Beranda blog Halaman 43

Jaga Kestabilan Harga Bahan Pangan, Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Praktik Spekulatif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jaga Kestabilan Harga Bahan Pangan, Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Praktik Spekulatif
(EKBIS NTB/ist) MEMANTAU - Polres Lombok Utara memberi pendampingan pada Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan OPD Pemda KLU saat memantau harga beras di pasar tradisional di Lombok Utara, beberapa waktu lalu.

Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara yang tergabung dalam satgas pengawasan harga dan mutu beras memberi pendampingan pada Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan OPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat memantau harga beras di pasar tradisional di Lombok Utara. Upaya tersebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras.


Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., M.A.P., melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, S.H., M.H., Selasa (29/9), menyampaikan, keterlibatan aparat Polres Lombok Utara dalam pemantauan harga bahan pokok dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Seperti pemantauan yang dilakukan pada 23 September 2026 lalu, Polres turut mendampingi Tim Bapanas dan OPD saat memantau harga bahan poko di pasar tradisional dan retail modern.


“Kami ingin memastikan harga beras tetap stabil dan suplai mencukupi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujarnya.


Ia menjelaskan, Tim Polres Lombok Utara turut melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pedagang beras. Dialog dengan pengelola pasar juga dilakukan untuk memperoleh data terkini terkait stok dan harga.


Berdasarkan hasil pemantauan harga beras di Pasar Tanjung relatif stabil. Stok yang tersedia di pasar juga relatif memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.


Selain melakukan pengawasan, jajaran Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lombok Utara juga memberikan edukasi kepada para pedagang dan konsumen mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga.


“Kami meminta agar masyarakat menghindari praktik spekulatif yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar,” ucapnya.
Polres Lombok Utara juga menggandeng dinas terkait untuk terus memantau dinamika pasar dan siap mengambil langkah cepat jika ditemukan indikasi gejolak harga atau penurunan pasokan.


Kegiatan pemantauan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Lombok Utara dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemantauan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai pasar tradisiona dan retail modern di wilayah Lombok Utara.


“Langkah-langkah seperti ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok,” tambahnya.


Dengan langkah proaktif tersebut, Polres Lombok Utara berharap dapat mencegah kelangkaan bahan pokok, menekan potensi inflasi lokal, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.


“Ke depan, kepolisian berkomitmen untuk mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait agar ketersediaan pangan di wilayah Lombok Utara terus terjaga dengan baik,” pungkas Wilandra. (ari)

MotoGP Diharapkan Berdampak ke Pariwisata Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MotoGP Diharapkan Berdampak ke Pariwisata Lombok Timur
(EKBIS NTB/rus) OBJEK WISATA - Objek wisata Pantai Ekas, Lombok Timur. Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di Lombok Timur.

Selong (EKBIS NTB) -Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sejumlah destinasi wisata di Lotim dinilai berpotensi menjadi pilihan wisatawan yang mencari suasana lebih tenang di luar kawasan Mandalika.


Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh Edwin Hadiwijaya mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki data statistik khusus mengenai jumlah wisatawan MotoGP yang mengalir ke Lombok Timur. Namun, informasi dari para pelaku usaha homestay menunjukkan adanya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi di Lombok Timur saat momentum MotoGP.


“Secara data statistik kita belum memiliki itu, tapi dari informasi yang kita dapatkan dari pegiat homestay dan sebagainya, ketika MotoGP ada juga turis-turis mancanegara yang mengalir ke Lombok Timur,” ujar Edwin, menjawab Suara NTB, Selasa (29/9).


Sejumlah kawasan yang disebut menjadi tujuan wisatawan antara lain Tetebatu, Tetebatu Selatan, Kembang Kuning, dan Jeruk Manis. Selain itu, kawasan selatan seperti Ekas dan Sembalun juga dinilai memiliki peluang untuk menangkap limpahan wisatawan dari Mandalika.
Menurut Edwin, karakter sebagian wisatawan yang datang ke Lombok Timur cenderung mencari ketenangan setelah menikmati suasana di kawasan Mandalika yang ramai selama penyelenggaraan MotoGP.


“Kalau ingin tenang, pilihan di Lombok Timur banyak. Di Ekas ada, Tetebatu ada, Sembalun juga ada,” katanya.
Karena itu, Pemkab Lombok Timur mendorong agar kunjungan wisatawan tidak berhenti pada persinggahan semata. Wisatawan diharapkan diarahkan untuk mengunjungi berbagai destinasi sekaligus melakukan aktivitas wisata dan membelanjakan uangnya di daerah.


Edwin menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, dengan travel agent dan pelaku industri pariwisata. Paket wisata MotoGP diharapkan tidak hanya menawarkan satu destinasi, tetapi dirangkai dengan sejumlah objek wisata di Lotim.


Sementara itu, Staf Khusus Pariwisata Lombok Timur, Ahmad Rozi menilai dampak MotoGP terhadap pariwisata Lotim cukup signifikan. Hal tersebut, menurut dia, terlihat dari antusiasme wisatawan terhadap sejumlah destinasi, terutama Sembalun, Tetebatu, Kembang Kuning, Ekas, dan kawasan wisata lainnya.


Menurut Rozi, momentum MotoGP dapat dimanfaatkan tidak hanya pada hari pelaksanaan balapan, tetapi juga sebelum dan sesudah event. Ia menyebut kegiatan pendahulu seperti touring dan agenda komunitas otomotif dapat menjadi bagian dari strategi menarik wisatawan ke Lotim.


Ia mencontohkan keterlibatan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dalam kegiatan touring yang dapat diarahkan menuju destinasi wisata di Lombok Timur. Selain itu, sejumlah event lokal seperti Tanak Maiq di Rarang juga dinilai berpotensi memperkuat daya tarik kunjungan wisata.


Rozi mengatakan pengalaman tahun sebelumnya menjadi salah satu tolok ukur optimisme tersebut. Pengakuan dari pelaku travel agent, menurut dia, menunjukkan adanya permintaan terhadap destinasi Lombok Timur, khususnya Sembalun.


Salah satu contohnya terlihat dalam kegiatan Rinjani Travel Mart yang digelar menjelang MotoGP di Prime Park Hotel. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan buyer, termasuk travel agent dari Malaysia.


“Buyer sudah menjual Sembalun. Tidak mungkin paket ke Sembalun tidak dihadirkan. Semua travel agent menikmati Sembalun,” ujar Rozi.
Selain Sembalun, perkembangan desa wisata di Lombok Timur juga dinilai menjadi modal penting. Desa Loyok, misalnya, kini semakin ramai dikunjungi dan mulai didukung berbagai fasilitas usaha pariwisata dan tempat nongkrong, termasuk bungalow dan kafe.


Rozi menilai Lombok Timur juga memiliki keunggulan dari sisi kuliner. Beragam pilihan tempat makan dan aktivitas wisata kuliner dinilai dapat menjadi pelengkap paket wisata bagi wisatawan MotoGP.


Momentum musim durian juga disebut dapat menjadi daya tarik tambahan. Panen durian di wilayah Pringgasela, misalnya, dapat dikemas sebagai bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada wisatawan.


Dengan beragam destinasi, aktivitas wisata, kuliner, dan agenda lokal tersebut, pemerintah daerah berharap wisatawan MotoGP tidak sekadar menjadikan Lombok Timur sebagai tempat persinggahan, tetapi benar-benar tinggal lebih lama, berwisata, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. (rus)

Masa Antrean Haji Berkurang Jadi 14 Tahun, Ini Penjelasan Kemenhaj NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masa Antrean Haji Berkurang Jadi 14 TahunIni Penjelasan Kemenhaj NTB
RUKUN HAJI - Jemaah haji saat melaksanakan rukun haji di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melakukan penyesuaian masa tunggu haji Indonesia, setelah dilakukan verifikasi kembali data calon jemaah haji secara menyeluruh.


Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaj NTB, Lalu Muh. Amin juga menegaskan, masa tunggu berangkat haji menjadi 14 tahun untuk jemaah yang saat ini masuk dalam proses pemberangkatan musim haji tahun depan, namun secara sistem estimasi masa tunggu bagi pendaftar baru masih sekitar 26 tahun.


“Secara sistem, kalau mendaftar sekarang, masa tunggunya 26 tahun, setelah sebelumnya masa tunggu bisa mencapai 49 tahun” katanya saat dihubungi Suara NTB, Selasa, 29 September 2026.


Sebelumnya, Kemenhaj RI mengumumkan, pemerintah telah mengubah formula penghitungan antrean, sehingga masa tunggu secara administratif yang sebelumnya bisa mencapai puluhan tahun menjadi rata-rata sekitar 26 tahun.


Pemerintah pusat menyatakan pembenahan tersebut belum berhenti. Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenhaj terus mencari formula untuk memperpendek antrean sekaligus memperbaiki tata kelola dan akurasi data jemaah.


Kini, pemerintah kembali melakukan pembenahan melalui validasi data jemaah. Dari sekitar 5,7 juta data jemaah haji yang divalidasi secara nasional, ditemukan sekitar 400 ribu data tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan antrean dihitung berdasarkan kondisi faktual, masa tunggu jemaah yang berangkat pada tahun ini disebut rata-rata 14 tahun.


Amin menambahkan, masyarakat yang baru mendaftar haji tidak serta-merta mendapat masa tunggu 14 tahun. Angka tersebut terlihat dari data jemaah yang telah diverifikasi untuk keberangkatan haji 2027.


Di NTB, jemaah yang terdata mendaftar hingga Juli 2013 dipastikan masuk dalam pemberangkatan 2027 sesuai kuota yang ditetapkan. “Secara faktual jemaah haji kita menunggu 14 tahun,” ujarnya lagi.


Dengan demikian, terdapat perbedaan antara masa tunggu administratif dan masa tunggu faktual. Secara sistem, pendaftar baru saat ini masih diproyeksikan menunggu sekitar 26 tahun. Namun, posisi antrean dapat bergerak lebih cepat apabila terdapat perubahan pada data jemaah di depannya.


Amin mengatakan dinamika tersebut antara lain terjadi ketika ada jemaah yang meninggal dunia, mengalami sakit permanen, membatalkan pendaftaran atau menunda keberangkatan.


“Pergerakan sistem ini dengan kondisi masing-masing jemaah dinamis. Ada yang setelah mendaftar wafat, sakit permanen, membatalkan, menunda dan macam-macam. Itu yang akan menggerakkan posisi nomor urut porsi untuk bergerak maju,” jelasnya.
Kondisi ini juga menjadi alasan mengapa angka estimasi masa tunggu pada sistem tidak selalu sama dengan realisasi masa tunggu jemaah yang akhirnya berangkat.


Untuk NTB, Amin memperkirakan jumlah jemaah yang masuk dalam daftar tunggu saat ini sekitar 130 ribu orang. Proses pemutakhiran data juga terus dilakukan di daerah. Kemenhaj NTB tidak serta-merta mengeluarkan data jemaah berdasarkan angka nasional, tetapi melakukan verifikasi sesuai daftar jemaah yang akan diberangkatkan dan kuota yang telah ditetapkan.


“Kalau kita di NTB ini tugas kita memverifikasi jemaah yang akan berangkat sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Itulah yang kita verifikasi by system,” katanya.


Menurutnya, pembenahan data dan sistem antrean akan terus dilakukan sehingga posisi jemaah dalam daftar tunggu dapat semakin akurat. Bagi calon jemaah di NTB, Amin meminta perubahan angka tersebut dipahami sebagai gambaran antrean faktual, bukan jaminan bahwa setiap pendaftar baru akan berangkat dalam 14 tahun. (bul)


Transplantasi Terumbu Karang Terbentur Kurangnya Sarana Menyelam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Transplantasi Terumbu Karang Terbentur Kurangnya Sarana Menyelam
(EKBIS NTB/ist) REHABILITASI - Rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan TCC Nipah. Upaya tersebut dihadapkan pada keterbatasan sarana selam.

Tanjung (EKBIS NTB) – Komunitas Konservasi Penyu atau Turtle Conservation Community (TCC) Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan satu di antara banyak organisasi relawan pemerhati ekologi laut di Indonesia.

Selain melestarikan penyu, komunitas ini juga merehabilitasi terumbu karang melalui metode transplantasi, kendati usaha optimal tersebut masih terkendala terbatasnya sarana dan prasarana menyelam.


Sekretaris TCC Nipah, Iwan Suyadi, SE., M.Pd., pada Senin (28/9/2026) mengungkapkan, rehabilitasi terumbu karang terus digalakkan oleh relawan TCC Nipah. Lokasi yang dipilih adalah perairan laut seputaran Dusun Nipah, sekaligus sebagai upaya pemulihan habitat Penyu dan ekologi laut lainnya.


“Media yang kami gunakan berbentuk spider yang dibuat dari rangka besi. Metode ini relatif sederhana, tetapi membutuhkan monitoring selama proses rehabilitasi terumbu karang,” ujar Iwan.


Ia menjelaskan, TCC Nipah sudah melakukan transplantasi terumbu karang sejak tahun 2020 silam. Sampai tahun 2026, komunitas secara konsisten melakukan perluasan area rehabilitasi secara bertahap.


Sejak transplantasi dilakukan, pihaknya mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk BUMN. Pada tahun 2026 ini pun, TCC Nipah menggandeng BUMN yaitu Injourney Airport Bandara Bizam Lombok. Selain bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik swasta maupun milik negara, komunitas juga melakukan transplantasi dengan pembiayaan sendiri untuk tetap merawat dan menjaga karang.


“Sampai saat ini, komunitas sudah melakukan rehabilitasi/penanaman terumbu karang pada areal hampir 1 hektare dengan area tanam 3 hektare. Kondisi di lapangan butuh sentuhan langsung, terutama dalam rangka memperbaiki terumbu karang yang sudah hancur oleh alam,” ujarnya.


Melalui transplantasi terumbu karang, sedikit demi sedikit habitat di sekitar area rehabilitasi sudah mulai membaik. Hal tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan karang baru. Bahkan, dengan metode spider tersebut, diakui sangat membantu dalam pemulihan karang sebagai habitat bagi penyu dan ikan-ikan kecil.


Iwan menegaskan, rehabilitasi terumbu karang oleh TCC Nipah dapat menggerakkan empati, kepedulian dan tanggung jawab seluruh elemen dalam menjaga alam. Dengan kata lain, baik perusahaan BUMN, swasta, individu maupun pemerintah, dapat menjalin kerja sama atau menguatkan dukungan kepada TCC Nipah agar areal rehabilitasi bisa lebih luas lagi. Pulihnya terumbu karang memberi banyak manfaat baik secara ekonomi maupun ekologi.


Pihaknya juga berharap, ke depan akan semakin banyak perusahaan ataupun komunitas yang berperan aktif dalam membantu rehabilitasi terumbu karang. TCC dalam hal ini, senantiasa terbuka bilamana BUMB/BUMD atau individu menawarkan dukungan operasional.


Ia tak membantah, selama proses rehabilitasi, TCC mengalami kesulitan. Kemitraan TCC Nipah dengan Komunitas Penyelam Profesional Lombok, masih dihadapkan pada kurangnya sarana selam. Komunitas kata dia, hanya memiliki empat unit alat diving. Sementara dalam proses transplantasi dan monitoring, memerlukan sumber daya penyelam yang lebih banyak.


“Minimal 10 set alat diving harus ada, agar maksimal dalam melakukan kegiatan transplantasi. Karena setelah ditanam, ada kegiatan monitoring yang dilakukan setiap dua bulan sekali.

Ini butuh banyak tim dalam membersihkan karang agar merangsang pertumbuhan semakin bagus. Selain alat diving, kami juga kekurangan kompresor untuk pengisian oksigen khusus. Harapan kami, ada bantuan dari berbagai pihak khususnya dari anggaran CSR,” pungkas Iwan. (ari)

Tersisa 13,43 Persen, Lotim Coba Lebih Akseleratif Entaskan Kemiskinan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tersisa 13,43 Persen, Lotim Coba Lebih Akseleratif Entaskan Kemiskinan
(EKBIS NTB/rus) Moh Edwin Hadiwijaya

Selong (EKBIS NTB) – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih tersisa 13.43 persen. Berbagai program coba dihadirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim. Selain mengandalkan bantuan jejaring sosial dari pemerintah pusat, Lotim coba lebih akseleratif dalam pengendalian kemiskinan.


Wakil Bupati Lombok Timur yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pemerintah daerah berupaya melakukan penanganan kemiskinan secara lebih serius dan terukur.


Edwin menuturkan sejak kepemimpinan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat telah mulai dijalankan. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki dan memperbarui basis data masyarakat miskin.
“Atas perintah Bupati, kita menurunkan tim untuk cepat membantu pengumpulan data melalui Dinas Sosial,” kata Edwin, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2026).


Dari target sekitar 501 ribu data yang harus ditangani dan diperbarui, proses tersebut disebut telah mencapai sekitar 58 persen.


Pemutakhiran data tersebut dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat setiap tiga bulan. Pemerintah desa melalui operator juga dilibatkan untuk melakukan koreksi terhadap data, termasuk masyarakat yang masih tercatat dalam desil tertentu dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.


Selain pemutakhiran data, Pemkab Lombok Timur juga mendapatkan program tematik melalui Desa Berdaya Provinsi NTB, berupa program desa transformasi yang menyasar tujuh desa.


Program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf ekonominya dan keluar dari kategori kemiskinan.


Beberapa desa yang disebut masuk dalam program tersebut antara lain Tetebatu, Nanga Kejor, dan Pijot. Program itu, kata Edwin, sudah mulai berjalan.


Pemerintah berharap pendekatan berbasis desa tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga secara bertahap mampu naik ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.


Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Edwin menyebut Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan bantuan sekitar Rp20 miliar untuk UMKM pada 2026. Program tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam berproduksi dan mengembangkan usaha.


Dengan semakin berkembangnya UMKM, kebutuhan tenaga kerja juga diharapkan meningkat. Kondisi tersebut dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4.


Edwin juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur yang jumlahnya disebut telah mencapai lebih dari 260 unit. Ia berharap masing-masing SPPG dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dari kelompok desil 1 hingga 4.
“Kalau masing-masing SPPG bisa mengakomodasi paling tidak 30 persen masyarakat desil 1 sampai 4 sebagai relawan atau pekerja di dapur, itu akan cukup banyak mengangkat masyarakat,” katanya.


Terkait target penurunan angka kemiskinan, Edwin mengatakan pemerintah daerah tidak memasang target yang terlalu besar dalam waktu singkat. Angka yang ditargetkan berada di kisaran 12 persen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan proses panjang, pendampingan, kerja keras, serta kesinambungan program.


Ia menambahkan, berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten selama ini telah menyasar masyarakat yang membutuhkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan bantuan sosial lainnya.


Dengan proses pemutakhiran data yang sedang berjalan, pemerintah berharap tidak ada masyarakat miskin yang luput dari intervensi program. “Artinya, dari program yang kita punya, tidak ada warga miskin yang tidak tersentuh. Insyaallah,” ujarnya.


Edwin juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial Lombok Timur kini berupaya merespons cepat laporan mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk informasi yang muncul di media sosial.


Setelah laporan diterima, petugas melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat tersebut menjadi penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria dan program yang tersedia.


Bantuan dapat berupa PKH, bantuan pangan, maupun skema jaring pengaman sosial lainnya.
Menurut Edwin, pembaruan data menjadi bagian penting agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan dapat mempertahankan kondisi ekonominya. (rus)

11 Ribu Rekening Tersangkut Judol, Baru 300 Penerima PKH di Loteng Lakukan Sanggahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
11 Ribu Rekening Tersangkut Judol, Baru 300 Penerima PKH di Loteng Lakukan Sanggahan
(EKBIS NTB/kir) H. Masnun

Praya (EKBIS NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah (Loteng) mencatat baru sekitar 300 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Loteng yang mengajukan sanggahan terkait temuan afiliasinya dengan aplikasi judi online (judol). Angka itu sangat minim dari total 11 ribu lebih rekening penerima PKH yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersangkut akun judol.


Dinsos Loteng pun mendorong para penerima PKH untuk lebih pro aktif melapor jika rekening PKH-nya ditemukan tersangkut akun judol. Pasalnya, jika tidak ada sanggahan atau pun klarifikasi dari penerima PKH, maka bantuannya tidak akan bisa diterima lagi.


Demikian diungkapkan Kepala Dinsos Loteng, H. Masnun, kepada Suara NTB, Selasa (29/9). Ia mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah pusat, setiap rekening penerima PKH tidak akan menerima bantuan lagi dari pemerintah pusat.

Bantuan baru akan dipulihkan jika pemilik rekening PKH tersebut mengajukan sanggahan yang menyatakan kalau penerima PKH tersebut bukan pelaku judol. sanggahan itu dilengakapi bukti pendukung sah.


Ia juga menyampaikan, saat ini pemeritah membuka ruang bagi penerima PKH yang rekeningnya tersangkut akun judol untuk mengajukan sanggahan. “Penerima PKH bisa melakukan sendiri sanggahan secara mandiri atau bisa meminta bantuan petugas pendamping PKH terdekat,” tegasnya.


Terkait perubahan status desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hal sama yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Terutama masyarakat penerima bantuan sosial yang berada di desil I sampai V bisa men

gajukan perubahan desil jika status desil saat ini dirasa tidak sesuai.
“Perubahan desil bisa diajukan dengan melampirkan foto rumah tampak depan, ruang tamu serta kamar mandi. Dilengkapi surat keterangan dari desa,” sebut mantan Camat Pringgarata ini.


Pengajuan perubahan desil bisa dengan difasilitasi pendamping desa atau operator desa, jika tidak bisa melakukannya secara mandiri. Dari pantuan, sejauh ini sudah ribuan penerima bantuan yang ajukan perubahan desil. Hal itu bisa salah satunya bisa dilihat dari perubahan data penduduk di desil yang ada. Terutama di desil I.


“Sampai September ini jumlah penduduk di desil I hingga V jumlahnya terus bertambah. Dengan penambahan terbanyak itu di desil I hingga 8 ribu lebih. Di mana jumlah penduduk di desil I awalnya sekitar 55 ribu jiwa sekarang angkanya sudah di angka 63 ribu,” ungkap Masnun.


Perubahan desil tersebut tidak otomatis langsung membuat penduduk tersebut masuk sebagai penerima bantuan sosia, kendati sebelumnya masuk sebagai penerima bantauan. Mereak harus tetap harus melalui proses pengusulan kembali ke pemerintah pusat. Soal masuk atau tidak sebagai penerima bantuan sosial, keputusan akhir tetap kembali kepada pemerintah pusat. (kir)

Sidak Semen Dilanjutkan di Mataram dan Lombok Tengah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sidak Semen Dilanjutkan di Mataram dan Lombok Tengah
(EKBIS NTB/bul) SIDAK - Tim dari Disperindag NTB melakukan sidak distribusi semen hingga di Lombok Timur, untuk mengurai benang merah persoalan semen yang dikeluhkan masyarakat saat ini.

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau ketersediaan dan harga semen di Pulau Lombok. Setelah sebelumnya menyasar Lombok Timur, pemantauan dilanjutkan ke sejumlah distributor dan toko bangunan di Kota Mataram dan Lombok Tengah.


Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, Selasa, 29 September 2026 mengatakan, pemantauan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat mengenai berkurangnya pasokan semen dan kenaikan harga di pasaran.


“Laporan pemantauan yang kemarin, hari ini turun ke Mataram dan Loteng,” kata Wiranata.


Ia menyampaikan, dalam pemantauan di Lombok Timur, Disperindag menemukan pasokan semen di tingkat distributor mengalami penurunan cukup signifikan. Distributor Semen Indonesia yang menyalurkan Semen Gresik dan Merdeka, misalnya, dalam kondisi normal menerima pasokan sekitar 65 ton per hari. Saat ini pasokan hanya sekitar 40 ton per hari.


Meski pasokan berkurang, harga di tingkat distributor belum mengalami perubahan. Semen Merdeka dijual sekitar Rp55 ribu per zak, sedangkan Semen Gresik sekitar Rp65 ribu per zak.


Kondisi serupa ditemukan pada distributor Semen Tiga Roda, PT Saka Agung Abadi. Pasokan normal yang mencapai 12 truk per hari kini turun menjadi sekitar 5-7 truk. Harga di tingkat distributor masih berada di kisaran Rp65.800 per zak.


Penurunan pasokan tersebut mulai terasa di tingkat pengecer. Toko Bangunan Citra Persada yang biasanya mampu melayani penjualan sekitar 10 ribu-12 ribu zak, kini hanya sekitar 5 ribu zak. Permintaan konsumen juga didominasi semen merek Tiga Roda.


Di tingkat toko, harga semen Tiga Roda tercatat sekitar Rp66 ribu-Rp68 ribu per zak atau naik sekitar Rp2 ribu-Rp3 ribu dari harga distributor.


Wiranata mengatakan, kenaikan harga di tingkat pengecer tidak terlepas dari berkurangnya pasokan yang diterima distributor. Salah satu faktor yang memengaruhi pasokan adalah terganggunya suplai batu bara ke pabrik semen.


Selain itu, distribusi batu bara menuju pabrik juga menghadapi kendala akibat persoalan ketersediaan BBM. Kendaraan pengangkut batu bara disebut mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar sehingga turut menghambat rantai pasokan.


Di sisi lain, permintaan semen meningkat seiring banyaknya proyek yang tengah dikerjakan menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kebutuhan pasar meningkat ketika pasokan justru terbatas.


“Permintaan meningkat, sementara pasokan terbatas. Ini yang memicu kenaikan harga,” demikian hasil pemantauan Disperindag NTB.
Disperindag NTB menurutnya akan terus melanjutkan pemantauan di sejumlah wilayah untuk memastikan kondisi pasokan dan perkembangan harga semen di tingkat distributor hingga pengecer. (bul)

Stok Semen di Distributor Langka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Stok Semen di Distributor Langka
(EKBIS NTB/ist) SIDAK – Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu distributor semen pada, Selasa (29/9). Ketersediaan salah satu material bangunan ini limit alias langka, sehingga mengakibatkan harga melonjak.

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke distributor semen pada, Selasa (29/9). Hasilnya ditemukan ketersediaan atau stok salah satu material bangunan langka atau limit. Hal ini menyebabkan harga di tingkat pengecer melonjak drastis.


Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengakui telah melakukan inspeksi mendadak ke dua distributor semen di Kota Mataram. Kondisinya bahwa pasokan dari produsen berkurang drastis. Distributor biasanya mendapatkan pasokan empat kapal dengan kapasitas 7.600 ton per kapal atau setara dengan 150.000 sak semen. Artinya, pasokan semen 600.000 sak per bulan. “Sejak bulan Agustus turun drastis pasokan menjadi satu kapal atau 150.000 sak per bulan. Jadi terjadi kekurangan atau limit,” jelas Nida.


Nida membeberkan bahwa harga semen di tingkat distributor tidak mengalami kenaikan. Mereka menjual Rp61 ribu-Rp67 ribu per sak. Limitnya bahan material bangunan itu kata Nida,kemungkinan menjadi alasan pengecer atau toko menaikan harga mencapai Rp75 ribu per sak. Pemilik toko juga kesulitan mendapatkan pasokan semen dengan merek tertentu. “Kita juga cek di toko bangunan memang semen dijual Rp75 ribu per sak,” sebutnya.


Ia memastikan tidak ada semen yang mengendap di gudang. Seluruh permintaan pengecer atau toko langsung didistribusikan,tetapi permintaan dibatasi. Untuk menekan harga serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sambung Nida, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Kondisi ini diharapkan menjadi bahan laporan ke pemerintah pusat,sehingga tidak terjadi kelangkaan di daerah. “Informasinya tanggal 2 Oktober akan pasokan datang lagi. Kita nanti akan lihat seperti apa kondisinya setelah didistribusikan ke distributor,” ujarnya.


Nida mengharapkan kelangkaan semen ini tidak berkepanjangan, sehingga mempengaruhi proses pembangunan di daerah serta kepanikan di tengah masyarakat. Jika kondisi ini berlarut-larut maka akan dilakukan pasar murah guna mengendalikan harga. “Kondisi ini pernah terjadi di tahun 2018. Solusinya melalui pasar murah dengan menghadirkan langsung distributor,” katanya.


Dikonfirmasi terpisah, pemilik toko bangunan di Sweta, Edward Agustin membenarkan stok semen berbagai merek limit. Distributor memberikan jatah setiap transaksi. Hal ini berpengaruh terhadap harga semen di pasaran. “Sekarang kita jual semen Rp75 ribu per sak. Kita belinya sulit karena dikasih jatah,” katanya mengeluh.


Kelangkaan semen ini kata Edward, terjadi sejak awal September. Ia tidak mengetahui pasti penyebabnya, tetapi distributor tiba-tiba membatasi pembelian masing-masing toko.


Kondisi ini diakui berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Akan tetapi,masyarakat terpaksa membayar dengan harga mahal untuk memenuhi kebutuhan. “Mau tidak mau masyarakat beli daripada tidak jadi tukangnya kerja,” demikian kata dia. (cem)

Program Garuda Air Timur Raih Silver Bidang Kesehatan pada CSR dan PDB Awards 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) meraih penghargaan kategori Silver Bidang Kesehatan dalam ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 melalui program Garuda Air Timur (Gerakan Rakyat untuk Akses Air Bersih Desa Atadei menuju Timur yang Mandiri), Senin, 28 September 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UIP Nusra dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di sekitar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini dinilai dalam bidang kesehatan, dengan akses air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup dan sanitasi masyarakat.

Program Garuda Air Timur dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun. Program ini menjadi bagian dari upaya PLN membangun manfaat sosial yang berjalan beriringan dengan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.

Program tersebut membawa perubahan terhadap akses air bersih masyarakat yang sebelumnya terbatas, dengan waktu tempuh menuju sumber air sekitar satu hingga tiga jam dan distribusi yang belum memadai. Melalui pemasangan pompa, pemasangan daya (Gardu) kapasitas sekitar 41.500 VA beserta jaringan distribusi dan titik layanan, air bersih kini lebih dekat dan stabil sehingga waktu, jarak, serta beban fisik masyarakat dalam memperoleh air berkurang. Kondisi tersebut turut mendukung kebutuhan rumah tangga dan sanitasi, menekan biaya untuk memperoleh air, serta memberikan lebih banyak waktu bagi masyarakat untuk kegiatan produktif, pendidikan, dan pengasuhan.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bruly Victor Tarigan, mengatakan keikutsertaan PLN dalam ajang CSR dan PDB Awards juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas dan keberlanjutan program TJSL yang telah dijalankan.

“Keikutsertaan dalam ajang seperti CSR dan PDB Awards menjadi salah satu ruang evaluasi bagi kami. Program yang telah dijalankan dapat dinilai dari sisi perencanaan, implementasi, dampak, hingga keberlanjutannya. Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi PLN untuk terus meningkatkan kualitas program TJSL agar semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat,” kata Bruly.

CSR dan PDB Awards 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF). Ajang ini diikuti berbagai perusahaan, di antaranya PT PLN (Persero) beserta sejumlah unitnya, PT Adaro Indonesia, PT ANTAM Tbk, sejumlah entitas Pertamina, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pama Persada Nusantara, PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Timah Tbk, dan Sinar Mas Land.

Penganugerahan turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Ketua Umum ISSF Sudarmanto.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan bahwa Program Garuda Air Timur merupakan salah satu inisiasi PLN dalam mendukung keberlanjutan pengembangan PLTP Atadei berkapasitas 2×5 megawatt (MW) yang saat ini berada pada tahap prakonstruksi.

“Program ini kami inisiasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat sejak tahap awal pengembangan PLTP Atadei. Bagi PLN, pembangunan pembangkit harus berjalan beriringan dengan upaya membangun keberlanjutan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar proyek,” ujar Manurung.

Manurung juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lembata, pemerintah desa, mitra pelaksana, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program hingga memperoleh penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak. Kami berterima kasih kepada masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, mitra pelaksana, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung. Kolaborasi ini akan terus kami jaga agar pengembangan PLTP Atadei dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,” tutup Manurung.(bul)

Masa Antrean Haji Berkurang Jadi 14 Tahun, Ini Penjelasan Kemenhaj NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masa Antrean Haji Berkurang Jadi 14 Tahun, Ini Penjelasan Kemenhaj NTB
Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, H. Lalu. Muh. Amin

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melakukan penyesuaian masa tunggu haji Indonesia, setelah dilakukan verifikasi kembali data calon-calon jamaah haji secara menyeluruh.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, Lalu Muh. Amin juga menegaskan, masa tunggu berangkat haji menjadi 14 tahun untuk jemaah yang saat ini masuk dalam proses pemberangkatan musim haji tahun depan, namun secara sistem estimasi masa tunggu bagi pendaftar baru masih sekitar 26 tahun.

“Secara sistem, kalau mendaftar sekarang, masa tunggunya 26 tahun, setelah sebelumnya masa tunggu bisa mencapai 49 tahun” kata Amin, Selasa, 29 September 2026.

Sebelumnya, Kemenhaj RI mengumumkan, pemerintah telah mengubah formula penghitungan antrean sehingga masa tunggu secara administratif yang sebelumnya bisa mencapai puluhan tahun menjadi rata-rata sekitar 26 tahun.

Pemerintah pusat sendiri menyatakan pembenahan tersebut belum berhenti. Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenhaj terus mencari formula untuk memperpendek antrean sekaligus memperbaiki tata kelola dan akurasi data jemaah.

Kini, pemerintah kembali melakukan pembenahan melalui validasi data jemaah. Dari sekitar 5,7 juta data jemaah haji yang divalidasi secara nasional, ditemukan sekitar 400 ribu data tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan antrean dihitung berdasarkan kondisi faktual, masa tunggu jemaah yang berangkat pada tahun ini disebut rata-rata 14 tahun.

Amin menambahkan, masyarakat yang baru mendaftar haji tidak serta-merta mendapat masa tunggu 14 tahun. Angka tersebut terlihat dari data jemaah yang telah diverifikasi untuk keberangkatan haji 2027.

Di NTB, jemaah yang terdata mendaftar hingga Juli 2013 dipastikan masuk dalam pemberangkatan 2027 sesuai kuota yang ditetapkan.

“Secara faktual jemaah haji kita menunggu 14 tahun,” ujarnya lagi.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara masa tunggu administratif dan masa tunggu faktual. Secara sistem, pendaftar baru saat ini masih diproyeksikan menunggu sekitar 26 tahun. Namun, posisi antrean dapat bergerak lebih cepat apabila terdapat perubahan pada data jemaah di depannya.

Amin mengatakan dinamika tersebut antara lain terjadi ketika ada jemaah yang meninggal dunia, mengalami sakit permanen, membatalkan pendaftaran atau menunda keberangkatan.

“Pergerakan sistem ini dengan kondisi masing-masing jemaah dinamis. Ada yang setelah mendaftar wafat, sakit permanen, membatalkan, menunda dan macam-macam. Itu yang akan menggerakkan posisi nomor urut porsi untuk bergerak maju,” jelasnya.

Kondisi ini juga menjadi alasan mengapa angka estimasi masa tunggu pada sistem tidak selalu sama dengan realisasi masa tunggu jemaah yang akhirnya berangkat.

Untuk NTB, Amin memperkirakan jumlah jemaah yang masuk dalam daftar tunggu saat ini sekitar 130 ribu orang. Proses pemutakhiran data juga terus dilakukan di daerah. Kemenhaj NTB tidak serta-merta mengeluarkan data jemaah berdasarkan angka nasional, tetapi melakukan verifikasi sesuai daftar jemaah yang akan diberangkatkan dan kuota yang telah ditetapkan.

“Kalau kita di NTB ini tugas kita memverifikasi jemaah yang akan berangkat sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Itulah yang kita verifikasi by system,” katanya.

Menurutnya, pembenahan data dan sistem antrean akan terus dilakukan sehingga posisi jemaah dalam daftar tunggu dapat semakin akurat. Bagi calon jemaah di NTB, Amin meminta perubahan angka tersebut dipahami sebagai gambaran antrean faktual, bukan jaminan bahwa setiap pendaftar baru akan berangkat dalam 14 tahun.(bul)

1...424344...1,067Halaman 43 dari 1,067