Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 417

Cukup Bawa KTP, Petani Terdaftar Bisa Langsung Bawa Pulang Pupuk Bersubsidi

0
Petani dapat menebus pupuk cukup dengan membawa KTP(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyederhanaan proses penebusan pupuk bersubsidi disambut baik oleh petani di Indonesia. Saat ini, petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke mitra kios untuk menebus pupuk menggunakan aplikasi iPubers.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat dukungan penuh dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sejak 1 Januari 2025. Hingga 19 Januari 2025, sekitar 600.000 petani telah berhasil menebus 405.000 ton pupuk bersubsidi.

General Manager Wilayah 1 Pupuk Indonesia, Roh Eddy, menjelaskan bahwa proses penebusan pupuk bersubsidi kini lebih mudah berkat aplikasi yang menerapkan sistem data terintegrasi antara mitra distributor, petani penerima subsidi, dan stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia. Dengan sistem yang terhubung, petani dapat menebus pupuk cukup dengan membawa KTP, mendukung program swasembada pangan nasional yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Sejak 1 Januari 2025, petani sudah bisa langsung menebus pupuk. Sistem e-RDKK sudah terhubung dengan iPubers, sehingga para petani dapat menebus pupuk bersubsidi mulai awal tahun,” kata Roh Eddy.

Pupuk Indonesia meluncurkan aplikasi iPubers pada 2023 sesuai dengan arahan pemerintah yang ingin mempermudah proses penebusan pupuk. Dengan sistem yang lebih efisien ini, diharapkan petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi tepat waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Pada Januari 2025, iPubers telah diimplementasikan sepenuhnya di lebih dari 26.000 kios distributor pupuk di seluruh Indonesia. (bul)

Ekraf Night 2025 Diluncurkan, Dorong Ekonomi Kreatif NTB Makin Mendunia

0
Peluncuran program Gekrafs NTB dan pagelaran Ekraf(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DPW GEKRAFS (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) NTB resmi meluncurkan program tahunan bertajuk Ekraf Night 2025 di Hotel Lombok Plaza, Senin, 27 Januari 2025. Acara ini juga menjadi bagian dari perayaan HUT ke-6 GEKRAFS, sekaligus momentum peluncuran tiga program unggulan yang bertujuan untuk mendorong sektor ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua DPW GEKRAFS NTB, Yeyen Seprian Rachmat, mengatakan bahwa peluncuran ini menandai dimulainya gerakan lebih masif untuk mengembangkan ekonomi kreatif di NTB. Tahun 2025, tiga program utama akan menjadi prioritas dengan pendekatan realistis yang berfokus pada sumber daya yang tersedia.

Tiga program unggulan tersebut adalah GEKRAFS Academy, Merchandise Mania (Makmur Mendunia), dan Sentra Kreatif NTB (SKN).

“Program-program ini kami susun agar lebih tepat sasaran, dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta,” ujar Yeyen.

Yeyen memaparkan tiga fokus utama dalam program Ekraf 2025. GEKRAFS Academy adalah upaya untuk melahirkan pelaku baru dalam bidang usaha kreatif melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur.

Merchandise Mania (Makmur Mendunia) bertujuan untuk menghadirkan produk kreatif berbasis budaya lokal yang memenuhi standar global.

“Produk-produk merchandise, seperti apparel, gantungan kunci, dan lainnya, akan dikemas dengan tetap mempertahankan nilai budaya khas NTB, seperti yang telah kami lakukan untuk merchandise resmi MotoGP,” jelas Yeyen.

Sementara itu, Sentra Kreatif NTB (SKN) dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya pusat kreativitas di seluruh 10 kabupaten/kota di NTB.

“Ini bukan berarti kami akan membangun tempat fisik untuk sentra kreatif, tetapi lebih pada kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki visi serupa, termasuk memanfaatkan aset pemerintah dan swasta untuk mengembangkan ekonomi kreatif,” tambahnya.

Yeyen menekankan pentingnya penerapan standar kualitas global pada setiap produk ekonomi kreatif yang dihasilkan. NTB memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih masif, seperti ekonomi kreatif dalam bidang animasi, aplikasi, dan permainan berbasis lokal.

“Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Iqbal-Dinda, dalam visi misinya memiliki 10 program unggulan, salah satunya adalah E Mania, Ekonomi Kreatif Mendunia. Ini akan kami kolaborasikan. Dengan diferensiasi dan kualitas produk yang tinggi, pelaku ekonomi kreatif di NTB dapat sejahtera dan bersaing di pasar global,” tambahnya.

Yeyen juga mengakui bahwa selama ini ekonomi kreatif di NTB didominasi oleh sektor kuliner, kriya, dan fesyen. Namun, kehadiran GEKRAFS di NTB, yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, budayawan, dan pelaku kreatif lainnya, diyakini dapat mewujudkan tujuan untuk mengembangkan sektor ini.

“Kedepannya, kami berharap produk-produk ekonomi kreatif NTB tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mendunia,” ujar Yeyen.

Selain itu, GEKRAFS juga berencana menggelar festival permainan rakyat NTB, untuk menggali kembali permainan tradisional yang semakin langka.

“Kita tidak hanya ingin disuguhi permainan yang itu-itu saja. NTB kaya dengan permainan rakyat yang hampir punah. Oleh karena itu, kami ingin merivitalisasi dan memperkenalkan kembali permainan rakyat ini, bahkan melalui animasi atau aplikasi games berbasis permainan tradisional. Dengan demikian, anak-anak kita tidak hanya memainkan permainan yang tidak mendidik,” tambahnya.

Program Ekraf Night 2025 diharapkan dapat menjadi pemicu kebangkitan kreativitas di NTB, serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif. Dengan dukungan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif, Yeyen optimistis target GEKRAFS NTB akan tercapai.

“Tujuan utama kami adalah menjadikan NTB makmur dan mendunia melalui ekonomi kreatif. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

Peluncuran Ekraf Night 2025 juga mendapat sambutan positif dari Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, yang dalam pernyataan yang disampaikan melalui Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, mengapresiasi komitmen GEKRAFS NTB dalam menjaga kelangsungan usaha ekonomi kreatif di daerah ini.

Provinsi NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 6,5 persen tahun ini, meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kehadiran program GEKRAFS di NTB diyakini akan memberikan dampak besar dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif lokal, seperti pertunjukan, kuliner, fesyen, dan kerajinan tangan yang menjadi ciri khas NTB.

Selain itu, program GEKRAFS di NTB juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan inovasi dan membuka lapangan kerja.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif era Presiden Jokowi, Sandiaga S. Uno, juga turut menyambut baik peluncuran Ekraf 2025 di NTB, tak terkecuali Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang mengakui kekayaan ekonomi kreatif di NTB. “Upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif NTB ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia,” ujar Sandiaga S. Uno. (bul)

Badan Mutu KKP NTB Nonstop Layani Sertifikasi Mutu untuk Menggenjot Ekspor Perikanan

0
Badan Mutu KKP Nusa Tenggara Barat tetap memberikan pelayanan prima dan memudahkan pengguna jasa dengan tetap membuka layanan di hari libur dan curi bersama dalam rangka Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor komoditas perikanan. Melalui fasilitasi pelayanan digital, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) memastikan layanan sertifikasi mutu atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang dipersyaratkan negara tujuan bisa diakses 24 jam dan setiap hari.

“Kami menyadari pentingnya ekspor, karenanya layanan kami tetap buka walaupun tanggal merah alias tidak mengenal hari libur,” ujar Kepala Badan Mutu, Ishartini di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.

Sejalan dengan instruksi Kepala Badan Mutu KKP, M. Farchan selaku Plt. Kepala UPT Badan Mutu KKP Nusa Tenggara Barat menginstruksikan kepada jajarannya juga untuk memberikan pelayanan prima dan memudahkan pengguna jasa dengan tetap membuka layanan di hari libur dan curi bersama dalam rangka Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.

Lebih lanjut, Ishartini menyebut jajarannya telah memiliki sistem pengurusan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sebagai bagian dari sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (SJMKHP) secara digital melalui HONEST atau HACCP Online System.

Dikatakannya, sistem yang dibuat untuk mengubah metode pengurusan offline menjadi online agar penerbitan sertifikat HACCP yang dipersyaratkan Negara tujuan ekspor lebih cepat dan mudah.

Setidaknya ada 9 keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan masyarakat melalui digitalisasi layanan ini, yaitu meningkatkan kecepatan proses, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi data dan informasi, meningkatkan transparansi, mengurangi waktu pengajuan, mengurangi biaya, meningkatkan kemudahan monitoring, meningkatkan kemudahan evaluasi, serta mempermudah integrasi dengan sistem lain.

“Ini komitmen kami untuk mewujudkan pelayanan prima dan memudahkan pelaku usaha,” kata Ishartini.

Melalui layanan prima, Ishartini berharap produk kelautan dan perikanan tetap terjaga keberterimaannya di negara tujuan ekspor. Tercatat, pada tahun 2024 sebanyak 140 dari 195 negara di dunia telah menjadi pangsa pasar produk kelautan dan perikanan Indonesia. Selain itu, selama tahun 2024, sebanyak 4.424 sertifikat HACCP diterbitkan dan 1.201 unit pengolah ikan (UPI) di Indonesia telah disertifikasi HACCP.

“Tahun lalu produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 negara, tentu ini tugas kami untuk menjaga, termasuk meyakinkan negara lain untuk tak ragu menerima produk Indonesia,” tegasnya.

Selain memberikan akses kemudahan melalui fasilitas pelayanan digital, Ishartini juga mengintruksikan jajarannya yang berada di unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia untuk jemput bola ke pelaku usaha. Termasuk memberikan pendampingan yang diperlukan agar mereka bisa menerapkan SMKHP.

“Saya mengintruksikan ke semua jajaran di UPT untuk senantiasa mendampingi pelaku usaha dan berikan layanan terbaik kepada mereka,” tutupnya.

Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang prima guna mendorong perkembangan sektor kelautan dan perikanan melalui fasilitasi perdagangan komoditas perikanan, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi mutu hulu – hilir, Badan Mutu saat ini sedang mengembangkan sistem informasi berbasis digital SiapMutu. Sistem ini mengintegrasikan layanan sertifikasi penjaminan mutu hulu (primer) yang meliputi pembenihan yang baik (CPIB), Pembesaran yang baik (CBIB), Pembuatan Pakan (CPPIB), Pembuatan Obat (CPOIB), Distribusi Obat Ikan (CDOIB), Penanganan Ikan diatas Kapal (CPIB), Penjaminan mutu perikanan pasca panen (SKP dan HACCP yang teritegrasi dengan Sistem OSS BKPM.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan. Menurutnya, kegiatan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen untuk melindungi sumber daya hayati ikan tetap sehat dan bermutu.(bul)

Distributor Bantah Ada kongkalikong Permainan Harga Pupuk Subsidi di Lombok Timur

0
Rapat evaluasi penyaluran pupuk subsidi di Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – CV Bintang Timur, salah satu distributor pupuk di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya indikasi permainan harga pupuk subsidi dan pemberian sejumlah uang kepada oknum aktivis untuk menutupi informasi terkait masalah tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Hj. Kartini, Direktur CV Bintang Timur, isu tersebut dianggap tidak berdasar dan salah paham.

Hj. Kartini menjelaskan bahwa pemberian dana kepada oknum Aktivis yang disebut-sebut bukanlah untuk tujuan pribadi atau untuk menutupi informasi mengenai permainan harga pupuk.

“Tujuan dari kontribusi tersebut adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pertanian. Saya tanya kepada istri yang selaku Direktur CV. Bintang Timur soal ada dana kepada teman aktivis di lotim, tapi itu untuk support demplot dan program tanam jagung Hibrida di Pringgabaya yang infonya dilaksanakan tanggal 24 Januari 2025 oleh DPD HKTI NTB. Kalau kegiatan kegiatan terkait pertanian memang harus kami dukung untuk kemajuan sektor pertanian di Lombok Timur, bukan untuk kepentingan lain lain” ujar Hj. Kartini.

Hj. Kartini juga menegaskan kembali soal adanya dugaan permainan harga pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bersama AAE Lombok Timur, Sopian Harari

“Tidak ada itu penjualan pupuk subsidi di atas HET. Kasuistis. Yang terjadi kadang di lapangan adalah kesalahan pahaman terkait petani dan ketua kelompok tani atas harga yang sudah disepakati bersama, dan tetap kita melakukan penyaluran sesuai data petani yang ada di sistem ERDKK, dan Tetap berkoordinasi dengan Tim Pupuk Indonesia di Lapangan Sebagai Bentuk pembinaan PIHC kepada kami Distributor dan Kios,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa di beberapa wilayah seperti Kecamatan Sakra Barat, masih ada issue pupuk subsidi yang dijual berupa paket yang terdiri dari pupuk urea, NPK, dan organik, dan dijual dengan harga yang masih wajar karena ada kios yang mengantarkan pupuk langsung ke rumah petani atau ke kelompok sehingga ada tambahan biaya transportasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kios juga selalu menginfokan dan menghimbau ke petani agar segera melakukan penebusan organik karena organik kembali di subsidi oleh pemerintah”

Begitupun soal dugaan penyaluran pupuk subsidi salah sasaran, Hj. Kartini juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan dalam penginputan data petani di beberapa kios, yang mengakibatkan kesulitan distribusi pupuk kepada petani yang berhak.

“Ada beberapa kios di Kecamatan Sakra Barat yang kebetulan namanya kiosnya sama dengan kios di Kabupaten Bima, yang menyebabkan salah input data petani. Ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk yang sesuai dimana seharusnya petani tersebut terdaftar,” ungkapnya.

Hj. Kartini menegaskan bahwa semua pupuk yang didistribusikan adalah subsidi dari pemerintah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa fenomena permasalahan pupuk seperti ini sering terjadi pada awal tahun atau musim tertentu, yang memicu polemik setiap tahun.

“Biasanya setiap musim tanam selalu ada saja ribut-ribut soal pupuk. Masyarakat bisa memahaminya,” tandasnya.

Apa yang disamapaikan Hj. Kartini ini diharapkan dapat menjernihkan isu yang beredar di masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai distribusi pupuk subsidi di wilayah Lombok Timur.

CV Bintang Timur juga berharap agar informasi yang lebih akurat dapat diterima oleh publik, tanpa adanya distorsi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.(bul)

Pertanian Masih Jadi Sektor Penyumbang Utama PDRB NTB

0
Petani di Lombok Tengah sedang memanen padi beberapa waktu lalu. Subsektor Tanaman Pangan di NTB tercatat mengalami penurunan 1,44 persen.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari distribusi pertanian di pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di triwulan III-2024 (y-on-y).

Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTB I Gusti Lanang Putra mengatakan, distribusi sektor pertanian di ekonomi NTB sebesar 22,33 persen menyusul di posisi kedua yaitu sektor pertambangan dengan distribusi 19,43 persen dan di posisi ketiga sektor perdagangan sebesar 14,06 persen.

Selain tiga besar sektor tadi, sektor konstruksi, transportasi, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan menjadi distributor yang cukup besar dalam menopang ekonomi NTB selama ini. Namun pertumbuhan masing-masing sektor tadi fluktuatif. Terkadang mengalami pertumbuhan positif, namun ada juga yang mengalami kontraksi.

“Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan III-2023 (y-on-y). Pertanian, Pertambangan dan Perdagangan yangmerupakan 3 sektor dengan share terbesar, triwulan III-2024 ini tumbuh positif,” kata I Gusti Lanang Putra, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, sektor pertanian dalam arti luas yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian merupakan salah satu penyumbang utama PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Khusus pertanian tanaman pangan, share-nya mencapai 9,67 persen dan perikanan sebesar 4,68  persen di triwulan III 2024 kemarin.

“Jumlah penduduk NTB yang bekerja di bulan Agustus 2024 sebanyak 3,11 juta orang. Dari jumlah tersebut, penduduk tang bekerja di bidang pertanian mencapai 36,16 persen atau yang terbesar, menyusul sektor perdagangan sebesar 18,89 persen, industri pengolahan sebesar 10,17 persen dan sektor lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, di triwulan III 2024 kemarin, ada tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di NTB yaitu pertambangan, akomodasi dan makan minum serta jasa keuangan. Sektor pertambangan tumbuh sebesar 18,05 persen, akomodasi dan makan minum tumbuh 11,74 persen serta jasa keuangan 10,82 persen.

Dari sisi lapangan usaha (produksi), pertumbuhan ekonomi, antara lain didorong oleh meningkatnya aktivitas di sektor pertambangan, peningkatan sektor pariwisata yang mendorong akomodasi dan makan minum, serta perkembangan akses dan layanan keuangan.

Sedangkan, distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran, Konsumsi rumah tangga masih memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian sebesar 55,73 persen. Disusul ekspor barang dan jasa sebesar 54,21 persen.(ris)

Baznas NTB Siap Jalankan Makan Bergizi Gratis

0
Siswa SMKN 1 Mataram saat menikmati makan bergizi gratis pada Senin 13 Januari 2025.(ekbisntb.com/ron)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB siap membantu menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah NTB. Untuk menjalankan program ini, perlu adanya sinkronisasi antara Baznas pusat, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.

Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Muhammad Said, LC., MA., menyatakan program makan bergizi gratis ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi karena kondisi ekonomi.

Menurutnya, program makan bergizi gratis ini masih bisa dianggarkan menggunakan zakat jika diperuntukkan kepada penduduk miskin. “Memang kalau dimasukkan dalam asraf miskin, ada termasuk bagian dari konsumtif, tetapi konsumtif yang dilaksanakan oleh Baznas pada saat sekarang ini masih sifatnya berkala untuk yang konsumtif,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 24 Januari 2025.

Meski dinilai demikian, Said mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi yang memasukkan program MBG ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) tahun 2024 atau 2025.

“Tapi kalau nanti ada sinkronisasi program Baznas dengan program makan gratis ini mengapa tidak. Tapi untuk tahun 2024 termasuk 2025 ini memang belum dimasukkan dalam RKAD, karena Baznas kan harus bekerja sesuai dengan RKAD yang disahkan oleh Baznas pusat,” katanya.

Dia menjelaskan, proses penyusunan program membutuhkan kehati-hatian agar sesuai dengan peraturan undang-undang, aturan syariat, serta tidak tumpang tindih dengan program lain yang sudah berjalan.

Saat ini, fokus utama Baznas NTB adalah program bersifat berkala, seperti bantuan untuk masyarakat sakit. Meski demikian, lembaga ini tidak menutup kemungkinan untuk mengambil bagian dalam program makan bergizi gratis jika ada sinkronisasi yang jelas antara pusat dan daerah.

“Sementara program-program yang lain, yang membutuhkan program itu sangat banyak, misalnya orang-orang sakit. Tapi kalau memang RKAD sudah disahkan oleh pusat maka tentu akan mengambil bagian sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin Baznas akan mengambil berapa sekian persen. Sesuai dengan kemampuan yang ada,” terangnya.

Disebutkan, dengan disahkannya RKAD program MBG melalui zakat ini dapat memudahkan pihak Baznas mengalokasikan dan membagi anggaran di tiap program. Saat ini, Baznas NTB memiliki lima program rutin untuk penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah setiap tahunnya. Yaitu, Baznas NTB Peduli, Baznas NTB Makmur, Baznas NTB Sehat, Baznas NTB Cerdas, dan Baznas NTB Taqwa, dan Baznas NTB Tanggap Bencana.

“Kalau sudah sentralisasi, ada payung hukumnya, ada juga kemampuan, maka mengapa tidak. Kita sangat-sangat mendukung karena program pemerintah, ini juga pada masyarakat yang berhak mendapatkan hal tersebut,” ucapnya.

Jika ditambah dengan program MBG, Said berharap akan ada tambahan penghimpunan zakat di Baznas NTB. Sehingga alokasi untuk program ini dapat disalurkan lebih besar dan efektif. “Kita berharap daripada instansi vertical, TNI, Polri, Perguruan Tinggi yang banyak di NTB terutama sekali negeri kalau mereka menyalurkan zakatnya melalui Baznas, maka tentu persentase pengambilan bagian untuk MBG jadi lebih besar,” pungkasnya. (era)

BPJS Ketenakerjaan Bagi Nelayan KSB Dilanjutkan

0
Penandatangan PKS perpanjangan Program BPJS Ketenagkerjaan bagi Nelayan KSB oleh Dinas Perikanan dan BPJS Ketenagakerjaan, pekan lalu.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Perikanan setempat melanjutkan program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di tahun 2025 ini.

Kepala Dinas Perikanan KSB, Noto Karyono mengatakan, pihaknya bersama BJPS telah menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk dilanjutkannya program tersebut. ‘Minggu lalu kami teken PKS-nya,” katanya kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Dalam dokumen PKS yang ditandangani Dinas Perikanan KSB dengan BPJS. Ditetapkan jumlah penerima program tersebut tetap sebanyak 1.001 orang nelayan. Menurut Noto, jumlah sasaran program itu tetap sama dengan tahun 2024 lalu. “Ini kan perpanjangan program tahun sebelumnya sehingga belum ada tambahan penerima,” sebutnya.

Diakui Noto program ini disambut antusias para nelayan. Dengan mengantongi BPJS Ketenagakerjaan, para nelayan penerima program merasa lebih aman beraktivitas dalam menjalankan pekerjaannya sebagai nelayan.

Melihat antusiasnya nelayan itu, lanjutnya, pihaknya saat ini berencana akan memperluas jangkauan program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan itu. “Tahun ini kami sedang menyiapkan usulan lewat APBD Perubahan menambah penerima program itu untuk 700 orang nelayan. Tapi kali ini fokus ke nelayan pembudidaya,” beber Noto.

Sementara itu, program yang dijalankan Dinas Perikanan KSB itu selaras dengan program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih KSB H Amar Nurmansyah dan Hj Hanipah. Pada penjabaran Program Maju Perikanannya, salah satu bentuk aksi pelaksanannya pemberian asuransi bagi nelayan. Dikatakan Noto, pihaknya akan mengawal setiap program bupati H Amar Nurmansyah dan Hj Hanipah khususnya di bidang perikanan. “Nah kalau benar demikian program beliau, jadinya nyambung. Jadi kami semakin optimis dengan kelanjutan program BPJS Ketenagakerjaan nelayan itu termasuk bagi seluruh nelayan KSB,” imbuhnya.(bug)

Lewat Museum, Upaya NTB Bangun Diplomasi Internasional di Arab Saudi

0
Koleksi Museum Negeri NTB yang ditampilkan pada pameran Islamic art Biennale di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. (skbisntb.com/ist)

Jeddah (ekbisntb.com) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun diplomasi kebudayaan NTB di dunia internasional melalui partisipasi dalam pameran Islamic Arts Biennale 2025 yang diselenggarakan oleh Diriya Bie di Terminal Haji Barat Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Islamic Arts Biennale yang merupakan salah satu ajang seni dan budaya terbesar dengan menampilkan karya seni Islam ini di ikuti oleh 30 institusi dari berbagi negara dunia. Dengan judul “And All That is in Between”, pameran ini mengeksplorasi iman dialami, diekspresikan, dan dirayakan melalui perasaan, pemikiran dan karya.

Indonesia yang diwakili oleh Museum NTB memamerkan koleksi istimewa yang merepresentasikan seni dan budaya Islam, seperti keris, cipo’ cila (Jilbab khas perempuan Sumbawa), kitab Tajul Muluk, dan pekinangan (peralatan makan sirih) yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.

“Partisipasi kami dalam Islamic Arts Biennale adalah wujud nyata dari misi kami untuk membawa NTB mendunia. Koleksi yang kami tampilkan bukan hanya mencerminkan keindahan seni, tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal yang berakar pada Islam,” kata Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam saat menghadiri pembukaan pameran Islamic Arts Biennale 2025 di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu, 25 Januari 2025.

Keikutsertaan Museum Negeri NTB dalam Islamic Arts Biennale 2025 merupakan wujud nyata dari peran museum dalam diplomasi kebudayaan. Sehingga pameran ini bukan hanya menunjukkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga memperkuat posisi NTB sebagai salah satu provinsi yang berkontribusi dalam memperkenalkan warisan budaya Indonesia di tingkat global.

“Jadi ini adalah kesempatan emas bagi NTB untuk memperkenalkan kearifan lokal yang dipengaruhi nilai-nilai Islam ke panggung internasional,” terangnya.

Keikutsertaan Indonesia diakui memberikan kontribusi yang baik bagi pameran di Jeddah ini, hal tersebut diakui oleh salah seorang kurator Rizwan Ahmad.

Mereka berterimakasih karena informasi haji yang ditampilkan seperti zaman Hindia Belanda pada tahun 1928.”kami mendapat video tentang perjalanan haji yang pertama adalah tentang haji yang dilakukan masyarakat Indonesia pada tahun 1928 yang kami dapatkan dari Museum Troper Belanda,” ujarnya.

Menurutnya posisi Indonesia sangat penting dalam pameran Islamic art Biennale.

Partisipasi Museum NTB di Islamic Arts Biennale 2025 juga membuka peluang untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak internasional, termasuk museum, seniman, dan institusi budaya lainnya. Ini diharapkan dapat memperluas jejaring dan memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus mendukung promosi pariwisata NTB sebagai destinasi budaya unggulan di Indonesia.

Pameran ini berlangsung dari tanggal 25 Januari hingga 25 Mei 2025, dengan menampilkan karya seni dari berbagai negara, partisipasi Museum NTB menjadi salah satu bukti nyata bahwa seni dan budaya lokal memiliki potensi besar untuk menjadi alat diplomasi yang efektif di panggung dunia. (ham)

Merliza Apresiasi Dukungan Kemenekraf untuk UMKM KSB

0
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Merliza Jawas foto bersama Sesmen Ekraf RI Dessy Ruhati (tengah).(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Merliza Jawas memberi apresiasi terhadap dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI terhadap berbagai produk UMKM KSB.

“Tentu itu menjadi awal yang baik dan menjadi pelecut semangat para pelaku UMKM kita,” kata Merliza.

Aprsasi Kemenekraf RI itu terafirmasi saat Merliza mendampingi kegiatan presentasi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) KSB di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Ia mengatakan, rombongan UMKM KSB diterima oleh sekretaris Kemenekraf Dessy Ruhati. “Jadi ibu Sesmen sangat bersemangat mendengarkan presentasi produk UMKM kita,” ujarnya.

Menurut Merliza, Sememen Ekraf turut mengapresiasi keterlibatan generasi millenial dan Gen Z dalam kegiatan UMKM KSB. Hal tersebut menandakan bahwa para generasi muda KSB memiliki kesadaran turut menunjang ekonomi kreatif daerah.

Dukungan Kemenekraf lanjut Merliza sangat besar terhadap upaya KSB menumbuhkan semangat usaha pelaku UMKM di daerah. Dan sebagai buktinya, kata polotisi Gerindra ini, Kemenekraf akan datang berkunjung ke KSB dalam agenda memberikan perhatian, penguatan program sebagai bukti kongkrit dukungan pemerintah pusat kepada ekonomi kreatif yang ada di daerah. “Ibu Semsmen sampaikan beliau siap berkunjung,” katanya.

Kesempatan itu menurut Merliza harus dimanfaatkan dengan baik. Ia berharap, jika agenda Kemenekraf itu terlaksana agar Pemda KSB mengambil kesempatan tersebut dengan cara mempersiapkan secara serius pelaku ekonomi kreatif.

“Ini peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal penunjang pariwisata kita. Dan pusat pasti bisa memfasilitasi program-program yang akan dijalankan dan difokuskan oleh daerah dari 17 sub sektor yang ada di Kementerian Ekraf,” imbuhnya.

Sebagai informasi produk-produk UMKM KSB yang dipresentasikan di Kemeenkraf adalah yang dikelola penjualannya menggunakan kreatifitas media sosial melalui Komunitas Silaras. Komunitas ini mepromosikan produk-produk UMKM KSB melalui berbagai platform media sosial secara atraktif sebagai oleh-oleh khas Sumbawa Barat. (bug)

Keswan Dompu Terus Gencakan Vaksinasi PMK

0
Petugas Kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu saat melakukan vaksinasi PMK di Dompu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini menjadi atensi di sejumlah wilayah di NTB pasca temuan sejumlah kasus terindikasi PMK. Pemberian vaksinasi kembali digencarkan petugas Kesehatan hewan (Keswan) dan diprioritaskan pada ternak sapi.

Vaksinasi PMK di Kabupaten Dompu ditargetkan tuntas selama sepekan dengan jumlah sasaran 5.600 dosis vaksin. “Sampai dengan hari kedua pelaksanaan vaksinasi PMK, telah tervaksin 2.858 ekor sapi yang sudah divaksin,” kata drh Mujahiddin selaku kepala bidang Kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Jumat 24 Januari 2025.

Mujahiddin mengatakan, pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi ada 858 ekor sapi yang berhasil divaksin. Di hari kedua, ada 1.973 ekor sapi yang divaksin. Sehingga total sapi yang sudah divaksin sebanyak 2.858 ekor atau 51,04 persen dari target. “Untuk mengoptimalkan kegiatan vaksinasi, kita libatkan unsur TNI dan Polri,” ungkapnya.

Selain vaksinasi PMK yang dilakukan, petugas juga melakukan pengobatan dan penyuntikan vitamin pada ternak. Karena PMK disebarkan oleh virus, sehingga kebersihan dan kekebalan tubuh ternak menjamin tidak terserang penyakit. “Kita suntikan vitamin agar kessehatan ternak tetap terjaga,” katanya.

Vaksinasi ini juga diperioritaskan pada ternak yang akan diantar pulaukan. Salah satu syarat ternak yang dikirim ke luar daerah, sudah divaksin PMK. Sejauh ini vaksinasi diprioritaskan pada ternak sapi. Kendati PMK juga dapat terjangkit pada ternak kerbau, kambing, domba, dan babi. Tapi kasus yang ditemukan baru pada sapi. “Sampele yang kita kirim untuk diuji di laboratorium itu ternak sapi. Syukurnya, negative hasilnya,” katanya.

Ia pun mengatakan, pihaknya di tim Kesehatan hewan dan jajaran Dinas Peternakan Kabupaten Dompu akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kembalinya PMK di Dompu. Penyakit ini cepat menular dan menyebabkan kematian. Ternak yang terkena PMK akan kesulitan makan dan minum. Hal ini yang menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun dan menimbulkan kematian. (ula)