Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 47

Stok dan Harga Bapok di Lobar Relatif Stabil Jelang Bulan Ramadan

0
Tim Pemkab bersama instansi terkait turun memantau harga Bapok di sejumlah pasar di Lobar.

Giri Menang (ekbisntb.com) – Harga bahan pokok (Bapok) di Lombok Barat diklaim relatif stabil jelang bulan suci Ramadan. Selain itu, stok sejumlah Bapok ini diperkirakan mencukupi hingga Lebaran atau Hari Raya Idulfitri.

Guna memastikan harga dan stok stabil, pihak Pemkab melalui OPD bersama instansi terkait turun memantau, baik ke pasar maupun gudang distributor, SPBE, dan Bulog.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Lobar, Lale Widiani, SH., menerangkan, pihaknya tiap hari turun ke pasar untuk memantau harga Bapok seperti cabe, bawang, tomat, telur, beras dan minyak goreng. “Selama ini harga masih stabil, yang naik turun kemarin itu cabe karena cuaca, kemudian tomat tapi sekarang sudah stabil lagi,” jelas dia Selasa (3/2/2026).

Dampak cuaca ekstrem, sempat mempengaruhi harga ikan tongkol, tetapi berangsur normal kembali. Harga Bapok ini, kata dia, mengalami naik turun namun tidak terlalu signifikan dan tidak menyebabkan inflasi. Seperti harga cabai Rp65 ribu per kilogram naik dari 60 ribu. Untuk minyak goreng harganya Rp15-20 ribu per kilogram. Bawang merah dan bawang putih Rp38-39 ribu per kilogram. Harga telur Rp40 ribu per kilogram. Dan daging harganya pada kisaran Rp70 ribu per kilogram.

Selain harga, stok Bapok juga masih aman. Seperti gas LPG dari hasil sidak ke SPBE di wilayah Narmada, kondisi relatif aman hingga puasa dan Lebaran. Pihaknya juga sidak ke Bulog, stok beras dan minyak goreng banyak untuk kebutuhan Lebaran kedepan. Harga beras juga relatif terjangkau, Rp15 ribu per kilogram untuk kelas premium. (her)

Ratusan Randis di Lobar Dilelang, Tekan Biaya Operasional dan Pasok PAD

0
Ratusan Randis di Lobar Dilelang, Tekan Biaya Operasional dan Pasok PAD
Kendaraan dinas ini dilelang oleh BPKAD Lobar.

Giri Menang (ekbisntb.com) – Ratusan unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilelang. Langkah ini dilakukan Pemkab untuk menertibkan aset daerah sekaligus menekankan biaya operasional serta memberikan pemasukan pendapatan bagi daerah.

Kepala BPKAD Lobar Hj.Baiq Yeni S Ekawati menjelaskan proses lelang ini sudah berproses cukup lama, karena menunggu keputusan dari KPKNL, saat ini beberapa kendaraan sudah selesai sehingga beberapa unit kendaraan sudah siap dilelang bahkan sudah ditempel pengumumannya lelang. “Ini sudah kita usulkan lama oleh OPD,baru sekarang kita ekskusi,” ujarnya.

Randis yang dilelang ini merupakan kendaraan yang ada di beberapa OPD yang sudah rusak dan tidak dimanfaatkan lagi, pihaknya sudah mengusulkan ke KPKNL dan sekarang sudah dalam proses input untuk data-data Randis yang sudah siap dilelang. “Hari ini masih kita input data Randis yang mau dilelang,” tegasnya.

Jumlah Randis yang akan lelang sejumlah 141 unit terdiri dari roda empat dan roda dua, di mana roda empat ada 33 unit, roda dua ada 56 unit. “Totalnya ada 141 unit Randis baik roda empat dan roda dua,” ujarnya.

Selain itu untuk, barang-barang limbah padat jumlahnya sebanyak 51 unit, sedang untuk limbah-limbah yang lain, nanti akan dijual kiloan.

Terkait target PAD yang akan didapatkan dari lelang Randis, Yeni belum bisa memperkirakan itu karena itu tergantung ada atau tidak peminat dari Randis yang dilelang.

Kalaupun nantinya setelah dilelang tidak ada yang minat, Mantan Kasat Pol PP ini menyatakan agar tetap melakukan lelang dengan proses yang berbeda dengan tujuan agar randis yang sudah banyak tidak dimanfaatkan itu bisa terjual dan masuk menjadi pendapatan daerah.

Mekanisme lelang, untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik “permainan” harga, BPKAD Lobar akan menggunakan sistem e-Auction atau lelang elektronik. Peserta wajib mendaftar melalui situs resmi lelang.go.id. Selain itu Peserta harus menyetorkan uang jaminan sesuai nominal yang ditetapkan untuk setiap lot kendaraan. (her)

Produksi Kopi Sumbawa Tembus 20.000 Ton Per Tahun

0
Produksi Kopi Sumbawa Tembus 20.000 Ton Per Tahun
Ni Wayan Rusmawati (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, berkomitmen untuk memperluas tanaman kopi. Sebab, lahan potensial untuk tanaman kopi terutama di beberapa wilayah potensial seperti di Kecamatan Batulanteh, Alas Barat, dan Ropang.

“Total luas lahan yang sudah tergarap saat ini baru 3.798 hektare dengan potensi produksi di angka 20.000 ton per tahun. Kami pun terus berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi tersebut,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, Selasa (3/2/2026).

Dengan nilai produksi tersebut, Sumbawa mampu menyumbang 42,27 persen terhadap produksi kopi yang ada di wilayah NTB. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi salah satunya dengan memperluas area tanam.

“Memang produksi kopi kita cukup tinggi di NTB dari 3.798 hektare yang sudah dimanfaatkan. Kita juga masih memiliki lahan potensial yang mencapai 20.000 hektare,” ujarnya

Pemkab Sumbawa memastikan, akan tetap berusaha mengoptimalkan potensi lahan tersebut, terutama di daerah dataran tinggi. Apalagi harga kopi saat ini, dianggap cukup bagus sehingga bisa meningkatkan perekonomian petani kopi.

“Di program Sumbawa hijau lestari yang dicanangkan pemerintah kita juga sudah melalui melakukan penanaman kopi di Batudulang sebanyak 10.000 bibit kopi,” jelasnya.

Selain meningkatkan produksi, pihaknya memastikan akan memantapkan infrastruktur pendukung. Salah satunya lantai jemur termasuk alat pemasaran,sehingga Kopi Sumbawa bisa lebih maju dan bersaing dengan kopi dari daerah lainnya.

“Kami juga akan mendorong adanya gerai penjualan kopi dengan melibatkan UMKM sehingga kedepannya kopi Sumbawa lebih dikenal,” tukasnya. (ils)

Sukses di Gelaran Perdana, Pertamina 6-Hours Endurance Masuk Jadi Ajang Tahunan

0
Sukses di Gelaran Perdana, Pertamina 6-Hours Endurance Masuk Jadi Ajang Tahunan
Mobil balap Pertamina 6 Hours Endurance memasuki garis finis usai membalap selama 6 jam di sirkuit Mandalika, akhir pekan kemarin. (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Ajang atau event Pertamina 6 Hours Endurance by Racing Sun Academy bakal masuk menjadi salah satu event balap tahunan yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika. Hal ini setelah ajang tersebut meraih sukses pada gelaran perdana akhir pekan kemarin.

Kehadiran ajang balap ketahanan tersebut diharapkan bakal semakin melengkapi ajang balap yang sudah ada sebelumnya di Sirkuit Mandalika.

“Sukses gelaran Pertamina 6-Hours Endurance by Racing Sun Academy menunjukkan bahwa Sirkuit Mandalika sangat ideal untuk menggelar balapan ketahanan. Kami berharap event ini terus berkembang dan menjadi agenda rutin yang dinanti para pecinta balap,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Terlebih ajang tersebut juga mendapat antusiasme tinggi dari penonton. Terbukti dengan hadirnya ribuan penggemar motorsport di Sirkuit Mandalika untuk menyaksikan langsung aksi para pembalap di lintasan. Sekaligus menikmati suasana balap ketahanan yang jarang digelar di Indonesia.

“Event balap ketahanan seperti ini menjadi menarik karena tidak hanya menguji kemampuan pembalap, tetapi juga kekuatan tim secara keseluruhan,” ujarnya.

Bagi MGPA sendiri, lanjut Priandhi, ajang Pertamina 6 Hours Endurance sendiri juga menjadi pembuktian komitmen dalam mengembangkan ekosistem motorsport di Indonesia. Tidak hanya roda dua saja, tetapi juga roda empat. Sebagai salah satu kompetisi balap mobil ketahanan paling bergengsi di Indonesia, sukses ajang Pertamina 6 Hours Endurance kian menegaskan kesiapan Sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan motorsport nasional maupun internasional.

Pada ajang perdana yang diikuti 29 pembalap dari 9 tim tersebut, tim Razaiq Motorsport dengan pembalapnya Rizky Rafi Thamrin, Junus Danuarjo, Hayden Haikal (Malaysia) dan Bradley B. Anthony (Malysia) sukses menjadi juara di kelas ITCR 1200. Dengan total 166 laps selama 6 jam 3 menit 13,796 detik. Diikuti Cargloss Racing Team, 165 lap serta Banteng Motorsport (164 laps).

Sedangkan di kelas ITCR 1500, Juara 1 diraih REA Siantar Racing dengan total 163 laps dan Wish Motorsport yang membukukan total sebanyak 160 laps.

“Dengan suksesnya penyelenggaraan Pertamina 6 Hours Endurance 2026 ini, Sirkuit Mandalika kembali menegaskan posisinya sebagai pusat motorsport tanah air dan destinasi sport tourism unggulan yang mampu menghadirkan event balap berkualitas tinggi,” tegas Priandhi. (kir)

Investasi Modal Asing di KSB Tembus Rp4,1 Triliun

0
Investasi Modal Asing di KSB Tembus Rp4,1 Triliun
Kamaluddin

Taliwang (ekbisntb.com) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menjadi magnet bagi investor asing di NTB. Terbukti berdasarkan catatan realisasi investasi sepanjang tahun 2025, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp4,1 triliun.

Dari jumlah itu, investasi PMA yang masuk ke KSB masih didominasi sektor pertambangan. Nilainya mencapai Rp3,3 triliun. Sedangkan, investasi lainnya bergerak di sektor pariwisata.

“Investasi asing yang masuk ke kita bergerak di dua sektor besar. Pertama sektor tambang dan sisanya bidang pariwisata,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, Kamaluddin, Selasa (3/2/2026).

Khusus di sektor pariwisata kata Kamaluddin, memberi gambaran secara perlahan terus mengalami peningkatan. Kegiatannya sebagian besar bergerak di bidang akomodasi pariwisata. “Mereka membangun hotel, penginapan berkonsep villa dan itu bisa dilihat, usahannya fokus di sepanjang kawasan pesisir KSB,” katanya.

Pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kamaluddin mengurai, juga masih didominasi oleh sektor pertambangan. Di tahun 2025 lalu, angkanya mencapai Rp35,7 triliun. Kemudian, disusul oleh sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan. “Kalau PMDN sektornya beragam. Tapi sektor tambang masih tetap dominan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, capaian investasi di KSB tahun 2025 tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemprov NTB. Sebagaimana diketahui, jumlah investasi yang ditargetkan untuk KSB sebesar Rp64 triliun. Namun, hingga akhir tahun capaian totalnya hanya berada diangka Rp45,4 triliun atau hanya sekitar 98,80 persen.

Menurut Kamaluddin, meski tidak memenuhi target, namun pencapaian tersebut sudah sangat memuaskan mengingat sepanjang tahun 2025, kontraksi ekonomi secara makro mengalami gejolak karena dipengaruhi kondisi global. “Secara nasional juga angka investasi juga turun. Jadi menurut saya di atas 98 persen itu sudah sangat baik,” klaimnya.

Ditanya mengenai kondisi investasi di daerah ke depan, Kamaluddin optimis masih sangat positif. Hal ini didasari dengan agenda Pemkab KSB menggali potensi-potensi baru lewat Program KSB Maju Luar Biasa. “Program Pak Bupati ini akan menggali semua potensi ekonomi masyarakat dan di sana ada peluang investasi yang bisa masuk. Misalnya pariwisata kerakyatan, potensi pertanian secara luas sampai sektor perikanan,” imbuhnya.(bug)

Parkir Digital Dinilai Belum Efektif

0
A. Rifai (suarantb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Rencana penerapan sistem parkir digital di Kabupaten Bima, dinilai masih menghadapi banyak kendala sehingga belum efektif untuk diterapkan. Keterbatasan sarana – prasarana serta karakteristik pelanggan dinilai menjadi factor utama.

Kepala Dishub Kabupaten Bima, A. Rifai, menjelaskan bahwa hingga saat ini pengelolaan parkir masih dilakukan melalui skema kerja sama dengan operator lapangan. Dalam sistem yang diterapkan, retribusi parkir dibayarkan di awal masa kontrak, bukan melalui setoran bulanan.

“Pengelolaan parkir kita masih menggunakan sistem kontrak. Operator membayar retribusi di awal, sehingga tidak lagi ada penagihan per bulan,” ujar Rifai saat diwawancarai pada Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, skema pembayaran bulanan kerap menimbulkan persoalan. Pada tahap awal kerja sama, setoran biasanya berjalan lancar. Namun, pembayaran mulai tersendat dan berpotensi menimbulkan tunggakan.

“Pengalaman kami bulan pertama dan kedua biasanya aman. Tetapi memasuki bulan ketiga atau keempat sudah mulai macet. Itu yang ingin kami hindari,” jelasnya.

Dengan sistem pembayaran di awal, Dishub menilai ada kepastian penerimaan retribusi bagi pemerintah daerah. Rifai juga menegaskan bahwa skema tersebut tidak memberatkan operator parkir, karena sudah disesuaikan dengan potensi lokasi masing-masing.

Di sisi lain, Dishub Kabupaten Bima mengakui telah beberapa kali membahas wacana penerapan parkir digital sebagai upaya meningkatkan transparansi dan penertiban pengelolaan parkir. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum memungkinkan, terutama di area publik dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.

“Kalau diterapkan di pasar atau parkir tepi jalan, masih sangat sulit. Karakter pengguna parkir kita berbeda, belum semuanya siap dengan sistem digital,” katanya.

Penerapan parkir digital baru memungkinkan dilakukan secara terbatas di lokasi tertentu yang memiliki sistem dan pengawasan memadai, seperti fasilitas umum berskala besar.

“Paling realistis itu di tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, bandara atau fasilitas khusus lainnya,” pungkasnya. (hir)

Sejumlah Wilayah di Kota Sumbawa Masuk Kawasan Kumuh

0
Sejumlah Wilayah di Kota Sumbawa Masuk Kawasan Kumuh
Rizqi Helfiansyah (SuaraNTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, menyebutkan sejumlah wilayah yang berada di dalam kota masuk kategori kawasan kumuh. Salah satunya di Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji.

“Total luas kawasan kumuh sekitar 500 hektare yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati. Kalau di dalam Kota Sumbawa luasannya rata-rata di bawah 5 hektare,” Kata Kepala Dinas PRKP kepada suara NTB melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Suara NTB, Selasa (3/2/2026).

Ia melanjutkan, karena luasnya di bawah 10 hektare maka penanganan kawasan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk penanganan lebih lanjut.

“Kita sudah usulkan ke Kementerian PKP untuk penanganan lebih lanjut, karena jika mengandalkan anggaran dari daerah maka uangnya tidak kuat,” ucapnya.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan verifikasi lanjutan untuk diusulkan ke Kementerian PKP. Sementara yang sudah diintervensi di tahun 2025 adalah di kawasan Labuhan Sumbawa tepatnya di Pantai Jempol.

“Kalau Karang Gudang, kita sifatnya baru sebatas pengusulan ke Kementerian PKP, tetapi untuk pelaksanaan kami belum tahu. Tetapi kami berharap bisa ditangani tahun depan,” ucapnya.

Rizqi meyakinkan, penanganan terhadap kawasan kumuh ini sifatnya peningkatan kualitas. Misalnya, rumah yang sudah memiliki kamar mandi tetapi kualitas kurang bagus dan belum sesuai standar, maka akan langsung ditangani.

“Kalau yang tidak punya kamar mandi tidak akan diintervensi karena di petunjuk pelaksanaan hanya untuk peningkatan kualitas tidak ada bangun baru atau pembuatan,” jelasnya.

Ada beberapa kriteria sehingga lokasi tersebut masuk dalam kawasan kumuh. Seperti ketersediaan jalan lingkungan yang layak, akses sanitasi, air minum termasuk kriteria rumahnya dan beberapa indikator lainnya.

“Jadi, secara kategori ada sekitar 18 item yang menjadi indikator kawasan tersebut masuk dalam kategori kumuh atau tidak termasuk juga tingkat keparahan ringan, sedang hingga berat dan anggarannya juga berbeda,”tukasnya. (ils)

Diduga Terlilit Ijon, Petani Dompu Jual Gabah di Bawah HPP

0
Diduga Terlilit Ijon, Petani Dompu Jual Gabah di Bawah HPP
Sejumlah pekerja menaikan gabah ke atas truk di Dusun Buncu, Desa Matua Kecamatan Woja, Selasa (3/2/2026) siang. Petani terpaksa menjual gabah dengan harga lebih rendah dibandingkan HPP. Hal ini disebabkan petani lebih dulu mengambil uang ke tengkulak sebagai modal alias ijon. (suarantb.com/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Petani di Kabupaten Dompu mulai panen. Hasil panen relatif rendah dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram. Rendahnya harga jual gabah kering, karena diduga petani terlilit ijon. Hal ini disampaikan Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Woja, Nurdin, SST, Selasa (3/2/2026) kemarin.

“Beberapa petani kita terlibat sistem ijon. Mereka mengambil dulu uang pengusaha, saat panen gabah terpaksa mereka jual gabahnya ke tengkulak. Walau dengan harga di bawah HPP,” ungkap Nurdin.

Petugas Penyuluh Lapangan yang menjadi mitra Bulog dalam penyerapan dan menjaga stabilitas harga gabah petani, juga telah berkoordinasi dengan Bulog Bima. Termasuk meminta Bulog untuk memaksimalkan anggotanya di Dompu dalam penyerapan gabah petani.

“Bulog sudah mulai menyerap seperti di Nowa mereka turunkan 2 truk. Mereka beli dengan HPP Rp6.500 per kilogram, sehingga tidak banyak berdampak ke harga gabah petani se-Kabupaten Dompu,” kata Nurdin.

Kendati demikian, Nurdin mengaku, dalam kunjungan bersama koordinator penyuluh kecamatan se Kabupaten Dompu di Bulog telah mengingatkan untuk memasifkan penyerapan gabah petani. Termasuk menurunkan petugas Bulog ke desa-desa lumbung pangan bersama Babinsa dan PPL. “Alasan Bulog belum masif serap gabah, karena masih penuh gudangnya,” jelas Nurdin.

Pihaknya telah diminta melaporkan data ketersediaan alsintan di setiap desa. Instruksi ini diminta langsung olah Staf Ahli Mentri Pertanian dalam kunjungannya ke Dompu pekan lalu.

Panen muda gabah sering terjadi akibat ketersediaan alat pemotong padi yang terbatas. Karena alat panen digunakan bergantian dengan petani lainnya. Selain itu, mobilitasasi alat juga cukup memberatkan. Sehingga beberapa petani terpaksa menunda panen dan atau memajukan masa panen sesuai ketersediaan alat panen. “Untuk menghindari itu, kami sudah sampaikan data ketersediaan alsintan tiap desa. Kedepan kita juga akan memaksimalkan alat brigade yang ada, sehingga petani tidak dirugikan,” ungkapnya.

Berdasarkan data di Desa Matua, petani menjual gabah seharga Rp5,5 ribu per kilogram. Harga ini cukup jauh dari HPP. Namun, petani terpaksa memanen dan menjualnya. “Apalagi kemarin sempat ada hama tikus dan wereng, sehingga produksi padi menurun. Kita juga terkena imbas. Karena hitungan biaya kami berdasarkan jumlah produksi gabah,” ungkap Muhtar.

Pimpinan Cabang Divre Bulog Bima, Alfan menegaskan, Bulog tetap menyerap gabah petani sesuai penugasan dari pemerintah. Bulog Bima juga sudah mulai menyerap gabah petani. Sesuai penugasan, Bulog akan tetap melibatkan PPL dan Babinsa dalam penyerapan gabah. Petani juga diharapkan dapat mengikuti saran teknis dari PPL, untuk menjaga kualitas gabah dan terhindar dari panen sebelum waktu.

“Sesuai ketentuan HPP Bapanas, Gabah Kering Panen (GKP) dihargai 6.500 per kilogram dengan menyertakan surat pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) bahwa gabah yang dipanen sudah memasuki umur panen untuk menjaga kualitas gabah yang dipanen sebelum waktunya (masih hijau),” jelas Alfan.

Panen muda pada tanaman padi kata dia, akan berdampak signifikan pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Karena akan menurunkan hasil giling dan menurunkan kualitas beras yang dihasilkan. (ula)

Inflasi Kota Mataram di Atas Rata-rata Nasional

0
Ilustrasi uang(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Mataram, perlu mengambil langkah cepat untuk menekan lonjakan harga. Pasalnya, inflasi Kota Mataram di bulan Januari mencapai 3,69 persen atau di atas inflasi rata-rata nasional 3,55 persen.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri mengakui inflasi year on year bulan Januari Kota Mataram berada pada angka 3,69 persen. Kondisi inflasi ini berada di atas rata-rata nasional 3,55 persen.

“Kita pahami dulu definisi inflasi year on year yaitu, inflasi yang diukur dari perubahan harga barang dan jasa pada satu bulan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya,” terang Wiwid sapaan akrabnya dikonfirmasi pada, Selasa (3/2/2026).

Penyebab utama tingginya inflasi jelasnya, pertama, tarif listrik pada bulan Januari 2025, terdapat kebijakan nasional diskon 50 persen. Sedangkan, pada Januari 2026 tidak ada diskon melainkan harga normal. Hal ini mengakibatkan inflasi. Kedua, geopolitik menyebabkan harga emas perhiasan meningkat. Ketiga, Badan Pangan Nasional menetapkan harga eceran tertinggi beras medium Rp12.500 di bulan Januari 2025. Sedangkan, di bulan Januari 2026, HET beras medium Rp13.500. “Banyak faktor yang menyebabkan inflasi bulan Januari menjadi tinggi,” paparnya.

Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor. Berdasarkan arahan dari Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman kata dia, seluruh OPD dan lintas sektor lainnya diminta mengintensifkan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pasokan komoditas. Mengoptimalkan berbagai bentuk intervensi pasar secara lebih intensif dan tepat sasaran melalui pasar rakyat dan gerakan pangan murah serta kolaborasi operasi pasar keliling.

Selain itu lanjut Wiwid, memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, sehingga tidak terjadi hambatan yang dapat memicu kenaikan harga. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat melalu media, supaya tidak panik dalam memenuhi kebutuhan pokok. Terakhir, perluas jangkauan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Mohon doa semoga ramadhan dan idul fitri nanti angka inflasi tetap terkendali,” harapnya.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan
bahan bakar rumah tangga sebesar 12,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,39 persen kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,87 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 17,06 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41 persen; kelompok transportasi sebesar 0,46 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,61 persen. (cem)

Harga Cabai Rawit di Mataram Tembus Rp90 Ribu per Kilogram

0
Harga Cabai Rawit di Mataram Tembus Rp90 Ribu per Kilogram
Seorang pedagang sedang melayani pembeli cabai di Pasar Tradisional Induk Mandalika, Selasa (2/3/2026). (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dari sebelumnya berkisar Rp30 ribu per kilogram, kini harganya melonjak hingga mencapai Rp90 ribu per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah sentra produksi.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pergerakan harga cabai rawit mulai menunjukkan tren kenaikan sejak sepekan terakhir dan terus melonjak secara bertahap.

“Beberapa hari ini kita lihat kenaikannya bertahap, Rp5 ribu, lalu naik Rp5 ribu lagi secara berulang. Kemarin sempat berada di Rp70 ribu per kilogram, dan hari ini di pasar induk, yakni Pasar Mandalika, sudah tembus Rp80 ribu per kilogram,” ujarnya usai rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (3/2/2026).

Menurut Wahyunida, harga cabai rawit di pasar-pasar tradisional lainnya di Kota Mataram diperkirakan bisa mencapai Rp90 ribu per kilogram, bahkan berpotensi lebih tinggi apabila pasokan terus terganggu. Lonjakan harga tersebut terjadi hampir merata di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kota Mataram.

Ia menjelaskan, meroketnya harga cabai rawit disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu, sehingga berdampak pada produksi petani. Curah hujan yang tinggi dan kondisi cuaca ekstrem menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen.

“Rata-rata memang karena faktor cuaca. Menurut informasi dari BMKG, cuaca saat ini sedang tidak stabil. Di Pulau Jawa dan Bali, harga cabai rawit juga sudah lebih dulu tinggi,” katanya.

Untuk mengantisipasi tingginya harga cabai dan menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapok), Pemerintah Kota Mataram berencana menggelar pasar murah serta program operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Saat pasar murah digelar, masyarakat bisa mendapatkan potongan harga sekitar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu melalui transaksi menggunakan QRIS,” jelasnya.

Pemerintah daerah berharap, melalui berbagai langkah intervensi pasar tersebut, laju kenaikan harga bahan pokok dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Ramadan. (pan)