Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memastikan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi pembayaran terhadap 11 sektor pajak. Langkah ini untuk menekan terjadinya kebocoran pendapatan.

“Kami sudah siapkan aplikasinya termasuk melakukan pelatihan awal, sehingga teman-teman yang melakukan penagihan tidak lagi memegang uang karena dianggap sangat rawan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hardianto, kepada Suara NTB, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, untuk kesiapan proses digitalisasi tersebut, pihaknya sudah membentuk tim dan sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Lombok Barat. Bahkan anggaran untuk melakukan digitalisasi itu cukup murah sekitar ratusan juta tetapi manfaat yang akan didapatkan sangat besar.

“Kita sudah siapkan digitalisasi untuk 11 jenis pajak sehingga pembayaran yang akan dilakukan nantinya melalui aplikasi dan petugas pungut tidak lagi memegang uang,” ujarnya.

Pemerintah juga tetap menyiapkan opsi pembayaran langsung di kantor bagi orang-orang yang belum faham aplikasi. Hal itu dilakukan sehingga target pendapatan dari sektor pajak bisa tercapai termasuk menekan terjadinya penyalahgunaan uang pajak masyarakat.

“Kita tetap siapkan pembayaran pajak manual, jangan sampai digitalisasi kita terapkan masyarakat justru enggan untuk membayar. Makanya kita siapkan dua skema pembayaran,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, memastikan sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan sanggahan setelah data mereka dihapus sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat.

“Sudah ada yang melakukan sanggahan, tetapi untuk jumlah pastinya kami harus lihat data dulu dan datanya ada di kantor. Total kemarin yang dinonaktifkan ada 14.039 orang,” kata Kepala Disos melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah kepada Suara NTB, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, setelah masyarakat melakukan sanggahan belum tentu kartu BPJS-nya diaktifkan kembali melainkan tetap melalui proses verifikasi lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan itu nantinya tepat sasaran.

“Hak masyarakat untuk melakukan sanggahan, tetapi apakah disetujui atau tidaknya bukan kewenangan daerah melainkan pusat dengan tetap melakukan verifikasi lanjutan,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan, ada beberapa alasan sehingga dihapus yakni peserta ini tidak pernah menggunakan kartu peserta tersebut untuk berobat. Selain masalah itu, peserta ini juga diduga merupakan masyarakat yang berada diluar DTKS sesuai dengan syarat untuk menerima bantuan BPJS PBI pusat.

“Ruang sanggahan ini bisa dimanfaatkan dengan catatan kondisinya harus benar-benar masyarakat miskin. Karena kita pasti akan verifikasi kebenaran atas sanggahan yang dilakukan,” sebutnya.

Selain data tersebut, terdapat 14.000 peserta PBI Daerah yang dipindahkan menjadi kepesertaan PBI Pusat dan mereka tetap terlayani BPJS kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Total penerima PBI daerah sebanyak 109.396 pada bulan Mei menjadi 97.832 orang di bulan Juni lalu dengan jumlah yang imigrasi ke BPJS PBI Pusat sebanyak 14.000 orang warga,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa masih terus mencari calon pengelola Pantai Seliper Ate setelah sebelumnya dikelola oleh Persorada. Penjaringan calon pengelola itu agar destinasi wisata dalam kota tersebut bisa kembali menggeliat.

“Sudah kita buka penjaringan sejak beberapa bulan lalu, tetapi belum ada yang kita anggap serius untuk mengelola aset pemerintah itu. Sehingga untuk sementara masih kami yang kelola,” kata Kadispopar Sumbawa, Tata Kostara, kepada Suara NTB, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, upaya untuk mencari calon pengelola dilakukan agar aset yang sudah lama terbengkalai tersebut bisa kembali menggeliat. Apalagi letak Pantai Seliper berada dalam kota Sumbawa sehingga harus dilakukan penataan agar lebih representatif.

“Kami masih mencari calon pengelolanya, tentu kami juga akan sangat selektif dalam mencari pengelola pantai tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujarnya.

Tata meyakinkan, pemerintah tidak akan serta merta menentukan calon pengelola terhadap aset tersebut dan dalam waktu yang singkat. Karena jika tergesa-gesar, ia mengkhawatirkan banyak aturan yang dilanggar, sehingga sangat berpotensi tersangkut masalah hukum.

Ia menambahkan, sejak diserahterimakan pada bulan Februari lalu pihaknya sudah mulai bekerja di Pantai Seliper. Hanya saja untuk sementara ini pihaknya masih sebatas melakukan penataan sementara saja termasuk menempatkan personel.

“Kami sudah tempatkan enam orang pegawai di lokasi tersebut untuk menjaga kebersihan dan keamanan sembari menunggu calon pengelola baru,” timpalnya.

Pemerintah pun berencana menjadikan Pantai Seliper Ate sebagai destinasi unggulan di kota Sumbawa. Bahkan rencananya di lokasi itu akan menambah sarana olahraga salah satunya joging track, polo pantai dan beberapa olahraga lainnya.

“Kami akan jadikan Pantai Seliper Ate sebagai destinasi wisata unggulan didalam kota. Sehingga kedepan pantai inj diharapkan bisa berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tukasnya. (ils)