Beranda blog Halaman 504

141 KPM di Mataram Diusulkan Dapat Bantuan Usaha Rp5 Juta dari Kemensos

0
Lalu Samsul Adnan(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 141 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mataram telah diajukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram untuk mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), dengan nilai sebesar Rp 5 juta per keluarga penerima.

Program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial reguler seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya bantuan usaha, KPM yang telah dinilai layak untuk “graduasi” atau berhenti dari bantuan reguler, diharapkan mampu mengelola usaha mandiri secara berkelanjutan.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menjelaskan bahwa usulan bantuan usaha kepada 141 KPM tersebut telah diajukan ke Kemensos sejak, Kami, 17 Juni 2025.

“Kami sudah usulkan graduasi (KPM yang tidak lagi menerima bantuan seperti BPNT dan PKH) ke Kemensos pada 17 Juni lalu, dan yang kami usulkan ada 141 KPM. Saat ini kami masih menunggu keputusan dari kementerian,” tuturnya saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Juni 2025.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa belum tentu seluruh KPM yang diusulkan akan menerima bantuan. Penetapan akhir penerima bantuan tetap menjadi kewenangan Kemensos setelah melalui proses verifikasi dan validasi lebih lanjut. “Masih proses usulan untuk penetapan di Kemensos,” ujarnya singkat.

Dari total usulan tersebut, Kecamatan Mataram menjadi wilayah dengan jumlah KPM terbanyak yang diajukan, yakni sebanyak 32 KPM. Di sisi lain, jumlah usulan paling sedikit berasal dari Kecamatan Selaparang dengan hanya 7 KPM.

“Untuk usulan KPM yang kami data, KPM tertinggi atau terbanyak berasal dari Kecamatan Mataram sebesar 32 KPM. Sedangkan KPM yang paling sedikit ada di Kecamatan Selaparang, yakni ada 7 KPM. Nantinya mereka akan mendapatkan bantuan Rp 5 juta dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE),” bebernya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa program ini sebelumnya dikenal sebagai Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), namun kini telah berganti nama menjadi PPSE sebagai bagian dari penyempurnaan program. “Sudah ganti nama program, sekarang jadi PPSE,” sebutnya.

Sebagai informasi, bantuan dari program PPSE ini diberikan kepada KPM yang berada pada usia produktif dan telah menunjukkan kesiapan untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan diberikan dalam bentuk barang atau modal usaha, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing penerima manfaat.

Jenis bantuan yang bisa diterima antara lain berupa peralatan usaha seperti gerobak dagang, alat masak, bahan baku awal, hingga perlengkapan penunjang usaha UMKM lainnya. Dengan bantuan ini, diharapkan KPM yang lulus dari program bantuan reguler bisa lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.(hir)

Warga Mataram Masih Bingung soal Isu Beras Oplosan, Pemkot Tegaskan Belum Ada Temuan

0
Komoditas beras premium yang dijual di salah satu retail di Kota Mataram(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Isu beras oplosan yang belakangan mencuat secara nasional kembali membuat sebagian warga Kota Mataram merasa waswas. Padahal sebelumnya, mereka sempat merasa lega setelah Dinas Perdagangan Kota Mataram menyatakan bahwa beras premium yang beredar di kota ini dinyatakan aman.

Salah seorang warga Mataram, Citra, mengaku sempat panik saat mendengar kabar bahwa salah satu merek beras yang dikonsumsinya termasuk dalam daftar merek yang diduga oplosan.

“Awalnya saya cukup takut dan resah, karena memang saya mengonsumsi salah satu merek yang dirilis kementerian sebagai dugaan beras oplosan. Dan sampai terakhir, minggu kemarin pas saya ke salah satu ritel buat belanja, masih saya liat stoknya ada,” ungkapnya, Selasa 22 Juli 2025.

Namun, kekhawatirannya sempat mereda setelah mengikuti pemberitaan di media lokal yang menyebut bahwa Kota Mataram masih dalam kondisi aman dari peredaran beras oplosan.

“Saya kembali tenang sebenernya pas liat pemberitaan bahwa di Kota Mataram aman, ga ada indikasi beras premium oplosan,” tambahnya.

Meski demikian, kebingungan Citra kembali muncul setelah isu ini mendapat perhatian langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini karena dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap masyarakat.

“Bukan apa-apa, kami sebagai masyarakat jadi bingung. Kami juga mau mengonsumsi yang aman. Tapi kalau di Mataram sejauh ini katanya aman, ya syukur kalau begitu,” pungkasnya.

Menanggapi keresahan warga, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, Miftahurrahman, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan indikasi adanya beras oplosan di Kota Mataram. Pernyataan ini merujuk pada laporan dari Satgas Pangan Kota Mataram yang telah melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi.

“Satgas Pangan, khususnya untuk wilayah Mataram, sudah melakukan pengecekan terhadap ritel-ritel modern dan beberapa tempat lainnya. Hasilnya, tidak ditemukan adanya beras oplosan di sini,” jelasnya, Selasa 22 Juli 2025.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Satgas Pangan—yang melibatkan Polresta Mataram—belum ada temuan peredaran beras oplosan di wilayah NTB, termasuk Kota Mataram.

“Kalau yang beras oplosan, sampai saat ini informasinya dari Satgas Pangan yang melibatkan Polres, belum terjadi di NTB, termasuk Mataram. Untuk merek-merek beras yang diduga oplosan itu, sampai sekarang tidak ditemukan peredarannya di NTB,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melapor jika menemukan dugaan beras oplosan yang beredar.

 “Untuk masyarakat yang menenggarai atau menduga ada beras oplosan yang beredar di Kota Mataram, agar segera melaporkan ke pemerintah,” imbaunya, Selasa 22 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ditemukan kasus beras oplosan di Mataram. Namun, pengawasan tetap diperketat oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mencegah kemungkinan penyimpangan.

“TPID tetap untuk mengantisipasi. Sekarang belum terjadi, tapi terus kita monitor dan awasi supaya tidak terjadi beras oplosan di Kota Mataram,” tutupnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, mengecam munculnya kasus beras oplosan yang belakangan mencuat dengan modus mengemas beras biasa seolah-olah sebagai beras premium. Ia memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai sebagai bentuk penipuan terhadap masyarakat.

Menurut Prabowo, praktik pengoplosan beras ini telah menyebabkan kerugian masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya, berdasarkan laporan yang ia terima. Ia juga membandingkan keuntungan besar yang diperoleh oknum pengoplos dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, yang dinilainya masih membutuhkan keadilan dan perlindungan dari praktik curang semacam itu. (hir)

Dukung Jalan Alternatif saat CFD, Bappeda Rencanakan Lebarkan Ruas Jalan Lading-Lading

0
Car Free Day membutuhkan alternatif jalan yang sepadan. Bappeda merencanakan untuk melebarkan ruas Jalan Lading-Lading. (ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai peluncuran “Car Free Day” beberapa waktu lalu, menuai sukses. Tidak hanya dari keramaian warga yang mengikuti jalan sehat pada jam CFD, tetapi maraknya para pelaku UMKM khususnya kuliner dengan tingkat pendapatan rata-rata di atas Rp 500 ribu.

Kepala Bappeda KLU, Gatot Sugiharto, mengungkapkan CFD memiliki dampak positif bagi masyarakat. Ruas dua jalur dari Tanak Song – Jembatan Sokong, tidak hanya menjadi spot healing dan rekreasi pagi hari, tetapi menghadirkan pangsa pasar baru bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Lombok Utara.

“Memang Car Free Day sangat luar biasa dampak ekonominya. Setiap penyelenggaraan, selalu kami uji. Dan memang, rata-rata pemasukan dari masyarakat seperti UMKM dadakan, cukup luar biasa, rata-rata di atas Rp 500 ribu,” ungkap Gatot.

Kendati demikian, program Car Free Day masih harus disikapi dengan kebijakan lanjutan. Pemda KLU, kata Gatot, harus menyediakan ruas jalur alternatif yang mendukung lalu lintas orang dan barang ketika ruas CFD difungsikan masyarakat.

Pihaknya lantas menyampaikan lebih awal kepada Bupati, agar diizinkan untuk merencanakan pelebaran jalan alternatif. Ruas dimaksud adalah jalan alternatif lalu lintas saat CFD, yakni Pertigaan Sasak Narmada – ke Dusun Montong – ke Kroya,dan seterusnya (belok kanan) ke Lading-lading.

“Jika diizinkan, jalan alternatif yang digunakan sementara adalah area Lading-Lading, kita akan lebarkan saja Pak Bupati,” pinta Gatot. “Kalau di anggaran perubahan, mungkin untuk menambah lebarnya saja,” imbuhnya.

Menurut dia, pelebaran jalan ruas dusun Lading-lading lebih mungkin dilakukan untuk jangka pendek dibandingkan mengarahkan ruas ke Jalan Lingkar Utara yang belum beraspal.

Namun demikian, Bappeda lanjut dia, tetap akan berupaya membangun jalan lingkar utara melalui skema cicil di setiap tahun anggaran. Langkah ini sudah pernah dilakukan, dengan diawali membangun jalan hotmix sepanjang kurang lebih km dari titik nol, Dusun Jambianom/Pantai Impos. Upaya pembangunan ini sebagai tindak lanjut dari ikhtiar pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara yang sudah dilakukan mencapai 11 km.

Lebih lanjut, pada program pengembangan jalan di Lombok Utara, Gatot menyatakan pihaknya sudah memperbarui SK status jalan di Lombok Utara. Tahun 2025 ini, sejumlah jalan non status dinaikkan menjadi jalan desa. Status ini berdampak pada bertambahnya ruas jalan desa serta menurunkan rasio angka ruas jalan kategori baik dari 80-an persen menjadi 50-an persen.

“Mengenai persentase, yang masuk 80 persen itu adalah persentase SK sebelumnya. Setiap 5 tahun sekali ada pembaruan SK,” katanya.

Pemda melakukan perubahan persentase status jalan kategori baik, sebab Pemerintah Pusat menggarisbawahi bahwa Kabupaten dengan kondisi jalan baik mencapai 80 persen atau lebih, tidak mendapatkan alokasi DAK Jalan.

“Adanya tambahan jalan-jalan desa ini, sehingga jumlah panjang jalan di Kabupaten Lombok Utara bertambah, dan persentase jalan kategori baik menurun. Tidak lagi 80 persen, tetapi menjadi sekitar 50-an persen. Dengan demikian kita bisa mendapat DAK kembali,” tandasnya. (ari)

Dekopinda Lotim Akui Banyak Rentenir Berkedok Koperasi

0
Musakkaki (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Musakkaki, mengakui adanya praktik rentenir yang menggunakan kedok koperasi untuk menyalurkan kredit. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers kepada media Selasa kemarin.

Rentenir seringkali mengambil nama koperasi untuk menyalurkan kredit dengan sistem bunga yang tidak jelas, tanpa pengawasan yang memadai dari pihak terkait.

“Seringkali mereka membawa nama koperasi, namun yang mereka jalankan lebih mirip praktik rentenir dengan sistem bunga yang tidak transparan. Pengawasan terhadap hal ini masih perlu diperkuat,” ungkap Musakkaki menjawab Ekbis NTB

Dekopinda Lotim, sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi dan memberikan pendampingan pendidikan serta advokasi bagi koperasi-koperasi di daerah tersebut, mengakui keterbatasan dalam menindak tegas kasus semacam ini. “Kami hanya dapat memfasilitasi pendidikan dan sosialisasi kepada anggota koperasi. Tindakan hukum terhadap kasus ini menjadi kewenangan lain yang tidak bisa kami lakukan,” tambahnya.

Musakkaki juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anggota koperasi agar memahami perbedaan antara koperasi yang sebenarnya dan praktik yang hanya menggunakan kedok koperasi. “Pendidikan kepada anggota koperasi sangat penting agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota yang sah,” paparnya.

Ke depannya, Dekopinda Lotim berencana untuk menggelar pelatihan bagi pengurus koperasi di beberapa kecamatan, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola yang benar dalam sebuah koperasi.

“Ini langkah awal, meski tantangannya besar, terutama dalam mencari anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan ini,” tutup Musakkaki.

Dengan demikian, permasalahan rentenir berkedok koperasi di Lotim menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif yang lebih kuat dan edukasi yang lebih intensif kepada seluruh anggota koperasi di daerah tersebut.(rus)

Semester Pertama, Okupansi Hotel di Sumbawa Tembus 85 Persen

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, mengklaim tingkat okupansi hotel  di semester pertama tahun 2025 mencapai 85 persen seiring adanya beberapa event yang dilaksanakan di wilayah setempat.

“Adanya penyelenggaraan event salah satunya STQH kemarin menjadi pemicu meningkatnya okupansi hotel termasuk meningkat nya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata hiu paus,” kata Kepala Dinas Parpora Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada Ekbis NTB, Selasa 22 Juli 2025.

Diakuinya, okupansi tinggi tersebut terjadi karena ditunjuknya Sumbawa sebagai tuan rumah STQH tingkat provinsi NTB. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima dari panitia ada sekitar 500 kamar yang terisi selama pelaksanaan event tersebut.

“Kalau pesertanya hampir 1000 orang termasuk orang yang menginap mencapai 500 kamar sehingga tingkat okupansi hotel kita juga meningkat,” ujarnya.

Deddy melanjutkan, tingkat kunjungan wisatawan setiap harinya ke Sumbawa terus terjadi terutama ke Labuhan Jambu termasuk menjadi penyumbang meningkatnya okupansi hotel. Dimana destinasi tersebut menjual wisata berinteraksi dengan hiu paus, sehingga banyak diminati wisatawan.

“Memang setiap kita lakukan kunjungan wisatawan kesana (Labuhan Jambu) tetap ada wisatawan yang datang, bahkan setiap minggu pasti ada tamu,” tambahnya.

Dia pun mengungkapkan, bahwa target kunjungan wisatawan ke Sumbawa di tahun 2025 mencapai 100.000 meningkat 10.000 dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 90.000 orang. Ia pun optimis target tersebut akan tercapai.

“Saat ini kita sedang mengemas event untuk skala nasional yakni festival melala yang masuk dalam Kharisma Event Nasional (KEN) dan beberapa event lainnya dengan harapan bisa meningkatkan okupansi hotel,” tukasnya. (ils)

Enam Koperasi di Mataram akan Jadi Percontohan

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 50 koperasi merah putih telah diluncurkan secara serentak pada, Senin 21 Juli 2025 kemarin. Enam diantaranya akan menjadi koperasi percontohan. Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak memberikan suntikan anggaran untuk operasional koperasi tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani ditemui pada, Selasa 22 Juli 2025 menjelaskan, pemerintah pusat telah meluncurkan secara resmi koperasi merah putih. Peluncuran langsung dihadiri oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pasca peluncuran koperasi merah putih, Pemkot Mataram menindaklanjuti dengan menjajaki 50 koperasi untuk mockup di level kota.

Sejumlah enam koperasi merah putih di Mataram akan dijadi percontohan. Artinya, enam koperasi di enam kecamatan harus memiliki jenis usaha yang dikembangkan. “Misalnya, di Ampenan ada koperasi merah putih nelayan, Koperasi Merah Putih di Rembiga mengembangkan UKM atau kuliner dan lain sebagainya,” jelasnya.

Penentuan enam koperasi merah putih percontohan ini, dinilai sangat penting untuk disepakati jenis usaha atau fokus usaha yang dikembangkan. Dhani melihat standar jenis usaha dijalankan koperasi merah putih dari pusat sangat ideal seperti menjual sembako, LPG, cold storage, apotek, dan lain sebagainya.

Khusus di Kota Mataram kata dia, koperasi merah putih fokus mengembangkan jenis usaha yang telah berjalan di antara anggotanya. “Misalnya di koperasi nelayan di Bintaro. Paling tidak diusulkan cold storage, usaha alat tangkap dan lain sebagainya,” sebutnya.

Koperasi yang telah berjalan akan dihubungkan dengan himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendukung usaha koperasi merah putih. Plt Kepala Bappeda Kota Mataram menambahkan, rata-rata koperasi yang diberikan dukungan anggaran oleh pemerintah pusat telah sukses mengembangkan usaha mereka.

Artinya, koperasi itu sudah ada keuntungan. Salah satu studi kelayakan koperasi itu mempunyai fasilitas, keuntungan, jenis usaha dan lain sebagianya. Pemerintah ingin memberikan edukasi bahwa uang pinjaman diberikan bukan uang cuma-cuma. “Modal awalnya melalui simpanan wajib, simpanan pokok, dan lain sebagainya. Bisa saja anggota memodalkan dengan bangunan tergantung dari kesepakatan,” ujarnya.

Pemkot Mataram ditegaskan Dhani, tidak akan memberikan bantuan atau subsidi anggaran kepada 50 koperasi. Koperasi yang sebelumnya diurus masih kurang, sehingga pemerintah tidak pernah menjanjikan apapun. Kalaupun fasilitas seperti kantor akan diupayakan memanfaatkan fasilitas bangunan aset pemerintah seperti sekolah atau ruang di kelurahan. “Nanti ini yang saya akan sampaikan ke Pak Sekda untuk mencari sekolah yang kekurangan murid atau kantor kelurahan yang memiliki bangunan tidak terpakai. Nanti itu di cat jadi koperasi merah putih,” demikian kata dia. (cem)

Rp7 Miliar BSU Telah Disalurkan Lewat PT Pos di Kota Mataram

0
Rudi Suryawan(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja di Kota Mataram terus bergulir. Hingga saat ini, sebanyak 13.120 pekerja telah menerima bantuan melalui mekanisme penyaluran lewat PT Pos Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari Rp7 miliar dana yang telah tersalurkan langsung ke tangan para pekerja yang terdaftar sebagai penerima.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara pihaknya dengan PT Pos Mataram, penyaluran BSU yang dilakukan melalui kantor pos telah mencakup dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua.

“Hasil koordinasi dengan pihak Pos Mataram untuk penyaluran BSU yang melalui kantor pos sebanyak 13.120 orang. Itu untuk tahap 1 dan 2,” sebutnya saat dihubungi, Selasa 22 Juli 2025.

Berdasarkan skema bantuan yang berlaku, setiap pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU mendapatkan bantuan senilai Rp600 ribu. Jika dihitung secara total, maka dana yang telah disalurkan kepada 13.120 penerima tersebut mencapai lebih dari Rp7 miliar.

Ia juga, menambahkan bahwa angka tersebut hanya mencakup pekerja yang menerima bantuan melalui PT Pos. Masih ada penerima BSU lainnya yang penyalurannya dilakukan melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, hingga saat ini, data pasti mengenai jumlah penerima dari jalur Himbara belum diperoleh.”Yang penyalurannya melalui bank Himbar, data ini yg belum kami peroleh angka pastinya,” ucapnya.

Menariknya, jumlah 13 ribu lebih penerima BSU ini ternyata jauh melampaui proyeksi awal yang sempat disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, Rudi menyebutkan bahwa sebanyak 1.400 pekerja di Kota Mataram dipastikan akan menerima BSU melalui Kantor Pos. Namun, kenyataannya jumlah penerima meningkat hampir sepuluh kali lipat, menunjukkan adanya peningkatan data dan perluasan cakupan penerima bantuan.

Penerima BSU ini selain para pekerja swasta, juga merupakan kelompok pekerja non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang termasuk dalam kategori pekerja rentan seperti Guru Tidak Tetap (GTT), tenaga honorer, serta sejumlah kader posyandu. Syarat utama yang memungkinkan mereka menerima bantuan ini adalah terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Lebih lanjut, Rudi juga mengungkapkan bahwa proses penyaluran BSU melalui kantor pos masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya rampung. Hal ini berarti jumlah pekerja yang akan menerima BSU kemungkinan masih akan terus bertambah dalam waktu dekat, seiring dengan pembaruan data dan pencairan tahap lanjutan.”Proses penyaluran masih berlangsung (artinya, jumlah akan terus bertambah),” pungkasnya.(hir)

Bulog NTB Salurkan Beras Bantuan Pangan, Masyarakat Diingatkan untuk Tidak Diperjualbelikan

0
Penyaluran Beras Bantuan Pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mulai menyalurkan beras dari program Bantuan Pangan Tahun 2025 kepada masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi NTB. Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi triwulan ll tahun 2025 yang diharapkan dapat menjaga daya beli kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah/keluarga miskin dan rentan sebagaimana kriteria pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Kemensos.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil NTB, Sri Muniati, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan ll, maka setiap PBP akan menerima alokasi beras periode Juni dan Juli atau 2 kemasan sekaligus dengan berat sesuai standar yaitu masing-masing netto 10 Kg per kemasan.

Lebih lanjut, Sri menggarisbawahi bahwa program ini juga ditujukan untuk mendorong terwujudnya stabilitas harga pangan di pasar. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pokok keluarga yaitu beras, maka diharapkan tingkat pengeluaran rumah tangga bisa berkurang, karena itu Sri mengingatkan agar beras bantuan pangan yang sudah diterima PBP tidak diperjualbelikan dengan alasan apapun. “Kami meminta kepada seluruh penerima agar beras bantuan ini tidak diperjualbelikan karena bantuan ini diberikan untuk dikonsumsi langsung oleh keluarga penerima manfaat, sehingga efektif untuk mengurangi pengeluaran keuangan keluarga dan otomatis akan mengurangi tekanan permintaan beras di pasar umum, ” tegasnya.

Menurutnya, pihak Bulog telah berkoordinasi dengan Satgas Daerah, aparat pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota hingga desa/ kelurahan, dan RT/RW agar turut mengawasi distribusi bantuan agar benar-benar sampai kepada yang berhak. Ia menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tujuan utama dari program bantuan ini.

Distribusi bantuan pangan tahun ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas sosial dan pemerintah desa, untuk memastikan proses berjalan tertib dan tepat sasaran. Sri Muniati berharap semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program ini.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan meringankan beban masyarakat. Kami akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan dan terbuka terhadap masukan serta laporan dari masyarakat terkait distribusi,” pungkas Sri Muniati.(bul)

Tak Ada Tumpang Tindih, Pemprov NTB Pastikan Koperasi Merah Putih dan UMKM Bergerak Bersama

0
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan adanya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mengganggu perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebaliknya, kedua unsur ini akan bergerak beriringan membangun ekonomi daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri mencatat, saat ini terdapat tiga desa model Kopdes Merah Putih di NTB. Model ini tidak berdiri sendiri, tetapi dirancang untuk berjalan beriringan dengan UMKM lokal agar mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan masyarakat.

“Koperasi merah putih ini kita arahkan supaya bisa bersaing. Ndak akan mati usaha rakyat. Tidak akan mematikan usaha yang lain. Justru ini bisa bersinergi yang pada ujungnya menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk menguasai pasar atau memonopoli layanan, melainkan menjadi penghubung antara pelaku usaha rakyat dan pasar yang lebih luas.

Justru, dengan adanya koperasi yang kuat, UMKM di desa bisa mendapatkan dukungan akses permodalan, pemasaran, hingga kemitraan yang lebih baik.

Ditegaskan pula bahwa koperasi dan UMKM memiliki karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Jika BUMDes dimiliki oleh desa sebagai entitas administratif, koperasi dimiliki langsung oleh masyarakat, yang menjadi anggotanya.

Sementara UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis usaha individu dan keluarga. Dengan posisi yang saling mendukung, keduanya sangat mungkin untuk bersinergi bahkan tumbuh bersama.

“Kita tidak bisa paksakan mereka jadi satu, tapi mereka bisa bermitra, bisa bersaing secara sehat. Yang penting, ujungnya tetap menguntungkan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, sebagai bagian dari program Desa Berdaya, Pemprov NTB menargetkan hingga Oktober 2025, koperasi Merah Putih bisa aktif beroperasi di 106 desa dengan kemiskinan ekstrem, dengan dukungan pelibatan UMKM lokal. Akhir tahun ini ditargetkan seluruh koperasi Merah Putih di NTB sudah berjalan optimal.

Untuk memastikan seluruh target yang telah dibuat Pemprov NTB tersebut berjalan, Masyhuri mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mencarikan tempat usaha, menghubungkan koperasi dengan mitra bisnis, hingga menyiapkan ekosistem agar koperasi dan UMKM bisa tumbuh bersama.

Dinas Koperasi juga memastikan adanya pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan koneksi pasar yang lebih luas.

“Karena itu nanti sasaran desa berdaya. Pak Gubernur punya program desa berdaya kita akan memfokuskan masuk ke desa berdaya. Itu masuk prioritas. Kita Carikan dia tempat usaha, kita koneksikan dengan mitra usaha,” pungkasnya.

Diketahui, pada Senin, 21 Juli 2025 kemarin, Pemerintah Pusat resmi meluncurkan 1.166 Koperasi Desa Merah Putih yang ada di NTB. Peluncuran dilakukan secara serentak bersama dengan 80 ribu desa di Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. (era)

Perkuat Sinergi, Pupuk Indonesia dan Pemkab Sidrap Akselerasi Penyaluran Pupuk Subsidi

0
Pupuk Indonesia dan Pemkab Sidrap Akselerasi Penyaluran Pupuk Subsidi(ekbisntb.com/bul)

Sidrap (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap guna mengakselerasi penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar kegiatan “Rembuk Tani dan Tebus Bersama” yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Senior Manager (SM) Penjualan Regional 4A Pupuk Indonesia, Sukodim mengatakan bahwa Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi secara transparan dan akuntabel.

Sukodim mengingatkan seluruh jaringan distribusi untuk mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Komitmen kami jelas, yaitu memastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani dengan harga sesuai aturan pemerintah. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa harga di tingkat petani harus sesuai HET. Kami juga siap menyediakan pupuk non-subsidi sebagai alternatif bagi petani yang kebutuhannya melebihi alokasi subsidi,” demikian ungkap Sukodim.

Kegiatan yang dihadiri oleh 500 petani, dikatakan Sukodim berhasil menyalurkan 265 ton pupuk bersubsidi. Dalam sehari, Perusahaan berhasil menyalurkan 135 ton pupuk urea dan 130 ton NPK Phonska.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menyambut baik inisiatif Pupuk Indonesia. Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penuh program swasembada pangan. Menurutnya, salah satu kunci utamanya adalah dengan memastikan petani menebus alokasi pupuknya di kios-kios resmi.

“Langkah awal untuk mendukung swasembada pangan adalah dengan memastikan petani mendapatkan haknya. Saya mengajak seluruh petani untuk menebus jatah pupuknya di kios resmi,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati Syaharuddin Alrif menekankan perlunya transformasi di sektor pertanian dengan mendorong keterlibatan generasi muda. “Sudah saatnya kita melakukan transformasi. Mari kita ajak anak-anak muda kita untuk menjadi petani milenial yang modern. Pemerintah daerah bersama para penyuluh siap memberikan pendampingan penuh untuk melahirkan petani-petani sukses di masa depan,” tambahnya.(r)