryadi Mulawarman mengatakan, konsep pertunjukan mengangkat kekayaan budaya dan tradisi Nusantara, khususnya tari-tarian yang memiliki unsur kepahlawanan yang kuat.
“Kita coba mengangkat beberapa tari kepahlawanan yang ada di Nusantara. Kepahlawanan dari Maluku, kepahlawanan dari Minahasa, kepahlawanan NTB, Papua,” ujar Kepala Taman Budaya NTB ini di Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/9/2026).
Selain tari kepahlawanan, pertunjukan juga menampilkan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan dan Bali. Seluruhnya dikemas menjadi satu rangkaian pertunjukan untuk membuka perhelatan MotoGP 2026 di Mandalika.
’Tari yang akan ditampilkan antara lain Tari Caci dari NTT, Tari Cakalele dari Maluku, Tari Kabasaran dari Minahasa, Tari Tandang Mendet dari NTB, Tari Perang dari Papua, Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, serta tari dari Bali. Pertunjukan tersebut juga akan diperkuat Marching Band dari STPDN, Colour Guard dan Gendang Beleq, dengan melibatkan sekitar 250 talent.
“Jadi tujuh item ini yang coba kita angkat menjadi satu pertunjukan. Menampilkan tari-tari kepahlawanan, the aspect tari kepahlawanan dan tari dengan unsur tradisi yang sangat kuat. Pakarena dan yang dari Bali juga tampil pada opening ceremony MotoGP 2026 ini,” jelasnya.
Sinergi Koreografer Jakarta dan NTB
Lalu Suryadi Mulawarman menjelaskan, persiapan opening ceremony saat ini telah mencapai sekitar 65 persen. Latihan para talent sudah berjalan dan sebagian besar kostum juga telah disiapkan.
Namun, sejumlah kostum dan properti untuk tari dari luar NTB masih dalam proses pengadaan. Di antaranya kostum untuk tarian dari NTT, Minahasa dan Maluku yang didatangkan dari Jakarta.
“Persiapan sekitar 65 persen. Latihan sudah siap. Kostum juga sudah siap. Tinggal beberapa properti yang didatangkan dari luar. Seperti tarian dari NTT, Minahasa dan Maluku, kostumnya didatangkan dari luar. Dari Jakarta,” katanya.
Menurutnya, pertunjukan ini merupakan bentuk kolaborasi antara koreografer dan pelaku seni dari Jakarta dengan talenta lokal NTB.
“Talent yang dipakai adalah talent lokal, kecuali koreografer Ferdinand dari Jakarta. Ini bentuk sinergi lokal dan nasional,” ujarnya.
Pemilihan berbagai tarian dari daerah di Indonesia bukan tanpa alasan. Menurutnya, keberadaan Sirkuit Mandalika dan penyelenggaraan MotoGP di NTB harus menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.
Ia ingin penonton yang datang dari berbagai daerah merasakan keterwakilan budaya daerahnya ketika menyaksikan opening ceremony.
“Dasarnya karena Sirkuit Mandalika tidak hanya dimiliki Lombok atau NTB saja, tetapi juga dimiliki oleh seluruh masyarakat Nusantara,” katanya.
Menurut dia, akan ada kebanggaan tersendiri ketika identitas budaya berbagai etnis di Indonesia ditampilkan di panggung internasional MotoGP.
“Ketika mereka menonton MotoGP langsung di Sirkuit Mandalika ada kebanggaan bagi penonton yang berasal dari daerah itu. Oh, ada NTT, ada Maluku, daerah saya. Ada kebanggaan. Itu yang kita tawarkan,” jelasnya.
Konsep tersebut diharapkan membuat Mandalika tidak hanya menjadi panggung bagi NTB, tetapi juga ruang bersama untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada penonton domestik maupun mancanegara.
“Bagaimana apresiasi dari penonton, dari masyarakat, dari yang mempunyai entitas etnis. Itu terutama yang kita tawarkan, sehingga Mandalika ini bukan hanya milik orang NTB saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (ham)
