Beranda blog Halaman 401

Honda Community Nocturnity Wujud Soliditas Komunitas Honda Mengelilingi Kota Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Honda Community Nocturnity, sebuah ajang kebersamaan dan solidaritas antar sesama pengguna Honda di bawah naungan Astra Motor NTB(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Suasana malam akhir pekan di Kota Mataram terasa berbeda pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Puluhan motor Honda dari berbagai komunitas tampak melintasi jalanan kota dalam kegiatan bertajuk “Honda Community Nocturnity”, sebuah ajang kebersamaan dan solidaritas antar sesama pengguna Honda di bawah naungan Astra Motor NTB.

Kegiatan ini diawali dengan titik kumpul di kantor Astra Motor NTB pada pukul 19.30 WITA, diikuti oleh total 56 peserta dari tiga komunitas besar, yakni VOCLOM (Vario Owner Club Lombok), APCI (All PCX Club Indonesia) Chapter Mataram, dan Honda Matic Mataram (HMM). Ketiga komunitas ini menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan yang tinggi dengan menghadirkan member terbaik mereka untuk turut serta dalam kegiatan malam penuh keakraban ini.

Rombongan melakukan city touring mengelilingi Kota Mataram, menyusuri beberapa titik ikonik kota dengan tetap mengedepankan etika berkendara dan semangat #Cari_Aman di jalan raya. Touring ini menjadi ajang pembuktian bahwa komunitas Honda tidak hanya solid dalam kebersamaan, tetapi juga menjadi contoh positif dalam keselamatan berkendara di malam hari.

Setelah menikmati perjalanan malam, seluruh peserta finish di area depan Bandara Sangkareang, tempat berlangsungnya kopdar dan sesi sharing antar komunitas. Dalam momen ini, para peserta saling berbagi cerita seputar pengalaman touring, tips modifikasi motor, hingga komitmen bersama untuk terus menjaga citra positif komunitas Honda di mata masyarakat.

Menurut PIC Community Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya “kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi Honda dalam membangun hubungan yang kuat antara komunitas dan main dealer.”

“Honda Community Nocturnity menjadi wadah bagi para pecinta motor Honda untuk tetap solid, guyub, dan berbagi semangat positif di jalan. Kami bangga melihat antusiasme para member yang luar biasa,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor NTB berharap komunitas Honda di Lombok terus menjadi pelopor dalam keselamatan, kebersamaan, dan kontribusi positif di masyarakat. (bul)

Perhatikan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Munawir(ekbis NTB/dok)

MASYARAKAT di Lingkungan Pesinggahan, Pagesangan Barat Kecamatan Mataram sedang menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Struktur ekonomi lokal yang mayoritas bergantung pada sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, menjadikan mereka sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan minimnya dukungan modal dari pemerintah.

Sebagian besar masyarakat Pesinggahan menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian sebagai pedagang kecil. “Apa yang didapat hari ini, itu yang dimakan besok,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM. Ia menggambarkan betapa rapuhnya ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

Ketika para pedagang ini tidak bisa berjualan karena berbagai faktor, termasuk pasar yang sepi atau daya beli yang menurun, modal usaha pun otomatis tergerus. Dalam kondisi seperti itu, banyak warga yang terpaksa bekerja dari pagi hingga petang hanya demi bisa bertahan, sambil tetap berupaya menjaga aktivitas keagamaan dan sosial seperti mengajar zikir di berbagai tempat.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya akses terhadap tambahan modal. Munawir menyampaikan, hingga kini belum ada regulasi konkret dari pemerintah terkait penyediaan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil di daerah tersebut. Padahal, kebutuhan akan suntikan modal sangat mendesak.

“Pemerintah harus mengupayakan model pembiayaan yang tepat agar masyarakat bisa bertahan menghadapi resesi,” ujarnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini juga menekankan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki tahap resesi, di mana selisih antara harga kebutuhan dasar dan harga komoditas seperti emas sangat mencolok. “Harga emas sudah hampir tiga juta rupiah, sementara kebutuhan dasar tetap tinggi dan pasar semakin sepi,” tambahnya.

Pasar yang lengang dan minimnya pembeli memperparah situasi. Daya beli masyarakat yang menurun disinyalir sebagai penyebab utama, karena masyarakat tak lagi memiliki uang lebih untuk membeli kebutuhan di luar yang paling dasar.

Menurut Munawir, tawa masyarakat menyimpan duka dan keputusasaan. “Dalam hati mereka, ada kesedihan yang mendalam karena sulitnya mempertahankan usaha tanpa modal,” ucapnya.

Politisi PPP ini menyoroti bahwa selama ini berbagai upaya pengajuan bantuan modal melalui jalur politik, seperti pokok pikiran (pokir) anggota dewan, belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjadikan penyediaan modal usaha sebagai bagian dari kebijakan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Munawir mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, untuk lebih serius memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Menurutnya, dukungan modal usaha bukan hanya soal angka, melainkan tentang keberlangsungan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang berat.

“Ini adalah kebutuhan dasar. Jangan dianggap sepele. Jika masyarakat tidak bisa mempertahankan usahanya, maka dampaknya bisa lebih luas lagi terhadap kestabilan sosial dan ekonomi daerah,” pungkasnya. (fit)

Jaga Stabilitas Harga di Pasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sri Sulistiowati (ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, menyebut ketahanan pangan di wilayahnya masih cukup baik. Hal ini ditopang oleh keberadaan lahan pertanian yang masih luas. Sehingga pasokan bahan pangan dari hasil produksi lokal mampu menjaga stabilitas harga di pasaran, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat.

Lurah Dasan Cermen, Dr. Sri Sulistiowati, mengungkapkan bahwa meskipun terjadi perubahan harga pangan secara nasional. Harga komoditas di wilayahnya relatif stabil berkat produksi dari petani lokal yang terus berjalan.

“Kondisi pertanian di Dasan Cermen masih sangat mendukung ketahanan pangan. Maka saat harga cabai atau tomat naik di daerah lain, di sini harganya relatif stabil,” ujarnya, Senin 20 Oktober 2025.

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Sulis sapaan akrabnya menilai pentingnya dukungan aktif dari pemerintah dalam mendorong pengembangan kelompok tani. Ia menekankan perlunya inovasi, terutama penerapan teknologi yang telah terbukti berhasil di daerah lain.

Salah satu inovasi yang dianggap potensial adalah sistem garden house atau rumah kebun, sebagaimana yang diterapkan oleh salah satu kelompok tani di Lombok Timur. Sistem ini ia temukan saat mengikuti kunjungan studi tiru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram beberapa waktu lalu.

‘’Kami melihat langsung bagaimana kelompok tani di sana bisa menjaga kelangsungan produksi dengan garden house. Ini bisa menjadi contoh yang bisa diterapkan juga di Dasan Cermen,’’ jelasnya.

Sulis berharap, Pemerintah Kota Mataram melalui dinas teknis terkait dapat memberikan dukungan konkret kepada kelompok tani. Baik melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, maupun akses terhadap teknologi pertanian modern.

‘’Kalau ada dorongan nyata, petani kita bisa lebih maju dan hasil pertanian bisa terus ditingkatkan,’’ imbuhnya.

Dengan memanfaatkan potensi lahan yang masih tersedia, serta penguatan kapasitas kelompok tani melalui inovasi dan pendampingan, Kelurahan Dasan Cermen optimistis dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga komoditas di Kota Mataram. (pan)

BPS : Izin Ekspor Sementara PT. AMNT Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
kegiatan tambang PT. AMNT

Lombok (ekbisntb.com) – Izin ekspor konsentrat yang diterima PT. Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi angen segar bagi NTB. Hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah ini yang sudah dua kuartal minus.

“Yang jelas, kalua sudah ada izin ekspor (AMNT), pasti ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, di Mataram, Senin, 20 Oktober 2025.

Sebelumnya ia menjelaskan, bahwa sektor pertambangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian daerah, menempati posisi kedua setelah sektor pertanian.

“Tambang adalah sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian terhadap PDRB NTB. Karena kontribusinya besar, maka setiap gejolak di sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika sektor pertanian tumbuh relatif stabil di kisaran 3,7 hingga 4 persen, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terasa. Namun, ketika sektor tambang mengalami penurunan, seperti pada 2025 ini yang tercatat turun sekitar 30 persen, maka pertumbuhan ekonomi NTB ikut tertekan secara signifikan.

“Penurunan 30 persen di sektor tambang jelas berpengaruh besar terhadap PDRB secara keseluruhan. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang tercatat minus 1,43 persen pada triwulan I, dan minus 0,82 pada triwulan II 2025. Hal ini terjadi karena ekspor hasil tambang belum bisa dilakukan karena tidak boleh ekspor hasil tambang dalam bentuk mentah. Tetapi jika kontribusi tambang dikeluarkan, ekonomi NTB justru tumbuh positif di atas 5 persen,” jelasnya.

Menurut Wahyudin, hal ini terjadi karena nilai produksi sektor tambang sangat besar. Karena produksinya tinggi, sehingga sektor tambang memberi nilai tambah besar dan sangat berpengaruh terhadap komponen dan angka pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, pada 2024 nilai PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sekitar Rp182 triliun. Dari jumlah itu, tambang bijih logam menyumbang sekitar Rp31 triliun atau hampir 20 persen. Angka ini hanya sedikit di bawah kontribusi sektor pertanian yang sekitar 21 persen.

“Maka, bisa dibayangkan, ketika ada goncangan di sektor tambang, dampaknya langsung terasa pada perekonomian NTB,” terangnya.

Namun, Wahyudin juga mengingatkan, bahwa sektor tambang menyerap tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan sektor lain. Jumlah tenaga kerja di pertambangan hanya sekitar 30 ribu orang, jauh di bawah sektor pertanian yang melibatkan lebih dari satu juta orang.

“Karena itu, ketika pertumbuhan ekonomi tertekan akibat tambang, tidak otomatis daya beli masyarakat langsung turun atau kemiskinan meningkat. Yang justru lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat NTB adalah sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perdagangan, dan jasa,” ungkapnya.

Untuk diketahui, setelah meminta relaksasi pada April lalu, pemerintah pusat akhirnya memberikan izin ekspor konsentrat PT. AMNT per tanggal 14 Oktober 2025.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, izin relaksasi tambang ini diberikan semata-mata untuk mencegah terjadinya tambahan kontraksi. Izin ekspor konsentrat ini, lanjut Iqbal diperoleh sampai dengan smelter Amman Mineral Industri (AMIN) beroperasi secara maksimal. Saat ini, produktifikas di smelter sudah mencapai 60 persen.(bul)

Realisasi Capai 80 Persen, Pajak Hotel Masih Mengkhawatirkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Achmad Amrin. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisnbt.com) – Realisasi pajak daerah cukup progresif. Tercatat capaian sampai pertengahan Bulan Oktober mencapai 80 persen dari target Rp291 miliar. Kendati demikian, sumber pendapatan asli daerah dari pajak hotel masih mengkhawatirkan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Achmad Amrin menjelaskan target pajak daerah di perhitungan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) murni 2025, telah melampui. Capaian di APBD Perubahan diprediksi mengikuti polanya, sehingga target baru ditetapkan mencapai 80 persen lebih dari target Rp291 miliar.

Sisa waktu dua bulan ini kata dia, realisasi pajak hotel masih mengkhawatirkan. Pasalnya, pergerakannya melambat karena hunian hotel sejak setahun terakhir menurun drastis. ‘’Kalau setelah dari perubahan APBD realisasi 80 persen lebih,’’ sebutnya ditemui pada, Senin 20 Oktober 2025.

Target pajak hotel Rp30 miliar pada APBD murni 2025. Amrin tidak menyebutkan secara detail capaian sampai pertengahan bulan Oktober.

Namun, strategi dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan, untuk menjamin target dapat mencapai 100 persen. Pengawasan pajak hotel melalui pengecekan jumlah tamu yang sarapan serta penggunaan ruang pertemuan.

Dua hal itu kata Amrin, menggambarkan pendapatan yang diperoleh hotel. ‘’Kalau sewa ruangan tidak harus mengecek administrasi hotel,’’ ujarnya.

Amrin menambahkan, potensi pajak lainnya juga dilakukan pengawasan. Salah satunya adalah pajak tempat kebugaran atau fasilitas olahraga. Pihaknya telah memanggil pemilik hiburan untuk mengingatkan kembali.

Pemberitahuan tentang pengenaan pajak telah disosialisasikan sejak tahun 2024. Rupanya, tingkat kepatuhan pemilik fasilitas olahraga ini masih rendah.

Mereka terkesan saling menunggu dengan pengusaha sejenisnya. “Kita sudah datangi dan berikan peringatan untuk membayar pajaknya,” ujarnya.

Amrin mengimbau masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pajak yang dibayar akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. (cem)

Diduga Ditinggali Pekerja Kafe Ilegal, Satpol-PP Lombok Barat Segera Tertibkan Kos-kosan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rapat koordinasi Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh dengan OPD terkait dan Kades Jagaraga M Hasyim membahas penanganan kos-kosan ilegal di wilayah setempat.

Lombok (ekbisntb.com) –

Menjamurnya kos-kosan diduga ilegal di wilayah Jagaraga Kecamatan Kuripan menjadi perhatian serius Satpol-PP Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, selain ilegal kos-kosan ini juga menjadi hunian sementara bagi pelaku pekerja kafe ilegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut. Kos-kosan ini menjadi penunjang keberadaan kafe tuak ini, sehingga jika ditangani kos-kosan ini bisa mengurangi aktivitas kafe tuak tersebut.

Desakan penindakan terhadap kos-kosan dan kafe tuak ilegal ini disampaikan langsung Kepala Desa (Kades) Jagaraga, M Hasyim ketika rapat koordinasi dengan dengan OPD terkait di kantor Satpol PP Jumat (17/10/2025) lalu.

Rapat dipimpin oleh Kasatpol PP I Ketut Rauh, dihadiri perwakilan OPD teknis, di antaranya Dukcapil, DPMPTSP, Bapenda dan Camat Kuripan.

Kades Jagaraga M. Hasyim mengatakan bahwa pihak desa membutuhkan semangat kolaborasi untuk menangani aktivitas usaha yang sangat meresahkan masyarakat.

“Jadi di desa kami ada pelaku usaha kafe ilegal sebanyak 12, kemudian kos-kosan yang mendukung pelaku usaha kafe ini ada 15,” sebut Hasyim, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, 15 kos ini memiliki jumlah kamar bervariasi rata-rata 10 kamar ke atas. Sedangkan untuk sewa per bulan diperkirakan Rp500 ribu per bulan. Dari laporan dan keluhan warganya, keberadaan aktivitas kafe dan kos-kosan ini meresahkan.

Awalnya jumlah kos-kosan dan kafe Illegal ini tidak sebanyak sekarang, namun lama-kelamaan karena dianggap menjanjikan jumlahnya pun kian menjamur. Sebab keberadaan kafe dan kos-kosan ini saling topang. Sehingga jika kos-kosan ini ditangani maka paling tidak mengurangi aktivitas kafe sebab pekerjanya tidak leluasa tinggal di wilayah setempat.

Dari hasil Penertiban operasi gabungan yang dilakukan, menemukan ada anak di bawah umur yang ngekos di sana. Dan dari hasil pemeriksaan tim Dikes juga ada ditemukan yang terjangkit HIV. Selain itu,ada juga indikasi peredaran narkoba. Belum lagi gangguan kemananan akibat Keberadaan dari Kafe dan kos-kosan ini.

Menanggapi hal ini, Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh mengatakan pihaknya telah menidaklanjuti keluhan dari Kades Jagaraga. “Kami terima laporan dan telah menidaklanjuti keluhan dari Kades Jagaraga. Dimana yang menyewa kos-kosan di wilayah itu terindikasi adalah pekerja-pekerja kafe ilegal,”tegasnya.

Tidak saja mengundang DPMPTSP soal perizinan dan Bapenda terkait PAD yang bisa ditarik dari kos-kosan itu nantinya. Pihaknya juga mengundang DP2KBP3A kaitan dengan anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di kafe-kafe di wilayah itu. Termasuk soal kependudukan warga yang tinggal di kos-kosan tersebut. Terkait aturan kependudukan, maka pihaknya mengundang Dukcapil. Yang ia pahami, kos-kosan bisa dipungut pajak untuk kepentingan daerah.

Hal ini sesuai dengan aturan, jasa perhotelan itu meliputi, hotel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, rumah, Cottage, glamping, penginapan/guesthouse/bungalow/resort. “Itu dia (kos-kosan) sifatnya komersial,” imbuhnya. (her)

Kawal Program Iqbal-Dinda, Wagub NTB Akui Pentingnya Peran Pers

Penulis
Marham
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Kepala Diskominfotik NTB H. Yusron Hadi pose bersama dengan perwakilan pengurus PWI NTB di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Wakil Gubernur (Wagub) Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di ruang kerjanya, Senin 20 Oktober 2025.  PWI NTB yang dipimpin Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin ini diterima Wagub yang didampingi Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Yusron Hadi, ST., MUM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M.

Pada kesempatan ini, mantan Bupati Bima ini mengakui peran pers sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan. Termasuk dalam mengawal pelaksanaan program Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). 

Pihaknya mengapresiasi kinerja wartawan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi dan edukasi, tetapi juga sebagai sumber kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah.  Dirinya bersama Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal  berterima kasih atas pemberitaan media massa  di NTB selama ini,

‘’Apalagi, kami berdua baru menjabat. Jadi kami memang butuh masukan dan kritik oleh para wartawan dalam membangun Provinsi NTB lima tahun ke depan,” ujarnya.

Untuk itu, dalam pemerintahannya kali ini, Wagub berharap agar PWI NTB juga turut menyukseskan pemerintahan Iqbal-Dinda dengan pemberitaan yang positif.

Mengingat, lanjutnya, pemerintahan yang baik juga harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

“Saya berharap PWI sebagai organisasi pers yang punya sejarah pada bangsa Indonesia dan memiliki organisasi yang kuat, dari pusat dan daerah mampu bersinergi mendukung program Pemprov NTB,” kata Ummi Dinda.  “Yang pasti, semenjak saya menjadi Bupati dua periode di Bima, PWI selalu bersama pemerintah. Dan, semoga setelah saya menjadi Wakil Gubernur, kemitraan itu terus bisa terjalin baik,”  tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin memastikan pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov NTB.

Menurutnya, silaturahmi yang kini dilakukan adalah bagian dari rangkaian pihaknya melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

“Yang pasti, kami selaku pengurus PWI yang baru seumur jagung juga butuh bersinergi dengan pemerintah. Apalagi, banyak agenda yang kami susun dalam waktu dekat ini. Mulai pengadaan kantor, pelantikan pengurus dan rapat kerja daerah yang akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir,” jelasnya. (ham)

Indosat Dorong Literasi Digital untuk Pelajar Lewat Workshop Literasi Digital GenSi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Indosat menggelar Workshop Literasi Digital di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Senin (20/10). Selama workshop, peserta mendapatkan dua materi seputar pemanfaatan teknologi digital, yaitu Literasi Media dan Berpikir Kritis Online serta Melawan Misinformasi dan Hoaks di Era AI.

Lombok (ekbisntb.com)-

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menggelar Workshop Literasi Digital di Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok Barat, Senin (20/10). Workshop yang diselenggarakan di bawah payung program Generasi Terkoneksi (GenSi) ini diikuti oleh hampir 100 mahasiswa yang antusias mengikuti sesi edukatif seputar pemanfaatan internet secara cerdas, aman, dan produktif.

GenSi merupakan program literasi digital Indosat yang bertujuan memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, agar menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan tangguh. Sebelumnya, acara serupa telah sukses dilaksanakan di Papua, Solo, Minahasa Utara, Maumere, Bima, dan Sumbawa Besar yang diikuti oleh lebih dari seribu peserta untuk memperkuat keterampilan digital generasi muda.

Fahd Yudhanegoro – EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan, Indosat berkomitmen mendukung pemerataan akses di Indonesia Tengah dan menghadirkan manfaat teknologi digital bagi seluruh masyarakat, termasuk pelajar.

“Melalui Generasi Terkoneksi (GenSI), kami membekali Gen Z dengan literasi digital yang inklusif—bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab dan positif. Inisiatif ini sejalan dengan misi Indosat untuk memberdayakan Indonesia, membuka peluang baru, dan mempersiapkan generasi muda bersaing di pasar global.” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh pelaksanaan Generasi Terkoneksi di Pondok Pesantren Nurul Haramain sebagai langkah awal, dan menekankan bahwa literasi media serta ketangguhan digital harus dimulai sejak dini.

“Kami akan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan sosialisasi yang diperlukan agar program ini berjalan lancar, inklusif, dan tepat sasaran bagi pelajar dan anak muda Provinsi NTB.” tambahnya.

Selain sesi materi dan diskusi interaktif, para peserta juga diajak mengikuti AI content challenge di media sosial serta kuis edukatif seputar keamanan digital dan cara menangkal hoaks. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan inspiratif, menumbuhkan semangat bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, setara, dan produktif.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, TGH. Khairi Habibullah, S.Ag, menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. “Kami berterima kasih kepada Indosat dan Tribun Lombok atas inisiatif positif ini. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi santri-santriwati kami untuk menjadi generasi digital yang kreatif, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi.”

Melalui kegiatan ini, Indosat percaya generasi muda, khususnya pelajar, dapat tumbuh sebagai Generasi Terkoneksi — generasi yang tidak hanya mahir secara digital, tetapi juga terkoneksi secara nilai, empati, dan tanggung jawab sosial.(bul)

BPR NTB Catat Laba Rp20 Miliar, Siap Dikonversi Menjadi Syariah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPR NTB Catat Laba Rp20 Miliar, Siap Dikonversi Menjadi Syariah

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) milik Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan hasil positif sepanjang tahun berjalan. BPR NTB tercatat berhasil mencatatkan laba bersih hingga Rp20 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Ami, mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa BPR daerah tetap mampu tumbuh stabil di tengah berbagai tantangan sektor keuangan.

“Kalau kita lihat indikator kinerja BPR, secara umum kondisinya sangat baik. Laba tahun ini sudah mendekati Rp20 miliar. Artinya, performa usaha mereka berada di jalur yang tepat,” ujarnya di Mataram.

Meski demikian, Najamudin mengakui masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, terutama rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih cukup tinggi.

“Memang NPL kita masih sekitar 16 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa BPR provinsi lain yang mencapai 24 persen, posisi NTB masih relatif aman,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu penyebab tingginya NPL adalah karakteristik nasabah yang sebagian besar merupakan pelaku usaha musiman. Selain itu, faktor sumber daya manusia (SDM) juga berperan dalam efektivitas penagihan dan pengelolaan risiko kredit.

“SDM kita memang perlu lebih aktif melakukan penagihan dan pendampingan ke nasabah agar kredit bisa lebih lancar,” katanya.

Terkait dengan manajemen BPR, Najamudin menyebutkan bahwa saat ini struktur pengurus baru BPR NTB sudah tuntas di pansel dan tengah menunggu proses finalisasi serta penetapan oleh Gubernur NTB.

“Calon Dirut baru dan pengurus lainnya sudah ada, tinggal proses final saja, termasuk nanti untuk fit proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” terangnya.

Ia menambahkan, setelah proses panitia seleksi (pansel) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selesai, kewenangan pengelolaan akan sepenuhnya berada di tangan manajemen baru. Pemerintah provinsi berperan memastikan proses transisi berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang baik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mengonversi BPR NTB menjadi BPR Syariah. Upaya ini diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2026.

“Kita sudah usulkan agar konversi BPR ke sistem syariah bisa dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) di akhir tahun ini, sehingga awal tahun depan prosesnya bisa mulai berjalan,” ujar Najamudin.

Ia menjelaskan, proses konversi memerlukan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak regulator.

“Memang sudah ada kesiapan dari pihak BPR sendiri, baik secara kelembagaan maupun persyaratan teknis untuk menuju ke arah syariah. Tinggal menunggu proses legal formalnya melalui pembentukan perda,” katanya.

Najamudin juga menekankan bahwa arah kebijakan keuangan daerah saat ini memang diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan visi besar NTB sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia.

“Pak Gubernur sangat mendorong agar konversi ini bisa segera terealisasi. Nantinya BPR Syariah NTB diharapkan dapat bersinergi dengan Jamkrida NTB Syariah dan Bank NTB Syariah, sehingga ekosistem pembiayaan berbasis syariah di daerah bisa semakin kuat,” jelasnya.(bul)

SPBU Wajib Penuhi Standar Baru Pertamina

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SPBU Wajib Penuhi Standar Baru Pertamina

Lombok (ekbisntb.com) – Seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan memenuhi standar baru yang ditetapkan oleh Pertamina. Standar ini mencakup aspek fisik, pelayanan, hingga fasilitas umum di area SPBU.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Reza Nurdin, mengatakan, aturan ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2026.

Menurut Reza, standar baru ini dibuat agar seluruh SPBU di Indonesia memiliki tampilan dan kualitas layanan yang seragam, modern, dan nyaman bagi pelanggan.

“Standar dasar yang dibuat mengikuti pedoman dari Pertamina, mulai dari desain totem yang seragam, kanopi model terbaru, hingga bentuk bangunan mushola dan toilet yang juga memiliki desain baku,” ujar Reza di Mataram, Minggu 19 Oktober 2025.

Ia menegaskan, seluruh SPBU harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut. Pertamina akan melakukan audit terhadap setiap SPBU untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

“Kalau tidak lulus audit, akan ada evaluasi. Bisa jadi SPBU itu diberhentikan sementara operasionalnya sampai dilakukan perbaikan, atau dijalankan dengan sistem kerja sama operasional (KSO) bersama Pertamina,” jelasnya.

Reza menyebutkan, audit ini bukan hanya bersifat pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem penghargaan (reward) yang diterapkan Pertamina. SPBU yang berhasil memenuhi atau melampaui standar akan diberikan penilaian dan insentif tertentu.

“Jadi nanti SPBU yang lolos audit akan masuk dalam program penilaian Pertamina. Semakin tinggi standar yang dipenuhi, semakin besar peluang mendapat penghargaan,” tambahnya.

Agar seluruh anggota Hiswana Migas NTB dapat mempersiapkan diri, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif. Sebelum audit resmi dari Pertamina dilakukan, para pengusaha SPBU diimbau melakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu.

“Kami sudah mengimbau agar mereka menilai sendiri apa saja yang perlu diperbaiki di SPBU-nya. Setelah renovasi dan perbaikan dilakukan, baru nanti akan dicek oleh tim Pertamina,” jelasnya.

Hiswana Migas NTB juga telah menerapkan sistem kolektif untuk mempermudah proses pemenuhan standar tersebut, terutama dalam pengadaan perlengkapan fisik seperti totem, peralatan pengisian, hingga elemen branding.

“Kami koordinasikan secara kolektif, misalnya berapa SPBU yang mau pesan totem, mesin, dan perlengkapan lainnya. Jadi prosesnya lebih efisien dan seragam,” terang Reza.

Di Provinsi NTB sendiri, tercatat ada sekitar 103 SPBU reguler yang masuk dalam program standarisasi ini. Jumlah tersebut belum termasuk SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang memiliki regulasi tersendiri di bawah Pertamina.

Reza menambahkan, sebagian besar anggota Hiswana Migas NTB sudah mulai melakukan pembenahan fisik di lapangan.

“Alhamdulillah, teman-teman di Lombok maupun Sumbawa sudah banyak yang mulai melakukan evaluasi dan perbaikan. Harapannya, sebelum Januari 2026 semua SPBU di NTB sudah memenuhi standar baru Pertamina,” tandasnya.(bul)

1...400401402...1,088Halaman 401 dari 1,088