Beranda blog Halaman 41

Tingkatkan Lama Tinggal Wisatawan, Pemkab Loteng Didorong Buat Ajang Pendukung MotoGP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tingkatkan Lama Tinggal Wisatawan, Pemkab Loteng Didorong Buat Ajang Pendukung MotoGP
Ferdian Elmansyah.(Suara NTB/dok)

Praya (EKBIS NTB) -Sejak mulai digelar pada 2022 lalu, ajang MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang atau event yang sukses menarik wisatawan dalam jumlah besar untuk mau datang ke NTB, khususnya Pulau Lombok. Namun sayang, tingginya kunjungan wisatawan biasanya hanya terjadi saat event berlangsung saja. Dengan kata lain, MotoGP Mandalika belum secara signifikan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah ini.

Salah satu penyebabnya karena belum adanya event pendukung yang bisa menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah ini. Sehingga penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya sebagai tuan rumah untuk mulai merancang event-event pendukung MotoGP Mandalika yang menarik. Hal ini supaya wisatawan punya alasan untuk mau tinggal lebih lama lagi di daerah ini, baik itu sebelum atau sesudah MotoGP Mandalika berlangsung.

“Ini yang belum kita lihat sejauh ini dukungan event dari pemerintah daerah terhadap ajang MotoGP Mandalika,” sebut Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah, S.I.P., M.M., kepada Suara NTB, di kantornya, Rabu (30/9).

Harusnya kehadiran ajang dunia tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa menarik wisatawan sebanyak-banyaknya untuk datang ke daerah ini. Dengan promosi yang lebih intens dan masif. Kemudian ketika wisatawan sudah datang, siapkan event-event pendukung yang bisa dinikmati oleh wisatawan selama berada di Loteng.

Dengan begitu, wisatawan mau tinggal lebih lama lagi untuk berwisata di daerah ini. Terutama setelah ajang MotoGP Mandalika berlangsung. Jangan sampai ketika MotoGP Mandalika selesai digelar, wisatawan langsung kembali ke daerah maupun negaranya masing-masing. Hal itu karena memang tidak ada event yang bisa dinikmati setelahnya.

“Seperti Bau Nyale, itu kan ada event-event pendukungnya. Baik itu sebelum atau setelah eventnya. Kenapa tidak hal yang sama juga dilakukan di MotoGP Mandalika,” ujarnya.

Kehadiran ajang pendukung tersebut lanjur Ferdi, sapaan akrab Ketua Komisi II DPRD Loteng ini, sekaligus bisa menjadi sarana promosi bagi pariwisata di Loteng. Jadi ke depan selain datang untuk nonton MotoGP Mandalika, wisatawan juga datang karena mau menyaksikan event pendukung yang digelar oleh pemerintah. Sehingga tidak monoton hanya menonton MotoGP Mandalika saja, tetapi bisa menyaksikan event-event yang lain.

Kalau lama tinggal wisatawan meningkat, secara tidak langsung akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah. Tidak kalah penting, dari transaksi-tranksi yang dilakukan wisatawan selama berada di daerah ini itu juga bisa menambahkan pemasukan bagi daerah. Baik itu dari pajak maupun retribusi daerah.

“Kita jangan hanya berharap dampak langsung dari gelaran event MotoGP Mandalika saja. Dampak secara tidak langsung mulai pergerakan ekonomi daerah hingga pemasukan dari pajak dan restribusi daerah juga penting. Dan, itu justru potensinya jauh lebih besar,” tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Tekan Inflasi,Lotim dan Lobar Perkuat Kerja Sama Bidang Pertanian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tekan Inflasi, Lotim dan Lobar Perkuat Kerja Sama Bidang Pertanian
FOTO BERSAMA - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (dua dari kiri) berfoto bersama Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha (tiga dari kiri) usai menandatangani kerja sama di bidang pertanian dan peternakan.(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertanian dan peternakan sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus menekan laju inflasi.

Kerja sama yang ditandatangani pada Rabu (30/9/2026) tersebut diarahkan untuk memperkuat distribusi berbagai komoditas pangan antardaerah, terutama komoditas yang produksinya tidak selalu mencukupi kebutuhan masing-masing wilayah.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, Lombok Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga dapat menjadi salah satu mitra dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Lombok Timur. Sebaliknya, komoditas yang mengalami surplus di Lombok Timur dapat didistribusikan ke Lombok Barat.

“Karena terjadinya inflasi itu banyak disebabkan oleh hasil-hasil pertanian. Contohnya cabai, bawang merah yang kita punya di sini. Kadang-kadang juga daging bisa masuk. Kalau beras dan sebagainya kan sudah aman,” kata H. Iron.

Menurutnya, beberapa komoditas pangan menjadi perhatian utama dalam kerja sama tersebut. Kedua daerah akan saling mengisi sesuai dengan kondisi produksi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Apa yang kurang di sini, itu bisa kami ambil di Lombok Barat. Apa yang lebih di sini bisa kita bawa ke Lombok Barat,” ujarnya.

Haerul menegaskan, kerja sama tidak hanya terbatas pada satu komoditas, tetapi mencakup seluruh komoditas pertanian dan peternakan yang berpotensi mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

Untuk komoditas bawang putih, Haerul menyebut ketersediaannya relatif aman, baik di Lombok Timur maupun Lombok Barat. Namun, perhatian lebih diberikan terhadap bawang merah dan cabai yang dinilai lebih berpengaruh terhadap kestabilan harga pangan.

Selain itu, kerja sama ke depan juga dapat mencakup komoditas peternakan seperti telur, daging ayam, dan daging sapi. Jika salah satu daerah mengalami surplus, komoditas tersebut dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan.

“Bisa jadi nanti daging berlebihan, daging ayam misalnya, daging sapi berlebihan di Lombok Barat, bisa dibawa ke Lombok Timur,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha mengatakan, tindak lanjut kerja sama akan dilakukan melalui tim teknis yang melibatkan unsur keuangan serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari kedua kabupaten. Ia berharap koordinasi tersebut segera menghasilkan pola distribusi pangan yang lebih terintegrasi sehingga kebutuhan masyarakat di kedua daerah dapat terpenuhi.

“Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang kurang di Lombok Barat bisa kita dapatkan dari Lombok Timur, demikian juga sebaliknya, sehingga distribusi kebutuhan pangan kita bisa sama-sama tercukupi, inflasi bisa kita kendalikan,” ujar Nurul Adha.

Selain komoditas pangan strategis, kedua daerah juga membuka peluang kerja sama di sektor hortikultura. Lombok Barat, misalnya, memiliki komoditas manggis yang dapat dipertukarkan dengan komoditas unggulan Lombok Timur.

“Kalau bisa ada nanti kesepakatan, misalnya kita ingin ekspor apa yang kita punya di bidang hortikultura bersama-sama,” katanya.

Nurul Adha menyebut cabai dan bawang merah menjadi dua komoditas yang masih mendapat perhatian khusus. Ia mengatakan Lombok Timur memiliki produksi cabai yang cukup banyak, termasuk dari wilayah sentra produksi seperti Sembalun.

Menurutnya, kerja sama distribusi yang sebelumnya sempat terputus turut berdampak terhadap pasokan cabai di Lombok Barat, khususnya ketika produksi menurun pada musim hujan. “Karena sempat terputus kerja sama ini, sehingga kita juga mengalami kekurangan cabai itu,” ujarnya.

Dengan kembali diperkuatnya kerja sama antardaerah, kedua pemerintah kabupaten berharap pasokan komoditas pangan dapat lebih terjamin dan gejolak harga dapat diminimalkan.

Kerja sama Lombok Timur dan Lombok Barat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas produksi dan distribusi pangan antardaerah, sehingga surplus komoditas di satu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lainnya. (rus)

APBD-P Lombok Timur 2026 Ditetapkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD-P Lombok Timur 2026 Ditetapkan
MENYALAMI - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin bersama Ketua DPRD Lotim, H. Muhammad Yusri menyalami semua anggota DPRD Lotim usai rapat paripurna, Rabu (30/9).(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) –DPRD Lombok Timur (Lotim) resmi menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat IV Tahun Persidangan 2026/2027 DPRD Lombok Timur, Rabu (30/9/2026), sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi atas kerja keras TAPD serta Pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Badan Anggaran (Banggar), dalam pembahasan perubahan APBD 2026 yang selesai dengan baik dan disepakati bersama. Ia menegaskan, saran dan masukan dari pimpinan dan anggota DPRD akan menjadi perhatian dalam upaya perbaikan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penentuan prioritas pembangunan, sehingga visi misi daerah dapat tercapai.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan Muallani, disebutkan bahwa struktur APBD Perubahan 2026 secara substansi tidak mengalami perubahan dari dokumen yang telah diajukan. Namun, terdapat beberapa perubahan khususnya dari sisi pembelanjaan untuk mendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah.

Banggar mengingatkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang sudah ditargetkan. Termasuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tengah berjalan agar tidak meninggalkan kewajiban pada tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah juga diminta mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan program oleh OPD teknis untuk mencegah atau menghindari tidak terserapnya anggaran secara optimal. Selain itu, Pemda dinilai perlu melakukan pembenahan sistem dan layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit umum daerah, mengingat Pemda telah mengeluarkan anggaran besar untuk BPJS Kesehatan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Pimpinan DPRD dan 40 orang anggota, jajaran Forkopimda, serta Pimpinan OPD lingkup Pemda Lombok Timur. Dengan penetapan ini, fokus selanjutnya adalah percepatan realisasi anggaran agar target pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tercapai optimal.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Timur, Muallani  menyampaikan ada sejumlah perubahan sesuai hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim itu menyampaikan dokumen perubahan APBD 2026 yang disampaikan dari sisi pendapatan daerah, anggaran mengalami penambahan sekitar Rp193,5 miliar. Salah satu komponen yang mengalami perubahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat sekitar Rp13,419 miliar.

Kenaikan PAD tersebut berasal dari sejumlah komponen, antara lain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah tercatat mengalami peningkatan sekitar Rp631 juta. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertambah sekitar Rp849 juta. Komponen lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan. Selain PAD, pendapatan transfer juga mengalami penambahan sekitar Rp100,149 miliar.

Pada sisi belanja, Banggar mencatat adanya penambahan pada sejumlah pos. Belanja operasi bertambah sekitar Rp147,915 miliar. Belanja modal juga mengalami peningkatan sekitar Rp127,845 miliar.

Sementara itu, belanja tidak terduga (BTT) justru mengalami pengurangan sekitar Rp5,125 miliar sehingga menjadi sekitar Rp21 miliar.

Belanja transfer juga mengalami penambahan sekitar Rp21 miliar, dari anggaran sebelumnya sekitar Rp415,474 miliar menjadi sekitar Rp436,549 miliar.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mengalami penambahan sekitar Rp121,199 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah sekitar Rp23 miliar.

Muallani menegaskan, secara substansi struktur APBD Perubahan 2026 yang diajukan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan mendasar dibandingkan dokumen awal. Namun, terdapat sejumlah koreksi, khususnya pada sisi belanja di beberapa perangkat daerah.

Koreksi tersebut diarahkan agar belanja lebih fokus pada program yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Banggar juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera bergerak menyelesaikan program dan pekerjaan yang telah masuk dalam APBD Perubahan. Menurut Muallani, koordinasi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan anggaran dapat terserap secara maksimal.

Hal tersebut dinilai penting mengingat waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 semakin terbatas. Dengan memasuki penghujung September, waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya tersisa sekitar tiga bulan. (rus)

DPRD Lobar Soroti Efek Domino Kelangkaan Semen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD Lobar Soroti Efek Domino Kelangkaan Semen
PROYEK - Proyek yang sedang berjahan di Lombok Barat dikhawatirkan terancam akibat kelangkaan semen.(Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Kelangkaan semen yang terjadi di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Lobar. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan proyek pemerintah yang sedang dan akan berjalan. Stok yang terbatas dan melambungnya harga di tingkat pengecer membuat dewan menduga adanya praktIk penimbunan yang membuat semen itu langka.

Informasi yang dihimpun kalangan dewan, pabrik tetap menjual semen dengan harga normal kepada distributor. Normalnya Rp65 ribu per sak, tetapi di tingkat pengecer menjadi Rp80-87 ribu per sak.

“Di lapangan terjadi peningkatan yang signifikan, hampir Rp10.000 sampai Rp15.000 selisihnya. Ketika kelangkaan semen ini agak lama, lalu di satu sisi distributor inti dari semen ini menganggap barang ini normal, kan muncul kecurigaan. Ada dugaan barang ini ditimbun,” ujar anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Irwan, Rabu (30/9).

Ia menilai sama halnya dengan dugaan penimbunan sembako, dugaan penimbunan semen ini bisa saja terjadi. Sebab, melihat kebutuhan akan semen yang cukup tinggi di akhir tahun anggaran, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat harga melambung dan memperoleh keuntungan.

Terlebih dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan bahwa pendistribusian semen itu lebih mengutamakan toko besar atau gudang besar ketimbang para pelaku usaha kecil atau toko bangunan.

Meski demikian, politisi Gerindra itu mengaku itu baru sebatas dugaan. Pihaknya pun berencana untuk turun langsung mendatangi distributor semen terbesar di Lobar guna memastikan kondisi sebenarnya.

“Kami ingin berkomunikasi dengan pihak-pihak distributor besar yang selama ini menguasai semen yang ada di Lombok Barat khususnya. Kami ingin mempertegas kondisi seperti apa,” ungkap Irwan.

Dampak kelangkaan semen ini memiliki efek domino yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, jika terus dibiarkan, kondisi itu berimbas pada pembangunan daerah. Dan tentu saja, kata politisi asal Gerung itu, berdampak hingga tidak terserapnya anggaran daerah dan membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kembali besar.

Selain akan mendatangi distributor semen besar, pihaknya juga akan menekankan pihak distributor untuk melakukan pendistribusian secara merata. Tidak hanya mengutamakan para pemilik toko besar atau gudang besar yang memiliki modal untuk membayar lebih dulu, tetapi juga memperhatikan para pengecer atau toko bangunan kecil.

“Harapan kami bagaimana caranya distributor ini mengatur pendistribusian semen ini secara merata. Bukan hanya kepada toko-toko besar atau gudang-gudang besar yang mereka memiliki modal dan memiliki armada. Kasihan toko-toko kecil, harus diperhatikan juga. Pemerataan, ya,” imbaunya. (her)

15.834 KK di Lotim Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
15.834 KK di Lotim Masuk Kategori Miskin Ekstrem
MISKIN EKSTREM - Salah satu warga Lombok Timur sedang berada di rumah berdinding gedek. Berdasarkan rilis BPS tahun 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebesar sebanyak 15.834 KK.(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) -Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan III mencatat sebanyak 468.402 kepala keluarga (KK) atau 1.414.195 jiwa terdata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Berdasarkan rilis BPS tahun 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebesar 3,21 persen, atau sekitar 15.834 KK.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, kepada Suara NTB, Rabu (30/9/2026),  menyampaikan bahwa dari total data tersebut, terdapat 278.957 KK atau 859.598 jiwa yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dan berpotensi menjadi penerima bantuan sosial.

Untuk penyaluran bantuan sosial, saat ini terdapat sejumlah program yang diterima masyarakat Lombok Timur. Data Dinas Sosial mencatat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 72.886 keluarga, sementara penerima bantuan Sembako mencapai 124.724 keluarga.

Selain itu, bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tercatat sebanyak 704.261 jiwa. Belum lagi ada penerima bantuan iuran dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibayarkan pemda hingga ratusan miliar. 

Dedi menjelaskan, bantuan sosial yang diterima masyarakat bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan yang bersumber dari APBN meliputi PKH, sembako, dan PBI JK. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD antara lain bantuan sembako serta PBPU Pemda atau PBI Pemda.

Menurut Dedi, seluruh penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem tersebut telah mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Bantuan tersebut berupa paket sembako yang disalurkan melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan pemutakhiran data sosial sebagai dasar dalam menentukan sasaran program bantuan, khususnya bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan terendah. (rus)

Jurusan Kerajinan Kulit dan Keramik Minim Peminat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jurusan Kerajinan Kulit dan Keramik Minim Peminat
(EKBIS NTB/bul) H. Istiqlal

Mataram (EKBIS NTB) — Kerajinan kulit dan keramik menjadi potensi bisnis yang potensial sebagai produk unggulan. Sayangnya, jumlah peminat jurusan ini cukup minim.


Kepala SMK Negeri 5 Mataram, H. Istiqlal Makrif mengatakan, jurusan kerajinan kulit dan keramik menjadi salah satu program keahlian dengan jumlah siswa paling sedikit. Kondisi itu menjadi tantangan bagi sekolah untuk membangun kembali daya tarik kedua jurusan tersebut.


“Untuk sementara pada jurusan tertentu seperti kriya dan musik, ini yang paling sedikit jumlah siswanya,” kata Istiqlal.
Menurutnya, rendahnya minat terhadap kerajinan kulit dan keramik tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang masih menganggap bidang tersebut memiliki prospek terbatas. Kerajinan kulit, misalnya, masih kerap diasosiasikan dengan pekerjaan sederhana seperti tukang sol sepatu.


Padahal, menurut Istiqlal, peluang pengembangan produk kulit cukup besar. NTB memiliki potensi bahan baku dari sektor peternakan yang selama ini sebagian besar hanya diolah menjadi produk sederhana, termasuk kerupuk kulit.


“Masalahnya brand image. Kerajinan ini masih dianggap sebelah mata. Kalau tukang kulit, paling dipikir tukang sol sepatu,” ujarnya.
Karena itu, SMKN 5 Mataram ingin mendorong inovasi produk kulit yang lebih kekinian dan memiliki nilai jual. Produk tidak harus berukuran besar, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk barang yang sederhana, ikonik dan mudah dipasarkan.


Salah satunya tas, dompet dan berbagai produk fesyen berbahan kulit. Pengembangan produk juga diarahkan agar tidak sekadar menjadi hasil praktik siswa, tetapi dapat diproduksi secara berkelanjutan dan memiliki pasar ekspor.


“Jangan kita hanya bersaing dengan produk-produk yang sudah ada. Buat inovasi yang ikonik dan layak jual di pasar internasional. Karena pasar dunia juga nyarinya yang ikonik,” katanya.


Istiqlal mengatakan, pengembangan kerajinan kulit juga dapat dikaitkan dengan potensi peternakan di NTB. Sekolah bahkan telah menjajaki kerja sama dengan Fakultas Peternakan untuk pengembangan dan penyamakan kulit.


Menurutnya, bahan baku kulit dari ternak sapi dan kambing cukup tersedia. Namun, pemanfaatannya perlu ditingkatkan agar memiliki nilai tambah dan tidak berhenti pada produk olahan sederhana. Misalnya, hanya menjadikan kulit sebagai bahan baku cemilan krupuk kulit.


SMKN 5 Mataram juga membuka peluang kerja sama dengan industri dan hotel untuk menciptakan pasar bagi produk siswa. Salah satu konsep yang didorong adalah produksi berdasarkan pesanan (custom made), sehingga produk yang dibuat sesuai kebutuhan konsumen.
“Kalau produk kita bisa ada order dari hotel, itu bisa mengembangkan. Mereka bisa pesan sesuai kebutuhan,” ujarnya.


Hal serupa dilakukan pada jurusan keramik. Sekolah kini mengembangkan jejaring dengan pelaku dan narasumber dari Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuan produksi dan desain.


Istiqlal mengatakan peralatan keramik yang dimiliki SMKN 5 Mataram relatif memadai. Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan dapat diserap pasar.


Istiqlal menilai promosi menjadi salah satu kunci untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan vokasi bidang kerajinan. Media dinilai dapat membantu memperkenalkan peluang karier dan nilai ekonomi dari produk kerajinan. (bul)

Emas Bisa Jadi Pilihan Investasi di Pasar Modal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Emas Bisa Jadi Pilihan Investasi di Pasar Modal
INVESTASI - Mulai berinvestasi dan belajar melalui aplikasi IDX Mobile

Mataram (EKBIS NTB) — Investasi emas kini tidak hanya dilakukan dengan membeli emas fisik. Investor di pasar modal Indonesia dapat memperoleh eksposur terhadap emas melalui Exchange Traded Fund (ETF) Emas, produk reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Kepala Perwakilan BEI NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana, mengatakan ETF Emas memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada emas melalui mekanisme perdagangan di bursa.


“Investor di pasar modal yang sudah memiliki akun investasi dan ingin membeli ETF Emas, tinggal membuka platform trading-nya dan bertransaksi sebagaimana biasanya membeli saham. Khusus ETF Emas, kodenya dimulai dengan huruf X,” kata Ngurah, Rabu, 30 September 2026.


ETF secara sederhana merupakan reksa dana yang diperdagangkan di bursa. Struktur produknya menyerupai reksa dana, tetapi transaksi dilakukan di Bursa Efek Indonesia seperti halnya perdagangan saham.


Sementara ETF Emas memiliki underlying berupa emas. Dengan demikian, investor tidak perlu menyimpan emas secara fisik karena investasi dilakukan melalui instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.


Menurut Ngurah, emas secara historis dikenal sebagai aset untuk menyimpan nilai kekayaan. Keterbatasan jumlah emas di alam turut membuat logam mulia ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan aset lainnya.


Emas juga kerap digunakan sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Ketika pasar saham mengalami tekanan, imbal hasil obligasi kurang menarik, atau ketidakpastian ekonomi dan geopolitik meningkat, emas dapat menjadi salah satu aset yang dipertimbangkan investor untuk menjaga nilai portofolio dalam jangka panjang.


“Investasi emas bukan untuk menjadi kaya dalam satu malam, tetapi untuk menjaga wealth dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ngurah menambahkan, perkembangan harga emas dunia dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan perhatian investor terhadap aset ini. Namun, ia menekankan bahwa karakteristik emas berbeda dengan instrumen investasi yang berorientasi pada pertumbuhan.


Jika saham lebih berorientasi pada pertumbuhan nilai dalam jangka panjang dan obligasi dapat menjadi pilihan untuk stabilitas serta pendapatan, emas memiliki pergerakan yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan global.


Karena itu, emas lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari diversifikasi investasi, bukan sebagai satu-satunya instrumen dalam portofolio.


Seiring berkembangnya produk investasi emas, BEI juga menurutnya menyediakan pilihan ETF Emas. Sejak peluncuran perdana pada 10 Agustus 2026, telah terdapat tujuh produk ETF Emas yang tercatat di BEI.


ETF Emas memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan investasi emas secara fisik maupun emas digital. Salah satunya adalah underlying berupa emas fisik (physical backed).


Selain itu, transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia sehingga investor dapat membeli dan menjual ETF melalui perusahaan sekuritas yang digunakan.


Keunggulan lainnya meliputi kemampuan mereplikasi pergerakan imbal hasil aset emas yang menjadi underlying, tingkat kemurnian emas yang terstandarisasi, serta efisiensi dari sisi penyimpanan karena investor tidak perlu menyimpan emas secara fisik. (bul)

Antisipasi TPPO, Masyarakat Jangan Tergiur Iming-iming PJTKI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi TPPOMasyarakat Jangan Tergiur Iming-iming PJTKI
(EKBIS NTB/cem) Ida Wayan Putra Ekantara

Mataram (EKBIS NTB) – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) marak terjadi di berbagai wilayah termasuk di Kota Mataram. Modusnya berbagai macam untuk membujuk calon korbannya. Masyarakat diingatkan jangan mudah tergiur dengan iming-iming Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).


Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara menjelaskan, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dialami oleh salah seorang warga di Kecamatan Selaparang.

Perusahaan penyalur tenaga kerja menempatkan korban ke Myanmar. Padahal, negara tujuan untuk bekerja ke Singapura. Akan tetapi, korban berhasil diamankan oleh otoritas keamanan di Myanmar dan rencananya akan dipulangkan. “Kepolisian di Myanmar sudah berhasil mengamankan korban dan diserahkan ke Kedubes Indonesia untuk Myanmar,” jelas Putra.


Dijelaskan, PMI unprosedural atau ilegal menjadi kewenangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia untuk menangani berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).


Putra menegaskan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dihindari oleh masyarakat. Calon PMI harus berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota atau provinsi untuk memastikan perusahaan penyalur terdaftar atau tidak.

Tujuannya adalah menghindari terjadi kasus pengiriman PMI ilegal. “Sebenarnya gampang tinggal tanyakan ke Disnkar benar tidak perusahaan yang akan mengirim mereka bekerja,” jelasnya.


Berbagai modus diakui Putra, dilakukan oleh PJTKI untuk memikat calon korbannya. Hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak tergiur janji manis para calo atau tekong.

Mantan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram menambahkan, tahapan serta tata cara menjadi PMI resmi juga telah disampaikan melalui sosialisasi migran aman di Kecamatan Sekarbela. Pihaknya melibatkan instansi lainnya agar masyarakat mengetahui prosedur bekerja ke luar negeri yang benar.


Ia mengingatkan bahwa bekerja secara unprosedural akan merugikan masyarakat sendiri. Artinya, mereka tidak mendapatkan kepastian gaji,jaminan keselamatan dan lain sebagainya. “Kalau berangkat resmi negara bertanggungjawab atas keselamatan pekerja dan lain sebagainya,” demikian kata dia. (cem)

PUPR Proyeksikan Anggaran Rp400 Juta untuk Bronjong Karang Monjok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PUPR Proyeksikan Anggaran Rp400 Juta untuk Bronjong Karang Monjok
Lale Widiahning (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram proyeksikan anggaran sekitar Rp400 juta untuk memperbaiki bronjong yang rusak akibat luapan Sungai Ancar saat banjir pada 6 Juli 2025. Bronjong tersebut berada di Lingkungan Karang Monjok, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan perbaikan bronjong tersebut akan dilakukan apabila anggaran Rp10 miliar dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I yang dialokasikan untuk penanganan Sungai Ancar belum mencukupi kebutuhan pekerjaan di lapangan.

“Kalau dananya tidak cukup untuk yang Rp10 miliar itu, kami yang akan kerjakan dengan dana sekitar Rp400 juta. Bisa untuk bronjong itu,” ujar Lale, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan, waktu pelaksanaan perbaikan masih menunggu hasil pemetaan dan pekerjaan yang dilakukan BBWS Nusa Tenggara I. BBWS saat ini telah memetakan lokasi penanganan di dua sungai, yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus.

Menurut Lale, Pemkot Mataram perlu memastikan terlebih dahulu titik-titik yang telah masuk dalam penanganan BBWS agar tidak terjadi tumpang tindih penganggaran. Jika masih terdapat bagian yang belum ditangani, Pemkot Mataram akan mengintervensinya melalui anggaran belanja tambahan (ABT).

“Kita lihat dulu. Kalau itu sudah masuk penanganan BWS, kemudian kita anggarkan di ABT, jadi dobel nantinya. Jangan sampai seperti itu,” jelasnya.

Lale menambahkan, jika perbaikan bronjong tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini, pelaksanaannya diproyeksikan pada awal 2027. Namun, Pemkot Mataram masih menunggu perkembangan pekerjaan normalisasi Sungai Ancar yang saat ini dilakukan BBWS Nusa Tenggara I.

Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Mataram menyebutkan adanya intervensi anggaran untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir di dua sungai utama, yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus.

Total anggaran yang dialokasikan BBWS Nusa Tenggara I mencapai Rp25 miliar. Anggaran tersebut dibagi untuk dua sungai, dengan Rp15 miliar dialokasikan untuk penanganan Sungai Ancar dan Rp10 miliar untuk Sungai Unus. (pan)

Dishub Mataram Nonaktifkan Titik Parkir di Jalan Mahoni

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dishub Mataram Nonaktifkan Titik Parkir di Jalan Mahoni
LARANGAN PARKIR - Sejumlah petugas Dishub Mataram memasang rambu larangan parkir di Jalan Mahoni pada Rabu (30/9/2026). (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menonaktifkan titik parkir di pinggir Jalan Mahoni, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, tepatnya di samping Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB atau Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Penonaktifan tersebut dilakukan karena titik parkir dinilai sudah tidak representatif setelah adanya pelebaran Jalan Mahoni. Selain itu, aktivitas parkir di lokasi tersebut berada di atas trotoar sehingga berpotensi mengganggu akses pejalan kaki.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan titik parkir tersebut telah dinonaktifkan sejak pelebaran Jalan Mahoni pada 16 September 2026.

“Sudah dihapus karena tidak representatif karena ada pelebaran jalan dan parkirnya di trotoar. Trotoar itu hak pejalan kaki,” ujar Zulkarwin, Rabu (30/9).

Setelah titik parkir tersebut dinonaktifkan, Dishub Kota Mataram berencana merelokasinya ke kawasan Islamic Center atau area Bank NTB Syariah.

Zulkarwin menegaskan, apabila masih terdapat juru parkir yang mengaktifkan kembali kegiatan parkir di lokasi tersebut, petugas lapangan Dishub Kota Mataram akan melakukan penertiban sekaligus pengawasan.

“Nanti kita lakukan pengawasan di lokasi supaya tidak memarkirkan kendaraan di sana,” katanya.

Zulkarwin mengonfirmasi bahwa titik parkir di Jalan Mahoni sebelumnya telah terdaftar secara resmi dalam sistem SiJUKIR. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menentukan lokasi baru sebagai titik parkir pengganti.

“Jadi nanti kita koordinasikan dengan kecamatan dan kelurahan untuk titik parkir barunya, apakah di area Islamic Center atau Bank NTB Syariah,” jelasnya.

Terkait dampak penonaktifan satu titik parkir terhadap penerimaan retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah (PAD), Zulkarwin mengatakan hal tersebut akan ditutupi dengan penambahan 19 titik parkir baru.

Setoran retribusi dari titik parkir di Jalan Mahoni sebelumnya mencapai sekitar Rp60 ribu per hari dengan asumsi 20 hari kerja dalam sebulan. Dengan demikian, potensi penerimaan dari titik tersebut mencapai sekitar Rp1,2 juta per bulan.

Mantan Camat Selaparang itu mencatat, hingga September 2026, jumlah titik parkir yang dikelola dan terdaftar dalam sistem SiJUKIR mencapai 789 titik. Jumlah tersebut termasuk 19 titik parkir baru. (pan)

1...404142...1,067Halaman 41 dari 1,067