Beranda blog Halaman 406

Pemkot Mataram Studi Tiru ke Lotim,Adopsi Teknologi “Garden House” untuk Tekan Inflasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkot Mataram sedang melakukan studi tiru ke salah satu kelompok tani di Lombok Timur yang menerapkan metode tanam cabai dengan garden house, pada Kamis 16 Oktober 2025. (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka menekan laju inflasi di Kota Mataram, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan studi tiru ke Kelompok Tani Orong Balak yang berada di Dusun Bongkemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (16/10/2025).

Kelompok tani tersebut dinilai berhasil menerapkan teknologi garden house dalam budidaya cabai dan tomat sebagai strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas hortikultura di daerah mereka.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, yang memimpin langsung kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa studi tiru ini menjadi langkah awal untuk mengadopsi metode pertanian modern di Mataram, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian.

“Dengan keterbatasan lahan yang kita miliki di Kota Mataram, teknologi garden house ini sangat relevan untuk diterapkan. Ini juga membuka peluang kerja sama antara Dinas Pertanian Kota Mataram dengan petani di Lombok Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alwan mengungkapkan bahwa pihak Kelompok Tani Orong Balak juga telah menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta dukungan apabila teknologi ini ingin diterapkan di Mataram.

Penerapan metode ini direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2026. Menurut Alwan, keberhasilan kelompok tani di Lombok Timur dalam menjaga harga cabai tetap stabil tidak hanya berasal dari teknologi yang digunakan, tetapi juga karena penerapan jadwal tanam dan panen yang terencana dengan baik.

“Dengan penjadwalan tanam yang terukur dan pemanfaatan teknologi, harga cabai dan tomat bisa ditekan agar tidak melonjak drastis di musim-musim tertentu. Ini sejalan dengan target pengendalian inflasi di Kota Mataram,” jelasnya.

Terkait lokasi percontohan, Pemkot Mataram telah mengidentifikasi sejumlah titik yang potensial untuk penerapan teknologi garden house, antara lain di Kelurahan Mandalika dengan lahan seluas 50 are, serta Kelurahan Sayang-Sayang, Rembiga, dan Ampenan Utara.

Untuk tahap awal, satu lokasi akan dijadikan proyek percontohan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tanam dan sistem pendukung lainnya.

“Kita akan coba di satu titik dulu. Jika terbukti berhasil, akan direplikasi di kecamatan lain secara bertahap,” tambahnya.

Sementara itu, Pembina Kelompok Tani Orong Balak, H. Subahan, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menyebutkan bahwa teknologi garden house yang diterapkan kelompoknya menelan biaya sekitar Rp500 juta per unit. Jika diterapkan di enam kecamatan di Kota Mataram, anggarannya diperkirakan mencapai Rp3 miliar, angka yang menurutnya tergolong kecil jika dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh.

“Kalau Rp3 miliar bisa untuk enam kecamatan, itu termasuk kecil. Tapi terakomodir semua. Ketika harga cabai naik, pasokan di Mataram tetap aman,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan teknis jika Pemkot Mataram ingin serius mengimplementasikan metode ini.

Sebagai informasi, Kelompok Tani Orong Balak merupakan satu dari perwakilan Provinsi NTB dalam ajang Champion Aneka Cabai Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI dan diikuti oleh 115 kelompok tani dari seluruh Indonesia. (pan)

Tarung Derajat NTB Sabet 5 Medali Emas di PON Beladiri 2025 Kudus

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tarung Derajat NTB Sabet 5 Medali Emas di PON Beladiri 2025 Kudus

Cabang olahraga (cabor) tarung derajat NTB mendominasi di  PON Beladiri 2025 Kudus terbukti sukses memborong 5 medali emas dari multievent bergengsi tersebut, kemarin 16 Oktober 2025. Capaian fantastis ini mendongkrak posisi Kontingen NTB perolehan medali PON Beladiri 2025.

Selain 5 medali emas, tarung derajat NTB juga berhasil mengamankan 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Total, cabor ini menyumbangkan 9 medali. Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholish yang aktif pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA ) Pemprov NTB, tak mampu menutupi rasa bangganya atas prestasi tarung derajat ini.

“Alhamdulillah, ini capaian yang sangat bagus. Jauh meningkat dari capaian kami di PON Aceh-Sumut,” ujar Dedy.

Medali emas NTB yang disumbangkan tarung derajat NTB berasal dari nomor tarung dan seni gerak. Bintang lapangan, Dedi Iswari, peraih emas PON Aceh-Sumut, kembali mempertahankan medali emas di PON Beladiri 2025 Kudus setelah mengalahkan Hizkhiel Pasaji Nasucha asal Jawa Tengah di partai final kelas tarung.

Empat medali emas sisanya didapat dari kategori seni gerak, menunjukkan meratanya prestasi tarung derajat NTB. Peraih medali emas kategori seni gerak adalah Aoura Ratu Thiyen (Rangkaian Gerak Tunggal Putri); pasangan Arkan Fawwaz Heryansyah dan I Made Agus Mei Saputra (Getar Putra Berpasangan); Erlangga Hidayat dan Denis Pebrian (Bertahan Menyerang Dua Arah Putra); serta Rangkaian Gerak Putri Drajat Dua oleh Aoura Ratu Thiyen, Nadila Putri, dan Rizki Rahmawati.

Sementara itu, 3 medali perak Tarung Derajat NTB disumbangkan oleh Nurul Adwiah Zahrani (kelas 45,1-50 kg) yang harus mengakui keunggulan Ainun Kuswandi asal Jawa Barat, M Rizki Difatul Idris (kelas 64,1-67 kg) yang kalah di final dari Hendikha Ramadhoni asal Riau, dan pasangan Nadila Putri/Rizki Rahmawati (Getar Putri Berpasangan). Satu perunggu didapatkan Najmin As Ary (kelas 58,1-61 kg).

Suksesnya perolehan medali dari tarung derajat NTB, koleksi Kontingen NTB kini secara total mencapai 5 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu, sebelumnya sudah ada 1 perunggu dari cabor gulat.

Ketua Pengprov Kodrat NTB, Lalu Winengan, menyebut bahwa prestasi tarung derajat ini adalah buah manis dari pembinaan rutin, aktif, dan motivasi tanpa henti kepada para atlet. “Terima kasih atas partisipasi dan dukungan KONI NTB pada Tarung Derajat NTB,” ujar Winengan.

Ia menegaskan, perolehan medali ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di PON 2028.

Winengan juga berharap penuh agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet tarung derajat NTB yang telah mengharumkan nama daerah di PON Beladiri 2025 Kudus.

Perhatian pemerintah sangat kami harapkan. Kami harap Pak Gubernur NTB memberikan apresiasi agar semangat atlet tetap membara dan raihan medali emas bisa dipertahankan hingga PON selanjutnya,” pungkasnya

Secara terpisah, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, turut menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tarung derajat NTB.

“Ini sangat luar biasa. Apa yang didapat Tarung Derajat NTB meningkat tajam dari PON sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Mori, dengan raihan cemerlang ini, target 7 medali emas pada PON Beladiri 2025 masih sangat realistis untuk dicapai. Optimisme KONI NTB ini didukung fakta bahwa cabor-cabor potensial lain, seperti pencak silat, kempo, dan karate, belum memulai pertandingan mereka di PON Beladiri Kudus.

Tahun 2025, Dishub Proyeksikan Capaian Target Retribusi Parkir Rp10 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Zulkarwin (Ekbis NTB/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram, tak ingin muluk-muluk memasang target. Capaian retribusi parkir sampai akhir tahun 2025, diproyeksikan mencapai Rp10 miliar dari target Rp18,5 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menjelaskan, pihaknya masih memiliki waktu selama tiga bulan untuk memenuhi target retribusi parkir di tahun 2025. Beberapa strategi telah dipersiapkan diantaranya, pertama, menggalakan penggunaan quick respons indonesian standard (Qris) khusus bagi aparatur sipil negara di lingkup Dishub Kota Mataram. Kedua, koordinator lapangan jukir telah difasilitas kendaraan untuk memaksimalkan pemantauan dan penagihan di lapangan.

Capaian retribusi parkir sampai 14 Oktober mencapai Rp7,8 miliar, sehingga diproyeksikan realisasi sampai akhir bulan Desember Rp10 miliar. “Dari target kita Rp18 miliar. Saya bersama Kepala UPTD Perparkiran memproyeksikan capaian sampai akhir Desember Rp10 miliar,” sebut Zulkarwin.

Berbagai kendala dihadapi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Seperti kondisi cuaca berpengaruh signifikan terhadap pendapatan juru parkir. Terbukti di bulan September 2025 berkurang Rp20 juta jika dibandingkan dengan capaian di bulan yang sama di tahun 2024.

Kendati demikian, ia tidak menutupi pendapatan retribusi parkir di bulan lainnya hampir tembus Rp1 miliar.

Zulkarwin menyebutkan, proyeksi capaian Rp10 miliar merupakan pendapatan kotor alias bruto. Uang yang masuk ke rekening daerah akan dikembalikan 50 persen ke jukir dalam bentuk insentif. “Uang yang kita terima kemudian dikembalikan lagi ke jukir sebagai insentif,” jelasnya.

Retribusi parkir selalu dipersoalkan adanya titik tidak terdaftar alias ilegal. Korlap selalu diminta untuk mendata dan mendaftarkan titik retribusi parkir potensial sesuai ketentuan. Titik potensial tidak bisa serta merta didaftarkan melainkan perlu dipantau terlebih dahulu.

Mantan Camat Selaparang menegaskan, titik parkir tidak bisa semuanya didaftarkan, terutama yang berada di jalan milik provinsi. Seperti di Jalan Catur Warga, Jalan Adi Sucipto depan bekas Bandara Selaparang dan lain sebagainya. Lokasi parkir diluar ketentuan dan kewenangan Dishub Kota Mataram.

Oleh karena itu, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk mengelola. “Kemungkinan kita bisa diberikan diskresi untuk mengelola walaupun secara aturan tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Khusus kebocoran parkir telah diantisipasi dengan melarang korlap menerima setoran secara tunai. Jika jukir meminta bantuan menyetor langsung dibayar ke retail modern atau menyerahkan ke bendahara penerimaan. Kebocoran selalu diributkan sebenarnya diakibatkan jukir tidak langsung menyetor setiap hari. Mereka telah diperingatkan kebiasaan menunda penyetoran berpotensi terjadinya penumpukan pembayaran. “Sering kita peringatkan pendapatan parkir hari itu harus disetor. Kalau perhari setoran Rp50 ribu saja. Kalau sudah tiga hari jadi Rp150 ribu. Ini akan memberatkan mereka,” pungkasnya.

Target retribusi parkir Rp18 miliar berdasarkan asumsi kenaikan tarif parkir sesuai ketetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Kebijakan kepala daerah tidak memberlakukan kenaikan tarif parkir, karena fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. (cem)

Efek Menteri Keuangan Purbaya, WP di Nusa Tenggara Makin Sadar Bayar Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Samon Jaya

Lombok (ekbismtb.com) – Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa dampak psikologis positif bagi Wajib Pajak (WP), khususnya di Nusa Tanggara (NTB, NTT) dalam membayar pajak.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat pajak mulai meningkat, salah satunya karena figur dan gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru.

“Ada efek psikologis di masyarakat. Banyak yang mulai sadar pentingnya pajak setelah melihat gebrakan-gebrakan Pak Purbaya dari media,” ungkap Samon, Kamis 16 Oktober 2025.

Ia mencontohkan, seorang wajib pajak baru-baru ini datang langsung ke kantor pajak untuk menyetor Rp135 juta setelah memahami kewajibannya.

“Dia bilang baru tahu kalau pajak itu bukan cuma pajak motor. Sekarang dia paham soal PPh,” ujar Samon.

Selain peningkatan kesadaran masyarakat, semangat baru juga tumbuh di internal Direktorat Jenderal Pajak. Samon mengungkapkan, semangat itu makin terasa setelah rapat pimpinan nasional yang dihadiri lebih dari 600 pejabat DJP seluruh Indonesia.

“Arahan Menteri Purbaya membuat kami semakin bersemangat. Kita semua siap bekerja keras, menyingsingkan lengan baju untuk Republik ini. Kita dapat banyak pencerahan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin target pajak Nusa Tenggara bisa tercapai,”  kata Samon.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara mencatat, hingga awal Oktober 2025, capaian penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menembus Rp3,487 triliun atau 51,31 persen dari target tahunan Rp6,79 triliun.

Dari total penerimaan Rp3,487 triliun, sektor administrasi pemerintahan masih menjadi penyumbang terbesar, mencapai Rp826,45 miliar (43,83 persen). Diikuti oleh perdagangan sebesar Rp297,50 miliar (15,78 persen), jasa keuangan Rp162,47 miliar (8,62 persen), jasa perawatan dan tenaga kerja Rp114,53 miliar (6,07 persen), serta akomodasi dan makan minum Rp87,64 miliar (4,65 persen). Sementara itu, sektor lainnya menyumbang Rp397,13 miliar atau sekitar 21,06 persen dari total penerimaan.

Samon menjelaskan bahwa kontribusi besar dari sektor pemerintahan ini memang lazim terjadi setiap tahun, terutama menjelang akhir tahun anggaran. “Biasanya pembayaran proyek dan belanja pemerintah banyak dilakukan di triwulan terakhir.

“Makanya kita optimis target penerimaan masih bisa dikejar,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui adanya potensi perlambatan akibat kebijakan efisiensi proyek pemerintah tahun ini. “Kalau sebelumnya banyak proyek di NTB dan NTT, tahun ini banyak juga proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Efisiensi anggaran juga bisa mempengaruhi penerimaan pajak. Karena itu, kita dorong investasi swasta agar perekonomian tetap bergerak,” tambahnya.

Menurut Samon, pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat tercatat minus turut menjadi tantangan bagi penerimaan pajak. Meski begitu, ia menilai kondisi ini disebabkan dominasi sektor tambang yang fluktuatif.

“Kalau tambang turun, otomatis PDRB ikut terpengaruh. Tapi sektor lain seperti pertanian justru bisa menjadi penopang utama,” ujarnya.

Ia menilai, sektor pertanian, termasuk komoditas unggulan seperti tembakau di Lombok, berpotensi besar untuk mendukung pergerakan ekonomi dan penerimaan pajak.

“Pertanian harus terus didorong karena kontribusinya besar terhadap PDRB NTB. Kalau sektor riil tumbuh, otomatis basis pajak kita juga meningkat,” tandasnya.(bul)

Pengembang Perumahan di NTB Dukung Langkah Menkeu Purbaya Hapus Utang Rp1 Juta agar MBR Bisa Ajukan KPR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengembang Perumahan di NTB Dukung Langkah Menkeu Purbaya Hapus Utang Rp1 Juta agar MBR Bisa Ajukan KPR

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana Menteri Keuangan  Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghapus utang macet di bawah Rp1 juta milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapar mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendapat dukungan dari kalangan pengembang perumahan di NTB.

Pasalnya, rencana Purbaya itu dinilai menjadi angin segar bagi calon pembeli rumah bersubsidi yang selama ini terhalang oleh catatan kredit kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (REI) NTB, H. Heri Susanto, mengatakan langkah Purbaya ini sangat tepat untuk membuka kembali akses perumahan bagi masyarakat kecil.

“Selama ini banyak yang terjerat pinjaman kecil, bahkan hanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta, terutama yang meminjam di Pinjol (Pinjaman Online) tapi akhirnya menghambat mereka untuk bisa dapat KPR bersubsidi,” ungkap Mantan Ketua REI NTB dua periode ini, Kamis 16 Oktober 2025.

Ia menambahkan, kondisi tersebut banyak dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi sasaran utama program MBR.

“Kadang mereka mau melunasi, tapi dipersulit. Dendanya sudah besar, akhirnya tidak dilunasi karena tidak sanggup. Jadi mereka dianggap macet. Ini ironis, karena nilainya kecil tapi efeknya besar terhadap akses mereka ke perbankan,” katanya.

Heri mencontohkan, dari seluruh pengajuan KPR untuk MBR, sekitar 50 persen lebih gagal diproses bank karena masalah catatan kredit kecil di SLIK.

 “Kalau kita ajukan 10 calon debitur ke bank, biasanya hanya 3 sampai 5 yang bisa lolos. Bank juga dalam posisi dilematis, karena kalau memberi kredit ke orang dengan nama ‘bermasalah’, bisa kena teguran dari OJK,” paparnya.

REI NTB, lanjutnya, telah lama menyarankan agar OJK memperketat pengawasan terhadap pinjaman online (pinjol) yang sering menjadi sumber kredit macet kecil tersebut.

Pinjol dinilai banyak merusak tatanan. Kadang masyarakat hanya pinjam Rp500 ribu, tapi bunganya besar. Akhirnya masuk daftar hitam padahal nilainya kecil.

Karena itu, Heri menilai kebijakan Menkeu Purbaya menghapus utang kecil di bawah Rp1 juta sangat relevan untuk mendorong kembali program perumahan rakyat.

“Kita sangat mendukung. Pemerintah perlu bantu mereka yang tidak bankable agar bisa naik kelas menjadi bankable. Kalau tidak, pasar MBR ini akan terus menyusut,” tegasnya.

Heri mengemukakan, sejak tahun 2014 masyarakat telah menikmati berbagai fasilitas pembiayaan rumah bagi MBR, seperti subsidi bunga dan bantuan uang muka. Namun kini, ceruk pasar tersebut mulai menipis.

“Pasar MBR sudah mulai jenuh. Jadi pemerintah perlu mengintervensi sisi kebijakan agar yang belum bankable ini bisa ikut menikmati program perumahan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan penghapusan utang kecil ini bukan semata memberi “keringanan” finansial, tetapi lebih pada membuka peluang baru bagi masyarakat kecil agar kembali memiliki akses terhadap sistem keuangan formal. Langkah ini strategis. Efeknya bisa menumbuhkan lagi permintaan rumah bersubsidi, sekaligus menggairahkan sektor properti nasional.

Di sisi lain, Owner Histo Land ini menyoroti kondisi pengembang di NTB yang saat ini juga menghadapi tantangan berat. Sekitar 60 persen developer di provinsi ini, kata dia, tidak bisa memproduksi rumah baru karena terganjal perizinan.

“Banyak izin RT/RW yang belum selesai karena aturan-aturan dari Kementerian Lembaga lainnya. Akhirnya developer tidak bisa membangun. Ini kondisi dilematis,” terangnya.

Ia bahkan memprediksi, pertumbuhan sektor properti di NTB tahun 2026 berpotensi anjlok tajam.

“Biasanya penjualan rumah bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 unit setahun. Tahun depan, kalau bisa terjual 1.500 unit saja, itu sudah luar biasa,” ujarnya.

Heri menambahkan, rumah yang terjual tahun ini sebagian besar merupakan hasil produksi tahun 2024, bukan proyek baru. Artinya, kalau hambatan perizinan ini tidak segera dibenahi, tahun depan akan sangat berat bagi sektor properti.

Heri berharap, gebrakan Menteri Keuangan Purbaya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah bisa disinergikan dengan percepatan penyelesaian izin di daerah. “Program ini sangat bagus, tapi akan lebih kuat kalau sejalan dengan kebijakan daerah. Jangan sampai masyarakat sudah bisa ajukan KPR, tapi rumahnya tidak tersedia karena pengembang terhambat izin,” tutupnya.(bul)

Tak Dikonsumsi Siswa,MBG Terbuang di Lobar Diduga Jadi Pakan Ternak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Para guru dan penerima MBG mengeluhkan program MBG dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas MBG Lobar dengan SPPG dan perwakilan Sekolah, Selasa 14 Oktober 2025(Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat dikeluhkan sekolah penerima program ini. Pasalnya, menu makanan tidak menarik selera makan siswa sehingga banyak makanan terbuang mubazir. Makanan yang tak dikonsumsi siswa pun terpaksa diberikan untuk makanan ternak ayam.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas MBG Lobar dengan SPPG dan perwakilan Sekolah, Selasa 14 Oktober 2025. Salah satu perwakilan guru dari Kecamatan Batulayar bernama Raodiah mengungkapkan bahwa puluhan ompreng hampir selalu tersisa gegara siswa enggan menyantap menu MBG yang disediakan.

“Kami terpaksa menyampaikan ini demi kebaikan kita semua. Banyak anak-anak yang tidak mau makan, di kelas yang isinya 28 siswa, hanya 8 orang yang mau makan. Itu pun mereka cuman menngambil buah atau gak susu,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena menu MBG yang dibagikan tidak sesuai dengan selera yang diminati siswa. Ia bahkan mengatakan nasi bungkus yang dijual pedagang lebih laku dan diminitasi siswa. “Ada juga penyebabnya karena aroma makannya sudah mulai tidak enak. Misalnya telur yang sudah mulai amis, atau ayam yang ditakutkan ada ulatnya, karena itu pernah kejadian juga,” ungkap Raodiah.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Guru Madrasah di Kecamatan Sekotong. Guru yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, siswa enggan menyantap menu MBG karena tidak terbiasa menggunakan piring berbahan aluminium. “Omprengnya ini kan pakai aluminium sama kayak di rumah sakit, jadi anak-anak kita merasa gak berselera. Mereka juga sudah terbiasa dengan masakan ibunya,” ucapnya.

Selain itu sekolah juga mengelukan bau makanan yang menyerupai makanan rumah sakit. Diduga disebabkan penggunaan ompreng. “Saking banyak tidak dimakan, kepala sekolah sampai kumpulkan makanan sisa. Dan karena bau itu dia drop dan diinfus,” ucapnya.

Tidak hanya itu guru asal Kecamatan Sekotong itu juga mengungkapkan bahwa makanan sisa yang banyak itu akhirnya diberikan ke ternak.“Jadi yang gemuk di sekolah itu Ayam,” ucapnya berseloroh.

Ia bahkan merasa bahwa hadirnya program MBG ini justru malah menambah tanggung jawab guru. Guru, sambungnya, harus mengikat rapi ompreng sisa siswa setiap hari sebelum diambil pihak SPPG. “Mohon maaf ini, katanya juga ada honor koordinator buat kita, tapi sampai sekarang belum ada,” keluhnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan bahwa program MBG sejal awal memang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Akan tetapi, katanya, beban tanggung jawab selalu dilimpahkan pada Pemkab.

Bupati dengan tegas meminta agar program MBG ini harus bisa memberikan dampak bagi daerah baik secara ekonomi maupun pemenuhan gizi untuk anak. Ia mengaku tidak segan-segan menutup dapur MBG jika didapati membahayakan. “Ya kalau memang terus bahaya hasil temuan kita, dan kejadiannya terus buruk ya terpaksa kita harus tutup,” tegasnya.

Terpisah, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Tri Dhara Marhamah yang hadir dalan Rapat Koordinasi tersebut, mengatakan akan menyampaikan keluhan serta permasalahan MBG yang ditemukan di Lombok Barat. “Kita di sini hanya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, kami tidak berwenang menyampaikan apapun. Tapi temuan-temuan yang disampaikan teman-teman tadi akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Lobar yang inisiatif membentuk Satgas dan SE imbauan pengawasan penerapan MBG. “Kami menemukan temuan SPPG yang sedikit bermasalah. Tapi juga menemukan SPPG lain yang bisa menjadi contoh,” terangnya.

Terkait sejumlah temuan yang didengar saat Rakor itu, Tri Dara mengaku sudah mencatatnya. Menjadi bahan laporan pihaknya untuk disampaikan kepada pusat. Sebab tujuan pihaknya turun langsung ke daerah melakukan pemantaun dan pengawasan.

“Temuan-temuan di lapangan yang kami dapatkan akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai bahan tindaklanjut. Agar memberika MBG yang bermanfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Analis Hukum Asisten, Tata Ruang, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup Kementarian Sekretariat Negara, Ghina Zarah Putri menambakan, temuan di setiap daerah itu akan menjadi bahan materi untuk regulasi pelaksanaan MBG ini. Sebab diakuinya kini pemerintah sedang menyiapkan Perpres. “Seperti arahan pak presiden untuk perbaikan tata kelola MBG,”ungkapnya. (her)

Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Kembali Dikurangi Pemerintah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
S. Adi Nusantara (Ekbis NTB/ils)S. Adi Nusantara (Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) -Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapatkan pengurungan kuota tabung gas elpiji 3 kilogram jelang akhir tahun 2025 dari kuota tahun lalu sebesar 556 metrik ton atau setara dengan 3.865.455 tabung.

“Jadi, penurunannya sebanyak 193 metrik ton atau setara dengan 0,86 persen yang menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap gas elpiji 3 kilogram di tengah masyarakat,” kata kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMindag) E. S. Adi Nusantara kepada Suara NTB, Rabu 15 Oktober 2025.

Adi melanjutkan, kondisi tersebut tentu sangat memberatkan apalagi sasaran penerima dari gas elpiji 3 kilogram ini bertambah tidak hanya bagi masyarakat miskin. Bahkan tabung gas elpiji ini juga menyasar pelaku UMKM, nelayan, dan petani.

“Kita hitung saja kalau UMKM membutuhkan tiga tabung gas elpiji 3 kilogram per hari, maka kebutuhannya tidak mencukupi untuk masyarakat lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih membutuhkan sebanyak 1.766 juga tabung gas tiga kilogram per tahun dari kuota yang tersedia. Pemerintah berharap agar Dirjen Migas Kementerian ESDM agar bisa memenuhi kuota tahunan itu.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Selain bersurat, pemerintah bersama dengan pimpinan daerah (Bupati) juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut atas surat yang dilayangkan sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, karena kebutuhan akan gas elpiji 3 kilogram ini dianggap sangat mendesak bagi masyarakat.

“Pak Bupati rencananya tidak hanya akan mengirimkan surat saja melainkan berkunjung langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan harapan apa yang menjadi hajat pemerintah bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Pemerintah juga sudah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Dirjen Migas agar apa yang menjadi keluhan bisa disampaikan secara komprehensif. Hanya saja surat permintaan audiensi tersebut hingga saat ini belum direspon sehingga pihaknya akan bersurat kembali.

“Kami sudah bersurat permintaan audiensi beberapa minggu lalu, tetapi belum direspon sehingga kami akan bersurat lagi dengan harapan bisa diberikan jawaban,” jelasnya.

Selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.

“Sudah ada satu agen yang kita tutup karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan menertibkan tata niaga elpiji tiga kilogram karena selama ini dilepas secara bebas meski di tabung tertera bantuan bagi masyarakat miskin. Termasuk pengawasan ke pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer akan dimaksimalkan.

“Di Sumbawa ada delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan sehingga kami akan melakukan pengawasan secara ekstra agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Solusi Masalah Sanitasi, Lotim Segera Miliki IPLT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin meninjau IPLT di Ijobalit Lotim, Rabu 15 Oktober 2025. (Suara NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Sanitasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi masalah. Hal ini membuat Lotim menghadirkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji. Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 senilai Rp 9 miliar ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir tahun 2025 dan mulai beroperasi awal 2026.

Bupati Lotim, Haerul Warisin, saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Rabu 15 Oktober 2025, menyampaikan bahwa progres fisik proyek saat ini telah mencapai 43 persen. Harapannya, akhir tahun 2025 ini proyek tersebut rampung dan bisa beroperasi awal tahun 2026 mendatang

Guna mempercepat proses pembangunan, Bupati juga menginstruksikan penambahan tenaga kerja, khususnya di bidang teknologi. Ia menilai percepatan penyediaan perangkat teknologi sangat krusial untuk memastikan pembangunan tidak meleset dari target.

“Teknologi-teknologinya itu harus disegerakan, sehingga proses pembangunan proyek cepat selesai,” tegasnya.

Keberadaan IPLT Ijobalit diyakini akan menjadi solusi strategis dalam pengelolaan lumpur tinja yang aman dan ramah lingkungan. Selain meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat, fasilitas ini juga diharapkan mampu mengurangi beban pencemaran lingkungan dan menekan angka penyakit berbasis lingkungan.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, menegaskan pentingnya kehadiran IPLT sebagai sarana pendukung sanitasi aman.

Dia menjelaskan, sekarang sanitasi itu wajib aman. Salah satu syarat sanitasi aman itu harus ada sarana pendukungnya, salah satunya IPLT dan sedang dalam proses pembangunan di Lotim.

Tak hanya dari sisi kesehatan lingkungan, IPLT ini juga digadang-gadang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.

Dengan pembangunan yang terus dikebut, Pemkab Lotim optimis IPLT Ijobalit bisa segera difungsikan, memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (rus)

Kuota BBM Bersubsidi SPBN PT ES Puluhan Tahun Tidak Pernah Bertambah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SPBN Labuhan Haji yang terlihat kosong beberapa waktu lalu akibat kerap habis karena kuota terbatas. (Ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik solar maupun pertalite yang didistribusikan PT Energi Selaparang (ES) selama 10 tahun terakhir tidak pernah bertambah. Kondisi ini membuat Stasiun Pengisian Babak Bakar Nelayan (SPBN) milik PT ES ini habis.

“Jadi memang kerap kosong,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT ES, Joyo Supeno menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu 15 Oktober 2025.

PT ES ini selama ini hanya mendistribusikan BBM bersubsidi. Tidak ada BBM yang non subsidi. Kuota BBM bersubsidi yang dijual SPBN PT ES ini 240 kilo liter jenis pertalite dan 72 kilo liter jenis solar. Kuota tersebut sudah sangat lama sekali diberikan pihak Pertamina kepada PT ES. Sementara tingkat kebutuhan nelayan terus bertambah. Hal ini membuat ketersediaan ini lebih cepat habis.  “Tidak pernah ada penambahan kuota, kuota kita tetap,”  imbuhnya.

Belum adanya penambahan kuota karena mungkin pertimbangan awal sebelumnya dinilai PT ES tidak mampu menebus, sehingga tidak mungkin diberikan utang kalau tidak mampu tebus. Hal inilah katanya yang menyebabkan selalu kekurangan.

Selain itu, regulasi sekarang dalam pendistribusian BBM bersubsidi cukup ketat. Sebelumnya nelayan bisa membeli di SPBU. Sementara sekarang ini sudah tidak diizinkan. Nelayan tidak berani lagi membeli di SPBU, sehingga pelanggan lama ini kembali ke SPBN. “Nelayan ini sekarang banyak back to basic,” imbuhnya.

Salah satu regulasinya adalah, nelayan harus memiliki izin melaut. Syarat administrasi inilah yang harus dipenuhi nelayan agar bisa mendapatkan regulasi. SPBN sendiiri hanya melakukan pelayanan pembelian yang disesuaikan dengan ketentuan regulasi.

Ditambahkan, sekarang ini kondisi keuangan dari PT ES sangat mampu untuk menebus BBM. Dimana, kuota jatah sebulan yang diberikan dari pihak Pertamina ini cepat sekali habis, sehingga tidak heran kerap terjadi kekosongan si SPBN.

Melihat perkembangan permintaan yang cukup tinggi, perusahaan daerah Lotim ini meminta pihak pertamina, dalam hal ini BBH migas bisa memberikan tambahan kuota. Saat ini jumlah nelayan yang membeli belasan ribu orang. Harapannya ke depan SPBN PT ES ini bisa mendapatkan tambahan kuota sehingga bisa melayani lebih banyak nelayan.  Nelayan juga didorong untuk memenuhi ketentuan perizinan agar bisa mendapatkan BBM besubsidi. (rus)

Kebijakan Pemkab Disorot, Tiga Desa Miskin Ekstrem di Lobar Tidak Dapat Program Rumah Kumuh

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga miskin ekstrem di Lobar yang belum disentuh program rumah kumuh. (Ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) -Bedasarkan data yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat (Lobar), terdapat 255 unit rumah kumuh yang ditangani pada APBD Perubahan ini. Namun dari ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu, masih ada desa-desa yang harusnya layak bedasarkan status sebagai miskin ekstrem tidak kebagian program pengentasan miskin ekstrem ini.

Lebih-lebih Bupati Lobar dalam setiap pertemuan menyampaikan program disusun melalui data dan skala prioritas. Namun praktiknya di tataran OPD, justru dua hal itu belum terimplementasi secara maksimal.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui SK nomor 600.2.7.6/1.053/Disperkim/2025 membangun 255 unit rumah layak huni. Dari jumlah tersebut, hanya 26 unit yang dialokasikan ke 18 desa miskin ekstrem.

Ironisnya lagi, 3 dari 17 desa miskin ekstrem tidak mendapat satu pun alokasi. Tiga desa miskin ekstrem ini di antaranya Taman Ayu, Lembah Sepage dan Pelangan. Angka ini pun menimbulkan pertanyaan mendasar, di mana letak basis data kemiskinan ekstrem dalam perencanaan program Dinas Perkim? Padahal, menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), 7 dari 14 kategori kemiskinan secara langsung berkaitan dengan kondisi tempat tinggal, mulai dari kualitas lantai, dinding, atap, hingga akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kades Taman Ayu M Tajudin yang dikonfirmasi membenarkan desanya tidak mendapatkan program RLTH. “Desa kami tidak satupun mendapatkan RLTH,” kata dia, kemarin.

Padahal pihaknya telah mengusulkan kepada OPD terkait. program rumah kumuh ini yang justru tebarannya di desa-desa dengan status sosial-ekonomi lebih baik. Padahal banyak warga miskin ekstrem di desanya yang masih tinggal di rumah kumuh.

Apakah karena data desa kurang valid? Menurutnya, justru data di desa by name by address lengkap titik koordinat, nomor DTKS atau DTSEN. Lengkap juga dengan foto warga dan data lainnya. Yang belum matching, kata dia, antara eksekusi program dengan data, seperti Desa Taman Ayu masuk sebagai miskin ekstrem. ‘’Apa bentuk intervensinya ke sana? Harusnya program rumah kumuh ini diarahkan ke ke sana. Tapi kan ndak ada,” ujarnya kecewa.

Sementara itu , Wabup Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan program RTLH ini berdasarkan data miskin ekstrem. “Kita pastikan berdasarkan data miskin ekstrem,” katanya.

Pasalnya, proses verifikasi dan validasi calon penerimaan telah dilakukan oleh OPD. Contoh sebelumnya, dari 350 sasaran, ternyata hasil verifikasi 95 jiwa yang masuk kriteria miskin ekstrem, sehingga Bupati minta diverifikasi lagi semua agar 350 RLTH ini tepat sasaran.

Kemungkinan yang tidak tepat sasaran itu, bisa jadi verifikasi tidak detail. Namun itu program rumah kumuh dari BSPS Pusat, berbeda dengan RLTH dari APBD Pemkab dipastikan sesuai data miskin ekstrem. “Beberapa kali evaluasi itu kami dengan Kadis Perkim,” imbuhnya.

Pihaknya pun akan meminta kepada pusat agar program BSPS itu juga mengikuti DTSEN sebagai acuan supaya tepat sasaran.

Terkait ada desa miskin ekstrem yang tidak mendapatkan program RLTH, Wabup mengatakan itu akan ditangani bertahap. “Yang prioritas itu kami selesaikan tahun ini, tahun depan kan ada lagi,” ujarnya. (her)

1...405406407...1,088Halaman 406 dari 1,088