Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 444

Tantangan Cuaca Penyebab Ekspor Non-Tambang NTB Menurun

0
Salah satu komoditas potensial non tambang NTB yang dapat dikembangkan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ekspor non-tambang di Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem dan penurunan produktivitas komoditas pertanian unggulan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, menjelaskan bahwa kekeringan di awal tahun 2024, khususnya pada bulan Januari hingga Februari, berdampak signifikan pada komoditas pertanian unggulan di daerah tersebut.

“Beberapa produk pertanian sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca, seperti kekeringan yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Hal ini membuat produksi sulit mencapai kualitas optimal tanpa mengurangi kesuburan tanah,” ujar Berry, Kamis, 9 Januari 2025.

Salah satu komoditas yang paling terdampak adalah bawang dari Bima, salah satu pusat produksi utama di NTB. Banyak petani terpaksa beralih ke daerah Sumbawa karena kesuburan tanah di Bima terus menurun. Berry mencatat bahwa fenomena ini berdampak langsung pada penurunan ekspor sektor pertanian.

Untuk mengatasi masalah ini, Berry menekankan pentingnya penggunaan pupuk organik guna memulihkan kesuburan tanah. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pupuk organik tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran pupuk kimia.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasar menjadi krusial dalam memperbaiki kinerja ekspor non-tambang.

“Jika kita memproduksi tanpa memahami kebutuhan pasar, produk kita bisa saja tidak laku atau bahkan gagal,” jelasnya.

Berry juga menyoroti tantangan keberlanjutan produksi sebagai salah satu hambatan ekspor. Beberapa komoditas yang sebelumnya mampu diproduksi dan diekspor dalam jumlah besar kini mengalami kesulitan memenuhi permintaan akibat kurangnya pasokan bahan baku di daerah.

“Sebagai contoh, komoditas ketak yang sebelumnya rutin diekspor kini mulai hilang dari pasar. Hal ini disebabkan oleh persaingan dengan daerah lain yang memiliki pasokan bahan baku lebih stabil,” ujarnya.

Berry menggarisbawahi bahwa pengembangan ekosistem produksi yang solid serta penerapan teknologi modern sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekspor NTB. Pengembangan ini mencakup riset pasar, keberlanjutan produksi, dan efisiensi distribusi.

“Jika ekosistem ini tidak dikembangkan, ekspor kita hanya akan bersifat sporadis dan tidak terjamin,” tegasnya.

Integrasi teknologi dalam proses produksi dan distribusi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan kelangsungan pasokan barang dalam jangka panjang. Berry menyebut langkah ini sebagai kunci agar ekspor NTB tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan.

“Ke depannya, kita perlu mengembangkan ekosistem yang menyeluruh agar ekspor NTB lebih stabil dan berkelanjutan. Semua pihak harus berkontribusi dalam pengembangan ini,” pungkasnya.(bul)

Harga Emas Antam Kembali Naik Jadi Rp1,546 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, naik sebesar Rp5.000 per gram, dari Rp1.541.000 per gram menjadi Rp1.546.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.394.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp823.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.546.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.032.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.523.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.505.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.955.000.
– Harga emas 25 gram: Rp37.262.000.
– Harga emas 50 gram: Rp74.445.000.
– Harga emas 100 gram: Rp148.812.000.
– Harga emas 250 gram: Rp371.765.000.
– Harga emas 500 gram: Rp743.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.486.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Masuk Daftar Hapus Piutang

0
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan kriteria UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku piutang UMKM berdasarkan payung hukum yang disetujui pemerintah.

Ia menambahkan, pengusaha UMKM yang mendapat penghapusan piutang yaitu mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria.

”Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman di Jakarta, Kamis.

Kriteria kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak lima tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Sedangkan kriteria ketiga yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

Ia menegaskan Kementerian UMKM memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah mengajukan pinjaman yang tidak termasuk dalam daftar penghapusan piutang.

Jika melihat prinsip keadilan, ada 1 juta UMKM yang mendapat penghapusan piutang. Namun bagi pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, terbuka untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

”Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” katanya lagi.

Menteri UMKM juga menjelaskan bahwa bagi penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan, dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6 persen. Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, maka dapat melaporkan ke Kementerian UMKM.

Ia menegaskan, Kementerian UMKM hadir untuk memitigasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Selain itu Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

”Ke depan, para pengusaha UMKM diharapkan dalam mengakses pembiayaan tidak hanya dilihat dari agunan, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce,” kata Maman.

Upaya ini, katanya, bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dan konsistensi negara dalam meringankan beban rakyat.

“Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” kata Menteri Maman di Jakarta, Kamis.

Maman mengatakan, Kementerian UMKM perlu mengantisipasi dan mencegah terjadinya moral hazard agar pengusaha UMKM tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan tidak sekadar menunggu kebijakan serupa di masa depan. (ant)

Bank Indonesia NTB Mencatat Sebanyak 44 Ribu Merchan Baru QRIS Selama Tahun 2024

0
Berry A harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertumbuhan sistem pembayaran digital menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A. Harahap, dalam bincang dengan media, Kamis, 9 Januari 2024.

Menurut Berry, selama tahun 2024, QRIS berhasil mencatatkan 38 ribu pengguna baru dan menambah 44 ribu merchant baru di seluruh wilayah NTB.

“Hingga akhir tahun 2024, akumulasi volume transaksi melalui QRIS mencapai 16,53 juta, yang menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital ini semakin meningkat,” ujarnya.

Selain pertumbuhan QRIS, penetrasi transaksi digital secara keseluruhan di NTB juga mencatatkan perkembangan positif. Penggunaan kartu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) di provinsi ini masing-masing tumbuh sebesar 15,63% dan 26,26% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Hal ini sejalan dengan upaya kami dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi NTB, termasuk penguatan infrastruktur serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait manfaat transaksi digital,” tambah Berry.

Pertumbuhan ini dinilai sebagai hasil dari kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku industri keuangan. QRIS sendiri semakin populer di kalangan masyarakat NTB karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi. Dengan terus bertambahnya pengguna dan merchant yang bergabung, ekosistem pembayaran digital di NTB diharapkan semakin inklusif.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi NTB akan terus mengupayakan program edukasi dan sosialisasi untuk memperluas adopsi QRIS, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. “Kami optimis, pertumbuhan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat digitalisasi,” tutup Berry.(bul)

Disperin NTB dan UMMAT Kolaborasi Cetak Wirausaha Muda Berbasis Kampus

0
Disperin NTB dan UMMAT Kolaborasi Cetak Wirausaha Muda Berbasis Kampus(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Dalam rangka memperkuat ekosistem industrialisasi dan mendorong kewirausahaan berbasis kampus, Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat (Disperin NTB) menggandeng Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, ME menerima audiensi dengan UMMAT ,Kamis, 9 Januari 2025 di kantornya, membahas berbagai langkah kolaborasi strategis, terutama dalam mendukung generasi muda untuk menjadi wirausaha yang inovatif dan kompetitif.

Nuryanti menggarisbawahi pentingnya sinergi ini untuk memanfaatkan enam sektor industri prioritas di NTB, yakni industri pangan, industri hulu agro, industri permesinan dan alat transportasi, industri berbasis hasil tambang, industri kosmetik, farmasi herbal, dan kimia, serta industri ekonomi kreatif.

“Kami berharap perguruan tinggi seperti UMMAT dapat menjadi bagian integral dari ekosistem ini, khususnya dalam mencetak wirausaha muda. Berbagai program, seperti pekan kewirausahaan mahasiswa atau platform inovasi lainnya, bisa menjadi langkah awal,” ujar Nuryanti.

Disperin NTB menyatakan siap mendukung langkah inovatif UMMAT untuk menciptakan ekosistem industrialisasi berbasis kampus.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Kolaborasi ini bukan sekadar langkah awal, tapi juga fondasi kuat untuk melahirkan generasi wirausaha muda yang tidak hanya kreatif tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan global,” pungkas Nuryanti.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMMAT, Dr. Erwin, memaparkan sejumlah produk unggulan mahasiswa, seperti briket ramah lingkungan, buket bunga, hingga produk perawatan kulit lokal bernama Ingeskin. Produk-produk ini, menurutnya, memiliki peluang besar untuk berkembang jika mendapatkan pendampingan dari pemerintah dan pelaku industri.

“Kami membutuhkan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, standarisasi usaha, hingga akses ke pasar yang lebih luas,” jelasnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi peluang besar bagi anak muda NTB untuk terlibat langsung dalam dunia industri. Dengan akses pelatihan, pembinaan, dan pengembangan produk, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dengan semangat industrialisasi, NTB menatap masa depan yang lebih cerah melalui kontribusi generasi muda yang inovatif dan berdampak nyata.(bul)

Menkes Tegaskan Virus HMPV Tidak Sebabkan Kematian

0
Sejumlah penumpang kapal yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan di Terminal Ketibaan Pelabuhan Dumai, Riau, Senin 6 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Palembang (ekbisntb.com) – Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Budi Gunadi menegaskan virus Human Metapneumovirus (HMPV) tidak menyebabkan kematian.

Bugi Gunadi saat diwawancarai di Palembang, Rabu, mengatakan masyarakat agar tidak khawatir dengan virus HMPV sebab virus tersebut bukan jenis baru seperti COVID-19.

Ia menjelaskan virus HMPV baru dapat dikategorikan berbahaya bagi tubuh manusia yang tidak memiliki imunitas sehingga tak mampu melawan dan dapat menyebabkan kematian.

Pihaknya juga telah memeriksa data riwayat terkait kasus HMPV. Berdasarkan beberapa sumber yang diperolehnya, tidak ditemukan adanya kasus kematian.

“HMPV hampir tidak menyebabkan kematian. Saya telah memeriksa data terbaru, dan semuanya menunjukkan bahwa pasien 100 persen pulang dengan selamat,” katanya.

Budi mengatakan kenaikan kasus di China memang umum terjadi pada Desember hingga Januari. Hal serupa terlihat di negara-negara dengan empat musim. Namun, penyebab utama kenaikan kasus di China bukanlah virus HMPV, melainkan Influenza H1N1. “Kenaikan kasus bukan disebabkan oleh HMPV. Jadi, informasi tersebut salah,” kata dia.

Gejala Ringan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan gejala penyakit akibat Human Metapneumovirus (HMPV) mirip dengan flu biasa dan ringan-ringan saja sehingga publik tidak usah panik, namun tetap waspada.

Ketua Satuan Tugas COVID-19 PB IDI dr Erlina Burhan dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu, mengatakan HMPV, yang marak dikabarkan akhir-akhir ini, adalah virus penyebab penyakit saluran pernapasan yang sifatnya akut, yakni penyakit yang bisa muncul tiba-tiba.

Virus tersebut, katanya, bukan hal baru, dan pertama kali dilaporkan di Belanda pada 2001.

“Masalahnya kenapa tidak pernah ada laporannya? Ya sederhana saja, nggak diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Karena memang penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus Human Metapneumovirus ini gejalanya mirip dengan flu dan ringan-ringan saja. Jadi, bukan sesuatu yang berbeda dan khas, akhirnya tidak ada surveilans dan untuk memeriksa jenis virus ini,” katanya.

Dia menjelaskan masa inkubasi virus ini rata-rata 3-6 hari, sebelum akhirnya menimbulkan gejalanya.

Biasanya, kata dia, gejalanya muncul selama sekitar lima hari. Jika lebih lama, tergantung masing-masing individu karena tidak semua orang penyakitnya menjadi parah.

Ia menjelaskan virus tersebut menular melalui droplet orang yang terinfeksi. Jika orang yang menghirup droplet itu mempunyai sistem imun yang baik maka virus dapat dimusnahkan.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, di Indonesia HMPV banyak menyerang anak-anak, tetapi hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan, karena memang gejalanya ringan, seperti batuk pilek.

Seperti Kementerian Kesehatan, pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada terkait penularan HMPV.

Dia menyarankan warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menghindari kontak dengan pasien atau orang bergejala flu, membersihkan benda-benda yang terkontaminasi.

Bagi yang bergejala dan berisiko tinggi, seperti anak-anak, lansia, orang dengan HIV/AIDS, atau penderita penyakit kronis, dia menyarankan, untuk memakai masker ketika berpergian, terutama jika di tempat ramai.

“Kalau sudah kediagnosis, atau diperkirakan ini human metapneumovirus, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah istirahat,” katanya.

Dia menyebutkan, seperti flu, penyakit akibat HMPV juga bisa sembuh dengan sendirinya. Yang dibutuhkan adalah pengobatan suportif, misalnya dengan diberikan peredam demam, paracetamol, atau obat pilek.

Erlina menambahkan bahwa tidak ada obat khusus HMPV, karena bukan penyakit berat yang kemudian menyebabkan kejadian luar biasa, sehingga tidak ada periset atau perusahaan farmasi yang membuat antivirus atau vaksinnya. (ant)

Program Makan Bergizi Gratis, Kodim KSB Perkirakan Butuh Belasan Titik SPPG

0
Andri Karsa(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis tahap awal resmi diluncurkan pada tanggal, 6 Januari 2025 lalu. Meski di Kabupaten Sumbawa Barat, program itu belum masuk pada tahap pertama pelaksanannya, namun Kodim 1628/Sumbawa Barat sudah mulai melakukan sejumlah persiapan awal jelang pelaksanaannya nanti.

“Untuk tahap awal kita belum. Tapi untuk persiapan kita bertahap sudah mulai bergerak,” kata Komandan Kodim (Dandim) 1628/Sumbawa Barat, Letkol Inf Andri Karsa kepada wartawan, Rabu 8 Januari 2025.

Adapun persiapan yang telah dilakukan oleh Kodim sementara ini, salah satunya meminta data kepada Pemda KSB. Dandim menyebut, seluruh data yang dibutuhkan program itu mulai data jumlah siswa calon penerima hingga data potensi untuk pemenuhan bahan baku untuk memproduksi makanan telah diperoleh dari Pemda KSB.

“Kalau jumlah siswa perkiraan kami sampai 32.000 lebih. Itu mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/l Sederajat,” paparnya.

Dengan jumlah mencapai 32.000 siswa sasaran. Dandim mengatakan, pihahknya sudah mempunyai gambaran berapa perkiraan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi di seluruh KSB. Sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN) selalu penyelenggara program makan bergizi gratis, untuk satu titik SPPG dapat melayani siswa sebanyak 3.000 orang. “Jadi kalau 32 ribu siswa lebih di kita (KSB) ini kita butuh belasan sampai 15 titik SPPG untuk melayani seluruh sekolah,” urai Dandim.

Dalam pembentukan SPPG ada 3 cara yang dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pertama dibentuk oleh BGN secara langsung, kedua oleh pemerintah daerah setempat dan ketiga dengan melibatkan pihak ketiga atau rekanan.

Menurut Dandim, untuk mempercepat pembentukan SPPG pelibatan pihak ketiga menjadi solusinya. Dengan cara itu, anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang punya minat dapat mengajukan diri sebagai mitra secara langsung kepada BGN. “Kalau mau jadi mitra program makan bergizi gratis mudah kok. Pendaftarannya secara online dan konfirmasi saja ke kami kalau mau mendaftar,” sarannya seraya menyatakan sementara ini sudah ada pihak yang berminat menjadi mitra pelaksana salah satu program janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu.

“Sudah ada yang ke kami sampaikan, pak kami minat (jadi mitra). Ya saran kami daftar saja dan harus komit kalau akhirnya terpilih karena program ini bukan satu atau dua hari saja. Tapi setiap hari selama 5 tahun ke depan,” sambung Dandim.

Dalam kesempatan itu Dandim selanjutnya menjelaskan posisi TNI dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Ia menegaskan, TNI berkomitmen penuh mendukung keberhasilan program tersebut, sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. “Dalam implementasinya kami, Kodim seluruh Indonesia ditunjuk sebagai koordinator umum di daerah masing-masing. Tidak lebih dan tidak kurang,” tegas Dandim KSB keempat ini. (bug)

Sumbawa Diberikan Target 1.620 Hektar Lahan Jagung di 2025

0
Ilustrasi lahan pertanian jagung(ekbisntb.com/tribunnews.com)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, diberikan target oleh pemerintah seluas 1.620 hektare untuk tanaman jagung yang nantinya akan didampingi oleh Polri dalam mensukseskan gerakan tanam jagung tersebut.

“Jadi, untuk mengejar target tersebut, kami sedang melakukan inventarisasi lokasi yang akan digunakan karena syaratnya bukan lahan yang sudah pernah ditanami jagung, ” Kata Kadistan Sumbawa kepada Ekbis NTB, melalui Kabid Sarana Pertanian, Wirawan Margana, kepada Ekbis NTB, Rabu 8 Januari 2025.

Marga menyebutkan, syarat utama untuk pengembangan komoditas jagung tersebut harus di lahan baru atau non reguler. Hal itu dilakukan karena untuk lahan reguler sudah masuk dalam rencana aksi untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Jadi, untuk lokasi tanaman jagung tersebut harus masuk dalam kawasan kewenangan pertanian bukan di kawasan lindung dan lereng gunung yang tidak disyaratkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi sampai dengan saat jumlah luas lahan yang layak untuk mendukung program tersebut baru di angka kurang dari 50 persen dari 1.620 hektar yang dibutuhkan. Pihaknya pun memastikan akan terus mencari lahan sesuai kebutuhan itu untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Memang hasil inventarisasi kami saat ini masih kurang dari 50 persen dari total kebutuhan, tetapi kami akan terus berupaya untuk mencari lokasi lainnya,” ucapnya.

Ia pun merincikan, untuk sementara ini lokasi tanaman jagung itu sudah ada di kecamatan Moyo Hilir ada sekitar 116 hektare, di kecamatan Lape sekitar 82 hektare. Di kecamatan Labangka ada 200 hektare dan beberapa kecamatan lainnya masing-masing sekitar 20-50 hektare.

“Kami akan terus berupaya maksimal untuk mencari lokasi yang layak untuk tanaman jagung tersebut sehingga apa yang menjadi hajat pemerintah bisa sukses dan berjalan dengan baik,” tukasnya. (ils)

Capaian Luas Tanam Pertama di KSB Alami Perlambatan

0
Lahan pertanian di Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang masih terendam air, Rabu 8 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Capaian jumlah luas tanam pada musim tanam (MT) Pertama tahun 2025 ini mengalami perlambatan. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat mencatat pada kurun waktu yang sama di tahun 2024 lalu, di awal bulan Januari seperti sekarang ini harusnya telah mencapai setengah dari target. Namun di lapangan saat ini pencapaian tersebut belum terjadi.

“Kita akui memang terjadi perlambatan capaian tanam sekarang ini,” sebut Plt Kepala Dinas Pertanian KSB, Suhadi, Rabu 8 Januari 2025.

Sebab utama perlambatan capaian luasan tanam itu akibat cuaca. Dikatakan Suhadi, meski intensitas hujan yang terjadi sangat tinggi sehingga mendukung pemenugan kebutuhan air tanaman padi. Tetapi di sisi lain dampak negatifnya banyak lahan yang terendam air. Akibatnya pemilik lahan terpaksa menunda kegiatan tanamnya.

“Contoh di Seteluk masih terdapat lahan pertanian yang terendam air sehingga belum bisa ditanami sampai hari ini,” katanya.

Meski kemudian terjadi perlambatan, Suhadi selanjutnya menyatakan tetap optimis target tanam pada musim Oktober-Maret (Okmar) ini tetap dapat tercapai. Berdasarkan data target tanam pada MT 1 tahun 2025 ini mencapai sekitar 9.000 hektar. “Demikian untuk target tanam tahunan kita masih optimis masih bisa melampaui,” tukasnya.

Sementara itu di lapangan memang ada petani yang harus menunda memulai kegiatan tanamnya. Petani pemilik lahan di blok desa Meraran, Seteluk misalnya. Petani di sini mengaku dengan curah hujan yang ada sudah sangat cocok untuk memulai proses tanam. Akan tetapi akibat lahan mereka masih terendam air sisa banjir yang terjadi di penghujung tahun 2024 lalu, terpaksa mereka untuk menunda penanaman.

“Kalau kebisaan kami sebenarnya di blok ini sudah menanam. Tapi lihat sendiri lahan kami masih tergenang air,” kata Hasan petani setempat.

Selain di kecamatan Seteluk, lahan terendam air juga sebelumnya sempat terjadi di kecamatan Taliwang. Namun beruntung kini petani di wilayah kota itu sebagiaj sudah dapat memulai proses tahapan tanamnya. “Mudah-mudahan lahan kami tidak lagi terendam air karena setelah kami menaman ini kebutuhan air harus teratur,” kata Mujnah, seorang petani kecamatan Taliwang kepada media ini.(bug)

Retribusi Parkir Ditargetkan Rp18 Miliar

0
Seorang juru parkir mengarahkan kendaraan yang keluar area parkir di Jalan Panca Usaha baru-baru ini. Dishub menargetkan retribusi parkir tepi jalan umum Rp18 miliar di tahun 2025. Di satu sisi, target di 2024 tidak mencapai target. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, retribusi parkir tepi jalan umum dinaikan menjadi Rp18 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025. Penyesuaian tarif mulai diberlakukan pada bulan Juli.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin dikonfirmasi kemarin menyebutkan, targetkan retribusi parkir tepi jalan umum mengalami peningkatkan dari sebelumnya Rp15,5 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp18 miliar tahun ini. Kenaikan target ini sesuai dengan permintaan Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana berdasarkan penetapan dasar retibusi daerah tahun 2024. Bahwasanya, tarif parkir tepi jalan umum Rp2.000 untuk sepeda motor dan tarif parkir kendaraan Rp5.000 untuk mobil. “Iya, realisasi kita di tahun 2024 hanya mencapai Rp9,4 miliar,” sebut Zulkarwin.

Tetapi berdasarkan pertimbangan kepala daerah dan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat meminta meningkatkan pelayanan parkir sebelum tarif dinaikan. Tujuannya supaya jangan sampai tarif dinaikan tetapi pelayanan masih buruk dan banyak juru parkir menunggak setoran, justru kebocoran pendapatan asli daerah akan bertambah.

Oleh karena itu, pihaknya selama enam bulan akan mencoba perbaikan pelayanan dan selanjutnya mulai bulan Juli seterusnya akan dinaikan tarif. “Tiga bulan sebelum itu kita sosialisasikan dan tarif baru dimulai bulan Juli 2025,” terangnya.

Kenaikan tarif ini dengan catatan UPT Perparkiran telah melakukan perbaikan pelayanan, pendataan titik baru, dan intensifikasi titik-titik lama, apakah potensinya hilang atau meningkat melalui uji petik. Zulkarwin mengakui, kenaikan target retribusi memiliki tantangan terutama banyak titik parkir baru bermunculan tetapi berlokasi di jalan nasional dan jalan provinsi, sehingga tidak bisa serta merta didaftarkan karena kewenangan jalan berada di provinsi dan balai jalan nasional. “Saya sudah minta UPT Perparkiran mendata titik baru yang berada di jalan nasional dan provinsi untuk dikoordinasikan apakah kewenangan parkir bisa diserahkan ke pemerintah kota,” jelasnya.

Tantangan terberat adalah banyak jukir menunggak setoran dengan alasan berbagai macam. Hal ini telah dibicarakan dengan Inspektorat Kota Mataram untuk menerjunkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Kejaksaan Negeri Mataram, untuk menjadi tim besar untuk menertibkan jukir nakal. Selama ini, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk penindakan berupa sanksi penegakan hukum, karena kewenangan sepenuhnya di aparat penegak hukum. “Harapan diakhir awal Januari dokumen telah siap untuk dibahas secara internal,” harapnya.

Mantan Camat Selaparang berharap tidak ada pembiaran terhadap penunggak retribusi parkir. Sementara, jukir liar diatensi dengan menurunkan korlap untuk menertibkan. (cem)