Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 418

Bulog Hanya 7 Persen, Pemprov NTB Dorong Optimalisasi Serapan Pangan Lokal

0
Muhammad Taufieq Hidayat(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dengan BUMDes untuk melakukan penyerapan pangan lokal. Pasalnya, Bulog sebagai pengelola logistik pangan daerah NTB hanya mampu menyerap 7 persen dari hasil panen petani NTB.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan pihaknya bersama dengan Kadis Ketahanan Pangan NTB mendorong terbentuknya Perda yang mengatur tentang pembelian hasil panen petani oleh BUMD termasuk unit terkecilnya.

Selain mendorong BUMD untuk menyerap hasil panen petani, pihaknya juga mendorong penyerapan Bulog tidak hanya 7 persen, tapi bisa sampai 10 persen.

“Kita harus benar-benar hitung, ternyata setelah kita hitung bulog hanya nyerap 7 persen per tahun, saya minta bulog 10 persen saja, artinya lebih dari 7 persen. 10 persen ini stok aman kita,” ujarnya kepada Suara NTB.

Hal tersebut menjadi langkah Pemprov NTB untuk menjaga cadangan pangan daerah agar petani tidak tertarik untuk menjual hasil panen ke luar daerah. Tentunya juga untuk menyejahterakan petani.

“Kita inisiasi ada Perda BUMD yang penyerapan pangan, karena diatur dengan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah ada undang-undangnya. Pemda harus ada cadangan pangan daerah yang menyerap produksi petani. Tingkat provinsi, kabupaten, dan desa,” sambungnya.

Dikatakan, rasio serapan dan konsumsi pangan di NTB saat ini masih belum seimbang. Hal ini menjadi tantangan, mengingat pada tahun 2023 saja, NTB harus mengimpor kembali 17 ribu ton beras atau setara dengan 30 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Padahal, produksi padi di NTB di tahun tersebut mencapai 1,54 juta ton.

“Kurang dari dua persen produksi kita (30 ribu ton yang didatangkan, red),” ucapnya.

Menurut Taufieq, dorongan BUMD untuk menyerap gabah petani menjadi solusi terbaik untuk menyeimbangkan rasio hasil pertanian dengan penyerapan. Apalagi, dengan adanya program swasembada pangan, sudah seharusnya langkah-langkah semacam ini mulai dilakukan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. Abdul Aziz., menyatakan kapasitas gudang penyimpanan Bulog di Provinsi ini hanya sekitar 120 ribu ton saja. Padahal, rata-rata hasil panen padi petani di NTB mencapai 1,4 juta ton.

Sehingga, jika hanya bulog yang bisa menyerap hasil panen petani, maka akan menyebabkan kerugian terhadap petani sebab jika beras disimpan terlalu lama, kualitas pangan ini tentu akan berkurang, begitupun dengan nilai jualnya.

Oleh karena itu perlu adanya inovasi penyerapan lain, salah satunya dengan memanfaatkan BUMD untuk melakukan penyerapan gabah petani. (era)

Polsek Batukliang Ubah Lahan Kosong Jadi Pekarangan Bergizi

0
Lahan kosong di sekitar Polsek  Batukliang dimanfaatkan jadi pekarangan bergizi. Dengan ditanami berbagai jenis tanaman. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Langkah kreatif di lakukan jajaran  Polsek Batukliang Lombok Tengah (Loteng) dengan mengubah dan memanfaatkan lahan kosong di sekitar polsek  jadi pekarangan bergizi. Dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif, mulai dari sayur-sayuran hingga tanaman buah. Langkah itu diharapkan bisa jadi percontohan bagi warga sekitar bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong yang ada agar bisa mendatangkan manfaat.

“Ini juga salah satu bentuk dukungan dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dibidang ketahanan pangan nasional,” sebit Kapolsek Batukliang Iptu Reza Ihyaul Itsnain, SH., MH., Jumat 24 Januari 2025 kemarin.

Ia mengatakan banyak lahan kosong ditengah masyarakat yang terkadang dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Padahal kalau bisa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, itu bisa mendatangkan manfaat  besar bagi warga. Minimal bisa membantu mengurangi beban kebutuhan ekonomi keluarga. Khususnya untuk belanja kebutuhan dapur harian.

“Konsep pekarangan bergizi ini ialah menanam berbagai tanaman produktif seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat/herbal. Selain bisa digunakan sendiri juga  bisa mendatangkan pemasukan untuk keluarga,” jelasnya.

Kalau konsep pekarangam  bergizi tersebut  bisa diiaplikasikan secara maksimal akan mampu mendorong kemandirian masyarakat. Minimal dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Anggaran yang semestinya untuk kebutuhan pangam, bisa dialihkan ke kebutuhan keluarga yang lain.

“Kami sebagai  bagian dari penggerak ketahanan pangan ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa lahan kecil seperti pekarangan bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pangan setiap hari. Selain itu, ini juga bagian dari komitmen polri mendukung program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan,” imbuh Reza. (kir)

PMK Merebak, Loteng Perketat Pengawasan

0
Pengawasan dan pencegahan kasus PMK dilakukan petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian Loteng. Antisipasi penyebaran PMK di Loteng. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, terutama sapi mulai merebak di sejumlah daerah di Pulau Lombok. Langkah antisipasi pun mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mencegak masuk dan merebaknya kasus PMK di daerah ini. Salah satu dengan memperketat pengawasan pasar hewan yang ada di Loteng.

Menurut Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian Loteng Drh. Firman Hidayatullah kepada Ekbis NTB, Jumat 24 Januari 2025 kemarin, upaya pencegahan yang dilakukan sejauh ini cukup efektif berjalan. Hal itu bisa dilihat dari tingkat penyebaran dan penularan PMK terhadap ternak di daerah ini yang terbilang kecil. “Memang ada kita temukan penularan PMK. Tapi jumlah masih kecil, satu atau dua kasus saja,” terangnya.

Dikatakannya, sejak kasus PMK mulai meningkat disejumlah daerah, terutama di Lombok Timir (Lotim) pihaknya langsung melakukan upaya pencegahan. Dengan menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan mobilitas jual beli ternak. Terutama di dua pasar hewan yang ada di Loteng, pasar hewan Barabali dan Batunyale.

Di mana setiap hewan ternak yang datang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum diturunkan dari kendaraan. Jika ada ternak yang ditemukan terindikasi menderita PMK, maka tidak diperkenankan turun dari kendaraan. Begitu pun kendaraan pengangkut hewan ternak tersebut akan disemprot cairan desinfektan.

Selain di pasar hewan pengawasan dilapangan juga tetap dilakukan oleh tim yang ada di kecamatan. Jika ada indikasi temuan kasus PMK, upaya penanganan akan langsung dilakukan oleh tim kecamatan, koordinasi dengan tim kabupaten. Supaya kasus PMK tidak sampai menyebar lebih luas lagi.

“Kita juga ada program vaksinasi PMK. Di mana untuk tahap awal capainya sudah 100 persen saat ini. Dari target 2.825 ekor yang harus divaksin,” imbuh Firman.

Memang kalau bicara populasi masih banyak yang perlu di vaksin. Karena untuk sapi total populasi saat ini sekitar 117 ribu ekor. Sedangkan kerbau ada sekitar 20 ribu ekor. “Kalau untuk program vaksinasi ini tergantung petunjuk pusat. Karena  berkaitan dengan ketersediaan vaksin. Jadi untuk program vaksinasi PMK lanjutan kita menunggu kiriman vaksin dari pemerintah pusat,” tandasnya.(kir)

BPBD Mataram Minta Warga Waspadai Cuaca Ekstrem Jelang Imlek

0
Ilustrasi cuaca ekstrem(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, meminta warga agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem menjelang perayaan Imlek pada 29 Januari 2025.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Jumat 24 Januari 2025 mengatakan, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)menyebutkan Kota Mataram dan sekitarnya masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan lebat pada akhir Januari 2025. ‘’Selain hujan lebat juga disertai kilat, petir, serta angin kencang,’’ katanya.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, potensi cuaca ekstrem menjelang perayaan Imlek terjadi hampir setiap tahun, masyarakat bahkan sering kali memprediksi perayaan Imlek menjadi puncak cuaca ekstrem. “Setelah Imlek, biasanya cuaca akan kembali normal,” katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, sesuai prediksi BMKG saat ini angin permukaan bertiup dengan variasi arah dominan dari barat daya-utara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 kilometer per jam.

Kecepatan angin yang berada di atas 10 kilometer per jam tersebut, berdampak pada ketinggian gelombang pantai di atas normal yakni berkitar di atas 1,5 meter.

Dengan ketinggian gelombang itu nelayan dan warga di pesisir masih harus tetap waspada awas terhadap kemungkinan gelombang di atas 1,5 meter atau di atas 2 meter sehingga bisa berdampak pada banjir rob dan lainnya. ‘’Karena itu masyarakat tetap kami imbau waspada dan siaga terhadap potensi cuaca ekstrem,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Mataram rutin menurunkan satgas dari BPBD untuk melakukan patroli ke sepanjang pantai 9,1 kilometer.

Satgas juga rutin melakukan patroli di pinggir sungai yang melintasi Kota Mataram dan melaporkan langsung hasil pantauan yang dilakukan baik di pantai maupun di sungai. “Sejauh ini hasil pantauan satgas, Alhamdulillah kondisi gelombang dan debit air sungai masih pada posisi normal,” katanya.

Meskipun, tambah Irwan, debit air sungai sempat naik, tapi belum ada yang meluap ke permukaan, apalagi ke perumahan warga. “Tapi warga harus tetap waspada dan segera melapor ke aparat terdekat ketika ada potensi bencana,” katanya. (ant)

164 Destinasi Wisata Terdata di Sumbawa

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 164 destinasi wisata yang ada di wilayah setempat hanya saja terhadap destinasi tersebut butuh intervensi lebih lanjut untuk memaksimalkan keberadaannya.

“Memang ketika kaitannya dengan infrastruktur belum sempurna selayaknya destinasi wisata yang ada, sehingga kita akan berupaya melakukan intervensi lebih lanjut, ” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Meski masih banyak kekurangan lanjutnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya destinasi wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga tengah mencoba untuk berkoordinasi dengan leading sektor lainnya untuk bisa memenuhi sarana tersebut.

“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.

Salah satu lanjutnya dengan Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” ujarnya.

Ia pun meyakinkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan kondisi yang ada. Termasuk juga memastikan ada atau tidaknya pungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola destinasi wisata.

“Jadi, tidak semua destinasi wisata dipungut biaya, tetapi kami tetap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan layak atau tidaknya dilakukan pungutan,” tukasnya. (ils)

Terus Menurun, Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Lotim Tersisa 43.280 Jiwa

0
Grafik penduduk miskin ekstrem di Lotim tahun 2021-2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menurun. Tahun 2021, 5,15 persen atau 63.920 jiwa. 2022 4,06 persen atau 50.900 jiwa, 2023 sempat naik 5,25 persen yakni menjadi 66.390 jiwa. Namun tahun 2024 bisa ditekan hingga tersisa 3,21 persen atau 43.280 jiwa.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Zaedar Rohman, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Lotim tidak ada anggaran secara spesifik. Namun, semua upaya dilakukan selama ini mencoba untuk menekan terus angka kemiskinan ekstrem ini.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan di Lotim adalah mengediakan Pelayanan Air Bersih. Tahun 2024 telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan berupa penyediaan 3.865 sambungan rumah 77 persen sasaran. Fasilitas SPAM ini bisa dinikmati  oleh 5.860 Jiwa 23,44 persen warga di wilayah Kecamatan Jerowaru.

Lotim juta telah melakukan Pemberian luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yaitu Petani Tembakau 17.195 orang dengan jumlah dana Rp1.449.934.640 dengan melakukan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bagi UMKM dan juga peningkatan dan daya saing hasil UMKM Rp 8,7 miliar. “Semua bantuan untuk program masalah kemikin terfokus bak kemikin ekstrem /Desil 1,” terangnya

Lotim berkomitmen bisa lebih akseleratif untuk menekan jumlah warga miskin ekstrem ini. Karena itu, tahun 2025 akan melanjutkan penuntasan pelayanan air bersih (SPAM Pantai Selatan), 5.000 SR kepada 25.000 jiwa.

 luran Jaminan Ketenagakerjaan Kepada Petani Sejumlah 17.195 orang Sosial tembakau juga dilanjutkan dan juga akan diberikan kepada Anggota BKD, BPD, Kader Posyandu dan Ketua RT.

Kelanjutan luran Jaminan Sosial Kesehatan 176.000 jiwa yang belum ditanggung pusat. Diketahui untuk iuran JKN ini Lotim tahun 2024 pihaknya menggelontorkan Rp 80 miliar lebih, sehingga bisa mencapai target Universal Health Coverage dengan angka lebih dari 98 persen.

Zaedar menambahkan,  sarana prasarana PLUT akan ditingkatkan. Permodalan bantuan Pemberian untuk pelaku UMKM sebesar Rp 25 miliar per tahun disiapkan. Begitu juga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 27.871.200.000 Kepada Keluarga Miskin Extreme (7.742 KPM) yang belum mendapat bantuan dari pusat. (rus)

Alokasi Pupuk Bersubsidi Lotim Bertambah

0
Lalu Fathul Kastur (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim), Lalu Fathul Kasturi mengatakan dilihat dari stok pupuk subsidi memasuki musim tanam ini disyukuri sangat mencukupi. Bahkan dibandingkan tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 ini bertambah.

“Alhamdulillah alokasi kita bertambah dari 27 ribu ton pada 2024 menjadi 35 ribu ton pada tahun 2025,” ucap Kasturi menjawab Ekbis NTB, Jumat 24 Januari 2025.

Ketersedian pupuk cukup tinggal menunggu petani menebus sesuai dengan  alokasi yang didapat di E-RDKK.

Diketahui sebelumnya, Satreskrim Polres Lotim melakukan sidak sejumlah gudang distributor pupuk. Plt Kadistan ini turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Satreskrim Polres Lotim beserta seluruh anggota Polisi yang turut melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian pupuk.

Aparat kepolisian merupakan bagian dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Sidak yang dilakukan aparat kepolisian ini merupakan varian dari menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi.

Memasuki musim tanam 2025 ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk. Tidak diinginkan, ketika masuk musim tanam pupuk tidak ada. “Intinya beliau (Polisi, red) ingin melihat ketersediaan  pupuk di tingkat distributor kaitannya dengan musim tanam dalam rangka mengawal  ketahanan pangan menuju swasembada pangan,” sambungnya.

Penebusan pupuk bersubsidi ini harus sesuai juga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Satreskrim Polres Lotim siap akan menindak oknum yang melakukan pendistribusian pupuk subsidi tidak sesuai HET.

HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M/11/2024. Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp 2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp 800/kg. (rus)

Retribusi Kebersihan Harus Dikelola Transparan

0
IGB Hari Sudana Putra(ekbisntb.com/ist)

PEMKOT Mataram melakukan perubahan signifikan dalam kegiatan CFD (Car Free Day) yang berlangsung setiap Minggu pagi. Pemkot Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan retribusi kebersihan kepada para pedagang yang berjualan di arena CFD Udayana.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., kepada Ekbis NTB melalui pesan WhatsApp, Jumat 24 Januari 2025 mengatakan, pada dasarnya ia setuju dengan pungutan retribusi. Namun yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana transparansi pengelolaan retribusi tersebut. “Retribusi kebersihan ini perlu dikelola secara transparan, dan harus dipastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk mendukung kebersihan dan diberikan kepada petugas kebersihan,” ujarnya.

Dia juga berharap, hasil dari retribusi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas daerah untuk pengelolaan yang lebih baik. Menurut politisi Partai Demokrat ini, Fenomena tumpukan sampah di CFD Udayana memang sudah menjadi masalah yang cukup krusial. Setiap usai kegiatan, sampah-sampah bekas makanan, terutama dari pedagang yang berjualan di sekitar kawasan tersebut, seringkali tertinggal dan menggunung. Hal ini mempengaruhi kebersihan serta kenyamanan masyarakat yang datang untuk berolahraga atau menikmati udara pagi di Jalan Udayana. “Kami melihat sendiri, sampah-sampah itu menggunung, dan petugas kebersihan harus bekerja keras membersihkannya hingga siang hari,” tambahnya.

Dengan penerapan retribusi kebersihan, lanjut Gus Arik, sapaan akrab anggota dewan tiga periode ini, pemerintah berharap masyarakat, terutama pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. “Jumlah pedagang di Car Free Day ini sudah lebih dari 100 orang, yang tidak hanya berasal dari Kota Mataram, tapi juga dari Lombok Barat dan Lombok Tengah,” ujarnya.

Pada bagian lain, Gus Arik juga menyoroti rencana memindahkan para pedagang yang berjualan di CFD ke kawasan eks-bandara Selaparang. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan pengunjung yang datang untuk berolahraga, seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di area tersebut. “Jalan Udayana akan tetap difungsikan sebagai area Car Free Day, namun diperuntukkan khusus bagi mereka yang ingin berolahraga, sementara pedagang akan dipusatkan di lokasi baru,” jelasnya.

Penting bagi masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, seperti jogging track yang baru saja diperbaiki. “Kami berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam menjaga kebersihan dan keawetan fasilitas seperti jogging track. Sebab, banyak sampah makanan, seperti tusuk sate, yang seringkali dibuang sembarangan,” ungkapnya.

Dengan penerapan retribusi kebersihan dan relokasi pedagang ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi warga Kota Mataram, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan sampah yang kerap terjadi setiap minggu. “Langkah ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pedagang, pengunjung, maupun petugas kebersihan, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” kata anggota dewan dari Dapil Cakranegara ini. (fit)

Dana Pihak Ketiga Tumbuh 9,63 Persen

0
Berry Arifsyah Harahap (ekbisntb.com/dok)

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB mencatat dana pihak ketiga atau DPK rumah tangga mampu tumbuh cukup tinggi hingga 9,63 persen pada tahun 2024.

“Rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Berry Arifsyah Harahap dalam pernyataan di Mataram, Jumat 24 Januari 2025.

Berry mengungkapkan permintaan rumah tangga terhadap dana pihak ketiga secara nasional terkendala, sedangkan NTB memiliki pola peningkatan. Menurut dia, rumah tangga di NTB masih cukup mampu melakukan konsumsi yang membuat deposito meningkat.

‘’Rumah tangga memiliki view konsumsi saat ini sudah cukup, sehingga mereka bisa melakukan deposito,’’ kata Berry.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penghimpunan dana rumah tangga tidak sekadar mencukupi, namun berlebih. Hal itu membuat dana berlebih itu ditempatkan untuk instrumen tabungan jangka panjang berupa deposito.

Total nilai tabungan DPK rumah tangga di NTB pada triwulan III 2024 tumbuh 12,19 persen dengan rincian nilai tabungan Rp0-100 juta sebanyak 6,40 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 10,16 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,22 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar sebanyak 45,38 persen.

Pada triwulan IV 2024 tercatat total nilai tabungan DPK rumah tangga mencapai 10,13 persen dengan rincian tabungan Rp0-100 juta sebanyak 5,86 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 7,37 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,37 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar mencapai 37,86 persen. (ant)

Penerimaan Cukai Rp 1,9 Miliar, APHT Paok Motong Terus Dikembangkan

0
Pekerja di APHT Paok Motong sedang membuat rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) yang berlokasi di Paok Motong Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sudah beroperasi selama tahun 2024. Ada tiga perusahaan pengolahan tembakau yang menempati lokasi tersebut. Namun baru satu yang benar-benar aktif berproduksi.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Made Aryana mengatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan industri hasil tembakau di daerah ini. Terlebih potensi ekonomi dari tembakau di daerah itu dinilai sangat menjanjikan.

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau atau APHT yang berdiri di Kecamatan Masbagik itu adalah pemusatan pabrik hasil tembakau skala kecil dalam suatu kawasan agar lebih berkembang. Di sana, desain APHT bisa menampung lima perusahaan, sehingga tahun ini diharapkan bisa lebih banyak pengusaha lokal yang ambil bagian dalam industri tembakau.

“Di APHT Paok Motong, sebelumnya ada tiga, namun hanya satu yang beroperasinya sangat bagus. Kita lihat perkembangan perekonomian di NTB ini. Satu perusahaan yang aktif itu dari Jawa, sementara dua lainnya masih lokal, sehingga kita minta kembangkan yang lokal ini untuk bisa bangkit lah,” kata I Made Aryana kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Aryana berharap perusahaan yang menempati APHT tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok, sehingga peredaran rokok ilegal bisa diantisipasi dan dicegah. Sebab semakin banyak rokok yang legal memenuhi pasar, maka akan semakin sedikit rokok ilegal yang beredar.

“Sebab harga masih bisa bersaing. Di sini yang diproduksi di APHT itu produknya SKT, jadi memperkerjakan buruh yang lumayan banyak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, satu ruang usaha di APHT bisa menampung sampai 200 orang pekerja. Diharapkan, lima ruang produksi bisa terisi penuh di tahun 2025 ini untuk memaksimalkan potensi usaha. Jika semua potensi terisi, maka APHT Paok Motong bisa menampung sebanyak 1000 pekerja.

“Saya lihat antusias warga sekitar yang bekerja di sana yang dimana operasional dari APHT ini buka jam 07.30 sampai 5 sore. Sedangkan mereka ingin buka lebih awal, kan makin banyak pekerjaan, take home pay makin banyak,” ujarnya.

 Dari catatan Kantor Bea Cukai Mataram, penerimaan cukai dari APHT Paok Motong tercatat mencapai Rp 1,9 miliar pada 2024. Aryana mengatakan target untuk cukai paling banyak dari cukai hasil tembakau.

“Kalau ada perusahaan baru masuk di APHT Paok Motong, kami prediksi (penerimaan cukai) bisa lebih dari Rp 5 miliar,” pungkasnya.(ris)