Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 50

Setelah Menuai Protes, Pemkab Lotim Pastikan Segera Bayar Siltap Desa

By
ekbisntb.com
-
0
Setelah Menuai Protes, Pemkab Lotim Pastikan Segera Bayar Siltap Desa
Suasana pertemuan forum Kades di Gedung DPRD Lotim, Senin (2/2/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Setelah menuai protes dari para kepala desa (Kades), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memberikan kepastian terkait dua isu penting yang menyangkut kesejahteraan dan kepastian hukum kepala desa, yaitu pembayaran penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim yang difasilitasi DPRD Lotim, Senin (2/2/2026) menyampaikan komitmen pemerintah daerah.

Pertama, Sekda Juaini memastikan bahwa pembayaran Siltap untuk dua bulan akan ditransfer paling lambat hari Rabu (4/2/2026) mendatang. Mekanismenya akan menggunakan transfer langsung ke rekening masing-masing kepala desa.

“Itu sudah keputusan Pak Bupati. Hari Rabu semua proses sudah selesai,” ungkap Sekda menyampaikan keputusan Bupati.

Selain itu, ia juga mengklarifikasi keraguan terkait kepala desa yang masa jabatannya berakhir sebelum tanggal 16 Mei. Meski aturan lama menyatakan tidak berhak menerima gaji, tetapi Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengambil kebijakan khusus.

“Pak Bupati mengatakan karena Siltap ini sepadan dengan gaji, maka beliau mengambil kebijakan mengubah pasal yang relevan sehingga mereka tetap menerima gaji di bulan Mei,” tambah Sekda.

Kedua, menyikapi surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Pemdes) Kemendagri tanggal 22 Oktober 2025, Sekda menjelaskan bahwa penundaan Pilkades untuk desa dengan satu calon adalah imbas menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

“Surat dari Dirjen Pemdes menyatakan Pilkades ditunda sampai terbitnya PP baru. Kami sudah berkonsultasi langsung dengan Pak Dirjen dan diminta bersabar,” ujarnya.

Namun, Sekda menegaskan bahwa Pemkab Lotim sudah siaga penuh. Bupati telah memerintahkan kesiapan penuh anggaran cadangan.

“Pak Bupati mengatakan, kalau hari ini PP-nya turun, hari ini juga kita jadwalkan. Kita sudah punya simpanan cadangan di APBD. Tidak ada alasan menunda Pilkades ini. Kita sudah siapkan mekanisme APBD Perubahan,” tegas Juaini.

Ketua FKKD Lotim, Khaerul Ihsan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kejelasan dan komitmen yang diberikan Pemkab Lotim. “Alhamdulillah, ini sebagai pertanda Pak Sekda dan Pemkab mencintai kami. Pemerintah desa adalah ujung tombak dan tidak untuk diremehkan. Apa yang disampaikan tadi luar biasa dan menjawab kegalauan kami,” ucap Khaerul.

Ia mengakui bahwa sebelumnya sempat ada rencana aksi. Namun dengan kepastian ini, rencana tersebut dibatalkan. “Kalau tidak ada jawaban pasti, kami akan turun. Tapi sudah terjawab, berarti kami tidak jadi,” ungkapnya.

Khaerul juga menyatakan dukungan penuh dan kesiapan para kepala desa menyambut Pilkades. “Kami harus sama-sama mendukung. Yang penting sudah ada gambaran. Kami siap melaksanakan kapanpun PP itu turun, termasuk mengurus pesangon bagi rekan-rekan yang berakhir masa jabatannya,” ujarnya

Wakil Ketua FKKD Lotim, M. Maidy, menambahkan bahwa kejelasan ini membangkitkan semangat dan kekompakan. “Kami berharap kepastian ini segera direalisasikan. Kami ingin dihargai sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa,” imbuhnya.

Dengan adanya dialog ini, dua isu krusial yang sempat membuat keresahan di kalangan kepala desa Lombok Timur mendapatkan titik terang. Pemkab menegaskan komitmennya pada kesejahteraan aparat desa dan siap menjalankan Pilkades segera setelah payung hukum nasional terbit. (rus)

NTB Harus Serius Garap Sektor Peternakan dan Bangun Pabrik Pakan

By
ekbisntb.com
-
0
NTB Harus Serius Garap Sektor Peternakan dan Bangun Pabrik Pakan
H. Hasbullah Muis (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB didorong harus serius menggarap sektor peternakan terutama unggas seperti ayam petelur, ayam potong, dan puyuh untuk ketahanan pangan dalam daerah. Pasalnya, NTB sejauh ini masih bergantung dari pasokan daerah Bali dan Jawa. Termasuk pakan ternak banyak didatangkan dari luar. Padahal potensi NTB sangat besar untuk bisa memproduksi di dalam daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB H. Hasbullah Muis mengatakan bahwa NTB masih sangat tergantung dari luar untuk komoditas peternakan seperti ayam petelur, ayam potong, dan telur puyuh. “Ini kita masih sangat kurang, jadi kita masih banyak tergantung dari daerah sekitar Kita, seperti Bali dan pulau Jawa,” sebut politisi PAN ini saat turun Reses ke Wilayah Dasan Geres, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Minggu (1/2/2026).

Selain itu, sebut dia, NTB masih kendala dari sisi pakan ternak. Ia mendorong agar dibangun pabrik pakan ternak di NTB. Padahal NTB memiliki sumber daya untuk pakan yakni jagung. “Kita punya sumber daya cukup bagus seperti jagung, jagung ini adalah kebutuhan pakan utama. Kadarnya sampai 50 persen dari kebutuhan pakan itu. Dareah kita termasuk penghasil jagung,” jelasnya.

Konco sapaan akrab Politisi Udayana ini pun mendorong Pemprov untuk memaksimalkan potensi ini. Baik Pemprov maupun Pemkab harus memikirkan memiliki industri pakan di NTB. Sebab jika memiliki industri pakan di daerah maka kebutuhan petani peternak di dalam daerah bisa dipenuhi sendiri, maka semangat masyarakat masyarakat untuk beternak lebih bergairah. “Termasuk bagaimana kita mendorong ketahanan pangan di sektor peternakan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Terkait, sektor peternakan dan usaha ini pun banyak diserap dari hasil turun reses di wilayah Lobar. Menurutnya, selain banyak menyerap soal kondisi infrastruktur yang penanganannya kurang maksimal, pihaknya pun tiap tahun menggelontorkan program. Namun itu belum cukup. Ke depan secara bertahap akan ditangani. Pihaknya juga mendorong pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat dodorong untuk memiliki semangat memajukan ketahanan pangan dalam bentuk usaha produktif seperti peternakan dan usaha perdagangan. Warga di wilayah setempat banyak yang ingin bergelut pada peternakan kambing, ayam petelur, dan puyuh. Pihaknya pun mengaku tertarik untuk mengintervensi warga untuk pelihara Puyuh.

Menurut Hasbullah, kebutuhan terhadap puyuh tinggi di tengah kemampuan produksi di dalam darah masih rendah. Namun tantangannya adalah kurangnya minat warga dalam beternak puyuh ini. (her)

BPS NTB Catat Produksi Padi 2025 Naik Signifikan, Produksi Jagung Turun Tipis

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kinerja sektor tanaman pangan sepanjang 2025 menunjukkan tren yang beragam. Produksi padi mengalami peningkatan signifikan, sementara produksi jagung tercatat menurun tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Data disampaikan Ketua Tim Statistik Harga BPS NTB, Ir. Muhammad Ahyar, Senin, 2 Februari 2026, tercatat, luas panen padi di NTB sepanjang 2025 mencapai 322,90 ribu hektare. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 41,18 ribu hektare atau 14,62 persen dibandingkan luas panen padi pada 2024 yang tercatat 281,72 ribu hektare.

Seiring dengan bertambahnya luas panen, produksi padi pada 2025 juga meningkat signifikan. Produksi padi tercatat mencapai 1,71 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 255,21 ribu ton atau 17,56 persen dibandingkan produksi padi pada 2024 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.

Peningkatan produksi padi tersebut turut berdampak pada produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk. BPS mencatat, produksi beras pada 2025 mencapai 973,14 ribu ton, meningkat 145,36 ribu ton atau 17,56 persen dibandingkan produksi beras tahun 2024 yang sebesar 827,79 ribu ton.

Sementara itu, kinerja komoditas jagung menunjukkan tren berbeda. Luas panen jagung pipilan pada 2025 tercatat sebesar 173,09 ribu hektare, mengalami penurunan tipis sebesar 0,67 ribu hektare atau 0,39 persen dibandingkan luas panen jagung pada 2024 yang mencapai 173,76 ribu hektare.

Penurunan luas panen tersebut turut memengaruhi produksi jagung. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 tercatat sebanyak 1,18 juta ton, turun 34,63 ribu ton atau 2,86 persen dibandingkan produksi jagung pada 2024 yang mencapai 1,21 juta ton.

Meski demikian, BPS mencatat potensi produksi jagung pada awal 2026 masih cukup menjanjikan. Potensi luas panen jagung pipilan kering pada periode Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 80,93 ribu hektare, dengan potensi produksi sebesar 0,56 juta ton jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen.(bul)

Pupuk NPK Langka, Pemprov NTB Klarifikasi Pupuk Indonesia

By
ekbisntb.com
-
0
Eva Dewiyani

Mataram (ekbisntb.com) — Petani di di Pulau Lombok mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk, khususnya jenis NPK. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan musim tanam, bahkan berpotensi membuat petani kehilangan momentum tanam apabila pupuk tidak segera tersedia.

Persoalan ini juga dikhawatirkan akan mengganggu program strategis Presiden Prabowo perihal ketahanan pangan. Apalagi, Provinsi NTB adalah salah satu daerah yang menjadi penyangga ketahanan pangan nasional.

Keluhan petani bahkan disampaikan hingga ke laman medsos oleh para petani. Berharap agar mereka secepatnya mendapatkan pupuk agar di sisa musim hujan ini, petani tak kehilangan momen.

Menanggapi keluhan petani ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, di Mataram, Senin, 2 Februari 2026 menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait keterlambatan distribusi pupuk di lapangan. Namun, distribusi pupuk sendiri berada di bawah kewenangan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak penyalur.

“Untuk distribusi pupuk memang yang menangani adalah PT Pupuk Indonesia,” ujarnya.
Terkait pengawasan pupuk, Asisten III Setda NTB ini juga menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat tim pengawasan yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang terdiri dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (satker) di tingkat provinsi serta aparat penegak hukum. Namun, hingga saat ini tim tersebut belum terbentuk untuk tahun 2026.

“Ada tim pengawasan, tapi sepertinya tahun ini belum dibentuk. Ini akan kami koordinasikan lagi,” tembahnya.

Eva juga menyebutkan, telah berkoordinasi dengan Perwakilan Pupuk Indonesia di NTB. Dari koordinasinya, ditemukan persoalan, bahwa keterlambatan pasokan pupuk ke NTB disebabkan oleh kendala teknis di jalur distribusi, terutama transportasi laut. Kapal pengangkut pupuk sempat tertahan akibat kondisi cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir.

“Kapal kami memang sempat terhambat karena kondisi cuaca buruk kemarin,” jelas Eva, mengutip informasi dari PT Pupuk Indonesia.

Selain faktor cuaca, hambatan juga terjadi saat kapal hendak sandar di pelabuhan. Proses perizinan dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyebabkan kapal harus menunggu cukup lama sebelum dapat melakukan bongkar muat.

Kapal pupuk yang akan sandar, informasinya terhalang izin KSOP pelabuhan. Sehingga kapal harus menunggu sekitar semingguan.

Pemprov NTB telah berupaya melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses sandar kapal pengangkut pupuk. Masih dari penjelasan Pupuk Indonesia, disampaikan Eva, dalam pertemuan dengan Bidang Tanaman Pangan, diupayakan menghubungi Dinas Perhubungan agar kapal dapat segera sandar dan distribusi pupuk kembali berjalan.

“Alhamdulillah kemarin kami dibantu menghubungi Dishub supaya kapal bisa sandar. Ini kata Pupuk Indonesia,” ujar Eva.

Pemprov NTB berharap distribusi pupuk dapat segera normal kembali agar petani tidak kehilangan momentum tanam. Eva menegaskan, keterlambatan pupuk harus segera diatasi mengingat sektor pertanian menjadi penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di daerah.(bul)

2.237 Koperasi di NTB Tidak Aktif, Terus Dibina atau Dibinasakan?

By
ekbisntb.com
-
0
Wirawan

Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan data Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2024–2025 di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, jumlah koperasi pada 2025 mencapai 6.190 unit, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 4.837 unit.

Dari jumlah tersebut, koperasi aktif pada 2025 tercatat sebanyak 3.953 unit, meningkat cukup signifikan dibandingkan koperasi aktif pada 2024 yang berjumlah 2.599 unit. Sementara itu, jumlah koperasi tidak aktif masih relatif tinggi, yakni 2.237 unit pada 2025, meski turun tipis dibandingkan 2024 yang mencapai 2.238 unit.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirawan, di Mataram, Senin, 2 Februari 2026 mengatakan, peningkatan jumlah koperasi aktif tidak lepas dari upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh pemerintah daerah.

“Yang jelas setiap tahun ada kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi. Harapannya koperasi yang tidak aktif bisa aktif kembali, yang ditandai dengan pelaksanaan RAT dan penyampaian laporan tahunan,” ujarnya.

Data menunjukkan, peningkatan koperasi terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Di Kabupaten Lombok Timur, jumlah koperasi naik dari 627 unit pada 2024 menjadi 903 unit pada 2025, dengan koperasi aktif meningkat dari 333 menjadi 609 unit. Kabupaten Lombok Tengah juga mencatat kenaikan dari 708 menjadi 882 unit, sementara koperasi aktif bertambah dari 323 menjadi 497 unit.

Kota Mataram mencatat jumlah koperasi sebanyak 653 unit pada 2025, meningkat dari 597 unit pada 2024, dengan koperasi aktif bertambah dari 162 menjadi 219 unit. Tren serupa juga terjadi di wilayah Pulau Sumbawa, seperti Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, yang masing-masing mencatat peningkatan jumlah koperasi dan koperasi aktif.

Meski demikian, Wirawan menegaskan, pemerintah tidak serta-merta mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif. Menurutnya, pembubaran merupakan langkah terakhir setelah seluruh tahapan pembinaan dilalui.
“Itu kan ada tahapannya. Langkah terakhir adalah pengusulan pembubaran koperasi, tapi itu pilihan terakhir,” tegasnya.

Pembinaan tetap menjadi prioritas utama agar koperasi yang tidak aktif dapat kembali beroperasi dan memberi manfaat bagi anggotanya.

“Yang terus kami lakukan adalah pembinaan-pembinaan agar koperasi-koperasi ini menjadi aktif kembali,” kata Wirawan.

Pemprov NTB berharap, melalui pembinaan berkelanjutan, koperasi tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga semakin sehat dan produktif, sehingga mampu berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.(bul)

Alun-alun dan GMS Jadi Pusat Keramaian Baru, Hidupkan Ekomoni Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Alun-alun dan GMS Jadi Pusat Keramaian Baru, Hidupkan Ekomoni Masyarakat
Plaza bundaran GMS Gerung ini ramai pengunjung saat CFN dan CFD, Sabtu (31/1/2026). (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dibangunnya sejumlah fasilitas publik, seperti Alun-alun dan revitalisasi Bundaran GMS oleh Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj Nurul Adha begitu tampak dan dirasakan masyarakat.

Alun-alun dan GMS menjadi pusat keramaian baru yang menghidupkan ekonomi masyarakat.

Kawasan Alun-Alun Giri Menang Park (GMP) kini resmi menjadi pusat keramaian baru bagi masyarakat Lobar. Pemindahan lokasi kegiatan Car Free Nite (CFN) dan Car Free Day (CFD) dari depan Taman Kota Gerung ke jalur ini membawa suasana segar dan penataan yang lebih terorganisir.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati yang menginginkan adanya pembenahan serius dalam pengelolaan pedagang dan kenyamanan pengunjung.

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Barat bergerak cepat dengan menerapkan skema penempatan lapak berdasarkan jenis usaha. Penataan ini bertujuan agar pengunjung lebih mudah mencari kebutuhan mereka tanpa merasa sesak.

“Pengaturan lapak kini memiliki denah tersendiri. Kami memisahkan area hiburan permainan anak-anak, pedagang makanan, hingga area pakaian dan aksesoris,” ujar Yeni Ketua Asosiasi UMKM Lobar, akhir pekan kemarin.

Pelaksanaan CFN dan CFD pada hari pekan kedua, Sabtu (31/1/2026) dan Minggu (1/2/2026) ramai pengunjung. Tidak hanya sekadar pasar malam, kegiatan ini menyuguhkan akulturasi budaya dan hiburan modern, di antaranya, atraksi mendebarkan dari pentas ular dan Hiburan musik jalanan yang menemani waktu santai warga.

Meski sempat diguyur hujan, pengunjung terus berdatangan hingga pukul 22.00 Wita. Mereka membeli berbagai kuliner khas yang dijual pedagang. Sementara itu, agenda CFD pada Minggu pagi (1/2/2206), difokuskan pada kegiatan sehat seperti olahraga bersama di area jogging track yang diiringi hiburan musik ringan.

Bupati Lalu Ahmad Zaini yang hadir bersama istri, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini serta Wabup Hj Nurul Adha. Mereka berkeliling dari satu stand ke stand lainnya untuk memberi dukungan kepada para pelaku UMKM. Tanpa rasa canggung, orang nomor satu di Lombok Barat ini terlihat menikmati kuliner seperti telur gulung, bakso bakar, hingga cilok. Namun, yang paling menarik perhatian pengunjung adalah aksi spontannya saat berolahraga.

Bupati juga ikut memungut sampah yang masih tersisa di area publik. Aksi ini menjadi pesan kuat bagi pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan Giri Menang Park sebagai aset bersama. Tak kalah ramai di Bundaran GMS. Semenjak dibuka oleh Pemkab pada tahun baru kemarin, Bundaran GMS dan Plaza GMS nyaris tak pernah sepi. Hampir tiap sore hingga malam hari, masyarakat menikmati suasana di bundaran, baik yang berolahraga, duduk santai dan berbelanja.

Keramaian ini pun memberi berkah terdiri bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran plaza GMS. Suhaimi, PKL yang berjualan di plaza 3 mengaku perubahan geliat ekonomi sangat dirasakan oleh pedagang kecil sepertinya. “Dalam sehari dapat jualan Rp700 ribu ke atas, yang penting tidak hujan, GMS itu ramai,”Imbuhnya.

Pendapatan jualan ada peningkatan dari sebelum GMS ditata oleh Pemkab. Terlebih pada akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu. Biasanya ia membawa ayam 6 kilogram, saat ini bisa laku sampai 8-9 kilogram. Para pedagang belum ditarik Retribusi oleh pemerintah, sejauh ini ia berjualan gratis. Asalkan, kata dia pedagang diminta menjaga kebersihan. “Sore jualan, selesai berjualan steril (bersih) kita patuh bersihkan,” imbuhnya.

Ia sendiri tak keberatan jika ditarik retribusi oleh Pemkab baik untuk kebersihan dan lainnya. Apakah ditarik per hari atau per minggu. (her)

Bau Nyale, 1.090 Putri Mandalika akan Berparade di Pantai Kuta

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Herdan (ekbisntb.com/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Guna menyemarakkan dan memeriahkan ajang atau event budaya tahunan Bau Nyale 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan menggelar karnaval budaya Siu (seribu) Putri Mandalika di kawasan Pantai Kuta pada Jumat (6/2/2026) mendatang. Sekitar 1.090 Putri Mandalika direncanakan akan berparade bersama, diikuti penampilan berbagai kesenian khas budaya Lombok, perwakilan dari seluruh kecamatan di Loteng.

“Total peserta karnaval diperkirakan lebih dari 1.200 orang. Untuk putrinya saja itu sekitar 1.090 orang,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., di Kantor Bupati Loteng, akhir pekan kemarin.

Peserta karnaval sendiri nantinya tidak hanya dari unsur pemerintah daerah saja. Sekolah-sekolah negeri di Loteng juga akan terlibat. Termasuk dari unsur madrasah. “Jadi peserta dari Loteng dari berbagai elemen. Tapi tidak ada peserta dari luar Loteng,” jelasnya.

Selain memeriahkan event Bau Nyale yang akan berlangsung pada 7-8 Februari 2026 mendatang, karnaval budaya Siu Putri Mandalika tersebut sekaligus menjadi wahana memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya Loteng pada masyarakat luas. Sekaligus pembuktian Loteng sebagai daerah yang kaya akan seni budaya.

Lebih lanjut Herdan menambahkan, rangkaian perayaan event Bau Nyale sendiri akan dibuka dengan event presean yang juga digelar di kawasan Pantai Kuta, mulai 1 Februari 2026 selama empat hari. Adapun perayaan puncak Bau Nyale bakal dipusatkan di kawasan Pantai Seger. Diisi dengan penampilan band nasional Geisha serta sejumlah artis lokal lainya.

Bhayangkara Riding Day

‎Masih dalam rangkaian memeriahkan event Bau Nyale, Polres Loteng juga akan menggelar Bhayangkara Riding Day 2026, pada Sabtu, 7 Februari 2026 mendatang. Event tersebut akan diikuti ribuan anggota komunitas otomotif bersama selebgram Sintia Mariska. Kegiatan akan diisi dengan touring dari eks Bandara Selaparang menuju kawasan The Mandalika, untuk bersama-sama meramaikan event Bau Nyale digelar.

“Selain menyemarakkan event Bau Nyale, event ini juga sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara Polri, komunitas motor serta masyarakat luas,” sebut Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., Sabtu (31/1/2026).

‎Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Polres Loteng juga menggelar aksi pengalangan donasi kemanusiaan bagi korban bencana alam. Baik yang terjadi Loteng maupun di pulau Sumatra. Di mana setiap peserta Bhayangkara Riding Day yang berdonasi sebesar Rp 100 ribu akan mendapatkan kupon undian berhadiah.

‎‎“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan dan hiburan saja. Tetapi juga menjadi sarana berbagi dan membantu sesama,” ujarnya. (kir)

PAD Sektor Perindustrian Terendah di Lotim, Pabrik Porang Belum Beroperasi Terkendala Bahan Baku

By
ekbisntb.com
-
0
PAD Sektor Perindustrian Terendah di Lotim, Pabrik Porang Belum Beroperasi Terkendala Bahan Baku
Pabrik Porang di Pringgabaya yang belum bisa beroperasi karena terkendala bahan baku. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perindustrian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2025 terkoreksi. Realisasi dipastikan jauh dari target bahkan terendah se-Lotim yang ditetapkan sebesar Rp260 juta, dengan penyebab utama adalah belum beroperasinya pabrik pengolahan porang. Kendala utama pada bahan baku.

Kepala Dinas Perindustrian Lotim, Hariadi Surenggana, mengonfirmasi hal ini. Ia menjelaskan bahwa dari target Rp260 juta tersebut, kontribusi terbesar diharapkan berasal dari komoditas porang, yaitu sebesar Rp200 juta. Sayangnya, harapan itu belum dapat terwujud.

“Targetnya tahun 2025 itu Rp 260 juta untuk PAD dari Dinas Perindustrian. Khusus dari porang Rp200 juta. Akan tetapi, ternyata porang itu kan belum siap dioperasi. Hal itu karena bahan bakunya yang masih menunggu,” jelas Hariadi.

Ia memaparkan bahwa pabrik porang membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai dan berkelanjutan. Saat ini, proses penyediaan bahan baku masih dalam tahap pengembangan.

“Dan alhamdulillah, sekarang 400 hektare sudah tertanam, sehingga tahun 2026 sudah mulai full penuh dioperasikan. Sehingga otomatis yang Rp200 juta itu tidak ada realisasinya tahun ini,” tambahnya.

Selain dari porang, target PAD juga bersumber dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kotaraja, dengan rincian Rp50 juta dari pengolahan logam dan Rp10 juta dari sewa lahan. Namun, sumber penerimaan ini juga mengalami kendala.

“Lalu yang Rp60 juta itu, itu dari UPT yang di Kotaraja, yakni logam Rp50 juta, dan Rp10 juta untuk sewa lahan yang di kiri-kanan. Tapi tahu-tahu mendadak mereka putus kontrak,” ujar Hariadi.

Dengan dua faktor utama tersebut—pabrik porang yang tertunda operasinya dan pemutusan kontrak di UPT Kotaraja—realisasi PAD sektor perindustrian diproyeksikan menjadi yang terendah dibanding sektor lainnya tahun ini.

Pemerintah daerah kini memusatkan harapan pada tahun 2026. Dengan luas tanam porang yang telah mencapai 400 hektare, pabrik pengolahan diharapkan dapat beroperasi secara penuh, sehingga mampu menyumbang pendapatan yang signifikan dan mengerek realisasi PAD sektor perindustrian di masa mendatang.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi, terpisah menjelaskan tahun 2025 lalu sudah dilakukan penanaman di atas lahan seluas 4 hektare. Penanaman akan menggunakan sistem tegakan.“Kita menanam dengan sistem tusip/tegakan dengan konsep pengemukan karena yang kita tanam adalah umbi yang beratnya berkisar 250 – 300 gram,” jelas Fathul Kasturi.

Dengan menggunakan bibit umbi berkualitas tersebut, masa tanam hingga panen relatif singkat. Estimasi panen diproyeksikan dalam waktu 6 hingga 7 bulan setelah tanam.“Target produksi kita minimal 100 ton. Kita rata-ratakan, setiap umbi akan menghasilkan 2 kilogram,” tambahnya.

Lokasi penanaman porang seluas 4 hektare tersebut akan dibagi merata di empat desa, dengan masing-masing desa mendapatkan jatah 1 hektare. Keempat desa yang menjadi sasaran program ini adalah Desa Pengadangan Barat.Kecamatan Pringgasela, Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek, Desa Sajang dan Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun

Program budi daya porang ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di empat desa tersebut. Porang, yang dikenal sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan menyumbang terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Lombok Timur. (rus)

Tanpa Tunjangan dan Pensiunan, Bupati Lobar Pertimbangkan Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu

By
ekbisntb.com
-
0
Tanpa Tunjangan dan Pensiunan, Bupati Lobar Pertimbangkan Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu
Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini bersama PPPK Paruh Waktu yang dilantik pekan lalu. Bupati Lobar mempertimbangkan untuk menaikkan gaji PPPK Paruh Waktu. (suarantb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Harapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) akan kesejahteraan setelah perubahan status kepegawaian tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar hanya menganggarkan gaji pokok untuk ribuan PPPK Paruh Waktu, tanpa adanya tunjangan maupun uang pensiunan.

Bahkan besaran gaji itu masih sama ketika mereka berstatus non-ASN. Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Lobar pun mempertimbangkan untuk menaikkan gaji PPPK Paruh Waktu.

Terkait harapan gaji PPPK Paruh Waktu agar dinaikkan, Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) merespons bahwa memang besaran gaji mereka masih sama dengan sebelumnya. Pihaknya tentu akan melihat kondisi fiskal daerah ke depan dan kinerja dari PPPK Paruh Waktu. Hal itu sebagai bagian pertimbangannya.

Pihaknya juga belum tahu seperti apa kebijakan pusat terhadap PPPK Paruh Waktu ini. “Siapa tahu ada kebijakan pusat, pasti kita laksanakan,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengingatkan kepada para PPPK Paruh Waktu untuk bekerja lebih baik. Ia mengajak semua jajaran mensyukuri yang ada saat ini. Ia juga mengingatkan tantangan ke depan masih berat.

Pihaknya pun akan mengevaluasi PPPK Paruh Waktu ini tiap tahunnya. Jangan sampai begitu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, kerjanya tidak bagus.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengaku hingga kini belum ada regulasi terkait tunjangan untuk PPPK Paruh Waktu.

Seperti diketahui pemerintah pusat juga sudah memastikan bahwa tenaga non-ASN yang masuk dalam kategori paruh waktu tidak akan mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima oleh PPPK Penuh Waktu atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baik itu gaji tiga belas maupun gaji empat belas.

PPPK Paruh Waktu hanya akan menerima pendapatan berupa gaji pokok. Besaran gaji tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing instansi serta durasi kerja yang telah disepakati dalam kontrak.

Kirasan gaji para PPPK Paruh Waktu itu jika mengikuti honor sebelumnya menerima bervariasi. Mulai kisaran Rp760 ribu hingga Rp1 juta. Lantaran pengajian untuk PPPK Paruh Waktu melekat pada belanja barang dan jasa masing-masing OPD.

Mustika memastikan para PPPK Paruh Waktu itu akan menerima gaji per Januari ini. “Langsung akan dibayarkan untuk gaji Januari dan Februari,” pungkasnya.

Terkait permintaan kenaikan dari para PPPK Paruh Waktu, menurutnya hal ini menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh pimpinan, tergantung kondisi fiskal dan kinerja mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Lobar, Hj Baiq Yeni S Ekawati memastikan pembayaran gaji para PPPK Paruh Waktu yang sudah menerima SK itu akan langsung dibayar dua bulan, Januari dan Februari. (her)

Lombok Tengah Kekurangan Rp7 Miliar untuk Anggaran Upah PPPK Paruh Waktu

By
ekbisntb.com
-
0
Lombok Tengah Kekurangan Rp7 Miliar untuk Anggaran Upah PPPK Paruh Waktu
H. Lalu Pathul Bahri (suarantb.com/dok)

Praya (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk membayar upah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu selama tahun 2026 ini. Hanya saja, anggaran yang tersedia baru sekitar Rp9 miliar. Pemkab Loteng masih kekurangan sekitar Rp7 miliar untuk menutupi alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat pelantikan kepala sekolah (kepsek) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, Jumat (30/1/2026) malam lalu. Jumlah tenaga PPPK paruh waktu sendiri ada 4.540 orang. Dengan 1.527 orang di antaranya merupakan tenaga guru. Sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Dengan rata-rata upah Rp300 ribu sampai 400 ribu, anggaran yang dibutuhkan untuk tenaga PPPK paruh waktu tersebut sekitar Rp16 miliar. Kekurangan itulah yang sedang pikirkan sumbernya untuk menutupi kekurangan yang ada.

Di satu sisi Pemkab Loteng juga harus memikirkan anggaran untuk program lainnya. Terutama program fisik, karena anggaran fisik seperti untuk jalan dan lainnya ditarik oleh pemerintah pusat untuk membiayai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaranya yakni dengan memotong tunjangan pendapatan seluruh pegawai pemerintah yang ada. Persoalanya kemudian setelah diskusi dan uji petik, banyak pegawai pemerintah yang kini tinggal mengharapkan tunjangan pendapatan itu saja, karena rata-rata sudah mengambil (pinjaman) di bank.

“Semua kita pikirkan. Termasuk para tenaga guru yang tidak terakomodir menjadi tenaga PPPK paruh waktu, karena bagaimanapun mereka juga warga Loteng,” tegas Pathul.

Lebih lanjut Pathul mengakui anggaran untuk pegawai memang besar. Mengingat, jumlah pegawai yang dimiliki Loteng saat ini juga banyak. Pasca pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu total pegawai pemerintah di Loteng tercatat sebanyak 15.961 orang.

Dari jumlah tersebut 5.150 orang diantaranya merupakan tenaga PPPK penuh waktu. Di tambah 4.540 tenaga PPPK paruh waktu. Sisanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Dari total jumlah pegawai pemerintah yang ada, hampir setengah diantaranya atau sekitar 7.506 orang merupakan tenaga guru,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)

1...495051...805Page 50 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami