Saturday, April 11, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 407

Kasus Meningkat, Dompu Tetapkan Status KLB DBD

By
ekbisntb.com
-
0
Omiyati Fatimah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu akhirnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Penetapan status ini dilakukan menyusul tren peningkatan kasus DBD dan kematian terhadap 2 penderita DBD pada Januari 2025 lalu.

Penetapan status KLB DBD dilakukan Bupati Dompu mulai Senin 10 Februari 2025. Sebelum status KLB oleh Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu telah lebih awal menetapkan status KLB DBD sejak 30 Januari 2025 lalu.

“Penetapan KLB (DBD) oleh Kepala Dinas Kesehatan sejak 30 Januari 2025. Kalau penetapan oleh Bupati hari ini SK-nya ditandatangani. Karena berdasarkan Permenkes 1505 itu tentang wabah penyakit menular, bahwa KLB bisa ditetapkan oleh Kepala Dinas, kalau tidak oleh Kepala Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi. Kalau tidak oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ya oleh Kementerian. Memperkuat itu, ditetapkan lagi oleh Bupati,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos, MPH di kantor Bupati Dompu, Senin 10 Februari 2025 siang.

Tren kasus harian yang terus meningkat dan adanya kematian terhadap 2 orang penderita DBD, menjadi pertimbangan penetapan KLB DBD. “Sampai hari ini per 9 Februari kemarin ada 157 kasus (DBD), kematian 2 kasus,” jelasnya.

Dengan status KLB DBD di Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu langsung membentuk tim gerak cepat di semua wilayah. Bersama Puskesmas se-Kabupaten Dompu melakukan edukasi, penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus. Yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang yang berpotensi jadi tempat berkembang biak nyamuk. Tambahannya dengan menggunakan obat nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, merapikan pakaian kotor, memelihara tanaman pengusir nyamuk, mekai kelambu saat tidur.

“Ada juga abatesasi, yaitu pembagian bubuk abate untuk ditaburkan pada air yang tergenang. Ada juga survei jentik oleh tim di Puskesmas, survei jentik oleh juru pemantau jentik. Bisa juga dilakukan oleh salah satu anggota keluarga,” ungkap Omiyati.

Para Camat juga dituntut melakukan koordinasi untuk melakukan Gerakan yang sama dalam melakukan PSN di wilayahnya. Dengan cara ini diharapkan dapat memberi efek maksimal atas pengurangan kasus DBD. “Untuk sementara trennya masih belum turun, kasus masih ada tiap hari. Sehingga kedepan kita berharap dengan gerakan di seluruh wilayah kecamatan ini bisa menekan angka kesakitan demam berdarah,” harapnya.

Terkait foging, kata Omiyati, akan difokuskan pada wilayah yang ada kasusnya melalui foging focus. Terhadap wilayah lain diprioritaskan Gerakan PSN, karena lebih optimal dalam memberantas nyamuk. Foging hanya akan membunuh nyamuk dewasa, tapi untuk membasmi jentik hanya dapat dilakukan melalui PSN.

“Foging focus di wilayah kasus DBD itu sudah kita lakukan di Desa Tembalae yang menyumbang satu kematian. Kita juga sudah melakukan foging terhadap 12 desa yang terdampak banjir. Kedepan, tergantung kasus dan kita akan kondisikan (foging),” jelas Omiyati. (ula)

12 Desa di Sumbawa Masuk Kategori Rentan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Irin Wahyu Indarni(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, mencatat ada sekitar 12 desa yang masuk dalam kategori rentan pangan (prioritas satu, dua dan tiga) di tahun 2024 yang tersebar di enam Kecamatan.

“Memang untuk desa sanbat rentan pangan masih ada di Sumbawa, yang masuk prioritas satu hanya desa Mungkin, kalau untuk desa rawan, alhamdulillah sudah berhasil kita tuntaskan,” kata Kadis DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni kepada wartawan, Senin 10 Februari 2025.

Sementera untuk kategori desa rentan pangan prioritas dua ada empat desa yakni dua desa di Kecamatan Orong Telu, Desa Sebeok dan Desa Senawang. Sedangkan untuk desa lainnya berada di Kecamatan Labuhan Badas yakni Desa Bajo Medang dan Bugis Medang.

“Desa-desa tersebut tetap menjadi atensi pemerintah untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Irin melanjutkan untuk kategori prioritas tiga ada di kecamatan Utan yakni desa Pukat, di Kecamatan Alas ada empat desa yakni, Juran Alas, Labu Burung, Pulau Bungin, dan Pulau Kaung. Di Kecamatan Moyo Hulu ada dua desa yakni Desa Lito dan Leseng dan Desa Lopok di kecamatan Lopok.

“Terhadap desa-desa tersebut sudah masuk dalam kategori prioritas tiga dalam penanganan kerentanan pangan,” ucapnya.

Disebutkannya, ada beberapa indikator sehingga desa-desa itu masuk dalam kategori rentan pangan baik itu prioritas dua maupun tiga. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio lah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

Selain itu lanjutnya, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk di desa. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di desa.

“Indikatornya sudah sangat jelas dan untuk mengintervensi terhadap persoalan ini kita tidak bisa kerja sendiri melainkan butuh kerja kolektif,” ucapnya.

Tentu untuk program jangka panjang terhadap desa ini, pihaknya sudah memberikan indikator tersebut ke masing-masing OPD untuk diintervensi lebih lanjut. Sementara DKP  hanya mampu untuk mengintervensi masalah ketersediaan pangan saja sesuai dengan tugas dan fungsi.

“Data dan indikator itu sudah kita serahkan ke masing-masing OPD yang memiliki bidangnya, dengan harapan bisa segera dilakukan penanganan lebih lanjut,” tukasnya. (ils)

BI Optimis Ekonomi NTB 2025 Tetap Tumbuh Positif di Tengah Tantangan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala BI NTB, Berry A. Harahap (tengah), bersama dua deputy BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho (kiri) dan Andhi Wahyu Riyadno (kanan).(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 2025 akan tetap berada dalam tren positif.

Kepala BI NTB, Berry A. Harahap, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,30 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,80 persen (yoy). Faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut antara lain kinerja ekspor konsentrat tembaga serta daya beli masyarakat yang tetap kuat.

Pada tahun 2025, BI NTB memperkirakan pertumbuhan ekonomi NTB akan tetap berlanjut dengan kisaran 4,3-5,1 persen. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Akselerasi investasi dan stabilitas konsumsi rumah tangga (RT) akan menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi, meskipun sektor penambangan diperkirakan akan mengalami pelambatan akibat siklus produksi yang lebih rendah.

BI NTB juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2025. Risiko ini terbagi menjadi dua kategori: faktor pendorong (upside) dan faktor penghambat (downside).

Faktor Pendorong Pertumbuhan (Upside):

  1. Cuaca yang lebih stabil sepanjang tahun 2025, mendukung produksi sektor pertanian.
  2. Peningkatan kinerja industri pengolahan seiring dengan meningkatnya investasi.
  3. Peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dan pertambangan.
  4. Program hilirisasi tambang yang terus berjalan.

Faktor Penghambat Pertumbuhan (Downside):

  1. Rencana produksi tembaga yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 akibat siklus produksi tambang.
  2. Ketidakpastian kebijakan fiskal yang dapat berdampak pada konsumsi pemerintah.
  3. Dampak kenaikan PPN 12% terhadap daya beli masyarakat.
  4. Potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu hasil pertanian dan suplai pangan.
  5. Prospek ekspor konsentrat tembaga yang lebih rendah akibat faktor eksternal.

Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari berbagai risiko yang ada, BI NTB menyiapkan beberapa strategi utama, antara lain:

  1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian – Mendorong modernisasi dan penggunaan teknologi dalam pertanian, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
  2. Investasi di Industri Makanan dan Minuman – Memastikan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri lokal.
  3. Investasi di Sektor Pariwisata – Meningkatkan daya saing destinasi wisata serta memperkuat infrastruktur pendukung.
  4. Pengembangan UMKM untuk Mendorong Sektor Riil – Mendorong akses pendanaan lebih luas bagi pelaku usaha kecil serta memperkuat ekosistem bisnis berbasis digital.

Dengan strategi-strategi tersebut, BI NTB optimis bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut dengan stabil, meskipun menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ekonomi daerah dan memastikan pertumbuhan ekonomi NTB tetap berada pada jalur yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Berry A. Harahap. (bul)

Mataram Aktif Berikan Pendampingan UMKM Dapat Sertifikat Halal

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang konsumen memilih produk olahan UKM di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, kini aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram H Ramadhani di Mataram, Senin mengatakan bahwa langkah itu diambil sebagai upaya mendukung UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar lokal maupun nasional.

“Pendampingan itu tetap kami berikan sampai pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal,” katanya.

Pihaknya setiap tahun mendampingi kepemilikan sertifikat halal sebanyak 60-70 UMKM dengan skema reguler sebab ada juga sertifikat halal dengan skema self declare atau skema sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha bahwa produk atau jasa yang dipasarkan halal.

Skema self declare diberikan kemudahan khusus untuk makanan-makanan yang prosesnya sederhana misalnya hanya dengan digoreng seperti gerupuk sederhana.

Sertifikasi halal self declare berlaku untuk UMKM usaha mikro dan kecil dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp500 juta.

“Tapi kalau yang berbahan dasar daging olahan seperti katering itu masuk reguler,” katanya.

Pembuatan sertifikat halal melalui skema reguler bisa mendapatkan disubsidi penuh jika ada alokasikan anggaran dari pemerintah pusat.

Khusus skema reguler, satu UMKM bisa mendapatkan subsidi sampai Rp3 juta, dari DAK (dana alokasi khusus) dan setiap tahun bisa 60 produk usaha.

“Subsidi untuk skema reguler, sekitar Rp 180 juta,” katanya.

Sementara untuk self declare, saat ini banyak komunitas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal secara mandiri dan untuk skema tersebut tidak dapat subsidi dari pemerintah.

Namun demikian untuk memudahkan pelaku UMKM, pihaknya tetap melaksanakan pelatihan terkait dengan sertifikasi halal sebab di Indonesia dengan jumlah warga Muslim terbanyak.

Terkait hal itu sehingga perlu pemahaman bagi semua terkait halal tidak hanya soal bahan baku melainkan dimulai dari proses hingga penanganan mereka yang terkadang asal-asalan.

“MUI punya standar yang tinggi mulai dari ujung rantainya mulai dari pembelian bahan bakunya hingga pengolahannya,” katanya. (ant)

Cuaca Ekstrem Melanda Lombok, PLN Cepat Pulihkan Kelistrikan

By
ekbisntb.com
-
0
PLN menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan dan memastikan listrik kembali normal(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Lombok sejak 9 Februari 2025 menyebabkan gangguan pada jaringan listrik di beberapa titik. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bergerak cepat dengan menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan perbaikan dan memastikan listrik kembali normal sesegera mungkin.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi dampak cuaca ekstrem ini. “Kami langsung mengerahkan tim teknis untuk mempercepat pemulihan jaringan yang terdampak. Keselamatan dan keamanan pelanggan, petugas, serta peralatan menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang kami ambil,” ujar Sudjarwo.

Hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Lombok sejak Sabtu, 8 Februari 2025, telah menyebabkan beberapa pohon tumbang dan menimpa peralatan listrik, sehingga mengganggu pasokan listrik di beberapa lokasi.

Menurut laporan tim di lapangan, beberapa wilayah yang terdampak meliputi Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Hujan deras dan angin kencang menjadi tantangan utama selama proses pemulihan. PLN memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kerja.

Sudjarwo mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terus berjuang di tengah cuaca yang masih belum sepenuhnya membaik. “Sinergi antara tim operasional, pusat kendali sistem, dan dukungan masyarakat sangat membantu percepatan pemulihan listrik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama,” tambah Sudjarwo.

Selain penanganan darurat, PLN juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta untuk memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman dan segera melaporkan jika menemukan potensi bahaya, seperti kabel listrik yang jatuh atau tiang yang miring.

“Kami mengajak seluruh pelanggan untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi contact center 123 jika mengalami gangguan listrik atau melihat kondisi yang berpotensi membahayakan. Tim kami siap siaga 24 jam untuk menangani setiap laporan yang masuk,” jelas Sudjarwo.

PLN juga terus memantau perkembangan cuaca serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memitigasi risiko gangguan listrik yang mungkin terjadi. Langkah-langkah preventif telah dilakukan, termasuk pemangkasan pohon di sekitar jaringan listrik untuk mengurangi risiko pohon tumbang yang dapat mengganggu aliran listrik.

Dengan upaya yang terus dilakukan, PLN optimis seluruh wilayah terdampak dapat segera menikmati pasokan listrik kembali secara normal. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. Bersama kita bisa menghadapi tantangan ini,” pungkas Sudjarwo. (bul)

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp1,667 juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, naik sebesar Rp5.000 per gram, dari Rp1.662.000 per gram menjadi Rp1.667.000 per gram.
Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.518.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp883.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.667.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.274.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.886.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.110.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.165.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.287.000.
– Harga emas 50 gram: Rp80.495.000.
– Harga emas 100 gram: Rp160.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp402.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp803.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.607.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

ITDC Sebut Aset Sirkuit Mandalika Dilindungi Asuransi

By
ekbisntb.com
-
0
acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT Jasaraharja Putera dan ITDC serta penyerahan polis asuransi Mandalika di Lombok Tengah(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan aset di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilindungi asuransi dengan tujuan untuk memberikan keamanan bagi wisatawan atau pengunjung.

“Perlindungan aset vital di Sirkuit Mandalika ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung,” kata Direktur operasional ITDC Wenda R Nabiel saat acara penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT Jasaraharja Putera dan ITDC serta penyerahan polis asuransi Mandalika di Lombok Tengah, NTB, Senin.

Ia mengatakan kerja sama dengan Jasaraharja ini meliputi proyeksi asuransi aset vital terintegrasi yang ada di Sirkuit Mandalika seperti paddock, VIP deluxe dan semua fasilitas di tribun serta aset penting yang telah dibangun di Sirkuit Mandalika.

“Kami ingin mengundang wisatawan asing maupun domestik untuk ke Mandalika,” katanya.

Ia mengatakan kedatangan wisatawan di Mandalika ini akan lebih aman, karena semua aset telah dilindungi dan ke depannya diharapkan pembalap, kru dan para pengunjung bisa mendapatkan asuransi.

“Melalui perlindungan asuransi ini diharapkan semua operasional di Sirkuit Mandalika berjalan sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan,” katanya.

Pihaknya bersama MGMA tetap berkomitmen melakukan berbagai inovasi, dengan harapan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Pengembangan KEK Mandalika inj diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Jasaraharja Putera Imam Hendrawan menyampaikan apresiasi kepada ITDC yang telah memberi kepercayaan dalam perlindungan aset di Mandalika.

“Kami siap melayani dan melindunginya aset yang telah dibangun di Sirkuit Mandalika,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan kerja sama dengan 917 destinasi di Indonesia seperti aset Taman Mini, Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta destinasi wisata lainnya.

“Perlindungan asuransi ini merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wisatawan,” katanya.

Ia mengatakan asuransi di Sirkuit Mandalika ini meliputi semua properti dengan 10 jenis polis asuransi seperti risiko kebakaran, bencana alam dan risiko huru hara serta kerusakan yang diakibatkan potensi lainnya.

“Kami mengantisipasi kerusakan bangun yang ada dan ini untuk menjaga aset negara yang telah di bangun di Sirkuit Mandalika,” katanya. (ant)

BPH Migas Bakal Perketat Batas Volume Penyaluran BBM Solar

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan pihaknya memiliki rencana untuk memperketat batas volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) seperti solar agar lebih tepat sasaran.

“Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM, (agar) ini lebih tepat sasaran,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mencontohkan salah satu bentuk BBM yang menjadi sorotan adalah penyaluran solar untuk kendaraan roda empat ke atas.

“Berdasarkan peraturan eksisting, sekarang ini volume solar adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, kemudian 80 liter untuk kendaraan (dengan jumlah roda) di atas enam, dan 200 liter untuk di atas (kendaraan roda) enam,” ujar Erika.

Menurut Erika, jumlah volume tersebut terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas tanki dari masing-masing kendaraan sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan penyaluran.

“Kami menilai itu terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas tangkinya, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” kata Erika.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BPH Migas bersama dengan tim kajian Universitas Gajah Mada UGM) Yogyakarta bahwa strategi pengetatan batas volume BBM ini masuk dalam upaya penguatan regulasi di bidang pengawasan.

Selain itu, Erika mengatakan bahwa BPH Migas juga memiliki sejumlah strategi pengawasan BBM lainnya yang bakal diterapkan pada tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan peningkatan operasional pengawasan pada titik serah (SPBU, SPBU, SPBB, TBBM), dan pengawasan secara hibrida.

Lebih lanjut, BPH Migas juga akan memanfaatkan teknologi informasi seperti peningkatan akses CCTV di SPBU secara real-time, peningkatan jumlah pemerintah daerah (pemda) yang menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, dan pengelolaan rekomendasi sanksi dan rapor penyalur menggunakan aplikasi SILVIA.

Upaya selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama bidang pengawasan dan peran masyarakat, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait. (ant)

Program Cek Kesehatan Gratis Resmi Diterapkan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diresmikan Pj. Gubernur NTB, Hassanudin di Puskesmas Parampuan(ekbisntb.com/don)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB resmi menerapkan program Cek Kesehatan Gratis (PKG) secara serentak di seluruh puskesmas.

Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diresmikan Pj. Gubernur NTB, Hassanudin di Puskesmas Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada Senin, 10 Februari 2025.

Dalam kesempatan ini, Hasanudin mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Secara nasional, program ini menargetkan 2,8 juta jiwa, dan NTB telah siap menjalankannya.

“Alhamdulillah, hari ini secara serentak kita melaksanakan program ini di NTB sesuai dengan resolusi yang telah disiapkan. Sumber daya Manusia (SDM), alat kesehatan, hingga bahan habis pakai sudah tersedia dan akan disiapkan secara berkala sesuai kebutuhan,” ujar Hasanudin.

Untuk diketahui, layanan Program Cek Kesehatan Gratis (PKG) dapat diakses oleh masyarakat dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile. Program ini terbuka untuk seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia.

Menurutnya, dari 177 puskesmas di NTB, seluruhnya telah menjalani tahapan simulasi dan persiapan teknis, termasuk integrasi data secara daring untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.

“Prinsip dasar kita di Provinsi NTB adalah siap mendukung dan melaksanakan program ini untuk masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap pola makan dan gaya hidup sehat. “Kesehatan adalah modal dasar kita. Kita harus menjaga pola makan dan pola hidup karena kesehatan merupakan investasi bersama, terutama dalam menghadapi bonus demografi,” tambahnya.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan akses layanan medis yang lebih mudah. (don)

Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir Bima

By
ekbisntb.com
-
0
Penyaluran bantuan dari Bank NTB Syariah untuk korban banjir Bima(ekbisntb.com/bul)

Bima (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban banjir yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Bantuan disalurkan Sabtu, 8 Februari 2025 berupa paket sembako, mesin pompa air, terpal dan distribusi air bersih. Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Bank NTB Syariah yang diwakili Dedi Susanto, Deputy Branch Manager Bank NTB Syariah KC Bima.

“Bantuan yang diserahkan ini merupakan bentuk kepedulian Bank NTB Syariah agar dapat meringankan beban korban bencana banjir. Ini adalah kontribusi nyata Bank NTB Syariah bagi warga yang terdampak. Jauh dari kata cukup jumlahnya tetapi besar harapan kami ini bisa membantu warga segera pulih dan kembali menjalani aktifitas seperti biasa” ungkapnya.

Banjir yang melanda wilayah Wera sejak tanggal 2 Februari 2025 ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan warga yang saat ini masih berada dalam kondisi darurat.

Kontribusi ini membuktikan bahwa kepedulian dan gotong-royong adalah kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Umar, Kepala Desa Naga Wera selaku perwakilan penerima Bantuan Bank NTB Syariah menyampaikan terima kasih kepada Bank NTB Syariah yang sudah menyumbangkan bantuannya.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan material yang kami terima Ini sangat membantu warga terdampak banjir disini,” ujarnya.

Selain bantuan berupa barang, Bank NTB Syariah juga mengkoordinasikan distribusi bantuan secara merata agar tepat sasaran dan sampai ke warga yang membutuhkan. Diharapkan, bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendesak para korban serta mempercepat proses pemulihan pasca-banjir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pegawai Bank NTB Syariah KC Bima, KC Tente, KCP Bolo, KCP Sape dan KCP Wera.(bul)

1...406407408...803Page 407 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami