Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 51

Pembiayaan Multifinance NTB Tumbuh Jadi Rp5,3 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Pembiayaan Multifinance NTB Tumbuh Jadi Rp5,3 Triliun
Iwan Hermawan (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kinerja industri multifinance di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Di tengah tantangan ekonomi, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) justru mengalami penurunan, seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) NTB, Iwan Hermawan, mengungkapkan bahwa NPL multifinance di NTB pada 2024 tercatat sebesar 2,34 persen, kemudian turun menjadi 2,12 persen pada 2025. Penurunan ini setara 0,22 persen, baik secara unit maupun nilai pembiayaan.

“Secara persentase NPL turun. Ini menunjukkan kualitas pembiayaan membaik,” kata Iwan,Minggu, 1 Februari 2026.

Berdasarkan data APPI NTB, total pembiayaan multifinance di NTB pada 2024 mencapai Rp5,1 triliun, dengan nilai kredit bermasalah (NPF) sekitar Rp119 miliar atau 2,3 persen. Sementara pada 2025, pembiayaan meningkat menjadi Rp5,3 triliun, sedangkan nilai NPF turun menjadi Rp114 miliar atau sekitar 2,1 persen.

Capaian tersebut berasal dari aktivitas 36 cabang perusahaan multifinance yang beroperasi di NTB.

Menurut Iwan, penurunan NPL ini terjadi meskipun perusahaan pembiayaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Kalau selektif sudah pasti, tapi di sisi lain kami juga harus tumbuh untuk mendukung perekonomian daerah,” ujarnya.

Memasuki 2026, APPI NTB memandang prospek industri multifinance masih sangat positif. NTB dinilai menjadi salah satu wilayah fokus pertumbuhan pembiayaan, khususnya di kawasan Indonesia timur.

“Sebagian besar multifinance masih fokus ekspansi di Indonesia timur, terutama NTB. Kami optimistis karena tiga tahun berturut-turut pembiayaan terus tumbuh,” jelasnya.

Iwan menambahkan, pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian serta berbagai program pemerintah yang membuka peluang kerja baru. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Program-program pemerintah ini membuat masyarakat mulai memiliki pekerjaan yang lebih tetap, sehingga kemampuan bayar meningkat dan berdampak positif ke pembiayaan,” katanya.

Dengan tren pembiayaan yang terus tumbuh dan risiko kredit yang terkendali, APPI NTB optimistis industri multifinance tetap menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi daerah di tahun 2026. (bul)

ITDC Pentaskan Budaya Lokal di Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
ITDC Pentaskan Budaya Lokal di Mandalika
Mandalika Art Performance. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – ITDC selaku pengelola KEK Mandalika menyuguhkan sebuah pengalaman baru kepada wisatawan dan masyarakat, dengan menggelar Mandalika Art Performance, sebuah atraksi seni budaya yang diadakan di panggung Bazaar Mandalika akhir pekan kemarin.

Mandalika Art Performance menampilkan beragam pertunjukan seni khas Lombok. Mulai dari Tari Gandrung, Tari Beriuk Tinjal, Gending Sasak, Cilokak Ensemble, hingga Tari Gendang dan Peresean yang jadi daya tarik bagi wisatawan.

PGS. General Manager The Mandalika, Agus Setiawan menyebut, pergelaran Mandalika Art Performance menjadi bentuk uji coba aktivasi kawasan berbasis budaya, dan sekaligus sebagai pijakan awal dalam memperkaya pengalaman berwisata di Mandalika, yang tak cuma menyajikan pesona keindahan alam dan event olahraga saja, tetapi juga melalui kekayaan seni budaya masyarakat Sasak.

“Ini adalah langkah awal dari upaya kami menghadirkan pengalaman budaya yang lebih hidup di kawasan The Mandalika. Kami ingin melihat bagaimana aktivasi berbasis seni dan budaya ini dapat menarik wisatawan, menghidupkan area Bazaar Mandalika, sekaligus memberi ruang bagi pelaku seni lokal untuk tampil,” ujarnya.

Pertunjukan ini melibatkan sejumlah komunitas dan pelaku budaya dari Desa Kuta, termasuk sanggar seni lokal, Karang Taruna, serta anak-anak Mandalika Child Learning Center (MCLC). Anak-anak binaan ITDC tersebut difasilitasi mengikuti pelatihan tari bersama sanggar lokal sebelum tampil di acara ini. Keterlibatan mereka menghadirkan nuansa yang lebih autentik sekaligus mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Sasak.

Dalam perspektif ESG ITDC, Mandalika Art Performance mencerminkan praktik Cultural Guardianship, yaitu pendekatan pengembangan kawasan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus penggerak nilai-nilai budaya. Melalui pelibatan sanggar lokal, Karang Taruna, hingga anak-anak Mandalika Child Learning Center (MCLC), ITDC memastikan bahwa pembangunan pariwisata di The Mandalika berjalan inklusif, berkelanjutan, serta berakar pada kearifan lokal—selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami berharap penyelenggaraan Mandalika Art Performance dapat menjadi momentum bagi The Mandalika untuk menampilkan identitas kawasan yang lebih beragam serta memperkuat peran budaya sebagai bagian penting dari pengalaman wisata yang kami tawarkan kepada publik,” demikian Agus. (bul)

Gubernur NTB Berpesan, CPMI Harus Jaga Nama Baik Daerah dan Bangsa

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB Berpesan, CPMI Harus Jaga Nama Baik Daerah dan Bangsa
Asisten I Setda NTB, H. Fathul Gani, M. Si (kiri) dan Owner PT. Tekad, H. Madon (kanan) melepas pemberangkatan 100 pekerja NTB ke Malaysia. (suarantb.com/bul)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia Barat. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah dan bangsa, bekerja keras, disiplin, serta menjadi pribadi yang sukses demi masa depan keluarga dan daerah.

Pesan Gubernur disampaikan oleh Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, saat melepas 100 CPMI yang diberangkatkan oleh PT Tekad Jaya Abadi di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Pesan gubernur yang lain, sebagaimana disampaikannya adalah , agar CPMI menjunjung tinggi disiplin, etos kerja, dan profesionalisme; mematuhi hukum dan peraturan di negara penempatan serta kontrak kerja; menjaga sikap, perilaku, dan integritas; memanfaatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman; serta tidak ragu berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah apabila menghadapi permasalahan.

“Berangkat ke luar negeri bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk membangun masa depan keluarga dan ikut berkontribusi pada NTB yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tegasnya.

Fathul Gani mengatakan, pelepasan CPMI ini memiliki makna strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah “NTB Makmur Mendunia”.

“Para pekerja migran Indonesia adalah aset daerah dan bangsa, sekaligus duta NTB di kancah internasional. Mereka tidak hanya membawa harapan keluarga, tetapi juga membawa nama baik NTB dan Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap CPMI berangkat secara legal, aman, terlatih, bermartabat, dan terlindungi, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Owner PT Tekad Jaya Abadi, H. Muhammadon, menjelaskan, seluruh CPMI yang diberangkatkan ditempatkan di sektor perkebunan di Malaysia Barat. Hingga awal 2026, PT Tekad Jaya Abadi telah memberangkatkan sekitar 500 CPMI asal NTB sejak kembali dibukanya penempatan tenaga kerja ke Malaysia.

“Sejak dibuka kembali penempatan ke Malaysia, kami sudah memberangkatkan sekitar 500 orang,” ujarnya.

H. Muhammadon menegaskan bahwa peluang kerja ke Malaysia masih terbuka luas, khususnya melalui jalur resmi. Proses pendaftaran dilakukan tanpa pungutan biaya, sesuai ketentuan pemerintah.

“Ini gratis, tidak ada biaya. Ada sekitar 10 jenis pekerjaan yang memang tidak boleh dipungut biaya, seperti pemetik buah, pengangkut buah, sopir, pemanen, hingga pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Diharapkan para pekerja migran yang berangkat ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari sumber daya manusia NTB yang mendunia dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. (bul)

Awasi Pembangunan KMP

By
ekbisntb.com
-
0
Awasi Pembangunan KMP
Muhammad Agus (suarantb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, memastikan progres pembangunan kantor dan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di Lingkungan Babakan Kebon terus berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, pembangunan telah memasuki tahap pengerjaan pondasi sebagai fondasi awal berdirinya fasilitas ekonomi kerakyatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pihak kelurahan berperan aktif melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan bersama Babinsa. Selain itu, pembangunan KMP juga melibatkan partisipasi masyarakat setempat sebagai tenaga pendukung, sehingga proses pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.

Lurah Babakan, Muhammad Agus, menjelaskan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan KMP difokuskan pada fungsi pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala bersama Babinsa untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan di lapangan. “Saat ini struktur bangunan sudah mulai masuk tahap pengerjaan pondasi,” ujarnya, Minggu, 1 Februari 2026.

Meski pelaksana utama pembangunan ditangani pihak perusahaan, Agus menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sekitar tetap menjadi perhatian. Warga setempat dilibatkan sebagai tenaga pendukung atau pembantu pekerja, baik dalam pekerjaan non-teknis maupun tugas penunjang lainnya.

Menurutnya, pelibatan warga lokal merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program nasional, tetapi juga turut merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Selain itu, keikutsertaan warga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas koperasi yang nantinya akan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Kelurahan Babakan.

“Kami bisa mengusulkan pelibatan warga setempat, misalnya sebagai penjaga lokasi atau pembantu tukang. Dengan begitu, masyarakat ikut terlibat dan merasa memiliki koperasi ini,” jelas Agus.

Ia menambahkan, kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Babakan dibangun di atas lahan seluas 10 are yang merupakan aset pemerintah. Lokasi pembangunan berada di Lingkungan Babakan Kebon dan dinilai sangat strategis karena mudah diakses masyarakat serta berada di kawasan yang mendukung aktivitas ekonomi warga.

Pembangunan KMP ini, lanjut Agus, baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari TNI selaku penanggung jawab kegiatan. Persetujuan tersebut diberikan menyusul peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Wali Kota Mataram bersama Sekretaris Daerah beberapa waktu lalu, guna memastikan kesiapan lokasi dan kelayakan pembangunan.

Sementara itu, pendanaan pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya bersumber dari PT Agrinas Nusantara Palma. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Babakan. (pan)

PAD Peternakan Mataram Melonjak, Target 2026 Dinaikkan

By
ekbisntb.com
-
0
PAD Peternakan Mataram Melonjak, Target 2026 Dinaikkan
Sejumlah peternak menurunkan sapi di Pasar Selagalas yang dipotret beberapa waktu lalu. PAD sektor Peternakan Mataram Melonjak, Target 2026. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi peternakan pada tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun, total PAD yang berhasil dihimpun mencapai Rp634,5 juta atau setara 169,22 persen dari target Rp375 juta. Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif sektor peternakan sebagai salah satu penopang pendapatan daerah.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Johari, mengungkapkan bahwa keberhasilan melampaui target PAD tersebut berasal dari dua jenis retribusi utama yang dikelola Distan, yakni retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak dan retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH). “Dari dua jenis sumber retribusi tersebut, realisasinya melampaui target yang telah kami tetapkan pada tahun 2025,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).

Ia merinci, retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak menjadi penyumbang tertinggi. Dari target sebesar Rp100 juta, realisasi pendapatan mencapai Rp262,2 juta atau sekitar 262,29 persen. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas transaksi ternak serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelelangan yang tersedia.

Sementara itu, retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan juga mencatat kinerja positif. Dari target Rp275 juta, pendapatan yang berhasil dihimpun mencapai Rp372 juta atau sekitar 135 persen. Capaian ini sejalan dengan tingginya kebutuhan pemotongan ternak, terutama sapi, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya.

Dengan hasil tersebut, Dinas Pertanian Kota Mataram menetapkan peningkatan target retribusi pada tahun 2026. Untuk retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak, target dinaikkan dua kali lipat dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan target retribusi pelayanan RPH ditingkatkan menjadi Rp300 juta dari sebelumnya Rp275 juta.

Kendati target retribusi dinaikkan, Johari menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyesuaian tarif layanan. Menurutnya, kenaikan target lebih diarahkan pada optimalisasi layanan dan peningkatan volume aktivitas, bukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

“Untuk tarif pemotongan ternak di RPH masih tetap, yakni Rp25 ribu per ekor untuk ternak jantan dan Rp30 ribu per ekor untuk ternak betina,” jelas Johari yang juga mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.

Ia menambahkan, perbedaan tarif pemotongan ternak betina diberlakukan sebagai bentuk kebijakan pengendalian, mengingat adanya pembatasan pemotongan ternak betina produktif guna menjaga keberlangsungan populasi ternak di daerah.

Saat ini, layanan Rumah Potong Hewan di Kota Mataram tersedia di dua lokasi, yakni RPH Majeluk di Jalan Transmigrasi, Kelurahan Pejanggik, serta RPH di Lingkungan Gubuk Mamben, Kelurahan Pagesangan. Dari dua lokasi tersebut, rata-rata jumlah pemotongan mencapai sekitar 50 ekor sapi per hari.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram berharap, capaian PAD yang positif dari sektor peternakan ini dapat terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui perbaikan layanan, pengawasan kesehatan hewan, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Dengan demikian, sektor peternakan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga mendukung ketersediaan pangan hewani yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. (pan)

Dorong Penataan PKL Humanis dan Preventif

By
ekbisntb.com
-
0
Dorong Penataan PKL Humanis dan Preventif
Irawan Aprianto (Suara NTB/dok)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST, menekankan pentingnya penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan secara menyeluruh, humanis, dan preventif, tidak hanya terfokus pada titik-titik tertentu di Kota Mataram.

Menurut Irawan, penataan PKL harus mempertimbangkan keseimbangan antara ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Ia menilai, keberadaan PKL tidak bisa sepenuhnya disalahkan, namun tetap perlu diatur agar tidak mengganggu fungsi ruang publik dan keselamatan pengguna jalan.

“Penataan ini harus mengedepankan sisi humanis dan aspek ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga tetap memperhatikan ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas. Jadi harus dicari jalan tengahnya,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu (1/2/2026).

Irawan menjelaskan, salah satu solusi yang dapat ditempuh pemerintah adalah menyediakan lokasi alternatif yang strategis dan difasilitasi bagi PKL yang terdampak penertiban. Menurutnya, pemindahan PKL harus disertai solusi konkret agar tidak mematikan sumber penghidupan pedagang.

Ia juga mengkritisi pola penanganan PKL yang selama ini dinilai reaktif. Pemerintah Kota Mataram disebut kerap bertindak setelah kawasan terlanjur dipenuhi pedagang dan menimbulkan persoalan.

“Harusnya pemerintah bersikap proaktif. Ketika ada lokasi yang dilarang untuk berdagang, jangan ditunggu sampai penuh dulu. Begitu ada satu dua pedagang, langsung diarahkan. Jangan seperti pemadam kebakaran,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Lebih lanjut, Irawan menekankan pentingnya pendekatan preventif, antara lain dengan penetapan zonasi yang jelas, pemasangan rambu larangan, serta pengawasan rutin oleh dinas terkait dan Satpol PP. Dengan langkah tersebut, potensi konflik dan penertiban mendadak dapat diminimalkan.

Terkait rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) penataan PKL dan penerbitan Surat Keputusan (SK) zonasi oleh Wali Kota Mataram, Irawan menegaskan perlunya kajian mendalam terlebih dahulu, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun tata ruang.

“Harus ada kajian menyeluruh. Jangan sampai SK zonasi itu justru merugikan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pembentukan Satgas tidak sekadar mengulang pola lama yang dinilai belum optimal. Evaluasi terhadap kinerja Satgas sebelumnya, termasuk aparat pelaksana, perlu dilakukan agar kebijakan baru benar-benar efektif.

Selain itu, Komisi II DPRD Kota Mataram mendorong adanya pendataan PKL yang akurat dan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan data lama. Pendataan ini dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan penataan yang adil dan berkelanjutan.

“Harapannya ke depan penataan PKL dilakukan secara proaktif dan preventif. Jangan menunggu masalah membesar dulu baru ditangani,” pungkasnya. (fit)

BPS NTB akan Ungkap Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaru

By
ekbisntb.com
-
0
BPS NTB akan Ungkap Angka Kemiskinan Ekstrem Terbaru
Wahyudin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merilis angka terbaru kemiskinan ekstrem di daerah ini. Data resmi tersebut dijadwalkan diumumkan pada 5 Februari 2026, seiring rampungnya proses verifikasi dan validasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala BPS NTB, Wahyudin, MM, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,04 persen. Berbagai program intervensi telah disiapkan, salah satunya melalui Program Desa Berdaya Transformatif yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

“Semua tetap berupaya supaya terjadi penurunan kemiskinan ekstrem. Data terakhir masih di angka 2,04 persen, dan ini yang sedang diupayakan Pak Gubernur melalui program Desa Berdaya, khususnya Desa Berdaya Transformatif,” ujar Wahyudin.

Pada tahun 2026, program Desa Berdaya ini diketahuinya akan menyasar 40 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dari lokasi tersebut, sekitar 7.250 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem akan menjadi sasaran utama pendampingan dan pemberdayaan.

“Targetnya jelas, diupayakan pada 2027 masyarakat yang disasar ini sudah keluar dari kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, program Desa Berdaya Transformatif sebagaimana diketahui, tidak hanya berhenti pada bantuan sosial, tetapi difokuskan pada penguatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah akan membantu warga miskin ekstrem agar mampu berproduksi dan menjalankan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

“Masyarakat akan dibina oleh pendamping desa selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Sehingga masyarakat yang didampingi harus benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, itu yang diupayakan,” katanya.

Selain 40 desa pada 2026, pemerintah juga telah menyiapkan program lanjutan pada 2027 yang akan menyasar sekitar 33 desa tambahan. Penentuan sasaran dilakukan menggunakan data terbaru DTSEN yang saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan.

“Kami pastikan data yang digunakan benar-benar tepat sasaran, bersama dengan 144 pendamping desa yang bertugas di 40 desa pada tahap awal,” ujarnya.

Wahyudin juga menjelaskan, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem, Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak. Sementara dari sisi persentase, Kabupaten Lombok Utara tercatat paling tinggi. (bul)

TPP ASN Lingkup Pemprov NTB Rp200 Miliar Belum Cair

By
ekbisntb.com
-
0
TPP ASN Lingkup Pemprov NTB Rp200 Miliar Belum Cair
Ilustrasi uang (Suara NTB/artificial intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Hingga akhir Januari 2026, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemprov NTB belum juga cair. Lambannya proses pencairan ini dikarenakan belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim memastikan kesiapan anggaran untuk TPP pegawai. Pemprov NTB telah menganggarkan sekitar Rp200 miliar untuk TPP. Angka tersebut sama dengan APBD 2025.

“Tetap seperti tahun sebelumnya. Sekitar Rp200 miliar,” katanya pekan kemarin.

Menurutnya, anggaran TPP Rp 200 miliar itu dialokasikan untuk satu tahun penuh. Proses pembayaran TPP dilakukan melalui Biro Organisasi Setda NTB, sementara BKAD hanya berperan sebagai bendahara atau juru bayar.

“Yang jelas, TPP tidak ada kenaikan. Setelah itu langsung proses. Saya juru bayar, kalau ada masuk datanya, kita bayar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi mengaku saat ini pihaknya masih melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. “TPP ini masih dalam proses pengajuan, jadi memang belum bisa dikeluarkan semuanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting yang harus dipenuhi adalah pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut membutuhkan sejumlah dokumen, termasuk Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang TPP serta laporan terkait pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Untuk persyaratan, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dilaporkan ke Mendagri. Salah satunya harus ada SK TPP, SK Gubernur tentang TPP. Ini sekarang sedang dalam pembahasan di BKD,” jelasnya.

TPP tersebut berlaku untuk seluruh ASN Pemprov NTB, tidak hanya pejabat eselon II dan III. Terkait pola pembayaran, TPP biasanya dibayarkan setiap bulan dan diterima ASN pada pekan ketiga. Namun khusus di awal tahun, pembayaran TPP Januari umumnya baru bisa dicairkan pada Februari atau Maret. “Biasanya bulan Januari dibayarkan bulan Februari atau Maret. Tidak bisa di bulan Januari,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada hak ASN yang hilang. Pembayaran TPP akan direkap dan digabungkan. “Jadi tidak ada jarak TPP yang hilang,” ujarnya. Pemprov NTB menargetkan pencairan TPP bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan. “Ini kita sedang kejar supaya sebelum puasa teman-teman seluruh ASN bisa terima TPP,” tambahnya.

Untuk sumber anggaran, TPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah dialokasikan sejak awal tahun. Sementara terkait gaji ASN, ia menegaskan tidak ada kendala berarti. “Kalau gaji tidak ada masalah,” ucapnya.

Adapun syarat lain bagi ASN untuk menerima TPP selain SK adalah penyampaian laporan kinerja, laporan keuangan, serta pembaruan data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB-ABK) melalui aplikasi Simona Kemendagri. (era)

Gelar Simulasi Bencana, PLN UIP Nusra Perkuat Ketangguhan Warga Desa Tablolong dan Lifuleo

By
ekbisntb.com
-
0

Kupang (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 3 terus memperkuat peran sosial perusahaan dalam membangun ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN menggelar kegiatan Sosialisasi, Gladi, dan Simulasi Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami serta Banjir Rob di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Januari 2026, ini melibatkan aparat desa serta masyarakat Desa Tablolong dan Desa Lifuleo, dengan pusat kegiatan di Kantor Desa Tablolong. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN sekaligus mendukung Program Desa Siaga Bencana di sekitar PLTU Timor-1 (2×50 MW).

Manager PLN UPP Nusra 3, Agung Triwibowo, menyampaikan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki potensi risiko bencana yang cukup kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga angin kencang, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi risiko.

“Kita tentu tidak menginginkan bencana terjadi. Namun apabila hal itu terjadi, masyarakat harus siap. Dengan kesiapsiagaan, dampak bencana dapat diminimalkan dan risiko yang lebih besar dapat dihindari,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PLN dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membekali masyarakat dengan pemahaman serta keterampilan menghadapi situasi darurat.

“Hari ini kami bersama BPBD menyelenggarakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Terima kasih kepada BPBD, pemerintah desa, serta seluruh masyarakat Tablolong dan Lifuleo yang telah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini,” katanya.

Menurut Agung, program tersebut merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan tangguh terhadap bencana, tidak hanya melalui respons darurat, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Samuel Halundaka.
Dalam sambutannya, Samuel menegaskan bahwa bencana merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, sehingga kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus diperkuat secara sistematis.

“Bencana tidak bisa kita elakkan. Oleh karena itu, persoalan kebencanaan tidak boleh dianggap biasa. Diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi risiko dengan pendekatan yang tepat,” tegas Samuel.

Ia mengungkapkan bahwa wilayah Tablolong dan Lifuleo memiliki potensi gempa bumi yang dapat berimplikasi pada risiko tsunami, serta ancaman banjir rob akibat pertemuan pasang laut dan curah hujan tinggi, sehingga memerlukan perhatian dan analisis lebih lanjut.

Selain kegiatan sosialisasi dan simulasi, PLN UPP Nusra 3 juga menyalurkan bantuan paket sembako serta perlengkapan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan nyata PLN bagi warga di sekitar wilayah proyek.

Apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan oleh warga Desa Lifuleo, Samnat Petrus Mada, yang menilai kehadiran PLN bersama BPBD dan Dompet Dhuafa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberadaan PLTU Timor-1 juga membawa dampak positif bagi kami. Kini listrik tersedia selama 24 jam. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, termasuk dalam penanganan banjir rob dan dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, Rizki Aftarianto, menambahkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur.

“PLN tidak hanya membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga membangun ketangguhan sosial masyarakat di sekitar proyek. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan keberlanjutan pembangunan serta keselamatan warga,” ujar Rizki.(bul)

Bupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah
H. Lalu Ahmad Zaini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, terkait pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya sendiri mendukung kebijakan ini. Namun pihaknya akan memprotes jika urusan gaji mereka dibebankan ke daerah.

“Ya itu kan menjadi kewenangannya BGN, tidak bisa kita masuk ke sana,” kata LAZ, kemarin. Menurutnya, terkait urusan gaji, mereka tidak mungkin akan digaji daerah karena mereka pegawai BGN.

Kekhawatiran terkait urusan gaji akan dibebankan ke daerah muncul karena berkaca dari sebelum diberlakukan PPPK, bahwa gajinya akan ditanggung pusat. Namun, kenyataannya, dibebankan ke daerah.

LAZ dengan tegas, menyampaikan bahwa tentu pihaknya akan melakukan protes. “Ya tentu dong kita akan protes kalau diserahkan ke daerah tiba-tiba. Kita kan tidak ada hubungan (dengan MBG, red),” tegasnya.

Kecuali kalau anggaran gajinya langsung diserahkan atau dititip ke daerah. Dari informasi, bahwa ada tiga orang petugas per dapur yang akan dianggkat menjadi PPPK. Namun sebelum masuk menjadi PPPK, mereka dilatih kompetensi dan harus punya sertifikasi. “Dasar pengangkatannya itu adalah keahlian atau kompetensi itu,” sambungnya.

Menurutnya tidak semua yang bekerja di MBG itu diangkat menjadi PPPK, seperti juru masak. “Kalau tidak salah ada tiga orang per SPPG, seperti Kepala, Akuntan, sama Ahli Gizi,” ujarnya.

Menurutnya, bagus kalau mereka diangkat menjadi PPPK, supaya ahli gizinya tidak pindah-pindah ke SPPG lainnya. “Saya setuju yang tiga itu,” ujarnya.

Terkait program MBG, lanjut LAZ pihak Pemkab minim dilibatkan, karena tidak ada koordinasi dengan daerah. Seperti Dapur MBG sudah keluar di titik mana akan berada, tetapi harusnya ada tembusannya ke daerah agar diketahui oleh daerah. Pihaknya pun belum tahu sekolah yang belum mendapatkan MBG, karena lemahnya koordinasi.

“Saya berharap kepada BGN itu, walaupun sudah mengeluarkan izin di suatu daerah, koordinasi dengan kami biar kami tahu. Di mana lokasinya akan buka, sampai ke mana jangkauannya,” imbuhnya. (her)

1...505152...805Page 51 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami