Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 52

Piutang Pajak RP47,6 Miliar Belum Tertagih

By
ekbisntb.com
-
0
Muh. Yakub. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih memiliki kendala dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) sebesar Rp47,6 miliar. Hal ini dipicu data wajib pajak sulit ditemukan.

“Kendala utama kita di data WP karena piutang tersebut muncul sejak tahun 2014 hingga 2024 sehingga kami kesulitan untuk melakukan penelusuran terhadap WP untuk dilakukan penagihan,” Kata Kepala Bapenda kepada Suara NTB, melalui Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Muh. Yakub, Jumat, 30 Januari 2026.

Meskipun memiliki kendala, tetapi pihaknya berhasil memungut sebesar 71 persen di tahun 2025. Capaian ini diklaim meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni, mencapai 52 persen. Pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data by name by address untuk dilakukan penagihan.

“Kami akan tetap berusaha maksimal untuk menarik potensi pajak PBB P2 ini namun terlebih dahulu kita akan lakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan untuk dilakukan penagihan,” ucapnya.

Pihaknya tetap berusaha untuk melakukan penagihan terutama data wajib pajak yang ditemukan. Berdasarkan data saat ini, tercatat ada sekitar 260.000 masyarakat wajib pajak yang terdata di tahun 2025. Jumlah ini belum termasuk data di bawah tahun 2025.”Persoalan data menjadi hal yang terpenting, makanya saat ini kami sedang melakukan verifikasi dan pemilihan data di lapangan agar piutang tersebut bisa kita tagih,” tambahnya.

Langkah awal untuk menyelesaikan piutang itu dengan melakukan verifikasi data dengan melibatkan 157 desa dan 8 kelurahan. Setelah proses tersebut final, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan inspektorat untuk melakukan proses lebih lanjut.

“Kita verifikasi data dulu sampai dengan data final, setelah kita akan kordinasi dengan Inspektorat apakah bisa kita lakukan penghapusan atas data piutang yang tidak kita temukan atau seperti apa nanti. Tetapi yang jelas kami sedang berproses,” tukasnya. (ils)

Bupati Minta Antisipasi Anjloknya Harga Gabah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah

Taliwang (suarantb.com) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menyoroti masih terus terjadinya keluhan petani terkait harga gabah yang anjlok setiap memasuki musim panen . Menurut orang nomor satu di KSB itu, seharusnya kondisi itu tidak akan berulang jika dinas teknis mengantisipasinya sejak dini.

“Baru-baru ini saya olahraga di sekitar KTC dan disetop sama beberapa petani. Mereka bilang lihat gabah kami, terpaksa kami tumpukan saja karena harga belinya tidak cocok (rendah),” ungkapnya.

Mengatasi persoalan harga yang dihadapi petani itu kata Bupati, harusnya bisa diantisipasi sejak awal oleh OPD teknis dalam hal ini Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan. Caranya dengan sejak awal berkoordinasi bersama Badan Urusan Logistik selaku otoritas yang diberi tanggung jawab menyerap gabah petani oleh pemerintah pusat. “Ini ribut-ribut petani, baru koordinasi dengan Bulog. Sudah telat. Gabah petani sudah mulai rusak,” tandasnya.

Diakui Bupati, keterlambatan penyerapan gabah oleh Bulog juga terkendala teknis. Ia memperoleh informasi, jika Bulog belum mendapat kuota nasional untuk melakukan penyerapan, sehingga mitra di lapangan belum berani melaksanakan pembelian kepada petani.

Namun kata Bupati, hal itu tidak bisa dijadikan alasan tunggal, sehingga OPD teknis tidak bergerak lebih awal. “Memang sekarang awal tahun. Biasa kalau agak telat informasi dari pusat. Tapi saya yakin kuota itu pasti ada karena sekarang sudah Januari. OPD harusnya yakinkan itu ke Bulog sejak awal,” katanya.

Kondisi tersebut lanjut Bupati, tidak saja berlaku pada kestabilan harga gabah petani. Untuk berbagai hal dalam aktivitas pertanian secara luas juga harus dikawal sejak dini oleh OPD teknis. Mulai dari pra hingga pasca panen, OPD teknis seperti Dinas Pertanian bisa memastikan semua kebutuhan petani bisa terpenuhi. “Sejak awal misalnya petani butuh bibit, berikutnya butuh pupuk sampai diunjungnya penjualan hasil. Semua itu harus dikawal supaya tidak ada kendala di tingkat petani,” cetusnya seraya menambahkan hal sama juga berlaku bagi mekanisme kerta OPD lainnya.

“OPD lain dalam memberikan pelayanan juga harus begitu. Sejak awal antisipasi berbagai kendala, jangan tunggu ada persoalan, baru sibuk cari solusinya. Kasihan masyarakat,” tegas Bupati.(bug)

Pupuk NPK Langka, Petani Jagung di KLU Khawatir Budi Daya Tak Optimal

By
ekbisntb.com
-
0
Pupuk NPK Langka, Petani Jagung di KLU Khawatir Budi Daya Tak Optimal
Pemupukan telat akibat kelangkaan. Tanaman jagung petani di Desa Sukadana tumbuh kerdil. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Petani jagung di Kabupaten Lombok Utara, mengeluh sekaligus khawatir komoditas jagung yang dibudidayakan saat ini tidak maksimal. Pasalnya, periode pemupukan kedua dengan Pupuk NPK tidak bisa dilakukan lantaran pupuk jenis tersebut tidak tersedia di pasar (agen/kios).

Ketua Kelompok Tani Daun Hijau, Jimasih, Dusun Teluk, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Jumat (30/1/2026) mengakui, ia dan anggota Poktan, kesulitan memperoleh pupuk khususnya jenis NPK. Alih-alih pemupukan berjalan tepat waktu, fakta yang dialami petani jagung justru mengkhawatirkan. Ia menyatakan, umur tanaman jagung petani saat ini ada yang sudah 40 hari dan membutuhkan nutrisi pupuk periode kedua. Sementara di beberapa petani lain, pemupukan pada usia tanam 15 hari tidak bisa dilakukan karena sampai hari ke 20, pupuk tidak juga tersedia.

Informasi yang ia peroleh, distribusi pupuk ke Pulau Lombok khususnya Lombok Utara mengalami kendala pengangkutan akibat cuaca buruk. Namun, bagi petani, alasan tersebut sudah berlangsung lama karena penjelasan kendala teknis pengangkutan sudah diterima dari sejak tanggal 5 Januari lalu.

“Ini alasan dari tanggal 5 bulan ini (Januari), sampai saat (30 Januari) ini pupuk masih kosong, terutama pupuk NPK. Sedangkan di petani, umur tanaman ada yang 40 hari, sudah lewat waktu pemupukan kedua,” ujarnya.

Pihaknya berharap Pemda Lombok Utara ikut mengawal persoalan ini. Sebab, kendala pemupukan tidak hanya terjadi pada periode kedua usia tanam. Pada periode pemupukan pertama, ia dan petani lain juga terpontang-panting untuk mendapatkan pupuk.

Ia menerangkan, di Poktan Daun Hijau, jumlah areal tanam berjumlah 87,36 hektare dari 34 anggota kelompok. Luas areal tanam jagung tersebut membutuhkan asupan pupuk Urea (MT 1 – MT 3) sejumlah 21,831 ton dan kebutuhan NPK sejumlah 26,208 ton. Pihaknya sangat khawatir jika distributor tidak mendatangkan pupuk dalam waktu dekat, tanaman jagung milik petani terancam gagal panen.

Anggota DPRD Lombok Utara Dapil Bayan, Raden Nyakradi, menegaskan supaya pemerintah daerah khususnya OPD teknis lebih sigap dan turun tangan menyikapi isu kelangkaan pupuk untuk petani. Kelangkaan pupuk yang berlangsung sejak awal Januari ini ia duga tidak terdeteksi oleh Dinas baik melalui UPTD maupun PPL di tingkat desa.

“Kita minta supaya masalah kelangkaan pupuk ini disikapi, perkuat koordinasi dari PPL, UPTD, Kabupaten sampai ke Provinsi dan Pusat. Karena kebijakan program pangan ini menjadi program andalan Presiden, sehingga semua benar-benar mengamankan dan dipastikan berjalan lancar di masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU, Tresnahadi, S.Pt., tak membantah kelangkaan pupuk sedang terjadi di KLU. Namun demikian, ia mengklaim baru mengetahui informasi tersebut sehingga dirinya pun langsung mengontak pihak perwakilan Pupuk Indonesia selaku distributor.

“Saya sudah telepon klarifikasi ke pihak Pupuk Indonesia, dan dibenarkan. Petani kita kesulitan pupuk NPK karena adanya kendala distribusi, kesulitan kapal angkut akibat cuaca buruk selama dua minggu kemarin,” ujarnya.

Kendati demikian, dari informasi yang disampaikan Pupuk Indonesia pula, Tresnahadi menyatakan sudah ada titik terang terkait pengiriman pupuk. Pada Jumat sore, kapal pengangkut pupuk sudah dapat bersandar di Pelabuhan Lembar. Barang selanjutnya dibongkar untuk diangkut ke gudang selanjutnya diteruskan ke pengecer-pengecer yang ada di kios-kios mitra Pupuk Indonesia di kecamatan dan desa-desa.

“Hari ini sudah mulai sandar. Katanya, InsyaAllah, Senin atau Selasa sudah mulai bisa didistribusikan ke kios-kios. Kita juga minta supaya ketersediaan pupuk ini disegerakan karena keterlambatan pupuk bisa berdampak pada kondisi tanaman milik petani kita,” tandasnya. (ari)

Diupah Rp400-500 Ribu, PPPK Paruh Waktu Loteng Dapat BPJS Kesehatan

By
ekbisntb.com
-
0
H. L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Praya (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menetapkan besaran upah bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai dari Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Jumlah itu sesuai dengan besaran honor yang diterima tenaga PPPK paruh waktu tersebut saat masih berstatus tenaga honorer. Selain upah, tenaga PPPK paruh waktu Loteng juga mendapat perlindungan BPJS kesehatan termasuk anggota keluarganya yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“BPJS kesehatan ini tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemberi upah. Adapun untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi tanggung jawab tenaga PPPK bersangkutan. Pemerintah daerah hanya menyediakan layanan BPJS Kesehatan saja ,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, saat ditemui di kampus IPDN NTB, Praya, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, untuk besaran upah yang diterima tenaga PPPK paruh waktu tersebut memang bervariasi. Tergantung beban tugas dan sumber pembiayaan honor sebelumnya. Misalnya, antara tenaga guru dengan tenaga kesehatan itu berbeda besaran upahnya. Termasuk dengan tenaga teknis lainnya.

“Besaran pasti upah yang diterima tenaga PPPK paruh waktu ini nantinya akan dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak yang diharapkan dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan. Untuk selanjutnya ditandatangani oleh tenaga PPPK paruh waktu bersangkutan,” sebutnya.

Tunggu Kebijakan Pusat

Disinggung terkait penyelesaian tenaga honorer non-database, Firman menegaskan sejauh ini belum ada. Pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat soal opsi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer non database tersebut. Karena kewenangan terkait pengangkatan pegawai pemerintah sepenuhnya ada ditangan pemerintah pusat. Bukan ditangan pemerintah daerah.

Memang, tegasnya, urusan penyelesaian tenaga honorer non-database tersebut sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Namun, bukan untuk melakukan pengangkatan pegawai, karena aturan pusat sudah dengan tegas menyatakan tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai setelah pengangkatan tenaga PPPK selesai dilakukan.

Pemkab Loteng sendiri sudah membuka peluang bagi tenaga honorer non-database untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK Loteng. Tapi ternyata peminatnya minim. “Jadi kita tunggu saja semoga ada kebijakan pusat terkait tenaga honorer non database ini. Dan, kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan ini,” ujar Ketua KONI Loteng ini. (kir)

Bulog Optimalkan Serapan Gabah di NTB Menuju Target 4 Juta Ton Setara Beras Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog Optimalkan Serapan Gabah di NTB Menuju Target 4 Juta Ton Setara Beras Nasional
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kegiatan panen raya dan launching serapan gabah petani tahun 2026 di Tanjung, Lombok Utara, Jumat, 30 Januari 2026. (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kegiatan panen raya dan launching serapan gabah petani tahun 2026 di Tanjung, Lombok Utara, Jumat, 30 Januari 2026.

Panen raya dilakukan sebagai langkah awal penguatan serapan gabah dalam mendukung target nasional 4 juta ton setara beras pada tahun 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, NTB merupakan salah satu wilayah sentra produksi padi nasional dengan potensi pertanian yang besar. Pada musim tanam tahun 2026, luas panen padi di NTB diperkirakan mencapai ratusan ribu hektare, dengan estimasi produksi gabah yang berpotensi menyumbang jutaan ton gabah kering panen (GKP).

“Potensi tersebut menjadi landasan kuat bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani secara terencana, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, ditegaskannya, Bulog tidak hanya menjalankan fungsi penyerapan gabah, tetapi juga memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian nasional.

“Sebagai BUMN pangan, Bulog hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. NTB memiliki peran strategis sebagai dalam peta pangan nasional, dan Bulog siap mendukung penuh melalui serapan gabah yang masif, penguatan infrastruktur pergudangan, serta distribusi yang terintegrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bulog juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, serta semua pihak terkait guna memastikan proses serapan gabah berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi petani.

Gubernur NTB yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyanti, S.P., menegaskan, NTB memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan.

“Dan fokus kami adalah memastikan hasil pertanian petani terserap dengan baik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya kembali swasembada pangan nasional,” ujar Asisten III Setda NTB ini.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan dukungan penuh BULOG sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Melalui sinergi yang kuat antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan NTB dapat terus memperkuat kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pencapaian target swasembada pangan yang berkelanjutan. (bul)

Lumpuhkan Aktivitas UMKM dan Nelayan

By
ekbisntb.com
-
0
Lumpuhkan Aktivitas UMKM dan Nelayan
Nani Nurkomala.(Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, mengungkapkan bahwa gelombang pasang yang menyebabkan banjir rob di kawasan wisata Pantai Viral, Lingkungan Bagek Kembar, berdampak signifikan terhadap aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nelayan setempat.

Akibat peristiwa tersebut, para pedagang terpaksa menghentikan aktivitas jual beli untuk sementara waktu. Selain itu, nelayan juga tidak dapat melaut karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

Lurah Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, mengatakan banjir rob disertai abrasi pantai berdampak langsung terhadap 42 lapak UMKM yang beroperasi di kawasan wisata Pantai Viral. Seluruh pelaku usaha tersebut saat ini belum dapat berjualan.

“Karena kondisi cuaca seperti ini, mereka belum bisa berjualan sementara sambil menunggu cuaca kembali normal,” ujar Nani, Jumat (30/1).

Selain berdampak pada UMKM, Pemerintah Kota Mataram melalui kelurahan juga mengimbau seluruh nelayan untuk tidak melaut, termasuk nelayan di Lingkungan Bagek Kembar, guna menghindari risiko kecelakaan laut akibat gelombang tinggi.

Sebagai bentuk perhatian, Pemkot Mataram melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada nelayan terdampak. “Untuk penerima bantuan di kelurahan kami terdapat sekitar 72 nelayan,” jelas Nani.

Terkait bantuan bagi pelaku UMKM yang tidak dapat berjualan sementara waktu, Nani menjelaskan bahwa bantuan beras tersebut saat ini diprioritaskan bagi nelayan. Hal itu disebabkan nelayan sama sekali tidak memperoleh pendapatan akibat cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan keselamatan saat melaut.

Untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, pihak kelurahan bersama unsur terkait terus mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, pelaku UMKM, dan nelayan agar tetap waspada. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

“Kami terus mengingatkan masyarakat bersama camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala lingkungan,” kata Nani.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak membangun bangunan permanen di kawasan pesisir pantai karena berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan lingkungan.

Menyinggung keberadaan tanggul sementara di lokasi Pantai Viral untuk mencegah abrasi, Nani mengatakan bahwa saat ini tanggul hanya menggunakan material jetty pada satu titik. Sementara itu, pemasangan batu boulder dari Pemerintah Kota Mataram belum terealisasi. “Kalau di situ belum, mungkin akan tetap dipasang nanti,” pungkasnya. (pan)

Dorong Operasi Pasar di Setiap Kelurahan

By
ekbisntb.com
-
0
Dorong Operasi Pasar di Setiap Kelurahan
Hj. Baiq Mirdiati. (Suara NTB/dok)

MENJELANG datangnya bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari, masyarakat Kota Mataram dihadapkan pada lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi ini semakin terasa berat di tengah perekonomian masyarakat yang masih sulit, ditambah dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, menyoroti potensi kenaikan harga sembako yang kerap terjadi menjelang Ramadhan. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai, pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu mengambil langkah cepat dan konkret untuk menekan gejolak harga dan meringankan beban masyarakat.

“Menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat hingga dua kali lipat. Sementara saat ini harga-harga di pasar sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ekonomi masyarakat juga belum sepenuhnya pulih, apalagi setelah adanya bencana banjir di beberapa daerah,” ujar Mirdiati kepada Suara NTB kemarin.

Ia menegaskan, dinas terkait sangat diharapkan hadir membantu perekonomian masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah di setiap kelurahan. Menurutnya, kegiatan pasar murah harus dilakukan secara rutin dan dengan harga yang benar-benar lebih rendah dibandingkan harga pasar.

“Pasar murah ini harus sesering mungkin dilakukan dan jangan sampai harganya sama dengan harga di pasar. Tujuannya jelas, agar masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok, terutama menjelang dan selama bulan puasa,” tegasnya.

Selain pasar murah, Mirdiati juga mendorong pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar guna mengawasi stabilitas harga bahan pokok. Ia menilai, operasi pasar penting dilakukan agar tidak ada pihak yang secara sepihak menaikkan harga kebutuhan pokok tanpa dasar yang jelas.

“Harga bahan pokok terus meningkat. Karena itu, dinas terkait perlu turun langsung ke pasar untuk mengadakan operasi pasar. Jangan sampai ada yang seenaknya menaikkan harga dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ia berharap, dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga sembako di Kota Mataram serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau selama bulan suci Ramadhan.

“Ramadhan seharusnya menjadi bulan yang penuh ketenangan bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman, khususnya dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,” pungkasnya. (fit)

NTB Anggarkan Rp5,7 Miliar Perluasan TPA Regional Kebon Kongok

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang sudah overload. Pengelola TPA membatasi mobil pengangkut sampah dari Pemkot Mataram dan Lobar membuang sampah di lokasi ini. (Suara NTB/ist)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram menganggarkan Rp5,7 miliar untuk perluasan landfill Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Kebon Kongok Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Samsudin mengatakan, awalnya provinsi bersama kabupaten/kota menganggarkan sekitar Rp4,2 miliar. Namun, setelah dilakukan pengecekan sesuai standar PU, Pemprov menemukan angka Rp5,7 miliar sebagai nominal ideal untuk penanganan TPA yang sesak sejak lama tersebut.

“Info dari Kepala UPTD TPAR anggaran optimalisasi dari Rp4,2 miliar setelah dicek dan di-update sesuai standard PU menjadi Rp5,7 miliar,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB ini, Jumat, 30 Januari 2026.

Dari total anggaran Rp5,7 miliar yang dibutuhkan untuk rencana perluasan lahan itu awalnya dibagi dengan porsi 40 persen Pemerintah Provinsi NTB, 40 persen Pemkot Mataram dan 20 persen Pemkab Lobar. Namun, karena adanya tambahan anggaran hingga Rp1,5 miliar, Pemprov kini masih mencari formulasi terbaik sesuai dengan kesepakatan Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar.

“Masih diperbaiki formulasinya sesuai kesepakatan bersama. Karena ada penambahan dari total awal itu yg sedang didiskusikan,” katanya.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2025 lalu, NTB juga sudah menganggarkan Rp3,7 miliar untuk mengatasi krisis sampah di Lombok Barat dan Kota Mataram tersebut. Jumlah itu ternyata belum mampu menangani krisisi, sehingga Pemprov NTB kembali menganggarkan di awal tahun 2026.

Penanganan pada Juni tahun lalu, dikatakan hanya untuk buffer zone atau area penyangga supaya kawasan itu tidak dekat dengan permukiman.

Sejak bulan Desember 2025, Pemprov NTB telah menetapkan pembatasan ritase pembuangan sampah di TPA Kebon Kongok. Dari yang biasanya empat kali sehari, kini maksimal 1 ritase per harinya. Adanya kondisi ini, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, mengatakan perlu adanya jalan keluar penanganan sampah. Apalagi, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Mataram rata-rata sudah overload.

“Sekarang ini kondisi ritasenya masih dibatasi. Ini berdampak pada pengangkutan dari TPS ke Kebon Kongok. Itu menimbulkan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan roda tiga seperti kemarin,” katanya.

Ia membeberkan, untuk solusi jangka pendek penanganan sampah di dua daerah yaitu Lombok Barat dan Kota Mataram dengan memperluas lahan di TPA Kebon Kongok seluas 4 are. Dengan adanya penambahan luas lahan ini maka selama sebulan ke depan pembuangan sampah bisa normal kembali.

Untuk pemilahan sampah ini sambung Mohan masih dalam tahap sosialisasi. Selain itu, Pemkot Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram sudah mengembangkan berbagai program penanganan sampah seperti Tempah Dedoro.

Terpisah, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, mengatakan optimalisasi yang ditawarkan oleh Pemprov NTB menjadi salah satu opsi agar TPA Kebon Kongok normal kembali. Beberapa kesepakatan rencananya yaitu optimalisasi dengan penambahan landfill.

“Sudah ada konsep perluasan tadi dibicarakan. Lahan ini diperkirakan bisa selesai sehingga bisa normal kembali untuk bisa melakukan pembuangan sampah sebagaimana biasa,” katanya.

Kepala DInas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Muhammad Busyairi, menambahkan, Pemkab Lobar sudah menyiapkan sekitar Rp1,5 miliar untuk sharing anggaran tersebut. “Untuk Lombok Barat itu besarannya sekitar Rp1,5 miliar, karena total besaran anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan landfill di TPA Kebon Kongok itu sekitar Rp5,2 miliar,” terangnya, Selasa (27/1).

Perluasan lahan ini diklaim mampu memperpanjang masa operasional TPA Kebon Kongok untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan perhitungan teknis berdasarkan volume sampah harian, perluasan lahan itu diprediksi akan mencukupi kebutuhan pembuangan hingga tahun 2028. “Diharapkan akan mampu menampung sampah selama 2 tahun 7 bulan ke depan,” jelas Busyairi.

Perluasan lahan itu bukan satu-satunya solusi permanen. Sebab Busyairi mengungkapkan jika Pemerintah Provinsi saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk menerapkan Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi energi. Selama proses negosiasi dan persiapan teknologi tersebut berjalan, perluasan landfill menjadi langkah darurat yang paling realistis untuk dilakukan.

Selain itu Pemkab Lobar juga sudah menyiapkan langkah maju untuk pengoptimalan pengolahan sampah. Mesin Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang sudah beroperasi di Tempat Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk menjadi langkah serius Pemkab Lobar. Bupati Lobar bahkan berencana menambah dua unit mesin serupa untuk ditempatkan di Kecamatan Kediri dan Gerung.

Meski demikian, Busyairi mengakui bahwa efektivitas mesin pengolah sampah sangat bergantung pada kondisi sampah yang diterima. Masalah klasik yang sering ditemui seperti sampah yang belum terpilah dan kondisi sampah basah, masih menjadi kendala.“Sampah belum terpilah, sehingga butuh waktu untuk diproses oleh tenaga kita di lokasi,’’ ujarnya.

‘’Selain itu, sampahnya basah, sehingga proses pembakaran butuh waktu lebih lama. Kalau sampahnya kering dan sudah terpilah, satu truk itu bisa selesai kurang dari dua jam,” tambahnya.

Pihaknya sangat berharap masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sebab ia sudah membuktikan sampah yang terpilah ketika dimasukan dalam Masaro bisa cepat diproses diolah. “Sudah kita buktikan ketika sampah dari hotel yang sudah dipilah masuk mesin itu begitu cepat diproses,” lanjutnya. (era/her)

Harga Daging Masih Normal

By
ekbisntb.com
-
0
Sri Wahyunida (Ekbis NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram memastikan harga daging sapi di pasar tradisional masih normal. Isu gejolak harga di Pulau Jawa dipastikan tidak berpengaruh. Masyarakat diminta tidak panik, karena stok masih mencukupi.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Jumat (30/1/2026) menerangkan, harga daging sapi segar di pasar tradisional masih normal. Hasil pengecekan di lapangan pedagang menjual kisaran Rp130 ribu-Rp135 ribu per kilogram. Artinya, isu gejolak harga di Pulau Jawa dipastikan tidak mempengaruhi daging sapi di daerah. “Iya, tidak ada pengaruh di sini,” terang Nida.

Pihaknya sempat khawatir tentang isu demo dan mogok peternak sapi di Pulau Jawa. Hal itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap peternak di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Akan tetapi kata Nida, peternak sama sekali tidak terpengaruh, sehingga harga relatif normal.

Ia menegaskan, tingkat konsumsi daging sapi bagi masyarakat tidak terlalu tinggi pada hari biasa. Berbeda halnya apabila momen hari raya keagamaan. “Kalau kita lihat sebagai pembanding masyarakat lebih memilih daging ayam daripada daging sapi. Harganya sangat terjangkau,” ujarnya.

Nida mengingatkan masyarakat tidak perlu panik. Stok daging sapi di pasar tradisional masih terpenuhi. Justru, ia mengkhawatirkan ketersediaan bahan pokok terutama cabai rawit, bawang merah,tomat, dan lain sebagainya, terganggu akibat kondisi cuaca. Hal ini diakui, pasti berpengaruh terhadap lonjak harga.

Ia mencontohkan harga cabai rawit terus mengalami lonjakan dari sebelumnya Rp50 ribu per kilogram menjadi Rp70 ribu perkilogram. “Setiap hari cabai rawit itu naik harganya Rp5 ribu,” sebutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lanjut dia, pihaknya akan menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Tujuannya untuk menekan harga harga serta memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan. “Kita harapan tidak ada gejolak harga, karena kasian masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini,” demikian kata dia. (cem)

Kejahatan Keuangan Digital, Masyarakat NTB Tertipu Rp46 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Sulistyo (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kerugian masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat kejahatan keuangan digital sepanjang tahun 2025 mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB merilis total kerugian akibat penipuan atau scam menembus Rp46 miliar, seiring makin masifnya aktivitas keuangan berbasis digital yang belum diimbangi dengan literasi memadai.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, Jumat, 30 Januari 2026 mengungkapkan, sepanjang 2025 hingga awal 2026, laporan penipuan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan tren yang terus meningkat.

Kota Mataram tercatat sebagai wilayah dengan laporan tertinggi, yakni 912 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp10,3 miliar, disusul oleh Lombok Timur dan Lombok Barat.

“Maraknya kasus ini tidak terlepas dari masih lebarnya jarak antara indeks inklusi keuangan yang sudah mencapai 80,51 persen, dengan indeks literasi keuangan yang baru 66,46 persen. Artinya, masyarakat sudah punya akses ke layanan keuangan digital, tetapi belum sepenuhnya memahami risikonya,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, aktivitas digital memang membawa banyak manfaat seperti kemudahan, efisiensi, dan biaya yang lebih murah dalam berbagai transaksi. Namun di sisi lain, celah kejahatan juga terbuka lebar. Sebagian besar kasus scam di NTB berkaitan dengan transaksi jual beli online, penipuan investasi, hingga penyalahgunaan aplikasi dan data pribadi.

Selain itu, Rudi menyebut korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai swasta, ibu rumah tangga, hingga aparatur sipil negara. Pegawai swasta menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak, karena sering terlibat dalam aktivitas bisnis dan transaksi dengan pihak yang mengaku sebagai supplier atau mitra usaha.

Sebagai langkah pencegahan dan penanganan, OJK bersama Satgas PASTI terus mengoptimalkan peran IASC. Secara nasional, hingga 21 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 aduan dan berhasil memblokir dana korban senilai Rp436,88 miliar.

Rudi menekankan, kecepatan pelaporan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan dana korban. “Dana hasil penipuan biasanya langsung dipindahkan ke beberapa rekening, virtual account, bahkan aset kripto hanya dalam hitungan jam. Karena itu, masyarakat harus segera melapor ke portal iasc.ojk.go.id begitu menyadari menjadi korban,” tegasnya.

Selain melapor ke IASC, korban juga dapat melapor ke OJK NTB, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), maupun bank terkait. Namun seluruh laporan akan tetap terintegrasi di IASC sebagai pusat penanganan nasional.

Satgas PASTI NTB mengidentifikasi sejumlah modus penipuan yang diprediksi masih marak di tahun 2026, antara lain. Love Trap (Love Scam), yakni penipuan berbasis hubungan asmara melalui media sosial. Pelaku membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum akhirnya meminta uang dengan berbagai alasan.

Penipuan melalui grup WhatsApp atau Telegram, biasanya berkedok investasi. Korban diajak bergabung ke grup tertentu dan diminta mengunduh aplikasi dari tautan di luar Play Store atau App Store. Setelah melakukan top up, dana tidak dapat dicairkan.

Penipuan dengan mengaku sebagai pihak tertentu, termasuk mencatut nama lembaga resmi atau lembaga jasa keuangan. Modus ini bertujuan memperoleh data pribadi korban untuk mengakses rekening dan aset keuangan.

Untuk mencegah masyarakat terjerat kejahatan keuangan ilegal, Satgas PASTI NTB mengimbau agar masyarakat selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum berinvestasi atau menggunakan jasa keuangan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengingat tagline pencegahan aktivitas keuangan ilegal.

Ada konsep sederhana yang disebut 3A, yaitu jangan Asal, jangan Abai, dan jangan Abal-abal. “Jangan asal, artinya jangan sembarang menerima telepon atau pesan yang tidak jelas sumbernya. Jangan abai, misalnya langsung mentransfer uang tanpa mengecek kejelasan rekening tujuan. Jangan abal-abal, karena banyak modus palsu seperti phishing yang dirancang agar korban lengah,” demikian Rudi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kejahatan keuangan dengan banyak modus, terutama pada jelang lebaran. (bul)

1...515253...805Page 52 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami