Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 503

Sumbawa Kembali Salurkan Bapang Tahap Terakhir

By
ekbisntb.com
-
0
Irin Wahyu Indarni(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa, kembali menyalurkan Bantuan Pangan (Bapang) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap terakhir untuk bulan Desember 2024.

“Tahap pertama, kedua dan ketiga sudah selesai. Sekarang kita akan kembali menyalurkan Bapang untuk tahap terakhir setelah sempat kita tunda,” kata Kepala DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024.

Irin melanjutkan, seharusnya untuk penyaluran Bapang tahap terakhir dilakukan pada bulan November lalu. Tetapi karena bertepatan dengan moment Pilkada sehingga penyaluran nya ditunda hingga bulan Desember.

“Tidak kita salurkan di Bulan November karena kita khawatir akan dipolitisasi karena bertepatan dengan moment Pilkada sehingga kita akan salurkan bulan ini (Desember),” ucapnya.

Saat ini lanjut Irin, pihaknya akan segera turun ke sejumlah gudang Bulog untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas beras yang akan disalurkan. Bahkan jika hasil pengecekan terhadap ditemukan beras yang tidak sesuai kualitas (beras medium) tetap akan ditunda.

“Tentu kualitas beras menjadi perhatian kita, jika tidak sesuai maka penyalurannya akan kita tunda sembari menunggu kualitas berasnya bagus,” tambahnya.

Penyaluran Bapang tersebut lanjutnya dikhususkan bagi masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi yang tersebar di seluruh kecamatan. Penyaluran Bapang itu meliputi 24 Kecamatan dan 165 Desa/ Kelurahan.

“Total ada 49.581 penerima bantuan pangan (PBP) di Sumbawa yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,” ucapnya.

Ditegaskan, data jumlah PBP tidak bisa dirubah sesuai dengan data yang diterima Kemenko PMK RI dan ditambah. Tetapi yang bisa dilakukan yakni merubah data dari si penerima itu sendiri sesuai dengan kondisi di lapangan layak atau tidaknya.

“Bisa ada perubahan data penerima melalui musyawarah  di tingkat desa, tetapi untuk penambahan jumlah PBP tidak bisa,” tegasnya.

Dirinya pun bersyukur bahwa penyaluran bantuan pangan CBP tahun 2024 sejauh ini berjalan lancar dan sukses. Penerima memperoleh bantuan pangan beras sejumlah 10 kg setiap bulan selama 6 bulan, mulai Januari sampai Desember 2024.

“Tahap I diberikan pada bulan Januari – Maret 2024, Tahap II diberikan pada April – Juni 2024 dan tahap ketiga bulan Juli- Oktober dan sisanya bulan Desember. Penyedia bantuan pangan berupa beras dilaksanakan oleh Perum Bulog Sub Divre Wilayah Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Pemda KSB Lindungi Nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan

By
ekbisntb.com
-
0
Noto Karyono(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja bagi para nelayan. Ada pun jumlah nelayan yang tersentuh dari program tersebut di tahun 2024 ini sebanyak 1.001 orang nelayan.

Kepala Dinas Perikanan KSB, Noto Karyono menjelaskan, program tersebut dimulai pihaknya pada tahun ini melalui pembiayaan APBD Perubahan 2024. “Kita start-nya tahun ini ya. Jadi ini perdana programnya kami laksanakan lewat anggaran daerah,” terangnya, Senin 2 Desember 2024.

Murni dibiayai anggaran daerah, Noto mengaku, jumlah nelayan yang tersentuh program itu belum seluruhnya. Namun demikian, ke depan pihaknya akan berupaya terus menambah jumlah nelayan yang dapat mengakses program BPJS Ketenagakerjaab itu.

“Yang 1.001 orang tahun ini tetap akan lanjut tahun depan. Sambilan juga kita data untuk kepesertaan baru yang bisa ditalangi lewat program ini,” janji Noto.

Program ini bagian dari kebijakan bupati KSB, untuk memberikan seluruh nelayan kecil BPJS Ketenagakerjaan. “Ini sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan nelayan kita,” sambung Noto.

Dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini para nelayan kecil KSB tidak perlu lagi khawatir ketika harus bekerja melaut. Noto menyatakan, kegiatan menangkap ikan di laut memiliki resiko besar terjadinya kecelakaan pada diri nelayan. “Nelayan itu masuk salah satu pekerja resiko tinggi,” tandasnya.

Klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan ini disebutkan Noto akan sangat membantu. Ia mencontohkan, terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan saat mencari ikan atau melaut hingga menyebabkan kematian. Keluarga nelayan bersangkutan akan menerima santunan sebesar Rp74 juta. Selain itu dua orang (anak) ahli warisnya akan dibiayai pendidikannya hingga bangku perkuliahan.

“Program BPJS Ketenagakerjaan ini bagi nelayan ini merupakan bagian dari implementasi untuk mencapai target tahun 2030 kita sudah mandiri ikan,” imbuh Noto. (bug)

Sumbawa Butuh 48.849 Unit Rumah

By
ekbisntb.com
-
0
Rizqi Helfiansyah(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, mengaku masih membutuhkan sekitar 48.849 unit rumah (backlog) dari jumlah hunian yang tersedia saat ini sebanyak 117. 594 unit berdasarkan data tahun 2023.

“Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sumbawa 34.052 unit sementara kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) 48.849 unit, ” kata kepala Dinas PRKP kepada Ekbis NTB melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Ekbis NTB, Senin 2 Desember 2024.

Rizqi melanjutkan, terhadap kondisi tersebut pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara khusus karena keterbatasan anggaran. Apalagi untuk backlog biasanya diintervensi melalui rumah subsidi dan anggaran pemerintah tidak tersedia.

“Selama ini memang kita belum memiliki program khusus untuk backlog, karena anggaran kita juga terbatas sehingga kita berharap bisa diintervensi beberapa tahun kedepan,” ujarnya.

Diakuinya, terkait dengan kondisi tersebut pihaknya berharap bisa diintervensi melalui program yang ada di Kementerian PKP. Apalagi untuk backlog saat ini menjadi perhatian khusus PKP dan pihaknya berharap bisa diintervensi.

“Karena jumlah Backlog kita sangat banyak, sehingga kami sangat berharap Kementerian PKP bisa memberikan perhatian khusus ke Sumbawa,” tambahnya.

Dikatakannya, saat ini ada 117.594 unit rumah yang terbangun di Sumbawa. Dari jumlah tersebut terdapat 34.052 unit rumah yang masih tidak layak huni, sementara  (Backlog) mencapai 48.849 unit.

“Kondisi ini menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan penyelesaian masalah perumahan di Sumbawa dan kami berharap bisa menjadi atensi khusus,” ucapnya.

Seraya menambahkan, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa mencapai 522. 99 jiwa dengan luas wilayah 6,644, 98 meter persegi. Dengan luas wilayah tersebut, jumlah masyarakat miskin saat ini berada di angka 67.400 jiwa dengan persentase 13,91 persen dan garis kemiskinan di angka Rp 441, 977, 00 per kapita per bulan.

“Sumbawa memiliki potensi besar, termasuk pemanfaatan lahan pemerintah untuk pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tukasnya.(ils)

Belum Kantongi Izin Prinsip, Satu Retail Modern Disegel Satpol PP Loteng

By
ekbisntb.com
-
0
Satpol PP Loteng melakukan penyegelan pada retail modern yang belum memenuhi izin prinsip di Kelurahan Gerantung, Praya Tengah, Senin 2 Desember 2024. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Satu retail modern yang ada di wilayah Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng) Senin 2 Desember 2024 ditutup paksa dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Loteng. Penyegelan dilakukan lantaran retail modern tersebut diketahui belum mengantongi izin prinsip bangunan maupun usaha.

Kasat Satpol PP Loteng Zaenal Mustakim memimpin penyegelan retail modern yang  baru akan mulai buka tersebut. Sebelumnya pemilik retail modern sudah diingatkan untuk memenuhi semua dokumen dan izin prinsip yang ada. Tetapi hingga penyegelan akan dilakukan, izin prinsip belum juga dipenuhi, sehingga pada Senin pagi aparat SatpolPP Loteng langsung mendatangi retail modern tersebut tanpa perlawanan yang  berarti.

Saat aparat Satpol PP Loteng datang para pegawai retail modern tersebut sedang melakukan loading barang-barang isi toko. Para pegawai retail pun diminta untuk menghentikan semua aktivitas dan menutup retail modern tersebut. Setelah surat pernyataan ditandatangani oleh pegawai retail, aparat SatpolPP kemudian memasang tanda segel retail modern tersebut.

“Retailnya belum sempat buka dan baru akan memulai aktivitas usaha. Jadi sebelum memulainya kegiatan usahanya, kita segel dulu,” sebut Zaenal Mustakim.

Dikatakan, tindakan tersebut buka berarti menutup retail modern tersebut seterusnya. Tapi disegel untuk sementara waktu sampai pemilik atau pengelola retail modern tersebut bisa melengkapi semua persyaratan dan izin prinsip yang ditentukan demi tertibnya aturan di daerah ini.

“Kita bukan menutup seterusnya. Tapi sementara waktu saja sampai semua persyaratan  bisa dipenuhi. Kalau semua sudah lengkap nanti kita buka segelnya. Tetapi kalau  belum, siapapun tidam boleh membuka segelnya,” tandas mantan Camat Praya  Barat Daya ini.

Lebih lanjut Zaenal mengatakan, pihaknya tidak melarang siapapun yang mau membuka usaha di daerah ini, asalkan bisa memenuhi persyaratan yang  berlaku. Tidak boleh membangun tanpa izin pemerintah daerah, karena itu berkaitan dengan kepentinga  masyarakat juga.

“Silakan buka usaha atau  berjualan di daerah ini. Tapi ingat, harus lengkap izin-izin semua. Terutama izin prinsip seperti izin usaha maupun izin keberadaan bangunannya juga,” tegasnya. (kir)

Dorong UMK Rp2,9 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Siti Fitriani Bakhreisyi(ekbisntb.com/ist)

WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi mendukung kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Mataram segera ditetapkan. Dia berharap, UMK Mataram bisa mencapai Rp2,8 juta bahkan Rp2,9 juta. Harapan ini, kata dia, kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Senin 2 Desember 2024, bukan tanpa alasan.

Kenaikan harga-harga menjadi alasan utama, mengapa politisi Nasdem ini mendorong UMK Mataram bisa mencapai Rp2,8 juta hingga Rp2,9 juta.  Menurut anggota dewan yang akrab dipanggil Pipit ini, bahwa standar hidup masyarakat yang semakin tinggi mempengaruhi perhitungan kenaikan UMK yang terjadi setiap tahunnya.

Perbedaan UMK pada tahun-tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga bahan baku dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. “Kenaikan harga itu mempengaruhi pergerakan ekonomi, dan setiap tahun pasti ada perubahan harga yang memengaruhi UMK,” ungkap Pipit.

Dia memandang peningkatan kesejahteraan pekerja sangatlah penting. “Jika pekerja sejahtera, kinerjanya akan meningkat, dan ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka (pengusaha),” tambah Pipit. Dia mengatakan, bahwa meskipun pengusaha sering merasa terbebani dengan kenaikan UMK, hal tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas, karena tanpa itu, sulit untuk mengharapkan hasil yang maksimal dari pekerja,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini.

Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Kesejahteraan pekerja dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Seiring dengan meningkatnya dinamika di sektor pariwisata, para pelaku usaha di Mataram juga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pihak. Dengan harapan bahwa kenaikan UMK yang wajar tidak akan memberatkan pengusaha, namun tetap memberikan manfaat yang optimal bagi pekerja.

Catatan Ekbis NTB, UMK Mataram pada tahun 2024 sebesar Rp2.685.000. Nominal tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,35 persen dibandingkan tahun 2023 lalu. (fit)

Kenaikan UMP 6,5 Persen, Disnaker Tunggu Edaran Pemerintah Pusat

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang pekerja di salah satu pusat perbelanjaan pada, Senin 2 Desember 2024 sedang merapikan barang di etalase. Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan UMP 6,5 persen di tahun 2025. Disnaker Kota Mataram masih menunggu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025, mencapai 6,5 persen. Keputusan kenaikan upah buruh ini menunggu surat edaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan ditemui pada, Senin 2 Desember 2024 membenarkan, Presiden RI H. Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi mencapai 6,5 persen di tahun 2025. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait variable atau indikator penetapan kenaikan upah pekerja tersebut. “Iya, kita masih menunggu surat edaran dari pusat dulu,” terangnya.

Meskipun ditetapkan kenaikan 6,5 persen lanjutnya, kabupaten/kota maupun provinsi tentunya memiliki kondisi berbeda-beda. Di satu sisi, ketetapan dari pemerintah pusat tetap menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Rudi menambahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga belum menetapkan upah minimum provinsi. Biasanya penetapan upah minimum kota (UMK) lebih tinggi dibandingkan dengan UMP. “Biasanya, UMK Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan UMP,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram mengakui, tuntutan dari asosiasi pekerja meminta kenaikan upah pekerja di tahun 2025, mencapai 12 persen. Akan tetapi, pihaknya perlu mempertimbangkan masukan dari pengusaha sehingga mengedepankan prinsip keadilan antara pengusaha dengan asosiasi pekerja. “Pemerintah berusaha berada di tengah-tengah untuk mencari solusi antara pekerja dengan pengusaha,” jelasnya.

Diketahui, upah minimum kota (UMK) Kota Mataram pada tahun 2023 Rp.2.598.079 per orang perbulan. Upah pekerja mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 3,5 persen atau secara akumulasi menjadi Rp.2.685.000.

Jika diasumsikan terjadi kenaikan 6,5 persen dari UMK sebelumnya maka terdapat kenaikan upah buruh Rp174.525, sehingga UMK Kota Mataram menjadi Rp2.859.525. Mengacu formula penghitungan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. (cem)

Tomat dan Bawang Merah Sumbang Inflasi Tertinggi di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi bulan ke bulan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 0,56 persen pada November 2024 yang dipengaruhi oleh tomat dan bawang merah.

Kepala BPS NTB Wahyudin menuturkan inflasi November 2024 naik sebesar 0,34 persen bila dibandingkan angka inflasi yang terjadi pada Oktober 2024.

“Andil komoditas tomat dan bawang merah terhadap laju inflasi masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,13 persen,” ujarnya di Mataram, Senin 2 Desember 2024.

Wayudin menjelaskan kenaikan harga tomat akibat dampak musim hujan yang telah terjadi selama sebulan terakhir. Buah tomat menjadi cepat rusak saat musim hujan.

Sedangkan, bawang merah mengalami penurunan suplai karena masa panen terjadi pada Juli dan Agustus. Bawang merah yang beredar di pasar saat ini adalah stok yang dimiliki para pedagang dan rumah tangga.

“Produksi kurang, itulah yang menyebabkan harga naik,” kata Wahyudin.

Selain tomat dan bawang merah, komoditas yang juga berkontribusi terhadap inflasi di Nusa Tenggara Barat juga dipicu akibat emas perhiasan, daging ayam ras, dan ikan tongkol yang masing-masing memiliki andil sebesar 0,07 persen, 0,07 persen, dan 0,05 persen.

Wahyudin berpesan kepada pemerintah daerah untuk membatasi pengiriman bawang merah ke luar daerah mengingat adanya program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

NTB merupakan daerah produsen bawang merah dan selalu surplus bawang merah, namun karena hasil panen selalu dibawa ke luar daerah menjadikan bawang merah di wilayah itu menjadi penyumbang inflasi.

“Kami berharap pembatasan untuk dibawa ke luar daerah, antara lain bawang merah. NTB adalah daerah penghasil tapi inflasi masuk lima komoditas terbesar,” pungkas Wahyudin. (ant)

PLN Sebut Pengecasan Kendaraan Listrik di SPKLU Naik Lima Kali Lipat

By
ekbisntb.com
-
0
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Ekbis NTB/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) menyatakan bahwa kendaraan listrik yang melakukan pengecasan di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat dalam lima kali lipat.

“Kami melihat bahwa jumlah transaksi di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum kami itu meningkat lima kali lipat per tahun,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin 2 Desember 2024.

Dengan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat akan SPKLU di dalam negeri, Darmawan menyebutkan pihaknya saat ini sudah bersiap untuk menambah jumlah SPKLU di dalam negeri, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di tahun 2025.

“Maka di tahun 2025 ini kami sudah agak gemetaran ini, kalau meningkat lima kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” ujar Darmawan.

Hal itu, lanjut Darmawan, sebagai salah satu antisipasi bagi perusahaan untuk menghindari antrean panjang bagi masyarakat yang hendak mengisi kendaraan listriknya di SPKLU.

“Karena kalau tidak, nanti akan terjadi antrean luar biasa dan kami untuk itu sudah melakukan antisipasi,” terang Darmawan.

Menurut Darmawan, peningkatan jumlah transaksi di SPKLU milik PLN salah satunya didorong oleh peningkatan penggunaan kendaraan listrik salah satunya mobil listrik pabrikan China di Indonesia.

“Penjualan listrik SPKLU juga meningkat lima kali lipat, dan kami melihat ada satu merek dari China, mobil listrik. Penjualannya kencang sekali selama beberapa bulan ini, sehingga jumlah mobil listrik meningkatnya drastis sekali, sehingga kami untuk antisipasi Lebaran ini sudah kami siapkan dari sekarang,” ucapnya.

Berdasarkan data PLN, peningkatan transaksi di SPKLU PLN terhitung sejak momen Lebaran tahun 2023 yang tercatat sebesar 2.500 transaksi. Sedangkan pada Lebaran tahun 2024 jumlah transaksi di SPKLU meningkat 5 kali lipat menjadi 12.600 transaksi.

Dengan begitu, perseroan memproyeksikan pada lebaran tahun 2025 mendatang, transaksi di SPKLU akan mencapai 64.600 transaksi.

Di sisi penjualan listrik di SPKLU milik PLN juga tercatat terus meningkat. PLN menghitung penjualan listrik di SPKLU pada lebaran tahun 2023 sebesar 49 MWh. Meningkat hingga lima kali lipat pada lebaran tahun 2024 sebesar 253 MWh.

Sedangkan, proyeksi penjualan listrik SPKLU pada momen lebaran tahun 2025 juga akan meningkat lima kali lipat mencapai 1.340 MWh.

PLN juga menyiapkan SPKLU di seluruh Rest Area Tol Trans Jawa dan Sumatera, serta di ruas Jalan Nasional saat melayani pemudik Lebaran 2024 yang menggunakan kendaraan listrik dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 23 km.

Selain itu, terdapat 248 SPKLU di 108 lokasi, dan tiga unit SPKLU mobile. (ant)

Bansos Kelas Menengah Stabilkan Kondisi Sosial

By
ekbisntb.com
-
0
H.Ahsanul Khalik (ekbisntb.com/ant)

Pemberian bantuan sosial atau bansos untuk kalangan kelas menengah yang terdampak pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen dapat menstabilkan kondisi sosial masyarakat. ‘’Pelaksanaan kebijakan pusat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam daya beli,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, Dr.H. Ahsanul Khalik di Mataram, Senin 2 Desember 2024.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggulirkan wacana pemberian bantuan sosial kepada kelas menengah untuk melindungi dari dampak kenaikan PPN 12 persen.

Bantuan sosial tersebut menjadi bantalan dari pemerintah agar kelas menengah yang rentan turun kelas tidak terjerembab ke dalam gelembung kemiskinan.

Ahsanul menuturkan selama itu kebijakan pusat, maka pemerintah daerah pasti melaksanakan kebijakan tersebut.

Dia menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan sosial kepada kelas menengah bisa tepat sasaran.

“Kalau masyarakat miskin sudah ada bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan berbagai kementerian lain. Sedangkan, kalangan menengah masih belum diketahui kriteria seperti apa dan persoalan yang mereka hadapi apa,” kata Ahsanul.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa bantuan sosial yang menyasar kalangan menengah dapat mencegah laju inflasi karena kemampuan masyarakat menjadi semakin kuat.

Hal itu berkelindan dengan situasi sosial kemasyarakatan Nusa Tenggara Barat yang diyakini bisa pada kondisi stabil dan fungsi-fungsi sosial bekerja dengan baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 709 ribu jiwa atau setara 12,91 persen dari total jumlah penduduk di wilayah tersebut pada Maret 2024.

Ragam intervensi pemerintah terhadap situasi sosial dan ekonomi dapat menjadi upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan sosial berupa program keluarga harapan atau PKH, pengendalian laju inflasi, nilai tukar petani, maupun pengangguran terbuka dan pengeluaran rumah tangga. (ant)

Harga Mulai Turun, Tiket Penerbangan Kini Sumbang Deflasi di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Penumpang akan menaiki pesawat di BIZAM beberapa waktu lalu. Pemerintah telah menurunkan harga tiket pesawat, sehingga menjadi penyumbang deflasi di NTB bulan November 2024 (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga tiket penerbangan domestik sudah mulai terlihat penurunan sejak November kemarin. Sehingga tiket penerbangan ini masuk dalam komoditas yang menyumbang deflasi di NTB. Tiket penerbangan masuk menjadi penyumbang deflasi bersama dengan ikan layang, ayam hidup, jagung manis, apel dan sejumlah komoditas lainnya.

Deflasi sendiri adalah kondisi ketika harga barang dan jasa di suatu wilayah mengalami penurunan secara umum dalam jangka waktu tertentu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, ikan layang atau ikan benggol menyumbang deflasi untuk NTB di bulan November sebesar 0,05 persen, disusul ayam hidup 0,03 persen, angkutan udara 0,02 persen, jagung manis 0,02 persen dan apel 0,01 persen.

“Angkutan udara juga sudah menyumbang andil deflasi ketika harganya sudah mulai turun. Tadi pagi saya cek tiket pesawat ke Jakarta sudah mulai turun. Mudah-mudahan di lokal kita juga begitu ya, Lombok – Sumbawa, Lombok – Bima akan turun,” kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik di Kantor BPS, Senin 2 Desember 2024.

Adapun komoditas yang menyumbang angka deflasi di November kemarin yaitu tomat 0,18 persen, bawang merah 0,13 persen, emas perhiasan 0,07 persen, daging ayam ras 0,07 persen dan ikan tongkol sebesar 0,05 persen.

“Kita ambil lima komoditas yang paling tinggi andilnya. Masih banyak komoditas lainnya, 360 komoditas barang dan jasa,” katanya.

Angka inflasi Provinsi NTB untuk bulan ke bulan (m-to-m) di November 2024 terhadap Oktober 2024 sebesar 0,56 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun ( y-on-y) sebesar 1,46 persen.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintah bakal menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

Kompensasi harga tiket pesawat ini terutama untuk penerbangan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. AHY mengungkapkan, harga tiket bisa diturunkan berkat kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Pertamina, Angkasa Pura hingga maskapai domestik.

“Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandarudaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharge maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10 persen,” ujar AHY dalam keterangan resmi, Rabu 27 November 2024.

AHY mengatakan, pengurangan harga tiket pesawat ini didorong oleh tiga intervensi penting, pertama potongan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50 persen. Kemudian diskon harga avtur sebesar 5,3 persen dari bulan sebelumnya, dan penurunan fuel surcharge untuk mesin jet sebesar 8 persen.

Intervensi ini mampu menekan harga tiket pesawat hingga 9,9 persen, setara dengan penghematan rata-rata Rp 157.500 per tiket.(ris)

1...502503504...811Page 503 of 811

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami