Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 46

Antisipasi Virus Nipah, Bizam Terapkan Protokol Khusus Bagi Penumpang Pesawat dari Luar Negeri

By
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi Virus Nipah, Bizam Terapkan Protokol Khusus Bagi Penumpang Pesawat dari Luar Negeri

Mataram (Suara NTB) – InJourney Airports Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) meningkatkan pengawasan terhadap penumpang datang sebagai langkah antisipatif terhadap potensi masuknya Virus Nipah melalui transportasi udara, baik dari penerbangan internasional maupun domestik. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan kasus penularan Virus Nipah di sejumlah negara.

Peningkatan pengawasan dilaksanakan secara intensif melalui koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BIZAM telah mengoperasikan dua unit thermal scanner yang dipasang masing-masing di area kedatangan domestik dan kedatangan internasional, guna memantau suhu tubuh seluruh penumpang yang baru tiba di bandara.

Khusus bagi penumpang internasional, setibanya di BIZAM juga diwajibkan untuk mengisi All Indonesia–SATUSEHAT Health Pass. Aplikasi ini digunakan untuk memperoleh informasi kesehatan dan riwayat perjalanan penumpang sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi risiko penularan penyakit.

“Kami selalu berkoordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan serta instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi potensi masuknya Virus Nipah,” ujar Aidhil Philip Julian, General Manager BIZAM, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia menambahkan, sejak pandemi Covid-19, pengawasan terhadap penumpang pesawat udara di BIZAM telah diterapkan secara ketat dan berlapis. Dengan adanya laporan penyebaran Virus Nipah, langkah pengawasan tersebut semakin diperkuat sebagai bentuk kewaspadaan dini.

“Penguatan pengawasan ini merupakan langkah preventif agar potensi penyebaran Virus Nipah dapat dicegah sejak dini, mengingat BIZAM merupakan pintu gerbang utama masuknya pelaku perjalanan ke Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberadaan rute penerbangan internasional di BIZAM menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pengawasan kesehatan penumpang. “Bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan, kami terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari luar negeri,” demikian Aidhil.(bul)

Pertamina Siapkan Stok Tambahan, Bupati LAZ Antisipasi Kelangkaan Bapok

By
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Siapkan Stok Tambahan, Bupati LAZ Antisipasi Kelangkaan Bapok
Bupati Lobar, H. Lalus Ahmad Zaini didampingi kelapa OPD, Camat Lembar bersama Pertamina dan pengelola SPBE turun sidak stok gas elpiji, Rabu (4/2/2026). (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini atau karib disapa LAZ bersama jajaran turun Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang beras Bulog dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang ada di wilayah Lembar, Rabu (4/2/2026). Hasil Sidak itu, stok elpiji maupun beras masih aman selama puasa hingga Idulfitri.

Meski demikian, Bupati menekankan agar perlu langkah antisipasi gejolak dampak kelangkaan Bahan Pokok (Bapok) untuk kebutuhan selama puasa ini dengan menyediakan stok cadangan atau buffer stock. Setelah dari gudang Bulog, Bupati melanjutkan sidak ke SPBE Om Agus yang berlokasi tak jauh dari gudang tersebut.

Bupati langsung mengecek proses pengisian tabung gas elpiji oleh para petugas. Para petugas tampak sibuk mengisi gas ke dalam tabung lalu dinaikkan ke kendaraan truk untuk dikirim ke pangkalan yang ada di wilayah Lombok Barat. Bupati juga melihat tangki penyimpanan Elpiji di SPBE tersebut.

Dalam diskusi dengan pengelola SPBE, Bupati menyampaikan bahwa perlu menganalisis perilaku masyarakat dalam penggunaan elpiji disaat waktu tertentu seperti bulan Ramadan.

“Untuk itu penting sebenarnya mengetahui perilaku-perilaku masyarakat ini begitu memasuki waktu 10 hari puasa. Belajar aja dari pengalaman tahun sebelumnya berapa yang dibutuhkan,” kata LAZ.

Lebih lanjut, LAZ menyampaikan, penting dianalisis berapa kebutuhan tiap tahun itu dalam periode yang sama. Sehingga bisa diantisipasi sekarang dengan menyiapkan stok sesuai kebutuhan. Untuk itu pihaknya turun memastikan dari sisi stok aman sampai menjelang lebaran.

“Kerana kita sering kelangkaan gas memicu masalah-masalah sosial, ini yang kita hindari. Alhamdulillah saya ke sini untuk memastikan itu,” tegas LAZ.

Dari laporan pihak Pertamina maupun Hiswana Migas, dari sisi stok masih aman. Bahkan dari pihak Pertamina menyiapkan stok cadangan rata-rata sama dengan Bulog. Umpama untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, pihak terkait menyiapkan dua kali dari kebutuhan yang ada, seperti jelang Ramadan hingga Lebaran nanti. “Jadi semua sudah antisipasi, dan masih mampu disediakan,” imbuhnya.

Pihaknya akan rapat dengan camat dan OPD agar elpiji subsidi benar-benar tersalurkan ke warga yang membutuhkan. Selanjutnya camat dengan desa untuk melakukan pemantauan guna memastikan elpiji subsidi ini tepat sasaran.

Sementara itu, dari pihak SPBE I Wayan Agus Kartika mengatakan bahwa untuk stok aman. “Selalu tersedia stok, bahkan kita punya buffer stock dua kali dari stok harian. Jadi sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam sehari ia mendistribusikan 50 ton gas elpiji ke wilayah Lombok Barat. Menurutnya, kemungkinan ada peningkatan dari Pertamina namun biasanya bersifat fakultatif. Rata-rata penambahan 15 truk atau 26 ton. Untuk konsumsi selama puasa, menurutnya terjadi peningkatan.

Sementara itu dari pihak Pertamina, Jorgix Dwi Wantara mengatakan bahwa pihaknya melakukan antisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan sesuai dengan penekanan Bupati. Pihaknya memberikan tambahan fakultatif melalui buffer stock, dengan kisaran 50 sampai 100 persen.

Camat Lembar, Sapoan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Bupati untuk mengawasi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran. Pihaknya akan turun memonitor kegiatan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram kepada masyarakat. “Apalagi pak Bupati sudah meminta agar kami perlu tahu karakter masyarakat ini, jadinya ke mana sasarannya supaya tepat,” imbuhnya. (her)

MBG Tetap Selama Puasa

By
ekbisntb.com
-
0
MBG Tetap Selama Puasa
Dadang Hendrayudha (Suara NTB/era)

DEPUTI Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB akan tetap disalurkan selama bulan puasa. Rencananya, penerima yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan makanan kering, sehingga bisa dikonsumsi saat berbuka dan sahur. Sementara, sasaran yang tidak melaksanakan puasa akan mendapatkan MBG normal, seperti biasa.

“Ya, nasi seperti biasanya. Tapi bagi yang puasa, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain di sini, untuk dibawa ke rumah. Mungkin telur, mungkin roti, atau buah dan sebagainya, itu nanti dengan harga yang sama, kemudian dibawa ke rumah pada saat buka nanti, mereka makan di rumah,” ujarnya di Bank NTB Syariah, Rabu, 4 Februari 2026.

Saat ini, lanjutnya, BGN fokus dalam menyalurkan MBG kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian khusus dalam pengembangan MBG. Masyarakat di wilayah itu, katanya belum seluruhnya menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Masyarakat terpencil ini jadi perhatian kita. Kita tahu bahwa di wilayah tersebut mungkin sekolahnya itu, anak sekolah paling hanya 100-300 ya. Termasuk lansia juga akan kita urusin,” lanjutnya. (era)

Peringati Hari Pers Nasional 2026, Astra Motor NTB Silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group

By
ekbisntb.com
-
0
Peringati Hari Pers Nasional 2026, Astra Motor NTB Silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group
Serangkaian HPN 2026, manajemen Astra Motor NTB melakukan silaturahmi ke Redaksi Suara NTB, Rabu (4/2/2026). Rombongan Astra Motor diterima Direktur Suara NTB I Gusti Agung Adisuarsana didampingi Pemimpin Redaksi Suara NTB Marham dan jajaran. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Manajemen Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group di Jalan Bangau Nomor 15, Cakranegara, Kota Mataram. Kunjungan pada Rabu, 4 Februari 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Jeffri Mei Gumastra Runawang. Diterima secara langsung oleh Direktur Suara NTB, I Gusti Agung Adisuarsana, bersama Pemimpin Redaksi Suara NTB Group, Marham.

Dalam kesempatan ini, Jeffri menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 kepada seluruh insan pers, khususnya keluarga besar Suara NTB Group.

Ia menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan momentum penting yang tidak boleh dilupakan, mengingat pers memiliki peran strategis sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia.

Menurut Jeffri, keberadaan pers sangat vital dalam menjaga keseimbangan demokrasi melalui penyampaian informasi yang akurat, kredibel, dan berimbang kepada masyarakat. Terlebih di tengah maraknya arus informasi di media sosial yang kerap kali belum terverifikasi kebenarannya.

“Hubungan Astra Motor NTB dengan insan pers tidak sebatas hubungan bisnis semata, tetapi sudah menjadi hubungan kekeluargaan. Karena Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi positif dan aktual kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran dan dedikasi insan pers, Astra Motor NTB kembali memberikan penghargaan berupa layanan kunjungan dan servis gratis sepeda motor Honda bagi para jurnalis. Program ini rutin diberikan setiap peringatan Hari Pers Nasional.

Jeffri menjelaskan, layanan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Astra Motor NTB terhadap tingginya mobilitas jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media masing-masing.

“Pers adalah pilar demokrasi yang harus mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (bul)

Sidak Jelang Imlek dan Puasa, Harga Pangan di Mataram Terpantau Stabil

By
ekbisntb.com
-
0
Sidak Jelang Imlek dan Puasa, Harga Pangan di Mataram Terpantau Stabil
Pemantauan harga di Pasar Kebon Roek jelang hari besar keagamaan. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan harga dan mutu pangan di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Rabu, 4 Februari 2026 . Kegiatan ini melibatkan Bapanas, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemantauan harga dilakukan untuk memastikan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terus dikendalikan pemerintah.

Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, S.P., M.P., mengatakan hasil pantauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan utama masih berada pada harga stabil.

“Beras, gula, minyak goreng, telur, bawang putih, dan bawang merah secara umum masih stabil. Ada sedikit perbedaan harga, tetapi tidak signifikan,” ujarnya.

Menurut Rinna, perbedaan harga terutama terjadi pada komoditas minyak goreng, khususnya Minyak Kita yang telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber pasokan.

“Minyak goreng yang disuplai Bulog harganya sesuai ketentuan. Namun, yang berasal dari distributor lain ada yang dijual sedikit lebih mahal,” katanya.

Untuk mencegah praktik permainan harga, Bapanas telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga Pangan melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas. Tim ini bertugas menelusuri rantai distribusi hingga tingkat distributor, bahkan produsen jika diperlukan.

“Kami ingin memastikan harga dari distributor ke pedagang pengecer sesuai regulasi, sehingga konsumen memperoleh harga terjangkau,” ujar Rinna.

Sementara itu, Direktur Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi menegaskan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan sebagai bagian dari program nasional.

“Saya luruskan bahwa kegiatan ini merupakan program pusat dari Bapanas, bukan langkah parsial daerah. Satgas melakukan deteksi dini dengan mencocokkan data yang kami miliki dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Endriadi menjelaskan, Satgas telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pelanggaran, mulai dari peneguran hingga penindakan hukum.

“Upaya terakhir bisa berupa peringatan, pencabutan izin, sampai penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pidana,” katanya.

Di sisi lain, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan ketersediaan stok pangan strategis dalam kondisi aman. Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan harga beras medium dan premium masih terkendali.

“Alhamdulillah, harga beras baik medium maupun premium masih aman. Tidak ada lonjakan signifikan,” ujarnya.

Regar menyebut Bulog NTB saat ini menguasai stok beras sekitar 154 ribu ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 bulan ke depan. Selain itu, stok minyak goreng Bulog mencapai sekitar 307 ribu liter dan diperkirakan mencukupi hingga Maret 2026.

“Stok beras dan minyak goreng aman untuk menghadapi Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri,” katanya.

Bulog NTB bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus berkoordinasi guna menjaga stabilitas pasokan, harga, serta kelancaran distribusi pangan di wilayah NTB. (bul)

Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall

By
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall
Irnadi (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan NTB Mall masih akan terus dilanjutkan, namun dengan arah dan fungsi yang tengah dibenahi. Ke depan, NTB Mall tidak hanya diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk UMKM.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall menjadi bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani oleh para kepala daerah.

“Salah satu fokus utama dari kerja sama regional ini adalah bagaimana pembinaan UMKM dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum difokuskan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada dalam konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.

“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB Mall saat ini sedang dalam proses pembenahan seiring dengan adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian ini akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.

“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.

Ke depan, NTB Mall diharapkan mampu berperan signifikan dalam promosi sekaligus peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokusnya tidak hanya pada pemasaran, tetapi juga pada pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.

“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” jelasnya.

Terkait suntikan anggaran untuk NTB Mall, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.

Irnadi lebih jauh menjelaskan, upaya pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas tidak lagi semata-mata bertumpu pada aspek pemasaran. Pembinaan kini diarahkan secara menyeluruh, mulai dari kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.

“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, sertifikasi akan didorong agar dilakukan secara lebih terencana dan sistematis. Dengan sertifikasi tersebut, produk UMKM NTB diharapkan memiliki branding yang kuat dan nilai daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.

Terkait dukungan pemerintah daerah, Irnadi mengakui bahwa sertifikasi UMKM membutuhkan intervensi anggaran. Hal ini karena sertifikasi menyentuh langsung pelaku UMKM, yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan modal.

“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran. Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi produk,” jelasnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ditetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pemerintah masih melakukan pendataan, klasifikasi, serta pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB.

“Setelah data terbaru tersedia dan valid, baru kita bisa menentukan target sertifikasi secara lebih tepat,” katanya.

Irnadi mengajak seluruh pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia, sejalan dengan visi Gubernur NTB “NTB Makmur Mendunia”.

“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (bul)

Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah

By
ekbisntb.com
-
0
Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah
Sejumlah warga sedang membeli kebutuhan pokok di pasar murah di Lapangan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram yang dipotret beberapa waktu lalu. Jelang Ramadan DKP Mataram akan gelar gerakan pasar murah. (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas daya beli warga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, mengatakan GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 15–16 Februari 2026. Kegiatan tersebut digelar menjelang awal puasa Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 18 Februari 2026. “Pelaksanaan GPM ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lokasi pelaksanaan GPM masih dalam tahap penentuan. DKP memprioritaskan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk padat dan lokasi yang relatif jauh dari pasar tradisional agar manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, GPM dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sedikitnya 17 distributor bahan pokok dan komoditas pertanian. Keterlibatan para distributor ini bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan sekaligus menyediakan harga kebutuhan pokok di bawah harga pasar.

Sudirman menyebutkan, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga bahan pokok di GPM dengan harga di pasar tradisional. Sebagai contoh, minyak goreng merek Minyakita di GPM dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara harga di pasar berkisar antara Rp18.500 hingga Rp19.000 per liter.

Selain itu, telur ayam broiler ukuran besar dijual Rp53.000 per tray berisi 30 butir, dan ukuran sedang Rp50.000 per tray. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang mencapai Rp58.000–Rp60.000 per tray untuk ukuran besar dan Rp53.000–Rp55.000 per tray untuk ukuran sedang.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentunya sangat membantu masyarakat,” katanya.

Selain melibatkan distributor, DKP Kota Mataram juga menggandeng Perum Bulog untuk menyediakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Untuk kebutuhan komoditas hortikultura, DKP turut melibatkan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan petani-petani binaan agar menjual langsung hasil panen mereka, seperti cabai, tomat, bawang, dan aneka sayur-mayur. Kehadiran petani secara langsung di lokasi GPM diharapkan dapat menekan rantai distribusi sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

“Harga bahan pokok di GPM rata-rata memiliki selisih Rp1.000 hingga Rp5.000 per item dibandingkan harga pasar. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelas Sudirman.

Ia menambahkan, kegiatan GPM tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga, serta bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat menjelang Ramadan. (pan)

KDMP Dipastikan Tidak Saingi Usaha Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
KDMP Dipastikan Tidak Saingi Usaha Masyarakat
Jimmy Nelwan (suarantb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mulai menggencarkan pembangunan koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP) di seluruh kabupaten/kota. Empat koperasi juga dibangun di Kota Mataram. Koperasi desa kelurahan merah putih dipastikan tidak menyaingi usaha masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, Jimmy Nelwan menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk 50 koperasi merah putih di 50 kelurahan. Dari 50 kelurahan itu, baru empat lokasi pembangunan koperasi. Yakni, Kelurahan Ampenan Utara, Abian Tubuh, Mandalika, dan Karang Baru.

“Dua kelurahan sudah proses pembangunan. Sementara, di Kelurahan Mandalika dan Karang Baru masih proses penyelesaian lahan,” kata Jimmy ditemui pada, Rabu (4/2/2026).

Empat gerai koperasi merah putih ini, sebenarnya ditargetkan tuntas bulan Maret. Gerai ini akan menjual produk kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, olahan dari pelaku UMKM dan industri kecil lainnya, dapat dijual di gerai KDKMP.

Mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram menegaskan, keberadaan gerai koperasi merah putih tidak akan menyaingi usaha masyarakat. “Jadi tidak menyaingi usaha warga, justru mereka nanti akan dibantu karena produk olahan mereka bisa dijual di sana,” jelasnya.

Koperasi merah putih jelasnya, akan menjadi mitra pelaku UMKM. Kendati demikian, koperasi harus bersaing dengan pasar modern dari sisi harga, pengemasan, dan lain sebagainya.

Keberlangsung usaha dari KDKMP akan didampingi langsung oleh. PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan plat merah ini, akan membantu pengurus koperasi untuk mengakses permodalan melalui himpunan bank milik pemerintah. “Kalau masalah permodalan kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kewenangan pemerintah daerah kata Jimmy, fokus melakukan pendampingan dan pembinaan saja. “Kita hanya pembekalan dan pelatihan saja,” demikian kata Jimmy. (cem)

Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen
H. Muhammad Ramadhani (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.

“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.

Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.

“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)

Biaya Operasional Membengkak, Pengusaha Pelayaran Swasta Desak Kemenhub Berikan Insentif

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tingginya biaya operasional di tengah situasi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi domestik saat ini. Salah satunya PT Dharma Lautan Utama.

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H Poedjono mengungkapkan, bahwa biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Terpantau pada Senin (2/2/2026), kurs Dolar AS terhadap Rupiah telah menyentuh angka Rp16.806,15. Sementara, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada pengusaha swasta yang selama ini telah membantu mobilitas perekonomian lintas pulau. Sedangkan operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen.

“Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang (spare parts), perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs Dolar AS,” ungkap Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H Poedjono.

Meskipun tantangan itu sangat memberatkan, kata Erwin, perusahaannya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa menurunkan standar keselamatan angkutan pelayaran.

“Selama ini kami dituntut untuk memberikan layanan keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan standarisasi UU Pelayaran no 17 Tahun 2008, dan persyaratan internasional (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi IMO yang membutuhkan biaya cukup tinggi,” ucapnya

“Hal ini menjadikan komponen biaya kami bersifat tetap (fixed cost). Ketika kurs Dolar naik, beban fixed cost ini melonjak signifikan, termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.

Di sisi lain, Erwin juga mengungkapkan tantangan menghadapi iklim kompetisi yang tidak setara, di mana operator pelayaran pemerintah/BUMN mendapatkan fasilitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang mereka.

Angka tersebut kemudian disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, operator pelayaran pemerintah/BUMN juga mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan modal kerja berupa armada kapal. Sementara, pihak swasta harus berjuang mandiri tanpa fasilitas tersebut.

“Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO,” keluhnya.

Erwin mewakili sejumlah perusahaan angkutan pelayaran swasta berharap agar Kementerian Perhubungan segera mengambil tindakan cepat untuk menentukan kebijakan yang benar-benar berpihak.

Antara lain seperti adanya penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan.

“Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN, karena selama ini ada perlakuan yang tidak adil yaitu ketika swasta beroperasi menggantikan kapal BUMN di lintas keperintisan, maka keperintisan tersebut dicabut,” ucap Erwin.

Pihaknya juga menginginkan penambahan fasilitas sandar kapal untuk mengatasi antrean trafik. Keterbatasan fasilitas saat ini disebutnya menyebabkan inefisiensi waktu dan lonjakan biaya bahan bakar (BBM) akibat waktu tunggu yang lama.

Berikutnya, Erwin meminta kepada pemerintah agar melakukan pengerukan akibat pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga.

Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pelayaran akibat risiko kandas atau gesekan lunas kapal dan memicu high cost economy akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur.

“Jika langkah-langkah perbaikan ini tidak segera dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erwin. (bul)

1...454647...804Page 46 of 804

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami