Beranda blog Halaman 491

Pemdes Minta Data Dibenahi, Penerima Bantuan Beras di Desa Dasan Tereng Berkurang 309 KK

0
Purwanto (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengurangan jumlah penerima bantuan beras hampir terjadi merata di semua desa di Lombok Barat. Termasuk di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat mengalami pengurangan signifikan. Tahun ini jumlah penerima mencapai 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK. Selain itu, masih banyak ditemukan data penerima yang tidak tepat sasaran.

Pemdes pun meminta agar pemerintah melakukan pembenahan data secara menyeluruh agar meminimalisir penerima yang bermasalah. “Tahun ini penerima bantuan beras sebanyak 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK “sebut Kades Dasan Tereng, Purwanto ditemui di kantornya, Kamis 31 Juli 2025. Kendati berkurang, Pihaknya terpaksa tetap menerima bantuan tersebut.

Dampak pengurangan ini, warga yang tidak mendapatkan bantuan protes ke desa. Belum lagi dari penerima bantuan beras ini yang fokusnya pada penerima PKH dan BPNT. Justru yang terjadi banyak diantara mereka juga tidak mendapatkan bantuan beras. Namun pihaknya menjelaskan apa adanya, bahwa data penerima dari pusat bukan ditentukan desa. Acuan data ini adalah DTSN yang merupakan gabungan dari data P3KE, Resosek, DTKS.

Persoalan lainnya, banyak warga tidak layak dan meninggal masih terdata menerima bantuan beras. Sebaliknya warga yang layak tidak mendapatkan bantuan, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Sehingga kaitan dengan persoalan ini, dipertanyakan dalam rapat koordinasi dengan pihak dinsos. Bantuan ini menumpuk pada satu orang, karena selain mendapatkan beras, diberikan juga PKH dan BPNT.

“Warga yang sudah dapat uang, lagi diberikan beras, ini kan pasti dilihat sama yang tidak mendapatkan bantuan,”imbuhnya. Dikatakan, kaitan dengan persoalan bantuan beras dan bansos lainnya, Pihaknya bersama kades lain telah diundang Rakor oleh Kadis Sosial dan Asisten I. Dalam pertemuan itu, sejumlah kades menyampaikan perihal yang sama yakni data.

Beberapa hal yang disepakati dalam penemuan itu, Kades diminta menyisir warga yang mendapatkan PKH dan BPNT. Namun perlu dipastikan, apakah yang tak layak ini bisa diganti dan seperti apa mekanismenya. Menurutnya, mekanisme yang dilakukan adalah pendataan melibatkan desa. Dimana di desa, data penerima itu ditentukan melalui Musyawah Dusun guna meminimalisir gejolak. Sebab belajar dari BLT DD untuk warga Miskin, itu dilakukan mekanisme itu. Selanjutnya data dari desa itu diverifikasi bersama melihatkan SDM PKH, OPD dan pihak terkait. Barulah, disepakati untuk diajukan ke pusat melalui OPD terkait.(her)

Realisasi Investasi di Mataram NTB Capai Rp1,1 Triliun Lebih

0
Aktivitas di MPP milik DPMPTSP Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan, realisasi investasi di wilayah Mataram hingga triwulan kedua mencapai sekitar Rp1,1 triliun lebih atau 69,44 persen dari target Rp1,7 triliun.

“Dari 69,44 persen realisasi investasi tersebut terdapat lima sektor dominan pendongkrak investasi dengan realisasi terbesar dari sektor transportasi, gudang, dan komunikasi,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram H Amiruddin di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, lima sektor yang mendongkrak investasi di Kota Mataram yaitu pertama sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi sebesar 39,12 persen atau Rp684 miliar lebih.

Untuk sektor pertama itu penyumbang paling besar dari XL Axiata dengan nilai investasi mencapai hingga Rp600 miliar.

Kemudian sektor penyumbang kedua dari konstruksi dengan capaian sebesar 8,50 persen atau Rp148 miliar lebih. Kondisi itu didukung karena ada perumahan yang paling banyak.

Bahkan sampai saat ini masih ada empat perumahan yang belum masuk dan sudah mengajukan izin karena masih belum memenuhi syarat.

Sektor ketiga penyumbang investasi terbesar selanjutnya perdagangan reparasi dengan capaian sebesar 6,94 persen atau Rp121 miliar lebih.

Selanjutnya, sektor keempat investasi lainnya bersumber dari treatment air, treatment limbah, treatmen dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi dengan capaian investasi sebesar 6,36 persen atau Rp111 miliar lebih.

“Terakhir sektor kelima dengan nilai investasi yang cukup tinggi yaitu 5,33 persen atau Rp93 miliar,” katanya.

Amir mengatakan, untuk target investasi di Kota Mataram tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun sampai akhir tahun 2025.

Dengan melihat realisasi itu, target tersebut diprediksi bisa tercapai. Apalagi dengan melihat geliat investasi terus meningkat di Kota Mataram.

“Sekarang ada juga yang masuk di industri makanan. Termasuk Kacang Garuda akan berinvestasi di Kota Mataram,” katanya.

Sementara untuk investasi di sektor perhotelan, lanjutnya, sejauh ini belum ada.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan untuk investasi hotel, tapi yang banyak masuk sekarang untuk sektor perdagangan dan jasa,” katanya. (ant)

Nusa Tenggara Menuju Swasembada Energi, PLN Genjot Geothermal dan Energi Terbarukan

0
PT PLN (Persero) UIP Nusra terus mendorong percepatan swasembada energi di wilayah NTB dan NTT.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus mendorong percepatan swasembada energi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). General Manager PLN UIP Nusra, Yasir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan ini diarahkan untuk menghadirkan listrik andal tanpa kedip, mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan sektor industri.

“Tujuan kita, seperti yang disampaikan Presiden, adalah swasembada energi,” ujar Yasir. PLN menyadari pentingnya ketersediaan energi yang stabil untuk mendukung investasi dan perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi fokus utama, termasuk energi panas bumi (geothermal) yang memiliki potensi besar di Pulau Flores, NTT.

“Flores akan mandiri energinya. Mau batu bara habis, ada perang, atau embargo, tidak akan berdampak karena sumber energi berasal dari alam kita sendiri,” jelas Yasir.

Beberapa proyek pengembangan panas bumi yang saat ini tengah dijalankan oleh PLN UIP Nusra antara lain: PLTP Ulumbu (Unit 5-6) di Poco Leok. PLTP Atadei (2×5 MW) di Kabupaten Lembata. PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada. Seluruh proyek tersebut kini dalam tahap pengadaan tanah dan pembangunan akses infrastruktur.

Sementara itu, di NTB, PLN juga mengembangkan pembangkit berbasis PLTA dan PLTS. Dari sisi jaringan, sistem kelistrikan NTB kini telah saling terhubung. Salah satu proyek penting adalah pembangunan: SUTT 150 kV Jeranjang–Sekotong (29,5 kilometer route), menghubungkan GI Jeranjang dengan GI Sekotong.

“Koneksi ini akan meningkatkan keandalan listrik di Lombok, menaikkan rasio elektrifikasi, dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pariwisata,” pungkas Yasir. (bul)

Polisi Sita 99 Kemasan Beras Oplosan di Mataram Milik ASN Asal Lombok Tengah

0
Satgas Pangan Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB saat menyita beras milik pedagang di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram, Kamis 31 Juli 2025 (ekbisntb.com/mit)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) melalui Satgas Pangan Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menyita 99 kemasan beras oplosan pada Kamis 31 Juli 2025. Beras tersebut diduga berasal dari gudang milik seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Lombok Tengah, berinisial NA (38).

Penyitaan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni: Pasar Cemara, Kota Mataram. Pasar Dasan Agung, Kecamatan Selaparang. Kios sembako di Kelurahan Punia. Menurut Kompol Nasrullah, Kepala Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB, seluruh kemasan beras oplosan tersebut berasal dari gudang pengoplosan di Dasan Geres, Lombok Barat, yang dimiliki oleh NA.

“Penyitaan ini hasil penelusuran dari salah satu sales gudang milik terduga pelaku,” ungkap Nasrullah. Dalam penggerebekan di gudang Dasan Geres pada Rabu 30 Juli 2025, polisi menemukan: 3.525 kilogram beras oplosan dan menir. 4.277 lembar karung kemasan beras bermerek (SPHP, Beraskita, dan Beras Medium).

Dari hasil pemeriksaan, NA mengaku telah menjalankan praktik ilegal ini selama dua bulan terakhir dan telah menjual sekitar 15 ton beras oplosan ke sejumlah kios di Kota Mataram.

Modus NA adalah mencampurkan 3 karung beras berkualitas tinggi dengan 1 karung menir, kemudian mengemas ulang menggunakan karung merek milik Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti: SPHP, Beraskita. Beras Medium.

Salah satu pedagang di Kelurahan Punia, Emi, mengaku tidak mengetahui bahwa beras yang dijualnya adalah hasil oplosan. “Kami tidak tahu menahu kalau ini beras oplosan,” ujar Emi. Ia mengaku mendapatkan pasokan dari seorang sales berinisial Z yang bekerja untuk NA. Emi telah membeli 150 kemasan beras dari Z dalam dua kali transaksi.

Kini, NA telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh kepolisian. Ia dijerat dengan tiga undang-undang sekaligus, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus dan menelusuri jaringan distribusi beras oplosan ini di wilayah Nusa Tenggara Barat. (mit)

Jadi Pusat Bisnis, Mataram Tidak Punya Balai Latihan Kerja

0
UPTD Balai Latihan Kerja di Jalan Saleh Hambali, Kelurahan Dasan Cermen menjadi lokasi pelatihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan. Akan tetapi, Kota Mataram sebagai pusat bisnis belum memiliki BLK(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram hinggi kini belum mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK). Padahal ibukota provinsi NTB sebagai pusat bisnis yang membutuhkan berbagai keahlian atau keterampilan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Kamis 31 Juli 2025 membenarkan Kota Mataram belum memiliki balai latihan kerja seperti kabupaten/kota lainnya. Pihaknya sudah mengajukan proposal ke Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2023, tetapi belum ada realisasi sampai saat ini. “Saya sudah buat proposal di tahun 2023 lalu. Namanya seluruh Indonesia daftar anterinya panjang juga,” jelasnya.

Rencana pembangunan BLK juga telah disampaikan ke Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri. Kementerian Tenaga Kerja meminta disiapkan lahan seluas 5-6 hektar, tetapi disanggupi hanya 2 hektar. Lahan seluas 5 hektar tidak mungkin disanggupi dengan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Ia menyebutkan, anggaran pembangunan balai latihan kerja yang diajukan mencapai Rp5 miliar hingga Rp7,5 miliar. “Kita ajukan sekitar Rp5 miliar sampai Rp7,5 miliar,” sebutnya.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram mengatakan, pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Mereka menyambut baik apabila ada pelatihan peningkatan kemampuan warga. Bahkan kata Rudi, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, juga memanfaatkan BLK Dasan Cermen untuk pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. “Alhamdulillah, selama ini kita selalu bekerjasama dengan BLK Dasan Cermen punyanya provinsi,” katanya.

Ia berharap Kota Mataram memiliki balai latihan kerja memiliki, sehingga pihaknya bisa melatih dengan maksimal warga sesuai dengan permintaan atau kemampuan yang dibutuhkan. “Iya, supaya tidak terjadi kesalahan dengan permintaan masyarakat. Sebaiknya, kita punya BLK sendiri,” demikian kata Rudi. (cem)

Pendaftaran Volunteer MotoGP Mandalika 2025 Segera Dibuka, Ini Syaratnya

0
Pendaftaran Volunteer MotoGP Mandalika 2025 Segera Dibuka(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 menghadirkan peluang strategis bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi di dunia sekaligus mengasah keterampilan kerja berstandar internasional.

Pendaftaran volunteer akan dilaksanakan secara offline pada 4–9 Agustus 2025 di Dining Hall Pertamina Mandalika International Circuit, setiap hari pukul 08.00 hingga 15.00 WITA.

Kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam berbagai divisi, mulai dari marshal, crowd control, security atau steward, waste management, cleaning service, media center, ticketing, hospitality hingga administration.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, Troy Warokka, menyampaikan bahwa perekrutan volunteer bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan operasional event, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang mampu bekerja di tingkat internasional.

“Kami ingin memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ajang ini bukan hanya membantu kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang membentuk standar kerja kelas dunia. Inilah investasi kami pada SDM lokal agar semakin kompeten dan siap bersaing di industri pariwisata dan event global.” ujarnya.

Setiap calon volunteer diharuskan membawa surat berkelakuan baik dan surat keterangan sehat, berpenampilan bersih, wangi dan rapi, serta mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam saat bertugas.

Bagi pria, rambut harus tertata rapi dan tidak gondrong, sementara wanita diharapkan menata rambut dengan baik. Selain itu, penggunaan sepatu tertutup menjadi ketentuan wajib.

Bagi yang memasuki area Pertamina Mandalika International Circuit dengan sepeda motor, wajib mengenakan helm sesuai peraturan keselamatan berkendara.

Sejumlah divisi memiliki persyaratan tambahan. Untuk posisi di hospitality, ticketing, dan media center, calon volunteer diharapkan memiliki kemampuan bahasa Inggris.

Sementara kualifikasi untuk posisi administration mencakup kepemilikan laptop pribadi serta kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Google Spreadsheet.

Pendaftaran volunteer ini tidak dipungut biaya. Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan digelar 3-5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit bukan hanya menjadi pesta olahraga motor kelas dunia, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam penyelenggaraan event internasional sekaligus ikut memperkenalkan potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat ke mata dunia.

“Volunteer adalah wajah pertama yang ditemui penonton, tamu, dan peserta internasional. Profesionalisme dan keramahtamahan mereka akan membentuk kesan yang melekat pada para pengunjung tentang The Mandalika dan Indonesia. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan MotoGP di negeri sendiri untuk Indonesia mendunia,” tutup Troy.(bul)

Jadi Percontohan, Penjaringan Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah Melalui Mekanisme Pansel

0
Kantor Bank NTB Syariah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mengapresiasi langkah pemegang saham pengendali (PSP) Bank NTB Syariah, dalam hal ini Gubernur NTB, para bupati dan wali kota, yang menggunakan mekanisme panitia seleksi (Pansel) dalam penjaringan calon direksi dan komisaris. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola perbankan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo menilai mekanisme pansel yang diterapkan Bank NTB Syariah merupakan terobosan yang dicontoh oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain di Indonesia. “Mekanisme pansel ini luar biasa. Di BPD lain, penjaringan biasanya dilakukan secara langsung oleh pemegang saham. Tapi di Bank NTB Syariah, seleksinya melalui panitia independen dan melibatkan lembaga profesional seperti LPPI. Ini menunjukkan keseriusan dalam membangun manajemen yang kredibel,” ujar Rudi di ruang kerjanya, Kamis, 31 Juli 2025.

“Model ini bisa jadi best practice. Ketika seleksi dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan lembaga profesional, hasilnya pasti lebih berkualitas dan bebas dari intervensi politik,” puji Rudi.

Saat ini Bank NTB Syariah tengah menunggu proses fit and proper test yang dilakukan OJK pusat terhadap calon direksi dan komisaris yang telah diajukan. Dari nama-nama yang diusulkan, baru sebagian yang dokumennya lengkap dan sudah dikirim untuk penjadwalan uji kelayakan dan kepatutan.

“Fit and proper test dilakukan setelah semua dokumen calon lengkap. Kalau masih ada yang kurang, tentu prosesnya tertunda sampai syarat administratif dipenuhi,” jelasnya.

Namun, posisi Direktur Utama sudah diisi oleh Nazaruddin berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) setelah mendapat hasil seleksi dari LPPI. Nazaruddin juga sudah mulai bekerja sejak awal Juli, sembari menunggu jadwal untuk fit and proper test OJK.

Menurut Rudi, secara legal direktur utama yang ditunjuk boleh saja bekerja, namun belum bisa mengambil keputusan strategis sampai dinyatakan lulus fit and proper test oleh OJK.

“Boleh mulai bekerja dalam konteks koordinasi dan konsolidasi internal, tapi secara hukum, baru efektif mengambil keputusan setelah lulus uji kelayakan,” tegasnya.

Jika dalam proses nanti calon direktur utama tidak lulus uji, maka pemegang saham pengendali wajib kembali menggelar RUPS untuk mengusulkan nama baru.

“Ini adalah worst-case scenario yang bisa saja terjadi. Jadi tetap harus disiapkan opsi cadangan,” tambah Rudi.

Meski terjadi kekosongan pengurus dalam beberapa waktu terakhir, OJK menilai kinerja Bank NTB Syariah masih berada di jalur yang tepat.

“Secara umum, Bank NTB Syariah masih on the track. Tantangan yang ada lebih ke sisi manajemen dan kesiapan infrastruktur seperti IT, yang ke depan harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan direksi dan komisaris agar stabilitas tata kelola bank tetap terjaga, mengingat posisi strategis Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan daerah yang menopang banyak program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ia berharap, dengan terisinya jabatan direksi dan komisaris dalam waktu dekat, Bank NTB Syariah bisa melanjutkan transformasi menuju bank syariah daerah yang lebih kuat dan kompetitif di level nasional.(bul)

Netmonk Kenalkan Solusi Monitoring Real-Time Dukung Optimalkan Bisnis

0
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Netmonk, solusi monitoring jaringan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengenalkan aplikasi monitoring jaringan berbasis web dengan laporan yang mampu menghadirkan insight guna membantu perusahaan mengoptimalkan operasional bisnis.

EVP Digital Business & Technology Telkom Indonesia, Komang Budi Aryasa mengatakan perusahaan modern membutuhkan jaringan intranet dan internet yang andal guna mendukung operasional bisnis.

“Kedua jaringan tersebut, umumnya berperan dalam mendukung komunikasi, kolaborasi, akses dan pertukaran data secara real-time,” lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain mendukung operasional internal, kombinasi keduanya juga bisa menjadi support ke eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis dan pasar global.

Menurut dia, jika terganggu, maka arus data akan terhambat, kolaborasi tim jadi lambat, risiko gangguan operasional dan hubungan dengan pihak luar menjadi terdampak, akibatnya akan mempengaruhi bisnis perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, tambahnya, mengingat dampak negatif akibat kendala jaringan yang sangat besar, maka diperlukan solusi yang senantiasa memantau kondisi jaringan secara real-time.

“Kami berkomitmen menghadirkan solusi digital yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, institusi, maupun organisasi untuk mendukung kelancaran operasional. Salah satunya melalui Netmonk yang dapat menjadi solusi dalam memastikan kondisi jaringan tetap optimal dan andal,” ujar Komang.

Netmonk mampu memberikan informasi kondisi secara real-time. Informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel dan visualisasi interaktif yang dapat diakses dengan mudah melalui dashboard web secara intuitif.

Penyajian informasi kondisi jaringan dari dashboard Netmonk mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan Tim IT.

Tim IT bisa dengan cepat menganalisis kondisi jaringan atau memitigasi potensi gangguan, serta menangani kendala yang mungkin terjadi dengan lebih cepat.

Laporan kinerja jaringan yang dihasilkan Netmonk juga memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan.

Dengan data yang lengkap dan terstruktur, menurut Komang, perusahaan dapat mengetahui pola gangguan yang sering terjadi, mengevaluasi performa perangkat, serta merencanakan peningkatan kapasitas jaringan secara lebih tepat.

Dia menambahkan sistem ini dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis yang dapat dikirimkan melalui email atau Telegram kepada pihak-pihak terkait.

“Informasi ini membantu perusahaan menjaga kondisi jaringan yang berperan dalam produktivitas dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan stabil tanpa hambatan teknis,” katanya. (ant)

Seorang WP Diduga Nunggak Pajak Capai Rp800 Juta

0
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah mengirimkan surat peringatan ketiga kepada salah seorang penunggak pajak. Tunggakan pajak telah mencapai Rp800 juta. Wajib pajak diduga tidak kooperatif dengan tidak menggubris peringatan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan,dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Kamis 31 Juli 2025 mengakui, pihaknya telah melayangkan surat peringatan ketiga kepada salah seorang wajib pajak di Cakranegara. Surat peringatan yang dikirim pekan kemarin, justru tidak digubris sama sekali. Mereka diduga tidak kooperatif membayar tunggakan pajak. “Kita sudah peringatkan tiga kali ini, tetapi belum ada respon apapun,” terangnya.

Secara akumulatif tunggakan pajak sejak tahun 2024-2025 mencapai Rp800 juta. Amrin mengatakan, wajib pajak diberikan kelonggaran dengan cara mencicil tetapi harus ada komunikasi dan permintaan langsung dari wajib pajak.

Sampai saat ini kata Amrin, wajib pajak tidak ada komunikasi sama sekali. “Total tunggakan mencapai Rp800 juta lebih,” sebutnya.

Pihaknya akan kembali mendatangi wajib pajak tersebut, guna mencarikan solusi. Kebijakan pemerintah akan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak pajak di bawah tahun 2025.

Amrin menegaskan, apabila kompensasi diberikan oleh pemerintah tidak digubris, maka akan dipasang spanduk pemberitahuan bahwa objek pajak itu menunggak pajak daerah. Tujuannya memberikan efek jera bagi pengusaha. “Kalau tidak dimanfaatkan dan tidak mau bayar tunggakan pajak kita akan pasangkan stiker,” ujarnya.

Wajib pajak yang menunggak pajak sangat mempengaruhi realisasi pajak bumi dan bangunan di tahun 2025. Amrin meminta masyarakat maupun pengusaha kooperatif membayar pajak. Pajak yang disetor ke pemerintah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan lain sebagainya. (cem)

Heboh Soal Pemblokiran Rekening Nganggur, OJK Minta Masyarakat Waspadai Jual Beli Rekening Bank

0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ramai soal pemblokiran rekening bank yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai sorotan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan rekening mereka diblokir secara tiba-tiba, meski tidak pernah merasa terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik jual beli rekening yang rawan disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo di ruang kerjanya, Kamis, 31 Juli 2025 menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah PPATK dalam memblokir rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas mencurigakan.

“Kami mendukung langkah PPATK dalam memblokir rekening yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana. Tapi yang perlu diwaspadai adalah keterlibatan masyarakat secara tidak langsung, misalnya dengan menyerahkan buku tabungan beserta data pribadi perbankan kepada pihak lain dengan imbalan uang. Itu berisiko tinggi,” kata Rudi.

Menurutnya, fenomena jual beli rekening terindikasi marak belakangan ini. Banyak orang tergiur untuk menyerahkan data dan akses rekening dengan imbalan tertentu, tanpa menyadari bahwa rekening tersebut bisa digunakan untuk kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, hingga pendanaan ilegal.

“Kalau rekening anda digunakan sebagai rekening penampungan oleh pelaku kejahatan, anda bisa ikut terseret secara hukum. Walaupun Anda bukan pelaku utama, tapi secara administratif, anda yang tercatat sebagai pemilik rekening,” ujar Rudi mengingatkan.

Ia juga menjelaskan bahwa pemblokiran rekening tidak hanya bisa dilakukan oleh PPATK, tetapi juga oleh pihak Bank. Termasuk OJK, maupun Bank Indonesia dapat meminta perbankannya melakukan pemblokiran rekening untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, masyarakat harus selalu menjaga kerahasiaan data perbankan, dan segera melaporkan ke pihak bank jika menemukan kejanggalan atau jika rekeningnya diambil alih pihak lain (dibobol).

“Kalau rekeningnya diambil alih atau dicurigai disalahgunakan, sebaiknya langsung minta pemblokiran ke bank dan segera ditindaklanjuti,” katanya.

Rudi menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima OJK, sebagian rekening yang sempat diblokir kini sudah mulai dibuka kembali oleh PPATK setelah melalui proses klarifikasi.

“Kalau tidak terbukti terlibat tindak kejahatan, rekening itu bisa dibuka kembali. Tapi tetap, masyarakat perlu proaktif dan tidak boleh lengah,” imbuhnya.

Terkait dengan modus kejahatan yang kerap menggunakan rekening orang lain, Rudi mengungkapkan bahwa rekening korban biasanya dijadikan rekening penampungan. Dana hasil kejahatan akan ditransfer ke rekening tersebut sebelum diteruskan ke pihak lain, sehingga sulit dilacak.

“Itu yang disebut sebagai ‘batu loncatan’. Nah, kalau terbukti anda ikut berperan, maka secara hukum anda bisa dikenakan pidana,” ujarnya.

Fenomena lain yang juga harus diwaspadai masyarakat adalah upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat, tokoh masyarakat, hingga lembaga resmi, dengan mengarahkan korban untuk mentransfer uang ke rekening tertentu.

“Kalau ada yang mencurigakan, silakan dilaporkan. Rekening itu bisa diblokir dulu untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” tegasnya.

OJK NTB menekankan pentingnya literasi keuangan masyarakat, khususnya soal keamanan data perbankan. Rudi menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, atau OTP kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang dikenal sekalipun.

“KTP dan data rekening adalah identitas yang bisa digunakan untuk banyak hal. Kalau disalahgunakan, Anda sendiri yang akan dirugikan,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, OJK juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja sama yang mencurigakan, terutama yang melibatkan rekening pribadi. Praktik jual beli rekening bukan hanya melanggar ketentuan perbankan, tapi juga bisa menjerat pemilik rekening ke ranah pidana.(bul)