KEJAHATAN keuangan digital (skimming) cukup mengkhawatirkan. Masyarakat diminta harus tetap waspada bujuk rayu pelaku kejahatan skimming, apalagi menjelang hari-hari besar seperti lebaran.

Kerugian masyarakat akibat penipuan atau scam sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat menembus Rp46 miliar. Sebagaimana data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Tingginya angka kerugian kejahatan skimming ini tak lepas dari rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan digital yang kian kompleks.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan, laporan penipuan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC) terus meningkat. Kota Mataram menjadi daerah dengan jumlah aduan tertinggi, yakni 912 laporan dengan total kerugian mencapai Rp10,3 miliar. Setelah itu disusul Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat.

“Tingginya kasus penipuan ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara akses keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap risikonya,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, indeks inklusi keuangan di NTB telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan baru berada di angka 66,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat sudah aktif menggunakan layanan keuangan digital, namun belum sepenuhnya memahami potensi ancaman dan modus kejahatan yang menyertainya.

Menurut Rudi, keuangan digital memang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, celah kejahatan juga semakin terbuka lebar. Di NTB, kasus penipuan paling banyak berkaitan dengan transaksi jual beli daring, investasi bodong, hingga penyalahgunaan data pribadi dan aplikasi palsu.

Korban penipuan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai swasta, ibu rumah tangga, hingga aparatur sipil negara. Pegawai swasta menjadi kelompok yang cukup dominan terdampak, karena aktivitas bisnis dan transaksi mereka kerap melibatkan pihak yang mengaku sebagai mitra atau pemasok.

Dalam upaya penanganan dan pencegahan, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus mengoptimalkan peran Indonesia Anti-Scam Center. Secara nasional, hingga 21 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 aduan dan berhasil memblokir dana korban senilai Rp436,88 miliar.

Rudi menegaskan, kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam menyelamatkan dana korban penipuan. Pasalnya, pelaku biasanya memindahkan dana hasil kejahatan ke berbagai rekening, virtual account, bahkan aset kripto hanya dalam hitungan jam.

“Begitu merasa menjadi korban, jangan menunda. Segera lapor ke portal iasc.ojk.go.id. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar peluang dana bisa diselamatkan,” tegasnya.

Selain melalui IASC, korban juga dapat melapor ke OJK NTB, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), maupun bank terkait. Seluruh laporan tersebut akan terintegrasi dalam sistem IASC sebagai pusat penanganan nasional.

Satgas PASTI NTB juga mengidentifikasi sejumlah modus penipuan yang diperkirakan masih marak sepanjang 2026. Di antaranya love trap atau love scam, yakni penipuan bermodus hubungan asmara melalui media sosial, di mana pelaku membangun kedekatan emosional sebelum meminta uang.

Modus lainnya adalah penipuan berkedok investasi melalui grup WhatsApp atau Telegram. Korban biasanya diarahkan mengunduh aplikasi dari tautan di luar Play Store atau App Store. Setelah melakukan top up, dana tidak dapat dicairkan. Selain itu, marak pula penipuan dengan mencatut nama lembaga resmi atau lembaga jasa keuangan untuk memperoleh data pribadi korban.

Untuk menghindari kejahatan keuangan ilegal, Satgas PASTI NTB mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan. Masyarakat juga diminta mengingat konsep pencegahan 3A: jangan asal, jangan abai, dan jangan abal-abal.

“Jangan asal menerima telepon atau pesan yang tidak jelas sumbernya. Jangan abai dengan langsung mentransfer uang tanpa verifikasi. Dan jangan abal-abal, karena banyak modus palsu seperti phishing yang sengaja dirancang agar korban lengah,” ujar Rudi.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang Lebaran, saat aktivitas transaksi keuangan biasanya meningkat signifikan. (bul)

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB dilaporkan menjadi korban kejahatan penipuan keuangan berbasis digital atau scamming. Beragam modus digunakan pelaku untuk memperdaya korban, bahkan dengan menyamar sebagai orang dekat atau mitra bisnis korban. Berikut kisah salah satu pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan tersebut.

Pelaku usaha yang menggeluti berbagai bidang usaha ini tampak pasrah saat menceritakan kerugian yang dialaminya kepada Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, di Markas UMKM depan Hotel Aston Mataram. Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian hingga Rp65 juta.

Kronologi kejadian bermula saat korban dihubungi seseorang melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor baru. Namun, akun tersebut menggunakan foto profil serta gaya komunikasi yang sangat mirip dengan salah satu kolega bisnisnya yang telah menjadi mitra usaha selama bertahun-tahun.

Dalam percakapan tersebut, pelaku mengajak korban melanjutkan kerja sama bisnis yang biasa mereka jalankan. Karena merasa yakin dan tidak menemukan kejanggalan, korban kemudian mentransfer dana kerja sama sebesar Rp65 juta sesuai permintaan pelaku.

“Saya transfer dengan nilai berbeda-beda dari rekening anak saya. Anak saya saya minta mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh oknum pelaku penipuan,” ujar korban.

Korban mengaku tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Pasalnya, rencana kerja sama bisnis tersebut memang telah dibahas sebelumnya dengan mitra aslinya.

“Sebelumnya kami memang sudah sepakat melanjutkan bisnis itu. Makanya saya langsung transfer. Foto profil dan gaya komunikasinya persis seperti teman saya. Saya heran, kok dia tahu rencana kerja sama kami,” tuturnya.

Korban sempat menanyakan perbedaan nama pemilik rekening tujuan transfer dengan rekening yang biasa digunakan. Pelaku kemudian berdalih bahwa rekening tersebut merupakan milik bendahara perusahaan.

Korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan setelah dana ditransfer dan komunikasi terhenti. Ia kemudian bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB di Malomba pada malam hari saat itu, sekitar akhir Desember 2025.

Ia juga memastikan diri menjadi korban penipuan scam setelah mengkonfirmasi perihal yang dialaminya kepada mitra bisnisnya yang asli. Kagetnya memuncak, setelah mendapat penjelasan, bahwa mitranya yang asli tersebut tidak pernah melakukan komunikasi, apalagi meminta mentransfer dana untuk kerjasama bisnis.

“Saat itu saya seperti terhipnotis. Yang aneh, ketika saya dalam perjalanan untuk melapor ke OJK, semua percakapan di ponsel saya sudah terhapus. Seolah-olah pelaku tahu pergerakan saya. Ini sangat rapi cara mereka bekerja,” katanya.

Korban berharap laporannya ke OJK dan Polda NTB dapat ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati terhadap modus penipuan digital.

Sementara itu, Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat sedikitnya tiga pengusaha perempuan yang tergabung dalam PIM telah menjadi korban penipuan scam, dengan total kerugian mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Hingga hari ini sudah ada tiga pelaku UMKM yang menjadi korban scam. Ironisnya, mereka adalah orang-orang berpendidikan dan memiliki gelar. Bukan orang awam. Kalau yang berpendidikan saja mudah tertipu, apalagi masyarakat awam,” ujar mantan anggota DPD RI tersebut.

Ratu Ganefi menyayangkan belum maksimalnya perlindungan negara terhadap masyarakat, khususnya UMKM, dari kejahatan siber yang semakin canggih.

“Saya heran, pelaku kejahatan siber ini begitu mudah menjalankan aksinya dan sangat memahami karakter komunikasi masyarakat. Di mana kehadiran negara dalam memberikan perlindungan?” tegasnya.

Menurutnya, respons cepat dan layanan pengaduan selama 24 jam sangat dibutuhkan, mengingat korban kerap berada dalam kondisi panik dan tertekan, sementara kejahatan dapat terjadi kapan saja.

“Minimal harus ada layanan pengaduan 24 jam dari otoritas. Kejadian bisa terjadi kapan saja, dan masyarakat harus benar-benar dilayani saat mengalami peristiwa seperti ini,” katanya.

Ia menambahkan, dampak kerugian finansial akibat penipuan sangat besar bagi pelaku UMKM.

“Jika UMKM yang menjadi korban, dampaknya sangat luar biasa. Ini sudah darurat kejahatan keuangan karena efek berantainya panjang,” jelasnya.

“Kami meminta pemerintah serius menangani persoalan ini. Saya juga sudah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo. Ini menyangkut masyarakat dan UMKM kita. Penanganan terhadap scam harus jauh lebih serius agar tidak terus berulang. Negara harus maksimal melindungi warganya, termasuk soal kebocoran dan akses data pribadi,” pungkas Ratu Ganefi. (bul)