Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 44

Jadi Jalur Pariwisata, Astindo NTB Soroti Pembuangan Sampah Mataram di Bintaro

0
pembuangan sampah di Bintaro menjadi sorotan karena lokasinya di akses utama pariwisata.

Mataram (Suara NTB) — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Astindo) NTB menyoroti persoalan lokasi pembuangan sampah yang berada di kawasan Bintaro, Kota Mataram. Keberadaan tumpukan sampah di jalur yang kerap dilalui wisatawan dinilai berdampak negatif terhadap citra pariwisata NTB.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan persoalan sampah merupakan masalah bersama, namun penempatan lokasi pembuangan sampah harus dilakukan secara lebih arif dan bijaksana, terutama di wilayah yang menjadi akses utama pariwisata.

“Persoalan sampah ini memang belum selesai-selesai. Tapi Kota Mataram harus lebih arif meletakkan lokasi pembuangan sampah. Jangan sampai berada di area pariwisata atau jalur yang sering dilalui wisatawan,” ujar Sahlan, Jumat, 6 Februari 2026.

Menurutnya, tumpukan sampah di pinggir jalan kawasan Bintaro sudah sangat tidak elok dipandang. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pertanyaan dari wisatawan yang melintas, sehingga pelaku pariwisata harus memberikan penjelasan tambahan yang seharusnya tidak perlu.

“Ketika wisatawan melewati jalur itu, pagi, siang, maupun sore, mereka bertanya kenapa ada pembuangan sampah di pinggir jalan. Kami sebagai pelaku pariwisata jadi harus menjelaskan bukan hanya tentang destinasi, tapi juga soal sampah,” katanya.

Sahlan menilai, lokasi pembuangan sampah seharusnya ditempatkan di lokasi lebih ke dalam dan tidak berada di jalan utama menuju destinasi wisata, termasuk jalur yang menghubungkan Kota Mataram dengan kawasan wisata di Lombok bagian utara.

“Mohon kepada Wali Kota Mataram agar lokasi pembuangan sampah itu direlokasi. Jangan di jalan utama, carilah lokasi yang lebih ideal dan tidak terlihat langsung oleh wisatawan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pariwisata Kota Mataram, tetapi juga citra pariwisata NTB secara umum. Pasalnya, jalur tersebut merupakan akses menuju sejumlah destinasi unggulan di Pulau Lombok seperti ke Senggigi, Gili-gili di Lombok Utara, dan akses ke Gunung Rinjani.

Lebih jauh, Sahlan juga menyinggung arahan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di destinasi wisata saat Raker dengan seluruh kepala daerah di Indonesia. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi hilir, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat.

“Pengelolaan sampah di destinasi wisata kita masih belum cukup baik. Salah satu yang kurang adalah perilaku masyarakat. Edukasi harus terus dilakukan, baik melalui kampanye, pelatihan, sekolah, hingga tempat ibadah,” jelasnya.

Ia menilai, fasilitas tempat sampah di lingkungan permukiman juga masih minim. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan karena tidak tersedia sarana yang memadai.

“Kita harus edukasi masyarakat bagaimana cara membuang sampah yang benar. Bukan menyalahkan, tapi memberikan pemahaman. Kalau dari hulunya tidak berubah, sebaik apa pun pengelolaan di hilir akan tetap bermasalah,” katanya.

Meski demikian, Sahlan mengakui bahwa secara umum pengelolaan sampah di destinasi wisata NTB relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain. Namun, ia menegaskan masih diperlukan pembenahan serius agar NTB benar-benar siap sebagai destinasi wisata berkelas dunia.(bul)

Imbas SOTK Baru, NTB Mall Tak Lagi Beroperasi

0
NTB Mall yang pemandangannya kini hanya rak-rak pajangan yang nyaris kosong dari produk-produk UMKM

Mataram (suarantb.com) – Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawah kewenangan Dinas Perdagangan, NTB Mall berhenti beroperasi. Diduga, NTB Mall mati suri imbas penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Penghentian operasional NTB Mall berdampak pada puluhan UMKM yang memasok produk mereka ke UPTD tersebut. Selain itu, ada juga dugaan penghentian kerja sekitar 12 karyawan.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi membenarkan NTB Mall berhenti beroperasi akibat adanya penggabungan dua UPTD, yaitu NTB Mall dan Balai Kemasan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian.

Kedua UPTD itu digabung kini menjadi Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah. Akibat penggabungan itu, NTB Mall tidak lagi memiliki payung hukum untuk terus beroperasi.

“Jadi dari penggabungan itu ya otomatis NTB Mall sudah tidak ada. Tapi ini itu di sini (UPTD baru, red),” ujarnya, Kamis, 5 februari 2026.

Selain penggabungan, UPTD itu dikatakan juga mengalami penurunan eselon. Dari yang sebelumnya eselon ll, kini menjadi eselon IV. Adapun alasan penggabungan, menurut Ahmadi karena adanya merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang semula Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipisah, kini digabung.

Dalam UPTD baru, Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dikatakan masih memiliki kewenangan dalam mengaktifkan kembali NTB Mall. Apalagi, UPTD baru itu dinilai memiliki tupoksi yang sama dengan NTB Mall dan Balai Kemasan.

“Jadi fungsi Balai Kemasan, Promosi dan Layanan Kemasan, kemudian pendayagunaan fasilitas sarana dan prasarana. Jadi di situ ada juga menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran produk daerah, berkaitan dengan NTB Mall,” jelasnya.

Namun, untuk menghidupkan kembali Mall milik daerah itu, perlu adanya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui SOTK.

Menyinggung soal terjadi penurunan eselon, Ahmadi mengaku penerapan SOTK baru salah satunya untuk efisiensi. Sehingga, dengan penggabungan UPTD tersebut, sub bagian kepegawaian dihapus, diganti oleh satu kepala berasal dari pejabat fungsional.

Usulan SOTK itu, lanjutnya juga sudah mendapatkan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pun dalam pembahasannya, Biro Organisasi Setda NTB juga meminta usulan dari OPD terkait yang membidangi dua UPTD tersebut.

Dinas Perindustrian Perdagangan NTB memastikan NTB Mall masih akan terus dilanjutkan, namun dengan arah dan fungsi yang tengah dibenahi. Ke depan, NTB Mall tidak hanya diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk UMKM.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan penguatan peran NTB Mall menjadi bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani oleh para kepala daerah.

Saat ini NTB Mall belum difokuskan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada dalam konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM. Ia menambahkan, NTB Mall saat ini sedang dalam proses pembenahan seiring dengan adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian ini akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan. (era)

UMKM Madu Trigona Harumkan Nama Astra Motor dalam Ajang Corporate Affairs Awards 2025

0
UMKM Madu Trigona Harumkan Nama Astra Motor dalam Ajang Corporate Affairs Awards 2025
Kegiatan Astra Corporate Affairs Awards 2025. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com)– PT Astra International Tbk melalui Divisi Corporate Affairs kembali menyelenggarakan Astra Corporate Affairs Awards 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada unit bisnis dan insan Corporate Affairs di lingkungan Astra Group yang dinilai berhasil menghadirkan program komunikasi dan keberlanjutan yang berdampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat.

Ajang penghargaan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan mendorong praktik terbaik (Best Practices) di bidang komunikasi korporasi, pengelolaan reputasi, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Catur Dharma Astra.

Pada tahun 2025, Astra Corporate Affairs Awards menghadirkan sejumlah kategori penghargaan, antara lain:
1. Stakeholder Engagement Excellence
2. Media Relations & Communication Strategy
3. Issue & Crisis Management
4. Sustainability Communication
5. Entrepreneurship & Economic Growth
6. Social Impact & Community Development
7. Innovation in Corporate Affairs Program

Setiap kategori dinilai berdasarkan strategi, inovasi, dampak program, serta keberlanjutan implementasi yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pada ajang Astra Corporate Affairs Awards 2025, Astra Motor melalui program Astra Friendly Company berhasil meraih Juara 1 pada kategori Entrepreneurship & Economic Growth.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata Astra Motor dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

Menurut arahan dari Chief Executive Astra Motor Robien Tony, Astra Motor NTB turut serta dalam mengembangkan UMKM yang ada di daerah NTB, serta mendorong agar mereka dapat secara mandiri menjadi roda perputaran ekonomi yang bisa mensejahterahkan masyarakat khususnya di NTB.

Jeffry Mei Gamastra Runawang selaku Kepala Wilayah Astra Motor NTB menyampaikan program UMKM Madu Trigona asal Astra Motor NTB menjadi salah satu UMKM yang diikutsertakan dalam ajang bergengsi Tingkat nasional ini.

Pada tahun 2025 lalu Astra Motor NTB mendaftarkan inovasinya di Sub Kategori Enterpreneurship & Economic Growth dan mendapatkan Juara 1 dengan tema ‘Pembinaan UMKM Madu Trigona’. UMKM Madu Trigona ini merupakan UMKM binaan asal Astra Motor NTB yang tetap eksis dan sustain dari awal kami bina sampai dengan saat ini.

‘’Dengan berbagai progress perekonomian yang semakin naik dan penambahan kelompok petani lebah madu yang semakin banyak, serta pasar yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak, hingga produknya akan di export ke Luar negeri. Atas penghargaan ini, yang diadakan di Jakarta dan di hadiri oleh Bapak Robien Tony selaku Chief Executive Astra Motor, beliau menerima plakat penghargaan atas inovasi ini,” jelas Jeffry.

Program Astra Friendly Company dinilai berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan mitra binaan, melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, serta peluang kolaborasi yang mampu mendorong kemandirian ekonomi. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Astra Motor dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah operasionalnya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa peran Corporate Affairs tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi juga sebagai penggerak nilai keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Penghargaan ini melalui Astra Friendly Company mampu menghadirkan program kewirausahaan yang berdampak dan berkelanjutan. Selain seremoni penghargaan, Astra Corporate Affairs Awards 2025 juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan inspirasi antar unit bisnis Astra Group.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat dalam memperkuat reputasi perusahaan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dan melalui Corporate Affairs Awards 2025, Astra menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan peran Corporate Affairs sebagai mitra strategis perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (bul)

Jelang Ramadan, Bulog Bima Pastikan Stok Beras dan Minyak Aman

0
Alfan Ghazali (suarantb.com/dok)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Cabang Bima memastikan ketersediaan stok pangan jelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah aman. Stok beras dan minyak goreng dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka menengah.

Kepala Bulog Kantor Cabang Bima, Alfan Ghazali menyampaikan, hingga awal Februari 2026, stok beras medium mencapai sekitar 13.500 ton. Jumlah tersebut diperkirakan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Bima hingga 13 bulan ke depan.

“Stok beras medium yang kami kuasai saat ini sekitar 13.500 ton setara beras. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan masyarakat bisa tercukupi hingga 13 bulan ke depan,” ujar Alfan pada Kamis (5/2/2026).

Beras medium tersebut disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp62.500 per kemasan 5 kilogram. Program SPHP tetap menjadi instrumen utama Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Selain beras medium, Bulog Kancab Bima juga menguasai stok beras premium sekitar 8 ton. Beras premium tersebut dipasarkan dengan HET Rp74.500 per kemasan 5 kilogram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan kualitas beras lebih tinggi.

Untuk komoditas minyak goreng, pihaknya menyiapkan stok minyak goreng merek Beefood dengan kualitas premium sebanyak 20.000 liter. Minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp19.500 per liter.

“Selain beras, kami juga menyiapkan minyak goreng Beefood sebanyak 20 ribu liter dengan harga Rp19.500 per liter,” katanya.

Bulog juga akan menerima tambahan pasokan Minyakita atau Minyak Goreng Rakyat sebanyak 2.000 liter dalam waktu dekat. Minyakita tersebut akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional dengan harga jual ke masyarakat sebesar Rp15.700 per liter, sesuai dengan pencatatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Sebagai upaya memperluas keterjangkauan pangan murah, pihaknya aktif memperkenalkan produk beras dan minyak goreng kepada pedagang pasar serta outlet binaan Bulog, yakni Rumah Pangan Kita (RPK).

“Kami terus memperkenalkan produk Bulog kepada pedagang pasar dan outlet RPK agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik strategis menjelang Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama periode permintaan pangan yang meningkat.

“Dengan langkah tersebut, Bulog memastikan pasokan dan harga pangan pokok tetap terkendali hingga Idulfitri,” tandasnya. (hir)

Optimalkan Bursa Kerja, Pemda KLU Inventaris Lowongan Kerja di Perusahaan

0
Evi Winarni (Suara NTB/dok)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, berupaya optimal untuk menyerap pencari kerja pada momentum dibukanya bursa kerja mendatang. Sebagai langkah awal, OPD teknis tengah menginventaris lowongan kerja baik di perusahaan sektor pariwisata, perusahaan perdagangan maupun usaha jasa lainnya.

Kepala Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, Evi Winarni, S.P., M.Si., kepada wartawan, Kamis (5/2/2026) mengungkapkan, persoalan sosial berupa pengangguran menjadi salah satu aspek yang akan diintervensi. Setiap tahunnya, penyerapan tenaga kerja ini disiapkan melalui Bursa Kerja yang mempertemukan pencari kerja dsn perusahaan secara langsung.

“Langkah awal yang kita lakukan yaitu menurunkan tim untuk inventaris lowongan kerja, baik di wilayah Gili dan di wilayah darat. Kita juga berkoordinasi dengan sejumlah perkantoran, termasuk di area Mataram,” ungkap Evi.

Ia menjelaskan, tahap inventarisasi lowongan kerja dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja di tiap-tiap perusahaan, baik menurut jumlah maupun kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja. Dari inventarisasi lowongan kerja ini nantinya, dinas akan membuka peluang bagi pelamar yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan, dinas juga akan membuka pelatihan melalui BLK KLU untuk menguatkan kapasitas para pencari kerja agar dapat diterima perusahaan.

Menurut Evi, rencana penempatan tenaga kerja ditargetkan mulai pada bulan Mei. Momen ini sejalan dengan puncak kunjungan wisatawan di tiga Gili (high season) yang berlangsung pada Juli dan Agustus. Pada momen tersebut, diperkirakan permintaan akan tenaga kerja sektor pariwisata-perhotelan, akan meningkat seiring tingginya pelayanan kepada tamu hotel.

Pada Bursa Kerja nantinya, dinas akan mengundang secara terbuka seluruh masyarakat Lombok Utara untuk berpartisipasi. Sementara, berkenaan dengan lokasi Bursa Kerja, Dinas masih akan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat bursa digelar. Namun demikian, opsi mengarah pada gelaran Bursa Kerja dilakukan di Kantor Dinas di kecamatan Tanjung atau di gedung BLK di Kecamatan Gangga.

Ia melanjutkan, fokus dinas untuk saat ini adalah pemetaan loker. Pihaknya baru dapat mengetahui kebutuhan kerja setelah menerima data lengkap kebutuhan perusahaan dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim. “Kalau tahun-tahun sebelumnya, loker terbanyak itu justru di sektor perhotelan,” katanya.

Ia menambahkan, penyerapan tenaga kerja tidak hanya berfokus pada penempatan kerja di dalam daerah. Namun, peluang kerja ke luar negeri juga menjadi opsi bagi Pemda untuk mengurangi pengangguran.

Kendati demikian, Evi tak menyangkal adanya kendala dalam perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya tenaga kesehatan. Lowongan ini terbuka lebar, namun masih kurang diminati oleh pencari kerja karena berbagai pertimbangan.

“Banyak permintaan magang nakes ke luar negeri, tapi teman-teman nakes kita cenderung lebih nyaman di dalam negeri,” imbuhnya. (ari)

LOTTE MART Mataram Hadir dengan Konsep Baru, Belanja Makin Lengkap untuk Kebutuhan dan Gaya Hidup

0

Mataram (ekbisntb.com) – PT LOTTE Shopping Indonesia kembali menghadirkan LOTTE Mart Wholesale Mataram dengan semangat dan konsep baru yang lebih modern, lengkap, serta selaras dengan tren gaya hidup masa kini. Berlokasi di Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, gerai ini hadir sebagai destinasi belanja terlengkap di Mataram yang menawarkan harga terbaik, pilihan produk yang komprehensif, ragam kuliner, serta area bersantai yang nyaman.

Melalui pembaruan konsep ini, LOTTE Mart Wholesale Mataram hadir sebagai gerai hybrid yang terbuka untuk umum, melayani kebutuhan pelanggan pribadi dan keluarga, sekaligus pelanggan profesional atau pemilik usaha, baik untuk pembelian eceran maupun grosir. Dengan pendekatan tersebut, LOTTE Mart Wholesale Mataram tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga sebagai ruang gaya hidup yang memadukan kenyamanan, kelengkapan, dan pengalaman kuliner dalam satu destinasi terpadu.

Mengusung tagline “Destinasi Belanja No. 1 di Mataram untuk Harga Terbaik, Paling Lengkap, Satu Tempat untuk Belanja, Kuliner dan Bersantai,” LOTTE Mart Wholesale Mataram menghadirkan standar baru pengalaman berbelanja di Kota Mataram melalui berbagai keunggulan berikut:
• Pilihan Produk Terlengkap – menawarkan lebih dari 15.000 jenis produk pilihan, mencakup kebutuhan harian, bahan segar berkualitas tinggi, produk impor, hingga ragam produk unggulan khas Korea
• Area Kuliner Dunia – menghadirkan perjalanan cita rasa dari mancanegara, mulai dari Korea, Asia, Eropa, hingga hidangan Nusantara, melalui tenant pilihan seperti Yorihada Kitchen, Koffea, dan Le Meilleur.
• Zona Spesial – kehadiran Tourist Zone, International Zone, dan Fresh Zone memberikan pengalaman belanja yang lebih terkurasi, menjadikan LOTTE Mart Wholesale Mataram sebagai destinasi ideal bagi keluarga untuk berbelanja sekaligus menikmati waktu berkualitas bersama.
• Akses yang Mudah – berlokasi strategis di Abian Tubuh Baru, Sandubaya, LOTTE Mart Wholesale Mataram mudah diakses dari berbagai wilayah Kota Mataram, serta dilengkapi area parkir yang luas dan gratis guna memberikan kenyamanan maksimal bagi setiap pengunjung.

“Melalui konsep baru ini, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, tidak hanya sebagai tempat berbelanja, tetapi juga sebagai destinasi untuk menikmati kuliner, berkumpul, dan bersantai. Kami berharap LOTTE Mart Wholesale Mataram dapat menjadi mitra jangka panjang bagi masyarakat lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah termasuk sektor usaha, perhotelan, kuliner, maupun UMKM,” kata President Director LOTTE Shopping Indonesia, Mr. Song YangHyun.

Dalam rangka Grand Relaunch, LOTTE Mart Wholesale Mataram menghadirkan berbagai program promosi menarik, mulai dari pemberian Exclusive Cooler Bag bagi pelanggan dengan minimum pembelanjaan tertentu, potongan harga spesial, program tebus murah, hingga penambahan point bagi member pengguna pribadi dan profesional. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati penawaran cashback serta fasilitas gratis pengiriman sesuai dengan ketentuan jarak dan nilai transaksi.

Untuk memberikan kemudahan berbelanja, pelanggan juga dapat menikmati layanan belanja online LOTTE Mart Wholesale Mataram melalui GrabFood untuk pemesanan makanan siap santap, GrabMart untuk kebutuhan groceries, serta melalui platform resmi order.lottemart.co.id. (r)

DPRD KLU Klaim Potensi Temuan BPK, Retribusi Masuk Objek Wisata “Hilang” Rp7,4 Miliar dalam Dua Tahun

0
Pengunjung tiga gili saat mengantre di pintu masuk pelabuhan Bangsal, Lombok Utara. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pimpinan DPRD Lombok Utara mengatensi serius potensi “hilangnya” Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari item Retribusi Masuk Kawasan Wisata dan Rekreasi, khususnya tiket masuk tiga gili. Dalam dua tahun (2024-2025). Nilai uang yang idealnya masuk ke kas daerah harusnya bertambah sebesar Rp7,4 miliar lebih. Angka yang setara dengan pagu proyek bangunan gedung DPRD KLU tahap I.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., Kamis (5/2/2026) menerangkan potensi temuan BPK atas potensi kebocoran PAD kunjungan masuk wisatawan ke tiga gili, terjadi dalam dua tahun terakhir.

Tahun 2024 lalu, muncul selisih perhitungan kunjungan wisatawan sejumlah 212.681 orang. Angka ini setara dengan nilai uang sebesar Rp4,2 miliar lebih dari jasa tiket masuk (WNA) sebesar Rp20.000 per orang.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemda KLU masih harus kecolongan dengan potensi temuan item yang sama (selisih data pengunjung) sejumlah 164.637 orang atau setara dengan nilai uang sebesar Rp3,2 miliar lebih.

“Menurut temuan BPK, ada potensi selisih jumlah kunjungan riil wisatawan dengan data laporan di pemerintah daerah,” tegas Karyasa.

Politisi PDIP ini menegaskan, potensi kerugian daerah dari sektor pariwisata pada tahun-tahun mendatang tidak hanya harus dicegah. Namun, Pemda harus melakukan evaluasi terhadap pola maupun pelibatan pihak ketiga. Selain itu, potensi kerugian PAD juga harus ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem birokrasi di OPD terkait.

Pasalnya, kata dia, selisih angka data wisatawan yang masuk sebanyak 377.318 orang, dapat mengaburkan potensi pendapatan lain dari sektor pajak hotel, pajak restoran, maupun pajak makan minum. Oleh karenanya, Karyasa mendesak agar Bupati merespons tegas dengan langkah evaluasi.

“Potensi temuan tersebut sudah diketahui Bupati. Apalagi dalam LHP BPK tahun sebelumnya, Dinas Pariwisata disebutkan tidak memiliki kertas kerja atau dokumen valid dalam penentuan target pendapatan Retribusi Rekreasi Pantai,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budiastuti, kepada wartawan tak menyangkal adanya potensi temuan tersebut. Ia mengakui, tidak tertagihnya sejumlah pengunjung itu lantaran pihaknya masih mencari pola yang baik sehingga tidak menganggu kenyamanan wisatawan.

Tahun 2024, kata dia, penarikan retribusi jasa wisata melibatkan Asosiasi Pengusaha Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) yang berbasis di Bali. Pola yang dilakukan kala itu, Dispar memberikan tiket karcis ke pengusaha untuk dijual ke wisatawan. Hanya saja bundel tiket penjualan tidak dikembalikan oleh pengusaha.

“Memang betul ada temuan di sana terkait dengan pola penarikan retribusi, karena mereka (Akacindo) yang rata-rata membawa penumpang. Ketika evaluasi mereka baru melakukan kerja sama B to B mereka akui belum siap, karena pola tiket titip ke operator, kemudian pemahaman operator, bundel tidak dikembalikan lagi. Sementara kita harus catat kode yang keluar dan yang masuk supaya sesuai,” jelasnya.

Denda menyatakan, Dispar telah merespons dengan ikhtiar penagihan kepada pihak mitra.

Temuan tahun 2024 itu lantas dievaluasi. Di tahun 2025, pola penarikan retribusi diubah dengan menitipkan tiket langsung ke armada. Tetapi, Dispar masih kesulitan mengidentifikasi dan memilah antara penumpang Akacindo dan penumpang kapal cepat lain di luar asosiasi Akacindo. Manakala penarikan retribusi di luar penumpang Akacindo dilakukan secara manual, dampaknya menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk dermaga. Kendala lain yang bersifat konvensional adalah minimnya tenaga penarik retribusi, serta dihadapkan pada akses satu jalur dermaga sebagai pintu masuk dan keluar wisatawan.

Sebaliknya, Denda membantah kerugian daerah muncul dari tidak disetorkannya dana setelah retribusi ditarik. Namun tidak menutup kemungkinan, potensi kebocoran akan selalu muncul akibat adanya penumpang yang tidak dipungut karena luput dari sistem yang diterapkan pihak ketiga. (ari)

Bupati LAZ Realisasikan Produk UMKM Lobar Masuk Ritel Modern

0
Bupati LAZ Realisasikan Produk UMKM Lobar Masuk Ritel Modern
Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini meresmikan produk UMKM masuk ke ritel modern, Kamis (5/2/2026). (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Produk UMKM Kabupaten Lombok Barat (Lobar) resmi masuk ritel modern. Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) secara resmi melakukan peresmian atau launching masuknya beberapa produk olahan makanan dari beberapa UMKM di Lombok Barat di gerai Alfamart, Kamis (5/2/2026).

Beberapa produk UMKM Lobar yang sudah masuk seperti produk olahan serbat Jahe, produk olahan kripik nangka, pisang, dan abon ikan tuna. Ditemui usai peresmian, Bupati menegaskan, produk UMKM Lobar yang sudah masuk gerai moderen ini merupakan salah satu janji politiknya untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya memperjuangkan agar pelaku usaha yang ada di Lobar mau mengambil produk UMKM Lobar untuk dijual.

“Ini bukti kita wujudkan agar produk UMKM kita bisa masuk di pasar modern,” kata Bupati.

Ia meminta pelaku UMKM harus bisa kreatif untuk menyiapkan produk yang menarik dan enak supaya laris di pasaran. “Yang menguji dan menentukan keberlanjutan itu kan bukan Pemda bukan Alfamart yang tentukan, tapi tergantung pembeli, kalau laris pasti akan dicari dan akan terus bertahan,” jelasnya.

Bupati berpesan, pelaku UMKM harus bisa menyuguhkan kualitas produk dan tingkatkan kualitas sebab yang menseleksi nantinya pembeli. Yang perlu dan patut disyukuri adalah bahwa ikhtiar pemerintah sudah membantu menyiapkan ruang dari sebelumnya tidak ada menjadi ada.

“Mau seberapa banyak produk yang disiapkan semuanya bisa diakomodir oleh pasar modern yang ada. Semoga dengan disiapkan space (ruang) ini masyarakat bisa lebih terbuka untuk membangun dan memperluas UMKM-nya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengingatkan agar tidak ada monopoli produk yang masuk dalam pasar modern ini. Bupati meminta agar masing-masing UMKM diberikan kesempatan untuk menjual produk mereka yang paling laku untuk bisa masuk ritel modern.

Corporate communication specialist Alfamart Bali Nusra Mahnan menjelaskan Pemkab Lombok Barat telah secara resmi bekerja sama dengan Alfamart untuk meluncurkan produk UMKM lokal di gerai ritel modern tersebut. Peluncuran ini bertujuan memberikan panggung strategis bagi para pelaku usaha kecil agar produk mereka lebih dikenal luas.

“Produk UMKM tidak hanya sekadar masuk ke toko, tetapi mendapatkan perlakuan khusus, dengan kita berikan space di tempat yang sangat strategis dalam rak gondola di setiap gerai Alfamart,” katanya.

Meskipun diberikan kemudahan, produk UMKM harus tetap memenuhi standar kualitas ritel modern, antara lain, kemasan harus menarik dan memenuhi standar keamanan pangan. Pelaku UMKM harus mampu menjaga konsistensi stok dan suplai barang, wajib memiliki izin resmi seperti P-IRT, BPOM, sertifikasi halal, dan standar lain yang ditetapkan pemerintah. (her)

Wacana Gaji PPPK SPPG Dibebankan ke Daerah, Masih Dikaji Pemkot Mataram

0
H. Mohan Roliskana (ekbisntb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram merespons wacana penggajian pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut akan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembiayaan gajinya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, pada awal 2026 lalu, sebanyak 32.000 pegawai SPPG yang terlibat dalam program nasional Makan Bergizi Gratis direncanakan akan diangkat menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026. Dengan pengangkatan tersebut, para pegawai SPPG akan resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai PPPK, pegawai SPPG nantinya akan menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang besarannya disesuaikan dengan golongan serta masa kerja. Sementara itu, skema pendanaan gaji dan tunjangan PPPK tersebut disebut akan mengikuti mekanisme PPPK daerah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

Menanggapi informasi tersebut, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengaku belum dapat mengambil langkah konkret. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi yang lengkap dan resmi terkait kebijakan tersebut.

“Nanti kita pelajari dulu. Saya belum mendapatkan informasi yang utuh, jadi belum bisa menyampaikan langkah apa yang akan diambil ke depan,” ujarnya, Kamis (5/2).

Meski demikian, Mohan menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengikuti dan melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan ASN dan penganggarannya.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi kebijakan yang sudah menjadi keputusan pusat. Namun, sebelum itu, diperlukan kejelasan regulasi dan petunjuk teknis secara resmi agar daerah dapat menyiapkan langkah lanjutan, khususnya terkait kesiapan anggaran.

“Kalau posisi kita di daerah, ketika pusat sudah menetapkan kebijakan, tentu harus kita laksanakan di daerah. Tapi sejauh ini kami masih menunggu informasi resminya,” tegas Mohan.

Pemkot Mataram pun akan mencermati secara seksama dampak kebijakan tersebut, terutama jika penggajian PPPK SPPG benar-benar dibebankan ke daerah, mengingat hal itu berpotensi memengaruhi struktur belanja pegawai dalam APBD. (pan)

Mulai Ramadan, PKL Jalan Adisucipto akan Direlokasi ke Eks Bandara Selaparang

0
Mulai Ramadan, PKL Jalan Adisucipto akan Direlokasi ke Eks Bandara Selaparang
Sejumlah lapak PKL berjejer di trotoar Jalan Adisucipto depan Eks Bandara Selaparang, Kamis (5/2/2026). Lapak tersebut akan direlokasi ke area dalam bandara mulai awal Ramadan. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kecamatan Ampenan mengungkapkan hasil rapat koordinasi dengan pihak Koperasi Angkasa Pura terkait rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di trotoar Jalan Adisucipto ke area eks Bandara Selaparang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penertiban PKL agar tidak lagi menempati trotoar dan memicu kemacetan serta menjaga estetika kota.

Camat Ampenan, Muzakkir Walad, mengatakan kesepakatan tersebut diambil setelah pertemuan lintas pihak untuk menindaklanjuti penataan PKL di kawasan Jalan Adisucipto. Dalam rapat tersebut, pihak Angkasa Pura menyatakan kesiapan mengakomodasi dan memfasilitasi para PKL dengan menyediakan lokasi berjualan di area eks bandara.

“Angkasa Pura siap mengakomodasi PKL. Rencananya mulai memasuki bulan Ramadan akan diawali dengan kegiatan Ramadan Festival. Lokasinya di area parkir eks Bandara Selaparang bagian barat,” ujar Muzakkir, Kamis (5/2/2026).

Selain menyediakan lapak bagi pedagang, pihak kecamatan juga meminta agar fasilitas parkir di area eks bandara turut disiapkan guna menghindari persoalan baru. Pengelolaan area parkir nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Angkasa Pura.

Muzakkir menjelaskan, permintaan terkait pengelolaan lapak dan parkir di area eks Bandara Selaparang telah disetujui oleh manajemen Angkasa Pura. Bahkan, relokasi tersebut direncanakan dapat berlangsung selama dua tahun ke depan, dengan peluang untuk dijadikan permanen apabila dinilai memungkinkan.

“Sudah disetujui oleh manajer Angkasa Pura. Kemungkinan diakomodasi selama dua tahun, dan kalau memungkinkan bisa bersifat permanen,” jelasnya.

Hasil rapat tersebut dihadiri langsung oleh Camat Ampenan, Camat Selaparang, lurah setempat, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram. Selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan disampaikan oleh Satpol PP melalui Asisten II kepada Wali Kota Mataram untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

“Setelah disampaikan ke wali kota, mungkin ada masukan atau arahan tambahan. Kalau sudah final, penertiban bisa kita upayakan dalam pekan ini,” katanya.

Sebelum dilakukan penertiban, pihak kecamatan akan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar proses pemindahan lapak dapat dilakukan secara mandiri dan tertib.

Terkait pengaturan parkir di kawasan eks bandara, Muzakkir menambahkan kewenangannya berada di pihak Angkasa Pura dengan tetap berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Menjawab kekhawatiran pedagang terkait keberlanjutan tempat berjualan setelah Ramadan Festival berakhir, Muzakkir menegaskan para PKL tetap akan menggunakan area eks Bandara Selaparang.

“Setelah Ramadan Festival selesai, pedagang tetap berjualan di area bandara. Artinya, seluruh aktivitas UMKM yang sebelumnya berada di trotoar Jalan Adisucipto, baik sisi utara maupun selatan, tidak lagi berjualan di sana,” tegasnya.

Ia menambahkan, relokasi seluruh PKL ke area eks Bandara Selaparang merupakan keputusan bersama yang telah disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu malam (4/2/2026). (pan)