Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 490

UMP 2025 NTB Naik 6,5 Persen, Upah Tahun Depan Rp2,6 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas pekerja di franchise Mixue yang ada di Kota Mataram, Jum’at, 6 Desember 2024.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB mengikuti aturan pusat yaitu naik 6,5 persen. Kenaikan 6,5 persen ini menjadikan UMP NTB naik sebesar Rp159 ribu. Yang mulanya Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931.

Penetapan UMP ini mengikuti formula perhitungan berdasarkan aturan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025. Yang mana formula perhitungannya yaitu UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 (6,5 persen).

Gede menjelaskan, kenaikan UMP 6,5 persen tersebut merupakan nilai yang harus diikuti oleh seluruh daerah. Artinya, kenaikan 6,5 persen bukan nilai minimum untuk menaikan UMP, akan tetapi nilai yang telah ditetapkan untuk diikuti oleh seluruh daerah. Hanya saja, nilai kenaikannya yang berbeda karena perbedaan UMP di setiap daerah.

“Dinaikkan 6,5 persen dari UMP. Kan engga ada peluang untuk menaiki dan mengurangi. Itu tafsirnya salah kalau ada yang mengatakan minimum 6,5 persen, engga ada yang ngomong begitu,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Jum’at, 6 Desember 2024.

Ia mengungkapkan, asosiasi pekerja dan pengusaha yang turut serta dalam rapat penetapan UMP NTB tahun 2025 menyetujui tetapan kenaikan sebesar 6,5 persen. “Enggak ada yang keberatan, ini kan kebijakan nasional. Buruh maupun pekerja ya menerima. Apindo menyatakan menerima, menghargai keputusan pemerintah tadi,” ungkapnya.

Nilai UMP tahun 2025 ini dikatakan akan diumumkan oleh Gubernur pada tanggal 11 Desember mendatang. Sementara untuk UMK akan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024.

“Hari ini kita hanya membahas dewan pengupahan tugasnya adalah menghitung berapa jadinya UMP 2025 kalau rumusnya menambahkan 6,5 persen dari UMP 2024, itu saja,” ucapnya.

Disamping menjelaskan terkait UMP, Gede juga menjelaskan tentang upah sektoral yang belum ditentukan nilainya. Menurutnya, upah sektoral akan jauh lebih tinggi dibanding dengan UMP tahun 2025. Meski demikian, pembahasan upah sektoral ini dikatakan tidak secepat penetapan UMP karena perlu dilakukan identifikasi sektoral untuk penentuan skala upah.

Upah sektoral belum bisa kita bahas karena perlu dilakukan identifikasi. Upah sektoral harus diidentifikasi, mana yang resiko tinggi dan harus disesuaikan dengan standarnya. Itu yang harus diidentifikais dulu, upah sektoral tidak mungkin sama dengan UMP pasti lebih tinggi, kan sama dengan struktur skala upah,” jelasnya.

Selain mengidentifikasi sektoral, penentuan upah sektoral juga memerlukan penyesuaian nomenklatur apakah sudah sesuai dengan perindustrian atau tidak, dan masih banyak persyaratan pengukuran lainnya. Sehingga, untuk tahun ini, Gede mengungkapkan dewan pengupahan tidak melakukan perhitungan upah sektoral.(era)

Anggaran Minim, Pemprov NTB Optimalkan Produksi Lokal Penuhi Gizi Makan Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Hamzi Fikri(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Diketahui, rata-rata untuk satu porsi makan per anak adalah Rp10 ribu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menyatakan anggaran tersebut cukup terbatas. Namun, karena pusat yang menentukan, sehingga daerah harus mampu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah disesuaikan.

“10 ribu tadi pusat sudah menentukan, artinya kita harus menyesuaikan dengan produk lokal yang kita miliki. Memang kita lihat costnya mepet sekali, artinya kita harus pantau benar nilai gizi yang dikonsumsi,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 6 Desember 2024.

