Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 413

Bea Cukai Mataram Targetkan Penerimaan Cukai Rp25 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Aryana(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menargetkan angka penerimaan cukai dari produk sigaret kretek tangan dan tembakau iris senilai Rp25 miliar pada tahun 2025.

“Tahun lalu realisasi penerimaan cukai Rp23,26 miliar, sedangkan tahun ini target kami sebesar Rp25 miliar,” kata Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana di Mataram, Kamis.

Made optimis target itu tercapai karena ada satu perusahaan masuk ke dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.

APHT Desa Paok Motong memiliki lima ruang untuk perusahaan rokok, namun yang kini baru ada tiga perusahaan yang beroperasi di sana.

“Di Paok Motong sekarang ada tiga perusahaan, kami sedang mengupayakan satu perusahaan masuk ke sana…, sekitar 230 orang sudah diberikan pelatihan. Mudah-mudahan kalau perusahaan ini jalan dan sudah memiliki perizinan,” kata Made.

“Proses bisnis sudah dilakukan untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), sehingga mereka siap untuk operasi untuk dilaksanakan di Paok Motong,” imbuhya.

Selain penambahan perusahaan APHT di Lombok Timur, ada pula peresmian APHT baru di Lombok Tengah. Sentra baru bagi usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) rokok di Kabupaten Lombok Tengah berpusat di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan peresmian APHT Barabali bisa dilakukan pada Juni 2025 mendatang.

“Kami berharap pengusaha lokal masuk ke APHT Barabali,” kata Made. (ant)

100 Hektare Lahan Padi di Dompu Terancam Gagal Panen

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua BPD dan Babinsa desa setempat meninjau langsung areal irigasi yang jebol akibat banjir baru-baru ini(ekbisntb.com/ant)

Dompu (ekbisntb.com) – Sebanyak 100 hektare lahan persawahan yang telah ditanami padi di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terancam gagal panen akibat jebolnya dua saluran irigasi akibat diterjang banjir.

“Jika kerusakan itu tidak segera diperbaiki, areal pertanian dan tanaman padi milik para petani dikhawatirkan rusak atau gagal panen,” ungkap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mbawi, Heru, saat dikonfirmasi ANTARA, di Dompu, Rabu.

Ia mengatakan jebolnya dua titik saluran irigasi sekunder sepanjang 50 meter itu disebabkan banjir pada Senin 20 Januari 2024.

“Dampak dari kerusakan tersebut, sawah-sawah yang telah ditanami padi terendam air dan sebagian lahan yang dekat dengan saluran irigasi yang rusak tersebut dipenuhi oleh material pasir dan lainnya,” kata Heru.

Hingga hari kesembilan pascabanjir, lanjut Heru, belum tampak upaya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut.

“Dan untuk diketahui lahan yang terendam saat banjir sudah mulai dilakukan penanaman lagi. Namun apabila kerusakan belum tertangani, dipastikan banjir akan tetap masuk ke lahan persawahan tersebut,” tegasnya.

Kepala Desa (Kades) Mbawi Sukrin Ibrahim memaparkan untuk memastikan kondisi lahan pihakya bersama PPL, Ketua BP, Babinsa, dan Ketua Gapoktan Mangge Lo’i, melakukan identifikasi dampak banjir.

“Kami melakukan pemantauan bersama, termasuk Babinsa Desa Dorebara, di lokasi terdampak banjir. Dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor desa sehari setelah kejadian banjir,” ucapnya.

Pada pertemuan tersebut, lanjut Sukrin, menghasilkan beberapa poin penting antara lain Pemkab Dompu diharapkan segera memperbaiki saluran irigasi yang mengalami kerusakan.

“Kemudian diharapkan normalisasi bagian hilir Sungai Laju di sekitar muara yang berbatasan dengan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja,” bebernya.

Sukrin menambahkan pada bagian hulu diharapkan untuk lebih menekankan peralihan komoditas budi daya petani dengan tanaman kehutanan, perkebunan, hortikultura.

“Seperti buah-buahan, terutama pada lahan miring. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya pengikisan tanah dan material berat lainnya,” kata Sukrin.

Sementara itu Ketua Gapoktan Mangge Lo’i, Damrun mengatakan kondisi semua lahan akibat meluapnya banjir tersebut dalam keadaan berair, berpasir, dan berlumpur.

Kondisi ini akan mengancam lahan dan tanaman padi yang sudah tertanam. Ini tentu akan merusak tanaman tersebut dan membuat lahan pun ikut rusak.

“Benih padi tidak dapat ditanam. Selain akibat lahan digenangi air, juga ditutup lumpur dan kerikil. Ini banjir yang ketiga kalinya terjadi dan sampai kapan akan terus begini,” katanya. (ant)

Senator NTB Dorong Pemda Lebih Kreatif Maksimalkan Potensi Pendapatan Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Evi Apita Maya(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB memiliki potensi pendapatan yang besar dari sektor perpajakan. Namun, hingga saat ini, potensi tersebut belum optimal dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan pendapatan pajak.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komite IV DPD RI dari Dapil NTB, Evi Apita Maya, pada Kamis 30 Januari 2024. Menurutnya, pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara dan faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Di NTB, pendapatan terbesar daerah masih berasal dari sektor pajak.

“Tapi faktanya, penerimaan pajak daerah di NTB masih sangat minim dan seringkali realisasinya jauh meleset dari target yang ditetapkan. Karena itu, Komite IV DPD RI mendorong pemerintah daerah NTB untuk terus mengintensifkan dan mengekstensifikasi objek pajak agar penerimaan pajak daerah NTB bisa mencapai target,” ujar Evi.

Evi menjelaskan bahwa pemerintah daerah NTB sebenarnya sudah menyadari hal ini dan telah melakukan berbagai upaya, termasuk kebijakan taktis untuk memaksimalkan pendapatan pajak, seperti relaksasi pajak bagi pengusaha jasa perhotelan dan restoran di NTB. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai masih belum optimal.

“Tentu tidak mudah menumbuhkan kesadaran publik untuk taat pajak, terutama di tengah dampak pandemi COVID-19 dan rendahnya daya beli masyarakat. Secara umum, masalah pajak di NTB dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah macetnya pembayaran pajak dan retribusi hotel dan restoran,” tambahnya.

Lebih lanjut, anggota DPD RI dua periode ini menyoroti beberapa persoalan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak. Di antaranya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, penyalahgunaan hasil pajak, serta prosedur pajak yang dianggap rumit dan menyulitkan masyarakat.

“Masih ada juga masalah internal, seperti kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum di sektor pajak. Pemerintah daerah harus tegas dalam menangani hambatan pajak di NTB. Jangan takut untuk menciptakan terobosan kreatif dan memberikan insentif berupa kemudahan akses pajak bagi para investor di NTB,” tegasnya.

Evi menekankan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus menyadari bahwa sektor perpajakan merupakan penopang utama pendapatan daerah. Jika sektor ini dioptimalkan, pembangunan daerah juga akan lebih maksimal. “Tanpa dukungan dari pajak, pemerintah daerah akan kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik,” pungkasnya. (ndi)

BPJS Ketenagakerjaan NTB Bayar Klaim Rp453,5 Miliar Selama 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Boby Foriawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan NTB telah membayarkan klaim manfaat sebanyak Rp453,5 miliar terhadap 32.070 kasus.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB Boby Foriawan mengatakan, pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kelima program tersebut meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pembayaran klaim selama tahun 2024 itu didominasi oleh Jaminan Hari Tua.” kata Boby.

Boby merinci bahwa untuk Jaminan Hari Tua (JHT) terdiri dari 20.525 kasus dengan nilai sebesar Rp348,9 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari 1.202 kasus dengan nilai sebesar Rp15,8 miliar, Jaminan Kematian (JKM) terdiri dari 2.367 kasus dengan nilai sebesar Rp80,4 miliar, Jaminan Pensiun (JP) terdiri dari 7.634 kasus dengan nilai sebesar Rp7,96 miliar dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terdiri dari 342 kasus dengan nilai sebesar Rp422,5 juta.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB juga telah memberikan manfaat beasiswa kepada 795 anak dengan nilai sebesar Rp2,9 miliar dari mulai jenjang pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi.

Boby mengatakan bahwa capaian pembayaran klaim tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi pekerja dan keluarganya. Untuk itu, dia mendorong pekerja mandiri ataupun pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk segera daftar.

“Tujuannya adalah agar pekerja dapat tenang dan lebih produktif dalam bekerja, karena telah terlindungi dari risiko sosial yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.”jelas Boby.

Boby juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik demi mewujudkan kesejahteraan untuk pekerja dan keluarganya.(bul)

IPM NTB 2024 Tumbuh Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor BPS Nusa Tenggara Barat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 mencapai angka 73,10, meningkat 0,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan NTB dalam kategori “tinggi” dalam skala IPM, yang mengindikasikan adanya perbaikan di berbagai aspek pembangunan manusia di daerah ini.

Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Putra, menjelaskan bahwa pertumbuhan IPM tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2023 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2020-2023.

“Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

Beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan IPM NTB 2024 adalah, Umur Harapan Hidup saat Lahir mencapai 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun (0,32%) dibandingkan tahun 2023.

Harapan Lama Sekolah mencapai 13,98 tahun, naik 0,01 tahun (0,07%) dari tahun sebelumnya. Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 7,87 tahun, bertambah 0,13 tahun (1,68%) dibandingkan tahun 2023.

Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan mencapai Rp11.606.000, meningkat Rp 511.500 (4,61%) dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan di semua indikator ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat NTB, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan ekonomi,” tambah I Gusti Lanang Putra.

Meski demikian, BPS NTB menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di NTB agar bisa mencapai kategori “sangat tinggi” di masa depan.

“Kami berharap tren positif ini terus berlanjut dengan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat,” pungkasnya.(bul)

Pertumbuhan Perbankan di NTB Tetap Stabil

By
ekbisntb.com
-
0
Pelayanan salah satu bank(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kredit perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada November 2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,45% secara tahunan (year-on-year/yoy), mencapai Rp69,419 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang naik Rp3,237 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan kredit mengalami kenaikan tahunan, peningkatan secara bulanan (month-to-month/mtm) relatif kecil, yakni hanya 0,58% atau Rp397 miliar.

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di NTB tetap stabil, meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan tipis,” ujarnya.

Secara sektoral, sektor bukan lapangan usaha serta perdagangan besar dan eceran masih menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit tahunan. Berdasarkan lokasi, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di Kota Mataram yang mencapai Rp2,268 triliun (+5,83% yoy) dan Rp250 miliar (+0,61% mtm) pada November 2024.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan, Deposito dan Giro perbankan di NTB pada November 2024 tercatat sebesar Rp46,244 triliun, tumbuh 4,56% secara tahunan. Namun, secara bulanan, jelas Rudi, DPK mengalami penurunan sebesar 6,35%, yang disebabkan oleh turunnya giro sebesar Rp3,086 triliun.

Rudi menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa mencatat pertumbuhan DPK tertinggi pada November 2024 sebesar Rp647 miliar (+18,37% yoy). Namun, secara bulanan, hampir seluruh daerah mengalami penurunan DPK, dengan penurunan tertinggi terjadi di Kota Mataram sebesar Rp2,658 triliun (-7,92% mtm).

“Penurunan DPK secara bulanan ini perlu diwaspadai, terutama dalam aspek likuiditas perbankan. Namun, secara tahunan, perbankan di NTB masih menunjukkan pertumbuhan yang positif,” tambahnya.

Dengan perkembangan ini, OJK NTB terus memantau kinerja perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit yang sehat serta peningkatan penghimpunan dana untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di daerah ini.(bul)

Daerah Tunggu Regulasi Terkait Tambang Dikelola Ormas, Kampus, Hingga Koperasi

By
ekbisntb.com
-
0
Niken Arumdati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih menunggu kebijakan detail dari pemerintah pusat terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan perguruan tinggi.

Niken Arumdati, Sekretaris Dinas ESDM NTB, menjelaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Itu kan masih masuk ke dalam rancangan undang-undang minerba yang baru ya? Belum disahkan,” ujar Niken di Mataram, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia menambahkan, untuk ormas, kemungkinan hanya diberikan izin pada lahan bekas tambang batu bara yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan tertentu.

“Setahu saya, tidak untuk semua jenis tambang, jadi ormas itu hanya dilepas eks lahan pertambangan batu bara yang dulu dikelola oleh perusahaan tertentu, ” jelas Niken.

Sementara itu, terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dan koperasi, Niken menyatakan, daerah juga masih menunggu kejelasan aturan lebih lanjut.

“Karena aturannya masih belum jelas ini ya, masih bentuknya RUU, belum dapat info lebih lanjut,” katanya.

Wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas dan perguruan tinggi dan koperasi muncul dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang sedang dibahas oleh DPR. Dalam draf RUU tersebut, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dapat diberikan secara prioritas kepada perguruan tinggi minimal terakreditasi B.

Dinas ESDM NTB menegaskan akan menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait pengelolaan tambang oleh ormas dan perguruan tinggi di wilayahnya.

Diketahui, revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) resmi disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna ke sebelas Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 23 Januari 2025.

Isu konsesi itu kembali mencuat setelah dalam Draf RUU terakhir, tercatat beberapa poin krusial seperti pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha kecil dan menengah, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan hingga perguruan tinggi dengan skema prioritas.(bul)

Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang, UMMAT Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan

By
ekbisntb.com
-
0
Yan Mangandar Putra(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menyatakan fokus meningkatkan mutu pendidikan di tengah isu diizinkannya perguruan tinggi mengelola tambang berdasarkan rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI yang membahas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Abdul Wahab MA., melalui dosen fakultas hukum Ummat, Yan Magandar Putra mengatakan meskipun Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki Prodi pertambangan dan geologi, namun pihaknya belum memikirkan untuk mengelola pertambangan.

“Apabila diberikan akses saat sekarang, Kampus UMMAT meski telah lama memiliki Prodi Pertambangan dan Geologi namun menyadari belum memiliki kemampuam baik dari segi SDM maupun sarana prasarana untuk mengelola tambang secara langsung,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 28 Januari 2025.

Disebutkan, pengelolaan tambang merupakan kegiatan yang kompleks dan mencakup proses terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, meskipun ada potensi untuk dilibatkan bersama mitra, UMMAT menyadari bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kesiapan yang lebih matang.

“Kami lebih baik saat ini fokus untuk terus peningkatan kualitas prodi agar lulusannya lebih berkompeten di dunia kerja,” katanya.

Adapun karena UU ini masih dibahas, dikatakan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah belum mendapatkan arahan dari Pimpinan Pusat (PP) untuk mengelola pertambangan. Sesuai aturan, jika Muhammadiyah mendirikan perusahaan tambang, saham mayoritas sebesar 51% harus dimiliki oleh PP Muhammadiyah.

Kendati Ummat fokus meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram mendukung keputusan PP Muhammadiyah dalam pengelolaan izin pertambangan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki Prodi Pertambangan sejak lama, UMMAT siap berkontribusi dalam bentuk riset, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta menyediakan tempat magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.

Lulusan Prodi Pertambangan UMMAT sendiri telah banyak bekerja di berbagai perusahaan, baik di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun di luar daerah. Dengan pengalaman tersebut, UMMAT optimistis dapat terus berperan dalam mendukung industri pertambangan secara akademis dan profesional, meskipun belum dalam kapasitas pengelolaan tambang secara langsung.

“Namun Keputusan PP Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas yang mengelola ijin pertambangan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup, kami UMMAT sebagai salah satu PT yang ada di daerah mendukungnya, apalagi kami telah memiliki Prodi Pertambangan sudah ada cukup lama dan telah bekerja di banyak perusahaan baik di NTB maupun di luar,” jelasnya. (era)

OJK: Program 3 Juta Rumah dan MBG Bisa Jadi Peluang Industri Asuransi

By
ekbisntb.com
-
0
Pekerja menyelesaikan pembangunan di salah satu lokasi perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu 8 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

“Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu 29 Januari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian. (ant)

Pemkot Mataram Siap Gunakan Dana BTT Dukung MBG

By
ekbisntb.com
-
0
H.Mohan Roliskana (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, siap menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 untuk mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota itu.

‘’Saat ini kami masih menghitung-hitung kebutuhan pembiayaan pelaksanaan MBG sebagai gambaran,’’ kata Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di Mataram, Selasa 28 Januari 2025.

Data Pemerintah Kota Mataram menyebutkan dana BTT yang dialokasikan tahun 2025 sekitar Rp7 miliar.

Namun demikian, dengan melihat anggaran pelaksanaan program MBG yang relatif besar, Pemerintah Kota Mataram juga sudah berkoordinasi dengan legislatif untuk melakukan penyesuaian anggaran atau “refocusing” dengan skala prioritas. “Ada kegiatan-kegiatan fisik atau lainnya yang bisa ditunda dengan skala prioritas,” katanya.

Pelaksanaan program MBG di Kota Mataram saat ini masih dilaksanakan secara parsial, baru di tiga kecamatan dari enam kecamatan se-Kota Mataram, yakni Kecamatan Selaparang, Sekarbela, dan Mataram.

Dari tiga kecamatan itu pun baru berjalan di Kecamatan Selaparang dengan menyasar 3.115 siswa, sementara jumlah siswa TK, SD, dan SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Mataram mencapai sekitar 69.000 siswa.

Terkait dengan itu, lanjut wali kota, perlu dilakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran, sebab anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan MBG masih murni dari APBN.

“Sementara hingga kini belum ada petunjuk teknis terkait penggunaan dana dari APBD. Kami siap sharing anggaran, meskipun konsekuensi ada pergeseran atau penyesuaian anggaran,” katanya.

Hal tersebut sebagai komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk mendukung program strategis tersebut agar ke depan pelaksanaan bisa lebih masif, berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Tapi sekarang kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat sebagai acuan untuk penggunaan dana dari APBD,” katanya. (ant)

1...412413414...795Page 413 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami