Beranda blog Halaman 50

Korban Perdagangan Orang Asal NTB Terdeteksi di Myanmar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Korban Perdagangan Orang Asal NTB Terdeteksi di Myanmar
Muhamad Yanuar Fikri


Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama KBRI Yangon berhasil mendeteksi keberadaan seorang warga NTB, Muhamad Yanuar Fikri, yang sebelumnya dilaporkan menjadi korban perdagangan orang ke Myanmar.


Warga asal Kota Mataram itu kini diketahui berada di kawasan Myawaddy, Kayin State, Myanmar, wilayah yang berbatasan langsung dengan Thailand.


Kepala Disnakertrans NTB, Aidi Furqon, Jumat, 25 September 2026 mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan KBRI Yangon untuk memastikan kondisi Yanuar sekaligus menyiapkan langkah penjemputan dan pemulangan ke Indonesia.


“Lokasinya sudah berhasil diidentifikasi. Sekarang kita terus berkoordinasi dengan KBRI Yangon untuk memastikan kondisi yang bersangkutan dan bagaimana mekanisme penjemputannya,” katanya.
Berdasarkan laporan perkembangan penanganan, KBRI Yangon telah berhasil berkomunikasi dengan Yanuar melalui WhatsApp pada 24 September 2026. Dari komunikasi tersebut diketahui Yanuar tiba di Myanmar melalui Bandara Yangon sekitar 15 September 2026.


Sehari kemudian, lokasi keberadaannya berhasil ditelusuri hingga kawasan Asia Road, Myawaddy–Thin Gan Nyi Naung Road, Myawaddy.


Kawasan tersebut berada di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Myawaddy dikenal sebagai salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam kasus perdagangan manusia dan online scam.
“Keberadaan di Myawaddy belum otomatis berarti yang bersangkutan korban TPPO. Itu masih harus diverifikasi. Kita menunggu hasil pendalaman KBRI,” ujar Aidi.


Aidi menjelaskan, upaya pemulangan tidak dapat dilakukan seperti penjemputan biasa. Myawaddy merupakan wilayah perbatasan dengan situasi keamanan yang kompleks.


Berdasarkan laporan Disnakertrans NTB, perjalanan dari lokasi Yanuar menuju Yangon membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga delapan jam melalui jalur darat. Waktu tempuh tersebut dapat berubah bergantung kondisi jalan, pemeriksaan di checkpoint, keamanan dan jalur yang dapat dilalui.


Kondisi keamanan Myanmar sendiri masih dinamis. Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya juga mencatat penanganan WNI yang terjebak di Myawaddy sebagai salah satu kasus kompleks. Faktor konflik bersenjata dan penguasaan sejumlah wilayah oleh kelompok bersenjata menjadi kendala dalam proses penyelamatan dan pemulangan WNI.


Karena itu, Pemprov NTB menyerahkan koordinasi teknis penjemputan kepada KBRI Yangon dan pemerintah pusat.


Saat ini, beberapa hal masih didalami KBRI Yangon, mulai dari kondisi keselamatan dan kesehatan Yanuar, kebebasan bergerak, pihak yang bersamanya, dokumen perjalanan, hingga status pekerjaan dan proses keberangkatannya ke Myanmar.


Termasuk kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, penyekapan, TPPO atau tindak pidana lainnya.


“Yang paling penting sekarang memastikan dia aman. Setelah itu baru kita lihat bagaimana mekanisme pemindahannya dari Myawaddy ke Yangon dan selanjutnya dipulangkan ke Indonesia,” jelas Aidi.


Pemprov NTB juga terus berkomunikasi dengan keluarga Yanuar. Pemerintah daerah menyatakan siap mendukung proses perlindungan dan pemulangan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.


Sementara itu, KBRI Yangon merupakan perwakilan resmi Indonesia yang menangani perlindungan WNI di Myanmar. Kanal Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri juga mencantumkan hotline pelindungan WNI +62-812-9007-0027. (peduliwni.kemlu.go.id)


“Koordinasi terus kami lakukan. Fokus kita sekarang memastikan keselamatan yang bersangkutan dan mendapatkan arahan KBRI terkait langkah penjemputan yang aman,” tandasnya.(bul)

Perluas Layanan Transaksi Internasional, Bank NTB Syariah Siapkan Transformasi jadi Bank Devisa

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB)- Bank NTB Syariah terus mempersiapkan langkah transformasi untuk menjadi Bank Devisa sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan perluasan layanan transaksi internasional. Rencana tersebut menjadi salah satu agenda transformasi Bank NTB Syariah dengan target Go-Live pada Triwulan I 2028, sebagaimana tercantum dalam roadmap dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Perubahan Tahun 2026–2028.

Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, mengatakan proses menuju Bank Devisa dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan internal serta pemenuhan ketentuan dan persyaratan regulator.

“Transformasi menuju Bank Devisa merupakan bagian dari langkah pengembangan Bank NTB Syariah untuk memperluas kapasitas layanan dan menjawab kebutuhan transaksi internasional masyarakat serta pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat,” ujar Ajar.

Ia menjelaskan, pada 2026 Bank NTB Syariah telah menyiapkan sejumlah tahapan awal, mulai dari inisiasi proyek, pembentukan tim Project Management Office (PMO), benchmarking, penyusunan feasibility study, identifikasi kebutuhan sistem dan kebijakan, gap analysis terhadap ketentuan regulator, hingga persiapan sumber daya manusia.

Tahapan selanjutnya mencakup pengembangan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP), penguatan kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem, pelaksanaan User Acceptance Test (UAT), hingga regulatory submission sebelum memasuki tahap Go-Live.

Menurut Ajar, kesiapan fundamental Bank NTB Syariah menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat dalam proses transformasi tersebut. Total aset Bank NTB Syariah meningkat dari sekitar Rp11,21 triliun pada 2020 menjadi Rp17,35 triliun pada 2025. Pada periode yang sama, pembiayaan meningkat dari sekitar Rp7,41 triliun menjadi Rp12,21 triliun.

“Pertumbuhan aset dan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari fondasi yang terus kami perkuat. Ke depan, status Bank Devisa diharapkan dapat membuka peluang pengembangan layanan transaksi internasional, termasuk trade finance, pembiayaan ekspor dan impor, serta layanan bagi pelaku usaha yang memiliki aktivitas berorientasi ekspor,” jelas Ajar.

Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank NTB Syariah meningkat dari sekitar Rp8,14 triliun pada 2021 menjadi Rp14,05 triliun pada 2025. Pengembangan status Bank Devisa juga membuka peluang bagi Bank NTB Syariah untuk mengembangkan sumber dana dan transaksi dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam mempersiapkan transformasi tersebut, Bank NTB Syariah juga melakukan benchmarking kepada Bank NTT yang telah lebih dahulu memperoleh izin sebagai Bank Devisa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memperoleh referensi mengenai tahapan persiapan dan pemenuhan berbagai aspek yang diperlukan.

“Melalui benchmarking, kami memperoleh gambaran dan pembelajaran mengenai sejumlah aspek penting, mulai dari pemenuhan dokumen perizinan, penguatan organisasi dan SDM, sistem informasi, kebijakan dan SOP, penerapan APU PPT, hingga kesiapan hubungan dengan bank koresponden luar negeri, termasuk Nostro dan kustodian,” kata Ajar.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya menjadi salah satu referensi Bank NTB Syariah dalam menyusun gap analysis dan roadmap persiapan, khususnya pada aspek organisasi, manajemen risiko, SDM, sistem informasi, kebijakan dan SOP, APU PPT, serta infrastruktur transaksi valuta asing.

Dari sisi infrastruktur, Bank NTB Syariah juga mempersiapkan sejumlah sistem pendukung yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Bank Devisa. Kajian dan persiapan antara lain mencakup Treasury System, FX Branch Dealing System, Core Banking System Devisa, Remittance System, Trade Finance System, dan Treasury Telephone System.

Penguatan kompetensi SDM juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dalam valuta asing, foreign currency remittance, dan trade finance.

Ajar menegaskan, proses transformasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan regulator.

“Kami menargetkan kesiapan operasional Bank Devisa pada Triwulan I 2028. Namun, seluruh tahapan tetap akan berjalan sesuai kesiapan Bank serta pemenuhan persyaratan dan proses perizinan dari regulator,” tutup Ajar.

Transformasi menuju Bank Devisa diharapkan dapat memperkuat kapasitas Bank NTB Syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang semakin beragam, sekaligus mendukung kebutuhan transaksi internasional masyarakat dan pelaku usaha di NTB.(bul)

Izzuddin Beberkan Raport Empat BUMD NTB dan Target Besar Gubernur

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB, Izzuddin Mahili membeberkan raport empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB, dan target besar Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal yang harus dicapai.

Empat BUMD NTB itu diantaranya, BUMD keuangan yaitu, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Jamkrida NTB Syariah, dan satu BUMD aneka usaha yaitu, PT. Gerbang NTB Emas.

Izzudin di Kantor Pusat PT. BPR NTB Perseroda di Jalan Catur Warga, Kota Mataram, Jumat, 25 September 2026 mengemukakan, Pemerintah Provinsi NTB mulai memetakan kondisi empat BUMD tersebut untuk mengejar target besar gubernur, yaitu menjadi BUMD yang sehat, kuat, profesional, dan mampu tumbuh berkelanjutan.

“Setelah dilakukan diagnosis, masing-masing BUMD kita dudukkan sesuai kondisinya. Ada yang masih stabilisasi, ada yang recovery, dan ada yang sudah masuk tahap pertumbuhan,” kata Izzuddin.

Ia menjelaskan, PT. GNE  sebelumnya berada dalam kondisi yang cukup berat atau masuk fase corporate distress. Namun, setelah dilakukan pembenahan manajemen dan penguatan tata kelola, kondisi perusahaan mulai stabil.

Menurutnya, salah satu persoalan yang dibenahi adalah struktur bisnis GNE yang sebelumnya memiliki lebih dari 750 klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemerintah kemudian mendorong perusahaan kembali fokus pada bisnis inti.

“Sekarang sudah banyak yang dihilangkan lapangan usahanya. Dan pak Gubernur memberikan stressing kepada beberapa usaha potensial saja sebagai bisnis inti,” ujarnya.

GNE kini mulai diarahkan menangkap peluang dari kebutuhan pembangunan di NTB, terutama sebagai distributor bahan konstruksi. Sejumlah komoditas seperti semen dan aspal buton mulai dipersiapkan untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

“Sekarang mereka mulai menyiapkan bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Ini bagian dari upaya agar peluang ekonomi pembangunan bisa ditangkap BUMD,” jelasnya.

Berbeda dengan GNE, BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah masih ditempatkan dalam fase stabilisasi dan didorong menuju tahap pemulihan (recovery).

Untuk BPR NTB, Izzuddin menyebut persoalan pada kredit bermasalah atau NPL. Selain itu, proses pembenahan tata kelola masih berlangsung setelah merger. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pembagian segmentasi bisnis dan proses konversi menuju  bank syariah.

“BPR ini masih dalam stabilisasi. Tugasnya sekarang bagaimana kita dorong ke arah recovery,” tambahnya.

Sementara Jamkrida NTB Syariah juga didorong bergerak dari stabilisasi menuju pemulihan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melengkapi jajaran pengurus dengan tenaga profesional.

“Sekarang kita mengisi dulu. Cari orang-orang profesional. Setelah stabilisasi, kita dorong bergerak ke recovery,” ujarnya.

Izzuddin menyebut salah satu tantangan Jamkrida adalah pemenuhan modal inti. Dari kebutuhan modal inti sekitar Rp75 miliar sesuai ketentuan OJK.

Sementara itu, untuk Bank NTB Syariah, Izzuddin menempatkannya pada fase recovery. Namun, target Pemprov NTB tidak berhenti pada pemulihan. Bank NTB Syariah ditargetkan menjadi BUMD yang mampu tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth). Karena itu, sejumlah agenda strategis disiapkan, termasuk pengembangan menjadi bank devisa, menuju perusahaan terbuka, hingga pembentukan holding.

“Bank NTB Syariah yang paling tinggi, sudah recovery. Tapi kita tidak mau berhenti di recovery. Yang didorong Pak Gubernur adalah growth,” katanya.

Ia mengatakan, evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan lebih ketat dengan melibatkan lembaga terkait, termasuk OJK dan BPKP, serta akademisi. Evaluasi semester pertama 2026 juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi masing-masing perusahaan.

Untuk Bank NTB Syariah, Izzuddin menyebut hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif. BPKP memberikan penilaian kesehatan AA, sementara OJK menempatkan bank tersebut pada komposit 2. BPR NTB Perseroda disebut masih memperoleh penilaian kesehatan yang baik dari BPKP dan berada pada komposit 2 berdasarkan penilaian OJK.

Dalam jangka panjang, Pemprov NTB menyiapkan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan dua kelompok holding, yakni financial holding dan non-financial holding.

Financial holding nantinya menaungi BUMD sektor keuangan, termasuk Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah dan BPR Syariah. Sementara sektor nonkeuangan akan diarahkan dalam holding tersendiri dengan GNE menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Namun, pembentukan holding tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat.

“Targetnya 2028 semua harus sehat. Karena proses holding kita rencanakan 2029,” tegas Izzuddin.

Menurutnya, ukuran sehat tidak sekadar melihat laba, tetapi juga mencakup tata kelola, kondisi keuangan, kemampuan menjalankan bisnis inti, serta hasil evaluasi lembaga pengawas.

“Makanya kita tidak main-main. OJK dan BPKP kita minta melakukan evaluasi, ditambah akademisi,” katanya.

Izzuddin menegaskan, arah besar pembenahan BUMD NTB adalah menjadikan perusahaan daerah tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Yang jelas sehat, kuat, profesional, dan semuanya growth. Itu target besar dan sangat diharapkan oleh pak Gubernur untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Tidak main – main target ini,” pungkasnya.(bul)

Pemkab Bima Tambah Penerima Asuransi Pekerja Rentan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Bima Tambah Penerima Asuransi Pekerja Rentan
Aktivitas nelayan di Kabupaten Bima. Nelayan menjadi salah satu kelompok pekerja rentan yang masuk sasaran perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. (EKBIS NTB/ist)


Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan tambahan 2.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada 2026. Penambahan tersebut masih menunggu persetujuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Program ini ditargetkan mulai mengakomodir pada Oktober-Desember.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima, H. Muhammad Syaeful Bahri, ST., M.Si., mengatakan data calon peserta penerima asuransi bagi pekerja rentan telah disiapkan pemerintah daerah. Sasaran 2.000 peserta itu tersebar di 11 kecamatan dan 70 desa.


Jika tambahan tersebut disetujui dalam APBD Perubahan, jumlah peserta yang mendapat pembiayaan pemerintah daerah melalui program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 5.500 orang.


“Kalau lolos di APBD Perubahan ini, untuk Kabupaten Bima sudah memperluas UCJ itu 3.000 lebih ditambah 2.000, sudah 5.500,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (24/9).


Penambahan penerima asuransi bagi pekerja rentan menggunakan data yang diperoleh dari Bappeda melalui basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data itu kemudian dipetakan berdasarkan wilayah sasaran.


Menurutnya, pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan perluasan cakupan kepesertaan. Pasalnya, sebanyak 3.458 orang dibiayai pemerintah daerah, terdiri atas petani tembakau dan pekerja rentan di tahun 2025.


“Di tahun 2025 dibiayai oleh Pemda itu, baik petani tembakau maupun pekerja rentan, 3.458 orang,” sebutnya.
Pembiayaan bagi 3.458 peserta dimulai pada Oktober-Desember 2025 dan dilanjutkan selama 12 bulan pada 2026. Untuk petani tembakau, data awal diperoleh dari Dinas Pertanian. Sekitar 400 petani tembakau di Kecamatan Sape, termasuk Desa Kowo, Lamere, Puncu dan Kaleo, masuk dalam sasaran.


Sementara pekerja rentan mencakup nelayan, pengemudi ojek, pekerja dengan upah di bawah standar serta warga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Penetapan peserta mengacu pada data P3KE desil 1. Disnakertrans juga menerima usulan pekerja rentan dari sejumlah kecamatan, kemudian mencocokkannya dengan basis data tersebut sebelum dilakukan pengecekan di tingkat desa. (hir)

Irjen KKP Tinjau Pembangunan KNMP di Dompu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Irjen KKP Tinjau Pembangunan KNMP di Dompu
(EKBIS NTB/ist) TINJAU - Irjen KKP RI, Ade Tajudin Sutriawarman didampingi Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat meninjau KNMP di Desa Jala dan rencana lokasi KNMP Desa Jambu pada, Kamis (24/9).


Dompu (EKBIS NTB) – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meninjau pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Dompu pada, Kamis (24/9). Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengawal program strategis nasional tersebut.


Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Ade Tajudin Sutriawarman menegaskan, keberhasilan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Peran aktif pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting,agar program tersebut benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.


Menurut Ade, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan kebutuhan nelayan setempat. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan dalam berbagai aspek mulai dari perizinan, tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana pendukung hingga pemberdayaan masyarakat.


“Kesuksesan KNMP sangat dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang paling memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.


Ia menjelaskan, KNMP dirancang bukan sekadar membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan tertata sekaligus memperkuat kelembagaan masyarakat pesisir. “Keberhasilan pembangunan KNMP diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat pesisir,” katanya.


Ade juga mengingatkan kontraktor pelaksana agar mengerjakan pembangunan sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Paslanya, sembilan titik KNMP yang masuk tahap kedua di Kabupaten Dompu ditargetkan tuntas pada Desember 2026.


Sembilan lokasi tersebut masing-masing di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat, Desa Tolokalo, Soro, Hu’u, Jambu, Karama, Kawangko dan Malaju.


Sementara untuk KNMP Desa Jala yang merupakan pembangunan tahap sebelumnya, Ade meminta pekerjaan segera dituntaskan. Pembangunan di lokasi tersebut sebelumnya mengalami keterlambatan sehingga mendapat perpanjangan waktu. “Untuk di Jala seharusnya sudah rampung, tapi karena ada suatu dan lain hal, sehingga diperpanjang. Tapi harus rampung 100 persen bulan (September) ini,” tegasnya.


Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., mengakui, salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembangunan KNMP Jala adalah persoalan dengan masyarakat sekitar.


Karena itu, ia meminta kontraktor yang mengerjakan sembilan titik KNMP tahap kedua membangun koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar berbagai potensi dan kebutuhan di masing-masing lokasi dapat diakomodasi sejak awal. “Kita tidak mau yang sembilan titik ini molor karena hal-hal kecil seperti ini,” katanya mengingatkan.


Bambang menyampaikan apresiasi atas program KNMP yang masuk ke Kabupaten Dompu. Menurutnya, program tersebut berbeda dengan sejumlah intervensi sebelumnya yang cenderung dilakukan secara parsial sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan belum maksimal.


Kabupaten Dompu, kata dia, memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang cukup besar. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana membuat nelayan lokal belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut dan bersaing dengan nelayan dari daerah lain.


Ia mencontohkan, perairan Dompu selama ini menjadi lokasi aktivitas nelayan dari luar daerah, termasuk nelayan asal Sulawesi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan Dompu, namun di sisi lain menjadi tantangan bagi nelayan lokal karena keterbatasan fasilitas pendukung.


Bambang berharap pembangunan KNMP tidak berhenti setelah seluruh sarana dan prasarana selesai dibangun. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nelayan agar fasilitas yang dibangun benar-benar produktif dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.


“Jangan setelah pembangunan selesai, nelayannya dilepas begitu saja. Harus terus dibantu dan dibina, sehingga potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki bisa dioptimalkan,” harapnya. (ula)

Dapur MBG Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dapur MBG Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi
(EKBIS NTB/hir) DILARANG – Dapur MBG dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram. Pengelola dapur diminta menggunakan elpiji 13 kilogram.


Bima (EKBIS NTB) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bima, dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penggunaan elpiji bersubsidi tersebut, dibatasi untuk kelompok penerima tertentu.


Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan elpiji 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi empat kelompok penerima yakni rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran.
“Iya tidak boleh MBG menggunakan elpiji 3 kilogram. Karena MBG tidak termasuk dalam usaha mikro,” kata Juraidin, Kamis (24/9).


Menurut dia, ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penyaluran elpiji 3 kilogram. Dengan ketentuan itu, operasional dapur MBG tidak masuk dalam kelompok yang diperbolehkan menggunakan elpiji bersubsidi.


Penggunaan elpiji di SPPG di Kabupaten Bima diklaim telah sesuai ketentuan. Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bima, Bohri mengatakan berdasarkan laporan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa seluruh SPPG menggunakan elpiji dengan kapasitas minimal 13 kilogram.


Meski demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tetap dilakukan. Bohri mengatakan Satgas MBG melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan monitoring sebagai bagian dari pembinaan terhadap SPPG.


Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan elpiji, tetapi pelaksanaan program MBG secara keseluruhan. Sementara, apabila ditemukan pelanggaran yang berujung pada pemberian sanksi atau penghentian sementara (suspend), kewenangannya berada pada BGN.


“Mekanisme sanksi ataupun suspend itu kewenangan BGN,” ujarnya.
Bohri menegaskan, keterlibatan OPD dalam Satgas MBG berada pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan, keputusan terkait sanksi terhadap SPPG menjadi kewenangan BGN. (hir)


Belum Capai Target, Estimasi Retribusi Pasar di Lotim Capai Rp13 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Belum Capai Target, Estimasi Retribusi Pasar di Lotim Capai Rp13 Miliar
(EKBIS NTB/rus) Hadi Fathurrahman

Selong (EKBIS NTB) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diperkirakan mencapai sedikitnya Rp13 miliar hingga akhir Desember 2026. Hingga 23 September 2026, realisasi penarikan retribusi telah mencapai Rp9,7 miliar atau sekitar 56,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp16 miliar.


Demikian diakui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026). Ia menegaskan aktivitas perdagangan di pasar tradisional sejauh ini tidak terganggu oleh perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce.


“Tidak benar terganggu oleh e-commerce. Dari pengamatan di pasar, setoran retribusi tetap sesuai target,” ujar Hadi.
Menurutnya, kondisi aktivitas perdagangan di pasar tradisional masih berjalan. Jika terdapat penurunan penerimaan retribusi pada periode tertentu, hal tersebut perlu dilihat lebih lanjut karena tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan perkembangan e-commerce.


Dinas Perdagangan saat ini terus menggenjot penarikan retribusi dari pedagang di 41 pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dengan capaian Rp9,7 miliar hingga 23 September, pemerintah daerah memperkirakan penerimaan paling minim dapat mencapai Rp13 miliar sampai akhir tahun.


“Kami sedang kerja keras. Paling minim Rp13 miliar di 41 pasar se-Kabupaten Lombok Timur,” tegasnya.
Dari puluhan pasar tersebut, terdapat pasar tipe A yang beroperasi setiap hari, sementara pasar tipe B memiliki aktivitas perdagangan secara mingguan. Perbedaan pola operasional tersebut turut menjadi bagian dari pengelolaan dan penarikan retribusi pasar.


Berdasarkan realisasi PAD dari sektor retribusi pasar, sejumlah pasar tercatat menjadi penyumbang terbesar. Di antaranya Pasar Aikmel, Pasar Pancor, Pasar Masbagik, dan Pasar Paokmotong.


Dinas Perdagangan memastikan penarikan retribusi akan terus dikejar hingga akhir tahun untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dengan sisa waktu hingga Desember, pemerintah daerah masih berupaya mendekati target Rp16 miliar yang telah ditetapkan. (rus)

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Hari Puncak MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Hari Puncak MotoGP Mandalika
Chairman MotoGP Mandalika, Troy Reza Waroka, dan Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal. (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada hari puncak atau hari ketiga perhelatan MotoGP Mandalika 2026 yang akan diselenggarakan pada 9-11 Oktober 2026. Kehadiran Presiden Prabowo ini menjadikan kunjungan perdananya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.


Chairman MotoGP Mandalika 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Waroka, mengatakan pada kunjungan Presiden tanggal 11 Oktober mendatang, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada hari terakhir itu, katanya menjadi opening ceremony atau pembukaan acara MotoGP.


“Ada opening ceremony dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony yang akan ditonjolkan di sirkuit, dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung,” ujarnya, Kamis, 24 September 2026.


Saat ini, persiapan MotoGP Mandalika telah mencapai 90 persen. Berbagai persiapan disiapkan seperti kedatangan logistik, akomodasi, transportasi, hingga penjualan tiket juga menunjukkan progress positif pada dua minggu menjelang perhelatan balap motor internasional tersebut.


Dari sisi akses, jalur menuju kawasan Mandalika disebut telah siap dilalui menjelang masuknya logistik. Logistik disebut mulai datang sejak 25 September dan selanjutnya terus masuk ke kawasan Mandalika.


Aspek pengamanan juga menjadi perhatian karena jumlah logistik dan perlengkapan yang masuk dinilai cukup banyak dan vital. Pengamanan disebut telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Selain itu, akses dari pelabuhan dan bandara menuju Sirkuit Mandalika disebut telah ditindaklanjuti. Sejumlah tambahan rambu atau signage juga tengah disiapkan untuk memudahkan penonton.


“Dan terkait dengan akses jalur saya rasa sudah cukup baik, kami sudah melaporkan kepada Pak Gubernur dan sudah ditindaklanjuti jadi terkait dengan jalan mulai dari pelabuhan, kemudian dari bandara, sampai ke Sirkuit Mandalika sudah rapi,” katanya.


“Dan mungkin ada penambahan-penambahan beberapa signage (papan informasi) untuk memudahkan akses daripada penonton dan saat ini kita mendata ulang signage-signage lain yang diperlukan di luar yang sudah kita siapkan,” sambungnya.


Dari sisi penjualan tiket, tingkat penjualan disebut telah mencapai sekitar 59 persen. Antusiasme penonton dinilai cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. “59 persen tiket dan saya rasa animonya cukup baik,” ucapnya.


Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal juga mengatakan hal serupa. Ia memastikan seluruh kesiapan untuk MotoGP menjelang pelaksanaan balap tersebut berprogres dengan baik. Untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang hingga kini masih banyak yang mati di Bypass menuju Mandalika, akan dilakukan pada H-7 perhelatan tersebut. (era)

Warga NTB Diduga Jadi Korban di Myanmar, Gubernur: Pemprov Tunggu Tindakan dari Pemerintah Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga NTB Diduga Jadi Korban di Myanmar, Gubernur: Pemprov Tunggu Tindakan dari Pemerintah Pusat
H. Lalu Muhamad Iqbal (EKBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Warga Kota Mataram, Muhamad Yanuar Fikri diduga jadi korban scam atau penipuan bekerja migran ke Myanmar. Adanya dugaan ini, Pemprov NTB mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kasus penipuan tersebut melibatkan antar negara.
Di samping itu, hingga Kamis (24/9) belum ada laporan masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB perihal informasi itu, karena keluarga korban melaporkan ke organisasi media.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan Pemprov masih menunggu adanya tindakan dari pemerintah pusat terkait dengan adanya dugaan penipuan tersebut. Hal ini menyusul masalah scamer atau penipuan tidak hanya terjadi di NTB, tetapi lebih jauh dari itu pada level nasional. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara nasional.


“Jadi, tidak mungkin mencari penyelesaian khusus untuk satu daerah. Ini penyelesaian yang harus dilakukan di level nasional,” ujar mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini, Kamis (24/9).


Di lain sisi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengatakan pihaknya mengetahui informasi tersebut dari media, karena pihak keluarga terduga korban melaporkan ke organisasi PWI. Meski begitu, pihaknya tetap berusaha menelusuri kebenaran informasi tersebut.


“Hari ini kami sedang memanggil orang tuanya untuk kedatangan di bidang penempatan. Namun hasilnya saya belum dapat konfirmasi,” katanya di Kantor Gubernur.


Sebelum mengambil tindakan, Pemprov, lanjutnya perlu mengetahui jalur keberangkatan terduga korban. Apabila ia berangkat sesuai prosedur, Aidy akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan korban. Namun, apabila dia berangkat secara ilegal, Mantan Kadis Dikbud NTB itu mengaku akan ada perlakuan khusus untuk penanganannya.


“Nanti kita lihat dulu posisinya apa yang sebenarnya terjadi. Dan pelanggaran apa yang bisa terjadi,” lanjutnya.
Adapun dengan adanya permintaan penebusan hingga Rp70 juta, Aidy menilai kemungkinan besar keberangkatan Yuniar ke Myanmar secara ilegal. Sebab, apabila ia berangkat legal, dipastikan tidak akan ada kasus semacam ini. “Biasanya kasus seperti ini dipindahtangankan, yang rekrut negara lain, berangkatnya ke negara lain,” ucapnya.


Hingga saat ini, Pemprov juga belum membuka komunikasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Hal ini menyusul belum jelasnya status keberangkatan Yanuar ke Myanmar. Ditambah lagi, kasus scamer atau penipuan masuk dalam ranah pemerintah pusat.


“Tapi kalau tidak ada dalam sistem kita, berarti memang harus nunggu. Tidak ada pilihan, harus nunggu,” ujarnya.
Sebagai informasi, keluarga Muhamad Yanuar, Nurjannah, melaporkan kasus dugaan penipuan Yanuar ke PWI NTB pada Rabu, 23 September 2026.

Sebelumnya, Yanuar berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk bekerja di Singapura. Namun, sekitar sepekan setelah keberangkatannya, Yanuar menghubungi keluarga dan menyampaikan bahwa dirinya justru berada di Myanmar.

Kabar tersebut membuat keluarga panik. Menurut Nurjanah, anaknya mengaku berada di kawasan pegunungan di Myanmar dan berada dalam pengawasan tentara. Ia mengatakan, sebelum berangkat, Yanuar menyampaikan akan kembali bekerja di Singapura seperti pekerjaan yang pernah dijalaninya.


Namun, sekitar pukul 17.00 Wita, Yanuar kembali menghubungi keluarganya. Dalam komunikasi tersebut, ia menyampaikan bahwa dirinya bukan berada di Singapura, melainkan sudah berada di Myanmar. Nurjanah mengatakan, anaknya mengaku berada di atas sebuah gunung di Myanmar. Sementara di bawah gunung tersebut, menurut cerita Yanuar, terdapat tentara yang melakukan penjagaan.


Kekhawatiran keluarga semakin bertambah setelah ayah Yanuar, Herman, mendapat informasi bahwa anaknya dapat dipulangkan ke Indonesia dengan syarat membayar uang sebesar Rp70 juta kepada seorang manajer. Keluarga mengaku tidak memiliki uang sebesar itu. Meski demikian, keluarga berharap ada bantuan dari pihak terkait agar Yanuar dapat segera dipulangkan. (era)

NTB Ekspor Lima Ton Kemiri dan Vanili ke Jepang dan Amerika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Ekspor Lima Ton Kemiri dan Vanili ke Jepang dan Amerika
LEPAS EKSPOR - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melepas ekspor kemiri dan vanili ke Jepang dan Amerika Serikat di Halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9). (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperluas jejaknya di pasar global. Ekspor vanili organik NTB ke Amerika Serikat dan kemiri NTB ke Jepang dilepas bersamaan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa yang dirancang untuk membangun rantai nilai kemiri dari hulu hingga hilir.


Langkah tersebut menjadi bagian dari Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Tahun 2026 dengan tema pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri NTB, yang diluncurkan di halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengembangan komoditas berorientasi ekspor merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi NTB. Menurutnya, NTB perlu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian dan agroindustri yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.


“Pemilihan komoditas dari NTB untuk didorong masuk ke pasar global dan pasar ekspor sangat sejalan dengan strategi kami di NTB saat ini. Kami sedang dalam proses melakukan diversifikasi ekonomi,” ujar Gubernur Miq Iqbal.


Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang pertumbuhannya cenderung fluktuatif membuat diversifikasi menjadi kebutuhan. Pertanian, pariwisata dan agroindustri dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di masyarakat.


NTB memiliki beragam komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk pasar global, antara lain kemiri, vanili, kakao dan kopi. Tantangannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan komoditas tersebut mampu memenuhi standar pasar, memiliki nilai tambah dan dapat dipasarkan secara berkelanjutan.


Untuk kemiri, Gubernur melihat peluang peningkatan nilai tambah masih terbuka lebar. Produk tidak lagi diarahkan berhenti sebagai bahan baku, tetapi dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.


“Harapan kita program ini bukan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Ini baru kick off. Setelah ini mari kita dalami bersama. Kami di NTB siap menjadi pilot project,” tegasnya.


Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan pengembangan komoditas daerah merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, daerah memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan apabila didukung peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi dan hilirisasi.


“Daerah adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat berperan sebagai enabler, yang memastikan mesin pertumbuhan di daerah dapat bergerak lebih cepat dan bekerja lebih efisien,” jelasnya.

Karena itu, Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan tidak dirancang sekadar sebagai bantuan kepada petani. Program tersebut diarahkan membangun ekosistem kemiri secara utuh, mulai dari peningkatan kapasitas petani, penguatan produksi, modernisasi pascapanen, infrastruktur pendukung dan pemanfaatan energi surya hingga pengembangan produk turunan serta pembukaan akses pasar global.


Bagi NTB, keberhasilan pengembangan komoditas pada akhirnya bukan diukur dari seberapa sering produk diperkenalkan melalui pameran, melainkan dari kemampuannya menembus pasar secara berkelanjutan.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan tingginya nilai ekonomi vanili juga diikuti tantangan produksi, terutama ancaman hama. Karena itu, pemerintah menilai komoditas tersebut membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan.


Untuk memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan, pemerintah mendorong konsolidasi petani berdasarkan komoditas. Petani dengan kapasitas produksi yang berbeda akan dihimpun, sehingga mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar.


“Misalnya Kita prediksi permintaan tahun ini untuk kemiri 25 ton misalnya. Jadi kita pastikan sudah ada 25 sampai 30 ton kita siapin. Caranya adalah kumpulin ini, semua petani sejenis ini Kita kumpulin supaya yang punya 10 kilo, yang punya 10 kuintal, yang punya 10 ton itu digabungin,” ujarnya.


Untuk pasar vanili, selain Amerika Serikat, peluang ekspansi juga terbuka ke Eropa, Timur Tengah, dan China. Namun, China dikatakan memiliki persyaratan yang lebih detail, termasuk informasi mengenai asal-usul dan proses produksi komoditas.


Di samping itu, pemerintah juga melakukan perluasan penanaman kemiri untuk menjaga keberlanjutan produksi. Sebelumnya, belasan ribu bibit telah ditanam di sejumlah wilayah, antara lain Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Dompu, dan Bima.


Penanaman kembali dinilai penting karena sebagian tanaman kemiri yang ada saat ini telah berusia lebih dari 20 tahun. Pemerintah memperkirakan bibit baru mulai berbuah sekitar tiga tahun dan mencapai produksi yang lebih stabil pada usia sekitar lima tahun.


Dengan penguatan produksi dari hulu hingga hilir, pemerintah NTB menargetkan komoditas unggulan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah dan memperluas pasar ekspor. (era)

1...495051...1,067Halaman 50 dari 1,067