Beranda blog Halaman 45

Polda NTB Uji Kesiapan Pengamanan MotoGP, Kesiapan Sirkuit Mandalika 99 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Polda NTB Uji Kesiapan Pengamanan MotoGP, Kesiapan Sirkuit Mandalika 99 Persen
SIMULASI - Personel Polda NTB menggelar simulasi pengamanan ajang MotoGP Mandalika, di area parkir Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9). (EKBIS NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Polda NTB menggelar simulasi pengamanan event MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9). Simulasi digelar untuk menguji kesiapan personel dalam mengamankan event balap roda dua paling di dunia tersebut.


Ratusan personel gabungan dari Polda NTB, TNI, dan unsur pengamanan lainya turut terlibat dalam simulasi yang juga melibatkan sejumlah kendaraan taktis milik Polda NTB tersebut.


Beberapa skenario penanganan potensi gangguan keamanan diperagakan dalam simulasi yang disaksikan langsung Kapolda NTB Irjen. Pol. Kalingga Rendra Raharja, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, pejabat lingkup Pemprov NTB dan jajaran pejabat utama Polda NTB. Hadir juga sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama pejabat dari instansi terkait lainnya tersebut.


Pada simulasi ini diperagakan sejak dari penanganan aksi unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan, penghadangan tamu VIP hingga penanganan aksi terorisme. Terakhir, diperagakan pula penanganan dan penjinakan bom oleh tim Gegana Brimob Polda NTB.


Simulasi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut digelar sebagai bagi dari pelaksanaan operasi Mandalika Rinjani 2026 dalam rangka mendukung pengamanan gelaran ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.


Dalam simulasi tersebut situasi gangguan keamanan dibuat ke realistis mungkin. Untuk menguji sejauh mana kesiapan personel dalam menghadapi situasi yang terburuk. Sebelum nantinya diterjunkan dalam pengamanan ajang MotoGP Mandalika di Sirkuit Internasional Mandalika.


Untuk mengamankan MotoGP Mandalika, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, menjelaskan, Polda NTB menerjunkan sebanyak 2.678 personel dari hampir semua satuan dan fungsi yang ada di kepolisian. Termasuk personel gabungan TNI, ITDC dan unsur pengamanan lainnya.


“Pelibatan personil pengamanan ini untuk memastikan ajang MotoGP Mandalika bisa berlangsung dengan aman,” ujar Kapolda NTB Irjen. Pol. Kalingga, di hadapan awak media usai simulasi.


Ia menjelaskan, sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung pihaknya juga menggelar sejumlah operasi cipta kondisi. Pertama, operasi Tresna Mandalika mulai dari tanggal 14 sampai 27 September 2026 dengan melibatkan sekitar 200 personel. Kemudian tanggal 28 September sampai 4 Oktober 2026 digelar operasi Cipta Mandalika, melibat sekitar 500 personel. Terakhir nanti akan digelar operasi Mandalika mulai tanggal 5 sampai 16 Oktober 2026.


“Jadi sebelum dan sesudah MotoGP Mandalika operasi kita gelar melibatkan 2.678 personel gabungan dengan Pemprov, ITDC serta tokoh masyarakat yang turut membantu mengamankan ajang MotoGP Mandalika,” sebutnya.


Ia menjelaskan, seluruh Polres juga ikut menggelar operasi. Untuk mendukung situasi keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayah tetap terjaga. “Kami mengantisipasi sedemikian rupa setiap risiko apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan,” tegas jenderal polisi bintang dua ini.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk bersama-sama mendukung jalanya ajang MotoGP Mandalika. Dengan tetap menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Jika kemudian ada pihak-pihak yang ingin mengganggu atau menggagalkan ajang MotoGP Mandalika, pihak kepolisian tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas yang terukur.


Persiapan Sudah 99 Persen
Pada bagian lain, Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka menegaskan Sirkuit Internasional Mandalika sudah siap menggelar ajang balap MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.


Seluruh persiapan terutama rekomendasi dari Dorna Sport selaku penyelenggara ajang bergengsi tersebut sudah dipenuhi. Dan, kini hanya tinggal menunggu pemeriksaan akhir saja.


“99 persen Sirkuit Internasional Mandalika sudah siap menggelar ajang balap MotoGP,” tegas Troy saat dikonfirmasi Suara NTB di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9).


Ia mengatakan secara schedule semua sudah sesuai. Kesiapan teknis dan non teknis, baik yang dilakukan oleh ITDC maupun MGPA sudah dipersiapkan. Sumber daya manusia (SDM) pendukung seperti volunteer hingga marshall juga sudah siap dan tinggal eksekusi saja.
“Untuk sirkuit, tinggal menunggu homologasi. Tapi yang jelas kondisi sirkuit sudah layak,” tandasnya.


Troy menjelaskan, menggelar ajang MotoGP bagi Sirkuit Internasional Mandalika bukan hal baru. Jadi tidak ada persiapan yang terlalu berat yang harus dipersiapkan. Termasuk dari sisi penyelenggaraan eventnya tidak ada yang berubah. Kalau pun ada perubahan paling hanya pada event pendukung saja.


Harapannya, gelaran MotoGP Mandalika bisa berlangsung lebih semarak dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya.
Disinggung terkait rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto, Troy mengatakan sampai sejauh ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.

Undangan secara resmi sudah disampaikan. Pihaknya kini masih mempersiapkan semua keperluan guna menyambut kedatangan presiden sesuai arahan dari Polda NTB. “Masalah hadir atau tidaknya (Presiden) kita hanya mempersiapkan sesuai arahan yang ada,” sebutnya.


Rencananya Presiden Prabowo akan hadir pada hari terakhir balapan pada saat opening ceremony menjelang balapan utama dengan agenda utama menonton MotoGP. “Untuk pola pengamanan sementara ini tidak ada perubahan. Semua sesuai dengan prosedur tetap pengamanan presiden,” tandas Troy. (kir)


NTB-Rumania Perluas Kerja Sama, dari EBT hingga Sister Province

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB-Rumania Perluas Kerja Sama, dari EBT hingga Sister Province
TERIMA - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima Dubes Rumania untuk Indonesia Dan Adrian Bălănescu di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (28/9). (EKBIS NTB/Biro Umum dan Adpim Setda NTB)

Mataram (EKBIS NTB) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menerima Duta Besar (Dubes) Rumania untuk Indonesia Dan Adrian Bălănescu di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (28/9).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah potensi kerja sama antara NTB dan Rumania, khususnya di bidang pendidikan, pertambangan, perindustrian, pertanian, manajemen air, kesehatan, serta energi baru terbarukan (EBT).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa NTB memiliki target pengembangan EBT yang cukup tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami sangat fokus pada pengembangan EBT. Target kami menyediakan paling tidak 1,5 Gw dalam waktu 5 tahun kedepan. Saat ini, bauran energi kami salah satu yang tertinggi di Indonesia yaitu 25% tingkat bauran energi. Sumbernya adalah tenaga solar dan PLTMH”, ujar gubernur.

Selain kerja sama sektoral, Dubes Rumania menawarkan pembentukan sister province antara NTB dan salah satu provinsi di Rumania.

Menanggapi tawaran tersebut, Gubernur menyatakan ketertarikannya untuk membangun kerja sama sister province dengan Provinsi Iaşi. Menurutnya, Iaşi memiliki karakter sosial dan historis yang dinilai dekat dengan konteks Rumania.

“Dalam hal kultur kami lebih dekat dengan Iaşi. Di Indonesia juga banyak alumni Universitas Alexandru Ioan Cuza. Khususnya pada jurusan kesehatan. Iaşi itu sangat Rumania. Iaşi adalah Moldovia,” terang mantan Dubes Republik Indonesia untuk Turki ini.

Dalam pertemuan itu, Dubes Rumania juga menyampaikan rencana pembukaan Konsulat Kehormatan Rumania di NTB. Konsulat tersebut diharapkan dapat menjadi penghubung kepentingan bisnis, khususnya antara pelaku usaha di NTB dan Rumania.

Gubernur juga menyambut tawaran Kedutaan Besar Rumania untuk menggelar kegiatan budaya di NTB. Ia menyampaikan bahwa pada 17–19 Desember mendatang akan digelar rangkaian perayaan HUT ke-68 Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Kedutaan Besar Rumania dipersilakan membuka stan untuk memperkenalkan budaya dan kuliner Rumania melalui demonstrasi memasak makanan khas serta pertunjukan budaya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas hubungan kerja sama NTB dengan mitra internasional melalui penguatan hubungan antardaerah, pendidikan, ekonomi, energi, dan pertukaran budaya. (r/ham)

Kuasai N3 Bahasa Jepang, PMI NTB Bisa Dapat Beasiswa hingga Rp900 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kuasai N3 Bahasa JepangPMI NTB Bisa Dapat Beasiswa hingga Rp900 Juta
TUTUP - Sekda NTB Abul Chair didampingi Kepala Disnakretrans NTB Aidy Furqan pose bersama usai menutup Pelatihan tahap I Peserta Magang ke Jepang di BPSDM Provinsi NTB, Senin (28/9). (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berhasil menguasai level N3 atau level menengah kemampuan berbahasa Jepang bisa mendapatkan beasiswa pendidikan hingga Rp900 juta dari negeri Sakura tersebut.


Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan pada penutupan Pelatihan Tahap I calon peserta Program Pemagangan ke Jepang Angkatan 2026-10/ke-393 di Kantor BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Senin (28/9
Aidy Furqan mendorong masyarakat NTB yang tertarik bekerja ke Jepang untuk bisa menguasai bahasan Jepang hingga level menengah atau N3. Dengan itu, mereka tidak hanya magang atau bekerja, tetapi juga mendapat pendidikan penuh.


“Yang mampu mencapai N3 bisa langsung mendapat beasiswa yang kalau dirupiahkan bisa mencapai Rp900 juta sampai tamat. Bagi yang di bawah N3, bisa dengan status kerja magang sambil belajar memperkuat diri di Jepang untuk meraih beasiswa nantinya,” ujarnya, Senin, 28 September 2026.


Saat ini, Aidy mengaku telah ada 22 peserta calon PMI NTB yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Jepang. Puluhan orang itu akan diberangkatkan lebih awal ke Bekasi, Jawa Barat, untuk mengikuti Pelatihan Tahap II sebelum melanjutkan proses keberangkatan ke Jepang. Sementara, 16 orang lainnya masih menunggu kuota untuk pemanggilan berikutnya.


“Anak-anak kita yang 22 orang ini akan berangkat lebih awal dan melaksanakan kontrak kerja. Untuk 16 orang sisanya yang menunggu kuota pemanggilan berikutnya, jangan lalai. Siapkan diri dalam masa tunggu, jangan lengah, dan selalu perbarui informasi,” katanya.


Menurutnya, pemerintah Jepang membuka kuota beasiswa dan magang sebanyak-banyaknya karena tingginya jumlah universitas di negara tersebut. Begitupun dengan kebutuhan tenaga kerja negara tersebut. Pendapatan yang ditawarkan juga cukup fantastis, mulai dari Rp15 juta per bulannya.


“Kalau yang kuliah langsung kerja itu gajinya Rp15 sampai Rp25 juta. Kalau yang kerja itu Rp25 juta ke atas,” bebernya.
Sekda NTB, Abul Chair, menekankan pentingnya membangun kedisiplinan sejak dini sekaligus menjaga nama baik bangsa selama berada di luar negeri. “Jangan menunggu sampai tiba di Jepang baru berubah diri. Disiplin bukan hanya tentang datang tepat waktu, tapi melakukan hal yang seharusnya dilakukan dengan benar meskipun tidak ada yang mengawasi,” katanya.


Sekda juga mengingatkan peserta agar serius menguasai bahasa Jepang, terutama karena kemampuan komunikasi menjadi bagian penting dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di Jepang. la meminta peserta tidak menjadikan penghasilan sebagai satu-satunya orientasi selama mengikuti program pemagangan.

“Kalau tiga tahun di Jepang kemudian pulang hanya membawa uang, sementara cara berpikir, keterampilan, dan etos kerjanya tidak berubah, berarti kita kehilangan waktu panjang untuk bertransformasi.

Berangkatlah sebagai peserta magang, belajarlah sebagai seorang murid, bekerjalah sebagai seorang profesional, dan pulanglah sebagai manusia yang lebih matang dan berguna,” pesannya. (era)

Pemprov NTB dan ITDC Urunan Bayar Medis MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB dan ITDC Urunan Bayar Medis MotoGP Mandalika
Asrul Sani (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB bersama dengan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) urunan bayar persiapan tenaga medis dan alat kesehatan untuk MotoGP Mandalika. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan tenaga dan alat kesehatan selama perhelatan MotoGP sekitar Rp3,6 miliar.


Dari nilai tersebut, Pemprov NTB akan mengalokasikan sekitar Rp2,3 miliar khusus untuk kebutuhan ring satu atau yang ada dalam lintasan sirkuit. Sisanya, sekitar Rp1,3 miliar akan dibiayai oleh ITDC untuk kebutuhan di ring dua yang ada di luar lintasan sirkuit.


Direktur RSUD NTB, Asrul Sani, mengatakan anggaran senilai Rp2,3 miliar yang dialokasikan Pemprov NTB untuk membiayai seluruh kebutuhan pada ring satu. Seperti honor tenaga kesehatan, sewa alat kesehatan, konsumsi, hingga penginapan nakes selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung selama tiga hari.


“Sekitar 343 tenaga medis, 44 alat medis, dan dua helikopter, dan ada ambulans,” ujarnya, Senin, 28 September 2026.
Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan kebutuhan medis MotoGP sejak beberapa bulan lalu. RSUD melakukan perekrutan ratusan tenaga medis yang akan berjaga pada saat event MotoGP berlangsung sekitar bulan Mei lalu.

Adapun dari 343 tenaga medis yang akan turun ke lapangan pada saat MotoGP berlangsung. Dengan rincian 170 tenaga medis berada di sekitar sirkuit. 145 nakes di luar area lintasan, dan 28 nakes disiapkan untuk berjaga-jaga di rumah sakit.


Disiapkan juga sembilan dokter spesialis, di antaranya spesialis bedah, spesialis anestesi, spesialis radiologi, dan sebagainya. Ada juga dokter dari luar daerah seperti Jakarta dan Jawa Timur.


“Jadi sistemnya itu sebelum rekrut tenaga kita melaksanakan Medical Emergency Academy. Nah, itu dari seluruh Indonesia bisa mendapat. Yang lulus akademi itu kita akan tugaskan. Sehingga setiap tahun itu berubah tenaganya,” bebernya.


Pemprov juga menyiapkan dua unit helikopter, 14 unit ambulans yang ditempatkan di sekitar sirkuit, dan 28 unit ambulans ditempatkan di luar sirkuit. Disiapkan juga 14 tenda kesehatan yang berada di luar lintasan, 6 ruangan darurat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Mandalika dan RSUD NTB, serta 22 posko pelayanan kesehatan di sekitar sirkuit.


Menjelang H-dua pekan MotoGP Mandalika, kesiapan akan pengadaan tenaga dan alat kesehatan telah mencapai 95 persen. Dalam waktu dekat, Pemprov NTB juga akan melakukan simulasi pada tanggal 6-8 Oktober 2026. “Lima persennya itu kita akan melakukan simulasi nanti,” ucapnya.


Pada simulasi nanti, ratusan tenaga medis akan dikerahkan langsung ke sekitar lintasan sirkuit untuk mengantisipasi apabila terjadi crash pembalap. Dilakukan juga simulasi di ring dua atau sekitar penonton sebagai bentuk antisipasi apabila ditemukan adanya penonton mengalami masalah kesehatan. “Jadi kita siap juga di situ,” katanya.


Selain itu, disiapkan juga rumah sakit sebagai rujukan untuk pembalap dan penonton MotoGP. Di RSUD NTB atau ring satu dikhususkan untuk para pembalap yang mengalami kecelakaan dalam lintasan. Sementara RSUD Mandalika dikhususkan untuk rujukan ring 3 dan ring 4. (era)

NTB Suguhkan Tarian Perang Nusantara pada Parade Budaya MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Suguhkan Tarian Perang Nusantara pada Parade Budaya MotoGP Mandalika
Muhamad Ihwan (era)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah pertunjukan seni dan budaya untuk memeriahkan rangkaian kegiatan Parade Budaya MotoGP Mandalika. Salah satu yang dipersiapkan adalah Tarian Kolosal Perang Nusantara yang melibatkan sekitar 80 penari dari berbagai latar belakang etnis.


Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan, mengatakan tarian tersebut akan mengolaborasikan kekayaan adat dan budaya Nusantara, namun tetap menonjolkan budaya NTB. Keterlibatan berbagai etnis diharapkan dapat menggambarkan keberagaman Indonesia sekaligus menegaskan bahwa kawasan Mandalika merupakan bagian dari Indonesia yang terbuka bagi masyarakat dunia.


“NTB menjadi dominan di situ. Kita menunjukkan NTB, tetapi juga ada berbagai etnis yang ada di Indonesia,” ujarnya, Senin (28/9).
Pertunjukan budaya tersebut rencananya ditampilkan di sejumlah lokasi, mulai dari kawasan Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM), Taman Sangkareang, hingga Mandalika. Para penari yang terlibat berasal dari berbagai unsur, termasuk pelajar SMA dan mahasiswa.


Ia mengaku, hingga saat ini pihaknya masih mempersiapkan pertunjukan dengan melakukan latihan setiap hari di Taman Budaya NTB.
Koreografer NTB, Lalu Suryadi Mulawarman mengatakan, konsep pertunjukan mengangkat kekayaan budaya dan tradisi Nusantara, khususnya tari-tarian yang memiliki unsur kepahlawanan yang kuat. “Kita coba mengangkat beberapa tari kepahlawanan yang ada di Nusantara. Kepahlawanan dari Maluku, kepahlawanan dari Minahasa, kepahlawanan NTB, Papua,” katanya.


Selain tari kepahlawanan, pertunjukan juga menampilkan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan dan Bali. Seluruhnya dikemas menjadi satu rangkaian pertunjukan untuk membuka perhelatan MotoGP 2026 di Mandalika. Tari yang akan ditampilkan antara lain Tari Caci dari NTT, Tari Cakalele dari Maluku.


Selanjutnya Tari Kabasaran dari Minahasa, Tari Tandang Mendet dari NTB, Tari Perang dari Papua, Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, serta tari dari Bali. Pertunjukan tersebut juga akan diperkuat Marching Band dari STPDN, Colour Guard dan Gendang Beleq, dengan melibatkan sekitar 250 talent.


“Jadi tujuh item ini yang coba kita angkat menjadi satu pertunjukan. Kita juga menampilkan tari-tari kepahlawanan, the aspect tari kepahlawanan dan tari dengan unsur tradisi yang sangat kuat. Pakarena dan yang dari Bali juga tampil pada opening ceremony MotoGP 2026 ini,” jelasnya.


Pemilihan berbagai tarian dari daerah di Indonesia bukan tanpa alasan. Menurutnya, keberadaan Sirkuit Mandalika dan penyelenggaraan MotoGP di NTB harus menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.


Ia menginginkan, penonton yang datang dari berbagai daerah merasakan keterwakilan budaya daerahnya ketika menyaksikan opening ceremony. “Dasarnya karena Sirkuit Mandalika tidak hanya dimiliki Lombok atau NTB saja, tetapi juga dimiliki oleh seluruh masyarakat Nusantara,” katanya. (era)

Semen Langka, Pemprov NTB Turun Tangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Semen Langka, Pemprov NTB Turun Tangan
(EKBIS NTB/bul) Lalu Wiranata

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mulai menelusuri mata rantai distribusi semen menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan dan kenaikan harga semen.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya telah bersurat kepada produsen semen serta berkoordinasi dengan sejumlah distributor di NTB untuk memastikan kelancaran pasokan.


“Ada masalah pasokan dari produsen,” kata Wiranata, Senin, 28 September 2026.
Saat ini belum ditemukan indikasi adanya spekulan yang sengaja menahan stok untuk memicu kenaikan harga. Kelangkaan semen lebih disebabkan minimnya pasokan dari pabrik.


“Sampai saat ini belum ada spekulan. Semata-mata karena kurang pasokan dari pabrik,” ujarnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB, Lalu Afghan, menambahkan, telah melakukan pemantauan langsung ke Pelabuhan Lembar. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pelindo dan KSOP Lembar, aktivitas bongkar muat semen masih berjalan normal.
“Untuk kondisi di pelabuhan itu masih terpantau normal. Bongkar muatnya pun sejatinya masih normal,” katanya.


Namun, persoalan justru diduga terjadi pada rantai distribusi setelah semen keluar dari pelabuhan. Karena itu, tim pengawasan Disperindag NTB sudah turun ke lapangan untuk mencari titik persoalan distribusi.


“Tim pengawasan hari ini sudah turun sampai ke Lombok Timur untuk mencari di mana putusnya mata rantai ini,” ujarnya.
Afghan mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan tidak semua merek semen mengalami kekosongan. Beberapa jenis semen masih tersedia, sementara merek lainnya sulit ditemukan.


Selain persoalan distribusi, pasokan semen dari luar NTB sebelumnya juga terdampak kendala batu bara yang digunakan dalam proses produksi semen. NTB sendiri belum memiliki pabrik semen sehingga masih bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.


Untuk mempercepat normalisasi pasokan, Disperindag NTB menyurati sejumlah distributor semen, khususnya di Pulau Lombok. Distributor diminta mengoptimalkan distribusi sekaligus memberikan laporan kondisi stok secara berkala sebagai sistem peringatan dini.


“Kami akan menyurati beberapa distributor semen yang ada, khususnya di Pulau Lombok, untuk optimalisasi distribusi dan early warning, supaya distributor bisa berkoordinasi dan melaporkan secara berkala kondisi di lapangan,” katanya.


Afghan menegaskan, penelusuran di lapangan dapat menemukan titik persoalan sehingga pasokan dan harga semen di NTB segera kembali normal.
“Harapannya bisa kita urai benang kusutnya,” katanya. (bul)

Kasus Kecelakaan Kapal Terus Berulang, Mori Minta Roadmap Pelayaran Dibenahi Total

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kasus Kecelakaan Kapal Terus Berulang, Mori Minta Roadmap Pelayaran Dibenahi Total
Mori Hanafi (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi meminta pembenahan sektor pelayaran tidak hanya mengandalkan pergantian pejabat atau peningkatan kesejahteraan pegawai. Tetapi membutuhkan perbaikan sistem secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Mori menanggapi berulangnya kecelakaan kapal dan persoalan keselamatan transportasi laut. Mori menegaskan, pemerintah perlu memiliki roadmap keselamatan pelayaran yang jelas, terukur, dan dilakukan secara bertahap.

“Pembenahan transportasi harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari tata kelola, pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga kesiapan menghadapi kecelakaan,” ungkap Mori pada Senin (28/9).

Legislator asal Dapil NTB I itu membandingkan kondisi tersebut dengan perkembangan sistem perkeretaapian di Indonesia yang menurutnya telah mengalami perubahan signifikan dalam tata kelola, pelayanan, fasilitas, dan pengaturan penumpang.

“Dulu orang, barang-barangnya, kemudian di keretanya. Bukan cuma orang naik di atapnya, tapi naik di lokomotif, di toilet dan sempit-sempitan,” kata Mori.

Namun kondisi tersebut kemudian dibenahi secara bertahap melalui perubahan sistem dan standar pelayanan. “Sekarang kereta yang paling sederhana saja, itu ada hasilnya. Rapi, stasiunnya bagus,” ujarnya.

Mori menilai pengalaman pembenahan perkeretaapian tersebut dapat menjadi gambaran bagi pemerintah dalam memperbaiki sektor pelayaran. Ia menekankan bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan.

“Pembenahan harus mencakup keselamatan kapal, pengawasan penumpang, validitas manifes, kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan, hingga mekanisme penanganan kapal ketika mengalami kecelakaan,” urai Mori.

Mantan pimpinan DPRD NTB itu kembali menekankan pentingnya agenda pembenahan keselamatan yang memiliki target dan tahapan yang jelas. “Di mana-mana di pusat. Tapi kan ada tahap. Hari ini kami benahi ini, bulan depan kami benahi ini, tahun depan kami benahi ini. Ini kita enggak lihat,” katanya.

Mori mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak semata-mata bergantung pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Kepatuhan terhadap regulasi, integritas operator, efektivitas pengawasan, serta penegakan sanksi juga harus berjalan beriringan.

Ia mempertanyakan sejauh mana regulasi yang selama ini telah tersedia benar-benar diterapkan di lapangan. Persoalan manifes penumpang juga menjadi perhatian, terutama terkait potensi adanya penumpang yang tidak tercatat dalam sistem. “Ini enggak cukup dirjen yang perbaiki, terkadang dirjen itu cuma gimmick saja,” pungkasnya. (ndi)

Sebelum Terbitkan IPR, Komisi IV DPRD NTB Tinjau Lokasi WPR Blok Lemer di Sekotong

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sebelum Terbitkan IPR, Komisi IV DPRD NTB Tinjau Lokasi WPR Blok Lemer di Sekotong
(EKBIS NTB/ist) PENINJAUAN - Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim bersama anggota Komisi IV saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi WPR Blok Lemer di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi IV DPRD NTB turun langsung ke lapangan untuk meninjau calon lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka memperkaya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tata kelola pertambangan yang kini tengah digodok.

“Tujuan utama kami adalah turun langsung ke lapangan untuk memastikan lokasi calon IPR yang akan diberikan izin ke depan. Tentu ini harus berdasarkan persyaratan dan regulasi yang berlaku,” ujar Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim.

Dia mengungkapkan, peninjauan lapangan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kondisi riil calon lokasi pertambangan yang akan diberikan izin resmi. Ada tiga titik utama yang disisir oleh rombongan Komisi IV di kawasan Sekotong, yakni Lemer 19, Lemer 20, dan Lemer 21.

Berdasarkan data perencanaan WPR di Blok Lemer tersebut, total luas area yang disiapkan mencapai 565,64 hektare. Luas tersebut mencakup tiga blok Lemer yang diproyeksikan menjadi wadah resmi kegiatan pertambangan rakyat di Lombok Barat.

Dari hasil peninjauan langsung tersebut, Komisi IV DPRD NTB memberikan sejumlah catatan strategis yang harus ditindaklanjuti sebelum izin diterbitkan. Salah satu penekanan utama berkaitan dengan akses jalan utama menuju tiga titik WPR.

Hamdan menekankan, penyediaan dan penentuan akses jalan menuju lokasi tambang harus disepakati bersama oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan calon pengurus koperasi pertambangan, tokoh masyarakat setempat, Dinas ESDM NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta instansi terkait lainnya.

“Akses jalan utama ini wajib disepakati bersama untuk mencegah potensi konflik sosial antarwilayah atau antarkelompok pemilik IPR di kemudian hari. Jangan sampai ada kecemburuan sosial hanya karena akses jalan lebih menguntungkan salah satu titik,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, kepastian akses jalan dan kesepakatan tata kelola sejak awal akan memberikan keadilan dan kemudahan bagi seluruh penambang rakyat. Diharapkan seluruh regulasi yang dirumuskan mampu memberikan asas manfaat yang maksimal.

Ia menambahkan, pembentukan Raperda inisiatif DPRD yang dimotori oleh Komisi IV ini muara utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Khususnya warga yang berada di lingkar tambang. Untuk itu, berbagai aspek krusial seperti kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR), Iuran Pertambangan Rakyat (IPR-A), mekanisme penjualan hasil tambang yang menguntungkan rakyat, hingga kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal bakal diatur secara rinci. (ndi)

Pemkot Mataram Tunda Pembelian Lahan Eks Bank Indonesia di Kota Tua Ampenan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram Tunda Pembelian Lahan Eks Bank Indonesia di Kota Tua Ampenan
EKS BANK INDONESIA - Seorang berdiri di teras depan bangun eks Bank Indonesia peninggalan Belanda di kawasan Kota Tua Ampenan, Senin (28/9/2026). Pemkot Mataram tunda pembelian lahan tersebut. (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram menunda rencana pembelian lahan eks bangunan Bank Indonesia peninggalan Belanda di kawasan Kota Tua Ampenan. Penundaan tersebut disebabkan persoalan administrasi terkait proses balik nama dari pemilik sebelumnya kepada pemilik baru.

Rencana pembelian lahan tersebut telah dilakukan sejak 2024. Pemkot Mataram bahkan sempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp9 miliar. Namun, hingga kini proses pembelian lahan eks kantor Bank Indonesia tersebut masih belum dapat direalisasikan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan pembelian lahan tersebut harus ditunda karena adanya ketentuan administrasi terkait kepemilikan lahan. Pemkot Mataram harus menunggu sekitar tiga tahun sebelum dapat melakukan pembelian.

“Walaupun sudah dimiliki oleh orang lokal, tetap kita menunggu sekitar tiga tahun. Ada jedanya, tidak bisa langsung, sesuai aturan,” ujar Alwan, Senin (28/9).

Alwan menjelaskan, Pemkot Mataram masih mempelajari pedoman dan ketentuan yang sesuai dengan arahan Kejaksaan Negeri Mataram terkait rencana pembelian lahan tersebut.
Menurut dia, Kejaksaan Negeri Mataram sejak awal telah mengingatkan Pemkot Mataram mengenai ketentuan administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi.

Meskipun lahan tersebut kini telah menjadi hak milik warga lokal setelah sebelumnya dimiliki oleh ahli waris warga negara asing (WNA), pemerintah daerah tetap harus menunggu selama tiga tahun sebelum dapat melakukan pembelian.

“Sudah diwanti-wanti dari awal oleh Kejari terkait regulasinya. Meskipun sekarang sudah menjadi hak milik orang lokal, karena sebelumnya dimiliki oleh ahli waris WNA, kita tetap harus menunggu sesuai aturan,” jelasnya.

Akibat penundaan tersebut, Pemkot Mataram berencana kembali mengalokasikan anggaran pembelian lahan tersebut dalam APBD 2029.

“Kemungkinan kita anggarkan kembali sekitar tahun 2029 nanti,” katanya.

Alwan mengatakan, Pemkot Mataram berkepentingan membeli lahan tersebut karena lokasinya berada di kawasan destinasi wisata Kota Tua Ampenan. Selain itu, bangunan tersebut merupakan peninggalan sejarah yang memiliki nilai cagar budaya.

Menurutnya, keberadaan lahan tersebut perlu dikembangkan dan ditata untuk mendukung kawasan wisata. Terlebih, lokasinya berdekatan dengan lahan milik Pemerintah Kota Mataram.

Terkait kekhawatiran adanya kenaikan harga lahan selama masa tunggu tiga tahun, Alwan menyebut hal tersebut sebagai salah satu risiko yang harus diperhitungkan. “Iya, risiko. Appraisalnya nanti saat waktu pembeliannya,” pungkasnya. (pan)

Anggaran Program Desa Berdaya di 12 Kelurahan Belum Cair

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Program Desa Berdaya di 12 Kelurahan Belum Cair
(EKBIS NTB/cem) I Made Putu Sudarsana

Mataram (EKBIS NTB) – Sejumlah 12 kelurahan di Kota Mataram mendapatkan program desa berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB. Anggaran program prioritas Gubernur NTB, H.Lalu Muhamad Iqbal hingga kini belum cair.


Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana ditemui pada, Senin (28/9) membenarkan bahwa Kota Mataram juga mendapatkan program desa berdaya dari Pemprov NTB. Sejumlah 12 kelurahan yang masuk kriteria di antaranya, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Mandalika dan Kelurahan Jempong Baru. Program difokuskan pada pemberdayaan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan ekstrem. “Data detailnya saya tidak hafal, tetapi 12 kelurahan mendapatkan program desa berdaya dari Pemprov NTB,” terang Putu.


Dikatakan Putu, kelurahan yang mendapatkan program desa berdaya akan memperoleh anggaran sekitar Rp300 juta. Dana akan dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2026. Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui anggaran itu telah cair. “Sampai sekarang belum ada informasi anggarannya cair,” katanya.


Program desa berdaya difokuskan pada pemberdayaan masyarakat seperti ketahanan pangan, pengelolaan pariwisata dan persoalan lingkungan. Kelurahan kata Putu, akan mengajukan proposal ke Pemprov NTB sesuai dengan tiga isu proposal serta kondisi wilayah. Proposal yang diajukan akan diverifikasi kembali oleh tim dari Pemprov NTB.


Ia mengharapkan anggaran desa berdaya bisa dicairkan agar segera dieksekusi oleh kelurahan,sehingga pengentasan kemiskinan ekstrem bisa terealisasi. “Mekanisme pencairannya mungkin dari BKD langsung ke kecamatan. Kami sendiri tidak mengetahui detailnya karena pengajuan proposal sepenuhnya di kelurahan,” pungkasnya.


Dikonfirmasi terpisah, Lurah Bintaro, Rudi Herlambang juga membenarkan anggaran program desa berdaya yang dialokasikan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kecamatan belum cair. Sebenarnya, ia mengharapkan anggaran itu bisa terealisasi sehingga program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan segera dieksekusi. “Sampai sekarang belum ada informasi anggaran telah cair,” kata Rudi.


Khusus di Kelurahan Bintaro kata dia, dua program prioritas telah diusulkan ke Pemprov NTB. Yakni, program ketahanan pangan dan penataan lingkungan. Khusus ketahanan pangan difokuskan pada pemberdayaan atau budidaya ikan air tawar. Ia beralasan budidaya ikan air tawar ini bisa menjadi alternatif bagi nelayan apabila tidak turun melaut saat cuaca ekstrem. Budidaya ikan air tawar ini bisa dikelola atau dikembangkan oleh kader dan masyarakat setempat.


Sementara program lingkungan difokuskan pada pembangunan tempah dedoro. Pembangunan tempah dedoro ini mendukung program Pemerintah Kota Mataram. “Rencananya kita akan bangun 50 tempah dedoro untuk menangani sampah organik di lingkungan,” katanya.


Rudi belum mengetahui secara teknis sistem pencairan anggaran program desa berbeda, karena anggaran akan masuk melalui APBD Kota Mataram. Proses pencairan akan diajukan oleh kelurahan melalui kecamatan kemudian diproses di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. “Kelurahan beda dengan desa. Kalau desa anggarannya langsung masuk ke rekening desa. Kalau kita harus mengajukan dulu ke kecamatan,” ujarnya.


Ia mengharapkan anggaran ini segera bisa dieksekusi karena kelurahan memiliki waktu dua bulan lebih untuk mengerjakan program tersebut. Keterlambatan pencairan justru dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan program guna mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. (cem)

1...444546...1,067Halaman 45 dari 1,067