Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 467

Kembali Pimpin PHRI NTB, Wolini Dihadapkan Tantangan Pemulihan Sektor Pariwisata NTB

0
Musda VII PHRI NTB dihadiri sejumlah stakeholder, mengangkat kembali Ni Ketut Wolini sebagai ketua untuk periode kedua.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ni Ketut Wolini diangkat kembali secara aklamasi menjadi Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB untuk periode 2024-2029 pada Musda ke VII, Rabu, 18 Desember 2024 di Mataram.

Terpilihnya Wolini ini kembali dihadapkan pada tantangan kunjungan wisatawan ke NTB pasca pandemi COVID-19.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani saat Musda menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh stakeholder pariwisata untuk membangkitkan kembali sektor yang sempat terpuruk akibat pandemi. Oleh karena itu, diharapkan pengurus PHRI NTB yang terpilih kembali dapat merancang program-program inovatif dan event-event besar untuk menarik kembali wisatawan dan bahkan melampaui angka kunjungan sebelum pandemi.

“Memang PR bu wolini dan teman-teman di pariwisata adalah bagaimana mereka bisa berkolaborasi untuk membuat program, event dan terobosan untuk pariwisata di NTB ini tidak hanya kembali, tapi bisa lebih dari sebelum COVID,” ujarnya.

Apalagi NTB telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai, seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membuat wisatawan betah berlama-lama di NTB. Dengan demikian, pariwisata NTB tidak hanya bergantung pada beberapa daerah saja, tetapi dapat dikembangkan secara lebih merata.

“Kalau programnya bagus, mereka (wisatawan) akan stay lebih lama. NTB punya banyak potensi yang belum tergarap,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan terutama memperpanjang lama tinggal wisatawan di NTB. Ia menyoroti beberapa tantangan dan solusi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah menyinkronkan program-program PHRI dengan kalender event yang dibuat oleh pemerintah daerah.

“PHRI harus terus sinergi dengan pemerintah, stakeholder dan organisasi pariwisata. Kalau jalan sendiri tidak maksimal, karena itu adalah PR yang berat untuk mendatangkan wisatawan dan harus ada daya tarik agar wisatawan menginap di NTB lebih lama,” ujarnya.

Ia mencontohkan Bali yang berhasil menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama karena banyaknya event dan atraksi yang ditawarkan. Untuk mencapai hal yang sama di NTB, Wolini mendorong agar semua pihak terkait duduk bersama untuk merumuskan strategi yang tepat.

Apalagi tantangan pariwisata ditambah dengan kebijakan pengurangan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Hal tersebut juga berdampak terhadap okupansi hotel. Karena Mice identik dengan wisatawan domestik, padahal diharapkan MICE dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak.

“Karena MICE ini kebanyakan wisatawan domestik, penggantinya kita harus menurunkan harga kamar hotel, kedua banyak promosi, ketiga destinasi kita harus berbenah terus dann tidak harus begitu-begitu saja. Menurunkan harga ini jadi solusi, kalau harga terlalu tinggi tapi okupansi rendah, lebih baik menurunkan harga agar hotel tetap terisi,” demikian Wolini.(bul)

Kepada Pemimpin NTB Terpilih, Organda Berharap Dilakukan Perubahan Pada Sektor Transportasi Publik

0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, berharap sektor transportasi di NTB dapat mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Menurutnya, sektor transportasi memegang peran vital sebagai “jantungnya pembangunan NTB” yang harus segera dibenahi untuk memajukan provinsi ini.

Junaidi Kasum atau yang akrab dipanggil JK memaparkan sejumlah persoalan transportasi public di Provinsi NTB saat ini. Diantara masalah utama yang dihadapi tersebut adalah banyaknya perusahaan otobus (PO) yang masih belum memiliki izin operasional yang lengkap.

“Salah satu kendala utama adalah belum terhubungnya proses izin antara Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan yang merupakan otoritas pelaksanaan izin. Akibatnya, banyak kendaraan yang muncul di data perizinan, namun pemiliknya tidak memperhatikan aturan terkait plat kendaraan yang berasal dari luar daerah,” ungkap Junaidi.

Menurutnya, hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha transportasi lokal. Oleh karena itu, Organda NTB berharap agar gubernur yang baru dapat mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal ini dengan lebih tegas. Langkah ini, diharapkan dapat memastikan bahwa pengusaha transportasi di NTB beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung kelancaran arus transportasi yang lebih teratur.

Masalah lain yang dihadapi oleh pengusaha transportasi, lanjut Junaidi, adalah harga kendaraan yang lebih tinggi di NTB dibandingkan di daerah lain seperti Bali, Surabaya, atau Jakarta. “Contohnya, harga kendaraan seperti Hiace di Mataram, selisih harga belinya di Bali selisihnya bisa sampai Rp 20 juta hingga Rp 30 juta. Bahkan, perbedaannya bisa mencapai Rp 60 juta jika membeli di Jakarta atau Surabaya. Ditambah lagi, stok kendaraan yang terbatas di dealer di sini. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pengusaha transportasi lokal,” tuturnya.

Sehingga diharapkan pemerintah bisa mendatangkan brand-brand lain ke NTB agar terjadi kompetisi dan tidak dimonopoli oleh perusahaan tertentu saja.

Selain itu, Organda NTB juga mengusulkan untuk lebih mengoptimalkan armada angkutan umum yang dimiliki oleh pengusaha lokal.

“Kami berharap, dalam rangka pembenahan transportasi, bisa ada kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan lokal. Untuk angkutan public massal, apalagi dengan kendaraan listrik nampaknya masih belum bisa dioptimalkan. Pernah diuji coba dengan angkutan Damri, sayangnya tidak berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Selain itu, Organda NTB juga menyoroti maraknya angkutan tidak resmi, seperti odong-odong, yang beroperasi tanpa izin yang sah, tidak memiliki Surat Keterangan Uji Kelayakan (KIR), serta tidak memiliki kelengkapan administrasi lainnya. Fenomena ini dinilai sebagai salah satu contoh buruk dari pengelolaan transportasi publik yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan ini. Semoga dengan kepemimpinan gubernur yang baru, sektor transportasi NTB bisa lebih tertata dengan baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Junaidi.

Dalam upaya mendukung pembenahan ini, Organda NTB juga berencana mengadakan silaturahmi dengan gubernur terpilih untuk membahas masalah transportasi public secara bersama-sama. Junaidi berharap, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, NTB dapat meningkatkan kualitas transportasi publik yang lebih efisien dan mengedepankan kearifan lokal.(bul)

Kerugian Akibat Scamming di NTB Mencapai Miliaran Rupiah

0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kerugian akibat penipuan daring atau scamming di Nusa Tenggara Barat dalam setahun terakhir mencapai miliaran rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo dalam diskusi dengan wartawan di Mataram, Kamis, 19 Desember 2024.

Rudi mengungkapkan, modus scamming yang sering terjadi antara lain meminta One-Time Password (OTP), hacking, aplikasi undangan pernikahan via WA, dan penipuan berkedok investasi. Korban biasanya mengalami kerugian setelah mengirimkan dana ke penyedia jasa pembayaran seperti ShopeePay atau GoPay.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan dan segera melaporkan jika mengalami kejadian serupa,” pungkasnya.

Rudi menjelaskan, maraknya kasus scamming di Indonesia mendorong OJK untuk meluncurkan Indonesian Anti Scam Center atau Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) untuk mempercepat penanganan laporan penipuan di sektor keuangan.

IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satgas PASTI dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, kemudian melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

Website IASC mudah digunakan melalui piranti handphone sehingga diharapkan korban dapat melaporkannya dengan segera. Hal tersebut sangat penting karena kecepatan pelaporan sangat berpengaruh terhadap dana korban yang dapat diselamatkan. Dalam hal masyarakat atau korban membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Layanan Konsumen OJK Kontak 157 atau melalui email : iasc@ojk.go.id.(bul)

Bandara Lombok Siap Layani Potensi Peningkatan Penumpang

0
Penumpang di Bandara Lombok(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, siap melayani kala potensi peningkatan pergerakan penumpang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

“Untuk menjamin kesiapan pelayanan jasa kebandarudaraan, Bandara Lombok mulai mengoperasikan Posko Angkutan Udara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang,” kata GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono di Lombok Tengah, Rabu 18 Desember 2024.

Ia mengatakan posko yang beroperasi selama 19 hari ini akan melakukan monitoring dalam bentuk pemantauan dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan dengan mengedepankan prinsip 3S+1C (Safety, Security, Services, dan Compliance).

Adapun jumlah personel posko Natal dan Tahun Baru 2024 yang bertugas sebanyak 325 orang, terdiri dari 285 personel internal PT Angkasa Pura Indonesia serta 40 personel TNI/Polri dan stakeholder bandara terkait.

Pada periode Natal dan Tahun Baru tahun ini, Bandara Lombok diperkirakan akan melayani sebanyak 105.643 penumpang atau meningkat dua persen jika dibandingkan periode Nataru tahun lalu yang berjumlah 103.419 penumpang.

Sementara pergerakan pesawat diperkirakan naik satu persen, dari 1.040 pergerakan pesawat tahun lalu menjadi 1.052 pergerakan pesawat pada Natal dan Tahun Baru ini.

“Puncak arus penumpang Natal diperkirakan pada Jumat, 20 Desember 2024 dengan jumlah 6.853 penumpang yang tiba dan berangkat dari Bandara Lombok,” katanya.

Sedangkan puncak arus penumpang Tahun Baru diprediksi terjadi pada Ahad, 29 Desember 2024 dengan 6.735 penumpang. Sementara puncak arus balik penumpang diperkirakan terjadi pada Ahad, 5 Januari 2025 dengan 6.976 penumpang,” kata Barata Singgih.

Terkait dengan penerbangan tambahan (extra flight) pada periode Nataru 2024/2025, hingga saat ini Bandara Lombok baru menerima pengajuan dari maskapai Citilink dengan jumlah 28 penerbangan tambahan untuk rute Denpasar-Lombok-Denpasar.

“Kami terus memastikan bahwa seluruh fasilitas keselamatan, keamanan, dan pelayanan bandara dalam kondisi laik operasi,” katanya.(ant)

PPN 12 Persen, Pejabat Pemprov NTB Anggap Tak Pengaruhi Perekonomian

0
H. Wirajaya Kusuma(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai Januari tahun depan tidak akan mempengaruhi perekonomian di daerah. Hal ini karena kenaikan PPN ini dikenakan kepada barang-barang tertentu. Artinya, tidak semua barang turut mengalami kenaikan pajak.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH., memastikan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun depan akan tetap tumbuh bagus meskipun ada kenaikan pajak. Hal ini dikarenakan kenaikan pajak hanya diperuntukkan kepada barang-barang mewah.

“Artinya apa, perekonomian ini kedepan tumbuh dengan bagus. Artinya tidak akan membebani produk-produk UMKM,” ujarnya kepada Suara NTB.

Ia mencontohkan, definisi barang mewah yaitu barang-barang yang bisa dibeli dengan harga standar, namun karena barang tersebut dari brand terkenal, sehingga harga barang tersebut jauh dari harga barang normal.

Ia mengatakan, masyarakat NTB jarang yang menggunakan barang mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dengan kenaikan PPN 12 persen ini dikatakan tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat.

“Jadi PPN 12 Persen itu hanya terhadap item-item barang mewah tertentu. Tapi yang lain tidak, tetap dengan PPN yang lama. Barang mewah itu kan orang-orang tertentu saja. Kalau kita kan masih tetap kena PPN yang biasa,” jelasnya.

Perlu diketahui beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat mengumumkan beberapa barang yang terkena PPN 12 persen, di antaranya beras premium, buah-buahan premium, ikan premium seperti salmon dan tuna, udang dan crustasea premium, daging premium, rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya, pendidikan berstandar internasional atau pelayanan pendidikan premium lainnya, dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB di tahun ini selalu meningkat per triwulan. Menurut data BPS perekonomian NTB tumbuh cukup baik, yaitu sebesar 6,22 persen (yoy) pada Triwulan III 2024. Angka ini menjadikan ekonomi NTB lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5 persen.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi NTB tetap baik, Wirajaya mengaku perlu adanya penguatan sektor-sektor perekonomian yang ada di daerah ini. Bukan hanya mengandalkan sektor tambang, tetapi juga menguatkan sektor industri, UMKM, pertanian, dan lainnya.

“Ekspor tambang pasti habis. Dengan beroperasinya smelter otomatis ekstrak tambang sudah tidak ada lagi,” pungkasnya. (era)

Sumbawa Pesimis Target Investasi Tercapai di Tahun 2024

0
Riki Trisnadi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa, mengaku pesimis untuk mengejar target investasi di yahun yang ditetapkan di angka Rp1, 7 triliun karena capaian baru angka 51,67 persen atau sekitar Rp878 miliar.

“Capaian realisasi investasi kita saat ini masih rendah, dan kami sedikit pesimis target itu akan tercapai di triwulan keempat nanti,” kata kepala Dinas PMPTSP Sumbawa, Riki Trisnadi kepada Ekbis NTB, Rabu 18 Desember 2024.

Target tersebut diakuinya cukup berat untuk dicapai apalagi rata-rata perusahaan yang mengurus NIB skala besar sangat minim. Karena rata-rata perusahaan yang mengurus NIB saat ini sifatnya skala kecil hingga menengah dengan modal yang tidak besar.

“Target yang diberikan provinsi sangat besar dari potensi yang kita miliki, makanya kami pesimis target yang ditetapkan tersebut akan tercapai,” ujarnya.

Dirinya mengakui, target sebesar itu dianggap tidak relevan dengan kondisi investasi di Sumbawa saat ini meski di tahun 2023 lalu mencapai 120 persen. Sebab perusahaan besar yang melakukan penanaman modal dengan nilai diatas ratusan miliar tidak ada.

“Memang target Rp1, 7 triliun tersebut merupakan akumulasi hasil realisasi tahun 2023, tetapi kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu sehingga sangat sulit untuk tercapai,” ucapnya.

Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa yang paling menggeliat saat ini dari sektor ekonomi mikro salah satunya UMKM disamping sektor, pertambangan dan property. Sementara untuk sektor yang lain seperti pertanian masih belum memberikan kontribusi besar.

“Sektor usaha mikro salah satunya UMKM, tambak udang dan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang paling besar kalau sektor lain masih belum maksimal,” ucapnya.

Ia menyebutkan, sementara untuk sektor pengurusan izin didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaan.

“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)

Diproyeksi Dongkrak PAD dan Kunjungan, 2025, Proyek Dermaga Senggigi Mulai Dilelang

0
Fathurrahman (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Proyek Dermaga Senggigi Lombok Barat (Lobar) akan dilakukan proses lelang mulai Januari, awal tahun 2025. Dengan dibangunnya dermaga ini diproyeksikan mampu meningkatkan PAD dari jasa kepelabuhanan dan kunjungan wisatawan ke kawasan Senggigi.

Sekretaris Dinas Perhubungan (DIshub) Lobar Fathurrahman mengatakan rencana tender proyek dermaga itu akan dilaksanakan awal tahun ini. “Persiapan tender Januari, awal tahun 2025 ini, kami tidak mau mundur, proses tender mulai Januari,” katanya, Rabu 18 Desember 2024.

Dalam proyek dermaga ini pihaknya sudah pengalaman dari sebelumnya, sehingga ia tak ingin itu terulang (mangkrak, red). Saat ini, dokumen lingkungan tengah berproses diurus pihaknya. Begitu juga proses izin lingkungan selesai, paralel dengan proses tender. Proses lelang kemungkinan 40 hari dalam kondisi normal. Itupun bisa ditekan menjadi 22 hari, kalau tidak ada kendala. Pihaknya juga segera memproses probity audit terkait perencanaan di Inspektorat. “Semuanya sedang kami proses, termasuk izin keselamatan pelayarannya,” imbuhnya.

Pengurusan izin ini diyakini cepat, paling tidak selama seminggu atau dua minggu bisa selesai. “Jadi proses lelang nya jalan, dokumen-dokumen ini bisa selesai, paling tidak masuk ke sistem OSS,” imbuhnya.

Yang jelas dipastikan semua dokumen ini diproses dan disiapkan. Kalau melihat waktu proses lelang, kemungkinan pengerjaan proyek bisa dimulai bulan April, sehingga bulan September diharapkan sudah selesai. “Bulan Oktober nanti kan MotoGP,  jadi sudah tinggi kunjungannya,” imbuhnya.

Sambil nanti proses pembangunan proyek berjalan, pihaknya juga mengurus operasional dengan operator seperti aturannya, apakah diterbitkan izin operasi melayani rute Senggigi – Bali. Menurutnya kalau empat kapal saja yang masuk bulan Oktober – Desember, maka sama dengan satu bulan retribusi jasa kepelabuhanan yang bisa diperoleh. “Dan pada saat pengerjaan dermaga nanti, pelayanan kapal cepat tetap jalan,” imbuhnya.

Dikatakan dengan dibangunnya dermaga Senggigi ini, ia menargetkan PAD dari jasa kepelabuhanan bisa naik signifikan, sehingga kemungkinan sumber PAD dari jasa kepelabuhanan ini bisa bersaing dengan sumber lainnya. Karena sejauh ini sumber PAD terbesar dari retribusi parkir. “Nanti kalau dermaga ini sudah selesai (beroperasi), bersaing besok itu (PAD) parkir dengan kepelabuhanan,”imbuhnya. (her)

Selama 2024, Event di Mandalika Capai 268 Hari, MotoGP Paling Banyak Ditonton

0
Event Blu Cru Yamaha Sunday Race yang digelar di Sirkuit Mandalika di 2024 (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai destinasi motorsport unggulan yang dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA), bagian dari Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Pertamina Mandalika International Circuit terus menggelar berbagai ajang balap internasional dan nasional. Selama tahun 2024 ini, total waktu yang digunakan untuk seluruh event mencapai 268 hari.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria mengatakan, selain MotoGP, setidaknya ada tujuh event utama lainnya yang digelar di Sirkuit Mandalika selama 2024. Pertama yaitu Pertamina Mandalika Racing Series. Sebagai ajang pembibitan talenta muda, kompetisi ini terus mencetak bintang masa depan balap motor. Salah satu alumninya, Aldi Satya Mahendra, yang kini memenangkan kejuaraan SSP300 World Superbike 2024, mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

“Tercatat sebanyak 12.285 penonton dalam seluruh putaran event,” kata Priandhi Satria dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Rabu 18 Desember 2024.

Selanjutnya kegiatan JDM Fun Day. Ajang komunitas mobil Jepang terbesar di Indonesia ini mempertemukan 85 mobil JDM berperforma tinggi dan 92 starter menjadikan kompetisi time attack yang sangat kompetitif. Event ini menjadi balap time attack pertama di Pertamina Mandalika International Circuit dan menjadi balap time attack terbesar di Indonesia yang diselenggarakan pada 28-30 April 2024.

Ada pula event Ducati Riding Experience (DRE) yang iselenggarakan pada tanggal 7–9 Juni 2024. Acara ini diikuti oleh 280 peserta dari Asia, termasuk Taiwan, Thailand, Hong Kong, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Korea Selatan, Singapura, Brunei, India, dan Vietnam.

“Ada Danilo Petrucci yang seorang mantan pembalap MotoGP sebagai instruktur bersama dengan motor Desmosedici GP20. Petrucci bernostalgia bersama motor balap Ducati yang pernah membawanya membukukan kemenangannya di Le Mans,” katanya.

Tak ketinggalan event Asia Road Racing Championship (ARRC)round 4 dari total 6 round di tahun 2024 juga hadir di Sirkuit Mandalika. Momen membanggakan bagi motorsport Indonesia, dengan 15 wildcard riders dan 20 pembalap reguler Indonesia mendominasi podium. Sebanyak 10.727 penonton hadir pada 26-28 Juli 2024, menjadikan putaran ini menuai kesuksesan.

Event lain yang meramaikan Sirkuit Mandalika di 2024 yaitu Porsche Sprint Challenge Indonesia. Musim kedua Porsche Sprint Challenge Indonesia menghadirkan balapan seru dengan Porsche 911 GT3 Cup dan 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Selama empat putaran, kompetisi berlangsung ketat, dengan Moreno Soeprapto meraih gelar juara pertamanya bersama AMM Motorsport. Seri ini juga menjadi bagian dari Mandiri Mandalika Festival of Speed.

Ada juga event Mandiri Mandalika Festival of Speed. Event spektakuler yang digagas MGPA dengan menghadirkan empat putaran balapan dan kompetisi time attack sepanjang 2024. Menampilkan Porsche Sprint Challenge Indonesia, BMW M2 Trophy, Radical time attack, dan berbagai mobil JDM.

“Pada ajang ini, pembalap Radical, Senna Iriawan, mencetak rekor sebagai pembalap roda empat tercepat di Pertamina Mandalika International Circuit dengan waktu 1:31.887. Serta sebanyak 13.328 penonton turut meramaikan seluruh rangkaian acara ini,” terangnya.

Adapun puncak acara balap motor paling bergengsi, MotoGP seri Indonesia di Mandalika berlangsung pada 27–29 September 2024 yang telah menarik lebih 121.252 penonton. Dalam momen bersejarah tersebut, Presiden RI ke-7, Jokowi, secara langsung menyerahkan trofi kemenangan kepada Jorge Martin yang berhasil meraih podium pertama.

Balapan lain yang perlu dicatat yaitu Blu Cru Yamaha Sunday Race. Pada 20-21 Juli 2024 dan 26–27 Oktober 2024, Yamaha mengadakan Blu Cru Sunday Race tahunan, menyatukan para pengendara Yamaha untuk akhir pekan penuh keseruan. Juara SSP300 WorldSBK Aldi Satya Mahendra hadir sebagai tamu spesial, merayakan prestasinya cemerlangnya untuk menginspirasi pembalap lainnya.

Priandhi Satria men gaku bangga dengan pencapaian Pertamina Mandalika International Circuit sepanjang tahun 2024. Pihaknya berharap dapat menghadirkan lebih banyak inovasi serta berbagai kegiatan, aksi spektakuler di tahun-tahun berikutnya.

“Dengan berbagai event lokal, nasional maupun event kelas dunia, Pertamina Mandalika International Circuit terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi motorsport unggulan, sekaligus mendukung berbagai pariwisata dan ekonomi lokal,” tutupnya.(ris)

Kenaikan UMK Belum Ideal

0
Hj. Istiningsih(ekbisntb.com/fit)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., angkat bicara ihwal  kenaikan UMK (upah minimum kota) Mataram tahun 2025, sebesar Rp174.530. ‘’Kalau diihat idealnya, ya memang belum ideal ya dengan kondisi yang sekarang,’’ ungkapnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Kenaikan harga bahan pokok yang signifikan menjadi masalah besar, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. ‘’Ibu-ibu, terutama, sangat merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa,’’ katanya. Kondisi ini, menurut Isti, menyebabkan banyak pertimbangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan perusahaan, termasuk terkait dengan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

‘’Berbagai pertimbangan lainnya juga tentu ada, seperti kemampuan. Ada upaya kenaikan itu sudah luar biasa perjuangan juga sebenarnya. Kalau kita maunya naiknya sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena memang kebutuhan masyarakat kita juga luar biasa ya,’’ jelas politisi PKS ini.

Berdasarkan pantauan di lapangan, bahwa kenaikan harga bahan pokok, yang paling mencolok adalah kebutuhan makanan. Kondisi ini jelas mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut mantan anggota Komisi IV ini, penerapan kebijakan terkait kenaikan harga, harus diikuti oleh perusahaan, dalam hal pemberian upah atau gaji. Mengingat, hal ini telah menjadi peraturan daerah yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, kata Isti, perusahaan juga harus memikirkan cara-cara untuk menjaga kualitas dan semangat kerja karyawan. Kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dan tenaga kerja sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan. Untuk itu, diperlukan wadah bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi di tempat kerja.

Kendati begitu, sambung Isti, ada tantangan terkait dengan ketidakstabilan kenaikan yang belum sesuai harapan. Khususnya terkait dengan UMK. Perusahaan diharapkan dapat berinovasi untuk menyesuaikan kenaikan tersebut dengan meningkatkan kapasitas produksi. Sehingga perusahaan dan pekerja sama-sama dapat merasakan manfaat dari perubahan tersebut.

Namun, ada kekhawatiran jika hanya perusahaan yang diuntungkan, sementara pekerja tidak mendapatkan kesejahteraan yang setimpal dengan kenaikan produksi. Oleh karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menekankan pentingnya timbal balik yang baik antara perusahaan dan pekerja untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk diketahui, UMK Mataram tahun 2025 ditetapkan sebesar RpRp2.859.620. (fit)

Investasi di Mataram Ditargetkan Tembus Rp1,8 Triliun

0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, H. Amiruddin(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Iklim investasi di Kota Mataram cukup tinggi. Pembangunan hotel dan perumahan menjadi sumber paling besar. Target investasi dipastikan tembus mencapai Rp1,8 triliun di tahun 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, H. Amiruddin ditemui pada, Rabu 18 Desember 2024 menerangkan, pemerintah pusat menargetkan investasi di Kota Mataram pada tahun 2024 mencapai Rp1,6 triliun. Capaian investasi sampai triwulan ketiga mencapai 82 persen atau Rp1,3 triliun, sehingga diproyeksi sampai akhir tahun ini bisa tembus mencapai Rp1,8 triliun. “Saya prediksi bisa tembus 120 persen atau Rp1,8 triliun, karena ditriwulan ketiga sudah masuk investasi Rp1,3 triliun lebih,” sebutnya.

Penyumbang investasi terbesar adalah pembangunan hotel serta perumahan. Sementara, investasi di bidang jasa dan perdagangan menambah geliat investasi di Kota Mataram.

Perihal perubahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram. Kata Amir, tidak terlalu menghambat investasi karena proses pelayanan terintegrasi dengan rencana detail tata ruang. Pihaknya bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram. “Tidak terlalu menghambat karena pengurusan izinnya terintegrasi,” katanya.

Justru belakangan ini lanjutnya, pengusaha terkendala berinvestasi karena surat izin mendirikan bangunan yang sulit keluar. Padahal, pengusaha telah membayar retribusi ke daerah. Kendala ini telah dikomunikasikan dengan harapan segera mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah pusat. “Pengembangan justru terkendala di sana,” jawabnya.

Untuk target investasi di Kota Mataram pada tahun 2025, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, ini belum berani memproyeksikan. Target akan ditentukan oleh pemerintah pusat setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian investasi di tahun 2024.

Namun demikian, pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram bahwa target investasi di tahun 2025, mencapai Rp1,2 triliun. (cem)