Beranda blog Halaman 51

Bus Gratis Angkutan MotoGP akan Layani Pelabuhan Bangsal, Senggigi, dan Lembar

0
Bus Gratis Angkutan MotoGP akan Layani Pelabuhan Bangsal, Senggigi, dan Lembar
Ervan Anwar (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menambah dukungan transportasi untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2026. Penambahan dilakukan pada layanan bus gratis menuju sejumlah titik penjemputan.


“Kalau Dishub berkaitan dengan shuttle dan rekayasa lalu lintas. Shuttle kita bertambah karena titik penjemputan juga bertambah,” kata Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, Kamis, 24 September 2026.


Menurutnya, titik layanan shuttle dari luar kawasan Mandalika kini bertambah. Selain dari dan ke Pelabuhan Bangsal, disiapkan pula layanan menuju Senggigi dan Pelabuhan Lembar.


Jumlah armada shuttle yang disiapkan untuk melayani wisatawan dari luar kawasan juga meningkat dari sekitar 35 unit menjadi 42 unit. Sementara shuttle di dalam kawasan Mandalika berada dalam kewenangan ITDC, termasuk perencanaan dan pengadaannya.


Ervan memastikan layanan shuttle yang disiapkan pemerintah akan melibatkan armada lokal. Selain menggunakan armada sewaan, Dishub juga memanfaatkan kendaraan milik sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).


Selain shuttle, Dishub NTB juga menyiapkan dukungan transportasi laut selama pelaksanaan MotoGP. Layanan penyeberangan dari Bangsal menuju kawasan Gili akan diperpanjang hingga malam.


Ervan mengatakan, layanan yang biasanya berakhir sekitar sore hari akan diperpanjang selama periode MotoGP 2026 berlangsung. Namun, operasional malam harus menggunakan kapal dan operator yang memiliki peralatan memadai untuk keselamatan pelayaran malam.


“Yang direkomendasikan KUPP dan bandar di Pemenang adalah yang memiliki peralatan memadai untuk operasional malam hari,” ujarnya.
Dishub NTB telah berkoordinasi dengan operator kapal yang dinilai memenuhi persyaratan tersebut. Administrasi dan kesiapan armada masih dalam proses.


Ervan menegaskan, layanan penyeberangan tetap berbayar, hanya saja waktu operasionalnya diperpanjang, agar memudahkan wisatawan dari tiga gili, Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan menonton MotoGP. Sedangkan shuttle bus yang disiapkan pemerintah diberikan secara gratis.


Hingga saat ini terdapat sekitar 66 penerbangan tambahan dan penerbangan nonreguler yang telah teridentifikasi untuk mendukung pergerakan penumpang menuju NTB pada momentum MotoGP tahun ini.


Dishub NTB memperkirakan mobilitas wisatawan dan penonton MotoGP tahun ini akan cukup tinggi seiring tingginya antusiasme terhadap ajang balap dunia ini. apalagi, ada dua pembalap Indonesia yang akan tampil pada kelas lainnya. (bul)

Tunggu Kepastian dari BGN

0
Tunggu Kepastian dari BGN
H. Fathul Gani (EKBIS NTB/bul)


RATUSAN dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah dibangun dan siap beroperasi masih menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini membuat investasi mitra pelaksana yang telah mengeluarkan modal cukup besar belum dapat dimanfaatkan.


Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan dimaksud kepada BGN. Pemda meminta kepastian mengenai status SPPG yang pembangunannya telah selesai, tetapi belum mendapat jadwal operasional.


Menurutnya, jumlah SPPG yang sudah selesai dibangun namun belum beroperasi mencapai sekitar 300 unit. Jika dihitung satu dapur SPPG senilai Rp1 miliar, sudah Rp300 miliar modal yang mandek.


Menurut Asisten I Setda NTB ini, sebagian SPPG bahkan telah mencapai progres 100 persen dan sudah memiliki kepala dapur. Namun, operasionalnya masih tertahan karena kebijakan moratorium atau penataan program MBG di tingkat pusat.


“Bahkan ada yang sudah 100 persen, kepala dapurnya sudah ada, tetapi masih menunggu. Ada juga yang progresnya 20 persen, 40 persen, 60 persen sampai 80 persen,” ujarnya, kemarin.


Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini menyadari, persoalan ini menjadi perhatian karena pembangunan SPPG membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sebagian mitra bahkan menggunakan pembiayaan dari perbankan untuk membangun dapur MBG.


Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diterima, BGN saat ini tengah memprioritaskan peningkatan kualitas layanan, pembenahan data penerima manfaat serta pengoperasian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Setelah prioritas tersebut, pengembangan SPPG akan diarahkan ke wilayah aglomerasi.


Pemprov NTB berharap SPPG yang pembangunannya sudah hampir rampung dapat tetap diakomodasi, dengan menyesuaikan data penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah pusat.


Kepastian ini penting bukan hanya bagi investor, tetapi juga untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan MBG dapat terlayani.


Fathul mencontohkan masih adanya wilayah di NTB yang belum terjangkau layanan MBG. Di sisi lain, masyarakat di sejumlah daerah telah menunjukkan keinginan untuk mendapatkan program tersebut.


Saat ini, katanya, jumlah SPPG yang telah beroperasi di NTB sekitar 800-an unit. Selain 300 unit lainnya yang menunggu kepastian operasional.


Data tersebut masih dapat berubah karena pembaruan dilakukan secara berkala. Pemprov NTB pun terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai kelanjutan SPPG yang telah dibangun. (bul)


355 Ton Tuna NTB Diekspor ke Amerika Serikat

0
355 Ton Tuna NTB Diekspor ke Amerika Serikat
(EKBIS NTB/bul) TUNA - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H. Muslim saat melihat langsung tuna yang siap ekspor PT. HPF

Selong (EKBIS NTB) – Sudah ratusan ton tuna yang mendarat di pelabuhan perikanan Pelabuhan Lombok, Lombok Timur di ekspor ke Amerika Serikat. Ekspor ke negeri Paman Sam konsisten dilakukan sejak tahun 2025 lalu.


Produk perikanan NTB menunjukkan daya saingnya di pasar global. PT High Point Fisheries (HPF), salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Lombok Timur, kembali melakukan ekspor produk tuna ini ke Amerika Serikat pada Senin, 21 September 2026,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Muslim, ST., M.Si mengatakan keberadaan perusahaan pengolahan tuna ini tidak lepas dari besarnya pasokan bahan baku tuna dari NTB.


Menurutnya, sebelum perusahaan pengolahan berdiri di NTB, sebagian besar bahan baku tuna yang diproses perusahaan asal Amerika Serikat di Benoa, Bali, justru berasal dari NTB. Kondisi itu kemudian mendorong investor membangun fasilitas pengolahan lebih dekat dengan sumber bahan baku.


“Karena bahan bakunya dari NTB, mereka membuka perusahaan baru dan melakukan pembebasan lahan di Labuhan Lombok. Sehingga memperpendek proses pengolahannya karena bahan baku sebagian besar ada di NTB,” kata Muslim.


Perusahaan ini mulai dibangun pada 2022 dan memasuki pasar ekspor pada 2025. Tercatat pada tahun pertama ekspor, HPF mengirim 29 kontainer dengan produksi sekitar 597 ton dan nilai produksi Rp54,6 miliar. Hingga 21 September 2026, ekspor kembali mencapai 18 kontainer dengan volume lebih dari 355 ton dan nilai produksi melampaui Rp43,4 miliar.


Produk yang dikirim ke AS berupa tuna sirip kuning beku yang diolah menjadi sejumlah bentuk, di antaranya loin, fillet, saku, cube hand cut, dan ground meat. Pengolahannya mengikuti standar mutu yang dipersyaratkan pasar AS.


Muslim mengatakan bahan baku tuna yang dibongkar di pelabuhan perikanan Labuhan Lombok mayoritas berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 di Samudra Hindia. NTB sendiri memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 573 dan WPP 713.


Dari sisi ekonomi, keberadaan industri pengolahan tersebut memberikan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja. Pada kondisi normal, tenaga kerja yang terserap berada di atas 200 orang dan dapat mencapai sekitar 280 orang saat produksi berada pada puncaknya.

Muslim menyebut investasi tersebut merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) sekaligus bagian dari upaya mendorong hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan di NTB.


Tak berhenti pada tuna, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan hilirisasi komoditas laut lainnya. Muslim menyebut pabrik pengolahan garam di Bima ditargetkan mulai mengirim sedikitnya 200 ton garam olahan per bulan ke pasar di luar daerah pada awal Oktober 2026 ini.


“Artinya hilirisasi sektor kelautan dan perikanan ini tinggal kita genjot,” ujarnya. (bul)

BP3MI NTB Telusuri Korban Perdagangan Orang ke Myanmar

0
BP3MI NTB Telusuri Korban Perdagangan Orang ke Myanmar
(EKBIS NTB/bul) Kadir

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB menelusuri keberadaan Muhamad Yanuar Fikri (26), pemuda asal Karang Kelok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang dikabarkan menjadi korban perdagangan orang dan berada di Myanmar, setelah sebelumnya dijanjikan bekerja di Singapura.


Kepala BP3MI NTB, Kadir, Kamis, 24 September 2026 mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai keberadaan Yanuar dan sedang melakukan penelusuran. Koordinasi juga dilakukan dengan keluarga serta perwakilan Indonesia.


“Sedang kita proses. Sudah kita hubungi juga pihak keluarga, sedang kita koordinasikan juga dengan perwakilan kita,” kata Kadir.
Yanuar sebelumnya berpamitan kepada kedua orang tuanya sekitar sepekan lalu. Kepada keluarga, ia mengaku hendak kembali bekerja di Singapura, sebagaimana pekerjaan yang pernah dijalaninya.


Namun, sekitar pukul 17.00 Wita, Yanuar menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa dirinya justru berada di Myanmar. Ia mengaku berada di kawasan pegunungan dan di bawah lokasi tersebut terdapat tentara yang berjaga.


Kabar itu membuat keluarga panik. Ayah Yanuar, Herman melaporkan kasus ini ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB). Dalam laporannya, Herman menyampaikan anaknya dapat dipulangkan ke Indonesia dengan syarat keluarga membayar Rp70 juta kepada seorang manajer.


“Manajer minta tebusan Rp70 juta,” ujar Herman.
Keluarga mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Mereka kemudian mencari bantuan agar keberadaan dan keselamatan Yanuar dapat dipastikan serta ada upaya pemulangan ke Lombok.


Persoalan tersebut telah dilaporkan keluarga ke Unit PPA Polda NTB. Keluarga juga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk DPRD NTB, dan Pemprov NTB.


Keluarga berharap pemerintah dapat segera memastikan kondisi Yanuar dan membuka akses pemulangan jika keberadaannya telah berhasil dipastikan. (bul)

Kasus PMI Nonprosudural di NTB Meningkat, Jadi Atensi Komisi IX DPR RI

0
Kasus PMI Nonprosudural di NTB Meningkat, Jadi Atensi Komisi IX DPR RI
TINJAU - Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar saat meninjau stakeholder di pemerintah daerah terkait pengiriman PMI non Prosudural (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Pasalnya NTB merupakan salah satu provinsi pengiriman PMI terbesar di Indonesia, namun tidak semua berangkat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain memastikan para calon PMI berangkat sesuai prosedur, dalam lawatan kali rombongan juga melihat pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi keluarga PMI.

Anggota Komisi IX DPR RI yang juga dari Dapil NTB, Muazzim Akbar mengatakan pelaku UMKM merupakan keluarga dari PMI yang meninggal dunia dan mendapat santunan.

“Mereka keluarga PMI yang ditinggal meninggal dapat santunan Rp100 juta atau Rp82 juta dilatih oleh Jamsostek Indonesia,” kata Muazzim pada Kamis (24/9).

Tingginya pemulangan PMI nonprosedural ini tidak semata-mata karena banyak kasus, tapi juga bisa akibat sistem pendeteksian bekerja yang semakin baik.

Karena itu Muazzim senantiasa mengimbau agar masyarakat NTB selalu mematuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri. Baik sebelum pemberangkatan maupun setelah penempatan.

Sementara itu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan koordinasi dengan para wakil rakyat di Senayan tersebut fokus pada pembahasan bagaimana mengurangi PMI nonprosedural.

“Kalau kasus pemulangan nonprosedural tahun lalu itu mencapai 2.000 kasus,” kata Iqbal.

Namun Iqbal mengatakan tingginya pemulangan PMI nonprosedural ini tidak semata-mata karena banyak kasus, bisa juga akibat sistem pendeteksian bekerja semakin baik.

“Inilah yang terus dicarikan solusi pemerintah daerah dalam rangka menekan pemberangkatan PMI nonprosedural,” pungkasnya. (ndi)

844 RTLH di Mataram Ditargetkan Rampung Desember 2026

0
844 RTLH di Mataram Ditargetkan Rampung Desember 2026
(EKBIS NTB/pan) Muhammad Nazaruddin Fikri

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram mencatat sebanyak 600 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram telah selesai dipugar dari total 844 unit yang menjadi sasaran penanganan pada 2026. Program tersebut tersebar di 50 kelurahan di Kota Mataram.

Bantuan perbaikan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), dengan total anggaran sekitar Rp16,880 miliar. Setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi minimal Rp20 juta per unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan masih terdapat 244 unit RTLH yang dalam proses pengerjaan. Seluruhnya ditargetkan rampung hingga Desember 2026.

“Seluruh pekerjaan program RTLH untuk 844 unit sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kami hanya sebagai penyedia data sasaran,” ujarnya, Kamis (24/9).

Fikri menjelaskan, pada awalnya alokasi penanganan RTLH di Kota Mataram melalui BP3KP sebanyak 764 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian mendapat tambahan 80 unit sehingga total sasaran menjadi 844 unit.

Dengan tambahan tersebut, pihaknya menargetkan seluruh pengerjaan RTLH dapat diselesaikan pada pertengahan Desember 2026.

Menurut Fikri, program RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Perbaikan dilakukan terhadap sejumlah bagian rumah, seperti atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas sanitasi dan akses air bersih.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program tersebut juga menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Program RTLH diharapkan mendukung kebijakan pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan data terakhir Disperkim Kota Mataram, jumlah RTLH di daerah tersebut masih mencapai sekitar 13.000 unit. Data tersebut termasuk rumah yang perlu mendapat penanganan terkait ketahanan struktur pascagempa 2018.

Karena itu, Pemerintah Kota Mataram secara bertahap terus melakukan penanganan RTLH setiap tahun melalui intervensi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Disperkim. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Mataram dalam mewujudkan kota yang lebih berketahanan terhadap bencana.

Selain program tersebut, Pemkot Mataram juga mendapat tambahan kuota penanganan 300 unit RTLH dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bantuan tersebut diperoleh setelah Pemkot Mataram mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam penanganan RTLH.

“Kemarin dari Kemendagri dapat lagi 300 unit, dan saat ini kami masih membahas untuk sasarannya,” pungkasnya. (pan)

New Honda Stylo 160 Tampil Lebih Fashionable dengan Pilihan Warna Baru

0

Jakarta (Ekbis NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran pada skutik premium fashionable andalannya, New Honda Stylo 160. Melalui peluncuran varian warna baru Glam Grey dan Royal Violet, skutik bergaya retro ini siap mencuri perhatian untuk menemani mobilitas harian maupun gaya akhir pekan penggunanya.

Pilihan warna baru Royal Violet disematkan pada tipe ABS, melengkapi jajaran warna sebelumnya seperti Royal Blue, Royal Brown, dan Royal Green, yang semakin memperkuat kesan mewah. Sementara itu, warna Glam Grey hadir melengkapi varian CBS yang sebelumnya telah diisi oleh pilihan warna Glam Black, Glam Beige, dan Glam White.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengungkapkan bahwa penyegaran warna ini merupakan jawaban bagi konsumen yang ingin tampil lebih percaya diri dan bangga dalam gaya berkendara.

“Kami harap warna terbaru pada New Honda Stylo 160 ini mampu menghadirkan sensasi premium fashionable, sehingga semakin membanggakan dan siap menjadi pusat perhatian. Kehadiran warna terbaru ini juga dilengkapi performa mesin powerful untuk mendukung aktivitas produktif harian penggunanya,” ujar Octa.

Performa Tangguh dan Fitur Modern

Kental dengan nuansa klasik modern berpenampilan retro, New Honda Stylo 160 dibekali mesin berkapasitas besar di kelasnya, yakni 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) berpendingin cairan. Dapur pacu ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum 13,8 Nm/7.000 rpm, memberikan pengalaman berkendara yang responsif dan optimal.

Dari sisi fungsionalitas, skutik ini didukung kapasitas tangki bahan bakar 5 liter dan ruang penyimpanan bagasi sebesar 16,5 liter. Kenyamanan berkendara juga ditunjang oleh pencahayaan penuh berteknologi LED, lampu belakang beraksen smoke, serta lampu sein yang menyatu pada bodi depan.

Fitur pendukung lainnya meliputi rak depan, rak tengah dengan penutup, soket pengisian daya jenis USB Type-A, hingga sistem keamanan canggih Honda Smart Key System.

Varian dan Harga OTR DKI Jakarta

New Honda Stylo 160 dipasarkan dalam dua tipe utama—ABS dan CBS—dengan total sembilan pilihan warna:

  • Tipe CBS (Glam Beige, Glam Black, Glam White, dan warna baru Glam Grey): Rp 29.695.000
  • Tipe ABS (Royal Blue, Royal Brown, Royal Green, dan warna baru Royal Violet): Rp 32.686.000
  • Tipe ABS Special (Special Burgundy): Rp 34.286.000

Secangkir Kopi Sejuta Mimpi, Safety Riding Dikemas Interaktif di Universitas Gunung Rinjani

0

Lombok Timur (Ekbis NTB) — Edukasi keselamatan berkendara dikemas secara kreatif melalui seminar safety riding bertajuk “Secangkir Kopi Sejuta Mimpi” di Universitas Gunung Rinjani (UGR), Lombok Timur, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula UGR ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Gunung Rinjani, Dr. Basri Mulyani, S.H., M.H. Kehadiran pimpinan kampus menegaskan komitmen institusi dalam membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda pengguna jalan.

Sebagai simbol sinergi dalam menumbuhkan budaya keselamatan di lingkungan kampus, acara ini diisi dengan penyerahan plakat penghargaan kepada pihak UGR atas dukungan dan kolaborasinya.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber lintas sektor:

  • Satria Wiman Jaya (Safety Riding Instructor Astra Motor NTB)
  • Iptu Evi Dwi Puspa, S.H. (Kanit Kamsel Satlantas Polres Lombok Timur) — Catatan redaksi: Pangkat disesuaikan standar jurnalistik.
  • Ahmad Khairy Yulianto (Owner Bale Coffee Sembalun)

Kopi, Kewaspadaan, dan Etika Berkendara

Mengusung konsep talkshow interaktif, para narasumber menghindari metode ceramah satu arah. Peserta diajak aktif berdiskusi, menjawab kuis, dan berbagi pengalaman sehari-hari di jalan raya.

Dalam sesi utama, Satria Wiman Jaya membedah relevansi antara konsep “berkendara happy” dan budaya minum kopi. Ia menjelaskan, kafein pada kopi memang membantu menaikkan kewaspadaan dan menunda kantuk. Namun, kopi bukan pengganti istirahat yang ideal bagi pengendara lelah.

“Kopi bukan pengganti istirahat. Jika kantuk menyerang, pengendara wajib berhenti di tempat aman dan beristirahat,” tegas Satria, menyelaraskannya dengan semangat kampanye #Cari_Aman.

Dari sudut pandang penegak hukum, Evi Dwi Puspa menekankan pentingnya etika berlalu lintas. Menurutnya, keselamatan bukan sekadar mahir mengendarai motor, melainkan bagaimana menghargai hak pengguna jalan lain dan taat hukum.

Sementara itu, Ahmad Khairy Yulianto memberikan perspektif unik melalui “7 Prinsip Kopi”. Ia memaparkan bahwa kopi bukan sekadar minuman, melainkan sebuah proses, pengalaman, dan medium kreativitas dalam mewujudkan mimpi.

Ditutup dengan Ngopi Bareng

Suasana seminar semakin meriah saat sesi kuis interaktif digelar. Mahasiswa yang aktif dan berhasil menjawab pertanyaan seputar materi berhak membawa pulang berbagai hadiah menarik.

Sebagai penutup, seluruh peserta menikmati sajian kopi gratis sesuai tajuk acara, “Secangkir Kopi Sejuta Mimpi”. Momen santai ini sekaligus mempererat keakraban antara mahasiswa, narasumber, dan panitia penyelenggara.

Kolaborasi unik antara dunia pendidikan, kepolisian, instruktur keselamatan, dan pelaku usaha kopi lokal ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran serta kepedulian berlalu lintas yang lebih mendalam bagi mahasiswa UGR. (r/fan)

Bus Gratis Angkutan MotoGP akan Layani Pelabuhan Bangsal, Senggigi dan Lembar

0
Bus Gratis Angkutan MotoGP akan Layani Pelabuhan Bangsal, Senggigi dan Lembar
Ervan Anwar


Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menambah dukungan transportasi untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2026. Penambahan dilakukan pada layanan bus gratis menuju sejumlah titik penjemputan.


“Kalau Dishub berkaitan dengan shuttle dan rekayasa lalu lintas. Shuttle kita bertambah karena titik penjemputan juga bertambah,” kata Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, Kamis, 24 September 2026.
Menurutnya, titik layanan shuttle dari luar kawasan Mandalika kini bertambah. Selain dari dan ke Pelabuhan Bangsal, disiapkan pula layanan menuju Senggigi dan Pelabuhan Lembar.


Jumlah armada shuttle yang disiapkan untuk melayani wisatawan dari luar kawasan juga meningkat dari sekitar 35 unit menjadi 42 unit. Sementara shuttle di dalam kawasan Mandalika berada dalam kewenangan ITDC, termasuk perencanaan dan pengadaannya.


Ervan memastikan layanan shuttle yang disiapkan pemerintah akan melibatkan armada lokal. Selain menggunakan armada sewaan, Dishub juga memanfaatkan kendaraan milik sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).


Selain shuttle, Dishub NTB juga menyiapkan dukungan transportasi laut selama pelaksanaan MotoGP. Layanan penyeberangan dari Bangsal menuju kawasan Gili akan diperpanjang hingga malam.


Ervan mengatakan, layanan yang biasanya berakhir sekitar sore hari akan diperpanjang selama periode MotoGP 2026 berlangsung. Namun, operasional malam harus menggunakan kapal dan operator yang memiliki peralatan memadai untuk keselamatan pelayaran malam.


“Yang direkomendasikan KUPP dan bandar di Pemenang adalah yang memiliki peralatan memadai untuk operasional malam hari,” ujarnya.


Dishub NTB telah berkoordinasi dengan operator kapal yang dinilai memenuhi persyaratan tersebut. Administrasi dan kesiapan armada masih dalam proses.


Ervan menegaskan, layanan penyeberangan tetap berbayar, hanya saja waktu operasionalnya diperpanjang, agar memudahkan wisatawan dari tiga gili, Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan menonton MotoGP. Sedangkan shuttle bus yang disiapkan pemerintah diberikan secara gratis.


Hingga saat ini terdapat sekitar 66 penerbangan tambahan dan penerbangan nonreguler yang telah teridentifikasi untuk mendukung pergerakan penumpang menuju NTB pada momentum MotoGP tahun ini..
Dishub NTB memperkirakan mobilitas wisatawan dan penonton MotoGP tahun ini akan cukup tinggi seiring tingginya antusiasme terhadap ajang balap dunia ini. apalagi, ada dua pembalap Indonesia yang akan tampil pada kelas lainnya.(bul)

355 Ton Tuna NTB Sudah Diekspor ke Amerika Serikat

0
KUA PPAS APBD-P 2026, Estimasi Pendapatan Lotim Naik Rp97 Miliar
(EKBIS NTB/ist) PENANDATANGANAN - Penandatanganan Nota Kesepakatan eksekutif dan legislatif Lotim tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2026, Jumat (25/9/2026).


Selong (Suara NTB) – Sudah ratusan ton tuna yang mendarat di pelabuhan perikanan Pelabuhan Lombok, Lombok Timur di ekspor ke Amerika Serikat. Ekspor ke negeri Paman Sam konsisten dilakukan sejak tahun 2025 lalu.


Produk perikanan NTB menunjukkan daya saingnya di pasar global. PT High Point Fisheries (HPF), salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Lombok Timur, kembali melakukan ekspor produk tuna ini ke Amerika Serikat pada Senin, 21 September 2026,


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Muslim,ST.,M.Si mengatakan keberadaan perusahaan pengolahan tuna ini tidak lepas dari besarnya pasokan bahan baku tuna dari NTB.


Menurutnya, sebelum perusahaan pengolahan berdiri di NTB, sebagian besar bahan baku tuna yang diproses perusahaan asal Amerika Serikat di Benoa, Bali, justru berasal dari NTB. Kondisi itu kemudian mendorong investor membangun fasilitas pengolahan lebih dekat dengan sumber bahan baku.


“Karena bahan bakunya dari NTB, mereka membuka perusahaan baru dan melakukan pembebasan lahan di Labuhan Lombok. Sehingga memperpendek proses pengolahannya karena bahan baku sebagian besar ada di NTB,” kata Muslim.


Perusahaan ini mulai dibangun pada 2022 dan memasuki pasar ekspor pada 2025. Tercatat pada tahun pertama ekspor, HPF mengirim 29 kontainer dengan produksi sekitar 597 ton dan nilai produksi Rp54,6 miliar. Hingga 21 September 2026, ekspor kembali mencapai 18 kontainer dengan volume lebih dari 355 ton dan nilai produksi melampaui Rp43,4 miliar.


Produk yang dikirim ke AS berupa tuna sirip kuning beku yang diolah menjadi sejumlah bentuk, di antaranya loin, fillet, saku, cube hand cut, dan ground meat. Pengolahannya mengikuti standar mutu yang dipersyaratkan pasar AS.


Muslim mengatakan bahan baku tuna yang dibongkar di pelabuhan perikanan Labuhan Lombok mayoritas berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 di Samudra Hindia. NTB sendiri memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 573 dan WPP 713.


Dari sisi ekonomi, keberadaan industri pengolahan tersebut memberikan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja. Pada kondisi normal, tenaga kerja yang terserap berada di atas 200 orang dan dapat mencapai sekitar 280 orang saat produksi berada pada puncaknya. Muslim menyebut investasi tersebut merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) sekaligus bagian dari upaya mendorong hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan di NTB.


Tak berhenti pada tuna, pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan hilirisasi komoditas laut lainnya. Muslim menyebut pabrik pengolahan garam di Bima ditargetkan mulai mengirim sedikitnya 200 ton garam olahan per bulan ke pasar di luar daerah pada awal Oktober 2026 ini.
“Artinya hilirisasi sektor kelautan dan perikanan ini tinggal kita genjot,” ujarnya.


DKP NTB juga tengah menjajaki pembangunan fasilitas cold storage untuk komoditas udang. Lokasinya direncanakan di Lombok Timur, dengan Sumbawa sebagai salah satu alternatif.


Pengembangan industri pengolahan ini dinilai penting agar komoditas perikanan NTB tidak berhenti sebagai bahan baku. Produk diolah di daerah sebelum dipasarkan, sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi yang tercipta dapat lebih banyak dinikmati daerah.(bul)