Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 436

Masyarakat Tidak Perlu Panik, Virus HMPV Penyakit Flu Biasa

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. NK. Eka Nurhayati dan H. Emirald Isfihan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dr. Hj. NK. Eka Nurhayati meminta masyarakat tidak perlu panik dengan virus Human Metapneumovirus (HMPV). Penyakit itu disebut sebagai flu biasa yang tidak memiliki resiko. “Gak perlu khawatir, karena itu flu biasa,” kata Eka ditemui pada, Selasa 14 Januari 2025.

Ia mengakui, belum ada laporan kasus virus HMPV yang ditangani di rumah sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta rumah sakit seluruh Indonesia untuk mendata apabila ada temuan kasus, persoalannya kata Eka, petunjuk teknis penanganannya belum jelas. Sebab, kejadian fenemona seperti ini harus ada pemeriksaan secara khusus. “Belum ada laporan,” jawabnya.

Penyakit yang bersumber dari virus Human Metapneumovirus memiliki kerancuan dengan musim pancaroba seperti saat ini. Di satu sisi kata Eka, penyakit inspeksi saluran pernafasan akut mengalami peningkatan, sehingga sulit dideteksi apakah kategori penyakit HMPV atau tidak.

Eka sebenarnya enggan membahas wabah tersebut, karena dikhawatirkan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. “Nanti kalau terus dibicarakan malah jadi besar. Saya tidak mau nanti ujung-ujungnya seperti Covid-19, makanya salah lebih memilih silent,” tegasnya.

Menurutnya, penyakit HMPV tidak terlalu berbahaya kecuali pasien memiliki penyakit penyerta seperti asma dan lain sebagainya. Pasien akan merasakan nyeri dan demam, tetapi tidak seperti Covid-19. Kendati demikian, ia meminta masyarakat waspada dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. “Paling penting PHBS saja dijaga,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menjelaskan, virus Human Metapneumorvirus (HMPV) seperti fenomena yang muncul kemudian banyak kasus ditemukan sehingga menyebabkan masyarakat heboh dan panik. Akan tetapi, HMPV tidak semasif coronavirus disease yang memiliki resiko dan angka kematian sangat rendah. “Iya, kita sikapi biasa saja, tetapi patut diwaspadai,” kata Emirald.

Pencegahan penyebaran virus ini dengan menjaga kesehatan, mengatur pola hidup bersih dan sehat. Dikatakan, penyakit ini memiliki gejala seperti flu, peradangan, dan demam. Demam ini tidak terlalu tinggi. Emirald menegaskan, imunitas sangat penting untuk mencegah penularan melalui pola hidup bersih dan sehat. “Kalaupun kena tidak terlalu menyebabkan penyakit berat kalau imunitas bagus,” jelasnya.

Sejauh ini, penyakit HMPV tidak seperti Covid-19 yang memiliki risiko terhadap penyakit penyerta lainnya. Namun demikian, ia menyarankan masyarakat yang memiliki gejala flu dan peradangan agar memeriksakan diri ke dokter serta mencuci tangan dan menggunakan masker untuk mengantisipasi penularan penyakit.(cem)

Waspada DBD, Ditemukan 4.206 Kasus di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Hamzi Fikri (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, NTB mengalami waspada Demam Berdarah Dengue (DBD. Pasalnya, selama tahun 2024, ditemukan 4.206 kasus (DBD) di NTB. Jumlah tersebut mengalami peningkatkan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana di tahun 2023, tercatat sebanyak 3.447 kasus terjangkit DBD.

Meski mengalami peningkatkan, namun jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat DBD mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang mana di tahun 2023 KLB sebanyak 25 kasus, sementara di tahun 2024 KLB DBD hanya tujuh kasus.

“Justru yang kita waspadai sekarang DBD. Jumlah kasusnya sebanyak 4.206 kasus di tahun 2024,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa 14 Januari 2025.

Daerah dengan kasus DBD tertinggi yaitu Lombok Barat ditemukan sebanyak 1.012 kasus, Kabupaten Lombok Utara 611 kasus, dan Kota Mataram 543 kasus.

Untuk menekan angka DBD di tahun 2025, Dinkes NTB mulai meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan Penyelidikan Epidemologi (PE) atau penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya DBD setiap hari. “PE dilakukan 1 kali 24 jam,” katanya.

Dinkes NTB juga sudah menyiapkan pemeriksaan NS1 di tiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTR) atau puskesmas. “NS1 cepat mendeteksi untuk DBD,” tambahnya.

Dilakukan juga pemantauan terhadap jentik yang dapat berkembang menjadi nyamuk Aedes aegepty dan Aedes albopicturs. Pemantauan dilakukan per tiga minggu sekali untuk memastikan tidak adanya perkembangbiakan jentik yang memicu peningkatakn kasus DBD.

“Itu yang kita lakukan selain melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). PSN terus kita lalukan dan memantau angka bebas jentik di level-level RT,” ucapnya.

Dijelaskan oleh Fikri, terdapat tiga gejala DBD yang harus diperhatikan dan segera mendapatkan penanganan medis. Ada fase awal yang menunjukkan adanya gejala panas mendadak, fase kritis yaitu di hari ketiga terjadi panas, dan fase pemulihan yang menyebabkan banyak terjadinya Dengue shock syndrome (DSS) yang berdampak pada kematian.

Masyarakat termasuk dengan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus tetap waspada terhadap peningkatan kasus DBD. Apalagi di awal tahun ini tingkat curah hujan masih cukup tinggi. Yang mana akan memudahkan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD karena banyaknya genangan.

Oleh karena itu, ditekankan untuk terus melakukan gerakan 3M plus yaitu menguras, mengubur, dan menutup semua genangan atau apapun yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Menggunakan obat anti nyamuk, atau lotion yang melindungi tubuh dari gigitan DBD.

“Hujan ini masih dia, kalau dia hujan kemudian pre ujannya itu disitu resiko tumbuhnya jentik. Sehingga kita juga perlu waspada, selain 3M plus, plusnya itu salah satunya pakai obat anti nyamuk, kemudian lotion. Karena gigitannya itu di pagi hari jam 08.00-10.00, sore bisa jam 15.00-17.00 jadwalnya menggigit,” jelasnya. (era)

Investasi di NTB Rp36,9 Triliun sampai Triwulan III

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyu Hidayat (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB masih menunggu angka resmi dari Kementerian Investasi terkait dengan besaran investasi yang masuk ke Provinsi NTB selama 2024.

Plt Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Wahyu Hidayat mengatakan, hingga triwulan III 2024 saja, Provinsi NTB berhasil mencatatkan nilai investasi sebesar Rp36,9 triliun atau 137 persen dari target.

“Diumumkan waktu itu bulan Oktober, di triwulan III 2024 investasi sebesar 36,9 triliun dari target kita 26,5 triliun. Sekarang kita optimis tambah lagi, cuma untuk kepastiannya kita menunggu rilis resmi dari Kementerian Investasi,” kata Wahyu Hidayat kepada Ekbis NTB, Selasa 14 Januari 2025.

Ia menjelaskan, selama tiga tahun terakhir, jenis investasi yang paling jumbo yaitu di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) terutama di bidang pertambangan. Namun demikian, Pemprov NTB terus mendorong agar realisasi investasi non tambang terus dikembangkan.

Sejak tahun 2024, Pemprov NTB akan menggalakkan invetasi non tambang. Sehingga di triwulan III, sektor industralisasi dan perdagangan sudah mulai menggeliat, meskipun nilainya belum mampu menyamai investasi bidang pertambangan.

“Investasi non tambang seperti UMKM misalnya yang menikmati secara langsung adalah masyarakat setempat. Meskipun angkanya masih kecil, namun jumlah masyarakat yang menikmati realisasi investasinya lebih banyak,” imbuhnya.

Untuk mendukung pengembangan invstasi sektor non tambang, Pemprov NTB memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Di mana mulai 2025 ini, DPMPTSP mulai menyusun data dasar terkait dengan potensi apa yang ada di KSP tersebut.

“Kalau ditanya optimisme, kita tetap optimis, namun target investasi yang diberikan oleh pemerintah itu berapa. Jadi harus relevan dengan kondisi kita. Kami mendorong sektor non tambang dengan adanya KSP, namun pemerintah pusat juga masih fokus pada sektor kewilayahannya,” katanya.

Ia menambahkan, DPMPTSP sudah menyusun peta potensi investasi yang harus dikembangkan di tahun 2025. Salah satunya adalah sektor pertanian. Pemprov NTB nantinya akan menggandeng mitra yang lain untuk menawarkan investasi dari potensi yang dimiliki daerah ini.

“Potensi yang baru harus tetap kita gali, tak mungkin kita mengharapkan yang ada sekarang. Apalagi yang besar nilai investasi kemarin itu di momen konstruksinya (smelter PT AMMAN). Nah ketika sudah operasional maka nilai realisasi investasi mulai menemukan titik keseimbangan,” pungkasnya.(ris)

Ditugaskan Serap 551 Ribu Ton Gabah

By
ekbisntb.com
-
0
H.Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/ist)

BULOG kini mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk menyerap beras atau gabah petani sebagai salah satu upaya pemerintah menjadikan NTB lumbung pangan nasional yang nantinya bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Sehingga Bulog NTB ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menyerap 551 ribu ton gabah kering guling (GKG).

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB H. Wirajaya Kusuma mengatakan, pihaknya kemarin telah melaksanakan rapat bersama dengan Bulog NTB dalam rangka memaksimalkan penyerapan gabah petani selama 2025 ini, sehingga penyerapan bisa di mencapai 551 ribu ton.

“Bagaimana caranya agar Bulog bisa mencapai penyerapan 551 ribu ton, karena pengalaman empirik kemarin selama tiga tahun terakhir tak pernah mencapai 100 ribu ton gabah petani oleh Bulog karena banyak masalah. Salah satunya Bulog kalah bersaing dengan pengusaha luar yang datang langsung membeli, kalah saing harga,” kata Wirajaya Kusuma kepada Ekbis NTB, Selasa 14 Januari 2025.

Ia mengatakan, para pengusaha yang berasal dari luar NTB banyak yang membeli gabah petani saat musim panen. Karena itulah untuk memaksimalkan pembelian di tingkat petani, Bulog diminta tak kalah cepat dengan pengusaha tersebut.

“Artinya dia juga harus memetakan kapan puncak dari panen raya itu. Nah berdasarkan informasi Dinas Pertanian, puncak panen raya itu di April. Sehingga strategi membeli gabah petani juga harus diatur dengan baik,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pembelian gabah petani, nantinya Bulog akan membentuk Satgas jemput gabah yang melibatkan TNI, Polri dan Pemda. Terlepas dari targat jumbo dari pemerintah pusat tersebut, Bulog berencana akan membuka ruang dialog dengan pemerintah terkait penghitungan ulang target.

“Karena kalkulasi Bulog, mereka kan harus memperhitungkan kapasitas gudang Bulog yang hanya 120 ribu ton, kemudian menghitung gudang swasta dan KUD belum bisa dijamin,” katanya.

Sebelumnya dalam rapat yang dilaksanakan Senin 13 Januari 2025, Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bulog NTB Musazdin Said menjelaskan bahwa pihak Bulog ditugaskan menyerap gabah dari petani sekitar 551 ribu ton gabah. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo bahwa tidak ada lagi impor komoditas seperti beras, jagung, garam dan  gula pasir di tahun 2025.

“Dengan target tersebut, pihak Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani sehingga kebutuhan masyarakat bisa tercukupi,” jelasnya.

Adapun jumlah produksi beras petani di NTB berkisar sebesar 1,4 juta ton gabah kering giling per tahun. Bulog sendiri sebenarnya bisa memenuhi serapannya, asalkan petani atau Gapoktan tidak menjual hasil produksinya ke luar daerah NTB saat panen.(ris)

MBG di NTB Masih Uji Coba

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/dok)

PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) di NTB masih dalam pelaksanaan uji coba di sejumlah kabupaten/kota. Bahkan untuk kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba pelaksanaan MBG pun tidak dilakukan secara serentak.

Sebagai contoh di Kota Mataram, pelaksanaan MBG dilaksanakan di beberapa sekolah di Kecamatan Selaparang, Mataram dan Sekarbela. Sementara sekolah lain masih belum dilaksanakan MBG. Begitu juga di Lombok Timur, pelaksanaan MBG diujicoba di beberapa sekolah. Itupun yang melaksanakan program uji coba MBG ini dilakukan oleh Kodim setempat.

Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota di NTB masih belum melaksanakan secara serempak di semua sekolah. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menjelaskan, pemerintah daerah masih belum bisa melaksanakan MBG secara keseluruhan pada seluruh penerima manfaat di NTB. Pemerintah daerah bisa melaksanakan program MBG ini, jika sudah ada juknis dan juklaknya. Sebagai contoh ketika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum bisa menentukan koperasi yang nantinya menjadi mitra. Namun, pihaknya tetap mempersiapkan berbagai macam hal untuk mensukseskan program MBG.

Terkait sharing anggaran, mantan Penjabat Gubernur NTB ini, menegaskan, sudah dilakukan pembahasan dan mengantisipasinya. ‘’Namun, dalam implementasi, kami tetap harus mengacu pada juklak, juknis yang pasti, karena bagaimana nanti akuntabilitasnya, pertanggungjawaban setiap rupiah yang dipergunakan,’’ terangnya.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan daerah berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dalam 3 klasifikasi. Ada PAD kuat, PAD, sedang dan PAD menengah. ‘’NTB masuk dalam kisaran sedang. Sedang itu, kisaran Rp31 persen – 45 persen. Kita (NTB, red) dalam posisi 43 persen,’’ tambahnya.

Jika pada posisi 43 persen, NTB diskenariokan mengalokasikan anggaran untuk program MBG 2,5 persennya dari PAD. PAD NTB tahun 2024 sekitar Rp68 miliaran. ‘’Insya Allah kita persiapkan. Dan juga ini penegasan dari Bapak Pj Gubernur dari Gubernur baru, di masa transisi hal tersebut hal tersebut harus dipersiapkan untuk mendukung program nasional,’’ tegasnya.

Sekarang ini, ungkapnya, pelaksanaan MBG masih dalam proses uji coba di tingkat kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan secara serentak, pihaknya melihat dari hasil uji coba yang sekarang ini sedang berjalan. ‘’Setelah uji coba ini, apa kekurangan-kekurangan kita evaluasi. Termasuk bagaimana pembuatan dapur umum. Siapa yang akan membuat dapur umum? Bagaimana peralatannya. Bagaimana pengawasan? Pengawasan penting seperti higienitasnya, keamanan bahan pangan dan sebagainya,’’ terangnya.

Dalam hal ini, ujarnya, semua OPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan terlibat  secara aktif. Seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, hulu hilir dan sebagainya. Terkait jumlah dapur yang disiapkan, pemerintah daerah menerima perintah dari Badan Gizi Nasional.(ham)

MXGP Selaparang dan MotoGP Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
PLN berhasil memastikan pasokan listrik yang andal untuk dua event internasional, dua seri MXGP di Sirkuit Selaparang dan MotoGP di Sirkuit Mandalika.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tahun 2024 menjadi tonggak pencapaian besar bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB). PLN berhasil memastikan pasokan listrik yang andal untuk dua event internasional berskala besar, yakni dua seri MXGP di Sirkuit Selaparang dan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Keberhasilan ini menegaskan komitmen PLN dalam mendukung kegiatan internasional melalui sistem kelistrikan yang unggul dan dapat diandalkan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini.

“Keberhasilan melistriki dua event besar ini adalah bukti kerja keras seluruh tim PLN. Kami tidak hanya memastikan keandalan pasokan listrik, tetapi juga turut mendukung visi NTB sebagai destinasi sport tourism dunia. PLN akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam event-event internasional lainnya,” ujar Sudjarwo.

Pada ajang MXGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Selaparang, PLN berhasil menjaga stabilitas pasokan listrik untuk dua seri balapan yang diadakan pada 30 Juni dan 6-7 Juli. Selama acara tersebut, penggunaan listrik mencapai puncaknya pada angka 771 kVA pada seri pertama dan 696 kVA pada seri kedua. Berkat kesiapan tim teknis dan koordinasi intensif dengan panitia, seluruh rangkaian acara berlangsung tanpa hambatan.

Sementara itu, pada ajang MotoGP Mandalika 2024, PLN menunjukkan keunggulan sistem kelistrikan dengan mencatatkan beban puncak sebesar 2.786 kVA. Pasokan listrik untuk venue utama seperti Main Pit Building, Paddock, dan area VVIP berjalan stabil, mendukung ribuan penonton dan kru internasional yang hadir. Dukungan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara MotoGP dan ITDC.

“PLN telah membuktikan diri sebagai mitra andal untuk event berskala internasional. Dukungan listrik yang stabil selama MotoGP di Mandalika menjadi kebanggaan bagi kita semua dan semakin mengangkat nama Indonesia di kancah dunia,” kata Priandi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Dalam upaya mendukung Net Zero Emission, PLN menerapkan sistem kelistrikan grid di Sirkuit Mandalika, menjadikannya satu-satunya sirkuit dalam rangkaian MotoGP yang sepenuhnya disuplai oleh jaringan listrik tanpa menggunakan genset sebagai sumber utama. Genset hanya digunakan dalam keadaan darurat. Langkah ini menunjukkan komitmen PLN terhadap pengurangan emisi karbon serta mendukung program keberlanjutan.

“Dengan mendukung Net Zero Emission, Sirkuit Mandalika menjadi satu-satunya sirkuit yang disuplai menggunakan sistem grid,” ujar Sudjarwo. “Kami membuktikan bahwa inovasi kami tidak hanya berorientasi pada keandalan pasokan listrik, tetapi juga pada kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Selain itu, PLN juga meluncurkan inovasi bernama RATIONAL (Realtime Monitoring Electric Grid Dashboard for Event National/International), sebuah dashboard berbasis data yang memvisualisasikan kondisi kelistrikan dari berbagai titik krusial di sirkuit secara realtime. Teknologi ini memungkinkan PLN untuk memantau dan mengolah data pembebanan listrik secara langsung, sehingga dapat melakukan penanganan cepat terhadap potensi gangguan. Sistem ini dilengkapi dengan autorefresh setiap 10 detik, memberikan informasi terkini yang sangat diperlukan selama event besar seperti MotoGP.

Keberhasilan ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, memberikan pujian kepada PLN atas pasokan listrik yang andal selama acara.

“Mantap PLN, (listrik) terang benderang bersama PLN. Hidup PLN!” ujar Sandiaga dengan penuh semangat.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, juga mengucapkan terima kasih kepada PLN.

“Luar biasa PLN, saya berharap listrik tetap andal. Terima kasih PLN,” ungkap Jamaludin.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari persiapan matang yang dilakukan PLN. Selama perhelatan balapan internasional, sebanyak 73 posko siaga dengan total 361 petugas pendukung dan 486 tenaga alih daya dikerahkan untuk memastikan kelancaran acara. Selain itu, PLN juga mengoperasikan perangkat pendukung seperti Uninterruptible Power Supply (UPS), Unit Gardu Bergerak (UGB), Automatic Transfer Switch (ATS), dan panel-panel kelistrikan untuk memastikan keandalan pasokan listrik.

Penyelenggaraan dua event besar ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kemampuan teknis PLN, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat NTB. Dengan keberhasilan ini, PLN UIW NTB semakin mengukuhkan perannya sebagai penyedia layanan kelistrikan terbaik, mendukung sport tourism, serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui inovasi teknologi ramah lingkungan.(bul)

Jurusan Pariwisata Syariah UIN Mataram Mengakselerasi Potensi Unggulan NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Prof. Ridwan Masud, Dekan FEBI UIN Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengembangan sektor unggulan pariwisata di Nusa Tenggara Barat telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya melalui inisiatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menghadirkan program studi (Prodi) Pariwisata Syariah yang kini telah meraih akreditasi unggul. Langkah ini bertujuan untuk mendukung potensi besar destinasi wisata di NTB yang beragam.

Dekan FEBI UIN Mataram, Prof. Ridwan Masud, pembentukan Prodi Pariwisata Syariah FEBI UIN Mataram merupakan bagian dari komitmen universitas dalam mendukung pengembangan pariwisata syariah di NTB. Selain itu, UIN Mataram merencanakan pendirian Fakultas Industri Halal pada tahun 2025 yang akan semakin memperkuat peran UIN Mataram dalam pengembangan sektor ini.

“Fakultas ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing di industri pariwisata dan halal. UIN Mataram berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata syariah dan industri halal di NTB,” pungkas Prof. Ridwan.

Ditegaskannya, pariwisata syariah merupakan produk unggulan yang sangat relevan bagi NTB maupun Indonesia secara keseluruhan. Pariwisata syariah tidak hanya menyasar wisatawan muslim, tetapi juga membuka peluang pasar global yang lebih luas.

“Kita memiliki keunikan dalam bentuk halal turisme. Dengan segmen pasar yang terus berkembang, pariwisata syariah menjadi produk potensial untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional,” ujar Prof. Ridwan, Selasa, 14 Januari 2025.

Salah satu keunggulan NTB dalam sektor pariwisata adalah konsep halal turisme yang telah dicanangkan sejak masa kepemimpinan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainudin Abdul Majid sebagai gubernur NTB. Daerah ini memiliki dua nilai jual utama, yaitu halal turisme dan sport turisme, yang membedakannya dari destinasi wisata lain di Indonesia.

“Kedua nilai ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, pengembangan kuliner halal di NTB juga menjadi salah satu kekuatan utama. Berdasarkan survei, wisatawan merasa sangat puas dengan layanan kuliner di Lombok dan NTB secara umum, yang semakin memperkokoh citra NTB sebagai destinasi wisata halal,” jelas Prof. Ridwan.

Prof. Ridwan juga menegaskan optimisme terhadap masa depan pariwisata NTB, dengan terpilihnya Gubernur baru NTB, Lalu. Muh. Iqbal yang notabenenya mantan Duta Besar Turki.

“Dengan jaringan yang luas, termasuk pengalaman gubernur NTB terpilih saat ini sebagai mantan Duta Besar Turki, kita bisa menarik potensi wisata eropa dan Timur Tengah dengan menjadikan produk halal sebagai salah satu andalan dalam menarik wisatawan internasional,” tambahnya.

Kehadiran jurusan Pariwisata Syariah FEBI UIN Mataram sendiri telah mendapat perhatian. Salah satunya dari Jepang. Dimana salah satu wilayahnya fokus dengan pariwisata syariah.

“Dari Jepang ini sudah meminta supaya lulusan-lulusan Pariwisata Syariah UIN Mataram bisa dilibatkan sebagai pelaku pariwisata syariah di Jepang. SDM kita sudah cukup siap untuk terus mengembangkan pariwisata syariah, khususnya di NTB. Yang terpenting sekarang, arah pariwisata halal kita harus jelas. Jangan gamang. Karena kita memiliki potensi besar ini,” tandasnya.(bul)

BPR NTB Mencatat Laba Rp35,7 Miliar Tahun 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan NTB, PT. BPR NTB (Perseroda) berhasil mencatatkan pertumbuhan laba menjadi sebesar Rp35,7 miliar selama tahun 2024. Pencapaian laba ini naik dari tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp28,6 miliar.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana menyampaikan tren positif pertumbuhan bisnis BPR NTB, dengan pertumbuhan laba yang cukup positif pada tahun 2024 yang tantangannya cukup besar ditengah ketidakpastian ekonomi global, nasional dan daerah.

Namun, BPR NTB selain mencatat pertumbuhan laba, juga mampu menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp987 miliar. Asetnya juga tercatat menjadi sebesar Rp1,097 triliun. Sementara itu, BPR NTB juga berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk DPK (tabungan,deposito dan giro) sebesar Rp800 miliar.

“Tahun 2024 itu tahun politik secara nasional, tapi BPR NTB masih bisa tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan nasional,” ujar Sudharmana di Mataram, Selasa, 14 Januari 2025.

Secara bersamaan, DPRD NTB melalui Komisi III mengesahkan rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang penyertaan modal pemerintah daerah PT. BPR NTB (Perseroda). dalam Ranperda ini beberapa poin yang tercantum didalamnya adalah PT. BPR NTB (Perseroda) merupakan perseroda Provinsi NTB yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (public services) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (profit oriented).

Selanjutnya ditetapkan selanjutnya penyertaan modal kepada PT. BPR NTB (Perseroda) dalam bentuk aset tanah dan bangunan (inbreng ) eks Hotel Giri Putri di depan Taman Sangkareang, Kota Mataram yang dikonversi dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp25.289 miliar.

Sudharmana mengatakan, selain terus ekspansi menyalurkan kredit kepada UMKM dan kegiatan ekonomi produktif lainnya, BPR NTB juga akan memulai gedung pembangunan kantor pusatnya pada lahan yang menjadi penyertaan modal saat ini.

“Kita akan terus ekspansif melakukan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha, UMKM dan ekonomi produktif lainnya. Sehingga tahun 2025 ini target laba BPR NTB sebesar Rp38,5 miliar. Kami juga menyampaikan terimkasih kepada eksekutif dan legislatif yang sudah serius mendukung BPR NTB untuk terus berkembang,” tandasnya.(bul)

Jamkrida NTB Syariah Akhirnya Penuhi Modal Inti

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Taufik Mulyajati (paling kanan) bersama rombongan Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi dan Karo Ekonomi di kantor Kemendagri Jakarta saat fasilitasi Ranperda Penyertaan Modal Jamkrida NTB Syariah awal tahun 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pasca melalui dinamika panjang, Perusahaan penjaminan kredit daerah, PT. Jamkrida NTB Syariah akhirnya dapat memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pemenuhan modal inti. Setelah DPRD NTB mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) Selasa, 14 Januari 2025.

Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi, S.Ag., M.Si menegaskan, penyertaan modal merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha, daya saing, dan penguatan struktur permodalan pada perusahaan perseroan daerah yang dapat memberikan dampak terhadap kenaikan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah, serta tercapainya kesejahteran masyarakat.

Penyertaan modal pada Jamkrida NTB menurutnya mendesak dan sangat urgen untuk memenuhi ketentuan modal minimal Rp 50 miliar sesuai POJK nomor 2/pojk.05/2017 pasal 31 ayat (2) tentang penyenggaraan usaha lembaga penjaminan.

Kepada Jamkrida NTB, penyertaan modal pemerintah daerah daerah dalam Ranperda ini dalam bentuk aset tanah dan bangunan (Inbreng) tanah dan gedung yang digunakan sebagai kantor Jamkrida NTB saat ini di Jl. Catur Warga, Kota Mataram dikonversi dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp17.336.200.000.

Direktur Utama Jamkrida NTB, Lalu. Taufik Mulyajati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Pemprov NTB sebagai pemegang saham pengendali, dan Komisi III DPRD NTB yang sangat serius mendampingi Jamkrida NTB sehingga dapat memenuhi syarat modal inti sesuai POJK.

“Alhmadulillah, karena pendampingan dari pemegang saham pengendali (Pemprov NTB), dari Gubernur, Asisten II Setda NTB, Biro Ekononomi, dan Komisi III DPRD NTB sehingga modal inti Jamkrida NTB Syariah bisa terpenuhi,” ujarnya.

Lalu Taufik menambahkan, capaian kinerja PT. Jamkrida NTB Syariah pada tahun 2024, secara umum tumbuh cukup bagus. Laba tercapai Rp3,256 miliar. Tahun sebelumnya Rp2,650 miliar , atau naik 23 persen.

Sehingga dividen yang disetorkan pada tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar, naik menjadi Rp2,050 miliar kepada pemilik saham.

“Alhamdulillah, walaupun masa transisi dari konvensional ke syariah, capaiannya, bisnis kita masih jalan dengan mitra-mitra sebelumnya saat masih konvensional. Dan berakhir pada Desember 2024,” katanya.

Diantaranya sama BPR NTB, dan BPR swasta konvensional lainnya. Per Januari 2025 ini, Jamkrida NTB Syariah sudah melaksanakan bisnis secara syariah penuh. Dan sudah bekerjasama dengan Bank NTB Syariah, BPRS Dinar Ashri (Bank Dinar), BPRS Tulen Amanah dan beberapa koperasi syariah di NTB.

Kerjasama penjaminan syariah ini sudah berjalan. Dengan pengesahan Ranperda penyertaan modal ini, dan terpenuhinya modal inti Jamkrida NTB Syariah, maka tahun 2025 ini, target volume penjaminan kredit bisa naik dari Rp950 miliar menjadi Rp2 triliun.

“Target laba sebesar Rp3,2 miliar, bisa jadi Rp4,2 miliar,” demikian Lalu Taufik.(bul)

Kaleidoskop OJK Provinsi NTB 2024: Kolaborasi Sektor Keuangan untuk INDONESIA Jaya

By
ekbisntb.com
-
0
1...435436437...801Page 436 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami