Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 400

IKP NTB Meningkat, Pemprov Optimalkan Kebijakan Ketahanan Pangan

0
Diskusi Pembahasan Kondisi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi NTB (ekbisntb.com/ist)

KETAHANAN Pangan menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi NTB memainkan peranan strategis di dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan regional, maupun nasional.

Sebagai upaya mendalami kebijakan maupun kondisi terkini ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menyelenggarakan Diskusi Pembahasan Kondisi dan Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi NTB pekan kemarin. Diskusi ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB serta Bappeda Provinsi NTB.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan dari level daerah sampai perseorangan, dengan melihat tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan. Ketahanan pangan merupakan salah satu tugas konkuren yang dimiliki pemerintah. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam menjalankan urusan ini.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB H.Abdul Azis menjelaskan beberapa kebijakan belanja APBD untuk ketahanan pangan. Di mana kebijakan diarahkan kepada upaya penguatan ketersediaan pangan, upaya menciptakan keterjangkauan pangan melalui stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok strategis, serta upaya meningkatkan Kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

“Alokasi anggaran ketahanan pangan di Provinsi NTB melalui APBD pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp9,2 miliar. Pemerintah akan memfokuskan kebijakan ketahanan pangan untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi,” ujarnya.

Informasi yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan ini menjadi bahan kajian penting bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional, sehingga diharapkan dapat mendukung perumusan strategi fiskal yang lebih terarah dan efektif.

Salah satu capaian penting yang dipresentasikan adalah peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTB, yang meningkat dari 76,51 persen pada tahun 2023 menjadi 78,44 persen pada tahun 2024.

“Peningkatan ini tercapai berkat perbaikan pada tiga komponen utama, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan pangan. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan pelaksanaan program-program di lapangan,” terang Azis.(ris)

Festival Bau Nyale Dimulai, Dibuka dengan Peresean dan Pemilihan Putri Mandalika

0
Festival Bau Nyale dibuka dengan event peresean dan pemilihan Putri Mandalika, Sabtu 15 Februari 2025(ekbisntb.com/ist)

AJANG pariwisata dan budaya tahunan nasional di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Festival Bau Nyale dimulai. Diawali dengan gelaran event kesenian peresean pada Jumat 14 Februari 2025 serta Pemilihan Putri Mandalika yang berlangsung di Praya, Sabtu 15 Februari 2025. Pada ajang tersebut Baiq Uswatun Hasanah, dinobatkan sebagai Putri Mandalika 2025.

Festival Bau Nyale sendiri menjadi ajang pembuka dari berbagai event pariwisata yang bakal digelar di Loteng pada tahun 2025 ini. Di mana untuk tahun ini hampir semua kegiatan bakal dipusatkan di kawasan The Mandalika. Dengan puncak acara bakal digelar di kawasan Pantai Seger Kuta pada 18-19 Februari 2025 besok.

Event tersebut diharapkan tidaknya bisa menarik wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegera. “Semua event di Festival Bau Nyale tahun ini dipusatkan kawasan The Mandalika supaya event ini bisa menjadi brand-nya tersendiri,” ungkap Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi.

Selain presean dan pemilihan Putri Mandalika, juga akan ada side event pendukung lainnya yang bakal digelar. Salah satunya carnaval Putri Mandalika yang direncanakan berlangsung pada Selasa 18 Februari 2025 besok. Di mana akan ada parade sekitar 1.000 putri Mandalika. Perwakilan dari semua wilayah di Loteng dan akan berlangsung di kawasan Kuta Beach Park (KBP) kawasan The Mandalika.

Terpisah, General Manager The Mandalika Wahyu M. Nugroho, menegaskan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika menegaskan dukungan atas pelaksanaan Festival Bau Nyale.

“Sebagai pengembang dan pengelola kawasan The Mandalika, ITDC berkomitmen untuk mendukung kelancaran Festival Bau Nyale dengan menyediakan fasilitas yang memadai, memastikan keamanan serta kenyamanan pengunjung dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kebersihan serta kelancaran acara,” terangnya.

Dengan dukungan tersebut, pihaknya berharap festival tersebut bisa memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta dan wisatawan yang hadir. Sekaligus semakin memperkuat citra The Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan keberlanjutan.

Terkait layanan kebersihan, ITDC menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Termasuk fasilitas pendukung seperti toilet dan tenda untuk pelaku UMKM. Nantinya, pihaknya akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng dalam pembersihan jalan akses menuju lokasi festival demi kenyamanan pengunjung.

“Kita juga akan mengerahkan sebanyak 20 tenaga kebersihan ditambah 30 orang petugas keamanan. Itu semua untuk membantu memastikan kebersihan dan keamanan selama Festival Bau Nyale berlangsung,” tandas Wahyu.

Itu semua wujud komitmen ITDC, untuk turut berperan dalam menyiapkan venue serta memastikan kelancaran dan keamanan festival tahuna ini. Agar semua rangkaian event Festival Bau Nyale tahun 2025 di kawasan The Mandalika bisa berlangsung dengan tertib, meriah dan pada akhirnya memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta maupun pengunjung festival.

“Festival Bau Nyale merupakan salah satu perayaan budaya terbesar di Lombok yang memiliki nilai historis mendalam bagi masyarakat Lombok. Lebih dari sekadar tradisi, festival ini juga menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata di The Mandalika,” pungkasnya.(kir)

Penanganan Kerusakan Pipa PDAM Selesai, Pelayanan Air Bersih Tiga Kecamatan Normal

0
Pekerjaan pemasangan pipa PDAM yang putus akibat longsor sudah bisa diselesaikan. Sehingga aktifitas layanan air  bersih di tiga kecamatan di Loteng berasur normal kembali(ekbisntb.com/kir)

Tim dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirtha Ardia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) berhasil menyelesaikan pengerjaan perbaikan pipa utama di sumber mata air Tiwu Lempanas Desa Lantan Batuklaing Utara yang putus diterjang longsor pekan kemarin. Dengan begitu layanan air bersih di tiga kecamatan yang sebelumnya terganggu, kini sudah kembali berjalan. Meski belum sepenuhnya normal, karena masih tahap normalisasi.

Kepala Bidang Sekretariat Perusahaan Perumdam Tiara Loteng Lalu Khairul Huda, S.E., kepada Ekbis NTB, Minggu 16 Februari 2025, mengatakan perbaikan dan penyambungan pipa yang putus selesai dilakukan pada Kamis 13 Februari 2025 malam. Kemudian pada Sabtu 15 Februari 2025 dilakukan uji alir untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan pada jaringan pipa yang baru selesai disambung.

Dengan selesainya perbaikan jaringan pipa yang putus tersebut, air sekarang sudah masuk ke bak-bak penampungan dan di beberapa wilayah sudah mulai didistribusikan ke pelanggan. Tinggal sekarang tim di masing-masing UPT untuk mengawal distribusi air bersih ke pelanggan.  “Untuk sampai normal memang butuh waktu,” terangnya.

Terpenting sekarang jaringan pipa yang putus sudah bisa ditangani dan air sudah bisa mengalir dari sumber ke fasilitas penampungan dan, pelanggan bisa segera menikmati kembali layanan air bersih. Kendati tentu masih butuh penanganan lebih lanjut terhadap pipa yang putus tersebut.

“Sementara ini penanganan pipa yang putus dilakukan agar air bisa mengalir dulu dan air bisa segera didistribusikan pelanggan. Nanti setelah ini akan ada penanganan lebih lanjut terhadap jaringan pipa yang putus bila hari. Agar kondisi pipa benar-benar aman,” tambahnya.

Ia menjelaskan total jaringan pipa yang putus mencapai sekitar 16 meter. Pipa tersebut merupakan jaringan pipa utama dengan ukuran 12 inch. Kondisi medan yang cukup berat sempat menyulitkan proses perbaikan. Mengingat, lokasi pipa yang putus berada di dalam kawasan hutan.

“Sebelumnya posisi pipa yang putus ini tertanam di dalam tanah. Tapi karena longsor, akhirnya pipanya keluar. Dan, posisi pipa tetap ditempatkan di luar. Untuk memudahkan proses penanganan lebih lanjut,” imbuhnya. (kir)

Rayakan HUT dengan Konsep Sederhana dan Kekeluargaan

0
Kegiatan tasyakuran HUT ke 35 RSJ Mutiara Sukma, Sabtu 15 Februari 2025.(ekbisntb.com/ist)

RUMAH Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma menggelar tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke 35 di Lapangan RSJ Mutiara Sukma, Sabtu 15 Februari 2025. Kegiatan yang dihadiri  Civitas Hospitalia RSJ Mutiara Sukma, undangan dan pengisi acara salah satu rehabilitan, membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an.

Direktur RSJ Mutiara Sukma dr. Hj. Wiwin Nurhasida, menjelaskan, kegiatan ini digelar dengan konsep kesederhanaan dan kekeluargaan.  Bahkan, UMKM lokal diajak sebagai penyedia konsumsi selama acara berlangsung dengan tujuan berbagi rezeki kepada mereka.

Bahkan, salah satu rehabilitan yang sudah berdaya pun diberikan oleh panitia agar dia menjual hasil olahannya. ‘’Acara inti tasyakuran yaitu senam bersama, launching layanan unggulan dan inovasi baru tahun 2025, penyerahan beberapa piagam penghargaan yaitu best employee, the most solutif leader tahun 2024 dan pemenang lomba yang diadakan untuk masyarakat umum,’’ terangnya.

Dijelaskannya, layanan unggulan dan inovasi baru disiapkan serta didorong oleh manajemen RSJ Mutiara Sukma untuk menghadapi tahun 2025. “Itu adalah upaya kita siap menghadapi tahun 2025 dan upaya kita mengingatkan diri kita kembali di usia rumah sakit 35 tahun ini seperti halnya usia 35, pasti banyak sekali cobaan yang kita hadapi. Tentu saja semua akan kita lalui bersama,’’ tambahnya.

Pihaknya berharap bersama dengan civitas hospitalia dan dukungan dari Pemprov NTB dan seluruh mitra kerja akan terjalin lebih erat lagi dalam memberikan proses pelayanan di RSJ Mutiara Sukma.

Acara juga dimeriahkan penampilan juara I lomba fun dance dari civitas hospitalia dan Club Mutiara Sukma Dance. Tidak hanya itu melakukan penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana alam juga dilakukan selama acara berlangsung baik tunai maupun non tunai. (ham)

Implikasi pada Mobilitas dan Ekonomi,  Pemdes Dorong Pembangunan Jalinkra Dilanjutkan

0
Jalan lingkar Utara di titik nol Desa Sokong telah mulai dikerjakan sejak tahun 2024. Pemerintah Desa Jenggala mengharapkan, jalan ini dilanjutkan oleh pemerintah.(ekbisntb.com/ist)

Jalan Lingkar Utara Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dirancang 10 tahun lalu dan mulai dibangun bertahap sejak tahun 2024 lalu, diharapkan dapat berlanjut. Pasalnya, infrastruktur penghubung antar desa dan antar kecamatan di KLU ini memiliki implikasi yang luas, baik mobilitas transportasi maupun mobilitas ekonomi.

Kepala Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Fakhrudin, mendorong agar Pemda KLU  melanjutkan pembangunan Jalan lingkar Utara meski secara bertahap. Paling tidak, kata dia, alokasi anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 4,35 miliar lebih pada 2024 lalu dapat dilanjutkan. Menurut Fakhrudin, akses titik nol dari Desa Sokong, menuju Desa Tanjung dapat dituntaskan hingga ke Desa Jenggala.

“Jalan ini bukan hanya sebagai akses penghubung antar desa, tetapi juga memiliki potensi luar biasa dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Fakhrudin, kemarin.

Ia optimis dengan terbangunnya infrastruktur jalan dua jalur ini, akan mendorong masyarakat desa untuk membangun layanan ekonomi baru. Lokasi jalan yang tidak jauh dari pantai menjadi magnet bagi tumbuhnya investasi baru baik skala lokal (perdagangan dan kuliner) maupun investasi skala nasional dan internasional (dalam bentuk perhotelan).

Harapan Fakhrudin, pembangunan jalan lingkar utara ini dapat dilanjutkan kendati tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah efisiensi anggaran. Pihaknya berharap besar, Pemda mendorong ekspansi ekonomi dengan tumbuhnya akses baru dalam bidang perdagangan dan kuliner.

“Kita menyadari keterbatasan anggaran daerah, namun demikian kita tetap berharap agar pemerintah tetap memberikan prioritas pada pembangunan jalan ini,” sambung dia.

Sebagai gambaran kata dia, akses titik nol jalan lingkar telah dikerjakan pada 2024. Dengan terbangunnya jalan ini, kondisi infrastruktur dan wilayah di sekitarnya seperti wisata Pantai Impos menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas serupa tentu akan dirasakan oleh masyarakat desa yang dilalui Jalan Lingkar jika pembangunannya dilanjutkan.

“Mungkin ini dilakukan secara bertahap, tapi seharusnya kita bisa mengalokasikan anggaran, misalnya untuk jalur Tanjung-Jenggala, karena ini sudah lama diharapkan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fakhrudin menjelaskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan, pihak desa telah mengusulkan pembangunan jalan lingkar utara.

Namun, menurutnya, pemerintah menyebut bahwa proyek ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kendati demikian, ia menilai bahwa jika tanpa pembangunan jembatan dan hanya pengaspalan saja, proyek ini tetap bisa direalisasikan dengan anggaran yang lebih kecil.

“Pembangunan jembatan memang memerlukan anggaran besar, tetapi jika kita hanya fokus pada jalur Tanjung-Jenggala, sebenarnya anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat agar memiliki jalur alternatif yang lebih baik,” tandasnya. (ari)

Penghasil Tembakau, Penyebaran Rokok di Kalangan Anak Harus Dikendalikan

0
Suasana diskusi dan Bedah Buku "A Giant Pack Of Lies" Part 2 di Mataram, Sabtu 15 Februari 2025.(ekbisntb.com/sib)

ANAK di Indonesia, termasuk di Kota Mataram masih ditemukan sebagai perokok aktif. Karena itu, diperlukan langkah bersama untuk mengendalikan penyebaran rokok di kalangan anak-anak.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi dan Bedah Buku “A Giant Pack of Lies” part 2 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerja sama dengan AJI Mataram di Mataram, Sabtu 15 Februari 2025.

Diskusi dan bedah buku itu dilaksanakan sebagai bentuk kewaspadaan bahaya nikotin pada rokok terhadap anak.

Ketua AJI kota Mataram, M. Kasim mengatakan, NTB merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Dia juga memaparkan bahwa dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, 7,4 persennya merupakan anak usia 10-18 tahun.

“Tetapi yang menjadi persoalan adalah anak-anak juga terlibat bekerja dari proses penanaman, kemudian memetik sampai ke proses mengoven dan sebagainya,” jelasnya.

Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Dewi Ayu Murniati mengatakan, sekitar 8 persen anak usia 10-15 tahun di Mataram adalah perokok aktif. Hal itu berdasarkan hasil skrining oleh Dikes selama 2024 pada anak SD dan SMP di Mataram. “Alasan mereka merokok karena orang tuanya merokok, pengaruh teman dan media sosial,” ungkap Dewi Ayu Murniati, Sabtu 15 Februari 2025.

Dewi mengatakan, pihaknya memiliki program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan sudah melakukan sosialisasi ke sekolah juga ke posyandu. “Selain sosialisasi, kita juga melakukan pelatihan dan skrining,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Mataram, Ir. Miftahurrahman, ST., MT., IPM Asean Eng, mengatakan Pemkot Mataram sudah mengeluarkan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).  “Sudah dilakukan langkah-langkah secara terstruktur oleh Dikes, Disdik dan DP3A sampai sekarang,” ucapnya.

Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, dalam sambutannya menyampaikan Indonesia memiliki target generasi emas 2045. Namun di sisi lain, anak-anak yang diharapkan menjadi generasi emas rentan oleh penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat nikotin dan zat adiktif dari tembakau.

“Ini yang sebenarnya paling penting kita kendalikan, sehingga target-target Indonesia Emas, baik dari level nasional maupun daerah itu bisa kita capai bersama ke depannya,” tandasnya.

Kegiatan Diskusi dan Bedah Buku ini merupakan rangkaian dari roadshow di lima kota yaitu Solo, Denpasar, Mataram, Bandung dan Yogyakarta. Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua DPRD Kota Mataram, Akademisi Kesehatan, Pol PP, Aliansi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Organisasi Pers Mahasiswa di Mataram. (sib)

Kemendes PDT Dorong Desa Wisata Bebas Sampah

0
Kegiatan Kemendes PDT di KLU, Sabtu 15 Februari 2025. Bupati KU H. Djohan Sjamsu menerima bantuan dari Kemendes PDT. (ekbisntb.com/ist)

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Drs. Samsul Widodo, M.A., mendorong agar seluruh desa – termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) meningkatkan kebersihan lingkungan. Hal ini tidak lepas dari porsi anggaran Dana Desa (DD) yang cukup besar untuk mencapai tujuan tersebut.

“DANA Desa sejak tahun 2015 hingga 2025 totalnya mencapai Rp 600 triliun dan setiap tahun teralokasi Rp 71 triliun untuk 75.265 desa,” sebut Samsul, saat mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Sabtu 15 Februari 2025.

Dijelaskan, dari pagu DD yang ada, Pemdes diharuskan untuk menggunakan anggaran kepada beberapa item yang telah ditentukan. Meliputi, minimal 20 persen DD untuk Ketahanan Pangan, maksimal 15 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, 3 persen untuk operasional Pemdes. Selebihnya atau sekitar 62 persen diperuntukkan untuk berbagai kegiatan, termasuk desa wisata dan desa bebas sampah.

Oleh karenanya, Samsul mengingatkan kepada pemangku kebijakan di daerah baik di tingkat kabupaten maupun desa agar mendorong terwujudnya Desa Wisata Bebas Sampah. Dirjen berharap dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemangku kebijakan melibatkan stakeholder.

“Saya berharap agar semua stakeholder mendorong terbentuknya desa wisata yang bebas sampah, sehingga adanya koordinasi internal di Kabupaten bisa terbangun sehingga tersebar di seluruh desa agar menjadi desa wisata yang bebas sampah,” ungkapnya.

Ia menyambung, Kementerian Desa PDT bersama Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun pedoman untuk pengembangan desa bebas sampah. Kebijakan itu ditargetkan rampung tahun ini yang akan ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Desa dan PDT.

“Setelah ada pedoman, kami sebarkan langsung kepada seluruh desa, termasuk pendamping-pendamping desa agar mereka bisa mendampingi saat menyusun APBDes,” tambahnya.

Kesempatan yang sama, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., menyampaikan persoalan sampah merupakan isu global yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi sangat berpengaruh terhadap kesehatan.

“Melalui aksi Desa Bebas Sampah, dan Hari Peduli Sampah Nasional, kami ingin menunjukan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengelola sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Djohan menguatkan, peran pemerintah Desa dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sangatlah penting. Pemdes dapat melibatkan masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui kewenangan yang ada.

“Kami juga terus berupaya mendorong dan mendukung program-program yang dapat memperdayakan masyarakat desa seperti, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi,” sambungnya.

Ia menambahkan, Lombok Utara sebagai destinasi wisata internasional tentunya harus memulai pengelolaan lingkungan yang ramah bagi wisatawan. Objek wisata tidak hanya harus bebas sampah, peran pelaku wisata dan wisatawan dalam menerapkan zero waste juga sangat penting untuk mendukung lingkungan yang sehat.

“Sebagai daerah yang potensi wisata alamnya tinggi, kami bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan kami ingin menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Djohan. (ari)

Tambak Ikan dan Udang Loteng Tergenang, Pemprov NTB Berikan Bantuan Benih

0
Kabid Perikanan Budidaya Dislutkan NTB, H. Karim Marasabessy(ekbisntb.com/ist)

Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan bantuan benih ikan kepada masyarakat Lombok Tengah (Loteng) yang tambaknya tergenang banjir. Sementara, untuk bantuan benih udang, Pemprov NTB akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu menyalurkan benih ke petani yang terdampak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Karim Marasabessy, S.Pi., MM., menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah dan KKP untuk segera membantu petani yang tambaknya terendam banjir.

“Kalau bantuan terkait bibit ikan air tawar kepada petambak yang terkena dampak akan dibantu Provinsi. Sedangkan untuk bibit udang biasanya kita minta pemerintah pusat untuk membantu,” ujarnya kepada Sabtu, 15 Februari 2025.

Sementara itu, untuk tambak garam, Pemprov NTB tidak bisa memberikan bantuan apapun, pasalnya, bahan utama pembuatan garam petani adalah menggunakan air laut. Sehingga, petani garam bisa langsung memanfaatkan air laut yang ada di sekitar perumahan mereka.

“Garam kan tidak mungkin dibantu. Karena mereka nanti tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sana,” sambungnya.

Diketahui, tambak petani yang ada di tiga desa di Kabupaten Lombok Tengah terendam banjir. Tiga desa tersebut adalah Desa Peras, Desa Kidang, dan Desa Bilelando. Ketiga desa tersebut berada di daerah pesisir. Yang mana untuk satu desa, puluhan hektar tambak udang dan ikan rusak terendam banjir, sehingga menyebabkan petani merugi hingga ratusan juta rupiah.

“Infonya saat ini Dinas Lombok Tengah dan penyuluh perikanan KKP sedang melakukan verifikasi faktual dilapangan, yaitu Desa Peras, Kidang dan Bilelando,” katanya.

Karim mengatakan, karena tiga desa yang terdampak tersebut berada di sekitar pesisir, terendamnya tambak warga bukan hanya dikarenakan air hujan, tapi gelombang tinggi yang terjadi akhir-akhir ini. “Laporan yang kita dapat dari teman-teman kan dampak dari banjir juga. Sama mungkin ada gelombang juga karena angin kencang kan,” imbuhnya.

Adapun sampai saat ini, pihak Pemprov NTB belum mendapatkan laporan tertulis perihal berapa total kerugian warga akibat tambak yang diterjang banjir tersebut. “Kita masih menunggu informasi tertulisnya. Tapi pihak Pemkab sudah turun langsung untuk melihat kondisi di sana,” pungkasnya. (era)

Program Pasar Murah Kena Dampak Efisiensi Anggaran

0
Pasar murah di salah satu kecamatan yang ada di kota mataram(ekbisntb.com/don)

PASAR rakyat atau atau pasar murah yang rutin digelar pemerintah Kota Mataram ikut terkena dampak efisiensi anggaran.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida, mengatakan adanya efisiensi anggaran pasar murah ikut kena dampak, namun tidak begitu signifikan.

“Ada sedikit berdampak ke kita terhadap efisiensi, dan tadinya misalkan kita melakukan pengurangan terhadap distributor tapi nanti tetap melakukan koordinasi,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Minggu 16 Februari 2025.

Program pasar murah yang digelar di enam Kecamatan Kota Mataram nantinya akan terkena pemangkasan terhadap distributor yang sebelumnya.

“Yang tadinya 45 sampai sekian kita undang, ada pengurangan menjadi sekitar 30 distributor,” jelas Nida.

Meski demikian, Nida menegaskan dampak efisiensi terhadap program pasar murah, pihaknya akan tetap melaksanakannya. “Tapi untuk pelaksanaan kegiatan program itu tetap berjalan, “ tegasnya.

Selanjutnya, Nida sapaan akrabnya, mengatakan pasar murah ini tidak hanya dilaksanakan saat menjelang Bulan Ramadan saja, namun program ini akan berlanjut sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Menjelang Idul Fitri juga ada,” demikian jelasnya.(pan)

Mitra Program MBG di NTB Baru 37 Usaha

0
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi. (ekbisntb.com/era)

PEMERINTAH Provinsi NTB menyatakan sebanyak 37 mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk membantu mengelola program tersebut di daerah. Mitra MBG ini nantinya akan bertugas menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, memasok bahan pangan lokal, hingga menyediakan makanan untuk program MBG.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, NTB masih membutuhkan banyak mitra. Pasalnya, terdapat puluhan ribu sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah ini.

“Kita masih butuh yang banyak (mitra, red). Kita berharap mitra sebanyak-banyaknya,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 14 Februari 2025.

Dikatakan, karena NTB masih dalam tahap uji coba program MBG, sehingga belum banyak UMKM yang mendaftar sebagai mitra makan bergizi gratis tersebut. Diharapkan, setelah program ini benar-benar dilaksanakan serentak di daerah, akan banyak UMKM yang tertarik untuk mensukseskan salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“Sekarang kan masih uji coba. Seiring dengan perjalanan waktu ada, makanya semangat kecepatan pelantikan ini supaya semua bergerak cepat,” sambungnya.

Terkait dengan informasi adanya mitra yang mengundurkan diri dari program ini, mantan Pj Gubernur NTB ini mengaku hal tersebut bukanlan sebuah masalah. Pasalnya, di tahap uji coba ini pasti akan ada trial and error. Sehingga, dari tahap ini kemantapan program MBG dipersiapkan.

“Bisa saja, namanya maju mundur itu dinamika trial and error. Jumlah mitra informasinya baru mendaatkan 37. Tapi masih kami akan memantau di lapangan. Kami masih berkoordinasi dengan MBG dan SPPG,” katanya.

Saat ini, kata Gita pihaknya rutin melakukan evaluasi dan analisa bagaimana program ini berjalan di NTB. Karena program ini sudah mulai uji coba sejak bulan lalu, Gita memastikan bagaimana perkembangan program ini, dengan rutin melakukan evaluasi dengan mengundang stakeholder terkait seperti Polda NTB, Korem 162/WB, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan lainnya.

“Kemarin kita lakukan rapat koordinasi mingguan. Di NTB kita sudah bikin Command Center. Command center ini menampung semua informasi dan progress dari persiapan pelaksanakan MBG di NTB. Dan kami tahap awal melakukan analisa, evaluasi. Saya langsung pimpin,” bebernya.

Command Center yang berada di bawah naungan UPT Dinas Kominfotik NTB ini nantinya disesuaikan dengan  visi misi program gubernur terpilih, Lalu Muhammad Iqbal untuk menyelaraskan antara program nasional dengan program pemerintah daerah.

“Kemarin dalam surat edaran Kemendagri tanggal 11 Februari memerintahkan kepada pemerintah daerah unruk menyesuaikan RKPD 2025 agar sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Hasilnya kita akan segera menyesuaikan,” imbuhnya.(era)