Beranda blog Halaman 503

Harga Emas Antam Meroket, Sentuh Rp1,97 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, naik sebesar Rp24.000 per gram, dari Rp1.946.000 per gram menjadi Rp1.970.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.816.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 1 gram: Rp1.970.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.880.000.
– Harga emas 3 gram: Rp5.795.000.
– Harga emas 5 gram: Rp9.625.000.
– Harga emas 10 gram: Rp19.195.000.
– Harga emas 25 gram: Rp47.862.000.
– Harga emas 50 gram: Rp95.645.000.
– Harga emas 100 gram: Rp191.212.000.
– Harga emas 250 gram: Rp477.765.000.
– Harga emas 500 gram: Rp955.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.910.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor Kelautan Merosot, BLUD Didorong Jadi Solusi Alternatif

0
Kadislutkan NTB, Muslim(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Potensi pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin diperparah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pengganti dari PP 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim mengatakan jika di tahun 2019 pendapatan dari retribusi sektor ini sempat menembus angka Rp4 miliar per tahun, kini jumlah tersebut merosot tajam hingga hanya mencapai Rp1 miliar. Dengan adanya perubahan PP, Muslim mengaku khawatir retribusi dari sektor kelautan akan semakin anjlok.

“Jadi sekarang yang dulu misalnya pengusaha tambak udang yang butuh air laut izinnya di Provinsi, sekarang izinnya di Pemerintah Pusat,” jelasnya, Rabu, 23 Juli 2025.

Dalam aturan terbaru tersebut, perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi, seperti izin pemanfaatan air laut oleh pengusaha tambak udang, kini dialihkan ke pemerintah pusat.

Selain itu, kewenangan daerah dalam penerbitan izin kapal penangkap ikan di bawah 12 mil laut juga terancam ditarik ke pusat, yang nantinya akan dipungut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ini beberapa regulasi yang membuat daerah itu yang seharusnya memiliki nilai tambah terhdadap sumber ddaya yang dimilikinya tapi justru lebih aktif ini pusat yang mengambil pendapatan di daerah menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.

Dalam menghadapi keterbatasan kewenangan, Pemprov NTB kini mengandalkan BLUD sebagai unsur untuk mengelola potensi pendapatan di sektor kelautan, terutama di kawasan konservasi laut.

Muslim mengatakan, meski baru setahun beroperasi dengan dana awal yang kurang dari Rp150 juta per tahun, tiga BLUD yang aktif saat ini justru telah berhasil menghasilkan pendapatan lebih dari Rp400 juta hingga Juni 2025.

“Artinya potensi pendapatan ya kan terus muncul. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk memastikan mereka lebih pro aktif lagi dan memaksimalkan potensi yang ada, menggerakkan semua potensi resours sumber daya yang dimiliki untuk optimalkan pendapatan,” tambahnya.

Menurutnya, satu kapal pesiar asing saja bisa dikenakan tarif jasa labuh hingga Rp1 juta per hari. Jika dikelola dengan baik, potensi pendapatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kas daerah.

Lebih lanjut, penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga dinilai telah membatasi kemampuan daerah untuk memungut retribusi dari sektor usaha dan perizinan tertentu. Hal ini semakin memperburuk fiskal daerah, apalagi di tengah keterbatasan fiskal seperti sekarang.

“Harusnya di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah pusat mendorong untuk kemandirian daerah itu memanfaatkan sumber daya alam di wilayah kewenangannya, tapi yang terjadi justru terbalik,” terangnya.

Plt Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini berharap, BLUD yang sudah berjalan jangan sampai dilikuidasi atau digabung dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain, karena keberadaannya menjadi tumpuan harapan baru bagi optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor kelautan.

“Tetapi itulah kenapa kita menggunakan BLUD ini sebagai salah satu instrumennya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Kita berharap BLUD jangan dilikuidasi,” pungkasnya. (era)

Entaskan Kemiskinan, NTB Alokasikan Rp629 Miliar

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan sambutan pada kegiatan TKPK-TPPS Fokus Kemiskinan dan Stunting, Rabu, 23 Juli 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp629 miliar untuk upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dana tersebut dianggarkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk tahun 2025. Hingga Mei 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp230 miliar.

Saat ini, NTB tercatat memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, atau sekitar 2,04% dari total desa. Menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,64%.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan sumber utama berbagai persoalan sosial di NTB dan menjadi prioritas pemerintahannya.

“Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini,” ujarnya Rabu, 23 Juli 2025

Menurutnya, penanganan kemiskinan di NTB belum optimal, meski demikian NTB telah menjadi magnet bagi investasi pusat dan kehadiran lembaga internasional.

“Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi,” tegasnya.

Untuk itu, ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah kolaborasi yang konkret dan terkoordinasi antara semua pihak.

“Intinya adalah, pertama, jadi kata kunci pertamanya adalah kolaborasi, kolaboratif, semua akan ikut terlibat,” katanya.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, atau turun sekitar 50.000 orang dibandingkan data Maret sebelumnya.

“Kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini menunjukkan komitmen besar kita bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM kita di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya Wagub yang akrab dipanggil Umi Dinda, Rabu, 23 Juli 2025.

Dia mengatakan, seluruh kabupaten/kota di NTB menunjukkan tren positif penurunan angka kemiskinan. Hanya saja, Kabupaten Lombok Utara menjadi perhatian sebab data kemiskinan tidak sesuai, perlu pengkajian lebih lanjut khususnya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.

Untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem di lima tahun ke depan, Wagub membeberkan tiga strategi pengentasan kemiskinan NTB mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, di antaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah.

Untuk merealisasikan tiga strategi tersebut, Wagub Dinda berharap program Desa Berdaya mampu menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan berbagai program, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.

Umi Dinda juga menegaskan pentingnya memperkuat peran desa dan kecamatan dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Penting juga meningkatkan perhatian terhadap kader lapangan dan kader posyandu, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. (era)

Produk UMKM Didorong Kantongi Sertifikasi Halal

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, mendorong produk olahan pelaku usaha memiliki label halal. Langkah ini juga dilakukan di Kota Mataram dengan mendorong pelaku UMKM mengantongi sertifikasi halal dari lembaga atau perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram H. Muhammad Ramadhani menerangkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menargetkan sampai bulan Oktober 2026, seluruh produk kuliner memiliki sertifikasi halal. BPJPH telah menyediakan pendamping dari berbagai lembaga termasuk perguruan tinggi dan majelis ulama indonesia untuk membantu UMKM mengurus sertifikasi hala. “BPJPH menargetkan sampai bulan Oktober semua produk UMKM harus memiliki sertifikasi halal,” terangnya.

Lembaga atau perguruan tinggi yang memfasilitasi akan mendapatkan Rp150 ribu/produk. Mereka mengejar pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Sedangkan, pemerintah daerah hanya memobilisasi pelaku UMKM untuk mengurus persyaratan dan lain sebagainya. “Syaratnya sangat mudah dan gratis,” katanya.

Dhani mengakui produk UMKM di Mataram sangat minim bersertifikasi halal. Kesadaran mengantongi sertifikasi sangat rendah. Mereka menganggap proses pembuatan, peralatan, dan lain sebagainya tidak terkontaminasi kandungan non halal.

Padahal kata Dhani, dimensi halal berdasarkan penilaian dari BPJPH berbeda dibandingkan persepsi pelaku usaha. “Kalau pelaku usaha persepsinya kandungan produk mereka tidak mengandung daging babi. Padahal, dimensi halal itu memiliki kriteria berbeda,” jelasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melihat dari aspek higienisitas serta penilaian lainnya. Persepsi masyarakat ini mengakibatkan dari hasil identifikasi Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa 30 persen produk UMKM bersertifikasi halal.

Sementara di Kota Mataram katanya, ia masih memiliki keterbatasan untuk mendata pelaku UMKM yang mengantongi sertifikasi halal dari lembaga atau perguruan tinggi. “Tetapi kita mensyaratkan pelaku UMKM yang boleh mengikuti pelatihan harus memiliki sertifikasi halal. Kalau belum punya kita akan bantu mengurus,” demikian kata dia. (cem)

47.529 Pekerja di Pulau Lombok Sudah Terima BSU 2025, Yang Belum Diminta Segera Cek dan Ambil di Kantor POS

0
Pencairan BSU di Kantor POS Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di bawah koordinasi Kantor Pos Mataram telah mencapai sekitar 90 persen, atau sebanyak 47.529 orang penerima dari total alokasi 53.000 penerima di empat kabupaten/kota di Pulau Lombok.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ari Garmono, perwakilan dari Pos Mataram, Rabu, 23 Juli 2025.

“Jumlah yang sudah tersalurkan ini mencakup penerima di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Sementara untuk wilayah Lombok Timur serta kabupaten/kota di Pulau Sumbawa berada di bawah tanggung jawab kantor pos masing-masing,” jelas Ari.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang belum mengambil BSU-nya untuk segera datang ke kantor pos terdekat.

“Kami belum mendapat informasi pasti soal tenggat waktu penyaluran, namun bukan tidak mungkin pemerintah sewaktu-waktu bisa meminta kami untuk mengembalikan dana yang belum tersalurkan,” tegasnya.

Untuk mengetahui status sebagai penerima BSU, masyarakat kini bisa melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia. Prosesnya mudah dan hanya memerlukan NIK dan ponsel pintar.

Berikut langkah-langkah lengkap pengecekan BSU melalui aplikasi Pospay:
1. Unduh aplikasi Pospay
Aplikasi tersedia di Google Playstore dan Apple Appstore.
2. Masuk ke menu Bantuan Sosial
Di halaman awal aplikasi, klik ikon huruf “i” di pojok kanan bawah, lalu pilih ikon Bantuan Sosial (urutan kedua dari bawah).
3. Masukkan NIK
Pilih jenis bantuan “Bantuan Subsidi Upah 2025”, lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.
4. Verifikasi data
Jika nama Anda terdaftar, lanjutkan dengan memfoto KTP dan mengisi formulir sesuai data pada KTP.
5. Setujui Syarat dan Ketentuan
Klik “Lihat Syarat dan Ketentuan”, pilih Terima, lalu klik Lanjutkan.
6. Dapatkan QR Code
Setelah verifikasi berhasil, Anda akan menerima QR Code yang digunakan untuk verifikasi dan pengambilan bantuan di kantor pos atau lokasi bayar terdekat.

Dengan sistem yang cepat dan praktis ini, PT Pos Indonesia berharap seluruh pekerja yang berhak bisa mendapatkan bantuannya tepat waktu dan tanpa hambatan. Ari Garmono juga mengajak semua pihak untuk ikut menyebarkan informasi ini agar tidak ada yang tertinggal.(bul)

Fornas ke-VIII, Mataram Siap Jadi Tuan Rumah yang Baik

0
Dua orang pekerja menaiki obor Fornas yang dipasang di Taman Sangkareang pada, Selasa (22/7). Obor ini akan dinyalakan saat pembukaan Fornas di hari Sabtu (26/7). Kota Mataram menjadi venue kegiatan siap menjadi tuan rumah yang baik. (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII akan dimulai pada 26 Juli-1 Agustus 2025. Kota Mataram siap menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut kontingen dari seluruh Indonesia. Kegiatan diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dikonfirmasi pada, Rabu (23/7) bersyukur bahwa Kota Mataram menjadi salah satu wilayah atau lokasi penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII tahun ini. Sebagai salah satu tempat kegiatan tentunya akan menjadi tuan rumah yang baik. Masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan tersebut. “Tentunya kita akan menjadi tuan yang baik untuk mendukung Fornas,” terangnya.

Wali Kota dua periode mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan Fornas ke-VIII juga berimbas terhadap suksesnya ekonomi masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan kesan yang mendalam bagi kontingen.

Mohan meyakini keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Fornas ini, akan memberikan dampak secara ekonomi dan sosial. “Bukan saja sukses secara kegiatan tetapi juga sukses secara ekonomi dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat,” harapnya.

Kota Mataram sebut Mohan, ada beberapa lokasi yang menjadi venue kegiatan. Diantaranya, Ruang Terbuka Hijau Pagutan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Teras Udayana di Taman Udayana, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Asrama Haji di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Kampus Universitas Mataram dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan di luar itu bukan menjadi kewenangan dari Pemkot Mataram, sehingga lebih fokus menyiapkan venue yang dijadikan lokasi pertandingan. “Kita hanya membenahi dua venue yang menjadi lokasi kegiatan,” katanya.

Selama Fornas berlangsung mulai 26 Juli – 1 Agustus kata Orang nomor satu di Kota Mataram ini, diharapkan momentum penting seperti ini perekonomian masyarakat terutama pelaku UMKM terus bergerak. Sebab, peserta yang hadir sekitar 16 ribu hingga 18 ribu yang akan datang. “Kegiatan ini cukup panjang selama sepekan. Kita harapkan yang pasti perekonomian akan terus bergerak,” demikian harapnya. (cem)

Beras Bantuan Pangan Resmi Disalurkan di NTB, Penerima Diingatkan Jangan Dijual

0
Penyaluran Beras Bantuan Pangan (Bapang) tahun 2025 secara resmi dimulai di Nusa Tenggara Barat (NTB), ditandai dengan pelepasan secara simbolis oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati dan unsur Forkopimda di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Rabu, 23 Juli 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Beras Bantuan Pangan (Bapang) tahun 2025 secara resmi dimulai di Nusa Tenggara Barat (NTB), ditandai dengan pelepasan secara simbolis oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati dan unsur Forkopimda di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Rabu, 23 Juli 2025.

Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan bahwa penyaluran bapang kali ini dijadwalkan selesai paling lambat pada 31 Juli 2025. NTB mendapat jatah sebanyak 10.227 ton beras untuk disalurkan kepada 511.381 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 117 kecamatan dan 1.165 desa/kelurahan se-NTB.

“Jumlah penerima tahun ini menurun 20,5 persen dibanding tahun 2024 yang mencapai 643.000 PBP. Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat kita mulai membaik dan angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan,” ungkap Sri Muniati.

Setiap penerima bantuan memperoleh 20 kilogram beras, sebagai alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2025, yang disalurkan sekaligus. Meski demikian, Sri Muniati mengingatkan agar bantuan tersebut tidak diperjualbelikan, mengingat beras bantuan ini kerap ditemukan di pasar beberapa hari setelah disalurkan.

“Kami mengimbau masyarakat penerima untuk tidak menjual bantuan ini. Kami juga meminta dukungan dari Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, lurah, dan camat untuk ikut mengawasi agar beras tidak sampai diperjualbelikan,” tegasnya.

Menurut Sri, keberadaan bantuan pangan ini bukan hanya untuk membantu keluarga miskin, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi, khususnya harga beras yang menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah.

“Jika bantuan ini digunakan dengan benar, maka pengeluaran rumah tangga bisa ditekan dan permintaan beras di pasar umum juga akan berkurang,” tambahnya.

Bulog bersama Satgas Pangan akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan bantuan tidak disalahgunakan.

“Ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat miskin. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama,” pungkas Sri Muniati.(bul)

Baznas dan Biro Kesra NTB Perkuat Sinergi Program Sosial Keagamaan

0
Baznas dan Biro Kesra NTB Perkuat Sinergi Program Sosial Keagamaan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB memperkuat kolaborasi strategis dalam pengelolaan program sosial dan keagamaan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa, 22 Juli 2025 di Ruang Rapat Biro Kesra, Kantor Gubernur NTB.

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Kesra, Drs. H. Sahnan, M.Pd., dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Baznas NTB, termasuk Ketua Baznas NTB Dr. Lalu M. Iqbal Murad, Wakil Ketua I-IV, serta Kepala Pelaksana dan pejabat dari Biro Kesra.

Dalam arahannya, Karo Kesra menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Baznas NTB, serta menekankan pentingnya kekompakan dalam menjalankan tugas masing-masing. Ia menegaskan bahwa Baznas adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita jaga kekompakan, saling menguatkan dengan tupoksi masing-masing. Program yang sudah berjalan baik harus kita pertahankan bersama,” ujarnya.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain: Mekanisme penyaluran hibah dan bansos yang kini harus melalui sistem dan tercantum dalam DPA.

Di sisi lain, Ketua Baznas NTB Dr. Lalu M. Iqbal Murad memaparkan perkembangan sistem validasi berjenjang dalam pengelolaan zakat serta pelaksanaan program yang sesuai dengan RKAT dari Baznas RI.

“Kami pastikan tidak ada program yang dieksekusi tanpa validasi dan persetujuan Pimpinan. Ini bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas kami dalam mengelola dana umat,” tegasnya.

Baznas NTB juga tengah mengembangkan pola distribusi zakat yang lebih transparan, salah satunya melalui pelibatan penerima manfaat dalam acara resmi gubernur, sebagai bentuk edukasi kepada publik.

Baznas juga memperluas kolaborasi dengan 13 LAZ resmi, sektor usaha (CSR), dan tengah mengembangkan sistem digitalisasi pengumpulan zakat. Saat ini, dari potensi zakat senilai Rp2,8 triliun, baru sekitar Rp200 miliar yang berhasil diserap.

Wakil Ketua I dan II Baznas NTB turut menambahkan pentingnya penguatan SDM dan sistem pengumpulan zakat yang lebih profesional dan adaptif, terutama untuk menghadapi kondisi darurat serta menjawab kebutuhan daerah.

Dengan pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Biro Kesra dan Baznas NTB semakin solid dalam menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat, serta mendukung misi NTB Maju dan Mendunia melalui tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan berdampak.(bul)

Buka Lapangan Kerja, Prabowo Perintahkan Optimalisasi KEK

0
Kawasan Pantai Tanjung Aan, KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 19 Juli 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, memerintahkan mereka melakukan optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru.

Beberapa menteri yang mengikuti ratas mengenai pengembangan dan optimalisasi KEK, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Pembahasan menyangkut optimalisasi kinerja investasi dari KEK dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025, mengungkap isi rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.

Walaupun demikian, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut arahan-arahan Presiden terhadap jajaran menteri dalam rapat tersebut.

Dalam kesempatan terpisah di lokasi yang sama, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menyatakan realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp78,1 triliun.

“Dari Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp90,1 triliun, melampaui target,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.

Rosan melanjutkan dirinya juga melaporkan capaian penyerapan tenaga kerja dari KEK pada tahun 2024, yang juga melampaui target, yaitu sebanyak 47.747 orang dari target sebesar 38.953 orang. Kemudian, jumlah pelaku usaha baru yang masuk KEK sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 72 entitas.

Secara kumulatif, Rosan melanjutkan, sejak KEK pertama kali dijalankan pada tahun 2012 hingga 2024, total investasi yang dikumpulkan mencapai Rp263,4 triliun, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 403, dan menciptakan lapangan kerja untuk 160.874 tenaga kerja.

“Capaian ini menunjukkan tren yang sangat positif terhadap daya tarik dan efektivitas KEK sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rosan.

Area Publik KEK Mandalika

Sebelumnya, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan kawasan Pantai Tanjung Aan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menjadi area publik.

“Pengembangan kawasan itu bukanlah bentuk privatisasi, melainkan bagian dari sistem pengelolaan kawasan yang tertib, akuntabel dan berbasis hukum, dengan tetap menjamin akses publik terhadap pantai secara terbuka,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan persepsi yang berkembang terkait isu penjualan pantai di kawasan Tanjung Aan, secara prinsip pantai merupakan ruang publik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperjualbelikan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa kawasan pesisir adalah milik negara dan dijamin akses publik.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menjual pantai sebagai aset negara,” katanya.

Namun, perlu dipahami bahwa semua aktivitas penataan dan pemanfaatan ruang di kawasan Tanjung Aan, termasuk sempadan pantainya, berada dalam wilayah yang telah secara resmi masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Wilayah ini merupakan bagian dari aset kekayaan negara yang telah di pisahkan dan dikelola oleh ITDC berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008,” katanya.

Ia mengatakan praktik ini sejalan dengan model pengelolaan yang telah diterapkan di kawasan The Nusa Dua, Bali, di mana masyarakat umum tetap dapat menikmati akses pantai meskipun berada dalam kawasan hotel berbintang.

Dengan demikian, ITDC menegaskan yang dilakukan adalah optimalisasi pengelolaan kawasan sesuai mandat negara, bukan pengalihan kepemilikan.

“Fokus utama tetap pada tata kelola ruang yang legal, berkelanjutan dan inklusif, agar kawasan pesisir dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang,” katanya.

Oleh karena itu, pengosongan bangunan warung di sepanjang pantai Tanjung Aan tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan KEK Mandalika.

Hal itu untuk memastikan pengembangan sesuai tata ruang dan masterplan yang telah ditetapkan pemerintah. Area tersebut berada di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) ITDC Nomor 49, 64, 80, 82, dan 83 yang ditetapkan melalui Keputusan Kementerian ATR/BPN

“Tujuannya adalah menyiapkan lahan clear and clean agar dapat digunakan untuk investasi strategis yang mendatangkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peluang kemitraan UMKM, dan peningkatan PAD Kabupaten Lombok Tengah,” katanya. (ant)

Tiga Kecamatan di Sumbawa Masuk Kategori Waspada Pangan

0
Syaihuddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, mencatat sebanyak empat kecamatan berada dalam kategori waspada pangan berdasarkan indeks ketersediaan pangan  dengan nilai komposit 3-4 pada bulan Mei 2025.

“Memang untuk desa dalam kategori waspada pangan masih ada di Sumbawa, dan masuk prioritas satu berada di kecamatan Batulanteh dan Labangka,” kata Plt Kadis DKP Syaihuddin, kepada Ekbis NTB, Selasa 22 Juli 2025.

Dia melanjutkan, terhadap kondisi tersebut pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan harga beras 4 bulan kedepan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi pangan tetap tersedia dan tidak terjadi gejolak di masyarakat.

“Kami akan tetap memberikan atensi khusus terhadap kondisi tersebut terutama di kecamatan yang masuk kategori waspada (kuning) yakni Kecamatan Batulanteh  Labangka, Buer, dan Lantung,” ucapnya.

Sementara indeks akses pangan yang berkaitan dengan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan ada satu Kecamatan yang masuk dalam kategori rentan. Yakni Kecamatan Labuhan Badas sementera 11 kecamatan lainnya masuk dalam kategori waspada pangan.

“Di kecamatan Labuhan Badas yang harus kita waspadai terkait dengan penurunan daya beli masyarakat terutama harga beras, minyak goreng, dan telur ayam,” ujarnya.

Disebutkannya, ada beberapa indikator sehingga kecamatan itu masuk dalam kategori rentan dan waspada pangan. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

Selain itu lanjutnya, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk. Kecamatan yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

“Indikatornya sudah sangat jelas dan untuk mengintervensi terhadap persoalan ini kita tidak bisa kerja sendiri melainkan butuh kerja kolektif,” ucapnya.

Tentu untuk program jangka panjang terhadap kecamatan ini, pihaknya sudah memberikan indikator tersebut ke masing-masing OPD untuk diintervensi lebih lanjut. Sementara DKP  hanya mampu untuk mengintervensi masalah ketersediaan pangan saja sesuai dengan tugas dan fungsi.

“Data dan indikator itu sudah kita serahkan ke masing-masing OPD yang memiliki bidangnya, dengan harapan bisa segera dilakukan penanganan lebih lanjut,” tukasnya.

Bantuan Pangan

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah (CBP) berupa beras 20 kilogram atau sekitar 725. 020 kilogram bagi 36. 251  penerima bantuan selama 3 bulan.

“Penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga kondisi masyarakat terutama di bidang pangan untuk menekan terjadinya inflasi,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Jumat 18 Juli 2025.

Dikatakan Haji Jarot, dengan adanya bantuan ini diharapkan kondisi masyarakat tetap stabil terutama di bidang pangan. Bupati juga meminta kepada semua pihak yang terkait dalam penyaluran Bapang harus tepat sasaran sesuai dengan data penerima.

“Penyaluran bantuan ini harus tepat sasaran, sehingga dampak dari inflasi bisa diminimalisir serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan,” ucapnya.

Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog, Zuhri Hanafi, menjelaskan, peluncuran ini merupakan bagian dari kegiatan bantuan pangan tahun 2025. Penyaluran bapang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

“Jadi, Bapang yang kita salurkan ini langsung dalam dua tahap dengan total bantuan sebesar 20 kilogram beras,” ujarnya.

Adapun pola penyalurannya melalui, jasa tranforter dengan mengambil beras di pintu gudang Bulog, kemudian diangkut hingga titik distribusi di Desa dan Kelurahan. Selanjutnya, disalurkan oleh Desa dan Kelurahan kepada PBP.

“Secara umum jumlah penerima tetap, hanya saja ada beberapa kecamatan yang bertambah maupun berkurang,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Syaihuddin, mengatakan, penyaluran Bapang CBP ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan. Selain itu, bantuan itu juga dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gizi dan mengendalikan gejolak harga pangan.

“Penyaluran Bapang sebagai upaya memitigasi dampak bencana yang menyebabkan kekeringan dan kerawanan pangan baik penduduk miskin maupun penduduk rentan miskin,” tambahnya. (ils)