Beranda blog Halaman 445

NTB Launching 25 Desa Migran Emas, Upaya Perkuat Perlindungan PMI

0
emerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi meluncurkan 25 Desa Migran Emas di wilayah NTB. Kegiatan ini dirangkaikan dengan deklarasi bersama pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, Kamis (11/9)

Lombok (ekbisntb.com)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi meluncurkan 25 Desa Migran Emas di wilayah NTB. Kegiatan ini dirangkaikan dengan deklarasi bersama pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, Kamis (11/9).
Acara yang digelar dihadiri Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, Kepala Badan Perlindungan SDM dan Pengembangan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. Deputi Terkiat dari Kemenko Polkan. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, perangkat desa, dan stakeholder terkait. Menteri P2MI, Mukhtarudin, turut menyaksikan secara daring, didampingi dua wakil menteri P2MI.
Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten/kota, hingga perangkat desa yang telah mendukung terbentuknya Desa Migran Emas.
“NTB dikenal sebagai daerah penempatan pekerja migran ke-4 terbanyak di Indonesia. Ribuan warga NTB telah berkontribusi melalui kerja keras mereka di luar negeri, bukan hanya sebagai penopang ekonomi keluarga dan daerah, tetapi juga mengharumkan nama bangsa,” ujar Mukhtarudin.
Ia menekankan, peluang kerja di luar negeri semakin terbuka lebar di berbagai sektor. Hal ini perlu dimanfaatkan maksimal, apalagi Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi pada 2030. “Setiap peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri, harus kita kelola dengan baik agar mampu menyerap tenaga kerja. Namun, di balik tingginya angka penempatan, masih ada tantangan berupa maraknya penempatan non-prosedural,” jelasnya.
Mukhtarudin menegaskan, penempatan ilegal berpotensi menimbulkan eksploitasi, kekerasan, ketidakpastian hukum, bahkan kehilangan nyawa. Karena itu, negara harus hadir sejak awal melalui pembentukan Desa Migran Emas sebagai gerbang pertama perlindungan pekerja migran.
Lebih jauh, Mukhtarudin menyebut pembangunan Desa Migran Emas bukan sekadar program teknis, tetapi bagian dari penegakan hak asasi manusia. “Setiap orang yang memilih menjadi pekerja migran berhak mendapat perlindungan hukum dan penghormatan atas martabat kemanusiaannya. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan,” katanya.
Ia menegaskan, Desa Migran Emas akan menjadi filter awal dari desa, tempat proses migrasi tenaga kerja dimulai. Desa juga akan menjadi ruang bagi pekerja migran yang pulang untuk berbagi cerita sukses, menyiapkan bekal bagi yang akan berangkat, sekaligus rumah yang terbuka bagi mereka yang kembali.
Mukhtarudin mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, hingga keluarga PMI—untuk bergandengan tangan menjadikan NTB contoh keberhasilan pengelolaan migrasi aman dan prosedural.
“Desa Migran Emas adalah bentuk komitmen kita memastikan bahwa bangsa ini tidak tinggal diam. Dengan hadirnya desa migran di 25 titik di NTB, kita berharap muncul sistem perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh,” ungkapnya.
Program ini juga didukung regulasi di tingkat desa melalui peraturan desa (perdes) tentang perlindungan PMI. Ke depan, diharapkan perdes tersebut diperkuat dengan peraturan daerah (perda) di kabupaten/kota.
Selain edukasi dan informasi, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi untuk keluarga pekerja migran. Program ini bersifat berkelanjutan.
“Desa Migran Emas hanya trigger awal. Semakin banyak desa migran terbentuk, semakin kuat pula ekosistem perlindungan kita,” ujar Mukhtarudin.
Hingga kini, sudah ada 70 Desa Migran Emas di Indonesia, termasuk 25 di NTB. Satgas tingkat desa akan dibentuk untuk memastikan komunikasi aktif antara pekerja migran di luar negeri dengan keluarga di kampung halaman.
Mukhtarudin menegaskan, negara tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan penempatan PMI yang melanggar aturan. Hingga kini, tujuh perusahaan telah dikenakan sanksi, mulai dari pembekuan izin sementara hingga pencabutan izin operasional.
“Negara hadir untuk melindungi pekerja migran. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan, maka akan ditindak tegas,” tegasnya.
Peluncuran Desa Migran Emas ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, desa, aparat keamanan, dunia usaha, hingga lembaga keuangan untuk melindungi PMI dan keluarganya.
“Dengan kebersamaan ini, NTB siap menjadi contoh nyata bagaimana bangsa ini melindungi warganya, baik di tanah air maupun di luar negeri,” pungkas Mukhtarudin.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menyatakan dukungan penuh Pemprov NTB terhadap program ini. Ia berharap NTB dapat menjadi contoh nasional dalam tata kelola migrasi yang aman dan bermartabat.(bul)

BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp354,89 Miliar, Dorong Perputaran Ekonomi di NTB

0
Foto : pembayaran santunan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto

Lombok (ekbisntb.com)- BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat mencatat pembayaran manfaat klaim mencapai Rp354,89 miliar kepada peserta di seluruh wilayah provinsi sejak Januari hingga Agustus 2025. Total tersebut berasal dari 26.070 kasus yang mencakup enam program perlindungan tenaga kerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, mengatakan, pembayaran manfaat tersebut tidak hanya memberi perlindungan kepada peserta, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah karena dana yang dibayarkan kembali beredar di tengah masyarakat.
“Manfaat yang kami bayarkan adalah hak peserta yang telah memenuhi syarat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat, tepat, dan mudah agar pekerja di NTB merasa aman dan terlindungi dalam bekerja,” ujar Nasrullah, Kamis (11/9).
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan NTB, Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi program dengan pembayaran klaim terbesar. Sebanyak 20.321 kasus JHT telah dibayarkan dengan nilai mencapai Rp266,75 miliar.
Program Jaminan Kematian (JKM) menempati posisi kedua dengan 2.074 kasus dan nilai manfaat sebesar Rp67,61 miliar. Disusul oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 1.128 kasus dengan pembayaran Rp10,10 miliar.
Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) mencatat 333 kasus dengan nilai klaim Rp4,51 miliar. Untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 1.452 peserta menerima manfaat dengan total pembayaran Rp3,09 miliar. Program beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap juga telah direalisasikan dengan nilai Rp2,81 miliar bagi 762 penerima.
Nasrullah menuturkan, nilai klaim yang besar menunjukkan besarnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menopang kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ia bahkan sempat berseloroh mengenai besarnya dana yang mengalir ke masyarakat.
“Kemarin saya bercanda dengan Pak Gubernur (Dr. H. Lalu. Iqbal), kalau kami berhenti kerja seminggu saja, ekonomi NTB bisa terpengaruh. Begitu besar uang yang kami edarkan melalui pembayaran manfaat. Rata-rata dalam satu hari, kami membayar klaim lebih dari Rp3 miliar,” katanya.
Menurutnya, jika seluruh pembayaran klaim tersebut harus ditanggung langsung oleh masyarakat, beban keuangan akan sangat berat. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memastikan peserta terlindungi dari risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan pekerjaan.
Karena itu, Nasrullah juga menekankan bahwa manfaat yang dibayarkan kepada peserta secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dana santunan yang diterima keluarga pekerja akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, hingga modal usaha, sehingga memperkuat daya beli masyarakat.
“Setiap hari ada pekerja yang mengalami kecelakaan, meninggal dunia, atau memasuki usia pensiun. Jika tidak ada jaminan, mereka mungkin harus meminjam uang atau menjual aset. Tapi dengan adanya BPJS, santunan langsung dibayarkan, dan uang itu beredar di NTB. Perputaran ekonomi pun menjadi lebih kencang,” jelasnya.
Nasrullah mengimbau seluruh pekerja, baik formal maupun informal, agar segera mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan aktif akan melindungi mereka dan keluarga dari berbagai risiko kerja.
“Semakin banyak pekerja yang menjadi peserta, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Ini bukan hanya soal perlindungan individu, tetapi juga kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah,” tegasnya.
Hanya dengan Rp16.800 iuran perbulan, masyarakat sudah mendapatkan asuransi dari pemerintah untuk kematian dan kecelakaan kerja.(bul)

Karantina NTB dan Mitra Teken SOP Bersama TPFT di Bandara ZAM

0
Karantina NTB dan Mitra Teken SOP Bersama TPFT di Bandara ZAM

Lombok (ekbisntb.com)-
Kepala Karantina Pertanian Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama sejumlah instansi terkait menghadiri kegiatan penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Instruksi Kerja Bersama Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Ruang Rapat Mandalika, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Penandatanganan SOP ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses logistik, memperkuat keamanan, sekaligus mengintegrasikan berbagai instansi pemeriksa dalam satu lokasi terpadu. Dengan adanya TPFT, risiko keamanan dapat diminimalkan, pengawasan dioptimalkan, arus barang dipercepat, biaya operasional ditekan, serta daya saing ekonomi nasional ditingkatkan.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB, dan NTT; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram; General Manager PT Angkasa Pura I Cabang BIZAM; serta perwakilan instansi lainnya.

Farhan Ramli, Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Bandara Lombok, menjelaskan bahwa TPFT merupakan bagian penting dari New Logistic Ecosystem. Sistem ini mengintegrasikan berbagai lembaga pengawasan—mulai dari bea cukai, karantina, hingga keamanan penerbangan—ke dalam satu titik pemeriksaan yang lebih efisien dan akurat.

“Dengan adanya TPFT, pengawasan terhadap barang dan penumpang, khususnya komoditas karantina, menjadi lebih optimal berkat kolaborasi seluruh instansi,” ujarnya.

Kepala Karantina Pertanian NTB, Ina Soelistyani, menegaskan bahwa SOP Bersama TPFT di bandara sangat penting bagi Badan Karantina Indonesia dalam melindungi sumber daya hayati dari hama dan penyakit, memastikan kepatuhan impor, serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

“Melalui pemeriksaan yang terintegrasi dan berbasis risiko, TPFT juga mendukung kelancaran ekspor produk pertanian dan perikanan dari NTB,” kata Ina.

Dengan implementasi SOP ini, diharapkan arus logistik melalui BIZAM semakin lancar, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keamanan dan mutu barang yang masuk maupun keluar dari wilayah NTB.(bul)

Karantina NTB Pastikan 120 Sapi Lombok Barat untuk Pengiriman ke Lampung Tengah Sudah Aman dari Penyakit

0
pemeriksaan karantina sebelum sapi-sapi asal Lombok Barat diberangkatkan menuju Kabupaten Lampung Tengah

Lombok (ekbisntb.com)-

Sebanyak 120 ekor sapi potong asal Kabupaten Lombok Barat dinyatakan sehat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan karantina sebelum diberangkatkan menuju Kabupaten Lampung Tengah. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Karantina Pertanian NTB di Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Lembar.

Dokter hewan karantina, Mulyadi, menjelaskan bahwa setiap sapi diperiksa kelengkapan dokumen, kondisi fisik, serta dilakukan pengujian laboratorium.

“Kami juga melakukan desinfeksi terhadap ternak dan alat angkut untuk memastikan tidak ada Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang terbawa ke daerah tujuan,” ujarnya.

Kepala Karantina Pertanian NTB, Ina Soelistyani, menegaskan bahwa penerbitan sertifikat kesehatan hewan menjadi bukti legalitas sekaligus jaminan kesehatan. Sertifikat tersebut merupakan syarat utama dalam pengiriman hewan antardaerah guna mencegah penyebaran penyakit.

“Pengiriman ternak ini merupakan bagian dari upaya mendukung distribusi pangan nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan daging sapi di Lampung dan sekitarnya,” kata Ina.

Menurutnya, prosedur pemeriksaan yang ketat juga menjadi langkah strategis menjaga populasi sapi di NTB tetap sehat.

“Kesehatan ternak yang akan dikirim harus terjamin agar tidak menimbulkan risiko penularan penyakit, sekaligus memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman,” tambahnya.

Pengiriman 120 ekor sapi ini diharapkan dapat membantu memperkuat pasokan daging di Provinsi Lampung menjelang akhir tahun. Karantina Pertanian NTB memastikan seluruh proses pengawasan akan terus dilakukan secara profesional agar ternak yang dikirim tetap dalam kondisi sehat hingga tiba di lokasi tujuan.(bul)

Hoaks, Selebaran Bertuliskan Bazar Tembakau Rakyat di Kantor Gubernur NTB

0
H. Yusron Hadi (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) –

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., memastikan flyer atau selebaran yang beredar di media sosial terkait Bazar Tembakau Rakyat NTB tanggal 15 September 2025 sebagai informasi yang tidak benar atau hoaks.

“Adanya flyer yang beredar tentang bazar tembakau rakyat NTB dapat kami klarifikasi bahwa tidak ada bazaar sebagaimana disebutkan,” ujarnya, Kamis, 11 September 2025.

Yusron menjelaskan, jika pemerintah melalui dinas terkait sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah penggiat tembakau. Tujuannya meminta masukan mengenai situasi harga tembakau saat ini yang tidak menguntungkan petani.

“Dari pertemuan-pertemuan tersebut Pemerintah Provinsi telah menyiapkan sejumlah langkah cepat yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak situasi tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB ini, mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas keberadaannya.

Untuk diketahui pada selebaran itu, disebutkan lokasi bazar berlokasi di Kantor Gubernur NTB, tanggal 15 September 2025.

Pada selebaran itu, tertulis juga ajakan kepada petani untuk membawa tembakau minimal 10 bal dan akan dilakukan pembelian langsung oleh Gubernur NTB. Pemprov NTB melalui Diskominfotik Provinsi NTB sebagai isu yang tidak benar. (ham)

𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗡𝗧𝗕 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂𝗮𝘀 𝗞𝗼𝗻𝗲𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹, 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗦𝘄𝗮𝘀𝘁𝗮

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi NTB mendorong percepatan pemerataan akses internet di seluruh wilayah, dengan meminta dukungan dari pemerintah pusat. Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet dalam Rangka Pemerataan Akses Digital di Provinsi NTB yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Lombok Astoria, Rabu 10 September 2025.

“Dalam kunjungan bapak kali ini bersama jajaran dari kementerian, kami berharap ini akan menjadi salah satu langkah kami untuk menuntaskan permasalahan ini. Tentunya kemajuan tidak hanya ingin kami lihat ada di Pulau Lombok, tetapi kami ingin melihat 10 kabupaten/kota bisa mendapatkan perhatian dan sentuhan yang sama,” ujarnya.

Untuk memperkuat konektivitas digital, Pemprov NTB terus mendorong pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan jaringan fiber optik melalui kolaborasi dengan operator telekomunikasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan ekosistem digital lewat program Smart Village, e-Government, UMKM Go Digital, hingga fasilitasi pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Langkah tersebut didukung dengan regulasi dan kebijakan daerah yang mendorong percepatan transformasi digital.Wagub NTB menekankan bahwa perluasan konektivitas internet membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Melalui program nasional maupun melalui perluasan kemitraan strategis dengan swasta. Begitu pula dukungan dari akademisi dan lembaga riset dalam menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Ke depan NTB akan semakin terhubung, inklusif secara digital, dan mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya. (ham)

BNI Perkuat Mutu Pendidikan NTB lewat Sertifikasi Guru dan Pembangunan Karakter Siswa

0

Lombok (ekbisntb.com) –

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa pengembangan karakter bagi siswa serta sertifikasi internasional TOEIC untuk 100 guru Bahasa Inggris di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Inisiatif ini bertujuan memajukan mutu sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut agar lebih berdaya saing global.

Program yang secara resmi diluncurkan pada 1 September 2025 di SDN Bangkang, Lombok Tengah ini, sejalan dengan pilar Astacita Pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Program ini melibatkan 165 guru dan 341 orangtua dari 10 sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Sembalun) dan Lombok Tengah (Kuta–Pujut).

Acara peluncuran program tersebut dihadiri oleh Camat Pujut H. Jumahir, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pujut Lalu Amir Rizal, serta Pemimpin Kantor Cabang BNI Mataram Richard Dahlan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, investasi dalam pendidikan harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh ekosistem.

“Kami percaya bahwa pendidikan yang baik harus dimulai sejak dini, dengan melibatkan seluruh ekosistem mulai dari sekolah, guru, hingga orang tua,” ujar Okki dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 10 September 2025.

Program ini terdiri dari dua kegiatan utama. Pertama, Program Pengembangan Karakter Anak yang fokus pada memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak.

Tujuannya, anak-anak tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki fondasi moral dan sosial yang kuat.Kedua, Program Sertifikasi Internasional TOEIC bagi 100 guru Bahasa Inggris se-NTB.

Sertifikasi berstandar global ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pendidik dalam memberikan pengajaran yang lebih kompetitif dan setara dengan standar internasional.

“Kami berharap sertifikasi ini dapat membuka peluang lebih luas bagi guru bahasa Inggris di NTB, baik dalam meningkatkan keahlian mereka maupun dalam mencetak siswa-siswa yang siap menghadapi tantangan global,” lanjut Okki.

Program TJSL di bidang pendidikan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk terus mendukung pembangunan SDM unggul di Indonesia.

Program di NTB ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat, tetapi juga menginspirasi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing. (r)

Sirkuit Mandalika Siap Guncang Dunia, MGPA Targetkan 121 Ribu Penonton MotoGP 2025

0
moment balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika

Lombok (ekbisntb.com)-
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria menegaskan kesiapan Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah bapal MotoGP pada awal Oktober 2025 ini
Priandhi menjelaskan bahwa semua aspek infrastruktur, mulai dari tribun penonton, tata letak pedok, hingga fasilitas elektronik sudah dalam tahap akhir. Meski demikian, beberapa elemen masih menunggu kelengkapan dari Dorna Sports sebagai promotor MotoGP.
“Kalau dibilang persiapan 100 persen kita siap, cuman kita masih menunda karena berbagai barang utamanya Dorna belum datang. Logistik Dorna datang biasanya Selasa di minggu balapnya,” katanya, Rabu, 10 September 2025.
Ia menambahkan bahwa tribun A,B,C,D,E, kemudian F,G,H,I,J,K, hingga area grandstand sudah rampung, dengan beberapa bagian yang direnovasi ulang dan ditambahkan penutup.
“Kalau khawatir ya pasti ada, tapi kita harus terus dorong agar event ini semakin besar. Semua pihak, termasuk media, harus ikut membantu membesarkan MotoGP Mandalika,” tambahnya.
Priandhi mengungkapkan bahwa jumlah yang disiapkan sama seperti tahun lalu, yakni 121 ribu tiket. Meski saat ini baru terjual sekitar 20–30 persen, ia optimistis angka itu akan melonjak mendekati hari penyelenggaraan.
“Biasanya di detik-detik terakhir baru meningkat. Seluruh pembalap akan hadir, termasuk 10 pembalap top dunia. Jadi ini tentu akan menjadi daya tarik besar,” katanya.
Priandhi menekankan pentingnya peran media dalam membangun semangat publik. Ia menyebut media sebagai elemen kunci dalam mempromosikan keseruan menonton MotoGP di Lombok.
“Strateginya kalau saya ya, pertama media membesarkan event ini. Media is number one. Kedua, suka atau tidak kita harus mendukung event ini yang sudah disediakan pemerintah. Sirkuitnya sudah ada, jadi apakah kita hanya mau duduk bersedih hati atau mau gencar mempromosikan,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan aksesibilitas. Penerbangan langsung dari luar negeri ke Lombok masih terbatas, sehingga penonton mancanegara harus transit di Bali atau Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan.
“Jumlah flight masih sedikit, sementara permintaan tinggi. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Selain menjadi ajang sportainment, MotoGP Mandalika juga memberi dampak ekonomi besar bagi Lombok dan NTB.
Priandhi menyebut belanja penyelenggara mulai dari sewa tenda, penyediaan konsumsi ribuan volunteer, hingga keterlibatan UMKM, semuanya mengalir ke masyarakat lokal.
“Uang yang kami keluarkan itu masuk ke ekonomi lokal. Jadi ini manfaat nyata yang harus kita besarkan bersama,” jelasnya.
Tahun ini, MGPA bersama Dorna menghadirkan program baru yang lebih dekat dengan generasi muda. Program tersebut meliputi “Dorna Goes to School” serta undangan bagi seribu pelajar untuk menyaksikan langsung aktivitas di garasi tim MotoGP pada hari Jumat sebelum balapan.

“Dorna akan mengunjungi dua sekolah, lalu mengundang seribu pelajar ke sirkuit. Mereka bisa melihat langsung kerja mekanik, pembalap, dan merasakan atmosfer MotoGP. Tujuannya untuk menumbuhkan mimpi besar di kalangan pelajar,” kata Priandhi.
Menurutnya, program ini bukan hanya hiburan, tetapi juga motivasi.
“Hidup ini harus punya mimpi. Tanpa mimpi, kita hanya menjalani rutinitas harian. Lewat MotoGP, kita ingin anak-anak punya motivasi dan berlari mengejar mimpinya,” tambahnya.
Dengan segala kesiapan yang telah dilakukan, Priandhi optimistis Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 akan berlangsung sukses. Namun, ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan acara ini membutuhkan dukungan semua pihak baik pemerintah, media, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata.
“Ini bukan sekadar balapan, ini momentum besar bagi NTB dan Indonesia. Jadi mari kita sama-sama membesarkan event ini,” pungkasnya.(bul)

Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah Sinergikan Pengembangan Industri Agromaritim

0
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME bersama jajaran dan Bupati Lombok Tengah, H. Fathul Bahri bersama jajaran membahas upaya pengembangan industri agro maritim

Lombok (ekbisntb.com)-Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Nuryanti, SE., ME., didampingi Plt. Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri (PSDI) serta tim, melaksanakan audiensi dengan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., di Ruang Rapat Bupati Lombok Tengah, Selasa, 9 September 2025.

Audiensi ini turut dihadiri juga Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, Kadis Koperindag, Kepala Dinas Perikanan, Sekretaris Disperindag, serta Kabid Industri Disperindag Lombok Tengah.

Pertemuan kemudian membahas upaya sinergi dan optimalisasi pengembangan ekosistem industri agromaritim, khususnya pada komoditi unggulan sarang burung walet, tepung tapioka, kerajinan ketak, serta pemanfaatan gedung sentra industri yang telah dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengembangkan potensi daerah.
“Perjuangan ini adalah kerja bersama. Kita memberikan pelayanan terbaik dan memiliki keyakinan untuk kemaslahatan masyarakat Lombok Tengah. Loteng harus menjadi penyangga pangan nasional dengan lebih dari 50 ribu hektar lahan basah. Kami akan menyambut baik sinergi ini dan menindaklanjuti bersama OPD terkait agar berjalan optimal,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Lombok Tengah siap menjadi bagian penting dari visi besar NTB Makmur Mendunia, sesuai arahan Gubernur NTB, dengan mengedepankan kerja nyata, sinergitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan serta industrialisasi agromaritim.

Kadis Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME., menyampaikan bahwa program agromaritim merupakan prioritas Gubernur NTB. Pihaknya berharap dukungan Pemkab Lombok Tengah dalam pengoperasian sentra industri yang telah dibangun, khususnya Sentra Walet dan Sentra Tepung Tapioka, yang memiliki nilai ekonomi serta potensi ekspor yang tinggi.
“Kami mohon arahan Bapak Bupati agar dua sentra ini bisa segera beroperasi. Untuk tahap awal, kami akan melakukan pendampingan pengelola sentra, baik melalui UPT maupun bentuk lainnya, sehingga SDM siap menjalankan sentra ini. Harapan kami, melalui rapat koordinasi dengan kepala daerah, nantinya dapat dituangkan dalam bentuk MoU untuk memperkuat sinergitas industri agromaritim ke depan,” ujar Kadisperin NTB.

Selain itu, Hj. Nuryanti juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan industri agromaritim di Lombok Tengah dapat berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta mendorong hadirnya industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun ekosistem industri agromaritim yang terintegrasi di Lombok Tengah. Dengan dukungan pemerintah daerah, OPD teknis, serta stakeholder terkait, diharapkan industri berbasis komoditi unggulan daerah mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan membawa NTB menuju visi “Makmur Mendunia.(bul)