Menurutnya, mepetnya anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Sehingga, Pemprov akan mengoptimalkan produk lokal untuk memenuhi gizi anak. Mulai dari memanfaatkan peternakan dan perikanan daerah untuk kebutuhan protein, pangan sebagai sumber karbohidrat, serta makanan yang diterima harus mengandung vitamin dan mineral.

“Penyediaan produk lokal yang bergizi tentunya menjadi tantangan sendiri. Minimal harus ada proteinnya, ada unsur karbohidratnya, kemudian vitamin dan mineralnya ada disitu. Kombinasi empat sehat sukur kalau dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, karbohidrat harus terpenuhi,” jelasnya.

Di samping memenuhi kebutuhan gizi gratis, Dinas Kesehatan NTB juga juga mulai melakukan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi keracunan, diare, dan masalah pencernaan lainnya akibat konsumsi makan bergizi gratis.

Menurutnya, potensi terjadinya KLB cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya pemantauan dari awal proses pembuatan makanan sampai dengan dikonsumsi oleh sasaran.

“Terutama kita harus pastikan aspek hygiene-sanitasinya. Proses produksinya, produk yang dikonsumsi pun artinya benar-benar sehat. Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian luar biasa,” katanya.

Untuk memastikan tidak adanya KLB akibat konsumsi makan bergizi gratis, Dikes NTB akan berkoordinasi dengan Dikes kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas untuk mengawal program ini.

Hamzi memastikan, jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada di NTB cukup untuk mengawal segala proses pemberian makan bergizi gratis.

“Cukup, dari sisi kesehatan tetap kita pantau. Tenaga CPG kita sudah rata-rata minimal dua sudah ada di amsing-masing puskesmas. Kemudian tenaga surveilans juga. Tenaga surveilans ini yang mengantisipasi KLB,” terangnya.

Selain dengan mengoptimalkan koordinasi dengan faskes, memakan makanan bergizi gratis secepat mungkin juga membantu para sasaran terhindar dari KLB. Sehingga, ia menghimbau kepada sasaran untuk segera memakan makanan setelah diberikan oleh petugas.

“Sebaiknya makanan itu fresh. Semua produk harus fresh dan dimasak dengan hygiene sanitasi yang terstandar,” pungkasnya.(era)

Rendah, KLB DBD di Bawah 10 Kasus

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Hamzi Fikri (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., mengungkapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di tahun 2024 cukup rendah.

Ia menyatakan, KLB DBD selama 11 bulan terakhir masih di bawah 10 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ditemukan 15 kasus KLB di musim yang sama.

“Trennya masih posisinya tidak sebesar tahun lalu. Jadi masih bisa terhandle. Ditemukan kurang dari 10 kasus,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jum’at, 6 Desember 2024.

Ditemukan sebanyak 7 kasus KLB di tahun 2024 ini, yaitu tiga kasus di Kota Mataram, dua di Lombok Barat, satu di KSB dan Kota Bima.

Sementara itu, untuk keseluruhan kasus DBD selama 10 bulan terakhir, ditemukan sebanyak 3.602 kasus, dengan angka tertinggi kasus DBD berada di Kabupaten Lombok Barat sejumlah 846 kasus, diikuti Kabupaten Lombok Utara 566 kasus, dan Kota Mataram 519 kasus.

Hamzi mengatakan, karena DBD merupakan penyakit musiman, masyarakat harus sudah mulai melakukan antisipasi ketika memasuki musim penghujan. Masyarakat dihimbau untuk terus memperhatikan kebersihan, sanitasi dan hygiene.

“Ini siklus musiman, satu kata kunci PHBS, 3M Plus harus kita jalankan. Lingkungan dijaga, kalau terjadi hujan dan ada resiko tergenang, itu harus dijaga,” katanya.

Ia menjelaskan tiga gejala DBD yang harus diperhatikan dan segera mendapatkan penanganan medis. Ada fase awal yang menunjukkan adanya gejala panas mendadak, fase kritis yaitu di hari ketiga terjadi panas, dan fase pemulihan yang menyebabkan banyak terjadinya Dengue shock syndrome (DSS) yang berdampak pada kematian.

“Masa-masa kritis harus kita waspadai hari ke tiga sampai ke tujuh. Ini kadang-kadang panasnya turun, setelah ini baru fase pemulihan,” terangnya.

Menurutnya, potensi kematian akibat DBD cukup tinggi apabila masyarakat tidak memperhatikan lingkungan dan gejala yang disebabkan oleh penyakit ini. Khususnya terhadap anak-anak yang mana dikatakan rata-rata kematian akibat kurang sadarnya masyarakat terhadap gejala yang disebabkan oleh DBD.

Selain melakukan antisipasi DBD di level rumah tangga. Tenaga dan fasilitas kesehatan di NTB juga terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan DBD dengan mendistribusikan logistik untuk kegiatan pencegahan, pengendalian dan alat diagnosa DBD. Dilakukan juga Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin.

Perlu diketahui, salah satu cara mendeteksi dini gigitan nyamuk DBD dan gigitan nyamuk biasa adalah dengan melihat bintik merah yang disebabkan oleh gigitan. Apabila bintik merah tersebut hilang saat ditekan, maka itu merupakan gigitan nyamuk biasa. Sementara, gigitan nyamuk DBD akan tetap terlihat merah.(era)

Pembangunan Selesai, Pabrik Garam Bima Siap Beroperasi Tahun Depan

By
ekbisntb.com
-
0
Muslim(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan fisik pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton yang dibangun di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sudah rampung 100 persen.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian tinggal menunggu kesiapan koperasi yang ada di Kabupaten untuk mengoperasikan pabrik garam terbesar di NTB tersebut.

“Fisiknya sudah selesai 100 persen. Hingga sekarang itu adalah kesiapan kabupaten. Jadi pabriknya udah selesai, sekarang pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi persiapan diserahkan kepada koperasi kabupaten sama provinsi,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Saat ini, KKP sebagai pengelola diketahui sedang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Bima terkait dengan sejauh mana kesiapan kabupaten untuk mengelola pabrik pengelolaan garam yang menelan anggaran hingga Rp10 miliar.

Sementara itu, Muslim mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Bima terkait bagaimana manajemen pengelolaan pabrik garam tersebut. Meski demikian, ia mengaku pihaknya akan segera bertolak ke Bima untuk melihat sejauh mana kesiapan kabupaten menyiapkan koperasi untuk mengelola pabrik tersebut.

Adapun dengan adanya masa transisi ini, Muslim mengaku dirinya akan bertolak ke Bima dan akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten terpilih.

“Koordinasinya dalam rangka pengaturan manajemen koperasi. Saya rasa kami sudah koordinasi dengan kabupaten, dan saya akan langsung ke kabupaten untuk memastikan seperti apa kesiapannya,” katanya.

Saat bertolak ke Bima, Pemprov NTB akan datang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sampai saat ini, pabrik tersebut masih milik KKP sebagai penganggar terbesar.

“Saat ini ada transisi pemerintahan di kabupaten dan itu akan kita lakukan koordinasi nanti. Kementerian kelautan akan ikut karena belum diserah terimakan itu barang,” sambungnya.

Muslim mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KKP untuk mendiskusikan manajemen koperasi. Termasuk persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh koperasi agar bisa mengelola pabrik garam terbesar di NTB itu.

Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh koperasi agar bisa menjadi pengelola pabrik garam adalah memiliki modal, pengalaman, dan kepastian dalam berbisnis. Seperti apa scenario untuk bisnisnya dalam beberapa tahun kedepan.

“Saya akan koordinasi minggu depan dengan Kementerian Kelautan untuk memastikan proses serah terima seperti apa, persiapan progress seperti apa,” ungkapnya.

Sementara itu, meski pembangunan fisik telah selesai 100 persen, Muslim menyatakan pabrik tersebut belum bisa dioperasikan tahun ini. Karena perlu melakukan serah terima antara KKP dan Koperasi, juga perlu dilakukan uji coba pengelolaan garam sebelum benar-benar difungsikan. “Fisik udah selesai, operasi belum, paling uji coba dulu iya. Operasi kan oleh koperasi,” pungkasnya. (era)

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Tertibkan Tambang Ilegal

By
ekbisntb.com
-
0
Ardiansyah(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen Fakultas Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Samawa (UNSA) Dr. Ardiansyah, meminta agar pemerintah memperhatikan dampak sosial sebelum menertibkan tambang ilegal di kecamatan Lantung.

“Masalah tambang ilegal ini sangat kompleks, di satu sisi aktivitas tambang merusak lingkungan di sisi lainnya aktivitas itu menjadi mata pencaharian masyarakat sehingga pemerintah harus berhati-hati,” Kata Doktor Ar sapaan akrabnya kepada Ekbis NTB, Jumat 6 Desember 2024.

Menurutnya, memang dari segi regulasi dan aturan tambang yang tidak memiliki izin harus ditertibkan. Tetapi pemerintah juga harus tetap memperhatikan dampak sosial yang timbul jika aktivitas penambangan tersebut dihentikan.

“Masyarakat merasakan manfaat dari adanya tambang ilegal itu terutama kaitannya dengan persoalan perut  tetapi harus kita lihat juga dampak yang ditimbulkan salah satunya kerusakan lingkungan yang cukup parah,” ujarnya.

Tentu pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi persoalan tambang yang tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak lingkungan. “Kami berharap pemerintah bisa mengambil langkah yang objektif, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari tambang itu dan tidak mengganggu lingkungan serta aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.

Doktor Ar menekankan terkait dengan persoalan tambang yang paling penting adalah banyak masyarakat dari luar daerah yang melakukan aktivitas penambangan di lokasi dimaksud. Bahkan hasil pengecekan banyak masyarakat dari luar daerah yang memiliki akses langsung baik itu penggunaan lahan konsesi maupun hal lainnya.

“Inilah yang harus diperhatikan pemerintah, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat dari adanya aktivitas tersebut justru hanya menerima dampaknya saja,” sebutnya.

Doktor Ar berharap agar pemerintah lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait regulasi dari aktivitas penambangan tersebut. Jangan sampai tambang tersebut ditutup tanpa memberikan opsi lain bagi masyarakat karena hal tersebut diyakini akan menimbulkan polemik nantinya.

“Pemerintah harus benar-benar memastikan adanya solusi atas penutupan tambang ilegal itu, jangan hanya ditutup saja karena diyakini pasti akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan harus lebih proaktif dan duduk bersama masyarakat lokal dan yang pemilik lokasi tambang. Sehingga tambang yang sudah bertahun-tahun tersebut mendapat legalitas dari pemerintah artinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan bisa ditekan.

“Kalau persoalan ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tutup mata, justru yang paling dirugikan adalah masyarakat Sumbawa. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa tetapi justru kerusakan lingkungan yang akan dirasakan, sehingga perlu disikapi secara serius,” tukasnya.(ils)

Dewan Pengupahan KSB Gelar Rapat Pra Pembahasan UMK

By
ekbisntb.com
-
0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa Barat menggelar rapat pra pembahasan Upah Minimum (UMK) 2025, Jumat 6 Desember 2024 kemarin.

Pertemenuan yang dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB dihadiri seluruh anggota dari seluruh unsur mulai dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan Akademisi. “Iya barusan kami rapat pra atau persiapan jelang pembahasan UMK minggu depan,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi usai mengikuti rapat.

Ia menejaskan rapat pedana dewan pengupahan ini tujuannya menyamakan persepsi. Terutama pemahaman terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. “Dalam rapat tadi terjadi diskusi karena kita ada beda-beda persepsi soal Permenaker itu. Tapi sekarang sudah satu pemahaman,” klaimnya.

Salah satu yang menjadi diskusi panjang dalam rapat dewan pengupahan KSB terkait penerapan upah sektoral. Diungkapkan Slamet semua pihak pada hakikatnya setuju dengan perhitungan upah khusus tersebut. Namun mengikuti Permenaker 16/2024, ketentuan penerapan upah sektroral tidak bersifat wajib. “Bahasnya di Permenaker itu dapat. Artinya tidak diterapkan juga, tidak apa-apa,. Tapi kami tadi dalam sepakat perlu didorong adanya upah sektoral itu” ujar Slamet.

“Kita harus ada keberanian kalau seandainya provinsi tidak membuat upah sektoral. Kita harus terapkan sistem upah itu, ” sambung Slamet.

Hal senada disampaikan ketua Gapensi KSB, Syaifullah. Menurut dia, di KSB saat ini sudah sangat perlu diterapkan sistem upah sektoral. “Saya mewakili pengusaha di dewan pengupahan. Tapi saya kira penting upah sektoral itu karena memang ada beberapa jenis pekerjaan dengan karakteristik dan resiko kerja berbeda dengan sektor lainnya di tempat kita ini,” katanya.

Meski mendorong diterapkannya upah sektoral, Syaifullah menyebut, tentu hal tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu. Dengan begitu saat nanti diterapkan semua pihak dapat menerimanya. “Saya kira sepanjang sesuai aturan pasti semua pihak menerima termasuk kalangan pengusaha,” tukasnya.(bug)

Sumbawa Segera Tetapkan Besaran UMK 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan dalam waktu dekat akan segera membahas dan menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 setelah menerima petunjuk dari Pemerintah pusat.

“Paling lambat di pertengahan bulan Desember besaran UMK sudah kita bahas dan kita tetapkan sehingga bisa kita laksanakan di awal tahun 2025,” kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Ekbis NTB melalui Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (HI- Jamsos), Suparno, kepada Ekbis NTB, Jumat 6 Desember 2024.

Dia pun menjelaskan mekanisme sebelum menetapkan besaran UMK harus melalui rapat dewan pengupahan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebelum penetapan UMK.

“Mudah-mudahan di pertengahan bulan ini sudah ada, sehingga kita bisa bahas dan kita tetapkan untuk penerapan di tahun 2025 mendatang,” terangnya.

Suparno pun memprediksi besaran UMK tahun 2025 tetap meningkat dibandingkan dengan tahun berjalan (2024, red). Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan mencapai 0,1 persen dengan beberapa pertimbangan salah satunya tingkat inflasi dan PDRB tahun berjalan.

“Memang untuk UMK tetap kita proyeksikan naik meski tidak signifikan seperti tahun berjalan (2024) yang mencapai 3,25 persen atau sekitar Rp2,4 juta,” ujarnya.

Dirinya pun mengaku, penerapan UMK tahun 2024 sebesar Rp2,4 juta belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan sanksi karena yang dikhawatirkan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

“Jujur saja, mohon maaf banyak perusahaan yang tidak bisa menerapkan besaran UMK sesuai dengan angka yang kita tetapkan dan pekerja juga memahami kondisi tersebut,” ujarnya.

Proyeksi kenaikan UMK minimal 0,1 persen juga akan tetap dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan.  Pihaknya juga akan melakukan survey lanjutan untuk memastikan kondisi ekonomi Sumbawa, jika kondisinya minus, maka UMK akan tetap sama seperti saat ini.

“Kami tetap akan melakukan survey lanjutan terkait kondisi ekonomi Sumbawa supaya tidak menimbulkan kegaduhan dalam penetapan besaran UMK nanti,” tukasnya.(ils)

Diikuti 40 Starter, Mandalika MFoS Hadirkan Balapan Final

By
ekbisntb.com
-
0
Mobil Porsche melaju di lintasan Sirkuit Mandalika jelang putaran final Mandiri MFoS, Jumat 6 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ajang multi balapan Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) seri ke empat siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada Sabtu 7 Desember 2024 dan Minggu 8 Desember 2024 besok. Balapan ini merupakan putaran final atau yang terakhir di tahun 2024 ini diikuti sebanyak sekitar 40 starter dari dalam dan luar negeri.

Para pembalap tersebut bakal bersaiang menjadi yang terbaik tiga kelas utama yang dipertandingkan.  Yakni kateor Porsche Sprint Challenge, BMW M2 dan time attack untuk semua kategori kendaraan. “Khusus untuk kelas tim attack, pada final round ini juga akan hadir kelas motosports dari komunitas motor,” terang Vice Presiden of Operations Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Try Agung Hartanto, kepada Ekbis NTB, Jumat 6 Desember 2024.

Menurutnya, event ini tidak hanya balap roda empat saja yang digelar. Tetapi juga balapan roda dua. Dengan digelarnya balapan motosport untuk kategori time attack tersebut diharapkan bisa semakin menyemarakkan ajang Mandiri MFoS kali ini.

Karena sebagai balapan puncak, gelaran Mandalika MFoS kali ini diharapkan tidak hanya seru dari aspek balapan. Mengingat, juara umum untuk masing-masing kelas bakal ditentukan di balapan terakhir ini. Tetapi dari sisi penonton, diharapkan menjadi gelaran yang paling ramai.

Guna menambah kesemarakan event tersebut, pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai side event pendukung dan sangat memanjakan para penonton yang hadir langsung di Sirkuit Mandalika. Semua event yang digelar, termasuk balapanya sendiri itu gratis. “Akan banyak keseruan yang kita siapkan bagi penonton pada balapan penutup Mandiri MFoS tahun 2024 ini,” imbuhnya.

Untuk jadwal balapan akan mulai digelar pada Sabtu 7 Desember 2024 dan pada sore harinya akan ada parade peserta Mandiri MFoS. Mulai dari area Sirkuit Mandalika hingga ke kawasan Kuta Beach Park (KBP). Parade peserta MFoS tersebut bakal dimeriahkan oleh penampilan marching band Praja IPDN dengan mobil-mobil yang akan turun lintasan mulai dari mobil Porsche, BMW hingga radical. (kir)

Sambut HUT NTB Ke-66, Bappeda Gelar “NTB Transformation & Expo”

By
ekbisntb.com
-
0
Peserta meramaikan booth mitra pembangunan saat pembukaan “NTB Transformation & Expo” HUT Provinsi NTB ke-66 tahun 2024 ini yang digelar oleh Bappeda NTB (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Bappeda Provinsi NTB menggelar kegiatan “NTB Transformation & Expo” sebagai salah satu agenda menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke-66 tahun 2024 ini. Kegiatan ini berlangsung darai tanggal 6 – 8 Desember 2024 di halaman Kantor Bappeda NTB.

Kepala Bappeda NTB Dr.H Iswandi, M.Si mengatakan, ada sejumlah sub kegiatan dalam agenda ini, dengan tujuan rencana pembangunan yang dimiliki Pemprov NTB bisa diketahui oleh masyarakat.

Salah satunya launching dan sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024 – 2044, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI) 2025-2045 di Provinsi NTB.

“Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yang dirangkai dengan peluncuran RTRW sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk juga Termasuk dokumen-dokumen perencanaan yang akan kita pedomani di dalam pelaksanaan pembangunan di dalam 20 tahun kedepan,” kata Iswandi saat membuka kegiatan ini, Jumat 6 Desember 2024.

Iswandi menjelaskan, dalam kegiatan “NTB Transformation & Expo” diikuti juga oleh sejumlah mitra pembangunan, termasuk pelaku UMKM yang menyajikan aneka kuliner kepada para peserta yang hadir.

Beberapa mitra pembangunan yang ikut meramaikan antara lain Konsepsi, Portier Indonesia, Islamic Relief, Mitra Samya, Inspirasi, Balai PPI, Bank NTB Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, para pelaku UKM dan lain sebagainya.

Untuk diketahui, para mitra pembangunan ini memiliki andil yang tidak kecil dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan di masyarakat. Misalnya saja Konsepsi dengan program DECCAP telah mengadvokasi Pemda serta komunitas sasaran seperti petani tadah hujan, pembudidaya lobster, petambak garam untuk menerapkan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Begitu juga pelaku UMKM diberikan ruang untuk menempati booth pameran pembangunan untuk berpromosi dan meningkatkan penjualannya selama kegiatan berlangsung. Dari pantauan Suara NTB, pada saat pembukaan acara “NTB Transformation & Expo”, para peserta menyerbu booth UMKM untuk membeli aneka kuliner.

Sebagai tambahan informasi, Bappeda NTB kini sudah memiliki ruangan laktasi bagi perempuan yang menyusui. Hadirnya ruang laktasi ini sebagai bagian dari kebijakan untuk memberikan privasi dan kenyamanan bagi ibu menyusui untuk memerah ASI atau menyusui bayinya.

“Karena di sini banyak ibu-ibu yang bekerja di Bappeda, kita siapkan agar tidak terganggu upayanya untuk mendidik anak sejak dini. Sehingga kami membangun fasilitas untuk perempuan dan juga ruang parkir yang terbatas ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan forum diskusi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.(ris)

Pemesanan Tiket Pendakian Gunung Rinjani Ditutup 25 Desember 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Geopark Rinjani (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) NTB menyatakan pemesanan tiket pendakian melalui aplikasi eRinjani dapat dilakukan hingga 25 Desember 2024. ‘’Pemesanan tiket melalui aplikasi eRinjani dapat dilakukan paling lambat tanggal 25 Desember 2024 pukul 23.59 WITA,” kata Kepala Balai TNGR NTB Yarman melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Jumat 6 Desember 2024.

Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sehubungan dengan persiapan penutupan jalur destinasi wisata alam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani serta tutup buku akhir tahun Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pendakian Gunung Rinjani ditutup di akhir tahun 2024,” katanya.

Penutupan tersebut dilakukan, karena kondisi cuaca atau puncak musim hujan diprakirakan terjadi awal 2025 dan untuk keselamatan para pendaki.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendakian menuju Gunung Rinjani agar segera melakukan pemesanan tiket sesuai dengan aturan.

“Warga bisa melakukan pemesanan tiket jika ingin melakukan pendakian Gunung Rinjani 2024, sebelum penutupan jalur pendakian dilakukan,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tetap tetap mematuhi semua aturan yang berlaku demi keamanan, kenyamanan dan kelestarian alam di kawasan Gunung Rinjani tetap terjaga. “Pendakian harus melalui jalur resmi dan sesuai aturan,” katanya.

Sebelumnya, Balai TNGR menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan wisata pendakian nol sampah ke Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun 2025, kami melakukan zero waste agar tidak ada lagi potensi sampah yang diangkut ke atas (Gunung Rinjani),” kata Yarman.

Yarman menuturkan pendakian nol sampah itu mulai diterapkan pada April 2025, setelah penutupan selama tiga bulan. Setiap tahun, pada Januari sampai Maret, aktivitas pendakian ke Gunung Rinjani selalu ditutup untuk memberikan waktu pemulihan lingkungan.

Pada 2023, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat jumlah kunjungan pendakian ke Gunung Rinjani sebanyak 140 ribu orang.

Dari total kunjungan itu menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp14,7 miliar dan perputaran uang di masyarakat sebesar Rp79 miliar.

Gunung Rinjani memiliki enam jalur pendakian dan maksimal pendaki yang diperbolehkan berwisata ke gunung tersebut hanya sebanyak 400 orang setiap hari.(ant)

1...489490491...805Page 490 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami