Beranda blog Halaman 399

Relaksasi Ekspor Konsentrat, Dewan Optimis 2026 Pertumbuhan Ekonomi NTB Kembali “Rebound” 

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sambirang Ahmadi(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi NTB mengapresiasi langkah cepat dan efektif Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal untuk melobi pemerintah pusat terkait dengan relaksasi ekspor konsentrat. Sehingga tidak butuh waktu lama, pemerintah pusat memberikan izin kelonggaran untuk ekspor konsentrat.

“Ya alhamdulillah, kami mengapresiasi Pak Gubernur yang sudah berupaya maksimal. Memang kami mendorong beliau mengkapitalisasi kekuatan jaringan dan lobi-lobi di pusat untuk NTB Makmur Mendunia,” ujar Sambirang.

Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tersebut tentu akan sangat dirasakan manfaatnya untuk pemerintah daerah. Terutama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah yang belakangan ini mengalami penurunan drastis.

“Jika benar izin ekspor barang mentah (material konsentrat AMNT) disetujui pusat, maka ada secercah harapan untuk rebound pertumbuhan ekonomi NTB tahun depan,” ujarnya.

Menurut dia, info tersebut menjadi kabar baik. Karena dinilai akan memberikan dampak yang sangat baik bagi daerah dan perekonomian NTB. Karena berkaitan pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemprov NTB.

“Daerah bisa bernafas lega. Karena DBH-nya akan nambah atau setidak-tidaknya tidak turun. Tapi mungkin ada penyesuaian pendapatan di APBD Perubahan 2026,” kata Sambirang Ahmadi.

Diketahui sebelumnya bahwa penghentian ekspor konsentrat dari PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat bisa berdampak serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun 2026.

Pemprov NTB terancam kehilangan DBH sebesar Rp 200 miliar. Baik DBH dari keuntungan bersih maupun DBH sumber daya alam dari royalti maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Hampir setiap tahun APBD NTB selalu terdongkrak dari perolehan DBH. Pada tahun anggaran 2024, misalnya, DBH yang mengucur ke NTB mencapai Rp383 miliar. Itu berasal dari DBH keuntungan bersih.

Pada APBD 2025, perolehan DBH turun menjadi Rp290 miliar. Perolehannya sangat tergantung pada volume produksi konsentrat yang bisa dijual ke luar negeri. Rumusnya, dari hasil keuntungan ekspor, 10 persen masuk ke negara. Dimana 6 persen diantaranya mengucur ke provinsi.

“Jadi semakin besar keuntungan perusahaan, maka keuntungan bersih semakin besar dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Makanya kami di legislatif ikut mendorong ke pemerintah pusat agar memberikan relaksasi ekspor,” ungkapnya. (ndi)

Sambut Hari Listrik Nasional ke-80, PLN Nyalakan Listrik untuk 136 Warga Tidak Mampu melalui Program “Light Up The Dream”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PT PLN (Persero) UIW NTB kembali menyalakan harapan bagi masyarakat kurang mampu melalui program LUTD.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) kembali menyalakan harapan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Light Up The Dream (LUTD).

Sebanyak 136 warga di seluruh NTB kini telah menikmati listrik, bersamaan dengan penyalaan serentak 8.000 sambungan di seluruh Indonesia pada Selasa 21 Oktober 2025.

Penyalaan serentak ini dilakukan secara hybrid terhubung dengan PLN Pusat dan disaksikan oleh jajaran Direksi PLN. Di NTB, kegiatan dilakukan secara simbolis di beberapa lokasi antara lain Mataram, Selaparang, Bima, dan Sumbawa, dengan total penerima manfaat masing-masing 40 orang di Mataram, 36 orang di Selaparang, 40 orang di Bima, dan 20 orang di Sumbawa.

Program LUTD merupakan inisiatif sosial pegawai PLN berupa penyambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu yang belum memiliki listrik. Melalui donasi sukarela pegawai, program ini telah menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial PLN terhadap masyarakat dan upaya pemerataan energi di seluruh pelosok negeri.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan Light Up The Dream bukan sekadar menyalakan lampu, tetapi menyalakan harapan. “Kami ingin memastikan setiap rumah, tanpa terkecuali, bisa merasakan manfaat listrik. Listrik membuka peluang bagi keluarga untuk hidup lebih produktif dan sejahtera,” ungkap Sri.

Sri Heny menambahkan, penyalaan serentak di NTB menjadi wujud komitmen PLN untuk terus menghadirkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau.

“Kami percaya bahwa energi listrik tidak hanya menghidupkan cahaya, tapi juga menghidupkan semangat, usaha, dan pendidikan. Melalui program ini, kami ingin masyarakat NTB semakin maju dan mandiri,” tambahnya.

Program LUTD terbukti memberikan dampak sosial yang signifikan. Banyak penerima manfaat yang kini bisa menjalankan aktivitas ekonomi rumahan seperti menjahit, menenun, dan berjualan makanan, serta anak-anak yang dapat belajar dengan penerangan memadai. Salah satunya adalah Ibu Ahim (84 tahun), warga Desa Gerung, Lombok Barat, yang selama ini hidup dengan listrik mengalir dari tetangga.

“Selama ini rumah belum berlistrik. Masih ngalir dari tetangga. Sekarang saya bisa menyalakan lampu, dan memasak nasi. Terima kasih PLN sudah peduli sama orang kecil seperti saya,” ungkap Ibu Ahim dengan haru.

Dalam kesempatan yang sama, PLN UIW NTB juga menyalurkan bantuan sosial melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN NTB kepada 35 warga penerima manfaat di sekitar lokasi kegiatan. Bantuan ini berupa paket kebutuhan pokok dan dukungan bagi warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian insan PLN terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat berbagi PLN dalam memperingati Hari Listrik Nasional, tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga menyalakan kepedulian sosial.

“Kami percaya, cahaya yang paling terang bukan hanya berasal dari listrik yang menyala, tetapi dari hati yang tulus untuk berbagi. Itulah semangat kami di PLN—menyalakan mimpi, menerangi kehidupan,” tutup Sri. (bul)

Disperin Tegaskan Kesiapan NTB Jadi Poros Industri Halal Timur Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hj. Nuryanti foto Bersama pada kegiatan Seminar Industri Halal pada kegiatan Grand Boss (Business Opportunity Success Seminar) yang digelar oleh Halal Network International (HNI) di Balai Guru Penggerak NTB.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, S.E., M.E., menjadi narasumber dalam Seminar Industri Halal pada kegiatan Grand Boss (Business Opportunity Success Seminar) yang digelar oleh Halal Network International (HNI) di Balai Guru Penggerak NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Dinas Perindustrian NTB untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan industri halal berbasis agromaritim. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang tengah fokus memperkuat hilirisasi ekonomi non-tambang.

Dalam paparannya, Nuryanti menegaskan bahwa produk halal kini bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi telah menjadi lifestyle global dengan pasar yang sangat besar. Ironisnya, kata dia, sebagian besar produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Prancis.

“Selama tujuh tahun kami membina industri halal di NTB, fokusnya masih banyak di tahap sertifikasi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan pasar dan mampu memenuhi kebutuhannya. Di sinilah pentingnya kemitraan dengan perusahaan seperti HNI yang sudah mandiri dalam produksi, distribusi, hingga jejaring pemasaran,” jelas Nuryanti.

Ia menilai kolaborasi dengan HNI sangat potensial, terutama dalam memperkuat rantai pasok industri halal berbasis agromaritim. Potensi itu mencakup pemanfaatan bahan baku lokal seperti minyak kelapa, gula aren, kopi, rempah-rempah, dan tanaman obat—komoditas unggulan yang banyak dihasilkan dari sektor pertanian dan kelautan NTB.

“Bahan baku agromaritim NTB punya peluang besar untuk masuk ke industri halal nasional dan global. Kami ingin agar IKM dan UMKM lokal tidak hanya menjual produk jadi, tetapi juga bisa menjadi pemasok bahan baku berstandar halal,” ujarnya.

Selain memperkuat rantai pasok, Nuryanti menyebut kemitraan dengan HNI dapat memperluas akses pasar bagi pelaku IKM NTB. Melalui platform digital HalMall milik HNI, produk lokal berpeluang dipasarkan ke jutaan pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri.

“Kami akan dampingi pelaku IKM agar memenuhi standar industri, sekaligus memanfaatkan jejaring HNI untuk memperluas pasar produk NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Couple Leader HNI, Nurhayati Abbas, LCED, menyambut baik langkah Dinas Perindustrian NTB. Ia menilai NTB memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya muslim dan kaya akan bahan baku alami.

“HNI selalu membuka peluang kolaborasi, baik dalam suplai bahan baku maupun perluasan pasar produk halal di NTB. Kami siap bermitra jika kualitas bahan bakunya memenuhi standar industri HNI,” kata Nurhayati.

Senada, Corporate Speaker HNI, Feisa Medlar, LCED, menambahkan bahwa kerja sama ini bisa menjadi gerakan bersama dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

“Melalui sistem Pakai, Cerita, Ajak (PCA), siapa pun bisa berpartisipasi tanpa modal besar. HNI hadir untuk memperkuat jejaring usaha masyarakat berbasis halal,” ujarnya.

Dengan sinergi antara Dinas Perindustrian NTB dan HNI, diharapkan NTB mampu memperkuat ekosistem industri halal berbasis agromaritim yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi ekspor. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadikan NTB sebagai poros industri halal kawasan timur Indonesia. (bul)

Dishub Mataram Catat 48 Titik Parkir Baru, Potensi PAD Capai Rp13,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan di Jalan Mahoni, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, pada Selasa 21 Oktober 2025. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik parkir baru. (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) –Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat sebanyak 48 titik baru lahan parkir telah didata dan dimasukkan ke dalam sistem monitoring parkir hingga September 2025. Keberadaan titik-titik baru ini diperkirakan akan mendongkrak potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, yang sebelumnya dipatok Rp12,7 miliar menjadi sekitar Rp13,5 miliar.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, meskipun potensi kenaikan sudah terlihat. Realisasi PAD dari retribusi parkir hingga saat ini masih berada di angka sekitar Rp8 miliar dari total target Rp18 miliar tahun ini.

“Secara capaian memang masih jauh dari target. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar Rp500 juta per bulan,” ungkapnya, Selasa 21 Oktober 2025.

Menurutnya, peningkatan yang cukup signifikan ini tidak terlalu tampak secara persentase karena target retribusi parkir tahun 2025 dinaikkan dari Rp15 miliar menjadi Rp18 miliar. Dengan demikian, walaupun nominal capaian meningkat, persentase pencapaian terlihat stagnan.

Mantan Camat Selaparang ini juga menegaskan bahwa penambahan titik parkir baru tidak bisa serta-merta langsung diaktifkan dalam sistem monitoring Dishub. Pihaknya tetap melakukan observasi dan kajian lapangan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut memiliki mobilitas kendaraan yang cukup dan layak dijadikan area retribusi parkir.

“Kita tidak ingin menetapkan titik parkir baru tapi ternyata lokasi tersebut sepi kendaraan. Itu bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan dan capaian PAD,” tegasnya.

Penentuan titik parkir dilakukan secara bertahap dan berbasis pada analisis potensi lalu lintas serta kebutuhan warga di kawasan tersebut. Jika lokasi sudah dinilai beroperasi dengan baik dan stabil, barulah ditetapkan sebagai titik parkir resmi yang terdaftar dalam sistem.

Meskipun capaian retribusi hingga saat ini baru menyentuh Rp8 miliar, Dishub tetap optimistis target Rp18 miliar pada akhir tahun bisa dikejar dengan penguatan pengawasan dan penambahan titik-titik produktif.

‘’Titik baru ini kita harapkan bisa menambah daya dorong untuk mengejar target PAD. Sekaligus juga meningkatkan layanan dan penataan parkir di Kota Mataram,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, sektor perparkiran merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan di Kota Mataram. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan digitalisasi dan optimalisasi tata kelola retribusi agar lebih transparan dan efisien. (pan)

KDMP di Lombok Timur Diminta Tetap Optimis Jalankan Bisnis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim Lotim Muhammad Safwan (kiri) didampingi Kabid Koperasi M. Irwan Khair.

Lombok  (ekbisntb.com) –

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong untuk tetap optimistis dalam menjalankan agenda bisnisnya. Hal ini disampaikan oleh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur (Lotim) meskipun saat ini baru dua unit KDMP yang beroperasi dari total 254 desa/kelurahan di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Koperasi Lotim, Muhammad Safwan, menjelaskan bahwa tahapan pembentukan KDMP secara umum telah rampung. Saat ini, fokusnya adalah pada proses penyusunan rencana bisnis.

“Sampai saat ini, Kopdes MP sudah memiliki legalitas atau Surat Izin Menyelenggarakan (SIM) Koperasi sebagai dasar menjalankan kegiatan usaha,” ujar Safwan, Selasa (21/10/2025).

Dia menambahkan, terdapat berbagai potensi gerai usaha yang dapat dikembangkan oleh KDMP, mulai dari sembako hingga klinik. Sumber permodalan utamanya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang disepakati anggota, serta pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hibah, atau sumber pinjaman lainnya.

Untuk mendukung percepatan pengembangan, berbagai pihak telah terlibat dalam memberikan pendampingan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meminta agar tiga koperasi di Jerowaru, Labuhan Haji, dan Sugian didampingi oleh perwakilannya di wilayah Utara dan Selatan Lotim.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi memberikan pendampingan kepada KDMP di Kembang Kuning, Kelurahan Kelayu Selatan, Bagik Papan, Lendang Nangka, dan Gunung Rajak. Pemilihan ini didasarkan pada kejelasan usaha yang mereka miliki. Provinsi juga meminta setiap kabupaten mengusulkan lima koperasi percontohan untuk didampingi, disertai dengan pelatihan yang akan diselenggarakan dalam lima angkatan.

Dukungan juga datang dari TNI yang melakukan pendampingan untuk kantor KDMP, dengan Lendang Nangka Sikur dan Pejaring Sakra Barat sebagai desa yang diusulkan.

M. Irwan Khair, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Lotim, menambahkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan program pendampingan melalui Business Assistant (BA) sebanyak 25 orang untuk mendampingi KDMP di Lotim.

“Satu Business Assistant biasanya mendampingi 8 hingga 12 KDMP, namun untuk Lotim kami bagi menjadi 10 hingga 11 KDMP per BA. Tugas mereka awalnya mendampingi tahap legalitas, dan sekarang masuk ke tahap pengembangan usaha,” jelas Irwan.

Tidak hanya BA, Kementerian Koperasi juga telah menempatkan Project Management Office (PMO) sebanyak dua orang per kabupaten. Peran BA dan PMO adalah untuk mendampingi penyusunan bisnis plan hingga akses permodalan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen garansi dan pengawalan yang tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengintegrasikan usaha, desa-desa yang sudah memiliki embrio usaha didorong untuk menggabungkannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seluruh desa diharapkan dapat mengadakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda utama mengkaji bisnis plan yang diajukan oleh KDMP.

“Itu (kegiatan Musdesus dan pendampingan) harus dianggarkan oleh desa. Dana desa juga dapat menjadi jaminan pinjaman jika disepakati sebagai agunan untuk usaha yang dijalankan,” tambah Irwan.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan nantinya akan dialokasikan kegiatan sosialisasi kepada KDMP sebagai bekal pengembangan. Pemerintah juga menargetkan pada tahun 2026 setiap KDMP sudah memiliki kantor koperasi. Saat ini, telah disiapkan surat untuk pendataan lahan, yang tidak hanya terbatas pada tanah pecatu, tetapi juga tanah milik Pemda atau tanah pemerintah lainnya yang strategis.

Dengan adanya sinergi dan pendampingan dari berbagai tingkat pemerintahan serta TNI, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi penggerak perekonomian desa di Lotim. (rus)

Wabup Lombok Timur Serahkan Bantuan Baznas untuk Korban Banjir di Mamben Lauk

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Lotim. H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyerahkan bantuan dari Baznas Lotim secara simbolis kepada korban banjir di Mamben Lauq, Selasa (21/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Sebagai wujud kepedulian dan respons cepat terhadap musibah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan dana pembinaan untuk Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Desa Mamben Lauk. Acara penyerahan berlangsung pada Selasa (21/10/2025) di Kantor Desa Mamben Lauk.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program responsif Baznas ini dihadiri dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Kehadiran Wabup menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana yang menimpa warga beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Wabup H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyaluran bantuan sosial kemanusiaan oleh Baznas Lotim. Ia menjelaskan bahwa sumber dana bantuan ini murni berasal dari masyarakat yang membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga resmi tersebut.

“Mohon dukungan Bapak dan Ibu untuk mendukung kita di Baznas, untuk menyuarakan dan menyiarkan agar membayar zakatnya melalui Baznas. Karena dana yang terkumpul nanti akan kembali ke desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ajak Edwin Hadiwijaya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lotim, Muhammad Kamli, dalam laporannya menekankan bahwa penyaluran bantuan ini memiliki makna ganda. Selain sebagai bentuk syiar, kegiatan ini juga merupakan komitmen lembaganya untuk menyalurkan dana umat tepat sasaran, sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf), serta wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Ini adalah bukti nyata bahwa dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat, disalurkan kembali untuk kemaslahatan umat, baik untuk penanganan darurat bencana maupun pembinaan generasi muda,” ujar Kamli.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 40 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang. Tidak hanya itu, Baznas Lotim juga memberikan bantuan dana pembinaan untuk beberapa TPQ di wilayah sekitar, sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan agama bagi generasi muda.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III BAZNAS Lotim, beserta Kepala Desa (Kades) Mamben Lauk dan Kades Tembeng Putik, yang semakin menyemarakkan rangkaian kegiatan penyaluran bantuan ini. (rus)

Naik Kelas , Pelaku Wisata Lingkar Rinjani Harapkan Kesejahteraan Ikut Naik Kelas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Royal Sembahulun

Lombok (ekbisntb.com) –

Kenaikan status Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menuai kritik dari pelaku usaha wisata setempat. Ketua Forum Citra Wisata Lingkar Rinjani, Royal Simbahulun, menegaskan bahwa kenaikan kelas tidak boleh hanya sekadar perubahan status dan mengejar tambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak  (PNBP), tetapi harus diikuti dengan perbaikan tata kelola dan kelengkapan fasilitas pendukung.

Seiring dengan kenaikan tersebut, harapnya, kesejahteraan para pelaku wisata juga turut ikutan naik kelas dengan perhatian pemerintah.

“Naik kelas dalam hal ini saya kira hanya status. Ketika berubah status, maka pemerintah juga harus mengikuti kelas tersebut dengan memperbaiki manajemen pengelolaan serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pendukung di kawasan,” tegas Royal, Selasa (21/10/2025).

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada tujuan jangka pendek. “Jangan sampai pemerintah naikkan kelas hanya untuk mengejar tambahan uang semata,” tambahnya.

Royal menekankan bahwa esensi dari sebuah destinasi premium bukan terletak pada harga tiket yang mahal, melainkan pada nilai tambah dan kesejahteraan para pelaku di dalamnya.

“Tidak ada jaminan naiknya tiket akan membuat Rinjani menjadi premium. Yang akan menjadikan Rinjani premium adalah menaikkan harga jual dan meningkatkan upah pekerja, yaitu guide dan porter, yang sesuai standar kerja sehat,” jelasnya.

Menurutnya, kesejahteraan para pemandu dan porter adalah indikator kunci. Jika mereka mendapat upah yang layak, maka kualitas pelayanan kepada wisatawan akan ikut meningkat, yang pada akhirnya menciptakan pengalaman wisata yang “premium”.

Kebijakan kuota terbatas, lanjut Royal, adalah bagian dari prinsip konservasi untuk menjaga ekosistem Rinjani dari kerusakan akibat overtourism. Permintaan kuota tanpa batas dari TO dinilai sangat berbahaya dan dapat mengancam kelestarian kawasan TNGR dalam jangka panjang.

Dengan demikian, Royal mendorong adanya pendekatan komprehensif. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memperkuat aspek konservasi, tata kelola, dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Gunung Rinjani ke depan.

Jumlah Trekking Organizer (TO) di Rinjani yang berisin resmi ini sekitar 200. Belum lagi banyak yang tidak berizin. Satu TO dalam satu musim beragam jumlah pendakinya. Ada yang 500 orang per musim. Ada yang mencapai 4 ribu per musim.

Khusus treking jalur Sembalun, kata Royal selama ini paling banyak pendakinya. Bagi Ketua Forum Citra Wisata Lingkar Riniani ini, selama ini jalur lewat Sembalun ini paling banyak diobral. Tidak heran pendaki lewat jalur Sembalun ini terbanyak. Akan tetapi, dari sisi kesejahteraan pelaku wisata di dalamnya sangat lemah.

Bagi Royal, sebenarnya yang terpenting adalah nilai kesejahteraan yang didapat. Tidak penting soal kuantitas pendakian yang dijalankan porter dalam melayani pendakian, tali tingkat kualitas kesejahteraannya harus lebih baik. Karena itu yang perlu diatur terlebih dulu adalah standar upah dulu, baue kemudian bicara standar paket yang akan dijual.

Teori orang berbisnis terpenting untung kurang baik, karena Rinjani ini soal lingkungan. Sembalun dan Senatu memiliki pemahaman berbedas soal keberlangsungan bisnis treking ini. Sembalun sekarang sedang berjuang mengelola destinasi berbasis kawasan. (rus)

Antisipasi Perkembangan Iklim Global, 46 dari 106 Desa Berdaya di NTB Berpotensi Terdampak Kenaikan Muka Air Laut

Penulis
Marham
-
0
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki (dua dari kiri) didampingi Kepala DIskomfotik NTB H. Yusron Hadi (kanan), Simon Flores saat memberikan keterangan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Mataram (ekbisntb.com) –

Perkembangan iklim global yang selalu berubah setiap tahun harus mendapat atensi dari pemangku kebijakan. Pada tahun 2100 mendatang, kemungkinan terjadi kenaikan air laut tidak bisa dihindari. Hasil proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kenaikan permukaan air laut setinggi satu meter dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia..

Hal ini disampaikan saat peluncuran Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) sebagai dasar perencanaan pembangunan berketahanan iklim di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi  Bappeda NTB, UN Global Pulse, dan Program Kemitraan Indonesia–Australia SKALA.

hadir juga sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, seperti Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Yusron Hadi, Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kesehatan NTB H. Lalu Hamzi Fikri.

Wagub Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya langkah ini sebagai respons terhadap ancaman nyata di lapangan. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut ini menjadi permasalahan yang memberi dampak sosial yang cukup besar kepada masyarakat, khususnya dari hasil kajian yang dilakukan, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Tidak hanya itu, ungkapnya, kenaikan muka air laut juga memperparah banjir akibat terhambatnya serapan air. Dari hasil analisis, 46 desa dari total 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB diketahui terdampak langsung oleh fenomena kenaikan muka air laut.

Untuk itu, data hasil kajian SLR ini akan menjadi acuan penting bagi langkah-langkah strategis, baik dalam penyusunan regulasi maupun aksi konkret di lapangan. Desa-desa yang berpotensi terdampak kenaikan air laut 1 meter ini, tegasnya, harus dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB.

‘’46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem yang akan kita tangani dalam 5 tahun ke depan terdampak dengan kenaikan muka air laut. Nah tentunya ini cukup mengkhawatirkan, karena hampir 50% dari jumlah desa yang akan kita tangani bersama. Saya berharap ada pemetaan yang lebih mendalam dari 46 desa ini untuk melihat sejauh mana urgensi penanganannya di sejumlah desa, apakah masuk dalam tahun pertama pelaksanaan atau masih masuk dalam tahun-tahun selanjutnya,’’ ujar mantan Bupati Bima dua periode ini.

Pihaknya berharap kepada Bappeda agar 46 desa ini bisa menjadi skala prioritas penanganan awal dalam penanganan kemiskinan ekstrem di desa tersebut. Apalagi data awal ini menjadi kunci utama untuk pengukuran capaian indikator kinerja aparatur di lapangan.

Diakuinya, isu perubahan iklim  menjadi bagian penting dari RPJMD NTB tahun 2025-2029, yang merupakan tahap pertama dari RPJPD NTB 2025–2045. Melalui visi NTB Kepulauan yang Makmur dan Mendunia, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Peluncuran analisis ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025–2029 tentang RPJMD Provinsi NTB, sebagai fase penguatan pondasi transformasi menuju visi Bangkit Bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengakui, jika kenaikan air laut ini akan terjadi dan ini pasti akan terjadi. Meski kemungkinan kenaikan air laut itu akan terjadi, cepat atau lebih lambat harus diantisipasi, sehingga generasi berikutnya tidak terlalu terkena dampaknya.

‘’Jadi memang pada saat ini sudah diprediksi dan sudah disimulasikan bahwa kita akan mengalami perubahan permukaan air laut 1 sampai 5 meter sampai 2100. Jadi memang masih jauh ke depan dan kita juga mungkin dalam sisa umur kita masih belum pernah merasakan bahwa air laut itu tiba-tiba berubah. Tetapi setidaknya bahwa ada dua generasi atau tiga generasi yang akan mengalami itu,’’ ungkapnya.

Untuk itu, harapnya, upaya mengantisipasi dan juga pemerintah bisa mereviu kembali kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga bisa lebih mengantisipasi masa depan dalam mengurangi dari dampak kenaikan muka air laut.  

Hal senada disampaikan Simon Flores perwakilan Pemerintah Australia yang hadir. Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Australia melalui program SKALA dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Indonesia, ujarnya, adalah mitra strategis Australia. Tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada kemitraan dengan Indonesia. Dijelaskannya, tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut merupakan isu yang dihadapi bersama kedua negara. Karena itu, studi ini diharapkan menghadirkan solusi inovatif yang memadukan data spasial, pendekatan digital serta analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir. (ham)

Pertamina Patra Niaga Dorong UMKM Binaan Capai Omzet Rp3,7 Miliar di Trade Expo Indonesia 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Dorong UMKM Binaan Capai Omzet Rp3,7 Miliar di Trade Expo Indonesia 2025

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM binaannya ke tingkat global. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, yang berlangsung pada 15–19 Oktober 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Dalam pameran berskala internasional ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menghadirkan 10 mitra binaan unggulan yang berasal dari berbagai sektor, yaitu Sambel Ning Niniek, Timtim Natural Estusae, Bali Honey, Denara Duta Mandiri, Mutiara Gitbay, Batik Sumber Arafat, Bali Pure, Pertenunan Astini, Legend Tren, dan Koffiku.

Kesepuluh mitra tersebut menampilkan produk-produk khas daerah dengan kualitas tinggi, mulai dari makanan dan minuman olahan, produk kecantikan alami, fashion, dan kerajinan tangan tradisional

Selama lima hari pelaksanaan pameran, total transaksi para mitra binaan menembus lebih dari Rp3,7 miliar yang terdiri atas penjualan ritel dan komitmen ekspor.

Tercatat sebanyak 8 nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani antara UMKM binaan Pertamina  Patra Niaga Jatimbalinus dengan buyer internasional. Langkah ini memperkuat posisi UMKM Indonesia di rantai perdagangan global sekaligus membuka peluang ekspor baru yang berkelanjutan.

Salah satu pencapaian yang menonjol datang dari Koffiku, UMKM binaan asal Jawa Timur yang bergerak di bidang kopi premium. Melalui ajang TEI 2025, Koffiku berhasil menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan buyer asal India dengan nilai transaksi awal sebesar 32.500 dolar AS, yang diharapkan menjadi langkah awal menuju ekspor berkelanjutan dalam volume lebih besar di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus yang telah memfasilitasi kami untuk ikut dalam Trade Expo Indonesia. Melalui ajang ini, kami bisa memperkenalkan kopi lokal ke pasar internasional dan bahkan menandatangani MoU dengan buyer asal India. Nilainya memang masih kecil di tahap awal, namun ini merupakan langkah besar bagi kami untuk membuka peluang ekspor lebih luas ke depan,” ujar Silvi selaku _owner_ dari Koffiku.

Selain Koffiku, sejumlah mitra binaan lainnya seperti Legend Tren, produsen minuman tradisional legen khas Jawa Timur, yang berhasil menjalin kesepakatan ekspor dengan buyer asal Jepang. serta Sambel Ning Niniek berhasil menggaet buyer asal Hong Kong, yang terkesan dengan cita rasa autentik sambal khas Nusantara, ini juga menjadi penjajakan bisnis dari buyer luar negeri yang tertarik dengan kualitas serta keunikan produk UMKM Indonesia. Partisipasi ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi produk lokal di kancah perdagangan global.

Dalam kesempatan terpisah, Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan para mitra binaan yang mampu menembus pasar internasional.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan kerja keras para mitra binaan yang terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan melalui program UMK Academy Pertamina. Kami percaya, UMKM memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi nasional dan kami berkomitmen untuk terus mendukung mereka agar dapat naik kelas, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Ahad.

Partisipasi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus di Trade Expo Indonesia 2025 juga menjadi bukti sinergi nyata antara sektor korporasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendampingan berkelanjutan, pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas produksi, serta fasilitasi akses promosi dan pembiayaan, Pertamina memastikan mitra binaannya memiliki daya saing dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Ajang Trade Expo Indonesia sendiri merupakan pameran dagang terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan tujuan memperluas jaringan ekspor produk nasional. Tahun ini, TEI 2025 mengusung tema “_Sustainable Trade for Global Resilience_” dan diikuti oleh ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor industri.

Dengan hasil yang diperoleh dalam ajang ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus optimistis bahwa produk-produk unggulan mitra binaannya akan semakin dikenal dan diterima di pasar internasional, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan potensi produk lokal berkualitas tinggi.(bul)

BBPOM di Mataram Siapkan Pendampingan Gratis UMKM Agar Miliki NIE

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yogi Abaso

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram terus memperkuat perannya dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.
Salah satunya, melalui kegiatan Desk Mandiri Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025, BBPOM Mataram memberikan pendampingan langsung bagi pelaku usaha agar produk pangan olahan mereka memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) resmi dari Badan POM.
Kegiatan pendampingan berlangsung selama dua hari, pada 14–15 Oktober 2025 di Aula BBPOM Mataram, Jalan Catur Warga, Kota Mataram, ini merupakan bagian dari program nasional “Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan” yang diinisiasi oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso, menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan mekanisme perizinan pangan olahan yang berlaku.
“Melalui desk mandiri ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha di NTB bisa mengurus izin edar dengan mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. BBPOM hadir untuk mendampingi, bukan mempersulit,” ujar Yogi.
Selama kegiatan berlangsung, sebanyak 30 pelaku usaha pangan olahan mendapat pendampingan langsung dari petugas BBPOM di Mataram. Mereka dibimbing mulai dari verifikasi dokumen, unggah data permohonan di sistem e-Registrasi, hingga konsultasi teknis terkait keamanan dan mutu pangan. Setelah proses desk mandiri, tim evaluator dari Direktorat Registrasi akan melakukan penilaian terhadap setiap permohonan.
Hasilnya, dari 30 pelaku usaha yang didampingi, sembilan pelaku usaha berhasil mendapatkan persetujuan akun, tujuh permohonan memperoleh Sertifikat Pemenuhan Komitmen Keamanan Pangan Olahan, dan dua permohonan telah diterbitkan Izin Edar.
Yogi menjelaskan, sebagian peserta belum lolos karena masih ada kekurangan dalam administrasi dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
“Sebagian masih kami dampingi untuk melengkapi dokumen, seperti SOP sanitasi dan alur produksi yang sesuai standar. Mereka tetap kami bantu hingga siap mengajukan izin edar,” jelasnya.
Menurut Yogi, memiliki Nomor Izin Edar sangat penting bagi pelaku usaha. Selain menjadi jaminan bahwa produk aman dikonsumsi, izin edar juga menjadi modal penting bagi UMKM untuk memperluas pasar.
“Nomor Izin Edar adalah bukti bahwa produk telah memenuhi standar keamanan pangan. Ini juga membuka peluang usaha agar bisa menembus pasar yang lebih luas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan BBPOM bersifat gratis. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen teknis. Setelah dinyatakan lengkap, barulah dilakukan proses pengajuan ke Badan POM pusat dengan biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terjangkau.
“Untuk pangan berisiko rendah, biaya PNBP tidak lebih dari Rp500 ribu untuk masa berlaku empat tahun. Pembayarannya langsung ke Badan POM, bukan ke BBPOM Mataram,” terang Yogi.
BBPOM Mataram juga membuka layanan pendampingan daring dan kunjungan lapangan (visitasi) bagi pelaku usaha yang kesulitan datang ke kantor.
“Masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor. Kami siap mendampingi secara daring atau langsung ke lokasi produksi,” tambahnya.
Yogi menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang proaktif sekaligus dukungan nyata bagi pertumbuhan industri pangan lokal di NTB.
“Kami ingin semakin banyak produk pangan lokal NTB yang berizin edar, bermutu tinggi, dan berdaya saing di pasar nasional,” tutupnya.(bul)

1...398399400...1,088Halaman 399 dari 1,088