Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 481

Emas Antam 12 Desember Naik Rp14.000 ke Angka Rp1,548 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis 12 Desember 2024 naik Rp14.000 dari sebelumnya Rp1.534.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.548.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.399.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp824.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.548.000

– Harga emas 2 gram: Rp3.036.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.529.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.515.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.975.000

– Harga emas 25 gram: Rp37.312.000

– Harga emas 50 gram: Rp74.545.000

– Harga emas 100 gram: Rp149.012.000

– Harga emas 250 gram: Rp372.265.000

– Harga emas 500 gram: Rp744.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.488.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

KSB Tunggu Instruksi Pusat Soal Makan Gizi Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
Hairul dan Didi Hermansyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul menyampaikan terkait program makan bergizi gratis yang akan dicanangkan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto saat ini tengah ditunggu oleh pemerintah daerah, tak terkecuali Pemda KSB.

“Belum (ada arahan apapun). Jadi kita tunggu saja,” ungkap Hairul kepada wartawan, Rabu 11 Desember 2024.

Pihaknya kata Khairul belum dapat memberikan informasi banyak mengenai pencanangan program makan bergizi gratis itu. Selain belum ada instruksi pusat, koordinasi terkait program tesebut baik dari pusat maupun pemerintah provinsi sejauh ini, diakui oleh mantan kepala Dinas Petanian itu juga belum ada. “Kita tunggu saja dari pusat. Itu intinya sekarang bagi kita yang di daerah,” cetus Hairul mengulangi penegasannya.

Meski belum mendapatkan istruksi apapun termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak/Juknis) dari salah satu program populer Presiden Prabowo Subianto itu. Hairul mengatakan, pemerintah daerah pasti akan melaksanakannya. Termasuk juga melakukan penyesuaian segera saat program makan gratis bergizi itu diminta untuk dijalankan di daerah.

“Ada arahan atau instruksi, kami siap laksanakan. Dan soal teknis lainnya kan, pasti juga pusat memberikan kita petunjuknya sedetail mungkin agar kemudian program itu tidak menyalahi aturan,” tukas Hairul.

Sebelumnya, Pemkab Sumbawa, juga masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis baik itu dari segi penganggaran maupun pola pelaksanaan di lapangan nantinya.

“Pada prinsipnya kita tunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait program tersebut seperti pola pendanaan dan teknis pelaksanaan nantinya, ” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024 lalu.

Sejauh ini lanjut Didi belum ada petunjuk secara tertulis dalam pelaksanaan terhadap program tersebut (makan bergizi gratis). Apakah pendanaannya murni dari Pemerintah pusat atau adanya sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten.

“Memang sudah ada pembicaraan bahwa akan ada sharing anggaran dari daerah terkait program tersebut, tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara tertulis, ” ujarnya.

Petunjuk secara resmi ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya. Meski demikian, di Pedoman penyusunan APBD tahun 2025 sudah dicantumkan untuk pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu petunjuk lanjutan.

“Intinya kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kalau dari segi kebutuhan penganggaran kami akan segera berkoordinasi dengan Bappeda,” tambahnya.

Sebelumnya, kepala Bappeda, E.S. Adi Nusantara, memaparkan untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa ditargetkan 153.869 orang. Jumlah tersebut jika diestimasikan maka anggaran mencapai Rp4,6 miliar per hari dengan sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun,” ucapnya. (bug/ils)

MGPA Menjamin Persiapan Ajang MotoGP 2025 Lebih Baik

By
ekbisntb.com
-
0
Priandhi Satria memaparkan secara mendetail berkaitan dengan pengeluaran pada bagian yang berkaitan dengan balapan (Race Related Cost) dan non-balapan (Non Race Related Cost). (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan ajang MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika, sukses digelar, sehingga pihaknya menjamin persiapan ajang MotoGP Indonesia 2025 lebih baik dari sebelumnya.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria di Mataram, Rabu mengatakan MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit terbilang sukses dan mengalami improvisasi serta inovasi ke arah yang lebih baik setiap tahun sejak diadakan perdana pada 19-20 Maret 2022.

“Persiapan MotoGP dari tahun ke tahun harus ada perkembangan dan evaluasi dari tahun sebelumnya,” katanya.

Ia mengatakan MotoGP 2024 dapat dikatakan sukses tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai stakeholder dimulai pemerintah, sponsorship, hingga antusiasme masyarakat itu sendiri yang terus meningkatkan animo.

“Agar MotoGP terus diadakan di Indonesia khususnya di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit,” katanya.

Hal ini kemudian menjadi perhatian, kata Priandi, MGPA selaku promotor agar dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan baik berkaitan dengan regulasi, pengeluaran berkaitan dengan balapan maupun non balapan.

“Hingga fasilitas untuk memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat yang hadir menonton,” katanya.

Dalam paparannya kepada pihak yang hadir dalam FGD Triwulanan BPS Provinsi NTB itu, Priandhi Satria memaparkan secara mendetail berkaitan dengan pengeluaran pada bagian yang berkaitan dengan balapan (Race Related Cost) dan non-balapan (Non Race Related Cost).

Secara mendetail mengenai biaya yang berkaitan dengan balapan seperti pengadaan FIM Homologated Paint yang berkaitan dengan Track, kemudian Race electronic seperti peningkatan Timing system dan race electronic support sesuai standar MotoGP, hingga pada berbagai keperluan lain seperti Medical, Pit Building.

“Hal ini sebagai bentuk perhatian MGPA agar dapat memenuhi standar Internasional dalam menyambut MotoGP 2024,” katanya.

MGPA akan terus berusaha mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menyambut MotoGP 2025 agar lebih sukses dan meriah di saat MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit dikatakan sukses dan terus membaik oleh berbagai pihak.

“MGPA tidak akan langsung puas dan berhenti untuk berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penonton. Justru, keberhasilan besar pada tahun 2024 akan menjadi tantangan besar bagi MGPA agar semakin baik lagi untuk ke depannya,” katanya. (ant)

Unram Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan Budaya

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama para peserta Seminar Internasional di Ruang Sidang Senat Unram, Jumat 6 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram (LPPM Unram) menyelenggarakan International Seminar bertajuk “Strengthening Intellectual and Cultural Property-based Creative Economy for Public Welfare” (Memperkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat-red). Acara ini bertempat di Ruang Sidang Senat Unram, Jumat 6 Desember 2024.

Dalam kegiatan ini hadir Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., instansi pemerintah Provinsi NTB seperti Bappeda, Dikbud, serta 200 peserta yang terdiri dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan mahasiswa.

Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D. menegaskan Unram berkomitmen mendukung perlindungan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian penting dalam pengembangan penelitian dan pengabdian dosen yang inovatif.

“Melalui optimalisasi HKI, kami tidak hanya meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tetapi juga memperkuat daya saing global Unram. Langkah ini sejalan dengan visi Unram untuk menjadi universitas unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional dan internasional,” ungkap Prof. Bambang.

Prof. Ir. Zainuri, PGDip., M.App.Sc., Ph.D. selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa “Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri instansi pemerintah NTB, akademisi nasional dan regional serta mahasiswa Unram. Dalam kegiatan ini kami mengundang pembicara nasional dan internasional diantaranya Prof. Insan Budi Maulana, Prof. Dr. Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, Dr. Ir. Moh. Zainuddin, dan Dr. Eng Sukmawaty,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. menyampaikan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi perguruan tinggi, karena dapat melindungi hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh akademisi dan mahasiswa. Dengan memanfaatkan HKI, perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak inovasi yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Prof. Adi Sulistiyono.

Kepala LPPM Unram Prof. Dr. Ir. Sukartono,M.Agr. menambahkan, melalui kerja sama yang semakin erat antara Unram, Direktorat Kerjasama dan Pendidikan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, serta JICA Jepang, seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan HKI, dan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada nilai-nilai kultural.

“Dengan memperkenalkan kebijakan dan praktik terbaik dari berbagai negara, peserta seminar diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai penerapan HKI dalam mendukung kemajuan sektor-sektor kreatif seperti seni, desain, teknologi, dan budaya,” ujar Sukartono. (ron)

Sumbawa Matangkan Rencana Induk Pengembangan Wisata Wilayah Barat

By
ekbisntb.com
-
0
Ajang Lomba Balap Sampan bertajuk "Gelora Boat Race 2023" di Sumbawa,  Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), pada November 2023 lalu.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa, terus menyiapkan masterplan pengembangan kawasan wisata yang dimulai dari wilayah Barat sebagai respon Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Kemarin sudah kita lakukan FGD terkait hal tersebut sebagai bentuk respon terhadap RPJPN Presiden Prabowo-Gibran,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, Rabu 11 Desember 2024.

Dikatakan Andi, di RPJPN tersebut telah meletakan tematik terhadap pembangunan Bali Nusa Tenggara (Balinusra). Di mana, dalam tematik tersebut, menjadikan pariwisata, ekonomi kreatif di Bali, NTB dan NTT sebagai super prioritas.

“RPJPN ini sifatnya perintah dan pemerintah pusat sudah membagi 7 koridor ekonomi Indonesia, salah satunya Bali Nusra. Sehingga, Bappeda merespon bahwa ini penting jadi momentum,” ujarnya.

Diakuinya di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini belum memiliki lokasi yang dijadikan sebagai kawasan super prioritas. Hal itu tentu berbeda dengan provinsi Bali yang memiliki super prioritas Bali Kerthi Pulau Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Labuhan Bajo di  Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami berharap dari masterplan bisa merancang dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) diawali dari wilayah barat meskipun nanti akan berdampak hingga ke Timur,” tambahnya.

Bahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sudah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA). Mereka telah melakukan pemetaan kawasan peruntukan pariwisata melalui penilaian skala prioritas.

“Prioritasnya sesuai Riparda dari teman di Pariwisata sudah membuat scoring terhadap lokasi wisata di destinasi wisata. Mana yang menjadi prioritas 1, 2 dan 3 dan wilayah Barat sudah kita mulai dari pantai Gelora,” tukasnya.

Hub Wisata

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa mengutarakan rencana untuk menjadikan destinasi wisata pantai Gelora di Kecamatan Rhee, sebagai daerah penghubung (Hub) destinasi wisata di wilayah barat Sumbawa.

“Jadi, pengelolaan pantai gelora ke depan akan kita jadikan Hub untuk destinasi wisata di wilayah barat, sehingga destinasi wisata unggulan daerah bisa terus berkembang,” kata Kadis Parpora Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo kepada Ekbis NTB, Senin 11 November 2024 lalu.

Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut lanjutnya, pemerintah sudah membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) di wilayah tersebut. Kelompok ini nantinya akan dilakukan pembinaan termasuk kegiatan pemberdayaan sebegai pelecut pengembangan daerah wisata.

“Kita akan terus mendorong mereka (Pokdarwis) untuk terus mengembangkan diri sehingga apa yang kita hajatkan bisa terwujud,” ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga akan mendorong kawasan pantai Gelora ini masuk kedalam sektor wisata strategis seperti Mandalika di Lombok Tengah dan Labuhan Bajo. Upaya itu dilakukan, karena selama ini Sumbawa hanya dilewati saja oleh wisatawan.

“Jadi, Sumbawa ini di loncat sebenarnya oleh kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga kami akan terus mendorong agar pantai Gelora ini menjadi kawasan strategis,” jelasnya.

Tentu jika kawasan tersebut terealisasi, maka pembangunan infrastruktur yang ada di pantai Gelora akan semakin maksimal. Apalagi penataan yang dilakukan saat ini pihaknya sangat bersyukur dan akan diharapkan bisa terus ditambah di tahun yang akan datang.

“Kami akan terus berupaya maksimal supaya kawasan Gelora ini masuk dalam program strategis nasional sehingga wisatawan yang berkunjung ke Labuhan Bajo bisa singgah terlebih dahulu di Sumbawa, ” tukasnya. (ils)

Perluasan Areal Tanam, Distan Lobar Bangun 28 Paket Irigasi  Pertanian Senilai Rp3,4 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Irigasi perpompaan bertekanan dibangun Distan Lobar di wilayah Banyu Urip. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Dinas Pertanian Lombok Barat mendapatkan program irigasi sumur dangkal (permukaan) dan sumur dalam sepanjang tahun 2024.

Sebanyak 28 titik sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dari Kementan dibangun tersebar hampir di seluruh wilayah Lobar dengan anggaran Rp3,3 miliar hingga Rp3,4 miliar.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peranian (Kabid PSP) pada Distan Lobar, I Nyoman Sugiartha, dikonfirmasi media menyampaikan sepanjang tahun 2024 terdapat 28 titik sumur air dalam dan permukaan dari bantuan Kementan yang dibangun di Lobar.

“Ada 28 titik berupa sumur dangkal, sumur dalam maupun air permukaan yang kami bangun. Kalau air dalam itu sumur bor, baik sumur dalam dan sumur dangkal,” katanya, Rabu 11 Desember 2024.

Daerah yang disasar, terutama di wilayah yang tidak memiliki Indeks Pertanaman (IP) atau daerah tadah hujan. Dan daerah yang IP 100 atau sekali taman bisa dua kali tanam, sehingga dengan adanya program bantuan ini, meningkatkan IP. Yang tadinya sekali tanam padi menjadi dua kali atau tidak bisa ditanami padi menjadi bisa ditanam sekali dan mampu meningkatkan IP dan otomatis produktivitas padi meningkat.

Di wilayah seperti Banyu Urip dibangun irigasi perpompaan bertekanan  menggunakan tenaga hybrid tenaga surya. Sebab beberapa keluhan petani, bertambahnya biaya produksi akibat pengeluaran pembelian BBM untuk menyedot air. “Dengan irigasi bertenaga surya, kita Kerjasama dengan tim ahli Unram, kebetulan tahun ini kita dapat satu untuk percontohan di Banyu Urip,”imbuhnya.

Target luas perluasan areal tanam dari bantuan ini, satu titik sumur dalam atau dangkal minimal 5 hektar. Sedangkan air permukaan itu targetnya 10 hektar. Namun ini tergantung kondisi daerah, karena melihat ketersediaan air. Seperti di Mareje, ditemukan titik air besar, sehingga kalau di sana menggunakan irigasi bertekanan, maka tiap saat bisa sedot airnya, karena ketersediaan air besar. Namun berbeda dengan di Gumisa, debet airnya kecil, sehingga sumur dalam, berupa sumur bor. “Itu wajib kita geolistrik dulu,”imbuhnya.

Dalam hal ini masing-masing titik dibangun  dengan anggaran Rp112 juta, sehingga kalau ditotal anggarannya Rp3,1 miliar ditambah dengan irigasi bertekanan 326 juta lebih maka total 3,4 miliar. Sedangkan kalau support dari APBD nihil. “Kalau dari APBD tidak ada, ini kita dapat dari pusat,” ujarnya.

Yang jelas, tambah dia, program ini sebagai upaya dan komitmen untuk membantu petani Lobar, sehingga pihaknya pun mengambil program pusat ini.(her)

Tim Terpadu Tertibkan Lapak PKL

By
ekbisntb.com
-
0
Personel Sat Pol PP Kota Mataram menertibkan lapak PKL di Kelurahan Pagutan pada, Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Pembongkaran lapak disebabkan pedagang melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Trantibum. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim terpadu terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Perdagangan, TNI dan Polri menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Bung Hatta pada, Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Lapak PKL dibongkar karena disinyalir melanggar aturan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Irwan Rahadi menerangkan, penertiban lapak pedagang kaki lima telah dilakukan bersama tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Perdagangan, TNI-dan Polri. Lapak PKL ini dibongkar setelah pedagang diberikan surat teguran terakhir pekan kemarin. “Sekarang tim sedang action membongkar lapak pedagang,” terangnya.

Lapak PKL yang dibongkar difokuskan di wilayah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. Satu titik lainnya yakni pedagang yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan masih ditunda. Irwan menegaskan, aktifitas PKL melanggar Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. “Sementara kawasan yang kedua itu rentan terhadap air meluap karena penutupan saluran,” ujarnya.

Irwan menegaskan, penertiban lapak PKL berjalan lancar atau tidak ada perlawanan dari pedagang. Sebelum pembongkaran telah diberikan surat peringatan dan dipersilahkan membongkar sendiri lapak mereka. Akan tetapi, saat tim terpadu turun belum dilakukan pembongkaran secara mandiri sehingga dilakukan pembongkaran oleh petugas. “Kalau mereka melawan langsung kita amankan,” demikian kata dia.(cem)

Dipicu Kelesuan Ekonomi, Pelaku UMKM Unggulan Kesulitan Pasarkan Produk

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kota Mataram memiliki kerajinan emas, mutiara, dan cukli sebagai produk unggulan. Produk ini sebelumnya memiliki peminat tinggi di tingkat domestik maupun mancanegara. Kondisi kelesuan ekonomi memicu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) unggulan kesulitan memasarkan produk mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, pemasaran produk pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah di Kota Mataram memiliki kendala secara ekstrenal disebabkan kelesuan ekonomi. Hal ini ditunjukan kunjungan wisatawan masih sangat stagnan atau tidak ada sesuatu yang membuat orang atau wisatawan mau datang berbondong-bondong ke Kota Mataram tanpa ada event yang digelar secara rutin atau kalender event, sehingga berdampak pada UMKM sifatnya kelas mikro bergerak hanya untuk bertahan hidup. UMKM unggulan berorientasi ekspor tidak berbicara banyak. “Sekarang ini, pelaku UMKM unggulan kesulitan pasarkan produknya karena kelesuan ekonomi,” terangnya.

Ia mencontohkan, kegiatan ITE BEGAWE yang digelar Pemerintah Provinsi NTB ternyata banyak produk UMKM yang dikurasi dan diklaim memiliki daya saing. Faktanya, produk UMKM belum ada yang dibeli dari warga luar NTB, melainkan warga lokal. Itupun kata Dhani, hanya makanan dengan harga murah alias terjangkau.

Justru, ia mengapresiasi pelaku UMKM atau perajin mutiara di Sekarbela relatif bertahan meskipun harga cukup mahal. Tetapi tantangan dihadapai saat ini adalah banyak pembeli dari luar negeri yang datang seperti China, justru kembali menjual mutiara ke pengunjung atau wisatawan dari China dengan harga mahal. “Dia memang beli mutiara di pelaku UMKM dengan harga murah kemudian dijual dengan harga mahal. Mereka sengaja berjualan di sini untuk melayani wisatawan dari China,” terangnya.

Dengan kelesuan ekonomi seperti saat ini, ia bingung mencarikan strategi pemasaran karena banyak faktor terkait, sehingga paling tidak pelaku UMKM bisa bertahan sudah bagus dalam kondisi kelesuan ekonomi. Ia menyarankan paling penting adalah UMKM di Kota Mataram bisa menciptakan inovasi produk sehingga ada sesuatu yang baru ditawarkan kepada masyarakat. “Jika ada produk baru maka akan peminatnya,” demikian kata dia. (cem)

Cuaca Ekstrem, 25 Hektar Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen

By
ekbisntb.com
-
0
Petani di Kelurahan Jempong terpaksa memanen padi mereka yang terendam akibat luapan saluran. Panen sebelum waktunya dilakukan untuk mengurangi kerugian. Seluas 25 hektar tananam padi di Kota Mataram terancam gagal panen. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari ini di Kota Mataram mengakibatkan padi milik petani jatuh dan terendam air. Seluas 25 hektar lahan pertanian terancam gagal panen.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Rabu 11 Desember 2024 menjelaskan, cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang memiliki dampak terhadap tanaman milik petani. Dari luas lahan pertanian 75 hektar terdapat 25 hektar tanaman padi milik petani di Kecamatan Sekarbela, terancam gagal panen.

Selain cuaca ekstrem, kondisi ini diperparah oleh sistem sanitasi yang kurang disebabkan pembangunan sehingga sedimentasi di saluran tinggi mengakibatkan pendangkalan. “Jadi air meluap atau tergenang,” terangnya.

Dinas Pertanian belum menghitung potensi kerugian yang dialami petani. Akan tetapi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram untuk melakukan normalisasi guna mencegah meluasnya lahan pertanian yang terendam. “Sebenarnya dulu mau dilakukan normalisasi tetapi karena letaknya dalam sehingga tidak memungkinkan,” ujarnya.

Irwan menyayangkan petani tidak masuk dalam asuransi usaha tanaman pertanian (AUTP) padahal mereka adalah petani penggarap. Sementara, asuransi yang dibayarkan hanya Rp75 ribu per hektar dan mereka akan mendapatkan ganti rugi cukup besar apabila terjadi kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, terserang hama, dan lain sebagainya.

Irwan juga Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tidak mungkin untuk memberikan bantuan sehingga dianjurkan petani untuk mengikuti asuransi. “Makanya kita anjurkan mereka untuk mengasuransikan tananam pertanian mereka supaya mendapatkan ganti rugi dari pemerintah apabila terjadi seperti sekarang ini,” jelasnya.

Sebenarnya, kejadian seperti ini yang dikhawatirkan menimpa petani cuma agak sulit meyakinkan petani dengan berbagai pertimbangan dan alasan mereka. Terendamnya 25 hektar lahan pertanian diharapkan tidak mengganggu target serapan gabah kering mencapai 25 ribu ton perhari. Pasalnya, kebutuhan beras menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 sangat tinggi. “Kita koordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan agar pasokan beras mencukupi untuk kebutuhan nataru,” demikian kata dia. (cem)

Jadi Beban Pemda, Kemendagri Minta BUMD ‘’Sakit’’ Dibubarkan

By
ekbisntb.com
-
0
Azwan dan H. Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak terus menjadi beban pemerintah daerah. Setiap tahun BUMD dialokasikan anggaran pada APBD, namun operasional BUMD justru semakin merugikan pemerintah daerah.

Terhadap BUMD yang selalu membebani daerah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Drs. Azwan, M.Si., meminta agar pemerintah daerah membubarkan BUMD yang dinilai sakit tersebut. Menurutnya, dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap BUMD di seluruh Indonesia banyak yang ‘’sakit’’ dan hanya beberapa yang memberikan keuntungan.

‘’Kalau ‘’sakit’’ terus diberikan obat dan tidak bisa sembuh. Nah yang seperti ini yang dibubarkan. Jangan sampai menjadi beban daerah. Banyak penyertaan modal yang dikucurkan, tapi BUMD-nya tidak memberikan keuntungan. Terhadap potensi seperti ini sebaiknya dibubarkan,’’ ujarnya saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Gelar Pengawasan Daerah di Mataram, Rabu 11 Desember 2024.

Selain itu, tambahnya, terhadap pengurus BUMD yang menyalahgunakan wewenang  harus diserahkan pada aparat penegak  hukum untuk penanganannya. Terhadap keberadaan BUMD yang dievaluasi ini, ungkapnya, tergantung dari hasil penilaian kerja oleh BPKP, kemudian pembinaan pengawasan oleh Biro Perekonomian Setda NTB di tingkat provinsi.

‘’Nah itu kita lihat dulu adakah progres perkembangan setelah diberikan ‘’obat’’ (penyertaan modal). Ada yang mungkin kinerja BUMD ini terganggu oleh apa. Tapi ada penilai kinerja secara periodik, baik  oleh BPKP atau pembinanya,’’ terangnya.

Meski demikian, ungkapnya, dari beberapa evaluasi yang dilakukan di beberapa daerah, jika ada BUMD yang lebih banyak komisaris daripada jajaran direksi. Hal inilah yang penting dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keberadaan BUMD di daerah agar tidak semakin membebani keuangan daerah.

 Menanggapi apa yang disampaikan PPUPD  Ahli Utama Itjen Kemendagri ini, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H., mengklaim jika seluruh BUMD yang dimilliki Pemprov NTB NTB telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah.

Wirajaya mencontohkan, BUMD di bawah koordinasi Pemprov NTB, seperti PT. Jamkrida NTB Bersaing, Bank NTB Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) selama ini sudah mampu menghasilkan laba dan menyetor dividen ke kas daerah. Itu artinya, BUMD yang selama ini diberikan penyertaan modal telah memberikan manfaat ke masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan berupa dividen yang disetor ke kas daerah.

‘’Kalau kemarin itu, Jamkrida dividen yang disetor ke kita itu sekitar Rp1,5 miliar. BPR juga begitu, Bank NTB Syariah juga begitu ada laba yang disetor ke pemerintah daerah. Karena itu tujuannya investasi kan. Mereka bisa operasional dari keuntungan yang didapat. Sebagian keuntungan itu ada yang untuk operasional dan ada yang disetor ke kas daerah. Dalam bentuk dividen,’’ ujarnya.

Disinggung ada beberapa usaha dari BUMD yang merugikan, menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, menjadi bagian dari evaluasi. Namun, secara umum induk dari BUMD bisa memberikan keuntungan dan dividen bagi daerah, sehingga hal ini menurutnya BUMD di Pemprov NTB dalam kondisi sehat. (ham)

1...480481482...803Page 481 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami