Beranda blog Halaman 408

Sambil Service Motor, Nyamannya Ruang Tunggu Bengkel Dealer Jaringan Astra Motor NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ruang tunggu yang nyaman di bengkel Astra Motor Sriwijaya(Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –Menunggu motor kesayangan diservis seringkali menjadi hal yang membosankan bagi banyak orang. Namun, pengalaman berbeda bisa dirasakan ketika berkunjung ke bengkel resmi jaringan Astra Motor NTB, salah satunya di Astra Motor Sriwijaya, Jalan Bung Karno, Kota Mataram, tepat di dekat Mie Gacoan.

Dealer ini memberikan kenyamanan ekstra bagi para konsumen yang datang untuk melakukan perawatan rutin atau perbaikan motor Honda mereka. Begitu memasuki ruang tunggu, suasana sejuk dari pendingin ruangan langsung terasa. Ruangan ber-AC yang bersih dan rapi membuat konsumen betah berlama-lama menunggu.

Tak hanya itu, Astra Motor Sriwijaya juga menyediakan Wi-Fi gratis dengan koneksi yang cepat, sehingga pelanggan tetap bisa bekerja, berselancar di dunia maya, atau sekadar bersantai dengan menonton video di ponsel. Bagi yang gemar membaca, tersedia pula berbagai bahan bacaan seperti koran, majalah, serta buku-buku edukatif seputar safety riding dan perawatan motor agar kendaraan tetap awet.

Kenyamanan konsumen semakin lengkap dengan tersedianya air minum gratis, toilet bersih, serta TV hiburan di ruang tunggu. Sambil menunggu, pelanggan juga bisa melihat langsung proses kerja para mekanik yang sedang menyervis motor mereka melalui area pandang terbuka. Transparansi ini menjadi salah satu bentuk pelayanan Astra Motor dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

Menariknya lagi, dealer ini juga menyediakan kanal khusus bagi konsumen yang ingin menyampaikan masukan, evaluasi, atau apresiasi terhadap pelayanan. Di ruang tunggu, terpajang pula berbagai tipe motor Honda lengkap dengan informasi harga, sistem pembayaran, dan penawaran promo terkini. Konsumen yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dapat langsung berbicara dengan Customer Service (CS) yang siap melayani dengan ramah dan profesional.

Tak ketinggalan, tersedia pula apparel dan perlengkapan berkendara bagi pelanggan yang ingin tampil gaya dan aman di jalan. Semua layanan tersedia dalam satu pintu, menjadikan Astra Motor Sriwijaya sebagai pilihan ideal bagi pengguna motor Honda di Mataram.

Dengan pelayanan prima, fasilitas lengkap, dan suasana ruang tunggu yang nyaman, bengkel Astra Motor NTB membuktikan komitmennya untuk terus memberikan pengalaman servis terbaik bagi konsumen setia Honda.

“Kenyamanan ini menjadi bukti komitmen Astra Motor NTB bersama jaringan Dealernya dalam memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman positif bagi setiap pelanggan,” kata Anggi Irawan, Customer Care Manager Astra Motor NTB. (bul)

Dampak Hilirisasi Tambang, Pertumbuhan Ekonomi NTB Minus dan Potensi Kehilangan DBH Sebesar Rp200 Miliar 

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Komisi III DPRD NTB menggelar RDP dengan PT AMNT kaitannya dengan penurunan ekspor konsentrat yang berdampak pada minusnya pertumbuhan ekonomi daerah.(Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Catatan pertumbuhan ekonomi NTB dalam pada di triwulan kedua tahun 2025 ini menus sampai 0,82 persen. Penyebab terbesar anjloknya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut berasal dari sektor tambang.

Menyikapi situasi tersebut, Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

RDP Komisi III DPRD NTB dengan AMNT tersebut membahas perkembangan pembangunan dan operasional proyek smelter tambang Batu Hijau, termasuk upaya percepatan penyelesaian serta optimalisasi kapasitas produksi.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengaku bahwa pihaknya sangat gelisah melihat pertumbuhan ekonomi NTB yang terus minus karena penurunan volume produksi di sektor tambang dan penggalian. Sehingga RDP dengan PT AMNT tersebut sangat penting.

“Artinya kalau kita mau mengubah pertumbuhan ekonomi NTB dari minus ke plus, maka kita harus berjuang agar ekspor barang jasa kita meningkat dengan adanya izin relaksasi konsentrat,” kata Sambirang.

Disebutkan Sambirang bahwa sejak kebijakan hilirisasi, terjadi penurunan tajam terhadap ekspor konsentrat. Karena kemampuan smelter mengolah konsentrat belum maksimal. Penurunan ekspor konsentrat itulah kemudian memicu pertumbuhan ekonomi NTB menjadi minus.

“Kondisinya tiap hari ada produksi konsentrat sesuai rencana bisnis. Tapi ini tidak bisa diolah oleh smelter sehingga terjadi penumpukan konsentrat,” papar Sambirang.

Ditegaskan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Dibutuhkan kebijakan khusus berupa diskresi dari pemerintah pusat untuk relaksasi ekspor konsentrat. Jika tidak ada relaksasi ekspor dari pusat, maka hingga akhir tahun ini PT AMNT tidak bisa mengirim konsentrat ke luar negeri untuk ekspor.

“Jadi kami mendorong agar gubernur sekaligus bersama pimpinan DPRD serta komisi III untuk segera datang ke kementrian ESDM dan Kementerian Keuangan. Kami minta agar ada kebijakan relaksasi supaya bisa ekspor konsentrat,” cetus Sambirang.

Selain pertumbuhan ekonomi yang minus, sisi lain NTB juga mengalami kerugian oleh kebijakan hilirisasi tersebut. Dengan menurunnya ekspor konsentrat tersebut akan berdampak pada penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.

“Kalau itu yang terjadi kita bisa kehilangan potensi pendapatan DBH sampai Rp 200 miliar. Ini tentu berdampak pada APBD 2026. Jadi satu-satunya cara agar dibuka relaksasi ekspor. Baru bisa surplus pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.

Sementara itu pihak PT Amman Mineral menjelaskan dalam RDP tersebut menyampaikan bahwa bahwa saat ini pihaknya masih terdapat beberapa kendala teknis dan infrastruktur yang perlu diselesaikan agar operasional smelter dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi daerah. (ndi)

Kadishub NTB : Tugas Bersama Meningkatkan “Load Factor” Pesawat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Ervan Anwar

Lombok (ekbisntb.com) – Pembukaan sejumlah rute penerbangan baru dari dan ke Lombok oleh maskapai nasional menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tantangan untuk menjaga tingkat keterisian kursi atau load factor pesawat agar tetap optimal.

Sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Ervan Anwar. Ia mengatakan bahwa meningkatnya jumlah rute penerbangan harus diimbangi dengan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tingkat keterisian penumpang terjaga.

“Betul, dengan makin banyaknya rute penerbangan dari dan ke Lombok yang dibuka oleh maskapai, ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi NTB,” ujarnya di Mataram, Selasa 14 Oktober 2025.

Menurutnya, peningkatan konektivitas udara merupakan peluang besar bagi NTB untuk mengembangkan sektor pariwisata dan memperkuat gairah perekonomian daerah, terutama di bidang industri dan perdagangan.

“NTB merupakan destinasi pariwisata super prioritas yang secara geografis berada di antara Bali dan NTT. Ini posisi yang sangat strategis untuk menarik wisatawan dan mendorong aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Ervan menegaskan, kebijakan pengembangan rute penerbangan ini sejalan dengan program Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta mempercepat tumbuhnya ekonomi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya strategi terpadu agar peningkatan jumlah penerbangan juga berdampak positif bagi daerah.

“Keterlibatan seluruh stakeholder tentunya sangat menentukan, baik pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, hingga masyarakat lokal,” tambahnya.

Sebagai informasi, Lion Air Group melalui anak usahanya, Wings Air, baru saja membuka dua rute baru dari Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Lede Kalumbang, Tambolaka (TMC) dan Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu (WGP) di Nusa Tenggara Timur. Kedua rute ini akan dilayani setiap hari.

Dengan penambahan dua rute tersebut, Bandara Internasional Lombok kini melayani 11 rute domestik, yakni Jakarta, Surabaya, Denpasar, Labuan Bajo, Bima, Sumbawa Besar, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Tambolaka, dan Waingapu. Selain itu, terdapat dua rute internasional, yakni menuju Kuala Lumpur dan Singapura.

Ervan optimistis, pembukaan rute-rute baru ini akan semakin memperkuat posisi Lombok sebagai pusat konektivitas di kawasan tengah Indonesia.

“Kita berharap sinergi antara pemerintah daerah, maskapai, dan pelaku pariwisata, serta stakeholder lainnya bisa terus ditingkatkan agar penerbangan dari dan ke NTB semakin ramai dan berkelanjutan,” pungkasnya.(bul)

Pemprov NTB Beberkan Alasan Menyehatkan PT. GNE

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Najamudin Ami

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan memilih langkah penyelamatan dan penyehatan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Langkah ini diambil agar BUMD yang dimiliki penuh oleh Pemprov NTB itu dapat kembali aktif, sehat, dan produktif.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamuddin Ami, menjelaskan bahwa dari empat BUMD yang dimiliki Pemprov NTB — yakni PT. Bank NTB Syariah, PT. BPR NTB Perseroda, PT. Jamkrida NTB Syariah, dan PT. GNE — hanya GNE yang sahamnya sepenuhnya milik pemerintah provinsi. Karena itu, Pemprov memiliki tanggung jawab penuh untuk menyehatkan kembali perusahaan tersebut.

“GNE ini sempat terkendala karena legalitasnya, AHU-nya dibekukan, sehingga aktivitas usaha mereka tidak bisa berjalan. Dengan pembenahan legalitas dan penyertaan modal, GNE kini bisa kembali bekerja dan beroperasi. Mereka bukan hanya memberikan dividen kepada pemerintah, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi karyawan dan mengelola aset yang dimiliki,” jelas Najamuddin di ruang kerjanya, Selasa 14 Oktober 2025.

Ia mengatakan, aset yang dimiliki GNE akan dikelola secara optimal dan dijadikan kekuatan untuk diversifikasi usaha. Karena itu, Pemprov NTB memilih langkah menyehatkan perusahaan daripada membiarkannya tidak produktif.

“Kondisinya memang sedang kurang sehat, tapi dengan penyehatan, akar persoalannya bisa kita atasi. Kita ingin memperbaiki tata kelola dan mengembalikan optimisme terhadap BUMD ini,” ujarnya.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar melalui APBD Perubahan 2025. Dana ini masih dalam kategori modal inti dan tidak memerlukan regulasi tambahan karena belum mencapai batas maksimal penyertaan.

“APBD Perubahan ini sedang dievaluasi Kemendagri. Setelah proses evaluasi selesai, GNE akan segera berkoordinasi dengan Pemprov melalui BPKAD untuk menuntaskan tahapan administrasi dan teknisnya,” tambahnya.

Najamuddin optimistis GNE memiliki prospek yang baik jika dikelola secara profesional. Ia telah bertemu dengan pengurus dan komisaris GNE dan melihat komitmen kuat mereka untuk menjadikan perusahaan lebih sehat dan produktif.

“Kita ingin GNE kembali ke kekuatan utamanya, yaitu di bidang aneka usaha. Salah satu yang menjanjikan adalah bisnis paving block, karena produk mereka punya kualitas bagus dan mesin produksinya juga unggul,” ujarnya.

Menurutnya, peluang pasar GNE sangat besar. Dengan program pembangunan infrastruktur di NTB yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun, serta program nasional seperti pembangunan lingkungan dan tiga juta rumah, kebutuhan bahan bangunan seperti paving block akan terus meningkat.

“Kalau produk GNE bisa melakukan diversifikasi, tidak hanya untuk lantai, tapi juga untuk dinding atau ornamen, kebutuhan proyek pemerintah saja sudah cukup besar untuk membuat GNE lebih produktif,” paparnya.

Selain paving block, Najamuddin tidak menutup kemungkinan GNE nantinya akan mengembangkan usaha lain di sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Namun, ekspansi usaha baru akan dilakukan setelah kondisi perusahaan benar-benar sehat.

“Yang penting saat ini mereka fokus dulu memperbaiki manajemen dan meningkatkan produktivitas. Kalau tata kelolanya bagus, barulah bisa ekspansi ke usaha lain,” jelasnya.

Najamuddin juga menegaskan bahwa pembenahan di tubuh GNE akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam forum itu akan ditentukan jajaran direksi dan dewan komisaris baru. Seperti halnya pansel yang dilakukan di Bank NTB Syariah dan Jamkrida NTB Syariah, semua dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

“GNE juga akan melalui proses serupa agar profesional dan transparan,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB, sebagai pemegang saham tunggal, tetap optimis bahwa GNE akan bangkit menjadi BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

“Kita harus optimis, karena potensi dan peluang GNE sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkas Najamuddin.(bul)

DKP NTB Tebar 10 Juta Ekor Benih Ikan Sepanjang 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Muslim dan wartawan serta stakeholder saat melakukan pelepasan benih ikan di perairan umum

Lombok (ekbsintb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB terus menggencarkan program tebar benih ikan sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah perairan umum. Hingga September 2025, tercatat lebih dari 10 juta ekor benih ikan telah didistribusikan ke berbagai lokasi di NTB.

Kepala DKP NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa penyebaran benih tersebut dilakukan di sejumlah perairan umum, kolam masyarakat, serta embung-embung desa yang dikelola bersama kelompok masyarakat dan pemerintah desa.

“Yang sudah didistribusikan sampai September ini sudah lebih dari 10 juta ekor. Itu selama tahun 2025,” ujarnya, Selasa 14 Oktober 2025.

Muslim menyebutkan, kegiatan tebar benih ikan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, pemerintah desa, hingga mahasiswa KKN yang sedang melakukan pengabdian di wilayah pedesaan.

Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan distribusi benih sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem perairan.

“Program ini tidak hanya soal menebar ikan, tapi juga tentang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber daya perikanan. Banyak sekali praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan setrum, yang bisa membunuh ikan-ikan kecil. Jadi, tebar benih ini juga bagian dari upaya pemulihan ekosistem,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muslim menerangkan bahwa program tebar benih ikan juga bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat NTB, yang hingga kini masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Mengingat NTB ini masih di bawah nasional untuk tingkat konsumsi ikannya, sekarang ini bagaimana NTB bisa meningkat tingkat konsumsi ikan yang masih di bawah standar nasional. Salah satu strategi kita dengan melakukan tebar benih ikan di seluruh sungai, danau, atau bendungan,” katanya.

Sebagai gambaran, Angka Konsumsi Ikan (AKI):  NTB 2023: 54,90 Kg/kapita/tahun. NTB 2024: 58,39 kg/kapita/tahun. Sementara nasional , 2023: 57,91 kg/kapita/tahun. 2024: 58,76 kg/kapita/tahun.

menurutnya, rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat salah satunya disebabkan kondisi daerah-daerah yang jauh dari laut, sehingga sulit mendapatkan akses ikan segar. “Baik itu dari tidak ada ketersediaan muara, kolam-kolam tradisional. Kalau ada ketersediaan dam atau embung di kampung-kampung itu, kita isi (dengan ikan lewat program tebar benih ikan, red),” ungkapnya.

Menurut Muslim, jenis ikan yang dilepas ke perairan umum disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa jenis yang paling banyak ditebar adalah ikan nila, ikan karper, dan lele, karena mudah dibudidayakan serta memiliki nilai ekonomi dan gizi yang tinggi.

Selain menjaga keberlanjutan populasi ikan di alam, program tebar benih ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein masyarakat di pedesaan. “Kita berharap dengan semakin banyak ikan yang berkembang di perairan umum, kebutuhan gizi masyarakat bisa lebih terpenuhi, terutama protein hewani dari ikan,” tambahnya.

Ke depan, DKP NTB berkomitmen untuk terus melanjutkan dan memperluas cakupan program ini dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah. Setiap distribusi benih dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar populasi ikan bisa berkembang dengan baik.

“Kami tetap distribusikan bibit ikan ke masyarakat, tergantung kebutuhan mereka. Selama ada potensi dan permintaan, kami siap bantu. Dan sepanjang benihnya masih tersedia di BBI (Balai Benih Ikan),” tegas Muslim.

Melalui kegiatan ini, DKP NTB berharap masyarakat semakin peduli terhadap kelestarian sumber daya perikanan dan tidak lagi menggunakan cara-cara destruktif dalam menangkap ikan. Upaya berkelanjutan tersebut diharapkan dapat menjaga keberadaan ikan di alam, meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan di NTB.

Selain itu, ketersediaan ikan di perairan akan mendukung pola pemenuhan gizi masyarakat, penguatan IQ, mendorong bayi-bayi kita tidak stunting.  (bul)

Walhi NTB Soroti Tambang Ilegal, Desak Moratorium dan Penegakan Hukum

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal merupakan bentuk praktik kriminal yang harus ditindak tegas.

Organisasi lingkungan hidup ini mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin tambang, mengevaluasi seluruh operasi pertambangan yang ada, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Amri Nuryadin, Selasa (14/10/2025) mengungkapkan bahwa sejak pertengahan 2022, pihaknya telah menyampaikan tiga isu kritis tersebut kepada Tim Korsupgah KPK Bidang Sumber Daya Alam.

“Kami mendorong tiga hal utama: moratorium izin, evaluasi menyeluruh, dan penegakan hukum atas tambang ilegal,” tegas Amri.

Walhi mendesak pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin tambang,terutama di lahan-lahan esensial seperti kawasan hutan dan pertanian.

Amri mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi hutan NTB seluas 1,1 juta hektare yang menurutnya 60% telah rusak dan berada dalam kondisi kritis.

Dia juga menyoroti banyaknya perusahaan tambang, baik logam maupun non-logam (MBLB), yang dinilai tidak mematuhi peraturan, termasuk kewajiban menyetor 6% bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Faktanya, PAD dari sektor ini sangat kecil. Banyak perusahaan tidak mampu atau tidak mau mematuhi UU Minerba. Pemda pun seolah tidak memiliki kekuatan untuk menekan mereka,” tambah Amri.

Dampak kerusakan lingkungan, lanjutnya, sudah sangat terasa. “Banjir mudah sekali terjadi. Curah hujan sedikit saja langsung menyebabkan banjir,” ujarnya.

Khusus untuk Lombok Timur (Lotim), Walhi mencatat kerusakan lahan pertanian yang parah akibat tambang MBLB.

“Lotim sebenarnya sudah memiliki Perda Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), namun izin tambang tetap saja dikeluarkan. Karena itulah moratorium mutlak diperlukan,” tekan Amri.

Isu kedua yang disorot Walhi adalah perlunya evaluasi komprehensif terhadap seluruh operasi pertambangan. Amri mempertanyakan keseimbangan antara keuntungan PAD dengan kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

“Seberapa besar kerugian akibat tambang? Apakah pernah dihitung? Apakah perusahaan serius melakukan reklamasi pascatambang? Justru yang terjadi, pemerintah banyak kehilangan PAD di tengah maraknya pengerukan sumber daya alam. Aturan harus ditegakkan oleh Pemda,” tegasnya.

Poin ketiga dan paling krusial adalah penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal.Amri menilai negara kerap abai dan tidak memberikan kepastian hukum.

“Kebijakan pemerintah yang mengizinkan operasi tambang rakyat atau koperasi tambang justru terkesan melegalkan tambang ilegal yang sudah marak. Pelaku tambang ilegal enggan mengurus izin karena hanya menunggu untuk dilegalkan. Tidak ada kepastian hukum,” kritiknya.

Amri menekankan bahwa setiap tambang, besar atau kecil, berdampak pada kerusakan ekosistem dan kehidupan warga sekitar.

“Pemerintah harus bertindak tegas. Kepada pelaku tambang ilegal, hukum harus ditegakkan terlebih dahulu. Tertibkan dulu, baru bicara hal lainnya. Sudah sangat jelas, tindakan penambangan ilegal itu merupakan tindakan kriminal,” pungkas Amri menegaskan.

Desakan Walhi ini menekankan urgensi perlindungan lingkungan dan kedaulatan hukum di atas kepentingan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pemerintah Daerah dituntut untuk segera mengambil langkah konkret sebelum kerusakan yang terjadi semakin parah. (rus)

Belum Tuntas di Area Permukiman, Sisa 7 Km Pelebaran Jalan Nasional Dipercepat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara (PUPR Perkim) – KLU, mulai memproses sisa pembebasan lahan pada ruas jalan nasional dari Malaka (Kecamatan Pemenang) hingga Sambik Elen (kecamatan Bayan).

Jalan nasional yang belum dilebarkan terdapat di sejumlah titik yang notabene merupakan area permukiman padat penduduk.

Kepala Dinas PUPR Perkim KLU, Drs. Sahabudin, M.Si., melalui Kepala Bidang Tata Ruang, H. Nurman Harisandi, ST, Selasa (14/10/2025) mengungkapkan, ruas jalan nasional yang belum dilebarkan mencapai sekitar 7 km.

Titik-titik lokasinya menyebar di sejumlah dusun dan desa. Untuk menunjang kelancaran arus transportasi dengan standar badan jalan nasional 7 meter, Pemda kembali fokus untuk melanjutkan proses pelebaran.

“Panjang jalan nasional di Lombok Utara 41,56 km. Sampai dengan akhir tahun 2024, dominan sudah dilebarkan, dengan sisa sekitar 7 km belum dibangun karena kendala pembebasan lahan,” ujar Nurman.

Ia menjelaskan, pelebaran jalan nasional ditangani oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU. Program ini dihadirkan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, dari dan menuju Lombok Utara.

Peningkatan akses ini juga akan memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata yang dimiliki Lombok Utara.

Nurman menyatakan, Pemerintah Daerah bersama instansi vertikal yang ada di daerah dipercaya untuk memproses pembebasan lahan. Dinas dalam hal ini, menyiapkan aspek administrasi dan teknis yang dibutuhkan, sehingga tidak ada keberatan di kalangan warga.

“Tahapan sudah kita mulai dari sosialisasi pembebasan lahan, pengukuran lokasi, penentuan patok, hingga pembayaran,” imbuhnya.

Nurman menyebutkan, titik-titik yang belum dibebaskan rata-rata berada di area permukiman padat penduduk. Sebarannya berada di 8 desa dan 27 dusun dengan jumlah pemilik lahan 648 orang.

Sejumlah titik dimaksud misalnya berada di Dusun Karang Kates dan dusun Lekok (Desa Gondang), Dusun Jugil (Desa Samik Bangkol), sejumlah titik di Desa Sukadana, Desa Anyar, dan Desa Karang Bajo di Kecamatan Bayan.

Setelah dilakukan sosialisasi dan pengukuran, dinas selanjutnya akan melaporkan kepada Tim Apraisal untuk dinilai dan ditentukan harga kompensasinya.

Pada proses pelebaran nantinya, tidak menutup kemungkinan terdapat negosiasi di tingkat warga, misalnya, mencakup metode pembongkaran bangunan yang melibatkan alat berat.

“Proses pembebasan lahan ini adalah kunci sehingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB dapat mengusulkan anggaran fisik di Kementerian pada tahun 2026 mendatang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Nurman mengakui jika BPJN NTB menyampaikan dukungan untuk melanjutkan pelebaran jalan nasional. BPJN juga meminta agar Pemda Lombok Utara segera menuntaskan pembebasan lahan secepatnya. (ari)

Minim Data, Komisi III DPRD Lombok Timur Akui Kesulitan Awasi PDAM

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)–

Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku mengalami kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Penyebabnya, akses terhadap laporan dan data dari perusahaan tersebut dinilai sangat terbatas.

Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi, menyatakan kekesalannya. “Gimana kami mau evaluasi kalau tidak ada data dan laporan,” ujarnya Amrul saat bertemu direksi PDAM di kantor DPRD Lotim, Selasa (14/10/2025).

Ketua DPC Partai Demokrat Lotim ini menegaskan bahwa tanpa laporan resmi dari perusahaan, dewan tidak dapat memberikan penilaian yang komprehensif dan akurat.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Amrul menyebut bahwa pihaknya berencana mengajak Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim untuk menemui Direktorat Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola PDAM sudah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di tingkat pusat.

Menanggapi keluhan tersebut, Plt. Direktur Utama PDAM Lotim, Sopyan Hakim, membantah pihaknya menutupi akses informasi. Sopyan menjelaskan bahwa mekanisme penyerahan laporan kepada DPRD harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui Kuasa Pemilik Modal (KPM), yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.

Menurut Sopyan, kalau ia langsung menyerahkan laporan langsung ke DPRD), maka justru itu melanggar aturan. Perusahaan tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan transparan, namun harus dilaksanakan dalam koridor peraturan yang ada.

Sopyan juga menanggapi isu lain yang beredar, yaitu terkait mutasi pegawai yang dianggap sewenang-wenang.

Ia menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa setiap kebijakan mutasi, pemberian sanksi, hingga pemecatan yang dilakukan perusahaan semata-mata untuk menjaga disiplin dan kinerja institusi.

Sopyan Hakim menegaskan pihaknya setiap keputusan memiliki dasar data dan pelaporan yang jelas.

Ia menambahkan bahwa perusahaan lebih memilih penyelesaian masalah secara internal terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas dan nama baik lembaga.Berdasarkan penjelasan kedua belah pihak, terlihat bahwa akar masalahnya terletak pada perbedaan interpretasi terhadap mekanisme pelaporan.

Sementara DPRD merasa hak pengawasannya terhambat, PDAM bersikukuh telah bertindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Rencana Komisi III untuk melibatkan otoritas yang lebih tinggi menunjukkan upaya mencari solusi dan kejelasan aturan di tingkat lokal. (rus)

Dokumen Raperda Perubahan RTRW Masih Revisi, Kawasan Global Hub Ganti Jadi KTI

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Dorongan lembaga legislatif untuk mempercepat proses masuknya dokumen Raperda Perubahan RTRW di DPRD, disikapi oleh Dinas PUPR Perkim Kabupaten Lombok Utara. Dinas dalam hal ini, tengah menyusun revisi atas naskah dokumen RTRW mengingat banyaknya perubahan regulasi acuan di tingkat pusat hingga sejumlah perubahan pada substansi materi pokok.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Lombok Utara, Drs. Sahabudin, M.Si., melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Nurman Harisandi, ST., Selasa (14/10) mengungkapkan, Raperda Perubahan RTRW masih belum dapat diajukan ke DPRD.

Dinas masih melakukan revisi pada sejumlah materi, sehingga produk daerah ini nantinya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

“Proses revisi RTRW ini cukup kompleks karena berbagai aturan baru yang diterbitkan di tingkat Kementerian. Kementerian sampai memberi bantuan teknis,” ujar Nurman di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, Perda (lama) Lombok Utara adalah Perda 9 tahun 2011. Proses rancangan perubahan mulai dilakukan penyesuaian setidaknya pada tahun 2017 dan masih berlanjut sampai saat ini.

Adaptasi Raperda Perubahan mengikuti ketentuan pusat masih terus dilakukan, sebab regulasi daerah ini tunduk pada Peraturan sejumlah Kementerian pusat.

Misalnya, kata dia, keluarnya SK Konservasi tahun 2022 menjadi salah satu rujukan substansi perubahan pada rancangan RTRW. Begitu pun Kementerian PUPR, turut mengeluarkan tata cara melakukan revisi Raperda RTRW.

Pada salah satu poin penting Raperda RTRW, kata Nurman, adalah menyangkut status kawasan Global Hub Bandar Kayangan. Kawasan tersebut mengalami perubahan signifikan pada cakupan area yang disiapkan, serta terdapat perubahan status peruntukan kawasan.

“Di Perubahan RTRW, kawasan andalan yang sebelumnya disebut Global Hub diganti menjadi KTI (Kawasan Terpadu Industri). Luasannya pun berubah signifikan, dari sekitar 7.000 hektare menjadi hanya 1.600 hektare,” sebutnya.

Kendati banyak penyesuaian yang harus dilakukan, Kabid Tata Ruang menyatakan bahwa pembagian wilayah utama dalam RTRW Kabupaten Lombok Utara tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja, terdapat sejumlah pembaruan dalam pengelompokan kawasan strategis. (ari)

Polres Lombok Utara Libatkan Komunitas Ojek Pangkalan Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Polres Lombok Utara melakukan pendekatan humanis dalam meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan Komunitas Ojek Pangkalan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Lantas, Polres Lombok Utara AKP Belly Rizaldi Nata Indra, S.Tr.K., S.I.K., Selasa (14/10/2025) mengungkapkan, pelibatan Komunitas Ojek Pangkalan merupakan pendekatan baru yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalulintas.

Pelibatan ojek itu sendiri mulai diterapkan pada momen kegiatan “Polantas Menyapa” di kawasan Pantai Impos, Kecamatan Tanjung.Jajaran Satlantas Polres melakukan diskusi aktif dengan para anggota komunitas ojek.

Dalam menjalankan pekerjaannya, pengendara ojek diharapkan sebagai pelopor, sekaligus membangun interaksi langsung dengan pengguna jalan.

“Kami ingin para pengemudi ojek pangkalan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungannya. Mereka bukan hanya pengguna jalan, tetapi juga contoh bagi masyarakat lain dalam tertib berkendara,” ujar Belly.

Dalam kesempatan tersebut, personel Sat Lantas juga memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan helm standar nasional (SNI) bagi pengendara dan penumpang, serta mengingatkan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, Sat Lantas Polres Lombok Utara turut menyerahkan bantuan helm dan jaket kepada anggota komunitas Ojek Pangkalan Sopok Angen di Kecamatan Tanjung.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang baik antara Polantas dan masyarakat dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Lombok Utara,” tambahnya. (ari)

1...407408409...1,088Halaman 408 dari 1,088